Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 19 Februari 2025
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Selain kantor pusat di Jakarta, perusahaan ini juga memiliki enam divisi yang berkantor di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.
Sejarah
Perusahaan ini telah eksis sejak masa penjajahan Belanda dengan nama NV Architecten-Ingenieurs en Aannemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries (NV Associatie). Pada tahun 1958, NV Associatie resmi diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 11 Maret 1960.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga resmi mengubah nama NV Associatie menjadi Perusahaan Bangunan Adhi Karya. Pada tanggal 29 Maret 1961, Adhi Karya resmi ditetapkan menjadi perusahaan negara (PN), dan pada tahun 1971, status perusahaan ini resmi diubah menjadi persero.
Pada tahun 2004, Adhi Karya menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2012, anak usaha bernama PT Adhi Persada Properti resmi didirikan, agar dapat lebih fokus pada bisnis pembangunan properti. Dua tahun kemudian.
Anak usaha bernama PT Adhi Persada Beton dan PT Adhi Persada Gedung resmi didirikan, agar dapat lebih fokus pada bisnis pembangunan gedung dan pencetakan beton. Pada tahun 2018, anak usaha bernama PT Adhi Commuter Properti resmi didirikan, agar dapat lebih fokus pada bisnis pembangunan properti di sekitar stasiun LRT Jabodebek.
Setahun kemudian, anak usaha bernama PT Dumai Tirta Persada resmi didirikan. agar dapat lebih fokus mengelola sistem penyediaan air minum di Dumai. Pada tahun 2020, anak usaha bernama PT Jalintim Adhi Abipraya resmi didirikan agar dapat lebih fokus mengelola KPBU perbaikan Jalan lintas Timur Pulau Sumatera.
Sumber artikel: id.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 19 Februari 2025
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau biasa disingkat menjadi Perum Perumnas adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan perumahan.
Perusahaan ini telah membangun sekitar 600.000 rumah di lebih dari 150 kota di Indonesia. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengelola sebuah hotel.
Yakni Hotel Harris Sentraland di Semarang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki unit bisnis beton pracetak dan unit bisnis manajemen properti.
Sejarah
Upaya pembangunan rumah layak dengan harga terjangkau telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1952 dengan pembentukan jawatan perumahan rakyat dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP).
Hingga tahun 1961, YKP berhasil membangun 12.460 rumah di 12 kota di Indonesia. Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia resmi mendirikan perusahaan ini, serta menunjuk BTN sebagai penyedia kredit pemilikan rumahnya.
Perumahan berskala besar yang pernah dibangun oleh perusahaan ini antara lain terletak di Medan Helvetia, Medan; Bukit Kecil, Palembang; Banyumanik, Semarang; Tamalanrea, Makassar; Gayungan, Surabaya; dan Antapani, Bandung.
Sumber artikel: id.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 19 Februari 2025
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki lima divisi, yakni Gedung, Infrastruktur I, Infrastruktur II, EPC, dan Luar Negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki sebelas kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sejarah
Perusahaan ini telah eksis sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia dengan nama NV Volker Aannemings Maatschappij, sebagai cabang dari sebuah perusahaan yang kini menjadi VolkerWessels. Pada tahun 1958, perusahaan tersebut resmi diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, dan pada tahun 1960, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengubah nama perusahaan tersebut menjadi Perusahaan Bangunan Waskita Karya.
Pada tanggal 1 Januari 1961, Waskita Karya resmi dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan ditetapkan menjadi sebuah Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1973, status Waskita Karya resmi diubah menjadi persero. Pada dekade 1980-an, perusahaan ini berhasil membangun Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy. Sementara pada dekade 1990-an, perusahaan ini berhasil membangun Wisma 46 (gedung tertinggi di Indonesia saat diresmikan), Menara Kembar Bank Indonesia, dan Plaza Mandiri.
Sebagai bagian dari upaya restrukturisasi, Pemerintah Indonesia sempat menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Perusahaan Pengelola Aset mulai tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada bulan Desember 2012, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendirikan sejumlah anak usaha, antara lain Waskita Toll Road, Waskita Beton Precast, dan Waskita Karya Realty.
Pada bulan September 2016, Waskita Beton Precast resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2016 juga, perusahaan ini mendirikan anak usaha baru yang diberi nama Waskita Karya Energi. Pada tahun 2017, Waskita Toll Road telah memegang hak konsesi atas 18 ruas jalan tol dengan total panjang 997 km di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk meningkatkan modalnya, Waskita Toll Road juga menjalin kemitraan strategis dengan Sarana Multi Infrastruktur dan Taspen, sehingga mendapat tambahan modal senilai Rp 3,5 triliun.
Pada tahun tahun 2018, perusahaan ini berhasil menyelesaikan pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni jalan tol ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Salatiga-Kartasura, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono; LRT Palembang; gedung terminal baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani; Jalur Kereta Bandara Soekarno-Hatta; dan Bendungan Raknamo.
Pada tahun 2019, Waskita Karya Energi mengubah namanya menjadi Waskita Karya Infrastruktur. Pada tahun yang sama, perusahaan ini juga berhasil mendivestasi dua ruas jalan tol, yakni Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Hingga tahun 2020, perusahaan ini berhasil membangun 19 ruas jalan tol dengan total panjang 1.087 km. Selain di Indonesia, perusahaan ini juga pernah dan sedang mengerjakan sejumlah proyek di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Timor Leste, dan Malaysia.
Proyek besar
Beberapa proyek utama, berdasarkan tahun penyelesaian adalah:
Anak usaha
Sumber artikel: id.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 19 Februari 2025
PT. Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Sejarah
Perusahaan ini memulai sejarahnya sebagai bagian dari "Badan Pelaksana Proyek lnduk Serbaguna Kali Brantas" atau biasa disebut sebagai Proyek Brantas. Pada tahun 1970, setelah berkunjung ke lokasi pembangunan Bendungan Karangkates dan Bendungan Selorejo, Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga listrik saat itu, Sutami, menggagas pendirian badan usaha yang bergerak di bidang konsultansi dan konstruksi pengairan, namun hingga ia selesai menjabat, badan usaha tersebut belum dapat terbentuk.
Pada tahun 1979, Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Purnomosidi Hadjisarosa menggagas pemekaran Proyek Brantas menjadi tiga unit, yakni:
Proses pemekaran tersebut kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pengairan saat itu, Suyono Sosrodarsono. Sebagai wadah dari Unit Pelaksanaan, awalnya dipertimbangkan PN Buwana Karya yang saat itu kondisinya kurang sehat. Namun karena proses penyehatan perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama, maka pada tanggal 16 Mei 1980, Purnomosidi Hadjisarosa pun meminta persetujuan Presiden Soeharto untuk mendirikan persero baru, dan ternyata disetujui. Purnomosidi Hadjisarosa kemudian memberi nama Brantas Abipraya pada persero baru tersebut, yang berarti "Semangat Brantas".
Pada tahun 1995, perusahaan ini memindahkan kantor pusatnya dari Malang ke Jakarta. Pada tahun 2011, Brantas Abipraya mendirikan anak usaha bernama PT. Brantas Energi, agar dapat lebih fokus mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pada tahun 2016, PT. Brantas Energi mulai mengoperasikan PLTS berkapasitas 2 MW di Gorontalo.
Organisasi
Saat ini, Brantas Abipraya memiliki tiga divisi operasi, yakni Divisi Operasi 1 (pembangunan gedung), Divisi Operasi 2 (pembangunan pengairan), dan Divisi Operasi 3 (pembangunan jalan dan jembatan). Selain itu, perusahaan ini juga memiliki tiga unit bisnis, yakni Abipraya Properti (pengembangan properti), Abipraya Alat (persewaan alat berat), dan Abipraya Beton (percetakan beton).
Portofolio Proyek
Sumber artikel: id.wikipedia.org
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Anisa pada 18 Februari 2025
Semen Indonesia
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang juga dikenal sebagai Semen Indonesia Group atau SIG, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja dalam produksi bahan bangunan. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki pabrik di Indonesia dan Vietnam dengan kapasitas terpasang total 56,5 juta ton semen untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
Sejarahnya, pabrik semen didirikan oleh pemerintah Indonesia sebagai NV Pabrik Semen Gresik pada tahun 1951 untuk membangun pabrik dengan kapasitas 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno meresmikannya. Perusahaan ini diubah menjadi perusahaan negara (PN) pada tahun 1961 dengan nama PN Semen Gresik. Kemudian, pada tahun 1969, badan hukumnya kembali diubah menjadi persero.
Perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tahun 1991. Kapasitas terpasang perusahaan pada saat itu mencapai 1,8 juta ton semen per tahun. Namun, setelah mengakuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa pada tahun 1995, kapasitas terpasang perusahaan naik menjadi 8,5 juta ton semen per tahun. Pada tahun 1995, CEMEX resmi memiliki 14% saham perusahaan, yang kemudian meningkat menjadi 25,5% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2006, Blue Valley membeli 24,9% saham CEMEX, yang kemudian meningkat menjadi 48,99% empat tahun kemudian.
Perusahaan tersebut membeli 80,64% saham Holcim Indonesia melalui Semen Indonesia Industri Bangunan pada Januari 2019. Kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Selain itu, nama Holcim diubah menjadi Dynamix. Pada tahun 2020, perusahaan mengubah nama dagangnya dari Semen Indonesia menjadi SIG. Pada tahun 2021, Taiheiyo Cement asal Jepang memiliki 15% saham perusahaan, dan pada tahun 2022, pemerintah menyerahkan sebagian besar saham Semen Baturaja ke perusahaan.
- Semen Portland Tipe I, juga dikenal sebagai semen Portland biasa (OPC), adalah semen hidraulis yang banyak digunakan untuk konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Contohnya termasuk perumahan, bangunan, gedung bertingkat, jembatan, landasan pacu, dan jalan raya.
- Semen Portland Tipe II, juga disebut sebagai semen yang tahan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang, digunakan untuk konstruksi di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa, dan bendungan.
- Semen Portland Tipe III dibuat untuk memenuhi persyaratan bangunan yang membutuhkan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dan harus diselesaikan secepat mungkin. Semen Portland Tipe V, misalnya, digunakan untuk membuat jalan raya, bangunan tingkat tinggi, dan bandara udara. Jenis semen ini cocok untuk membuat instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir, serta bangunan pada tanah dan air yang mengandung sulfat tinggi.
- Cement Blended Special (SBC). Semen khusus yang dibuat untuk digunakan dalam pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura, juga dikenal sebagai Suramadu, dan sesuai untuk digunakan dalam lingkungan dengan air laut. dikemas dalam cairan.
- Cement Portland Pozzolan (PPC). Semen hidraulis dibuat dengan menggiling gypsum, terak, dan bahan pozzolan. digunakan untuk konstruksi umum dan struktur yang membutuhkan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi pelat penuh adalah beberapa contohnya.
PT Semen Baturaja
PT Semen Baturaja Tbk adalah anak perusahaan Semen Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen. Perusahaan ini memiliki pabrik utama di Baturaja serta fasilitas penggilingan dan pengantongan semen di Palembang dan Panjang, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta untuk membantu kegiatan bisnisnya.
![]()
PT Semen Baturaja didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan patungan antara Semen Padang (55%) dan Semen Gresik (45%). Pada 9 November 1979, pemerintah Indonesia memiliki 88% saham perusahaan, sementara Semen Gresik dan Semen Padang hanya memiliki 7% dan 5%. Perusahaan ini juga diberi status persero karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.Pemerintah Indonesia secara resmi membeli semua saham perusahaan pada tanggal 15 Oktober 1991. Perusahaan meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga 500.000 ton semen per tahun pada tahun 1992. Selain itu, selama dua tahun, perusahaan juga menjalankan proyek Optimalisasi I (OPT I), yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya hingga 550.000 ton semen per tahun.
Pada tahun 1996, perusahaan ini memulai proyek Optimalisasi II (OPT II) dengan tujuan mencapai kapasitas terpasang sebesar 1,25 juta ton semen per tahun. OPT II akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2001. Sepuluh tahun kemudian, perusahaan membangun fasilitas baru yang memiliki kapasitas 750.000 ton semen per tahun. Setelah proyek selesai pada Juli 2013, perusahaan dapat mencapai kapasitas terpasang 2 juta ton per tahun. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 2013. Pabrik Baturaja II, yang dapat menghasilkan 1,85 juta ton semen per tahun, kemudian dibangun dengan dana dari penawaran umum perdana. Pabrik ini dibangun pada tahun 2015, dan dibuka secara penuh pada 1 September 2017. PT Semen Baturaja dapat memproduksi 3,85 juta ton semen setiap tahun berkat pabrik tersebut. Perusahaan ini tidak lagi berstatus persero setelah pemerintah menyerahkan sebagian besar sahamnya ke Semen Indonesia, yang menjadi induk usaha Semen Padang dan Semen Gresik pada 2014.
Disadur dari:
Badan Usaha Milik Negara
Dipublikasikan oleh Afridha Nu’ma Khoiriyah pada 18 Februari 2025
Menanggapi tuduhan baru-baru ini yang menjual senjata kepada militer Myanmar, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) dan DEFEND ID membantah keras keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.Tuduhan tersebut muncul setelah adanya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 75/287, yang melarang pasokan senjata ke Myanmar. Secara khusus, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, yang semuanya berada di bawah naungan DEFENF ID, diduga terlibat dalam dugaan penjualan senjata tersebut.
Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan kurangnya pengetahuannya mengenai tuduhan ini, dengan menyatakan, "Saya belum mendengarnya. Saya tidak tahu informasinya. Jujur saja, saya tidak tahu, saya belum dapat informasi."Kartika menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa dia belum menerima informasi apapun terkait penjualan senjata ke Myanmar oleh BUMN.
Defend Id mengklaim tidak ada kegiatan ekspor
Laporan-laporan menyebutkan bahwa PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam penjualan senjata tersebut, yang semuanya beroperasi di bawah naungan DEFENF ID. Pada hari Jumat, 6 Oktober 2023, DEFENF ID mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kembali bahwa tidak ada kegiatan ekspor oleh industri pertahanan Indonesia ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 75/287, yang melarang pasokan senjata ke Myanmar.
Defend Id, melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding yang terdiri dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT PAL Indonesia menyatakan mendukung penuh upaya resolusi PBB untuk menghentikan kekerasan di Myanmar.PT Pindad, khususnya, menegaskan bahwa mereka tidak mengekspor produk apapun ke Myanmar setelah seruan Dewan Keamanan PBB pada 1 Februari 2021.
"Dapat kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan ekspor produk alphankam ke Myanmar, khususnya setelah seruan Dewan Keamanan PBB pada 1 Februari 2021, terkait dengan kekerasan di Myanmar," tegas DEFEND ID.
Ekspor amunisi olahraga
Lebih lanjut, DEFEND ID mengklarifikasi bahwa ekspor yang dilakukan sebelumnya ke Myanmar hanya terbatas pada amunisi dengan spesifikasi penggunaan untuk olahraga untuk partisipasi Myanmar dalam ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016. Demikian pula, PTDI dan PT PAL tidak memiliki catatan kolaborasi atau penjualan produk ke Myanmar."Kami dapat memastikan bahwa tidak ada kerjasama atau penjualan produk alutsista dari kedua perusahaan ini ke Myanmar," pungkas mereka.
Sebagai perusahaan yang mampu mendukung sistem pertahanan negara, Defend Id secara konsisten menyelaraskan diri dengan sikap pemerintah Indonesia. Mereka tetap patuh dan teguh dalam mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia.
Bantahan tegas dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan DEFEND ID terhadap tuduhan ini merupakan bantahan yang kuat terhadap klaim tersebut, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjunjung tinggi peraturan internasional dan menjaga transparansi dalam operasi mereka. Masalah ini masih dalam penyelidikan karena pihak berwenang berusaha untuk memastikan keakuratan tuduhan tersebut.
Aktivis domestik dan internasional menyuarakan keprihatinan atas dugaan perdagangan senjata ilegal dengan Myanmar sekelompok aktivis hak asasi manusia telah menyoroti dugaan perdagangan senjata ilegal antara Indonesia dan Myanmar, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi pelanggaran terhadap sanksi-sanksi internasional.
Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia, yang sebelumnya memimpin misi pencari fakta PBB di Myanmar, menyoroti cakupan penjualan senjata ilegal, yang dilaporkan mencakup berbagai macam persenjataan, termasuk senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan militer, dan peralatan lainnya. Darusman dan para aktivis lainnya mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 2 Oktober 2023.
Menurut Darusman, penjualan senjata ini telah berlangsung selama satu dekade terakhir dan dikaitkan dengan dugaan kekejaman terhadap etnis minoritas rohingya di Myanmar sejak tahun 2021. Selain Marzuki Darusman, Za Uk Ling, pemimpin perusahaan hak asasi manusia etnis Chin, dan perusahaan hak asasi manusia Internasional Myanmar Accountability Project juga menyampaikan keprihatinannya kepada Komnas HAM.
Mereka menyampaikan bukti-bukti dari sumber-sumber terbuka dan laporan media yang mengindikasikan bahwa tiga perusahaan Indonesia telah melakukan transfer senjata dan amunisi ke Myanmar melalui True North Co Ltd. True North adalah perusahaan swasta yang menegosiasikan kesepakatan antara militer Myanmar dan produsen senjata Indonesia.
Yang perlu dicatat, Htoo Htoo Shein Oo, putra dari Menteri Perencanaan dan keuangan junta Myanmar, Win Shein, adalah pemilik True North. Win Shein saat ini menjadi target sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa.Tuduhan ini telah menarik perhatian dunia internasional, dimana para pembela hak asasi manusia dan ahli hukum terus memantau perkembangannya.
Pemerintah Indonesia, bersama dengan pihak-pihak yang berwenang, diharapkan untuk menyelidiki klaim-klaim ini secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan. Seiring dengan berkembangnya situasi, kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap sanksi dan peraturan internasional terus meningkat.
Disadur dari: indonesiabusinesspost.com