Kegiatan penambangan timah telah memberikan konstribusi yang begitu besar dalam pengembangan perekonomian di P. Bangka. Namun pada sisi lain telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada areal lahan pasca tambang dan lingkungan sekitamya. Maraknya kegiatan Tambang Inkonvensional (TI) semakin memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi.PT.

PT. Timah Tbk adalah salah satu dari 2 perusahaan besar yang melakukan penambangan timah di Pulau Bangka. Sebelum tahun 1998, reklamasi lahan yang dilakukan oleh  PT. Timah Tbk  dapat berjalan. Namun kebijakan reklamasi tersebut dihentikan, dengan alasan akan dirambah/dibongkar TI kembali.

Data PT. Timah Tbk menyebutkan sampai saat ini sekitar 5700 ha lahan pasca tambang belum direklamasi. Jumlah ini belum mempertimbangkan pencemaran yang berakibat pada lingkungan sekitar dan juga kerusakan akibat TI.Melihat kecenderungan kerusakan lahan yang akan terus meningkat baik dari besaran maupun kualitasnya, maka penulis mencoba memberikan kontribusi solusi melalui penelitian ?Studi Pemanfaatan Lathan Pasca Tambang Timah" dengan studi kasus PT. Timah Tbk di Pulau Bangka.

Penelitian ini bertujuan:

a) Mendapatkan informasi aman tidaknya lahan pasca tambang timah untuk pertanian pangan dan budidaya perikanan.

b) Mendapatkan gambaran mengenai persepsi dan keinginan masyarakat untuk pemanfaatan lahan pasca tambang timah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

a) Lahan pasca tambang berupa hamparan tailing dan kolong tidak aman untuk budidaya tanaman pangan dan budidaya perikanan darat;

b) Persepsi masyarakat luas mengenai pemanfaatan lahan pasca tambang timah keliru.

Metode penelitian adalah menggunakan metode ex post facto dan metode survai. Metode ex post facto dipergunakan untuk melihat dan menampilkan data penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis yang diterapkan peneliti mencakup dua pendekatan yang satu sama lain saling melengkapi untuk menangkap dan menganalisis fakta-fakta sebab-akibat penambangan timah, fakta-fakta sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penambangan timah, yakni pendekatan empiris obyektif dan pendekatan empiris subyektif.

Dalam pendekatan empiris subyektif, data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data hasil konstruksi ethic peneliti (pemahaman fenomena dan fakta-fakta biofisik dan sosial-ekonomi menurut pandangan peneliti). Sementara dalam pendekatan empiris subyektif data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data menurut konstruksi emit yang diteliti (pemahaman fenomena dan fakta-fakta biofisik dan sosial-ekonomi menurut pandangan orang yang diteliti}.

Untuk metode survay penulis melakukan analisis kandungan toksikologi dan mineral radioaktif contoh tanah/ tailing serta analisis logam-logam berat air kolong dari lokasi penambangan pada laboratorium.Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan baku mutu untuk semua aspek diatas dan mendiskusikan hasil analisis tersebut dengan para pakar.

Hasil penelitian memperlihatkan

1) Lahan pasca tambang adalah sebagai berikut:

a) hasil Uji Toxicity Caracteristic Leacing Prosedure (TCLP), kadar logam berat yaitu seng (Zn) dan ternbaga (Cu) dilokasi Eks TS Openpit Pemali (Usia >40 th) dan Iogam berat sang (Zn) dilokasi lahan percobaan pada contoh melebihi baku mutu yang ditetapkan;

b) Hasil uji radioaktif contoh menunjukkan adanya unsur 228Th, 228Ra, 226Ra dan 40K yang harus diwaspadai efek jangka panjangnya jika masuk rantai makanan. Meskipun demikian kandungan maupun radiasinya masih dibawah ambang yang dipersyaratkan balk oleh Bapeten maupun BATAN;

c); kadar logam berat (Pb, Fe, Mn, Zn dan Cd) diatas nilai ambang batas maksimum untuk budidaya ikan. Logam berat akan terakumulasi dalam tubuh ikan dan masuk dalam tubuh manusia melalui rantai makanan; dan

2) Masyarakat mempunyal keinginan untuk memanfaatkan fahan pasca tambang menjadi lahan yang produktif seperti untuk lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa.Kesimpulan penelitian ini adalah;

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lahan pasca tambang timah tidak begitu saja dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan budidaya perikanan darat

2. Masyarakat memiliki persepsi yang harus dikoreksi mengenai pemanfaatan lahan pasca tambang timah, karena tidak memiliki informasi yang jelas tentang dampak mengkonsumsi hasil produk pangan atau ikan dari pemanfaatan lahan pasca tambang.Saran hasil penelitian ini adalah;

• Sebelum dapat diperlihatkan tidak berdampak pada konsumen, untuk pemanfaatan lahan pasca tambang timah sebaiknya bukan untuk tanaman makanan. Tanaman yang disarankan adalah bemilai ekonomis seperti kayu putih, hutan akasia, karet rakyat, jarak pagar dan nilam. Untuk dapat memanfaatkan lahan pasta tambang timah memerlukan perlakuan teliti dan mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang; dan
• Untuk menjamin terlaksananya reklamasi pasca tambang yang berkesinambungan diperlukan komitmen semua pihak yang terkait yaitu : PT. Timah Tbk, pemerintah daerah, masyarakat dan Pengusaha TL Komitmen dibangun melalui kerjasama pelaksanaan reklamasi yang melibatkan semua pihak dimaksud.

Sumber: lib.ui.ac.id

JAKARTA - Kinerja positif PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali diakui sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaik dan masuk dalam jajaran “Top Korporasi BUMN Awards 2023” bersama 10 BUMN lainnya dalam ajang TOP BUMN Awards 2023. Penghargaan secara simbolis diterima oleh SVP Corporate Secretary Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mewakili manajemen di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Dalam acara tersebut, Wijaya menyampaikan bahwa penghargaan dari media Bisnis Indonesia ini merupakan bentuk pengakuan publik atas kinerja perusahaan yang optimal. Dia menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja positif perusahaan di tahun 2022. “Kinerja positif ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan Kementerian BUMN kepada Pupuk Indonesia untuk memperkuat bisnis yang sudah ada dan berbagai pengembangan bisnis lainnya, terutama di sektor komersial,” ujar Wijaya.

Mulai tahun 2023, Wijaya menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia akan menciptakan masa depan baru melalui berbagai pengembangan bisnis. Tidak hanya pupuk, namun juga bisnis kimia, khususnya blue ammonia dan green ammonia. Dalam pengembangan bisnis kimia, Pupuk Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Berkat inisiatif-inisiatif strategis tersebut.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, juga mendapatkan penghargaan sebagai “CEO Terbaik: Unggul dalam Solusi Intelijen Bisnis". Selain itu, setidaknya tiga anak usaha Pupuk Indonesia juga mendapatkan penghargaan Special Achievement dalam ajang ToP BUMN Awards 2023 untuk kategori “Industri Non Infrastruktur”. Ketiganya adalah Pupuk Kalimantan Timur yang mendapatkan penghargaan sebagai “Profitabilitas Terbaik”, disusul Pupuk Kujang sebagai peraih “ROA (Tingkat Pengembalian Aset) terbaik”, dan Petrokimia Gresik yang terpilih sebagai “Solvabilitas Terbaik”.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh insan di lingkungan grup Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menjadi pemimpin di pasar global dan menjadi yang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Wijaya. Top BUMN Awards 2023 sendiri merupakan apresiasi dari Bisnis Indonesia Group kepada BUMN yang berprestasi. BUMN-BUMN tersebut dinilai berdasarkan kinerja, ide, inovasi, dan transformasi bisnis di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang sangat dinamis. 

Sementara itu, deputi bidang hukum dan perundang-undangan kementerian badan usaha milik negara republik indonesia, Robertus Billitea, yang hadir dalam acara penganugerahan tersebut, mengatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang berperan sebagai perpanjangan tangan dan tulang punggung pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ia juga berharap agar para penerima penghargaan dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan perekonomian. “Saya berharap para penerima penghargaan semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi perekonomian dan kemajuan bangsa,” pungkas Robertus.

Disadur dari: pupuk-indonesia.com

Jakarta (Antara) - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan, dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. “Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014-2018. Kuantum pupuk (telah ditingkatkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menghadiri rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan diskon pupuk juga mungkin akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap pupuk. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah persyaratan bagi para petani yang ingin membeli pupuk dengan menggunakan KTP atau kartu tani.

“Semua harapan petani di Indonesia terpenuhi dalam rapat terbatas ini, dengan adanya penambahan kuantum pupuk hingga dua kali lipat,” ujar Mentan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menyetujui pemberian diskon pupuk sekitar 40 persen untuk petani.

“Saya mengusulkan dan Pak Presiden (Joko Widodo) menyetujui itu nanti. Pupuk nonsubsidi akan didiskon sekitar 40 persen, sehingga kebutuhan pupuk bisa terpenuhi secara masif,” ujar Airlangga. Pemerintah sedang berupaya untuk mematangkan rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi dan pemberian diskon pupuk untuk merespons tingginya harga beras di pasar.

Pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun (sekitar US$894,5 juta). “Jika subsidi sudah diberikan, maka kebutuhan petani dapat dipenuhi lebih awal.

Dengan demikian, berapapun kebutuhannya, kita bisa memenuhinya. Oleh karena itu, selain menjaga (stabilitas) harga, kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester kedua,” ujar Airlangga.

Disadur dari: en.antaranews.com

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang. Jakarta Rabu, 17 Januari 2024 Seorang petani menabur pupuk di sawah di desa Mujur, Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang.

Keputusan ini menarik perhatian karena bertolak belakang dengan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya memilih untuk memangkas subsidi pupuk. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan motif politik menjelang pemilu, dengan beberapa pihak meragukan keefektifannya terhadap pertanian Indonesia.

Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan Rp14 triliun (US$898,39 juta) dari anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi pupuk pada tanggal 2 Januari 2023. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi impor beras dan komoditas pangan lainnya di tengah dampak El Nino terhadap hasil pertanian, terutama karena populasi Indonesia diproyeksikan meningkat 4 juta hingga 4,5 juta orang per tahun.

Presiden juga menjelaskan bahwa masalah pasokan pupuk di negara ini telah dipengaruhi oleh dampak krisis global, seperti Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19, terhadap rantai pasokan pupuk di seluruh dunia. Kementerian Pertanian menyatakan stok pupuk yang ada saat ini sebanyak 1,7 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,6 juta ton pupuk untuk musim tanam pertama yang berlangsung dari oktober 2023 Perusahaan Induki hngga maret 2024 untuk 3,9 juta hektare (ha) lahan pertanian, yang akan digarap mulai Januari hingga Februari 2024.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa kenaikan subsidi pupuk akan dialokasikan untuk musim tanam kedua. Jokowi, setelah berdiskusi dengan Pupuk Indonesia Holding Company, mengatakan bahwa 1,7 juta ton pupuk tersebut termasuk 1,2 juta ton pupuk bersubsidi. Namun, profesor Institut Pertanian Bogor dan Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mencatat bahwa biaya subsidi pupuk pemerintah melonjak dari Rp17,62 triliun di tahun 2013 menjadi Rp34,31 triliun di tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Keuangan, tetapi produksi gabah kering giling turun dari 71,28 juta ton menjadi 54,6 juta ton di periode yang sama berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia mengatakan bahwa korupsi pada 20 persen dari subsidi tersebut berkontribusi pada kebijakan yang tidak berkorelasi dengan produksi beras. Keputusan Jokowi untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 70 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp40,68 triliun dari Rp26,68 triliun di tahun 2023 berbeda dengan kebijakan pupuk presiden pada periode kedua ketika ia memotong subsidi sebesar Rp10 triliun.

Keputusan ini diduga untuk mendukung kampanye kepresidenan Prabowo Subianto, yang menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, dengan cara meningkatkan tingkat persetujuan Jokowi sehingga orang-orang akan memberikan dukungan kepada kandidat yang paling mirip dengannya. Jokowi juga telah menaikkan subsidi pupuk menjelang pemilihan umum 2019, dan subsidi tersebut berkontribusi pada tingkat persetujuannya saat ini yang melebihi 73%. Kementerian Pertanian membantah bahwa kenaikan subsidi pupuk bermotif politik dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah dampak fenomena cuaca El Nino.

Namun, Pusat Reformasi Ekonomi (Inti) Indonesia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya melakukan kebijakan ini ketika Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga pupuk pada tahun 2022. Sudut pandang Setiap Kamis Apakah Anda ingin memperluas wawasan Anda atau tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru, “Sudut pandang” adalah sumber yang tepat bagi siapa saja yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dalam tata kelola subsidi pupuk di Indonesia dari studi sistemik tentang pencegahan misadministrasi tata kelola subsidi pupuk yang dimulai pada tahun 2021, dan investigasi atas dugaan misadministrasi dalam data dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai pada tahun 2022. Ombudsman menemukan bahwa permasalahan seputar pupuk bersubsidi meliputi ketidakjelasan dan ketidakefektifan tujuan kebijakan dan kriteria petani penerima subsidi, data penerima yang tidak akurat, distribusi subsidi yang tidak tepat, dan rancangan rencana anggaran yang tidak proporsional. 13 Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo memasukkan penanggulangan kelangkaan pupuk secara nasional sebagai salah satu janji kampanyenya.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan luar negeri dan kemitraan internasional lainnya untuk mendapatkan beberapa bahan baku pupuk, kecuali untuk gas alam yang menurutnya dapat diprioritaskan untuk diambil dari dalam negeri. Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya tiga pabrik pupuk baru, baik untuk pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, untuk mengatasi masalah ini.

Apa yang kami dengar Beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah belum mengirimkan proposal revisi anggaran untuk tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun ke DPR yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Para politisi di DPR menganggap penambahan subsidi pupuk ini lebih merupakan permainan politik untuk pemilihan umum yang akan datang, khususnya untuk mendulang suara dari masyarakat petani.

Calon presiden Prabowo Subianto juga mengangkat isu distribusi pupuk bersubsidi dalam debat capres pertama. Oleh karena itu, partai-partai politik di DPR yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan penambahan subsidi pupuk, meskipun perubahan anggaran tersebut melanggar hak-hak DPR atas anggaran. Sebagai komoditas politik, pasangan Ganjar-Mahfud juga menjanjikan tambahan subsidi pupuk jika mereka terpilih. Sebagai pengingat, penambahan subsidi pupuk juga pernah terjadi pada tahun 2019, sesaat sebelum pemilihan presiden.

Meskipun ada tambahan subsidi, beberapa petani tetap khawatir bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak akan adil. Masalah utama pupuk selalu ada pada distribusi. Banyak petani di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, jumlah pupuk jenis tertentu yang didistribusikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah lainnya adalah akurasi data penerima pupuk dan efektivitas pengawasan.

Biasanya, pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani karena terlalu berharga bagi para politisi, dan dijual kembali sebagai pupuk non subsidi. Kementerian Pertanian juga diduga tidak transparan dalam menunjuk distributor dan pengecer resmi. Banyak perusahaan rekanan yang berafiliasi dengan pejabat atau anggota DPR. Hal ini semakin meningkatkan potensi maladministrasi, kerentanan terhadap penyimpangan, dan kemungkinan korupsi.

Sumber-sumber di Ombudsman Republik Indonesia mengkonfirmasi indikasi ini. Ombudsman menemukan bahwa kebocoran pupuk bersubsidi terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Disclaimer Konten ini disediakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan The Jakarta Post untuk menyajikan analisis terbaru yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai lanskap politik dan bisnis di Indonesia.

Akses edisi terbaru Tenggara untuk membaca artikel-artikel di bawah ini: Debat politik tidak banyak mengungkap kebijakan luar negeri, lebih banyak pada karakter kandidat Jokowi, PDI-P bertarung secara langsung di Jawa Tengah akankah Ganjar dan Anies bergabung untuk melawan Prabowo dalam pemilihan presiden? Mencari pengganti Firli pasca pemecatannya dari KPK Bisnis dan Ekonomi Menakar bisnis dan ekonomi Djarum, keterlibatan grup Wings dalam IKN Impor dan perluasan basis pajak untuk inisiatif susu gratis Prabowo Pemerintah bidik minuman manis dan plastik untuk kenaikan cukai tahun 2024.

Disadur dari: thejakartapost.com

JAKARTA - Direktur utama PT Timah (Persero) Tbk (TINS) Ahmad Dani virsal buka suara terkait kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama 2015-2022 yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Virsal mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait estimasi kerugian tersebut karena hasil tersebut dikeluarkan oleh ahli lingkungan hidup.

Asal tahu saja, taksiran kerugian tersebut dikeluarkan oleh pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo yang menyatakan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian akibat kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan non kawasan hutan.

“Kalau itu kan domainnya ahli lingkungan, jadi kita tidak bisa membuat tandingan atau apa, karena itu diumumkan oleh ahli di bidangnya. Ahli di bidang lingkungan hidup,” katanya kepada awak media di Senayan, dikutip Rabu, 3 April.

Terkait kerugian internal perusahaan, Virsal mengaku pihaknya masih menyelidiki apa saja yang terjadi selama 5 tahun terakhir sejak 2018.“Kami juga sedang menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun terakhir. Saat ini sedang kami selidiki dan investigasi di internal maupun dari kontrak dan kerjasama yang ada,” jelas Virsal.

Terkait adanya indikasi timah ilegal dari IUP PT Timah, Virsal mengakui bahwa memang ada praktik penambangan tanpa izin (PETI) atau illegal mining yang terjadi di wilayah pertambangan PT Timah dan di luar wilayah PT Timah seperti kawasan hutan. “Timah itu tidak ilegal, tapi pada dasarnya mengambilnya yang ilegal, bagaimana cara mengambilnya yang ilegal,” lanjut Virsal.

Untuk mengatasi praktik penambangan ilegal, Virsal mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan. “Kami sendiri sudah melakukan pengawasan internal. Bekerjasama dengan APH setempat, kami akan melakukan penertiban,” pungkasnya.

Disadur dari: voi.id

JAKARTA - Holding BUMN tambang, MIND ID , dipastikan akan menguasai 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Untuk mengambil alih saham tersebut, MIND ID  telah menyiapkan sejumlah dana. Direktur Keuangan MIND ID  Akhmad Fazri mengatakan dana yang digunakan untuk membeli saham Vale berasal dari keuangan internal perusahaan.

Menurutnya, dividen dari PT Freeport Indonesia sudah mencukupi. “Mungkin dari kas internal kami, karena dividen Freeport cukup besar,” kata Fazri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/8). Jumlah dana yang disiapkan oleh MIND ID  sebesar Rp 7 triliun.

Namun, Fazri menegaskan jumlah tersebut belum pasti karena belum ada harga pasti dan persentase saham yang akan diberikan Vale.“Mungkin sekitar Rp 7 triliun,” kata Fazri singkat. Mengenai penggunaan skema penerbitan obligasi untuk mendapatkan tambahan dana, Fazri mengatakan, hal tersebut belum perlu dilakukan mengingat dana internal perusahaan masih mencukupi.

Selain itu, dividen dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan MIND IDmasih rutin menyetor dividen, seperti PT Bukit Asam Tbk, TP timah dan freeport. Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Direktur utama MIND ID Hendi Prio Santoso menegaskan pihaknya telah menyiapkan dana jika PT Vale Indonesia melepas 14 persen sahamnya.

“Insya Allah siap, Pak,” kata Hendi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari para pemangku kepentingan termasuk Kementerian dan Lembaga terkait mengenai pentingnya konsolidasi aset dan laporan keuangan serta peran MIND ID sebagai pemegang saham pengendali, mengingat dalam B2B kewajiban divestasi hanya 11 persen.

“Perlu dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa pengaturan kewajiban investasi dan konsekuensi pelepasan wilayah yang tertuang dalam Kontrak Karya (KK) tahun 2014 juga diimplementasikan secara jelas dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan diberikan rencananya,” lanjut Hendi. Ia juga meminta dukungan untuk menyelesaikan proses divestasi sebelum memperpanjang KK menjadi IUPK. 

Disadur dari: voi.id