Luk Ulo atau Luk Ula atau Lukulo adalah sungai yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sungai yang biasa disebut Kali Lukulo ini mengalir dari utara ke selatan dan melintasi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo sepanjang kurang lebih 68,5 Km. Sungai Luk Ulo dikenal sebagai sungai yang memiliki nilai geologi sangat tinggi. Wilayah hulu Sungai Luk Ulo berada di Cagar Alam Geologi Karangsambung.

Melange Luk Ulo di Jawa Tengah, merupakan himpunan/percampuran blok-blok batuan Pra-Tersier. Tertanam dalam matriks batu lempung bersisik yang ditafsirkan sebagai produk subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah Eurasia pada Kapur Akhir hingga Paleosen Awal. Hal ini masih menyimpan misteri dan tantangan untuk terus dilakukan riset yang lebih komprehensif dan detail.

Muhammad Zain Tuakia, Peneliti Ahli Muda dari Pusat Riset Sumber Daya Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan sebuah riset mengenai kondisi tentang pembentukan Mélange Jatisamit. Mélange ini sebagai salah satu unit dari Melange Luk Ulo, yang tersingkap di sepanjang Sungai Cacaban, Kecamatan Karanggayam.

Zain memberikan sebuah update mengenai Formation conditions and new age constraint of the Jatisamit Mélange in the Luk Ulo area, Central Java, Indonesia.  Ia memaparkannya dalam Webinar Digdaya (Diskusi Geologi Sumber Daya) #12 yang digelar oleh Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN dengan judul An Update from Luk Ulo, Karangsambung: Tectonic, Geoheritage, and Mineral Deposit, pada Kamis (7/3). 

Karakteristik formasi dan umur yang terkait dengan suatu peristiwa tektonik sangat penting untuk menjelaskan asal-usul pembentukan Mélange Luk Ulo.

“Adapun sedimen Paleogen di atasnya berupa formasi Karangsambung dan Totogan, mempunyai karakteristik litologi dan struktur yang serupa. Meliputi struktur blok batuan yang tertanam dalam matriks batulempung bersisik, namun terbentuk melalui proses yang berbeda. Dikenal juga sebagai olistostrome yang masih menyiratkan kompleksitas mengenai asal-usul pembentukannya,” kata Zain.

Lebih lanjut dia menerangkan, pemetaan geologi di lapangan harus terus dilakukan secara detail di seluruh bagian wilayah Luk Ulo yang satuan batuannya tersingkap. “Dari riset ini, kami menyimpulkan, proses percampuran dalam pembentukan Mélange Luk Ulo, Karangsambung, berhubungan dengan peristiwa kolisi lempeng mikro Jawa Timur pada umur Eosen-Oligosen,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini didasarkan dari temuan maksimum umur relatif dari pengendapan matriks unit-unit melange menunjukan umur Eosen Tengah sampai Oligosen Awal, yang diperoleh dari himpunan nanofosil karbonatan. Selain itu, maksimum temperatur metamorfisme relatif rendah, diperoleh dari analisis lempung, yaitu illite crystallinity.

“Dalam matriks mélange menyiratkan bahwa sebuah proses percampuran pada kedalaman yang relatif dangkal pada sebuah zona sesar yaitu sesar naik, lebih relevan dalam pembentukan Mélange Luk. Ke depan, penelitian lebih lanjut harus terus dilakukan untuk mengungkapkan misteri yang masih terkandung,” pungkasnya.

Turut menjadi narasumber pada Webinar Digdaya #12 Dr. Chusni Ansori, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN dengan judul paparan The linkage of geological parameters to cultural diversity at Kebumen Geopark dan juga Renaldi Suhendra, Postdoctoral fellow Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN dengan menjelaskan What is the source of placer gold deposits in the Karangsambung area?. (nu/ ed. ns)

Sumber: https://brin.go.id/

Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kriteria baru yang mengacu pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tahun 2021. Penerapan kriteria baru MABIMS berdampak pada perubahan dalam penghitungan dan penetapan awal bulan Hijriah.

Berdasarkan pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tahun 2021 kriteria hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Astronomi, Prof Thomas Djamaludin dalam acara Media Lounge Discussion (MELODI) di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Jumat (8/3).

Adanya perubahan kriteria tersebut, berpengaruh terhadap penentuan awal bulan Hijriah. Terutama di Indonesia, yang menggunakan metode hisab dan rukyat. Prof Thomas Djamaludin menuturkan bahwa rukyat (pengamatan) dan hisab (perhitungan) secara astronomi dinilai setara dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sehingga, tidak ada dikotomi antara rukyat dan hisab. 

“Metode rukyat hilal diterapkan pada tanggal 29 Hijriah untuk melaksanakan contoh Rasul (ta’abudi). Agar rukyat akurat, arahnya dibantu dengan hasil hisab. Hisab bisa digunakan untuk membuat kalender sampai waktu yang panjang di masa depan. Agar hisab merujuk juga pada contoh Rasul, maka kriterianya dibuat sesuai dengan hasil rukyat jangka panjang, berupa data visibilitas hilal atau imkan rukyat (kemungkinan bisa dirukyat),” jelasnya.

Thomas memaparkan bahwa dengan perhitungan ini berpotensi akan ada perbedaan awal puasa pada bulan Ramadhan tahun ini, namun akan ada kesamaan pada awal bulan Syawal. Sehingga awal puasa diperkirakan akan dimulai pada tanggal 12 Maret 2024, dan Idul Fitri atau 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh bersamaan pada tanggal 10 April 2024.

“Terkait perbedaan yang terjadi lebih karena perbedaan kriteria dan perbedaan otoritas yang belum bisa disatukan, tetapi Kementerian agama dan Majelis Ulama Indonesia terus mengupayakan adanya persamaan. Perbedaan yang ada harus kita hormati namun upaya untuk mencari titik temu harus kita teruskan,” pesan Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Ismail Fahmi menyampaikan bahwasanya penentuan awal bulan Hijriah dengan kriteria yang baru perhitungannya lebih scientific ketimbang kriteria yang terdahulu. Tetapi kalau ternyata dengan kriteria yang baru ada koreksi, maka Kementerian Agama akan koreksi untuk selanjutnya karena memang untuk kesejahteraan umat.

Namun demikian menurutnya sidang isbat masih tetap diperlukan. Sidang isbat adalah forum bersama, forum musyawarah umat islam dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

“Semoga apa yang dimusyawarahkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dan juga bisa menjadi ketenangan dalam menjalankan ibadah Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah,” jelas Ismail.

Ia berharap walaupun hasilnya nanti ada perbedaan masyarakat juga harus tetap menjaga keharmonisan.

“Perbedaan itu adalah rahmat, tetapi kalau berbeda saja menjadi rahmat apalagi jika kita bisa bersatu,” pesan Ismail. 

Sumber: https://brin.go.id/

Industrial talk menjadi salah satu agenda pada hari kedua penyelenggaraan “The International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application (ICSEEA) 2024”, pada Kamis (29/2) yang lalu di The Stones Hotel, Bali.

Transisi menuju energi terbarukan, industri berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan bukan hanya merupakan keharusan bagi lingkungan hidup namun merupakan keharusan moral. "Ini adalah komitmen terhadap keadilan, kesetaraan, dan solidaritas dengan kelompok paling rentan di antara kita," ungkap Haznan Abimanyu, kepala OR Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN.

Haznan menambahkan, untuk mewujudkan potensi penuh energi terbarukan memerlukan lebih dari sekadar kecakapan teknologi. Hal ini memerlukan kepemimpinan visioner, tindakan kebijakan yang berani, dan komitmen teguh dari seluruh pemangku kepentingan.

Haznan menyatakan tugas yang diemban merupakan urgensi yang tidak dapat dilebih-lebihkan. "Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia, dengan konsekuensi yang luas terhadap ekosistem, perekonomian, dan masyarakat di seluruh dunia. Namun, dalam menghadapi kesulitan, kita menemukan harapan dalam tekad bersama untuk menghasilkan perubahan positif," ungkapnya.

Sektor industri berada di persimpangan jalan dan siap untuk mendefinisikan kembali perannya dalam transisi menuju masyarakat dekarbonisasi. "Mulai dari manufaktur, konstruksi, hingga ekstraksi sumber daya, setiap aspek industri harus menjadikan inovasi dan keberlanjutan sebagai prinsip panduannya," paparnya.

Oki Muraza selaku Direktur Strategi, Portofolio, dan Usaha Baru PT. Pertamina menyampaikan bahwa Indonesia memiliki bahan bakar diesel ramah lingkungan atau biodiesel.  Biodiesel yang PT. Pertamina miliki memadukan sekitar 35% bahan campuran. Selain itu juga memiliki bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan bioetanol. 

“Kami ingin meningkatkan ketersediaan etanol di negara ini agar kita memiliki opsi untuk mencampurkan bensin kita. Kami ingin menekankan pentingnya bioetanol dan berharap agar rekan-rekan dari BRIN dan lembaga lain dapat bekerja sama untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar bioetanol di Indonesia," harap Muraza.

Muraza menambahkan jika kolaborasi terkait energi terbarukan telah dilakukan dengan BRIN dan universitas lainnya. “Tidak hanya kolaborasi dari bidang teknik, tetapi juga dari bidang ilmu sosial.” imbuh Muraza

Dalam kesempatan yang sama Yudistian Yunis, Presiden Direktur PT Geo Dipa Energi (Persero), perusahaan  yang fokus pada bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mengatakan harapan ke depannya untuk kerja sama dengan BRIN terkait energi terbarukan. “Mungkin BRIN mempunyai rencana percontohan yang dapat ditempatkan di Dieng. Kita bisa mencari tahu pembangkit listrik apa yang bisa kita buat bersama dan juga kegunaannya secara langsung," ungkapnya.

Sebagai informasi ICSEEA 2024, menjadi ajang para ahli, peneliti, dan pemimpin industri dari seluruh dunia akan berkumpul untuk berbagi wawasan, inovasi, dan strategi untuk mempercepat transisi menuju masyarakat dekarbonisasi. ICSEEA menjadi platform dinamis untuk mengeksplorasi kemajuan teknologi energi, industri, dan transportasi yang membentuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sumber: https://brin.go.id/

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagai proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional. IKN yang dirancang sebagai kota cerdas (smart city) perlu dipikirkan ulang Smart Defense yang cocok dan dapat diaplikasikan di Indonesia dan juga dapat diterima oleh TNI. Koordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Gerald Theodorus L.Toruan mengungkapkan bahwa Smart Defense yang sementara ini ada dalam Perpres belum secara jelas mengatur dan belum memiliki indikator atau kriteria untuk dapat digunakan di Indonesia.

“Sistem Pertahanan Negara di IKN harus menyesuaikan dengan ancaman militer yang ada di kawasan Indo Pasifik. Kajian Smart Defense Indonesia akan menyempurnakan Kebijakan Smart Defense yang sudah ada saat ini,” kata Gerald.

Sementara itu, Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Broto Wardoyo dalam Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema "Smart Defense Indonesia : Penguatan Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara mengungkapkan bahwa ancaman pertahanan yang paling dekat dari letak IKN adalah adanya pangkalan militer negara asing yang berada di kawasan Indo Pasifik yaitu pangkalan militer milik Amerika Serikat.

Ia mengatakan mundurnya Amerika Serikat dari Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) pada tahun 2019 membuat potensinya untuk meletakan intermediate-range nuclear forces desainnya di kawasan Guam semakin besar.

“Ini beberapa yang perlu untuk kita pertimbangkan kalau nanti kita berbicara dalam konteks kemungkinan konflik terbuka dengan senjata nuklir,” kata Broto pada Kamis (07/03), di Gedung BJ Habibie, Jakarta. 

Menurutnya di kawasan Asia Pasifik ada 4 titik konflik aktif dengan intensitas dan potensi peningkatan intensitas yang berbeda - beda, diantaranya berada di Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan krisis Myanmar.

“Tiga diantara empat titik konflik tersebut berstatus critical bagi amerika serikat, jika konflik mencapai klimaks dimungkinkan adanya deployment pasukan dan alokasi resources dalam jumlah besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Broto menguraikan bahwa untuk membentuk Smart Defense Indonesia perlu untuk membangun tiga kekuatan, yaitu internal balancing, external balancing serta kebijakan dan aksi yang terkoordinasi.

“Problem mendasar yang dialami oleh Indonesia, saya melihat ada pada koordinasi kebijakan dan aksinya, ini terkait dengan ego sektoral juga urusan otoritas dan kewenangan. Harapannya ketika kita nanti memiliki presiden baru yang memahami pertahanan, hubungan internasional, geopolitik tapi juga terlatih untuk mengurusi politik domestik maka urusan otoritas dan kewenangan itu nantinya bisa tertata dengan baik,” tutupnya. 

Sumber: https://brin.go.id/

Daerah Papua khususnya Provinsi Papua Barat Daya memiliki sumber daya hayati dan budaya yang luar biasa, sehingga menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan kajian. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong periset daerah untuk bisa memanfaatkan skema pendanaan penelitian kompetitif yang ada di BRIN, dengan proposal penelitian berbasis Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Yopi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) BRIN saat melakukan kunjungan kerja untuk berdiskusi dengan PJ Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya di Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (07/03).

Pada  pertemuan tersebut, Yopi memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya atas dibentuknya Bapperida di Provinsi Papua Barat Daya.  Dirinya berharap agar gubernur dapat mendorong kabupaten/kota untuk segera membentuk BRIDA. Sementara ini baru kabupaten Sorong Selatan yang telah mengajukan permohonan pembentukan.

“BRIN siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Bapperida. Silakan memasukkan sebanyak mungkin muatan iptek di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah, maupun jangka pendek. Apalagi saat ini daerah sedang mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan tersebut,” jelasnya.

Dia menegaskan, BRIN juga siap mendampingi pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan melalui dukungan kajian atau riset berbasis bukti bersinergi dengan Bapperida. Dirinya menjelaskan, Bapperida tidak perlu menjadi satu pusat riset sendiri tetapi diharapkan lebih berperan sebagai manajemen riset yang dilakukan di daerah.

“Bapperida dapat mengoptimalkan jaringan periset atau perguruan tinggi yang ada di daerah, untuk melaksanakan penelitian atau kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Muhammad Musa'ad Pj. Gubernur Papua Barat Daya dalam balasannya menyampaikan terima kasih dan menyambut baik dukungan yang diberikan BRIN untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya melalui riset dan inovasi.

“Rekomendasi kebijakan sebagai hasil dari kajian berbasis bukti sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam membuat keputusan. Hasil penelitian atau kajian selayaknya tidak selesai dan disimpan di dalam meja saja, tetapi dapat secara nyata berkontribusi bagi pembangunan daerah,”tandasnya.

Secara khusus Musa'ad meminta BRIN untuk melakukan kajian yang mendalam terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong. “Status KEK Sorong terancam dicabut oleh pemerintah yang dianggap lambat untuk masuknya investasi dari luar. Hal ini terjadi karena berbagai kendala di lapangan, sedangkan investasi yang dikeluarkan sudah banyak untuk membangun infrastruktur,” jelasnya.

Pada akhir pertemuan, Yopi mengundang Pj. Gubernur untuk berkunjung ke BRIN, berdiskusi lebih mendalam dengan pimpinan dan para periset BRIN, serta menjadi narasumber di BRINTV.

“Tentunya  untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan daerah Papua Barat Daya. Diharapkan juga agar dapat berbagi ide, menjelaskan visi dalam mengembangkan riset dan inovasi di daerah,” pungkas Yopi. 

Sumber: https://brin.go.id/

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laode Alhamd menyebutkan, enam jenis tumbuhan yang memiliki laju pertumbuhan terbaik dengan tingkat kematian rendah.

Menurutnya, keenam jenis vegetasi ini penting direkomendasikan untuk program restorasi ekosistem gambut. Yaitu, Acronychia porter, Eugenia clavatum, Calophyllum biflorum, Shorea teysmaniana, Lithocarpus leptogyne, dan Palaquium leiocapum.

“Jenis-jenis tumbuhan tersebut melengkapi tumbuhan yang sudah dikenal dalam restorasi ekosistem gambut, seperti ramin, jelutung, punak, meranti rawa, balangeran, nyatoh, dan perepat,” ungkap Laode, pada Jamming Session seri ke-2, secara daring, Kamis (7/3).

Kepala PREE BRIN Anang Setiawan Achmadi menyampaikan, Indonesia adalah pemilik hutan rawa gambut tropis atau lebih dikenal dengan ekosistem gambut terluas di dunia, mencapai 13,4 juta hektar.

Ekosistem unik yang terbentuk secara alami sejak ribuan tahun lalu ini, faktanya memegang peranan penting sebagai salah satu faktor pengendali perubahan iklim global. Misalnya, pengatur tata air, perosot karbon, dan penyimpan biodiversitas.

“Untuk itu, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berbasis riset dan inovasi sangat penting dan masih menjadi tantangan bersama, baik secara nasional maupun internasional,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama PREE BRIN Budi Hadi Narendra, mengatakan, upaya restorasi lahan gambut dengan fungsi lindung harus diusahakan melalui kegiatan pembasahan dan pemeliharaan kedalaman muka air tanah.

“Selain itu budidaya pertanian dapat diterapkan dengan menggunakan jenis-jenis tanaman adaptif,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, pengelolaan pertanian secara intensif di lahan gambut akan menghasilkan nilai kerapatan gambut yang lebih tinggi. Namun, nilai porositas, kadar air total tanah, dan variabel konduktivitas hidrolik menjadi rendah.

“Kondisi ini menyebabkan degradasi sifat fisik dan hidrolik gambut yang dapat mengurangi fungsi gambut dalam menyimpan, menampung, dan mengalirkan air,” ungkapnya.

Berkurangnya fungsi ekosistem gambut, menurut Budi, dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana kekeringan hidrologis dan risiko kebakaran.  

Sumber: https://brin.go.id/