Badan Usaha Milik Negara

Standar Ganda di Myanmar

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Indonesia akan sangat merugi jika produsen senjata Republik Indonesia terbukti menjual peralatan militer ke Myanmar, pasca kudeta Februari 2021 yang telah menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kekacauan berkepanjangan. Pada Senin (2 Oktober), aktivis hak asasi manusia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata ke junta Myanmar. Diduga, penjualan dilakukan oleh perusahaan milik negara PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), melalui perusahaan pialang milik putra seorang menteri di rezim militer Myanmar.

Ketiga perusahaan milik negara tersebut membantah tuduhan jual beli senjata. Perusahaan induk pertahanan negara Defend Id bahkan mengeluarkan pernyataan mendukung penuh resolusi Majelis Umum PBB untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. Selain mendukung resolusi tidak mengikat tahun 2021, yang “menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar”, Indonesia selama bertahun-tahun berada di garis depan dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi di sana. Indonesia pertama-tama membantu transisi demokrasi dan krisis pengungsi Rohingya.

Kemudian yang terbaru, saat Indonesia merespons kudeta. Seberapa besar keberhasilan yang dicapai Jakarta dan negara-negara ASEAN akan sangat bergantung pada siapa yang ditanya. Namun, yang jelas Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang bersikap tegas penuh prinsip terkait krisis yang terjadi akibat kudeta. Beberapa negara telah dituduh membiarkan pemerintahan tangan besi junta, termasuk melalui kesepakatan jual beli senjata ilegal. Pada Mei lalu, seorang pakar hak asasi manusia PBB melaporkan bahwa, sejak kudeta, junta telah mengimpor senjata dan perlengkapan lainnya senilai setidaknya $1 miliar dolar Amerika, meskipun ada sanksi berat dari komunitas internasional.

Organisasi internasional tidak dapat berbuat banyak dalam hal membendung aliran senjata ke Myanmar, ketika negara-negara seperti China dan Rusia memasok barang-barang tersebut bagi rezim di Myanmar. Singapura, negara tetangga Myanmar di ASEAN, juga menghadapi kontroversi serupa soal perdagangan senjata. Pengadilan negara itu sempat memberi sanksi keras pada pedagang senjata lokal yang mengakui telah melanggar hukum nasional dengan menjual perangkat keras militer ke Myanmar.

Karenanya, keterlibatan Indonesia, jika terbukti, berisiko mengorbankan posisi istimewa negara ini sebagai juru damai antara rakyat Myanmar dan rezim pendudukan. Jika benar ada jual beli senjata, Indonesia pasti akan dituduh telah menerapkan standar ganda. Jakarta akan kehilangan kredibilitas jika perusahaan-perusahaan milik RI terbukti menjual senjata ke Myanmar, sementara di sisi lain para diplomatnya memperjuangkan penghentian kekerasan dengan segera serta mempromosikan rencana perdamaian regional dalam Konsensus Lima Poin (5 Point Consensus atau 5PC). 5PC menyerukan penghentian segala kekerasan, mengadakan dialog inklusif, penunjukan dan pengiriman utusan khusus, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

Jual beli senjata di Myanmar juga akan sangat melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang menghormati supremasi hukum. Posisi demikian sudah secara konsisten dilakukan oleh pejabat keamanan nasional dan dinas luar negeri Indonesia dalam negosiasi diplomatik dan perjanjian internasional. Terlebih lagi, Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat Myanmar. Secara historis, sebagian pejabat pemerintah di Myanmar memandang Indonesia sebagai kakak laki-laki sekaligus teladan, karena “soft landing” yang dilakukan militer Indonesia saat harus mengakhiri peran publik.

Bagaimana pun, Indonesia secara bertahap kehilangan posisi sebagai mitra internasional yang dapat diandalkan, setelah junta Myanmar mengambil alih kekuasaan. Jakarta tidak boleh kehilangan pengaruhnya, khususnya di kalangan masyarakat yang menentang pemerintahan militer, yang sebagian besar bergantung pada intervensi ASEAN dan pemberian bantuan dari perhimpuna tersebut. Dan yang terakhir, penjualan senjata kepada rezim yang terlibat dalam teror dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih-lebih karena rezim kadang-kadang melabeli lawan politiknya sebagai teroris dan memanfaatkan perempuan dan anak-anak sebagai sandera. Komnas HAM harus menyelidiki tuduhan tersebut secara terbuka dan transparan. Komnas HAM harus membantu pemerintah menegakkan supremasi hukum, menghindari tambahan noda di wajah institusi militer Indonesia.

Disadur dari: thejakartapost.com

Selengkapnya
Standar Ganda di Myanmar

Badan Usaha Milik Negara

Hak Anak untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Prioritas Bagi Indonesia

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia,memiliki posisi geografis yang sangat luas. Ukuran geografisnya lebih besar daripada Eropa Tengah, yang membawa banyak kompleksitas.  Pemerintah berurusan dengan pengelolaan hak-hak 278 juta orang.  Penting untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai budaya dan tradisi. Pertumbuhan Indonesia yang cepat telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan, yang terkadang mengganggu masyarakat dan menggusur sumber daya budaya dan alam.  Inisiatif untuk mengatasi investasi asing dapat berbenturan dengan program-program untuk melestarikan warisan budaya.  Menemukan solusi yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan yang berat bagi para pembuat kebijakan dan aktivis. 

Pemerintah mengambil pendekatan komprehensif untuk mengatasi kerawanan pangan, yang berfokus pada peningkatan kesadaran gizi dan kesehatan, serta akses yang adil terhadap pangan bagi populasi yang paling rentan. Negara ini telah membuat langkah maju dalam memerangi kelaparan dan kekurangan gizi.  Kemajuan yang signifikan telah dicapai sejak tahun 2000, seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan 32 poin pada indeks kelaparan global.  Inisiatif-inisiatif utama, seperti rencana nasional pangan 2021-2024, bertujuan untuk mengurangi kasus kelaparan dan malnutrisi, dengan melibatkan beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.   

Konstitusi mengakui masyarakat adat sebagai komunitas lokal yang bersifat adat.  Tanah mereka dilindungi oleh setidaknya sembilan undang-undang yang berbeda dari deforestasi dan pemerasan.  Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh negeri terus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional.  Pemerintah telah mengesahkan beberapa kerangka kerja legislatif, termasuk satu undang-undang tentang kesehatan reproduksi.

Terkait dengan isu aborsi, Indonesia berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak-anak.  Praktik aborsi dilakukan sesuai dengan hukum untuk memastikan keamanan dan kepentingan terbaik bagi pasien.  Tidak ada standar internasional tentang aborsi.  Dalam hal kesehatan mental, dukungan diberikan kepada guru dan siswa, sementara pelatihan kesehatan mental terpadu diberikan kepada para pekerja di unit-unit kesehatan di seluruh Indonesia.  Pemerintah terus memperluas layanan kesehatan jiwa, dan telah membuka lebih dari 400 pusat kesehatan jiwa di 326 kota sejak tahun 2022. 

Program pendaftaran tanah secara sistematis telah mendaftarkan sekitar 82 persen tanah di Indonesia.  Reformasi agraria dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, termasuk pendaftaran dan distribusi tanah.  Reformasi akses dilakukan dengan memberdayakan masyarakat.  Benih, sarana dan prasarana pupuk akan diberikan kepada lebih dari 130 keluarga.  Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.  Diperkirakan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran negara sebesar 9,25 juta USD untuk perumahan.  Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman.  Akses terhadap air minum telah disediakan di lebih dari 400 desa di seluruh Indonesia.  Indonesia juga telah melakukan upaya restorasi ideologi di seluruh negeri.

Pertanyaan dari para pakar komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja bermasalah karena melonggarkan sejumlah persyaratan untuk keberlanjutan, termasuk perlindungan dari bencana alam.  Pendekatan hak asasi manusia harus selalu dihormati.  Hukuman atas penyebaran alat kontrasepsi juga menjadi masalah bagi Komite.  Tidak perlu mengkriminalisasi pengetahuan dan penyebaran kontrasepsi. Apakah puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan titik fokus untuk menyediakan langkah-langkah pengurangan dampak buruk HIV? 

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa tiga dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting, yang berarti mereka mengalami kelaparan akut.  Apa yang dilakukan oleh negara untuk menangani situasi ini?  Banyak dari hal ini terkait dengan akses terhadap air bersih dan akses terhadap layanan kesehatan primer.  Sangat mengesankan bahwa jumlah pendaftaran tanah meningkat dua kali lipat.  Pendaftaran tanah saja dapat memicu beberapa konflik; bagaimana keberhasilan ini dinilai? 

Seorang Ahli Komite bertanya tentang pedoman perawatan aborsi.  Dapatkah Negara berpikir untuk mengadopsi langkah-langkah untuk meninjau peraturan yang membatasi?  Langkah-langkah apa yang telah diadopsi oleh Negara untuk memverifikasi apakah Negara telah mematuhi rekomendasi-rekomendasi mengenai para penyandang disabilitas? Bagaimana dampak program terhadap hak atas pangan bagi masyarakat adat dan komunitas petani dinilai?  Apakah masyarakat telah diajak berkonsultasi mengenai program tersebut?  Apakah hak-hak perempuan di daerah pedesaan telah diperhitungkan dalam program tersebut? Seorang pakar lain mengatakan bahwa ketahanan pangan anak dapat berdampak pada kinerja siswa dan perkembangan kapasitas kognitif mereka. Apakah ada program-program khusus di sekolah-sekolah untuk memastikan perkembangan tersebut? 

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja menjamin kepastian hukum.  Tidak ada satu standar internasional tentang aborsi.  Aborsi diizinkan di beberapa negara anggota PBB hanya di bawah berbagai kondisi hukum, biasanya untuk menyelamatkan nyawa perempuan.  Pemerintah Indonesia tidak mengkriminalisasi penyebaran informasi tentang kontrasepsi.  Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut disebarkan melalui saluran yang tepat, termasuk melalui tenaga medis yang terampil.  Hal ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari paparan dini terhadap materi seksual, yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi atau pelecehan seksual.  Obat dan metode kontrasepsi hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah terus meningkatkan infrastruktur untuk memastikan akses ke layanan kesehatan di semua wilayah. 

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelaparan, termasuk diversifikasi sumber pangan dan gizi serta meningkatkan distribusi pangan. Akan tetapi, tantangan tetap ada.  Skala pengalaman kerawanan pangan meningkat antara tahun 2021 dan 2022, begitu pula dengan tingkat kekurangan gizi di Indonesia.  Enam puluh dua dari 86 kasus sengketa lahan telah diselesaikan melalui kerja sama dengan kementerian, kejaksaan, dan partisipasi masyarakat.  Ketahanan pangan merupakan isu penting bagi Indonesia. 

Beberapa langkah telah diambil untuk melindungi petani skala kecil, termasuk dengan menyediakan pupuk bersubsidi, asuransi, dan dukungan untuk penanaman terencana.  Implementasi program food estate memastikan keterlibatan petani kecil.  Pertemuan-pertemuan telah diadakan di berbagai kabupaten dengan para petani lokal dalam rangka persiapan program lumbung pangan di daerah tersebut.  Sebuah rencana induk juga menetapkan tujuan untuk mendukung petani skala kecil dan menyediakan model bisnis yang lebih baik bagi mereka.  Program lumbung pangan telah berhasil, meningkatkan produksi beras hampir 20 persen di berbagai daerah. 

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite bertanya tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam hal layanan pendidikan, sebagai akibat dari kesenjangan digital dan buta huruf digital?  Apakah informasi terkini dari Desember 2020 dapat diberikan terkait zona pendidikan?  Berapa banyak orang yang telah menerima manfaat dari program beasiswa digital?  Bagaimana penerima manfaat dipilih?  Apa rencana Pemerintah untuk terus mendorong investasi di sektor ini?  Komite mendapatkan informasi yang mengkhawatirkan tentang hasil penilaian Pisa 2022, yang menunjukkan penurunan kinerja siswa di Indonesia.  Langkah-langkah apa yang direncanakan Pemerintah untuk mengatasi hal ini? 

Tingkat putus sekolah di kalangan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Apakah ada bukti bahwa putus sekolah terjadi karena pekerja anak atau remaja?  Mungkinkah hal ini disebabkan oleh pernikahan dini di kalangan remaja?  Apakah pendidikan secara universal gratis dan mudah diakses?  Apakah tersedia informasi spesifik mengenai penyebab putus sekolah?  Berapa jumlah yang dialokasikan untuk memperbaharui dan membangun kembali sekolah?  Apakah pendidikan di Papua Timur telah meningkat?  Langkah-langkah apa yang akan diambil Pemerintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik? 

Apakah ketentuan pendidikan yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas?  Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Pemerintah untuk memastikan akses terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan? Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Negara untuk memastikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat?  Apa saja langkah-langkah hukum dan prosedural untuk menjamin hak ini?  Apakah hak-hak atas pelestarian, tanah, dan identitas budaya terjamin?  Apakah hak-hak ini tercakup dalam undang-undang baru tentang masyarakat adat?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa layanan internet sedang ditingkatkan di fasilitas umum di seluruh Indonesia.  Pada tahun 2022, akses internet tersedia di lebih dari 15.000 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kantor-kantor pemerintah.  Pada tahun 2020, 58.000 orang berpartisipasi dalam kelas beasiswa pelatihan digital.  Kelas-kelas yang ditargetkan untuk perempuan juga disediakan, serta kelas-kelas yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.  Indonesia telah membuat langkah besar dalam meningkatkan kesempatan pendidikan di negara ini.  Lebih dari 4,6 juta anak di negara ini terdaftar dalam pendidikan pra-sekolah.  Pada tahun 2023, Pemerintah telah mendistribusikan dana kepada lebih dari 9 juta siswa untuk mendukung biaya pendidikan mereka, termasuk perlengkapan sekolah dan transportasi.

Proses pendidikan di Papua terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk memastikan anak-anak di Papua menikmati pendidikan yang berkualitas sama seperti anak-anak di daerah lain di Indonesia.  Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah telah membangun 34 sekolah menengah pertama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Beasiswa diberikan kepada anak-anak Papua untuk mendukung pendidikan mereka. 

Pemerintah akan menyediakan lahan seluas 500 meter persegi bagi mereka yang setuju untuk direlokasi untuk alasan pembangunan. Setiap individu di masyarakat setempat akan menerima 1,2 juta rupiah sebagai kompensasi.  Masyarakat setempat adalah pihak yang paling terkena dampak dari situasi ini, dan kekhawatiran mereka akan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian.  Pada tahun 2022, inspeksi terhadap norma-norma pekerja anak dilakukan. Sanksi dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan pekerja anak.

Pertanyaan oleh ahli komite

Seorang Ahli Komite bertanya tentang dampak dari inisiatif untuk mengatasi anak putus sekolah?  Berapa gaji guru di Indonesia; apakah mereka kompetitif?  Bagaimana perbandingannya dengan upah minimum di Indonesia?  Apa gunanya hanya mencerminkan salah satu dari enam agama selama pernikahan?  Apakah seseorang dapat berpindah agama dengan mudah?  Pilihan apa yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari kelompok agama lain? Ahli Komite lainnya mengatakan bahwa diplomasi Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik di bidang hak asasi manusia. 

Tanggapan dari delegasi Indonesia

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan yang berkualitas.  Peluncuran Program Indonesia Pintar dan Program Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan dapat menyelesaikan pendidikan mereka.  Sekitar 48 juta siswa terdaftar di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Selama pandemi, Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pendidikan. 

Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia yang mendasar untuk memeluk agama.  Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi, serta kepercayaan tradisional.  Sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, para penganut sistem kepercayaan tradisional dapat mendaftarkan identitas agama mereka di kartu identitas mereka, yang telah mencegah diskriminasi karena keyakinan agama.  Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses semua layanan publik. Tidak ada undang-undang nasional yang melarang penggunaan jilbab dalam sistem pendidikan di Indonesia. 

Penutup

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan ada dua isu utama yang perlu disoroti untuk Indonesia. Keseimbangan antara kesejahteraan dan pembangunan tampaknya menjadi kompromi besar.  Isu besar lainnya adalah alokasi sumber daya.  Dalam kedua kasus tersebut, penting untuk menggarisbawahi pengarusutamaan partisipasi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.  Nonthasoot berterima kasih kepada delegasi Indonesia atas minat dan partisipasinya selama dialog berlangsung.

Tri Tharyat, Wakil Menteri luar negeri untuk kerjasama multilateral di kementerian luar negeri Indonesia dan ketua delegasi Indonesia, menyampaikan penghargaan kepada Komite atas kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif.  Partisipasi aktif Indonesia merupakan indikasi dari komitmen Indonesia yang teguh untuk meningkatkan hak asasi manusia.  Indonesia sangat yakin bahwa keterlibatan dan dorongan akan lebih konstruktif daripada tuduhan yang tidak berdasar.  Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa hasil dari dialog tersebut dapat diwujudkan dan berkontribusi pada perubahan positif dalam meningkatkan hak asasi manusia.

Disadur dari: ungeneva.org

Selengkapnya
Hak Anak untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Prioritas Bagi Indonesia

Badan Usaha Milik Negara

Karena Negara Bukanlah Seorang Pengusaha

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Tempo.co, Jakarta - Pemerintah berencana mempercepat privatisasi badan usaha milik negara. Menghentikan penggelontoran dana APBN untuk perusahaan-perusahaan negara. Upaya pemerintah melakukan konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) merupakan langkah yang rasional di saat banyak perusahaan negara yang menjadi beban keuangan pemerintah. Sudah saatnya pemerintah berhenti menggelontorkan dana negara untuk BUMN.

Kementerian BUMN kembali menggulirkan rencana untuk mengurangi jumlah perusahaan negara. Saat ini, ada 41 perusahaan BUMN, namun hanya 25 perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sisanya telah menjadi 'parasit' yang bertahan hidup berkat dana dari BUMN lain atau mengandalkan suntikan modal dari negara-sebesar Rp57 triliun yang diusulkan untuk tahun 2024 dan 2025. Targetnya, hanya akan ada sekitar 30 perusahaan BUMN pada akhir tahun depan.

Transformasi yang telah berlangsung sejak tahun 2020 tidak hanya bertujuan untuk membentuk perusahaan induk. Ada juga rencana privatisasi BUMN. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa hotel adalah salah satu sektor ekonomi yang tidak perlu dikelola langsung oleh negara. Kita tidak perlu alergi terhadap privatisasi, apalagi mengaitkannya dengan nasionalisme. Privatisasi sering kali membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi operasional dan insentif untuk inovasi hingga peningkatan kualitas produk. Pemerintah dapat mengalokasikan dana hasil penjualan BUMN untuk meningkatkan pelayanan publik.

Privatisasi perusahaan negara merupakan langkah korporasi yang telah terjadi di banyak negara. Di Jepang dan Inggris, misalnya, Japan Airlines dan British Airways telah lama menjadi perusahaan swasta. Nama negara masih dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut meskipun keduanya tidak lagi menjadi maskapai penerbangan.

Sebaliknya, mempertahankan perusahaan di bawah kendali pemerintah harus diakhiri. Kerugian yang paling jelas adalah kontrol pemerintah atas apa yang mereka lakukan. BUMN sering kali diwajibkan untuk menangani proyek-proyek pemerintah meskipun proyek-proyek tersebut tidak layak secara komersial. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini merugi. Pada akhirnya, negara yang harus menanggung kerugian ini. Contohnya adalah perusahaan konstruksi dan infrastruktur Hutama Karya, yang mengalami kerugian tahunan hingga Rp2 triliun sebagai akibat dari bunga pinjaman dan amortisasi jalan tol Trans Sumatera.

Masalah-masalah ini tidak akan muncul jika perusahaan ini dikelola oleh swasta. Oleh karena itu, privatisasi BUMN merupakan langkah yang tepat. Substansi dari privatisasi BUMN ada dalam bunyi Pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tentang peningkatan kinerja dan nilai perusahaan, peningkatan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta perluasan kepemilikan saham publik. Oleh karena itu, sebelum melakukan penjualan saham, harus ada kajian yang komprehensif untuk memastikan manfaat tersebut dapat tercapai. Pelaksanaannya harus adil dan transparan. Privatisasi tidak boleh hanya sekedar memindahkan kepemilikan kepada kroni-kroni pemerintah.

Selain itu, pemerintah perlu memikirkan kembali kebijakan pengelompokan BUMN. Ada usulan agar Garuda Indonesia bergabung dengan InJourney, sebuah perusahaan induk BUMN di sektor pariwisata. Kelompok perusahaan ini terlalu besar. Di dalamnya terdapat operator bandara Angkasa Pura, Pengembangan Pariwisata Indonesia, dan peritel Sarinah. Alih-alih mengarah pada persaingan yang sehat, pengelompokan BUMN ini lebih menyerupai monopoli. Kelompok besar ini didirikan pada tahun 2021 dengan suntikan modal negara lebih dari Rp10 triliun, termasuk dana untuk menanggung biaya penyelenggaraan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sekitar Rp200 miliar.

Sudah saatnya negara tidak lagi dibebani dengan urusan-urusan korporasi. Pemerintah harus membatasi perannya sebagai regulator, bukan operator bisnis. Ibarat sebuah turnamen olahraga, memiliki pemain yang merangkap sebagai wasit akan menghasilkan pertandingan yang tidak berkualitas.

Disadur dari: en.tempo.co

Selengkapnya
Karena Negara Bukanlah Seorang Pengusaha

Badan Usaha Milik Negara

Delegasi: Mengelola Kewenangan dengan Efektif

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Delegasi mengatakan bahwa beberapa sesi pelatihan telah dilakukan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk 1.672 hakim pada tahun 2021-2022.  Undang-undang tentang komite pemberantasan korupsi telah diamandemen dua kali untuk membuatnya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mencegahnya menjadi alat politik. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan telah menyelesaikan 173 proyek nasional. Proyek-proyek tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan konektivitas, dan memungkinkan arus ekonomi dari pusat ke daerah. Sebuah keputusan presiden telah diimplementasikan, yang memberikan lebih banyak kepastian hukum seputar kompensasi Pemerintah dalam hukum pertanahan.  

Indonesia berdiri teguh dalam memastikan bahwa kerangka hukumnya selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.  Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-diskriminasi, Indonesia melindungi semua warganya dari kekerasan.  Mengenai Konvensi Penghilangan Paksa, proses nasional sedang berlangsung, dan Pemerintah telah mengajukan RUU ratifikasi kepada DPR.  Mengenai peraturan tentang hubungan seks di luar nikah dan perzinahan, proses hukum hanya akan dimulai jika ada pengaduan dari anggota keluarga terdekat.  Negara tidak dapat mencampuri urusan pribadi seseorang tanpa permintaan mereka.  Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan bagi semua orang, termasuk para aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.  Indonesia sangat yakin bahwa pembela HAM adalah mitra penting dalam memajukan HAM.   

Strategi nasional tentang bisnis dan hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi hak asasi manusia, dan menyediakan akses terhadap pemulihan.  Penyebarluasan strategi nasional ini merupakan prioritas pada tahun 2024. Pemerintah terus memperluas penerapan penilaian risiko dan hak asasi manusia.  Pelatihan telah diselenggarakan di delapan kota di Indonesia, dengan lebih dari 70 perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Sejak diluncurkan pada Februari 2021, lebih dari 200 perusahaan telah berpartisipasi.  Kementerian Dalam Negeri telah membentuk mekanisme peninjauan untuk memastikan peraturan daerah mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Pada tahun 2019, Kemendagri mengeluarkan surat yang meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif. 

Omnibus law merupakan seperangkat kerangka kerja yang komprehensif, yang diformulasikan untuk menstimulasi perekonomian Indonesia dan menarik investasi asing.  Undang-undang ini memberikan kepastian hukum untuk ketenagakerjaan, sekaligus mencakup serangkaian ketentuan ketenagakerjaan yang luas.  Pemberlakuan Undang-undang ini telah berhasil meningkatkan investasi asing di Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengalami peninjauan kembali. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Pemerintah dapat membatalkan izin usaha sama sekali ketika sebuah perusahaan terbukti melanggar persyaratan lingkungan. 

Pertanyaan dari para ahli komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, mengatakan bahwa Komite menganggap korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.  Apa yang telah dilakukan Pemerintah untuk menangani konflik di masyarakat agraria?  Komite prihatin dengan situasi pekerja rumah tangga.  Apakah Negara peserta berniat untuk meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional 189?  Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumah tangga?

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terkena dampak perubahan iklim. Apakah ada rencana untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil? Ahli lain bertanya tentang metodologi penyusunan laporan; apakah itu termasuk partisipasi organisasi masyarakat sipil?  Apakah Pemerintah memiliki struktur yang tetap untuk memberikan tindak lanjut terhadap implementasi? 

Mengenai kesenjangan perempuan di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki, apa yang telah dilakukan Negara dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali pekerjaan yang tidak dihitung kepada perempuan?  Langkah-langkah apa yang telah diambil Negara untuk meratifikasi instrumen 109 tentang kekerasan dan pelecehan?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah setuju untuk mengusulkan RUU tentang pekerja rumah tangga. RUU ini akan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk jam kerja yang adil.  Sejak tahun 2019, Indonesia memiliki moratorium permanen atas pembukaan hutan dan Pemerintah telah merehabilitasi sejumlah besar lahan yang terdegradasi.  Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan 650.000 hektar lahan terdegradasi.  Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, atau lebih cepat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik agraria.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah pengungsi internal di Papua. Berbagai langkah telah diambil untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban kekeringan, termasuk dengan menyediakan beras, makanan instan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada lebih dari 5.000 orang yang terdampak. Pemerintah telah mengidentifikasi delapan komunitas di Papua yang telah mengungsi akibat kegiatan teroris, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.  

Pemerintah akan terus bekerja sama dengan gereja-gereja untuk memastikan bahwa mereka dapat membantu komunitas-komunitas ini.  Insentif fiskal telah dialokasikan kepada daerah-daerah yang kurang beruntung untuk mengembangkan infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Penurunan yang signifikan terlihat pada jumlah desa tertinggal dan daerah tertinggal, dari 33.000 di tahun 2016 menjadi 7.000 di tahun 2023. Upaya Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah dipandu oleh beberapa kerangka kerja, termasuk alokasi dana desa. 

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan, termasuk melalui penerbitan pedoman pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Pengesahan undang-undang tentang kejahatan seksual dan kekerasan merupakan pencapaian penting dalam perlindungan perempuan di Indonesia.  Pemerintah sedang merumuskan tiga prosedur tindak lanjut untuk memastikan peraturan undang-undang tersebut. RUU tentang pengawasan obat dan makanan terus diprioritaskan sebagai salah satu program legislasi nasional untuk tahun 2024. 

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite mengakui bahwa peningkatan lapangan kerja formal di Indonesia menjadi lebih dari 35 juta sebesar 14,2 persen sejak tahun 2021, yang merupakan pencapaian besar.  Komite menghargai usulan resmi DPR tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tetapi mencatat adanya penundaan yang signifikan dalam memajukan legislasi ini.  Apa kemajuan yang telah dicapai dalam pengesahan RUU tersebut?  Langkah-langkah sementara apa yang akan dilakukan untuk mendukung pekerja rumah tangga dan pekerja informal lainnya, jika RUU tersebut ditunda lagi?

Apakah legislasi omnibus law berdampak buruk pada masyarakat adat Papua?  Bagaimana Negara pihak akan menangani konflik semacam ini?  Kaum muda menyumbang lebih dari separuh pengangguran di Indonesia.  Bagaimana Indonesia berencana untuk mengatasi masalah tersebut?  Langkah-langkah apa yang diambil untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran di dalam negeri? Ahli Komite prihatin bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja yang baru dilaporkan telah meningkatkan penggunaan kontrak sementara.  Perlindungan apa yang tersedia untuk menegosiasikan pemutusan kontrak yang adil? 

Dapatkah informasi diberikan mengenai reformasi pengawasan ketenagakerjaan yang direncanakan untuk memastikan efektivitas dan pemantauan kepatuhan berbasis data?  Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang fatal dan sektor mana yang menjadi fokus utama?  Komite tetap prihatin bahwa pegawai negeri tidak memiliki hak untuk mogok kerja sesuai dengan standar internasional.  

Tindakan apa yang diambil untuk mengizinkan pegawai negeri bergabung dengan serikat pekerja independen?  Undang-undang penciptaan lapangan kerja tampaknya mengancam hak-hak serikat pekerja untuk berunding secara kolektif.  Bisakah hal ini diklarifikasi?  Bagaimana Negara peserta memastikan bahwa anggota serikat pekerja dapat mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berserikat tanpa takut akan intimidasi dan pembalasan?

Hak untuk mogok tampaknya dibatasi melalui persyaratan prosedural yang ketat dan dalam prakteknya.  Seberapa sering pembatasan ini digunakan dan seberapa sering pekerja yang mogok diserang oleh aparat keamanan?  Apakah tunjangan uang tunai pengangguran melindungi dari kemiskinan dan apakah ada rencana untuk melindungi pekerja sektor informal?   Komite prihatin dengan tantangan yang sedang berlangsung dalam memasukkan pekerja sektor informal dan kelompok rentan ke dalam sistem jaminan sosial dan bantuan sosial.  Apa saja yang menjadi prioritas di sana, termasuk dalam menangani eksklusi regional?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan untuk memperbaiki situasi pekerja paruh waktu, termasuk peraturan untuk mengatur upah, dan menyediakan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi medis.  Untuk mengatasi pengangguran kaum muda, Pemerintah telah memberlakukan peraturan presiden tentang pelatihan kejuruan, serta strategi nasional tentang pelatihan kejuruan.  

Program kartu pra-kerja memberikan pelatihan bagi para pengangguran untuk meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kewirausahaan mereka.  Program ini telah menjangkau lebih dari 17 juta penerima, dan 80 persen dari penerima telah berhasil meningkatkan kemampuan kerja mereka.  Pada tahun 2022, Indonesia telah mengerahkan 1.600 pengawas ketenagakerjaan. Pelatihan diberikan kepada para pengawas ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO).  

Pekerja asing di Indonesia diatur di bawah Undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja.  Pekerja di Indonesia memiliki hak untuk bergabung dan mendirikan serikat pekerja dan serikat buruh.  Pekerja dapat memutuskan untuk membentuk serikat pekerja atas kehendak mereka sendiri.  Hak untuk mogok kerja dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang memberikan persyaratan prosedural yang mudah untuk melakukan mogok kerja, seperti mengirimkan pemberitahuan tertulis setidaknya tujuh hari sebelum rencana mogok kerja. 

Pertanyaan dari para pakar komite

Ahli Komite dan Ketua Gugus Tugas, bertanya tentang posisi Negara dalam memformalkan jumlah orang yang tinggi di sektor informal?  Bagaimana para pekerja dalam ekonomi platform diperlakukan? Ahli lain bertanya tentang undang-undang penciptaan lapangan kerja; apakah ada data tentang bagaimana hal ini berdampak pada sektor pekerjaan formal?  Apa prioritas kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja? 

Seorang Ahli menanyakan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa semua pekerja migran dapat memiliki akses ke layanan kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat tanpa diskriminasi? Langkah-langkah legislatif apa yang telah diadopsi untuk menjamin akses tepat waktu bagi para pekerja migran untuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas tinggi? Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Negara untuk mengimplementasikan program perekrutan dari luar negeri?  Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk melarang mereka yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan memungut komisi?    

Tanggapan dari delegsi

Delegasi mengatakan bahwa Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan untuk mengatasi dampak polusi di Jakarta.  Hal ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di Kalimantan.  Ibu kota baru ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan lingkungan; lebih dari 50 persen akan dipertahankan sebagai hutan.  Hal ini akan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke pulau lain.

Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang menyusun kebijakan untuk para pengemudi yang menjadi bagian dari sistem platform.  Menurut UU No. 18, Pemerintah memberikan perlindungan di semua fase migrasi.  Antara tahun 2014 dan 2023, Pemerintah Indonesia telah berhasil memulihkan hak-hak keuangan pekerja migran Indonesia, dengan nilai total sekitar 68 juta USD.  Lebih dari 53.000 kasus telah ditangani.  

Selama kurun waktu tersebut, lebih dari 18.000 pekerja migran telah berhasil dievakuasi dari daerah konflik, atau selama pandemi. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menangani polusi udara di wilayah Jabodetabek.  Langkah-langkah ini termasuk melakukan kegiatan penanaman pohon, dan memastikan kepatuhan oleh pabrik-pabrik, di antara langkah-langkah lainnya.  Jakarta berencana untuk memasang sembilan stasiun pemantau udara tambahan pada tahun 2024.  Pemerintah akan terus mengambil pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pertanyaan dari ahli komite

Seorang Ahli Komite mengatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara peserta Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi.  Apa alasannya?  Menyebarkan informasi mengenai alat kontrasepsi dikriminalisasi di Indonesia; mengapa hal ini terjadi?

Tanggapan dari delegasi

Delegasi mengatakan bahwa DPR telah setuju untuk mengajukan RUU PRT.  Pembahasan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.  Hal ini merupakan prioritas Pemerintah untuk memiliki RUU PRT. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 198 tentang Pekerja Rumah Tangga. Batasan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam KUHP didasarkan pada perlindungan anak dari pelecehan dan eksploitasi. 

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya dalam perlindungan pencari suaka dan pengungsi.  Pengalaman Indonesia dalam perang Vietnam telah menunjukkan komitmen yang kuat dan bahwa Indonesia telah berusaha keras dalam melindungi para pengungsi dan pencari suaka.  Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah menerima lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang dilindungi.  Hal ini menunjukkan komitmen kuat negara ini untuk melindungi, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan negara peserta Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi.  Diskusi akan diadakan mengenai apakah Negara akan meratifikasi Konvensi tersebut. 

Pertanyaan dari seorang ahli komite 

Seorang Ahli Komite bertanya tentang kemajuan yang telah dicapai dalam menghapus pengecualian hukum yang memperbolehkan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun? Kampanye peningkatan kesadaran dan langkah-langkah legislatif apa yang telah dilakukan?  Bagaimana Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya untuk memerangi kawin paksa dan menegakkan keadilan bagi individu-individu yang terkena dampaknya?  Apakah teks-teks hukum yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, termasuk yang berkaitan dengan poligami, telah diperbarui?  Selama tiga tahun terakhir, terdapat kurangnya konsistensi dalam menangani masalah-masalah agama, termasuk pendekatan diskriminatif terhadap dokumentasi pernikahan beda agama.  Dapatkah Negara pihak mengklarifikasi situasi ini?  Apa dasar pemikiran di balik peraturan-peraturan tersebut?   Langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan untuk memastikan pencatatan kelahiran universal? 

Bagaimana Indonesia menangani hak atas ketahanan pangan, di tengah-tengah pengaruh korporasi di bidang pertanian dan menjamurnya makanan olahan yang tidak sehat?  Beberapa laporan menarik perhatian pada dampak buruk dari kegiatan industri yang telah merusak sumber air.  Langkah-langkah apa yang telah diambil Pemerintah untuk memastikan akses air bersih, dan memulihkan sumber air yang terkena dampak?  Apakah ada rencana kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak pencemaran air? Langkah-langkah legislatif dan kebijakan apa yang telah diberlakukan untuk mengatasi sengketa tanah dan relokasi paksa?  Tindakan apa yang telah diambil untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut?  Bagaimana Pemerintah menangani masalah transparansi dan koordinasi di antara kementerian dan lembaga yang mengelola tanah dan sumber daya alam?  Langkah-langkah apa yang telah diambil Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dan lokal? 

Dapatkah data terpilah mengenai akses penduduk terhadap layanan kesehatan disediakan?  Bagaimana Indonesia berencana untuk memastikan akses yang komprehensif terhadap sistem asuransi publik bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau psikososial? KUHP yang baru pada tahun 2022 tetap mempertahankan kriminalisasi aborsi; apakah Negara pihak akan mempertimbangkan reformasi hukum untuk memperluas akses terhadap aborsi?  Apakah informasi dapat diberikan mengenai situasi anak-anak dengan disabilitas psikososial yang ditahan di rumah sakit?  Beberapa laporan mengindikasikan tantangan perawatan kesehatan yang unik di Papua Barat. Apa saja program bantuan yang tersedia untuk individu yang terkena dampak konflik? 

Tanggapan dari delegasi

Indonesia memiliki strategi nasional untuk mencegah perkawinan anak.  Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah pernikahan anak melalui program sekolah dan melalui kegiatan penjangkauan dan pendidikan.  Program ini telah menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia sebesar 20 persen antara tahun 2020 dan 2022.  Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan topik diskusi yang kompleks. Pernikahan di Indonesia tidak hanya merupakan peristiwa sipil, tetapi juga peristiwa keagamaan.  Indonesia mengakui enam agama resmi, dan undang-undang perkawinan bertujuan untuk mendorong keberagaman agama. 

Disadur dari: ungeneva.org

Selengkapnya
Delegasi: Mengelola Kewenangan dengan Efektif

Badan Usaha Milik Negara

Menilai Strategi Calon Presiden Indonesia di Laut Cina Selatan

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Ringkasan
Strategi Laut Cina Selatan dari para calon presiden Indonesia menjadi topik utama dalam debat baru-baru ini, dengan ketiga peserta mengusulkan pendekatan yang berbeda untuk masalah keamanan utama yang melibatkan Cina. Ganjar Pranowo menyarankan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sementara berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) untuk menjaga perdamaian dan keamanan, Anies Baswedan berargumen untuk pendekatan ASEAN yang terpadu, sementara Prabowo Subianto menekankan perlunya membangun kapasitas pertahanan maritim yang kuat di Laut Natuna Utara.

Seiring dengan memanasnya pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat putaran ketiga dari lima calon presiden pada tanggal 7 Januari lalu, yang berfokus pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Laut Cina Selatan adalah salah satu poin terpenting yang dibahas.

Sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu keamanan terpenting di Indonesia. Ini adalah satu-satunya titik panas di mana ada potensi bentrokan militer dengan negara-negara asing. Mempertimbangkan apa yang terjadi dengan Filipina pada Desember 2023, tampaknya Cina akan mempertahankan perilaku asertifnya di wilayah yang disengketakan.

Konflik ini juga memiliki konsekuensi karena melibatkan Cina - salah satu kekuatan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Strategi Indonesia akan menunjukkan bagaimana Indonesia memandang Cina sebagai mitra ekonomi yang sedang berkembang, namun juga sebagai ancaman utama.

Selama debat calon presiden pada bulan Januari, pertanyaan-pertanyaan mengenai Laut Cina Selatan ditujukan kepada Ganjar Pranowo, dan dua calon lainnya - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan - diundang untuk menanggapi jawaban dari Ganjar. Ganjar menegaskan kembali bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bersengketa. Ia berargumen bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk berperan dalam mengelola konflik. Dia secara khusus menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, hanya ada sedikit kemajuan dalam sengketa tersebut.

Dengan adanya Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan baru-baru ini dan negosiasi Kode Etik yang sedang berlangsung, sengketa ini masih menjadi masalah besar bagi kawasan ini. Ganjar menyarankan agar Indonesia memulai 'langkah-langkah sementara' untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Namun, tidak jelas apa yang ia maksud dengan 'langkah-langkah sementara' dan bagaimana langkah-langkah sementara tersebut dapat mengelola konflik.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menyediakan kerangka kerja untuk membuat pengaturan sementara di wilayah maritim yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, beberapa negara telah menerapkan pengaturan sementara semacam itu dalam berbagai jenis sengketa maritim - terutama untuk menangani pengelolaan sumber daya di wilayah yang disengketakan. Namun, apa yang ingin ditawarkan oleh Ganjar tentang poin-poin ini dan bagaimana hal ini dapat membedakannya dengan Kode Etik yang sedang berjalan masih belum jelas.

Dalam pernyataan terakhirnya, Ganjar menunjukkan bahwa penting bagi Indonesia untuk memastikan hak-hak pertambangannya yang berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi ketegangan dengan Cina terkait eksplorasi Blok Tuna Indonesia, yang menurut Cina merupakan bagian dari sembilan garis putus-putusnya.

Anies Baswedan memiliki perspektif yang berbeda, dengan menyatakan bahwa apa yang kurang dari strategi Ganjar adalah bagaimana Indonesia harus menggunakan dan menjaga kepercayaan pada ASEAN untuk menangani sengketa tersebut. Anies menunjukkan bahwa ASEAN perlu memiliki posisi yang solid dan menyatukan dalam menangani masalah ini. Anies menyebutkan bahwa masalah ASEAN dalam menghadapi Cina bermula dari negara-negara seperti Laos dan Myanmar yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

Peran ASEAN di Laut Cina Selatan selalu berubah-ubah. Beberapa analis berpendapat bahwa ASEAN adalah tempat yang tepat karena memberikan posisi tawar yang lebih kuat ketika menghadapi Cina terkait masalah ini. Namun, ASEAN selalu memiliki perbedaan dalam menangani masalah ini. Pada tahun 2012, di bawah kepemimpinan Kamboja, ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan tentang Laut Cina Selatan. Baru pada Desember 2023, ASEAN mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masalah ini. Dengan hanya mengandalkan ASEAN, kemajuan yang signifikan di Laut Cina Selatan tidak mungkin terjadi.

Menanggapi pernyataan debat Ganjar tentang Laut Cina Selatan, Prabowo Subianto tidak menyebutkan jalan atau strategi apa pun yang harus digunakan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Sebaliknya, ia hanya menggarisbawahi bagaimana Indonesia harus membangun kapasitas pertahanan maritim yang kuat sehingga dapat mempertahankan diri di Laut Natuna Utara. Pertahanan dan kemampuan maritim angkatan laut dan penjaga pantai Indonesia sangat penting. Dengan strategi ini, Prabowo adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menerapkan kebijakan yang lebih tegas di Laut Natuna Utara dibandingkan dengan kandidat lainnya.

Namun, hanya mengandalkan kapasitas militer tidak akan secara signifikan membantu menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Untuk menunjukkan kepemimpinan di ASEAN, Indonesia seharusnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan peran yang lebih besar dalam membantu kawasan ini untuk menghindari eskalasi dan konflik.

Dalam dokumen visi dan misi resmi masing-masing kandidat, hanya Ganjar yang tidak secara khusus menyebutkan Natuna. Anies Baswedan menunjukkan pentingnya memastikan kedaulatan, menegakkan keamanan nasional, dan melindungi sumber daya laut di Pulau Natuna.

Prabowo menyebutkan Laut Cina Selatan sebagai salah satu tantangan strategis yang dihadapi Indonesia. Dokumen-dokumennya menguraikan bahwa wilayah ini berpotensi menjadi konflik besar bagi dua negara adidaya - Amerika Serikat dan Cina. Indonesia harus mengantisipasi konflik di masa depan dan menyusun strategi untuk mengurangi potensi ancaman.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu potensi ancaman keamanan tradisional terbesar bagi Indonesia. Strategi calon presiden di Laut Cina Selatan penting untuk memastikan kedaulatan dan hak-hak berdaulat wilayah Indonesia serta menunjukkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam menghadapi tantangan regional.

Disadur dari: eastasiaforum.org

Selengkapnya
Menilai Strategi Calon Presiden Indonesia di Laut Cina Selatan

Badan Usaha Milik Negara

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Stabilitas Maritim di Indo-Pasifik

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari pada 11 Juni 2024


Bali, Indonesia - “Berbagai kepentingan negara-negara besar sering kali berbenturan di kawasan maritim Indo-Pasifik. Kegagalan dalam mengelola tantangan-tantangan ini dapat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam pidato kuncinya pada pertemuan pembukaan Forum Maritim ASEAN yang diperluas (EAMF) ke-11 di Bali (02/08).

“Kita harus menghindari kawasan kita menjadi episentrum konflik. Bidang maritim memainkan peran kunci dalam menciptakan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan,” ujar Menlu Retno. Menlu Retno juga menyampaikan pentingnya visi bersama dalam memandu kawasan maritim Indo-Pasifik.

 

Pertama, memastikan bahwa laut adalah “laut perdamaian”, melalui penerapan hukum internasional secara konsisten dan memastikan tidak ada tindakan yang mengancam keamanan pihak lain. Kedua, menciptakan “lautan kerja sama” sebagai katalisator dalam membangun kepercayaan dan perdamaian yang langgeng.

Dalam hal ini, ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) memainkan peran sentral dalam mendorong kerja sama di bidang maritim, termasuk di dalamnya sektor ekonomi biru, keamanan maritim, dan mendukung kemakmuran masyarakat pesisir. Menlu Retno mendorong agar EAMF dapat menjadi forum untuk mengembangkan dan memperkuat sinergi kebijakan terkait kerja sama dan tata kelola maritim di Indo-Pasifik.

 

“Semua pemangku kepentingan harus mengambil bagian dalam mewujudkan tujuan ini,” ujar Menlu Retno. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto Suryodipuro menyampaikan pentingnya membangun kepercayaan, serta keaktifan dan sentralitas ASEAN dalam membentuk kebijakan dan tata kelola maritim di kawasan. “ASEAN juga baru saja meluncurkan edisi pertama ASEAN Maritime Outlook (AMO) yang merangkum kemajuan dan arah kerja sama maritim ASEAN dalam satu dokumen yang komprehensif,” ujar Dirjen.

  

EAMF dihadiri oleh perwakilan pejabat senior dari seluruh negara ASEAN, serta delapan negara mitra yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Tiongkok, dan Selandia Baru. Sejumlah panelis juga hadir untuk mempresentasikan inisiatif kerja sama maritim yang mencakup aspek perdamaian, stabilitas, dan ekonomi biru. EAMF diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus 2023.

Disadur dari: kemlu.go.id

Selengkapnya
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Stabilitas Maritim di Indo-Pasifik
page 1 of 21 Next Last »