Pernyataan iklim investasi
Laporan iklim investasi departemen luar negeri AS memberikan informasi mengenai iklim bisnis di lebih dari 170 negara dan disiapkan oleh para pejabat ekonomi yang ditempatkan di kedutaan dan pos di seluruh dunia.  Mereka menganalisis berbagai negara yang merupakan atau dapat menjadi pasar bagi bisnis AS.

Topik-topik yang dibahas meliputi Keterbukaan terhadap Investasi, Sistem Hukum dan Regulasi, Penyelesaian Sengketa, Hak Kekayaan Intelektual, Transparansi, Persyaratan Kinerja, Badan Usaha Milik Negara, Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, dan Korupsi.

Pernyataan-pernyataan ini menyoroti hambatan-hambatan yang masih ada terhadap investasi AS.  Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memperluas investasi berkualitas tinggi yang dipimpin oleh sektor swasta di bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang sehat untuk ekonomi digital. 

Ringkasan eksekutif
Populasi Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa, perekonomian senilai USD 1 triliun, pertumbuhan kelas menengah, sumber daya alam yang melimpah, dan ekonomi yang stabil merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor AS; namun demikian, berinvestasi di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri, menurut para pelaku bisnis. Presiden Joko (atau “Presiden Jokowi”) Widodo, yang kini berada di masa jabatan lima tahun keduanya, telah memprioritaskan pemulihan pandemi, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Upaya reformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah - Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020 - telah disahkan pada bulan Maret 2023. Ketika diimplementasikan sepenuhnya, Omnibus Law disebut-sebut akan meningkatkan daya saing dengan menurunkan pajak perusahaan, mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, dan mengurangi hambatan birokrasi dan peraturan. Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan Indonesia.

Pada Februari 2021, Indonesia mengganti Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun 2016, yang meliberalisasi hampir semua sektor untuk investasi asing, kecuali tujuh sektor “strategis” yang dicadangkan untuk pengawasan pemerintah pusat. Pada tahun 2021, pemerintah membentuk Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko untuk merampingkan proses perizinan usaha dan perizinan impor. Indonesia membentuk sovereign wealth fund (Otoritas Investasi Indonesia, yaitu INA) pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menarik investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah di berbagai sektor seperti transportasi, minyak dan gas, kesehatan, pariwisata, dan teknologi digital, dengan keterkaitan yang erat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Investor asing menemukan bahwa peraturan yang membatasi, ketidakpastian hukum dan peraturan, nasionalisme ekonomi, proteksionisme perdagangan, dan kepentingan pribadi memperumit iklim investasi. Perusahaan-perusahaan asing diharapkan untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dan memproduksi atau membeli barang dan jasa secara lokal. Serikat-serikat buruh telah memprotes kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan baru di bawah Omnibus Law yang mereka anggap telah melemahkan hak-hak buruh. Serikat-serikat buruh melaporkan bahwa pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan penurunan yang signifikan dalam investigasi dan penuntutan sebagai pengganti pendidikan dan pencegahan. Para investor menyebut korupsi sebagai hambatan untuk mengejar peluang di Indonesia.

Beberapa investor AS menggambarkan iklim investasi yang jauh lebih baik selama dekade terakhir, namun menunjukkan bahwa, hambatan-hambatan lain masih ada, termasuk inefisiensi birokrasi, penundaan pembebasan lahan dan proses tender untuk proyek-proyek infrastruktur, lemahnya penegakan kontrak, dan penundaan dalam menerima pengembalian dana untuk kelebihan pembayaran pajak perusahaan. Para investor khawatir bahwa peraturan-peraturan baru terkadang tidak tepat dan kurang melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan-perusahaan melaporkan bahwa sektor energi dan pertambangan masih menghadapi hambatan investasi, dan semua sektor tidak memiliki perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang memadai, serta masih adanya pembatasan arus data lintas batas.

Meskipun demikian, Indonesia terus menarik investasi asing yang signifikan dan kamar dagang asing melaporkan pandangan optimis tentang perluasan ekonomi. Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Tiongkok (RRT, Hongkong) merupakan beberapa negara yang menjadi sumber investasi asing terbesar pada tahun 2022. Konsumsi swasta mendorong perekonomian Indonesia yang merupakan yang terbesar di ASEAN, menjadikannya tujuan yang menjanjikan bagi berbagai perusahaan, mulai dari produk konsumen dan layanan keuangan hingga perusahaan rintisan digital dan e-commerce.

Indonesia memiliki rencana ambisius untuk memperluas akses ke energi terbarukan, membangun industri hilir pertambangan dan mineral (berfokus pada kendaraan listrik dan komponen terkait), meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan infrastruktur, termasuk membangun jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan bandara, serta jaringan telekomunikasi dan broadband. Indonesia terus menarik minat perusahaan-perusahaan teknologi digital Amerika, perusahaan rintisan teknologi keuangan, waralaba, produsen layanan kesehatan, dan produsen produk konsumen.

Pemerintah Indonesia menerapkan pajak dan peraturan harga baru selama beberapa tahun terakhir untuk mengurangi emisi karbon dan mengelola emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan. Pada tahun 2022, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) Indonesia berjanji untuk mendukung transisi sektor energi yang ambisius dan adil di Indonesia, sesuai dengan target pemanasan global internasional.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan gangguan pasokan, termasuk kenaikan harga energi dan pangan global. Indonesia terkena dampaknya melalui kenaikan harga barang-barang yang diperdagangkan. Pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar bersubsidi pada bulan September 2022, yang menyebabkan kenaikan harga transportasi dan makanan serta memicu lonjakan tingkat inflasi menjadi 5,95 persen pada bulan September.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) meningkatkan suku bunga kebijakan mereka menjadi 5,75 persen untuk menahan ekspektasi inflasi. BI meyakini bahwa tingkat suku bunga 5,75 persen cukup untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 2-4 persen pada paruh pertama tahun 2023, dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) kembali ke koridor target 2-4 persen pada paruh kedua tahun 2023.

Disadur dari: trade.gov

Depok- Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor perikanan dan kemaritiman. Vindaniar Yuristanda Putri, S.I.A., M.M., dosen Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), mengatakan pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Konsep ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Menurutnya, model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian. “Model bisnis ini tidak hanya melibatkan nelayan, tetapi juga pengusaha yang mengembangkan produk olahan hasil perikanan dan kelautan,” kata Vinda.

Pada awalnya, konsep ekonomi biru hanya mencakup semua produk perikanan yang bernilai ekonomis, namun kini konsep tersebut berkembang dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam ekonomi biru mengintegrasikan triple bottom line pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

“Implikasinya bagi produsen produk kelautan adalah agar produk kelautan yang dihasilkan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, mengelola produk kelautan yang zero waste, dan melarang praktik eksploitasi yang berlebihan,” kata Vinda. Saat ini, kata dia, penerapan ekonomi biru di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mencontohkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kemenparekraf, yaitu program desa wisata. Setiap desa di Indonesia diakomodir untuk mengeksplorasi karakteristik daerahnya masing-masing, yang berkontribusi pada penerapan ekonomi biru.

Vinda menambahkan, “Masyarakat pesisir yang awalnya hanya berfokus pada kegiatan menangkap ikan, kini mampu mengembangkan potensi sektor perikanan dan kelautan.” Tidak hanya diversifikasi hasil laut, tetapi juga kerajinan tangan yang dapat menjadi ciri khas daerah. Di beberapa desa atau daerah, mereka bahkan sudah mulai 'mempercantik' diri untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

Depok- Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor perikanan dan kemaritiman. Vindaniar Yuristanda Putri, S.I.A., M.M., dosen Program Studi Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), mengatakan pengembangan model ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Konsep ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

Menurutnya, model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian. “Model bisnis ini tidak hanya melibatkan nelayan, tetapi juga pengusaha yang mengembangkan produk olahan hasil perikanan dan kelautan,” kata Vinda.

Pada awalnya, konsep ekonomi biru hanya mencakup semua produk perikanan yang bernilai ekonomis, namun kini konsep tersebut berkembang dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam ekonomi biru mengintegrasikan triple bottom line pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

“Implikasinya bagi produsen produk kelautan adalah agar produk kelautan yang dihasilkan juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, mengelola produk kelautan yang zero waste, dan melarang praktik eksploitasi yang berlebihan,” kata Vinda. Saat ini, kata dia, penerapan ekonomi biru di Indonesia tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mencontohkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kemenparekraf, yaitu program desa wisata. Setiap desa di Indonesia diakomodir untuk mengeksplorasi karakteristik daerahnya masing-masing, yang berkontribusi pada penerapan ekonomi biru.

Vinda menambahkan, “Masyarakat pesisir yang awalnya hanya berfokus pada kegiatan menangkap ikan, kini mampu mengembangkan potensi sektor perikanan dan kelautan.” Tidak hanya diversifikasi hasil laut, tetapi juga kerajinan tangan yang dapat menjadi ciri khas daerah. Di beberapa desa atau daerah, mereka bahkan sudah mulai 'mempercantik' diri untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional.

(Vindaniar Yuristamanda Putri, dosen program studi Administrasi Keuangan dan Perbankan)

Meskipun demikian, katanya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia. Pertama, eksploitasi sumber daya alam oleh nelayan yang menangkap hasil laut secara berlebihan dan mengganggu ekosistem laut. Dengan demikian, perlu adanya inovasi dalam menghasilkan produk yang optimal tanpa merusak lingkungan.

Kedua, masalah database kinerja ekonomi biru untuk industri perikanan di setiap daerah yang belum memenuhi standar. Masih banyak pelaku industri yang berfokus pada produksi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pengolahan hasil laut. Ketiga, industri perikanan di sebagian besar setiap daerah hanya dilakukan pada level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga volume produksinya masih dapat dikatakan cukup rendah. Minimnya pengetahuan dan bahan baku yang masih sulit, menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan produk olahan laut masyarakat.

Peran akademisi sangat penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan masyarakat pesisir terkait penerapan ekonomi biru. “Selain itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hasil olahan laut Indonesia, seperti berbagai jenis ikan hingga rumput laut, lebih banyak diekspor ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri,” kata Vinda. Ia berharap kesejahteraan masyarakat pesisir melalui konsep ekonomi biru dapat meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan, taraf hidup dan pengetahuan pengelolaan hasil laut akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil laut di Indonesia.

Disadur dari: vokasi.ui.ac.id

PT. Industri Nuklir Indonesia atau biasa disingkat menjadi INUKI adalah anak usaha Bio Farma yang bergerak di bidang teknologi nuklir. Perusahaan ini awalnya didirikan dengan nama PT. Batan Teknologi (Persero) pada tanggal 29 Januari 1996, dengan modal dasar berupa tiga pusat penelitian milik Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Yang memiliki potensi komersialisasi, yakni fasilitas produksi elemen bakar nuklir, fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka, serta fasilitas jasa teknik.

Melalui Divisi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka, perusahaan ini pun mulai memproduksi radioisotop dan radiofarmaka untuk keperluan medis dan industri.

Sementara Divisi Produksi Elemen Bakar Nuklir memproduksi elemen bakar nuklir untuk memenuhi kebutuhan reaktor riset milik BATAN.

Pada tahun 2014, perusahaan ini resmi mengubah namanya dari PT. Batan Teknologi (Persero) menjadi PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero). Kantor pusat perusahaan ini juga dipindah dari Jl. Kuningan Barat No. 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ke Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan. 

Pada tanggal 22 Februari 2022, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Bio Farma sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penerapan kedokteran nuklir di Indonesia.

Sumber artikel: id.wikipedia.org

PT. Aneka Gas Industri Tbk. (disingkat AGII, digayakan dengan huruf besar semua, IDX: AGII) adalah perusahaan gas industri pertama dan terbesar di Indonesia. AGII menjalankan 4 jenis usaha yaitu: 1) produksi gas industri, 2) penjualan gas industri, 3) penjualan perlengkapan gas industri, dan 4) instalasi perlengkapan gas industri.

AGII didirikan pada tahun 1916. Bisnis utamanya adalah memasok gas industri seperti gas udara (oksigen, nitrogen dan argon), gas sintetis, bahan bakar gas, gas langka, dan gas campuran. Produk AGII memiliki aplikasi yang beragam dan digunakan oleh berbagai industri termasuk medis, metalurgi, energi, infrastruktur, dan lainnya. Per 30 Desember 2020, AGII memiliki 44 plant dan 104 filling stations di 26 provinsi di Indonesia.

Anak Perusahaan

• PT. Ruci Gas (Langsung)
• PT. Samator Gas Industri (Langsung)
• PT. Samabayu Mandala (Tidak Langsung)

Sejarah

AGII memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang gas industri. AGII dimulai dari dua perusahaan Belanda: NV WA Hoek Machine en Zuurstof, yang membangun Plant Oksigen pertama di Jakarta tahun 1916, dan NV Javasche Koelzoer, membangun Plant Karbondioksida pertama di Surabaya tahun 1924. Kedua perusahaan tersebut berubah nama menjadi PN Zatas dan PN Asam.

Kemudian, pada tahun 1971, kedua perusahaan digabungkan menjadi satu perusahaan milik negara dan resmi dinamakan menjadi "Aneka Gas Industri". Perusahaan pernah menjadi perusahaan milik asing di tahun 1996 setelah diakuisisi oleh Messer Group Griesheim GmbH asal Jerman dan PT. Tira Austenite sebuah perusahaan Indonesia yang memiliki saham AGII berdampingan dengan Pemerintah Indonesia. AGII kemudian kembali menjadi perusahaan nasional setelah kepemilikannya dimiliki oleh Samator Group di tahun 2004.

AGII telah berkembang secara signifikan setelah diakuisisi oleh Samator Group. Hal ini dapat dilihat dari jumlah plant-plant yang telah beroperasi berkembang dari 11 plant menjadi 44 plant di 26 provinsi di Indonesia. AGII resmi mencatatkan sahamnya dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada September 2016 dan diperdagangkan dengan kode saham IDX: AGII).

Pada awal Penawaran Umum Perdana, AGII melepas 766,6 juta lembar saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan mengalami kelebihan permintaan 15 kali dari jumlah penjatahan. Saham AGII melesat 80 poin atau 6,82% ke level Rp 1.180 pada saat pencatatan perdana saham.
 

Produk dan Layanan

AGII berbeda dengan Perusahaan Gas Alam. AGII memproduksi gas industri yang berasal dari gas udara dalam bentuk Oksigen, Nitrogen, dan Argon dan juga memproduksi gas non-udara lainnya seperti Gas Sintetis (H₂, CO₂, CO, C₂H₂, C₂H₄O N₂O, dan SO₂), Gas Langka (He, Ne, Xe, Kr), Bahan Bakar Gas (C₃H₈, Natural Gas), Gas Spesial (SF₆, NH₃, Gas Sterilisasi), dan Gas Campuran (CNG Mixed Gas, Environmental Calibration Gas, dan Engine Exhaust Emission).

Produk gas PT. AGI kemudian disalurkan melalui on-site plants, pipelines, dan juga tabung gas silinder ke berbagai pelanggan di Indonesia. Berdasarkan Gasworld Business Intelligence per tahun 2019, AGII memiliki pangsa pasar sebesar 37,3% atau menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia.

Selain itu, AGII juga merupakan pemimpin dalam sektor pasar Gas Medis, dengan memegang sekitar 75% s.d. 80% pangsa pasar gas medis di Indonesia. AGII memiliki keunggulan dalam memberikan total customer solutions sehingga mampu menyediakan gas medis, perlengkapan dan instalasi infrastruktur gas medis di sebagian besar Rumah Sakit di Indonesia. Perusahaan saat ini menyuplai gas ke berbagai sektor industri seperti Retail, Kesehatan, Infrastruktur dan Industri Makanan dan Minuman.
 

Penghargaan

• Upakarti dari Pemerintah Indonesia tahun 1990

AGII mendapatkan penghargaan Upakarti dari Pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan industri kecil melalui corporate social responsibility.

• Indonesia Best Corporate Transformation Award 2013

AGII meraih penghargaan dari SWA bersama WIN Solution (Strategic Consulting) dalam acara Indonesia Best Corporate Transformation Award 2013 sebagai salah satu perusahaan yang mampu melakukan transformasi bisnis menjadi kondisi yang lebih baik walaupun terdapat pergantian pimpinan dan keadaan eksternal maupun internal yang berubah. Indonesia Best Corporate Transformation Award 2013 berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 4 Desember 2013.

• Coca Cola Amatil Indonesia:Supplier Quality Excellence 2019

AGII mendapatkan penghargaan dari Coca Cola Amatil Indonesia dalam acara Partner for Growth dengan tema “Sustainability for Wonderful Indonesia” untuk memberikan apresiasi kepada mitra CCAI yang telah memberikan dukungan terbaik. AGII terpilih sebagai Supplier Quality Excellence dengan mengirimkan ribuan ton CO2 yang dikirimkan ke seluruh operasional Coca-Cola Amatil Indonesia di Sumatera dan Jawa dengan Zero Quality Issues.

• Markeeter of the Year Award 2020

AGII meraih penghargaan dalam acara Markeeter of The Year Award 2020 yang diselenggarakan oleh Markplus.inc dan Indonesia Marketing Association sebagai Industry Marketing Special Mention untuk Direktur Utama PT Aneka Gas Industri Tbk.

• Bisnis Indonesia Award 2020: Resilience in Pandemic

AGII meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2020 sebagai emiten terbaik dalam kategori Industri Plastik, Kemasan, dan Kimia. Bisnis Indonesia Award (BIA) adalah kegiatan tahunan dari harian Bisnis Indonesia, acara ini sebagai bentuk penghargaan yang nyata dari Harian Bisnis Indonesia untuk para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2020, Bisnis Indonesia Award mengambil tema "Resilience in Pandemic", memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil bertahan dan berkembang di masa pandemi.

Sumber artikel: id.wikipedia.org

PT. Energy Management Indonesia atau biasa disingkat menjadi EMI, adalah anak usaha PLN yang berbisnis di bidang konsultansi energi terbarukan.
 

Sejarah

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Januari 1987 dengan nama PT. Konservasi Energi Abadi (Koneba) oleh Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kalimantan Timur, dan Petrokimia Gresik. Pada tahun 1993, semua saham perusahaan ini diserahkan ke pemerintah Indonesia, sehingga perusahaan ini resmi menyandang status persero.

Perusahaan ini menyediakan jasa konsultansi konservasi energi, yang meliputi pelatihan, audit energi, rekayasa, dan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi yang berwawasan lingkungan. Pada tanggal 12 Oktober 2006, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang.

Pada tanggal 4 Mei 2021, melalui Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2021, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PLN, sehingga perusahaan ini tidak lagi menyandang status persero.
 

Layanan

Ruang lingkup jasa dan kompetensi bisnis yang dimiliki oleh PT EMI, antara lain:
 

Asesmen energi dan lingkungan

1. Audit energi
   • Walkthrough audit
   • Detail audit *
   • Investment grade audit
2. Audit lingkungan
   • Audit lingkungan untuk PROPER Kementerian Lingkungan Hidup *
3. Sistem manajemen energi
   • Sistem manajemen energi berbasis IT
   • Building Automation System (BAS) *
   • Implementasi ISO 50001:2011
   • Sertifikasi ISO 50001:2011 *
4. Survei
5. Uji Laik
   • Pembangkit tegangan menengah
   • Pembangkit tegangan tinggi *

Desain Mechanical dan Electrical Engineering

1. Desain perencanaan gambar teknis mekanikal dan elektrikal (Air Conditioner, pendingin/refrigerant, penerangan/lighting, dsb.)
2. Desain perencanaan perpipaan dan instrumentasi, serta pengolahan dan distribusi air bersih/air minum
3. Desain 3D (tiga dimensi) *

Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal

1. Pengadaan dan instalasi HVAC
2. Pengadaan dan instalasi sistem pencahayaan
3. Pengadaan dan instalasi sistem pendingin
4. Pengadaan dan instalasi boiler
5. Pengadaan dan instalasi utilitas lainnya (trafo, panel, pompa, UPS, capacitor bank, dsb)

Pembangkitan (Independent Power Producer/IPP) *

1. Tenaga panas bumi (geothermal) *
2. Tenaga surya (photovoltaic) *
3. Tenaga air skala kecil (microhydro) *
4. Tenaga ombak (tidal) *

Desalinasi Air Laut

1. Pengadaan dan instalasi sistem SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)
2. Produksi FSWRO (Floating Sea Water Reverse Osmosis) *
3. Produksi PSWRO (Portable Sea Water Reverse Osmosis) *
4. Produksi garam industri *

Pengolahan Air Bersih/Limbah/Payau

1. Pengadaan dan instalasi sistem Water Treatment Plant (Ultra Filtrasi/Multi Media Filtrasi)
2. Produksi Water From Atmosfer *

Pelatihan dan Edukasi

1. Pelatihan konservasi energi dan audit energi (dasar)
2. Sertifikasi auditor energi 
3. Pelatihan konservasi air bersih 
4. Pelatihan audit energi - sistem pencahayaan
5. Pelatihan audit energi - sistem pendingin
6. Edukasi energi ramah lingkungan 

Konstruksi 

• Pembangunan infrastruktur 

Eksplorasi dan eksploitasi tambang

• Coal Bed Methane (CBM) *

Energy Services Company (ESCO)

• Keterangan: (*) Rencana pengembangan kompetensi

Sumber artikel: id.wikipedia.org

PT Indonesia Asahan Aluminium atau lebih dikenal sebagai INALUM merupakan BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak dibidang peleburan Aluminium. Besarnya potensi kelistrikan yang dihasilkan dari aliran Sungai Asahan membuat Pemerintah Indonesia mengundang perusahaan konsultan pembangunan asal Jepang, Nippon Koei untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTA di Sungai Asahan. Studi kelayakan tersebut menyarankan agar produksi kelistrikan diserap oleh industri peleburan aluminium. Maka dengan itu, Pemerintah menindaklanjuti studi kelayakan tersebut bersama pihak Jepang untuk secara bersama mendirikan perusahaan untuk mengelola proyek Asahan dengan perusahaan yang bernama Indonesia Asahan Aluminium dengan ditandatanganinya kerjasama untuk pengelolaan bersama kawasan Sungai Asahan pada tanggal 7 Juli 1975.

Perusahaan yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 dengan status Penanam Modal Asing dibentuk oleh 12 perusahaan Kimia dan Metal dari Jepang. Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah dan berdaya saing. Pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975. Sejak diakuisisi oleh Pemerintah, Inalum kini tengah mengembangkan produksi hilir aluminium dengan mendorong diversifikasi produk dari aluminium ingot ke aluminium alloy, billet dan wire rod, serta menggarap pabrik peleburan baru yang terintegrasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan mempersiapkan diri untuk menjadi induk holding BUMN bidang pertambangan yang direncanakan mengakuisisi Freeport Indonesia.

Sejarah

Kegagalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk memanfaatkan derasnya debit air dari Danau Toba melalui Sungai Asahan, mendorong Pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air. Pada tahun 1972, rencana pembangunan PLTA menguat setelah pemerintah menerima laporan dari Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultan Jepang menyatakan bahwa studi kelayakan pembangunan PLTA memungkinkan dibangun sekaligus dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya.

Menindaklanjuti studi kelayakan tersebut, pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, setelah melalui perundingan-perundingan yang panjang dan dengan bantuan ekonomi dari pemerintah jepang untuk proyek ini, pemerintah Republik Indonesia dan 12 Perusahaan Penanam Modal Jepang menandatangani Perjanjian Induk untuk PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium Asahan yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Asahan. Kedua belas Perusahaan Penanam Modal Jepang tersebut adalah Sumitomo Chemical, Sumitomo Corporation, Nippon Light Metal Company, Itochu, Nissho Iwai, Nichimen, Showa Denko K.K., Marubeni, Mitsubishi Chemical Industries, Mitsubishi Corp, Mitsui Aluminium, Mitsui & Co. Selanjutnya, untuk penyertaan modal pada perusahaan yang akan didirikan di Jakarta kedua belas Perusahaan Penanam Modal Tersebut bersama Pemerintah Jepang membentuk sebuah nama Nippon Asahan aluminium Co, Ltd (NAA) yang berkedudukan di Tokyo pada tanggal 25 November 1975.

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang didirikan di Jakarta. Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%. Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No.5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintahan yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Inalum dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 miliar Yen. Secara de facto, perubahan status Inalum dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara de jure Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014.

Infrastruktur utama dan penunjang

PLTA

Inalum membangun dan mengoperasikan PLTA yang terdiri dari stasiun pembangkit listrik Siguragura dan Tangga yang terkenal dengan nama Asahan 2 yang terletak di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Stasiun pembangkit ini dioperasikan dengan memanfaatkan air Sungai Asahan yang mengalirkan air danau Toba ke Selat Malaka. Produksi listrik dari kedua PLTA sangat bergantung pada jumlah permukaan air danau Toba. Pembangunan PLTA dimulai pada tanggal 9 Juni 1978. Pembangunan stasiun pembangkit listrik bawah tanah Siguragura dimulai pada tanggal 7 April 1980 dan diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto dalam acara Peletakan Batu Pertama yang diselenggarakan dengan tata cara adat Jepang dan tradisi lokal. Pembangunan seluruh PLTA memakan waktu 5 tahun dan diresmikan oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma pada tangagl 7 Juni 1983. Total kapasitas produksi tetap mencapai 426 MW dan output puncak 513 MW. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk pabrik peleburan di Kuala Tanjung.

PLTA tangga

Bendungan penadah air tangga (Tangga Intake Dam) yang terletak di Tangga dan berfungsi untuk membendung air yang telah dipakai PLTA Siguragura untuk dimanfaatkan kembali pada PLTA Tangga. Bendungan ini merupakan bendungan busur pertama di Indonesia. Stasiun Pembangkit Tangga memiliki 4 unit Generator. Total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 223 MW. Tipe bendungan ini adalah beton massa berbentuk busur dengan ketinggian 82 meter.
 

PLTA Siguragura

Bendungan penadah air Siguragura (Siguragura Intake Dam) terletak di Simorea dan berfungsi sebagai sumber air yang stabil untuk stasiun pembangkit listrik Siguragura. Air yang ditampung di bendungan ini dimanfaatkan Stasiun pembangkit listrik Siguragura (Siguragura Power Station) yang berada 200 m di dalam perut bumi dengan 4 unit generator dan total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 203 MW dan merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 47 meter.

Peleburan aluminium

Inalum memulai pembangunan pabrik peleburan aluminium dan fasilitas pendukungnya di atas area 200 ha di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, kira-kira 110 km dari kota Medan, Ibu kota Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 6 Juli 1979 dan tahap I operasi dimulai pada tanggal 20 Januari 1982. Pembangunan ini diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto yang didampingi oleh 12 Menteri Kabinet Pembangunan II. Operasi pot pertama dilakukan pada tanggal 15 Februari 1982 dan Maret 1982, aluminium ingot pertama berhasil dicetak. Pabrik peleburan dengan kapasitas produksi sebesar 225.000 ton aluminium per tahun ini dibangun menghadap Selat Malaka.

Pada tanggal 14 Oktober 1982, Inalum memulai pengiriman aluminium ingot menuju Jepang dengan kapal Ocean Prima yang memuat 4.800 ton meninggalkan Kuala Tanjung dan Inalum menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor aluminium di dunia. Produksi satu juta ton berhasil dicapai pada tanggal 8 Februari 1988, kedua juta ton pada 2 Juni 1993, ketiga juta ton pada 12 Desember 1997, ke empat juta ton pada 16 Desember 2003 dan ke lima juta ton pada 11 Januari 2008. Produk Inalum diserap industri menjadi komoditas bahan baku industri hilir seperti ekstrusi, kabel dan lembaran aluminium. Kualitas produk Inalum adalah 99.70% dan 99.90%. Pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung bergerak dalam bidang mereduksi alumina menjadi aluminium dengan menggunakan alumina, karbon, dan listrik sebagai material utama. Pabrik ini memiliki 3 pabrik utama, pabrik Karbon, pabrik Reduksi, dan pabrik Penuangan serta fasilitas pendukung lainnya.

Perkembangan usaha

Sejak diambil alih kepemilikannya dari konsorsium investor Jepang pada tanggal 9 Desember 2013, Indonesia asahan aluminium terus mengembangkan usahanya dibidang peleburan aluminium dengan mewujudkan beberapa rencana strategis baru seperti:

Pembangunan Indonesia kayan aluminium

Padatnya aktivitas peleburan dan produksi aluminium di Sumatra Utara, mendorong Inalum untuk berekspansi dengan mengisi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara dengan membangun kawasan pabrik pemurnian, peleburan dan produksi berbahan baku alumina di dengan didirikannya pabrik Aluminium Alloy berkapasitas 300.000 Ton pertahun, Billet berkapasitas 100.000 Ton, Wire Rod berkapasitas 100.000 Ton dan Smelter Grade Alumina berkapasitas 1.000.000 Ton yang didukung dengan adanya PLTA Sungai Kayan yang berkapasitas 500 MW. Pembangunan akan mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur utama dan penunjang dari instalasi pembangkit, transmisi kelistrikan hingga pabrik pemurnian, peleburan dan produksi aluminium. Ekspansi diambil setelah perusahaan menemukan potensi besar terkait hasil penambangan bauksit yang signifikan untuk diolah oleh Inalum, sebagai langkah perusahaan peleburan aluminium terbesar di Indonesia tersebut untuk menjadi perusahaan yang bertaraf global dan kompetitif di pasar Internasional, sekaligus sebagai langkah menuju target produksi 1.000.000 ton aluminium pada tahun 2025.

Pembangunan PLTU Kuala Tanjung

Rampungnya studi kelayakan pembangunan PLTU Kuala Tanjung 2x350 MW di Kuala Tanjung menjadi kesempatan besar bagi Inalum untuk menunjang kegiatan produksi yang terus ditingkatkan dari 250.000 Ton Aluminium hingga 500.000 Ton pada tahun 2021. Inalum juga menyampaikan bahwa Inalum akan membuka tender bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan kerjasama dalam pembangunan PLTU tersebut dengan menggunaka skema Built-Own-Operate-Transfer atau dengan skema terdekat lainnya. Secara teknis, Inalum menyampaikan bahwa harga kesesuaian yang diinginkan berada disekitar 4 sen Dolar AS/KWH sesuai kalkulasi produksi listrik PLTA.

Induk Holding BUMN bidang pertambangan

Inalum sebagai BUMN yang bergerak yang dibidang pertambangan diperkirakan akan menjadi induk holding BUMN pertambangan. Hal ini dilakukan agar BUMN pertambangan memiliki integrasi operasi yang lebih besar dengan produksi tambang yang beragam sekaligus mendukung industrialisasi hilir tambang. Selain itu, Holding yang beranggotakan BUMN pertambang seperti Aneka Tambang, Bukit Asam dan Timah akan memulai rencana strategis untuk mengintegrasikan kegiatan produksi tambang dan peleburan hasil tambang, termasuk merencanakan akusisisi Tambang Grasberg milik Freeport-McMorran Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2019, Inalum resmi memperkenalkan MIND ID sebagai identitas holding BUMN industri pertambangan. MIND ID merupakan singkatan dari "Mining Industry Indonesia".

Sumber artikel: id.wikipedia.org