Industri makanan dan minuman atau disebut mamin adalah salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan nonmigas. Di triwulan I tahun 2022, industri mamin menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77 persen dari PDB industri pengolahan nonmigas.

“Peran dari sektor industri mamin ini akan memberikan dampak signifikan terhadap industri pengolahan non migas dan PDB nasional,” ungkap Putu Juli Ardika selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian saat Pameran Produk Makanan dan Minuman Tahun 2022 di Plaza Pameran Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa(5/7).

Dirjen Industri Agro mengungkapkan, industri mamin tumbuh sebesar 3,75 persen pada triwulan I - 2022 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I - 2021 yang mencapai 2,45 persen. “Industri mamin ini merupakan salah satu sektor yang memperoleh prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Dilihat dari sisi perdagangan internasional, ekspor produk mamin hingga triwulan I - 2022 mencapai USD 10,92 milyar (termasuk minyak kelapa sawit) serta mengalami neraca perdagangan yang positif jika dibandingkan dengan imporproduk mamin pada periode yang sama sejumlah USD3,92 milyar.

“Dari segi investasi, sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi investasi bagi sektor industri mamin mencapai Rp. 19,17 triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp. 9,34triliun dan USD 684,98 juta untuk PMA,” ungkap Putu.

Kinerja industri mamin yang mulai membaik ini, tak lepas dari kerja keras semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga terkait sampai kalangan industri. “Sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang positif walaupun terkena dampak pandemi,” ungkapnya.

Sebagai usaha untuk menekan dampak pandemi Covid-19, pemerintah sudah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Dengan pelaksanaan kebijakan itu, harapannya kinerja industri mamin yang sebelum pandemic bisa tumbuh sekitar 7 persen sampai 9 persen bisa kembali gemilang.

Dirjen Industri Agro menyampaikan, beberapa kebijakan PEN yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk beberapa komoditas bahan baku industri mamin di tahun 2021. Tujuannya untuk men-support peningkatan utilitas dan daya saing industri khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Pada awal tahun ini, pemerintah juga sudah memberlakukan kebijakan 1 harga untuk minyak goreng sawit, yang kemudian di dukung kebijakan distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh BPDKS yang berhasil mendorong percepatan distribusi untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng curah,” ungkapnya.

Kini kebijakan minyak goreng curah bagi rakyat juga dikembangkan oleh pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari keberpihakan minyak goreng curah bersubsidi. Beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi dalam program ini bisa melaksanakan konversi untuk perizinan ekspor pada program minyak goreng curah rakyat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan mendukung seluruh kebijakan distribusi minyak goreng sampai sekarang ini. Kita juga berharap, dengan program ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dan usaha kecil dan mikro, yang akan berdampak pada pergerakan ekonomi secara nasional,” ungkap Dirjen Industri Agro.

Kebijakan strategis lainnya ialah Kemenperin sudah men-support pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sejumlah USD 6 per-MMBTU untuk sektor industri mamin di tahun 2022. Usaha ini akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk industri mamin. “Harapan kami fasilitas itu bisa segera diberlakukan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh industri mamin ,” ungkapnya.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin berusaha meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pendidikan vokasi. Selama ini, sekolah dan kampus Kemenperin selalu berupaya menjadi best practice dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (dual system) yang link and match dengan industri. Di tahun 2022, Kemenperin membuka Politeknik Industri Petrokimia Banten yang akan menerima angkatan pertama.

“Kemenperin memberikan kesempatan kuliah gratis di Politeknik Industri Petrokimia Banten, mulai dari pendaftaran sampai lulus. Nantinya, lulusan politeknik ini akan dapat langsung bekerja sesudah lulus sebab Kemenperin sudah menjalin kerja sama ikatan kerja dengan berbagai perusahaan industri,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan di Jakarta, Selasa(12/7).

Arus menyampaikan, semua mahasiswa angkatan pertama Politeknik Industri Petrokimia Banten dibebaskan dari biaya kuliah, jadi tak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya semester, uang gedung serta biaya kuliah lainnya hingga lulus.

Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan unit pendidikan di bawah BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sekolah ini menawarkan program D3 yang terbagi menjadi Teknologi Proses Industri Petrokimia, Teknologi Mesin Industri Petrokimia, dan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia. “Politeknik akan menerima 96 mahasiswa angkatan pertama, atau 32 mahasiswa di setiap program Diploma Tiga (D3),” ungkap Arus.

Mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten akan menjalani perkuliahan selama 6 semester, terdiri dari 3 semester pertama di kampus, 2 semester di industri, dan kembali ke kampus di semester terakhir. Pendidikan dual system ini memungkinkan para mahasiswa untuk langsung terjun ke industri dengan bekal teori yang didapatkan di kelas.

Hingga kini, Politeknik Industri Petrokimia Banten sudah menjalin kerja sama dengan 14 mitra industri dan asosiasi industri. Dengan ikatan kerja, lulusan politeknik bisa langsung bekerja di salah satu mitra industri tersebut. Perusahaan industri dan asosiasi industri yang sudah bermitra adalah:

1. PT. Chandra Asri Petrochemical
2. PT. Petrokimia Butadiene Indonesia
3. PT. Pupuk Indonesia
4. PT. Cabot Chemical Indonesia
5. PT. Polytama Propindo
6. PT. Petro Oxo Nusantara
7. PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
8. PT. Trinseo Materials Indonesia
9. PT. Nippon Shokubai Indonesia
10. PT. Asahimas Chemical
11. PT. Lotte Chemical Titan Nusantara
12. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia
13. Federasi Industri Kimia Indonesia
14. Skills for Competitiveness (S4C)

Pendaftaran untuk calon mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten berlangsung pada 1 -31 Juli 2022. Kemudian, pendaftar akan mengikuti ujian tes tulis, terdiri dari tes akademik dan Bahasa Inggris pada 3 Agustus 2022, kemudian lanjut dengan tes psikologi dan wawancara pada 13-14 Agustus 2022.

Pendaftaran Politeknik Industri Petrokimia Banten dilaksanakan dengan JARVIS dengan alamat situs jarvis.kemenperin.go.id atau politeknikpetrokimia-banten/. Di situs itu, peserta melaksanakan pengisian data pendaftaran yaitu identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah dan pemilihan jurusan di halaman login peserta. Sesudah itu, peserta mengunggah foto dan persyaratan program studi (jika ada) dan melakukan validasi pendaftaran. Terakhir, bila data peserta telah divalidasi, peserta diharuskan mencetak kartu ujian dan mengikuti ujian sesuai tanggal yang tertera pada kartu/pada pengumuman bila terjadi perubahan jadwal.

Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) ialah platform yang dikembangkan BPSDMI Kemenperin dan dipergunakan untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa baru secara daring pada semua unit pendidikan di bawah naungan Kemenperin, yang sebelumnya terdiri dari 10 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). JARVIS adalah bentuk komitmen Kemenperin untuk menciptakan lulusan yang berkualitas sehingga menjadi SDM yang kompeten dan bisa menjawab kebutuhan industri,” ungkap Kepala BPSDMI Kemenperin.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian mempunyai tekad untuk terus melakukan kebijakan hilirisasi industri, dengan tujuan yakni meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini tercipta dalam aktivitas industri pengolahan sawit yang kini semakin berkembang di tanah air.

“Industri pengolahan sawit semakin berkembang, mencakup yang ada di kawasan industri Dumai. Bahkan, aktivitasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian daerah,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Rabu(13/7).

Pada kesempatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin lalu, Dirjen Industri Agro memaparkan, industri pengolahan masih mendominasi dalam sumbangsihnya memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 28,08% di tahun 2021. Produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Riau merupakan yang paling besar kedua di Sumatra dan terbesar keenam secara nasional.

“Maksudnya, PDRB di Riau ini berbasis pada aktivitas sektor manufaktur. Di sisi lain, secara khusus di Kota Dumai, kontribusi sektor industri pengolahan lebih dari 60%”. Di tahun 2021, perekonomian Riau tumbuh 3,36% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang alami kontraksi 1,13 persen akibat dampak pandemi Covid-19.

Putu mengatakan bahwa aktivitas industri pengolahan sawit sudah menghasilkan pusat pertumbuhan ekonomi terutama di luar Pulau Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia. Di sisi lain, menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, terutama daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam).

“Terlebih lagi, multiplier effect dari aktivitas industri pengolahan sawit ini juga, sudah mengembangkan aglomerasi atau kawasan industri baru berbasis sawit yaitu di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara),” ungkapnya.

Putu menyampaikan , sektor industri pengolahan sawit sudah menyerap tenaga kerja langsung tidak kurang dari 5,2 juta orang dan menghidupi sampai 20 juta orang dalam rantai sektor industri ini. Di tahun 2021, ekspor produk sawit mencapai 40,31 juta ton dengan nilai ekspor USD35,79 milyar, meningkat sebesar 56,63 persen dari nilai ekspor tahun 2020.

“Dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 20 persen di tahun 2010 menjadi 80 persen di tahun 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010,” paparnya.

Putu menjelaskan, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas nasional. “Kini ada 168 jenis produk hilir kelapa sawit yang sudah dapat diproduksi oleh industri di dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, sampai bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. Sedangkan di tahun 2011, hanya terdapat 54 jenis produk hilir kelapa sawit yang kami produksi,” ungkapnya.

Pada visi hilirisasi tahun 2045, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga dapat menjadi price setter (penentu harga) CPO global. Adapun beberapa kebijakan yang perlu dijalankan, antara lain hilirisasi pada oleofood, peningkatan produktivitas, oleokimia, dan biofuel. Selain itu, memperkuat ekosistem, tata kelola, serta bcapacity building.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian selalu memajukan industri pengolahan porang guna menghasilkan beraneka macam produk turunan yang bernilai semakin tinggi. Usaha hilirisasi ini perlu di-support dengan pemanfaatan teknologi modern dan kegiatan riset untuk menghasilkan inovasi produk yang memiliki daya saing.

“Strategi yang akan kita jalankan yaitu injeksi teknologi dan penguatan litbang dan SDM. Langkah ini diyakini bisa memberikan multiplier effect yang luas untuk perekonomian nasional, baik itu kontribusi devisa dengan investasi dan ekspor ataupun penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak,” ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Kamis(14/7).

Dirjen Industri Agro menyampaikan, pihaknya sudah melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku industri, akademisi, dan lembaga litbang, agar bersama-sama mengembangkan industri pengolahan porang yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Kita berusaha bahwa industri pengolahan porang ini tak hanya memasok kebutuhan industri makanan dan minuman saja, namun memenuhi untuk sektor industri lainnya pula atau yang nonpangan,” ujarnya.

Putu mengungkapkan, salah satu inovasi yang sedang dikembangkan ialah porang dapat menjadi bahan penolong pembuatan kertas berharga serta kertas sigaret. Produk kertas berharga itu dipergunakan sebagai kertas buku paspor, ijazah,  buku nikah dan kertas arsip khusus.

“Melalui kolaborasi dari hasil riset, ditemukanlah bahwa porang dapat menciptakan bahan penolong guna pembuatan kertas berharga dan kertas sigaret dengan kualitas yang lebih baik dan mempunyai daya tahan yang cukup lama. Dan kekuatan kertasnya dapat melampaui usia manusia. Sehingga, maksudnya jika orangnya telah meninggal, ijazah sekolahnya masih tetap utuh,” ungkapnya.

“Dari hasil inovasi ini, kita optimistis bisa mengoptimalkan pendayagunaan produk dalam negeri dan turut men-support program substitusi impor,” ungkapnya. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai banyak wilayah penghasil komoditas porang, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Di tahun 2020, produksi umbi porang di Indonesia mencapai 142.000 ton dari luas lahan sebesar 19.950 hektare (Ha), dan targetnya di tahun 2024 produksi umbi porang akan mencapai 600.000 ton dari luas lahan sejumlah 100.000 Ha. Kini, ada 13 perusahaan yang menciptakan chip porang dengan total produksi 22.833 ton pertahun, dan 6 industri pengolah porang yang dapat memproduksi tepung glukomanan dengan total produksi 1.180 ton pertahun.

“Potensi pemakaian tepung porang/glukomanan di industri kertas dan kimia cukup besar mencapai 25.362 ton pertahun. Sementara itu, sisanya berpotensi terserap di industri makanan dan minuman 19.936 ton per tahun serta industri farmasi, kosmetik, dan lainnya sejumlah 10.136 ton pertahun,” ungkap Putu.

Salah satu satuan kerja di lingkungan Kemenperin, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS), siap men-support potensi pendayagunaan tepung glukomanan dalam industri kertas. BBSPJIS memaparkan bahwa industri kertas merupakan pemakai terbesar aditif pati. Selama ini, pati yang dipakai oleh industri kertas berasal dari tepung tapioka, guar gum, dan CMC (carboxy methyl cellulose).

BBSPJIS melaporkan pula, tepung glukomanan bisa didayagunakan sebagai bahan penolong pembuatan kertas arsip, kertas sigaret, dan tisu dapur. Hasil riset memperlihatkan , pemakaian glukomanan pada pembuatan kertas arsip dan kertas sigaret bisa menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan guar gum yang selama ini 100 persen diimpor.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian fokus melaksanakan kebijakan hilirisasi industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas berbasis agro dalam negeri, mencakup kelapa sawit. Industri pengolahan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Industri ini mampu menyerap hasil produksi petani rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya, sampai menambah pendapatan devisa untuk negara.

Aktivitas industri pengolahan sawit juga memberikan multiplier effect seperti menumbuhkan kawasan industri baru berbasis sawit yaitu di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara), dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, terutama daerah 3T (terdalam, dan terluar, tertinggal).

“Rantai industri pengolahan kelapa sawit juga sudah menyerap tenaga kerja langsung sampai lebih dari 5,2 juta orang dan menghidupi sampai 20 juta orang. Di tahun 2021, ekspor produk sawit mencapai 40,31 juta ton dengan nilai USD 35,79 milyar, meningkat sebesar 56,63 persen  dari nilai ekspor tahun 2020,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmta di Jakarta, Senin(18/7).

Menperin mengungkapkan, sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir ini sangatlah luas cakupannya, oleh karena itu diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga serta stakeholders berkaitan dengan penyusunan kebijakan pengembangannya. “Koordinasi menjadi kunci penyelesaian pengembangan sektor kelapa sawit secara terintegrasi dan komprehensif,” ungkap Agus.

Kemenperin terus memacu industri hilir pengolahan kelapa sawit untuk menghasilkan beraneka macam produk turunan yang berkualitas dan berdaya saing. Langkah ini butuh di-support dengan ketersediaan bahan baku dan ditopang dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini, agar produk hilir bisa diterima oleh konsumen global.

“Di tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir kelapa sawit yang kami produksi. Sementara itu, kini telah terdapat 168 macam produk hilir kelapa sawit yang sudah mampu kami produksi oleh industri di dalam negeri. Maksudnya, selama 11 tahun ini peningkatannya telah 3 x lipat lebih,” ujarnya.

Berbagai macam produk turunan kelapa sawit itu antara lain untuk keperluan sektor pangan seperti fitofarmaka/nutrisi, minyak goreng, bahan kimia/oleokimia, sampai bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. “Jadi, industri pengolahan sawit beperan strategis dalam mengoptimalkan penyerapan Tandan Buah Segar (TBS),” ujarnya.

Kelancaran operasional pabrik kelapa sawit sangatlah berpengaruh terhadap aktivitas sektor kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk dengan diharapkan pabrik kelapa sawit bisa beroperasi kembali secara normal. Berdasarkan UU No 39/2014, bidang usaha ekstraksi minyak kelapa sawit (pabrik kelapa sawit penghasil CPO) dengan KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) masih merupakan kewenangan pembinaan Kementerian Pertanian, yang diakomodasi melalui penerbitan Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi Pengolahan (IUP-P).

Perlancar ekspor

Kemenperin bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya berusaha untuk memperlancar ekspor produk hilir minyak sawit, mencakup minyak goreng sawit, dengan tetap memprioritaskan pengamanan pasokan minyak goreng di dalam negeri melalui program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Untuk mendukung kebijakan itu, Kemenperin sudah membangun Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Kini, cakupan SIMIRAH 2.0 yaitu produsen CPO,  distributor, pengecer, produsen minyak goreng sawit, hingga proses transaksi kepada konsumen. Sistem ini juga menjadi salah satu langkah ketelusuran (traceability) dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prasyarat untuk ekspor.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan para pihak terkait demi upaya meningkatkan daya saing industri nasional. Salah satunya melalui kerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang merupakan badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang mempromosikan dan mempercepat pembangunan industri inklusif dan berkelanjutan.

Guna meningkatkan perkembangan industri di Indonesia, UNIDO dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi merilis Indonesia Country Programme 2021 - 2025. Program ini adalah kelanjutan dari Country Programme sebelumnya yang sudah berjalan dari 2016 - 2020.

Country Programme 2021 - 2025 dibentuk dengan mengembangkan 4 komponen utama guna merespons tantangan pengembangan industri yang diidentifikasi oleh Kemenperin. “4 komponen ini untuk memperkuat daya saing industri dan akses pasar, energi bersih dan berkelanjutan, melestarikan lingkungan, juga memperkuat kemitraan dengan fokus terhadap inovasi, digitalisasi, dan industri,” ungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA. Cahyanto di Jakarta, Selasa(19/7).

Berdasarkan beberapa komponen itu, UNIDO dan Kemenperin sudah mengidentifikasi sebanyak 18 proyek yang masuk ke dalam Country Programme. Dari angka tersebut, 5 proyek sedang dijalankan (on-going project), 5 proyek dalam tahap penjajakan (pipeline project), dan 8 proyek adalah inisiatif baru. Di antara proyek-proyek tersebut, ada 3 proyek kerja sama Indonesia-UNIDO, dengan Kemenperin  secara langsung menjadi main counterpart.

Ketiga proyek tersebut yakni The 2nd Regional Conference on Industrial Development (RCID) sebagai salah satu forum industri di kawasan Asia Pasifik yang sudah sukses diadakan pada 10 - 11 November 2021 dengan menghasilkan “Jakarta Declaration on Industry 4.0”. Kemudian, proyek Global Eco Industrial Parks Programme (GEIPP) yang mempunyai tujuan utama guna mendorong implementasi program Eco Industrial Park di wilayah industri guna mewujudkan kawasan industri yang lebih ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Lalu, proyek The Global Greenchem Innovation and Network Programme (GGINP) yang merupakan proyek baru yang dikembangkan untuk pengelolaan limbah industri kimia.

Dirjen KPAII mengungkapkan apresiasinya kepada UNIDO atas dukungan dan kerja samanya dalam menjalankan Country Programme yang masih terus berlanjut. Pelaksanaan Country Programme sebelumnya sudah terbukti berperan positif dalam meningkatkan pengembangan industrialisasi di Indonesia. Diharapkan dengan perpanjangan kerjasama program tersebut bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. “Dalam kerja sama mendatang melalui Country Programme 2021 - 2025, kita optimis bisa ikut serta mendorong akselerasi implementasi Industri 4.0 dan meningkatkan kapasitas industri di dalam negeri sehingga bisa lebih bersaing di dalam pasar global,” ungkap Eko.

Dia menyampaikan, pada Country Programme 2021 - 2025 ada sejumlah proyek yang sedang berjalan dan juga beberapa proyek masih dalam antrean. Seluruh proyek itu mengutamakan pembangunan industri, inklusi, dan berkelanjutan. Proyek-proyek yang masih dalam antrean antara lain Water Stewardship, Cleantech Initiative, and Green Chemistry. “Kita berharap seluruhnya dapat mulai berjalan di semester 2 tahun ini,”ungkap Dirjen KPAII.

Peluncuran 2021 – 2025 Country Programme sendiri akan diikuti oleh rapat pertama steering committee. UNIDO akan mempresentasikan rencana kerja tahun 2022 dan status terkini dari proyek-proyek yang sedang berlangsung. “Rapat tersebut akan mendiskusikan langkah selanjutnya dalam implementasi 2021 – 2025 Country Programme. Steering Committee beranggotakan kementerian lain yang terkait dan perwakilan dari asosiasi usaha di Indonesia,” ungkap Eko.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id