Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

“Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m^2bper tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta.

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.

“LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)dalam bidang keramik,” papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang  Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter. “SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik,” tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional. “Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter. “Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI,” ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal. “Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siapmengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja,” pungkasnya.

Sumber Artikel: kemenperin.go.id

Kondisi kawasan industri di Indonesia saat ini sedang masuk dalam masa transisi dari kawasan industri generasi ketiga (Eco Industrial Park) menuju kawasan industri generasi keempat (Smart-Eco Industrial Park). Hal ini sesuai dengan perkembangan isu terkait smart industry yang menuntut industri untuk dapat memanfaatkan teknologi sesuai era revolusi industri 4.0.

“Oleh karenanya, kawasan industri perlu didorong untuk membangun infrastruktur digital serta melakukan transformasi digital dalam pengelolaan kawasan industrinya, sehingga dapat mempermudah komunikasi dan pemberian layanan kepada tenant,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Rabu (2/2).

Dirjen KPAII menegaskan, aspek digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam transisi menuju kawasan industri generasi keempat tersebut. Penerapan digitalisasi dimulai dari integrasi infrastruktur secara digital, sistem logistik terintegrasi, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka adaptasi industri 4.0, pengembangan digital hub dan pusat inovasi hingga munculnya circle economy (sirkular ekonomi) yang mengusung semangat efisien sumber daya.

“Kementerian Perindustrian terus mendorong setiap kawasan industri baru maupun eksisting untuk bertransformasi menuju Smart-Eco Industrial Park melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT), Cloud Computing, dan Data Centre,” paparnya.

Menurut Eko, dalam mengakomodasi perkembangan era digital, perlu dibentuk sebuah kawasan khusus bagi industri digital dengan tujuan untuk pemusatan infrastruktur terutama telekomunikasi (high speed broadband) serta penggunaan energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi di kawasan industri digital. “Contoh penggunaan sumber daya air di waduk Jatiluhur sebagai sumber energi bagi Data Centre Indosat. Selain itu terdapat Nongsa Digital Park di Batam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, pihaknya bertekad untuk terus mengembangkan jumlah kawasan industri di Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan kawasan industri di Indonesia mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun luas lahan,”  ujarnya.

Hingga Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektare yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Dari 135 kawasan industri tersebut, 46% atau 30.464 hektare diantaranya sudah terisi oleh tenant industri.

Menperin mengemukakan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan industri dengan mengakselerasi pembangunan kawasan industri melalui fasilitasi pengembangan 27 kawasan industri yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN). “Tantangan pembangunan kawasan industri ini perlu bersama-sama dikawal untuk menangkap peluang investasi baik dari luar dan dalam negeri,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, kewajiban bagi industri untuk berlokasi di kawasan industri, telah memberikan peran dan tanggung jawab yang sangat besar kepada para pengelola kawasan industri untuk menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di kawasan industri. Upaya itu antara lain melalui pemberian fasilitasi perizinan, hubungan industrial, penyediaan utilitas, infrastruktur, dan layanan pendukung industri lainnya.

“Investasi yang dipersiapkan oleh pengelola kawasan industri tersebut turut meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia khususnya di ASEAN untuk menarik minat investor menanamkan modal,” tuturnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Dengan pagu anggaran tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,86 triliun, Kemenperin telah menyusun program-program prioritas sekor industri yang ditargetkan akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Dalam keseluruhan anggaran tersebut, alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp982 miliar dan fungsi ekonomi sebesar Rp1,87 triliun. Kami akan terus berupaya agar program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat agar bisa segera dieksekusi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ketika rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Agus menuturkan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran bisa di atas 60% pada Juni 2022.  Anggaran Kemenperin tahun 2022 dialokasikan untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi melalui Diklat 3 in 1, program D1, serta penguatan revitalisasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dan industri. “Kemenperin juga melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 4.0 melalui pembangunan kerjasama dengan industri serta pembangunan ekosistem Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0,” ujar Menperin.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja manufaktur sangat dibutuhkan seiring dengan terus meningkatnya realisasi investasi di sektor manufaktur. Pada tahun 2021 investasi manufaktur mencapai Rp325,4 triliun atau naik 19,24% dari tahun sebelumnya. Adapun, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 1,2 juta orang, sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.

Selanjutnya, untuk alokasi anggaran bagi fungsi ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kemenperin telah menyiapkan beberapa program antara lain penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) industri kecil menengah di daerah potensial. “Program ini disinergikan dengan perguruan tinggi, pondok pesantren, Kementerian/Lembaga lainnya, serta WUB melalui dekonsentrasi di 34 Provinsi,” ujar Menperin.

Kemenperin juga terus berupaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai program, mulai dari fasilitasi pengembangan produk dan sertifikasi bagi IKM, hingga memfasilitasi pameran dan promosi bagi IKM. “Kami juga mendorong penerapan Making Indonesia 4.0 bagi IKM misalnya, program e-smart IKM, smart sentra, smart material center, smart packaging center,” tutur Menperin.

Hilirisasi Industri

Selain itu, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah industri melalui hilirisasi berbasis agro, berbasis migas dan batubara, serta bahan tambang dan mineral. “Program hilirisasi memiliki nilai tambah lain berupa peningkatan investasi dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Menperin.

Terkait hilirisasi berbasis agro, industri kelapa sawit menunjukkan peningkatan hilirasi yang sangat baik. Pada tahun 2021, ratio volume ekspor bahan baku terhadap produk hilir adalah 9,27% bahan baku dibanding 90,73% produk hilir. Sedangkan, untuk ragam jenis, terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit pada tahun 2021.

Pada pengembangan industri berbasis migas dan batubara, saat ini sedang berjalan investasi pembangunan pabrik petrokimia pengolahan naphta oleh PT Chandra Asri dan PT Lotte Chemicals yang mengolah naphta dengan total 6,8 juta ton per tahun untuk diproduksi antara lain menjadi etilena, propilena, butadiena, benzena, dan lainnya. “Termasuk juga proyek petrokimia oleh PT Pertamina di Balongan dan Tuban. Dengan semua investasi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di ASEAN,” imbuhnya.

Upaya hilirisasi industri berbasis tambang dan mineral telah menunjukkan pertumbuhan pesat di industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) feronikel, nikel hidrat dan stainless steel. “Hingga saat ini terdapat 27 smelter (pyrometallurgy dan hydrometallurgy nickel) yang sudah beroperasi, 32 di tahap konstruksi, dan 6 tahap di feasibility study,” ujar Menperin.

Dari hilirisasi bijih nikel ini, akan dihasilkan produk stainless sebagai bahan baku produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, peralatan dapur, peralatan makan, kedirgantaraan dan kendaraan listrik. “Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel melalui hilirisasi bisa mencapai 340-400 kali lipat,” jelas Menperin.

Sementara itu, Kemenperin menghitung nilai tambah hilirisasi logam berbasis bauksit, dari bijih bauksit menjadi ingot aluminium, sebesar 12,25 kali lipat. “Nilai tambah ini akan terus meningkat ketika ingot aluminium tersebut diolah menjadi produk manufaktur siap pakai atau produk jadi. Diperkirakan bisa meningkat 2-3 kali lipat dari ingot aluminium,” tambah Agus.

Program Andalan

Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tersebut, Menperin juga menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui program insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Program tersebut terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan berdampak pada IKM yang menjadi produsen komponen bagi produsen mobil.

PPnBM DTP juga meningkatkan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun, yaitu Rp29 triliun di sektor industri dan Rp6 Triliun di sektor non-industri. Di samping itu, terdapat peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun (Rp33 Triliun di sektor industri dan non-Industri sebesar Rp10 Triliun. “Dampak positifnya terhadap penciptaan kesempatan kerja baru pada sektor lainnya sebanyak 175.674 orang,” tegasnya.

Program andalan selanjutnya adalah pengembangan industri halal. Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif, antara lain penyusunan regulasi tentang industri halal dan penyusunan masterplan industri produk halal bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Program-program yang kami jalankan adalah substitusi impor dan fasilitasi peningkatan daya saing, pemanfaatan Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership (CEPA) untuk ekspor industri halal, penciptaan kawasan industri halal terintegrasi, termasuk juga penyelenggaraan Indonesia Halal Industri Awards (IHYA) untuk menstimulasi sekaligus mengapresiasi para pelaku industri halal,” sebut Menperin.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam kesimpulan rapat, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dijalankan Kemenperin pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022, Komisi VII DPR-RI meminta Kemenperin mengupayakan peningkatan ekspor dan investasi yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. “Kami juga meminta agar Kemenperin bisa memanfaatkan momen G20 dalam mendorong percepatan hilirisasi industri dan investasi,” pungkasnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait larangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto telah menuai kritik. Sebelumnya OJK telah meminta kepada industri perbankan agar pemakaian rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk kripto. Hal ini merupakan buntut dari maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema ponzi.

 Di sisi lain, kripto telah dikukuhkan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan dengan pengawasan di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah. Lantaran, kripto sendiri telah dirancang sebagai komoditas oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan.

Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

"Di satu sisi Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini ngobrol dululah, tren aset kripto ini sudah jalan beberapa tahun terakhir," ujar  Nailul dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022).

Di lain sisi, dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah cryptocurrency. Sedangkan alat tukar resmi adalah Rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

"Tapi sejak awal ketika Bapppebti memfasilitasinya, kesepakatannya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi,” ujar Nailul.

Ada Perbedaan

Oleh karena itu, dia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto, padahal sejak awal Bappebti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi.

"Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Ini aset digital, masa iya beli dan jualnya lewat pedagang langsung secara offline," tutur Nailul.

Dia sepakat, otoritas dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berhak melarang sejauh perdagangan itu bersifat ilegal, termasuk dilakukan oleh pedagang kripto yang tidak terdaftar.

"Selama ini Bappebti sudah merilis mana saja pedagang kripto dan koin kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bappebti. Seharusnya itu sudah cukup jadi acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan keterlibatan bank," tutur Nailul.

Dia menambahkan, OJK berhak dan berwenang mengatur dan melarang perbankan dalam ekosistem aset kripto, dalam hal penempatan dana bank ke dalam bentuk aset kripto. Sebab, kata Nailul, karena dana di bank adalah dana masyarakat.

"Mereka tidak boleh main-main menempatkan dana nasabahnya, terutama di aset yang punya fluktuasi tinggi," tutur dia.

Tanggapan Asosiasi

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh K. Harmanda mengungkapkan pihak asosiasi menghargai pernyataan dari otoritas. Namun, dia menilai, sejauh ini asosiasi telah berupaya untuk menempatkan perdagangan kripto sesuai aturan main dan melengkapi perlindungan hukum.

"Bahwa sudah semestinya kita harus menjaga industri agar tumbuh secara sehat, contohnya pada industri aset kripto yang sudah menerapkan rekomendasi terhadap APU/PPT, adanya pelaporan yang diwajibkan oleh Bappebti setiap harinya, dan melaporkan jika menemukan transaksi mencurigakan," ujar dia.

Pihaknya yakin, transaksi aset kripto yang berjalan saat ini sudah seirama dengan mitigasi risiko yang khawatirkan bersama pada industri keuangan secara luas.

Sumber: www.liputan6.com

Bank Indonesia (BI) mengatakan, rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam finance track Presidensi G20. Bank sentral menilai, CBDC bakal mendorong kesuksesan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. 

"Digitalisasi sistem pembayaran menjadi agenda utama. Tetapi di dalamnya termasuk persiapan CBDC," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara G20 BI Finance Tracking Side Event Series pada Senin (14/2). 

CBDC merupakan bentuk digital dari mata uang nasional yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Dengan demikian, CBDC menjadi bagian dari kewajiban moneter dan simbol kedaulatan negara atau sovereign currency.

Ia mengatakan, CBDC menjadi upaya regulator untuk mendorong kesuksesan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. "Ini guna memajukan digitalisasi sistem pembayaran," ujarnya. 

CBDC juga sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dalam cetak biru ini, BI mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, termasuk mengintegrasikan bank dan platform teknologi finansial (fintech). BI juga akan menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko dari digitalisasi sistem pembayaran.

Sebelumnya, Perry mengatakan bahwa BI akan mempercepat penerbitan CBDC. Namun, bank sentral masih melakukan riset terkait penerapan rupiah digital di masyarakat. 

Wakil Ketua Umum III Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Harianto Gunawan menyambut baik rencana peluncuran CBDC dari BI tersebut. "Kami melihat, CBDC akan menjadi pelengkap dalam mempercepat inklusi keuangan," katanya kepada Katadata.co.id, tahun lalu (3/12/2021). 

Dia menilai, CBDC akan memberikan dampak positif terhadap industri fintech, khususnya sektor pembayaran seperti OVO, GoPay, DANA hingga LinkAja. CBDC membuat transaksi lebih efisien, minim biaya, dan mudah. 

CBDC juga membuka ceruk pasar dan layanan baru bagi sektor fintech. "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum pernah tersentuh bank bisa memiliki digital money, seperti punya uang kartal. Teknologi ini bisa dipakai berdagang," ujarnya.

Sumber: katadata.co.id

Sistem dinamika adalah pendekatan untuk memahami perilaku nonlinier dari sistem kompleks seiring waktu menggunakan stok, aliran, loop umpan balik internal, fungsi tabel, dan penundaan waktu.

Ikhtisar
Sistem dinamika adalah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk merumuskan, memahami, dan mendiskusikan isu-isu dan masalah yang kompleks. Awalnya dikembangkan pada tahun [1950-an] untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses industri, SD saat ini digunakan di sektor publik dan swasta untuk analisis dan desain kebijakan.

Perangkat lunak antarmuka pengguna grafis (GUI) yang nyaman dikembangkan menjadi versi yang mudah digunakan pada tahun [1990-an] dan telah diterapkan pada berbagai sistem. Model SD memecahkan masalah simultanitas (keterkaitan timbal balik) dengan memperbarui semua variabel dalam inkrement waktu kecil dengan umpan balik positif dan negatif serta penundaan waktu yang membangun interaksi dan kontrol. Model SD yang paling terkenal mungkin adalah The Limits to Growth. Model ini meramalkan bahwa pertumbuhan eksponensial populasi dan modal, dengan sumber daya terbatas dan bak terbatas serta keterlambatan persepsi, akan menyebabkan keruntuhan ekonomi selama abad ke-21 dalam berbagai skenario pertumbuhan.

Sistem dinamika adalah aspek dari teori sistem sebagai metode untuk memahami perilaku dinamis dari sistem kompleks. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bahwa struktur sistem, jumlah sambungan melingkar antar komponen, dan terkadang jumlah sambungan memanjang, penting dalam menentukan perilaku masing-masing bagian. Contohnya termasuk teori chaos dan dinamika sosial. Kadang-kadang dikatakan bahwa perilaku keseluruhan tidak dapat dijelaskan oleh perilaku bagian-bagiannya karena banyak aspek dari keseluruhan tidak tercermin dalam perilaku bagian-bagiannya.

Sejarah

Sistem dinamis yang berkembang. Ini ditemukan oleh Profesor Jay Forrester dari MIT pada pertengahan tahun 1950. Pada tahun 1956, Forrester menerima jabatan profesor di MIT Sloan School of Management yang baru dibentuk. Tujuan pertamanya adalah untuk menentukan bagaimana ia dapat menggunakan latar belakang ilmu pengetahuan dan tekniknya dengan tepat untuk memecahkan masalah-masalah penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan. Pemahaman Forrester tentang proses teknologi yang mengarah pada penciptaan sistem dinamis muncul pada pertengahan tahun 1950-an saat bekerja dengan para eksekutif di General Electric (GE). Pada saat itu, GE sedang berjuang dengan tingginya turnover di sebuah pabrik utilitas di Kentucky selama tiga tahun terakhir. Ia menyimpulkan bahwa perubahan ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan defisit lapangan kerja ini. Dengan memodelkan (atau menghitung) secara akurat aliran inventaris dan struktur pengembalian pabrik GE serta struktur pengambilan keputusan perusahaan untuk perekrutan dan pemecatan, Forrester mampu mengungkap sifat tak terduga dari tindakan GE yang disebabkan oleh struktur internal perusahaan. . Hal ini bukan karena faktor eksternal seperti perubahan bisnis. Simulasi langsung ini menandai dimulainya bidang dinamika sistem.

Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, Forrester dan sekelompok mahasiswanya memindahkan bidang dinamika sistem yang sedang berkembang dari simulasi manual ke simulasi komputer. . Latihan pemodelan formal. Richard Bennett menciptakan bahasa pemodelan komputer sintetik pertama yang disebut SIMPLE (Simplification of Industrial Control Problems with Many Equations) pada musim semi tahun 1958. Pada tahun 1959, Phyllis Fox dan Alexander Pugh merilis versi pertama, versi perbaikan dari DYNAMO (model dinamis). SIMPLE, Bahasa Sistem Dinamik, telah menjadi standar industri selama lebih dari 30 tahun. Forrester menerbitkan buku pertama dan masih klasik dalam bidang ini yang berjudul Industrial Dynamics pada tahun 1961.

Dari tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, ia mengarahkan dinamika sistem pada permasalahan manajemen/bisnis. . Namun, pada tahun 1968, sebuah peristiwa tak terduga memperluas bidang ini melampaui pemodelan perusahaan. John F. Collins, mantan walikota Boston, ditunjuk sebagai profesor tamu urusan perkotaan di MIT. Hasil kerjasama Collins-Forrester adalah buku Urban Dynamics. Model Dinamika Perkotaan yang disajikan dalam buku ini merupakan penerapan dinamika sistem non-komersial pertama. Pada [1967] Richard M. Goodwin menerbitkan edisi pertama makalahnya "A Growth Cycle," upaya pertama untuk menerapkan prinsip-prinsip dinamika sistem dalam perekonomian. Ia mengabdikan hidupnya pada pengajaran "mekanika ekonomi", yang dapat dianggap sebagai awal dari perekonomian yang tidak terorganisir saat ini.

Penerapan kedua dari dinamika sistem tidak lama setelah yang pertama. . [1970] Jay Forrester diundang oleh Club of Rome untuk menghadiri pertemuan di Bern, Swiss. Club of Rome adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memecahkan apa yang para anggotanya sebut sebagai "masalah manusia", yaitu masalah-masalah dunia yang akan muncul di masa depan sebagai akibat dari tuntutan dunia tumbuhan terhadap kekuatan-kekuatan independen. bumi. . populasi Pada konferensi Bern, Forrester ditanya apakah sistem dinamis dapat digunakan.

Disadur dari Artikel : id.wikipedia.org