Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan kaum muda, namun masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara, demikian hasil survei ASEAN baru-baru ini.
Dengan jumlah penduduk usia muda yang besar dan secara signifikan kurang kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara tetangga, para ahli memperingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi rintangan besar jika tidak segera mengatasi masalah ini.
Peningkatan ini tercatat dalam Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan pada akhir Juli. Laporan yang dibuat oleh Sekretariat ASEAN ini membandingkan data-data penting yang relevan bagi kaum muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index/YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239), namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN, dan masih berada di bawah rata-rata kawasan sebesar 0,56.
Sementara itu, dalam kategori ketenagakerjaan kaum muda, Indonesia berada di peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54).
Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan termasuk tingkat melek huruf kaum muda, tingkat pencapaian pendidikan, dan kefasihan digital. Sementara itu, indeks untuk kategori ketenagakerjaan diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET).
Indonesia juga mendapat nilai di bawah rata-rata dalam beberapa indikator lain, termasuk kesetaraan dan inklusi untuk fasilitas dasar dan partisipasi kewarganegaraan pemuda.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dapat mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan persentase NEET. Untuk mengatasi isu-isu lain, Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari peraturan yang ditargetkan untuk penyandang disabilitas berat dan pernikahan anak.
Kebutuhan yang tidak terkait
Para ahli dan pejabat sepakat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara sistem pendidikan Indonesia yang buruk dan tingkat ketenagakerjaan yang rendah.
Menurut mereka, sistem pendidikan di Indonesia merupakan inti dari masalah ini. Model pendidikan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda beradaptasi dengan dunia modern yang berubah dengan cepat, yang kemudian mendorong naiknya tingkat pengangguran.
Dengan hanya 6 persen dari populasi yang memiliki gelar sarjana, sebagian besar orang Indonesia memasuki dunia kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau lebih rendah. Namun, sistem pendidikan dasar di negara ini penuh dengan masalah dan tidak cukup untuk membekali para siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar kerja.
"Ada banyak masalah, termasuk akses pendidikan yang buruk di banyak daerah di Indonesia, kompetensi guru yang di bawah standar, dan kegagalan untuk mengadaptasi sistem pendidikan ke dunia pasca-digital," ujar Feriansyah, Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Pendidikan dan Pengajar (P2G).
Sistem sekolah, lanjutnya, masih mengutamakan cara belajar lama yang berbasis pada hafalan, tes standar dan sistem peringkat. Sistem ini telah membuat sebagian besar generasi muda Indonesia tidak kompetitif dalam menghadapi dunia kerja modern yang lebih mengutamakan pemikiran kritis dan kolaborasi.
Triyono, seorang ahli tenaga kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga sependapat dengan Feriansyah: "Kita hidup di masa 'revolusi industri 4.0', dan sistem sekolah tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut."
Dita Indah Sari, staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan, setuju bahwa kurangnya pendidikan dan pelatihan kejuruan yang layak telah menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga.
Setengah populasi
Kenyataannya mungkin lebih suram dari angka resmi yang ada. Tingkat pengangguran resmi saat ini kurang dari 6 persen, tetapi sebagian besar dari mereka yang bekerja terjebak dalam profesi yang tidak kompetitif, berketerampilan rendah, dan informal.
"Sektor-sektor ini sangat terbatas dalam hal kreativitas dan produktivitas, dan tidak dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan pekerjanya," kata Dita. "Pekerjaan-pekerjaan ini hanya cukup untuk bertahan hidup."
Generasi milenial, yang secara resmi mengacu pada mereka yang lahir dari awal 1980-an hingga akhir 1990-an, dan Generasi Z, atau mereka yang lahir pada akhir 1990-an dan seterusnya, terdiri dari lebih dari separuh populasi Indonesia, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah perlu mulai berpikir untuk membuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan produktif, demikian Feriansyah memperingatkan P2G. "Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, anak-anak muda ini akan menjadi demografi yang membawa masalah bagi negara."
Disadur dari: asianews.network