Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui terobosan SMK Pusat Keunggulan yang telah diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode ke-8 pada 2021 lalu, dan masih berjalan hingga saat ini.

Program SMK Pusat Keunggulan merupakan pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur SMK Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 1.850 SMK Pusat Keunggulan telah difasilitasi dalam pengembangan yang bermuara pada tiga perubahan pola pikir, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri, dan penyerapan tamatan.

“Pada tahun 2024 ini, sebagai pengembangan dan penajaman program, SMK Pusat Keunggulan akan difokuskan pada pengembangan SDM, yaitu kepala sekolah, guru, dan pengawas. Salah satunya adalah bagaimana kepala sekolah dapat berperan sebagai CEO yang mampu memimpin dan mengelola satuan pendidikan dengan basis kolaborasi bisnis dan pembelajaran,” ujar Wardani dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “SMK Semakin Hebat dan Berdampak” yang disiarkan melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI.

Kemudian terkait penyelarasan dunia usaha dan dunia industri, lanjut Wardani, salah satu hal yang akan diperkuat adalah sinkronisasi kurikulum. “Dulu kurikulum hanya sebatas mendapat pengesahan dari industri. Namun kini dengan adanya sinkronisasi, kurikulum sekolah akan dipandu sesuai kebutuhan dan permintaan industri. Kebutuhan tersebut kami rumuskan bersama untuk mencapai sertifikasi kompetensi yang sejalan dengan industri,” jelasnya.

Di samping itu, Kemendikbudristek juga memiliki program Skema Pemadanan Dukungan (matching fund) yang dapat menarik minat industri untuk meningkatkan dukungan kepada SMK yang menjadi mitranya. Pada program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan, Kemendikbudristek memadankan investasi industri dengan nilai serupa (1:1), sehingga dampak terhadap penguatan pembelajaran berbasis industri akan semakin besar.

“Di tahun 2022, kita mendapat dana pemadanan dukungan dari industri senilai Rp439 miliar, kemudian di tahun 2023 hampir Rp300 miliar. Melihat potensinya yang cukup tinggi, langkah selanjutnya adalah memperkuat teaching factory. Kami pun memfasilitasi kerja sama dengan Direktorat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pendampingan agar SMK-SMK negeri ini memiliki sertifikat BLUD,” ujar Wardani.

Adapun bentuk pemadanan dukungan dari industri terdiri in cash dan in kind. Dukungan in cash atau bantuan dalam bentuk tunai dapat berupa peralatan pembelajaran, sarana dan prasarana, gedung, dan teaching factory. Sedangkan dukungan in kind atau fasilitas dapat berupa pelatihan bagi guru, praktisi mengajar di satuan pendidikan, bantuan sinkronisasi kurikulum, penerimaan guru magang, dan sertifikasi kompetensi bagi guru.

Sementara itu, dari sisi Kemendikbudristek akan memberikan dukungan dalam bentuk penguatan implementasi Kurikulum Merdeka. “Kami memfasilitasi agar SMK Pusat Keunggulan ini menjadi rujukan bagi SMK lain dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti bagaimana berfungsinya komunitas belajar, saling berbagai praktik baik, bagaimana satuan pendidikan menyelenggarakan seri webinar, hingga pembuatan modul video pembelajar yang diunggah di Platform Merdeka Mengajar (PMM),” tutur Wardani.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Ariswan, membagikan praktik baik program SMK Pusat Keunggulan di wilayahnya. Ia menyampaikan, kegiatan pembelajaran SMK Pusat Keunggulan di Sumatra Barat telah menerapkan project-based learning dengan sistem blok penuh, yang didukung oleh industri sebagai quality control terhadap produk atau jasa yang mereka hasilkan. Pembelajaran berbasis projek tersebut dilaksanakan di teaching factory dengan peralatan yang sesuai dengan standar industri, di mana sebagian besar adalah bantuan dari program pemadanan dukungan.

“Di bidang pariwisata, ada tiga SMK Pusat Keunggulan yang mengelola teaching factory mereka dengan luar biasa. Salah satunya adalah SMK Negeri 9 Padang, dengan teaching factory berupa education hotel (edotel) yang memiliki 21 kamar dan 2 ruang rapat. Tingkat huniannnya mencapai rata-rata 60 persen, dan pada bulan-bulan tertentu hingga 100 persen. Mereka pun bekerja sama dengan biro perjalanan yang sudah terdaftar melalui Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA),” ujar Ariswan.

Di sisi lain, Kepala SMK Negeri 8 Medan, Sumatra Utara, Wilma Handayani, mengaku Skema Pemadanan Dukungan membawa banyak dampak baik bagi sekolahnya. “Dengan adanya pemadanan dukungan ini, teaching factory kami berkembang cukup pesat, hingga empat konsentrasi keahlian keahlian yang ada di sekolah kami sudah memiliki teaching factory masing-masing. Selain itu, terjadi peningkatan kerja sama dengan industri, baik di kota Medan maupun di luar kota Medan. Saat ini kami sudah memiliki 108 MoU dengan industri yang tidak terbatas pada pemagangan siswa saja,” jelas Wilma.

Dalam hal peningkatan kompetensi SDM, jumlah guru bersertifikasi meningkat pesat dan sarana prasarananya sudah berbasis industri. Demikian pula dengan kompetensi lulusan SMK Negeri 8 Medan, dibuktikan dengan angka tracer study yang cukup tinggi, baik yang berwirausaha maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabarkan lima target untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada lima parameter yang harus dicapai. Hal itu harus menjadi perhatian kita bersama agar Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, profesional, produktif, dan berdaya saing serta berkepribadian Indonesia,” kata Muhadjir dalam sebuah pernyataan di kantornya, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Internasional tentang hukum, kebijakan, dan politik yang diprakarsai oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Menurut Mendikbud, lima parameter tersebut adalah pendapatan per kapita yang tinggi setara dengan negara maju dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita sebesar US$30.300, tingkat kemiskinan nol persen, dan tingkat pengangguran empat persen.

Parameter lainnya adalah tingkat melek huruf yang tinggi dan angka kematian bayi di bawah delapan per seribu kelahiran.

Sebagai upaya mewujudkan SDM yang kompeten dan berdaya saing, beliau menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2022.

Effendy menyatakan bahwa revitalisasi di sektor tersebut diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, berkualitas, terampil, dan kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Untuk menjadi negara maju dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing di semua sektor industri dan bidang pekerjaan. Kita juga harus menciptakan banyak wirausahawan baru,” ujar Menperin.

Menperin mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di era globalisasi dan teknologi digital.

Namun, tantangan ini juga menjadi peluang besar dari sisi demografi, di mana penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,94 persen dan generasi milenial yang mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen.

“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Disadur dari: en.antaranews.com

Saat banyak pihak di sektor pendidikan masih bergulat dengan cara menjauhkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif dari sekolah-sekolah, para siswa di Pekanbaru, Riau, secara aktif menggunakannya sebagai bagian dari program perintis pemerintah daerah.

“AI adalah kunci untuk mempersiapkan masa depan di Riau dan Indonesia, dengan demikian mewujudkan visi ‘Indonesia Emas’ yang berkembang menuju negara maju yang diantisipasi,” ujar Gubernur Syamsuar pada saat peluncuran program ini bulan Oktober lalu, seperti yang dilaporkan dalam sebuah siaran pers dari Universitas Insan Cita Indonesia (UICI).

Universitas yang berbasis di Jakarta ini mengembangkan program pendidikan berbasis AI yang sekarang sedang diujicobakan di beberapa sekolah menengah atas di Riau. Di sekolah-sekolah ini, para siswa mempelajari kurikulum yang telah dikurasi sesuai dengan kecepatan dan lokasi yang mereka inginkan, baik di rumah maupun di kafe, dengan menggunakan komputer pribadi. Para guru memonitor perkembangan mereka.

UICI merupakan pelopor dalam pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. UICI mendeskripsikan dirinya sebagai universitas pertama di Indonesia yang “sepenuhnya terdigitalisasi” dan menggunakan AI Digital Simulator Teaching Learning System yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dengan atau tanpa koneksi internet.

Di Semarang, Jawa Tengah, Binus School juga memelopori penggunaan AI dan augmented reality untuk menghidupkan mata pelajaran yang abstrak. Di dalam laboratorium khusus, siswa dapat menjelajahi subjek yang kompleks seperti tata surya dengan cara yang mudah diakses dan menarik secara visual, dan membenamkan diri dalam dunia prasejarah animasi untuk belajar tentang dinosaurus.

Inisiatif-inisiatif ini menandakan potensi revolusi baru yang didukung oleh teknologi dalam pendidikan di Indonesia.

Kecepatan revolusi ini bergantung pada upaya untuk mengatasi beberapa tantangan.

Selama pandemi, sektor start-up teknologi pendidikan berkembang pesat, karena para siswa menerima dana dari pemerintah untuk mengambil kursus online. Ketika dana tersebut mengering pasca pandemi dan para siswa kembali ke ruang kelas, kegembiraan atas perusahaan rintisan teknologi pendidikan pun meredup. Namun, teknologi untuk meningkatkan pembelajaran tidak hanya terbatas pada perusahaan rintisan saja, selama institusi pendidikan tradisional juga merangkulnya.

Yandra Arkeman, seorang profesor di bidang teknologi agroindustri di Institut Pertanian Bogor (IPB), membayangkan AI dan metaverse merevolusi pembelajaran: Sebuah dunia di mana kolokasi fisik antara guru dan siswa tidak diperlukan, di mana alat peraga biologi yang lama menjadi usang.

“Pendidikan sedang melangkah ke dimensi ketiga,” tegasnya.

Namun demikian, presiden komisaris Orbit Future Academy, Ilham Akbar Habibie, mencatat adanya penekanan yang kuat pada kehadiran fisik di sekolah-sekolah di Indonesia. Berbagi sumber daya pendidikan secara digital dapat mengatasi distribusi pendidikan berkualitas yang tidak merata di seluruh nusantara.

Terlepas dari inisiatif Merdeka Belajar dari pemerintah, yang memungkinkan siswa untuk mengambil mata kuliah daring dari universitas lain, pembatasan wilayah dalam pendaftaran sekolah menengah dan tidak diakuinya pendidikan daring asinkron menghambat pertumbuhan pendidikan daring atau jarak jauh.

Arkeman menekankan perlunya regulasi yang dapat mengimbangi lompatan teknologi, terutama di bidang pendidikan. Para guru juga perlu dilatih kembali untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan internet di ruang kelas.

Dan kemudian ada kekhawatiran tentang kecurangan, atau bagaimana siswa meminta alat AI seperti ChatGPT untuk menjawab tes online mereka untuk mereka.

Untuk mengatasi hal ini, Yayasan Orbit milik mendiang Hasri Ainun Habibie menciptakan Orbit360, sebuah layanan pendidikan yang mendukung transformasi digital di sekolah-sekolah. Orbit360 menawarkan fitur ujian online yang meminimalisir kemungkinan siswa terlibat dalam praktik ketidakjujuran dengan memberikan hukuman waktu ketika sistem mendeteksi bahwa siswa mencoba mencari jawaban di tempat lain.

Selain memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendidikan, Ilham menekankan bahwa Indonesia juga harus meningkatkan edukasi tentang teknologi.

Ilham percaya bahwa kurikulum Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM), serta pembelajaran berbasis proyek (PBL) yang menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tantangan dunia nyata, harus diwajibkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Beliau menyoroti pentingnya literasi digital dalam konteks pendidikan, dengan menunjukkan bahwa siswa cenderung memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua atau guru, tergantung pada generasi mereka.

Literasi digital dianggap sebagai hambatan yang signifikan karena, tanpa pemahaman yang memadai, para pemangku kepentingan mungkin tidak melihat relevansi dan manfaat dari sistem pendidikan berbasis teknologi.

Selain literasi digital, Ilham mencatat hambatan lain dalam teknologi pendidikan, termasuk potensi

biaya tambahan. Meskipun efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi meningkat, beberapa pihak mungkin enggan untuk berubah karena terbiasa dengan sistem tradisional.

Arkeman juga mengungkapkan harapannya terhadap perkembangan industri teknologi pendidikan di Indonesia.

“Saya berharap di masa depan, Indonesia dapat menjadi produsen teknologi pendidikan, dengan inovasi-inovasi yang dapat membantu negara ini menjadi pemimpin dalam teknologi digital, bukan hanya menjadi konsumen,” ujarnya.

Disadur dari: asianews.network

Sekolah kejuruan, sekolah perdagangan, atau sekolah teknik adalah jenis lembaga pendidikan, yang bergantung pada negaranya, dapat merujuk pada pendidikan menengah atau pasca sekolah menengah yang dirancang untuk memberikan pendidikan kejuruan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. suatu pekerjaan tertentu dan spesifik.

Dalam hal pendidikan menengah, sekolah-sekolah ini berbeda dengan sekolah menengah akademis yang biasanya mempersiapkan siswanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bukan langsung terjun ke dunia kerja.

Berkenaan dengan pendidikan pasca-sekolah menengah, sekolah kejuruan secara tradisional dibedakan dari perguruan tinggi empat tahun dengan fokus mereka pada pelatihan khusus pekerjaan untuk siswa yang biasanya terikat pada salah satu keahlian, daripada memberikan pelatihan akademik untuk siswa yang mengejar pendidikan pasca- sekolah menengah. karir dalam disiplin profesional.

Meskipun sebagian besar sekolah telah mematuhi konvensi ini, fokus kejuruan dari sekolah perdagangan lainnya mulai bergeser pada tahun 1990-an "menuju persiapan yang lebih luas yang mengembangkan keterampilan akademik" serta keterampilan teknis siswanya.

Terminologi

Lembaga jenis ini juga bisa disebut sekolah perdagangan, pusat karir, perguruan tinggi karir, atau perguruan tinggi kejuruan .

Berdasarkan wilayah

• Australia

Sekolah kejuruan disebut "perguruan tinggi teknik" di Australia, dan terdapat lebih dari 20 sekolah yang mengkhususkan diri dalam pelatihan pendidikan kejuruan (VET). Hanya tersisa empat perguruan tinggi teknik, dan sekarang disebut sebagai "perguruan tinggi perdagangan".

Di perguruan tinggi ini, siswa menyelesaikan sertifikat tahun 12 yang dimodifikasi dan memulai magang berbasis sekolah dalam bidang pilihan mereka. Ada dua perguruan tinggi perdagangan di Queensland; Brisbane, Gold Coast, Australian Industry Trade College dan satu di Adelaide, St. Patrick's Technical College, dan satu lagi di Perth, Australian Trades College.

• Kanada

Pendidikan di Kanada merupakan tanggung jawab provinsi, dan pendidikan berkembang secara independen di setiap provinsi, seperti halnya di negara-negara yang berbeda. Sekolah Kejuruan adalah istilah kuno yang sebelumnya digunakan hingga akhir tahun 1960an ketika sistem pendidikan berkembang dari pendidikan dasar dasar menjadi Sekolah Menengah Atas dan kemudian sekolah teknik atau perguruan tinggi pada pertengahan tahun 1960an.

Di masa lalu (sebelum pertengahan 1960an) sekolah kejuruan di beberapa provinsi di Kanada Barat terkadang disebut " perguruan tinggi " di Kanada. Namun, perguruan tinggi juga dapat merujuk pada institusi yang menawarkan sebagian gelar universitas, atau kredit yang dapat ditransfer ke universitas.

Disadur dari:  id.wikipedia.org

Empat puluh satu universitas di Indonesia saat ini sedang diselidiki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan polisi atas dugaan perdagangan orang dengan kedok penempatan mahasiswa magang di luar negeri sebagai bagian dari tugas wajib tahun terakhir.

Kementerian telah mengatakan akan memberikan sanksi kepada universitas-universitas yang terlibat, namun masih belum jelas kapan dan sanksi apa yang akan dikenakan saat penyelidikan polisi sedang berlangsung.

Penipuan magang menjadi lebih umum di wilayah ini dan para ahli mengatakan kasus terbaru yang melibatkan mahasiswa Indonesia tahun terakhir hanyalah puncak gunung es.

Para mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas di Indonesia ini ditawari program kerja-belajar selama tiga bulan di Jerman pada bulan Oktober 2023 dengan perusahaan yang memiliki perjanjian kerja sama dengan universitasnya untuk memberikan pengalaman praktik di bawah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Kampus Belajar Merdeka) yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

Kenyataannya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak lebih dari agen yang menyediakan tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan Jerman, menurut salah satu mahasiswa korban. Para siswa bekerja penuh waktu dan dikenakan biaya izin kerja dan surat penerimaan. Perusahaan yang bertindak sebagai agen mengambil bagian mereka sendiri sebesar Rp30 juta (US$1.860) per siswa.

Masalah yang berkembang

Ai Maryati Solihah, ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan bahwa menipu siswa dengan menawarkan 'magang' sudah menjadi hal biasa di Asia Tenggara. Kasus terbaru yang ditangani komisi melibatkan delapan mahasiswa yang ditawari pekerjaan sebagai operator mesin di kapal laut sebagai bagian dari kursus praktis teknik mesin mereka. Namun pekerjaan itu justru mengharuskan mereka menangkap ikan.

“Ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang mereka pelajari di perguruan tinggi,” kata Ai kepada University World News minggu ini.

Menurut Ai, kasus lain melibatkan siswa sekolah kecantikan yang ditawari magang di perusahaan kosmetik di Malaysia namun kenyataannya dipekerjakan di perusahaan pembiakan burung walet untuk sup sarang burung walet yang lezat di Tiongkok. Burung walet bersarang di gua-gua di pegunungan tinggi yang berbahaya untuk diakses.

Ia menyebutkan tiga indikator utama perdagangan manusia: proses perekrutan yang tidak jelas, akomodasi yang buruk di tempat tujuan, dan eksploitasi. “Jika ketiga hal ini terjadi, bisa jadi itu adalah perdagangan manusia, atau setidaknya bukan merupakan bagian dari kegiatan sekolah atau universitas,” ujarnya.

Anak-anak yang putus sekolah juga menjadi sasaran sindikat buruh. “Secara alami, lulusan sekolah baru tidak terlalu memikirkan berapa banyak uang yang akan mereka peroleh, karena memiliki pengalaman lebih penting,” kata Ai.

Sikap orang tua membuat masalah semakin rumit. “Umumnya orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah tidak terlalu khawatir anaknya dieksploitasi karena mereka berpikir anaknya bisa mandiri secara finansial. Kita perlu lebih banyak pendidikan masyarakat untuk hal ini,” kata Ai.

Sumber: www.universityworldnews.com

Timor-Leste adalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan populasi sekitar 1 juta orang. Timor-Leste menjadi negara merdeka pada tahun 2002 setelah dijajah Indonesia selama 24 tahun dan setelah 400 tahun di bawah kekuasaan kolonial Portugis (Cabral dan Martin-Jones 2021). Timor-Leste masih belum pulih dari masa lalu yang penuh kekerasan dan menghadapi tantangan yang signifikan, karena hampir 42% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan (UNICEF 2023). 

Akibat invasi dan penghancuran massal yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999, pada tahun 2001, 90% sekolah di negara ini telah hancur, dan terjadi kehilangan tenaga kerja yang signifikan di sektor pendidikan. Sejak pemulihan kemerdekaannya, Timor-Leste telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun kembali sistem pendidikannya dengan bantuan donor internasional (Quinn dan Buchanan 2021, UNICEF 2023).

Pendidikan adalah wajib dan merupakan hak konstitusional di Timor-Leste dari usia 6 hingga 14 tahun, dan sekolah negeri gratis (UNESCO 2023, UNICEF 2019). Sistem pendidikan mencakup dua tahun prasekolah, enam tahun sekolah dasar, tiga tahun pra-sekolah menengah, dan tiga tahun pendidikan menengah (Komatsu 2019).

Sekitar 86% anak-anak terdaftar di sekolah negeri di Timor-Leste, sementara sebagian kecil anak yang memiliki hak istimewa bersekolah di sekolah swasta, yang menawarkan pendidikan yang lebih berkualitas (Soares 2023). Timor-Leste juga mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan prasekolah di hampir semua wilayah di negara ini (UNICEF 2023). 

Konstitusi Timor-Leste saat ini mengakui bahasa Portugis dan Tetum (bahasa yang paling banyak digunakan di Timor-Leste dan bahasa pergaulan) sebagai bahasa nasional resmi (Ogden 2017). Bahasa Portugis dan Tetum adalah bahasa yang ditetapkan untuk siklus pertama pendidikan (dari kelas 1 hingga 4) dan bahasa Portugis adalah bahasa pengantar untuk sekolah menengah (Cabral dan Martin-Jones 2021). 

Namun demikian, tantangan pendidikan tetap ada. Sebagai gambaran, fasilitas sekolah masih kurang memadai, 66% sekolah tidak memiliki sanitasi yang memadai, 40% sekolah tidak memiliki air minum, dan masih kurangnya metode pengajaran yang ramah anak.

Selain itu, angka-angka terkait pendidikan masih belum memuaskan karena 37% anak muda berusia antara 15 dan 24 tahun masih buta huruf dan 70% siswa dari kelas satu tidak memenuhi tujuan pembelajaran kurikulum (UNICEF 2023). Faktanya, pada tahun 2020, 9291 anak dan 9986 remaja tidak bersekolah (UNESCO 2023). Menurut UNICEF, hanya 20% anak usia prasekolah yang terdaftar di sekolah, meskipun angka partisipasi kasar di PAUD meningkat 25% pada tahun 2019 (UNICEF 2023, UNICEF 2023). 

Kesulitan dalam memenuhi tujuan pembelajaran

Terlepas dari upaya Timor-Leste untuk membangun kembali sistem pendidikannya, anak-anak perempuan dan laki-laki masih belum mencapai standar pembelajaran untuk usia mereka, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan lingkungan perkotaan yang miskin. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya persiapan anak-anak untuk bersekolah, yang menyebabkan tingginya angka mengulang kelas (24%) dan anak-anak tidak masuk sekolah secara teratur, yang sering kali menyebabkan mereka putus sekolah.

Menurut Bank Dunia, pada tahun 2010, 70% siswa di kelas 1 SD, 40% siswa di kelas 2 SD, dan 20% siswa di kelas 3 SD tidak dapat membaca bacaan sederhana. Selain itu, hampir setengah dari anak-anak berusia antara 3 dan 18 tahun yang menyandang disabilitas tidak terdaftar di sekolah (UNICEF 2023).

Para siswa melihat ke luar pintu di Sekolah Dasar Cassait, Ulmera Liquica, Timor-Leste.

Sumber: brokenchalk.com

Pengembangan kapasitas guru dan kekurangannya

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Timor-Leste adalah kebutuhan untuk mengisi kembali tenaga pengajar dan kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan cakap dalam sistem sekolah negeri (Quinn dan Buchanan 2021, Ogden 2017). Faktanya, banyak guru yang tidak memiliki kualifikasi untuk mendidik anak-anak, terutama karena banyak yang hanya menyelesaikan pendidikan menengah dan hanya separuh dari tenaga kerja yang memiliki kualifikasi minimum untuk mengajar (Quinn dan Buchan 2021). UNICEF dan pemerintah Portugal dan Brasil telah membantu Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan sistem pendidikan untuk siswa dan guru sekolah dasar (UNICEF 2019). 

Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru, UNICEF mengimplementasikan berbagai inisiatif, termasuk mengundang guru-guru dari sekolah negeri ke sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya yang lebih baik untuk terlibat dalam pembelajaran sejawat dan belajar tentang praktik pendidikan yang baik.

Inisiatif ini mengikuti prinsip-prinsip Eskola Foun, sebuah pendekatan ramah anak di sekolah yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah dasar dan pra-sekolah menengah di Timor-Leste. Dengan membangun kapasitas guru dan pemimpin sekolah, program ini bertujuan untuk mempromosikan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif di sekolah-sekolah di Timor-Leste, di mana para siswa dapat berkembang (UNICEF 2019). 

Para guru mengakui bahwa sebelum terlibat dalam program ini, mereka akan mengajar murid-murid mereka mengikuti metode pendidikan yang mereka alami ketika mereka masih menjadi siswa, di mana guru hanya menulis materi di papan tulis dan murid-murid akan menyalinnya tanpa terlibat.

Setelah sesi pembelajaran teman sebaya, para guru mulai menerapkan pendekatan pengajaran yang lebih demokratis di sekolah-sekolah umum, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi ide dengan guru dan sesama siswa. Selain itu, para guru juga menerapkan pendekatan pembelajaran baru seperti mengajak siswa keluar kelas untuk bereksplorasi (UNICEF 2019). 

Disadur dari: brokenchalk.org