Kementerian Perindustrian terus berupaya agar para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat meningkatkan penjualannya di tengah situasi pandemi Covid-19, khususnya memasarkandi pasar digital atau online. Apalagi, saat ini terjadi perubahan perilaku belanja masyarakat akibat banyaknya pembatasan sosial, sehingga penjualan produk secara online menjadi peluang yang perlu dioptimalkan.

“Kemenperin telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku IKMagar mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri di dalam negeri maupun global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat (14/1).

Dirjen IKMA menyebutkan, sejumlah program strategis tersebut di antaranya melalui link & match atau kemitraan dengan industri skala besar dan BUMN, membangun ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace,dan melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Guna menggencarkan digitalisasi pemasaran produk IKM nasional, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia (Inaproduct.com) untuk menyediakan platform digitalisasi data IKM melalui Direktori Produk Indonesia. “Hal ini sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM,” ujar Reni.

Ruang lingkup kerja sama Kemenperin dan Ina Produk meliputi penyediaan dan pertukaran data dan informasi, digitalisasi data IKM, serta peningkatan kapasitas SDM serta usaha IKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran. “Nantinya, Ina Produk dan Kemenperin akan bersama-sama mengidentifikasi potensi IKM, dan meningkatkan promosi serta akses pemasaran di dalam dan luar negeri,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA berharap dengan tersajinya profil IKM di database secara komprehensif yang terintegrasi dengan Inaproduct.com, akan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan daya saing IKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, kita bisa mengevaluasi kinerja IKM termasuk bagaimana agar menciptakan produknya bisa digemari oleh konsumen,” imbuhnya.

Menurut Reni, Kemenperin telah memulai program perluasan akses pasar IKM dengan memanfaatkan internet marketing sejak 2017, yaitu melalui e-Smart IKM (dapat diakses melalui www.esmartikm.id). Program e-Smart IKM merupakan sistem database IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk dalam bentuk katalog online yang terintegrasi dengan marketplace atau e-commerce, sosial media maupun WhatsApp pelaku IKM sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM.

Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 4.600 pelaku IKM telah mengikuti webinar e-Smart IKM. Selain itu, sebanyak 3.256 IKM masuk dalam tahapan program sustainability, yang meliputi kegiatan workshop e-Smart IKM, webinar, dan pendampingan digital marketing.“Program e-Smart IKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau IKM akan masuk ke platform digital pada 2023,” paparnya.

Reni menambahkan, program peningkatan jumlah IKM yang onboarding di pasar digital ini, merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi IKM dalam menghadapi akses pemasaran yang terbatas, dan perubahan perilaku belanja konsumen yang lebih banyak memilih transaksi di pasar e-commerce. Bank Indonesia memproyeksi transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai Rp530 triliun, lebih tinggi dari transaksi e-commerce pada tahun 2021 yang diperkirakan menyentuh Rp403 triliun.

“Data tersebut tentunya harus dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku IKM untuk turut merebut pangsa pasar e-commerce. Pelaku IKM jangan hanya menjadi penonton dari besarnya potensi pasar digital dan e-commerce di Indonesia,” tegas Reni.

Founder Inaproduct.comBudihardjo Iduansjahmengemukakan, situs Direktori Produk Indonesia dalam Inaproduct.com menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh IKM untuk memperluas jaringan ke pasar dalam dan luar negeri melalui pemasaran online. Beragam fasilitas akan tersedia di dalam situs Direktori Produk Indonesia, antara lain fasilitas bagi para pelaku IKM yang saling berinteraksi dan bertransaksi dengan para pembeli dari luar negeri.

“Dengan begitu, supply chain akan terjaga dan berkesinambungan. Kami yakin kami punya semangat yang sama memberdayakan IKM dengan tagline: IKM kuat, industri kuat,” tutur Budihardjo.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

Di sektor industri manufaktur, mesin dan peralatan menjadi salah satu unsur penting untuk menunjang produktivitas. Melalui pemanfaatan teknologi modern pada mesin dan peralatan di sektor industri, akan memacu pula daya saing karena prosesnya semakin efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Selama ini, mesin dan peralatan yang digunakan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih terbilang sederhana dan mayoritas telah berusia di atas 25 tahun. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian memberikan bantuan fasilitas keringanan pembiayaan pembelian mesin dan peralatan bagi pelaku IKM agar mereka dapat melakukan peremajaan mesin atau peralatan produksinya.

“Kami bertekad agar para pelaku IKM di tanah air dapat terus meningkatkan teknologi, efisiensi, dan produktivitas dengan memiliki mesin dan peralatan yang baru, sehingga mereka bisa berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (12/1).

Reni menjelaskan, pihaknya memiliki pogram restrukturisasi mesin dan peralatan bagi pelaku IKM. Program ini berupa fasilitas penggantian biaya untuk pembelian mesin atau peralatan baru, dengan nilai minimal penggantian Rp10 juta dan maksimal Rp 500 juta. “Adapun persentase potongan harga, yaitu 25 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan luar negeri, dan 40 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan dalam negeri,” terangnya.

Pelaku usaha yang berhak menerima fasilitas tersebut, yaitu industri kecil yang memiliki tenaga kerja paling banyak 19 orang, dengan nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Selain itu, industri menengah tertentu dengan tenaga kerja minimal 19 orang dan nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar, atau tenaga kerja minimal 20-99 orang dengan investasi maksimal Rp15 miliar.

“IKM ini bisa berbadan hukum atau perorangan, yang terpenting harus memiliki izin usaha di bidang industri yang sesuai dengan KBLI bidang usaha,” ujar Reni. Adapun mesin peralatan yang dapat diberikan reimbursement, yaitu yang dibuat atau diproduksi paling lama tiga tahun sebelum tahun pengajuan, bukan mesin bekas atau rekondisi atau rekayasa, dan mesin peralatan harus sudah terpasang di lokasi produksi IKM.

Pada tahun 2021, Ditjen IKMA Kemenperin telah memberikan fasilitas restrukturisasi mesin dan peralatan dengan total nilai potongan sebesar Rp12,1 miliar. Adapun nilai investasi yang dilakukan oleh IKM yang mendapatkan fasilitas tersebut mencapai Rp77,7 miliar.

“Bantuan keringanan pembiayaan untuk pembelian mesin peralatan ini dikelola oleh Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (PFBB), Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan (IA IKM KSK), serta Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEAA),” sebut Reni.

Pada tahun 2021, Kemenperin telah menyetujui 46 permohonan IKM di bawah binaan Direktorat IKM PFBB untuk diberikan fasilitas restrukturisasi tersebut. Sebagian besar (71%) merupakan industri skala menengah, yang mayoritas berasal dari Jawa Barat.

Kemenperin juga telah menyetujui pemberian restrukturisasi kepada 54 IKM di bawah binaan Direktorat IA IKM KSK, yang 82%-nya merupakan industri kecil dengan pemohon paling banyak berasal dari Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan program restrukturisasi di Direktorat IKM LMEAA, diberikan kepada 16 IKM, yang mayoritas merupakan industri menengah.

“Dengan program restrukturisasi ini, IKM yang memiliki kendala permodalan untuk investasi mesin dan peralatan baru, dan sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tetap dapat membeli mesin dan peralatan baru,” tutur Reni.

Agar semakin banyak pelaku IKM yang terbantu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, Ditjen IKMA Kemenperin akan kembali menggelar program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tahun 2022.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

Green Industry/Industri Hijau

Green industry merupakan sebuah industri yang memiliki proses produksi dengan mengutamakan penggunaan yang efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang baik secara berkelanjutan. Hal ini dapat membantu untuk membangun industri dengan memanfaatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk memberikan manfaat bagi banyak orang.

Standar Green Industry

- Menggunakan secara efisien dan efektifitas untuk penggunaan bahan baku dan lainnya

- Mengoptimalisasi terhadap kinerja proses pada produksi perusahaan

- Memenuhi syarat mutu, contohnya adalah kemasan pada produk

- Pengadopsian sistem manajemen yang baik

- Menggunakan teknologi yang membuat efektif untuk pengolahan bahan baku mutu lingkungan

Sumber : Lsigs

Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Sebuah kawasan industri dapat disebut sebagai versi lebih berat dari sebuah kawasan bisnis atau kawasan perkantoran, yang lebih banyak diisi oleh perkantoran dan industri ringan, bukannya industri berat. 

Kawasan Industri biasanya didirikan terletak dekat dengan fasilitas transpportasi seperti jalan tol, stasiun, bandar udara dan pelabuhan. Hal ini bermanfaaat untuk :

1. Agar dapat memusatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri di dalam satu kawasan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran industri tersebut.

2. Menarik investasi dengan menyediakan infrastruktur terintegrasi dalam satu lokasi.

3. Dapat lebih mudah memberikan insentif-insentif kepada industri

4. Dapat lebih mudah mengawasi dampak industri terhadap lingkungan.

Beberapa Kawasan Industri di Indonesia

1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Sumatera Utara

2. Kawasan Industri JIIPE Gresik Jawa Timur

3. Kawasan Industri Kendal Semarang Jawa Tengah

4. Kawasan Berikat Nusantara Cakung & Marunda

5. Jakarta Industrial Estate Pulogadung

6. Surabaya Industrial Estate Rungkut

Sumber : Wikipedia

Limbah Industri

Limbah Industri merupakan material sisa atau material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Sampah industri dapat berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan. 

Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah dapat berupa sampah, air kaskus , dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya.

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang sering kali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara Kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik.. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Beberapa Jenis Limbah B3 Industri

1. Limbah B3 cair lebih dikenel sebagai entitas pencemar air. Karena biasanya terdiri dari bahan buangan padat, buangan organik dan buangan anorganik

2. Limbah B3 padat

3. Limbah B3 gas

4. Limbah B3 partikel

Jenis Limbah B3 Menurut Sumbernya

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik

2. Limbah B3 dari sumber spesifik

3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa

Karakteristik Limbah B3

1. Limbah mudah meledak

2. Limbah mudah terbakar

3. Limbah beracun

4. Limbah menyebabkan infeksi

5. Limbah bersifat korosif

Sumber : Wikipedia

Kementerian Perindustrian mencatat, sampai 1 Juli 2022, sebesar 130 perusahaan telah mendaftar ke dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) 2.0. Dari angka tersebut, mencakup 51 produsen Crude Palm Oil (CPO), dan 79 produsen minyak goreng sawit (MGS).

“Pada program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), kini telah ada penambahan produsen, yang awalnya 75 perusahaan pada program Minyak Goreng Curah Bersubsidi, menjadi 79 perusahaan MGS,” ungkap Putu Juli Ardika selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, di Jakarta, Minggu(1/7).

Dirjen Industri Agro mengatakan, dari total 130 perusahaan yang mendaftar di SIMIRAH 2, sejumlah 98 perusahaan telah memperoleh nomor registrasi. Mereka terdiri dari 24 produsen CPO dan 74 produsen MGS. “seluruhnya yang mendaftar, tak ada yang ditolak. Namun yang belum memperoleh nomor registrasi itu sebab masih proses verifikasi atau masih melengkapi data yang kurang,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Industri Agro mengadakan Business Matching Regional Sumatra Program MGCR di Medan. Selain menyosialisasikan program MGCR, tujuan kegiatan business matching tersebut untuk memudahkan para peserta program MGCR bermigrasi ke SIMIRAH 2. “Pada kegiatan ini kita membuka layanan konsultasi untuk perusahaan dan melibatkan satuan kerja Kemenperin di Medan untuk menjadi auditor,” ungkapnya.

Dari 74 produsen MGS yang memperoleh nomor registrasi Program MGCR, sejumlah 39 perusahaana atau 52% berlokasi di wilayah regional Sumatra. Sedangkan, dari 24 produsen CPO yang memperoleh nomor registrasi, sejumlah 17 produsen atau 70,8% berlolasi di wilayah regional Sumatra. “Maksudnya, regional Sumatra begitu sentral dan penting sebagai pusat produksi minyak goreng,” ungkapnya.

Pada periode 1 - 30 Juni 2022, pencapaian panyaluran program MGCR rata-rata mencapai 81,72% dari kebutuhan bulanan di setiap provinsi. “Berdasarkan data, pengiriman produsen MGCR ke 7 provinsi tujuan, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Barat sudah melebihi proyeksi kebutuhannya,” ujar Putu.

Selanjutnya, pada Juni 2022, total MGCR yang disalurkan oleh produsen MGS sejumlah 268.000 ton, 182.000 ton di antaranya sudah tiba di distributor 1 (D1), 45.000 ton tiba di pengecer, dan 28.000 ton sudah dijual ke masyarakat. “Peningkatan volume ekspor atas CPO dan MGS bisa dijalankan melalui percepatan penyaluran DMO-DPO ke dalam negeri, termasuk dalam bentuk minyak curah berwadah,” jelasnya.

Putu menjelaskan, pemerintah bertekad untuk melaksanakan program ini dengan baik dan akuntabilitas terjaga sehingga menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan MGCR sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah Rp. 14.000 per-liter atau Rp. 15.500 per-kilogram. Pemerintah juga memfasilitasi para pengecer yang ingin menjual MGCR.

Harapannya, dengan munculnya pengecer resmi yang sudah terdaftar di SIMIRAH 2 atau Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran PUJLE, dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Semenjak pemerintah menyosialisasikan penggunaan QR Code Peduli Lindungi pada tanggal 27 Juni 2022 kepada 34.900 pengecer, sejumlah 3.345 pengecer atau 8,81 persen dari total keseluruhan telah mencetak QR Code Peduli Lindungi yang akan dipindai oleh pembeli.

"Kemenperin terus melakukan percepatan agar para pengecer terdaftar segera mencetak QR Code Peduli Lindungi. Pada SIMIRAH 2, kita juga sudah memasang filter pemantau untuk melihat pengecer mana yang belum mencetak QR Code Peduli Lindungi," ungkap Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Emil Satria.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id