Usulan pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Pulau Jawa, seperti yang dibahas dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mendapat kritik dari organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Menurut WALHI, proposal ini dipandang sebagai solusi yang keliru untuk krisis iklim dan ekologi dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Para pengkritik berpendapat bahwa pembangunan tanggul laut raksasa dapat memperburuk degradasi ekologi dan isu-isu sosial, dan bukannya mengatasi akar permasalahan perubahan iklim.

Turut hadir dalam seminar tersebut, sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bob Arthur Lombogia, serta para pejabat yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perikanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menko Perekonomian beralasan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat dibutuhkan karena wilayah Utara Jawa yang meliputi lima kawasan pertumbuhan, 70 kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus, dan lima kawasan pusat pertumbuhan, sering terganggu oleh banjir rob.

Menurut WALHI, proyek tanggul laut yang diusulkan, yang melibatkan reklamasi laut, dianggap sebagai kesalahpahaman pembangunan dan tidak mungkin mengatasi akar masalah dari kerusakan ekologi di Pulau Jawa.

Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan keprihatinannya bahwa proyek ini mungkin akan menguntungkan industri ekstraktif dan gagal untuk memberikan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan ekologi di wilayah tersebut.

"WALHI memandang bahwa rencana pemerintah membangun tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sebuah kesalahpahaman pembangunan. Proyek ini tidak akan menyelesaikan akar masalah kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil," ujar Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, 11 Januari 2024.

Buku "Jawa Runtuh" yang diterbitkan oleh WALHI pada tahun 2012 menyoroti kehancuran dan kebangkrutan sosial-ekologis Pulau Jawa. Buku ini menelusuri degradasi ini ke sejarah eksploitasi sumber daya alam di pulau ini, mulai dari era kolonial hingga era pasca reformasi. Menurut buku tersebut, eksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu yang lama ini telah menyebabkan kehancuran daya dukung ekologis Pulau Jawa.

Wilayah pesisir utara, yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, telah mengalami masalah lingkungan yang signifikan, terutama izin industri skala besar yang berkontribusi terhadap penurunan permukaan tanah yang cepat.

Alih-alih membangun tanggul laut raksasa, solusi yang lebih efektif adalah dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pantai utara Jawa. Proyek tanggul laut dikhawatirkan akan memperburuk degradasi sosial dan ekologi, menyebarkan kerusakan dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Perspektif ini menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab tantangan lingkungan, seperti praktik industri yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, daripada mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Krisis di perairan utara Jawa

Pembangunan tanggul laut raksasa, yang membutuhkan pasir laut dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kerusakan perairan atau laut di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Hal ini, pada gilirannya, menjadi ancaman bagi mata pencaharian ratusan ribu nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada perairan tersebut.

Referensi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 2021, yang memperkirakan kebutuhan pasir laut dalam jumlah besar, menyoroti potensi dampak lingkungan yang terkait dengan proyek-proyek tersebut.

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta mencapai 388.200.000 meter kubik.

Merusak hutan bakau

Pemerintah mengklaim bahwa proyek ini merupakan skenario mitigasi krisis iklim di pesisir utara Jawa. Namun, pada kenyataannya, proyek tanggul laut raksasa ini tidak akan mampu menjawab krisis iklim yang dihadapi masyarakat pesisir.

Proyek ini justru akan mempercepat kerusakan ekosistem mangrove yang selama ini terjadi di pesisir utara Jawa. Sebagai contoh, akibat beban industri yang sangat berat di pesisir utara Jawa Tengah, luasan hutan bakau terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2010, luas mangrove mencapai 1.784.850 hektar. Pada tahun 2021, mengalami penyusutan yang sangat signifikan, dimana luasannya hanya tercatat 10.738,62 hektar. Begitu juga di pesisir Jakarta. Saat ini, luasan mangrove tercatat tidak lebih dari 25 hektar. Padahal, sebelum adanya proyek reklamasi, luasannya tercatat lebih dari seribu hektar.

Menggusur nelayan

Di Jakarta, pembangunan tanggul laut yang masih berlangsung hingga saat ini telah mengancam keberlangsungan hidup para nelayan yang tinggal di pesisir utara Jakarta. Berdasarkan hasil analisis risiko pembangunan NCICD tahap A yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, sekitar 24.000 nelayan di Jakarta Utara terancam digusur.

Penggusuran ini mau tidak mau menyebabkan potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan, karena harus direlokasi ke wilayah lain yang aksesnya jauh dari laut dan kapal.

Alih-alih melindungi identitas nelayan dengan menjaga aksesibilitas nelayan ke laut, pemerintah justru merencanakan pelatihan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi nelayan yang terkena dampak penggusuran. Dengan cara ini, ancaman hilangnya identitas nelayan akibat pembangunan NCID di Teluk Jakarta semakin besar.

Disadur: www.ekuatorial.com

Amerika Serikat membutuhkan berbagai profesional teknik khusus untuk menangani

untuk meningkatkan infrastruktur negara. Insinyur sipil sebagian besar bertanggung jawab untuk memelihara jalan, jembatan, rel kereta api, dan pasokan air negara. Insinyur sumber daya air, khususnya, memastikan bahwa infrastruktur pasokan air efektif dan mampu bertahan dari bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, penuaan, dan populasi yang terus bertambah.

Menurut American Society of Civil Engineers (ASCE), infrastruktur di Amerika Serikat pada tahun 2017 mendapat nilai D+ dalam Rapor Infrastruktur tahunannya. Laporan tersebut memberikan nilai D+ untuk saluran air dan air minum di Amerika Serikat. Insinyur sumber daya air ditugaskan untuk memelihara dan meningkatkan sistem pasokan air di Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan yang semakin meningkat - sehingga berkontribusi pada permintaan yang terus meningkat di lapangan.

Apa itu rekayasa sumber daya air?

Tanggung jawab utama seorang insinyur sumber daya air adalah untuk mengelola penggunaan air oleh penduduk dan memastikan bahwa pengolahan air aman untuk dikonsumsi manusia. Keseharian seorang insinyur sumber daya air mungkin meliputi pemetaan kebutuhan air masyarakat dan sering menganalisis sumber daya air. Mereka juga bertanggung jawab untuk merancang instalasi pengolahan, sistem pasokan, jaringan pipa dan sistem pompa untuk mengelola air limbah secara efektif baik untuk konsumsi pribadi maupun publik.

Air limbah, jika tidak diolah dan dikelola dengan benar, dapat menimbulkan dampak kesehatan yang negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini mengharuskan insinyur sumber daya air untuk bekerja sama dengan perusahaan manufaktur dan industri untuk mengembangkan sistem yang secara efektif menangani semua aspek operasi air limbah. Contohnya termasuk utilitas (seperti Komisi Utilitas Orlando dan Tampa Bay Water) dan distrik pengelolaan air (seperti Distrik Pengelolaan Air Sungai St Johns dan Distrik Pengelolaan Air Florida Barat).

Pada tahun 2018, masyarakat Montecito, California, dihadapkan pada tanah longsor besar-besaran di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan karena badai yang menyebabkan hujan setengah inci turun dalam waktu lima menit. Masyarakat tidak siap menghadapi bencana ini, dan banyak hal yang tidak menguntungkan terjadi sebagai akibatnya. Untuk daerah yang berisiko banjir, sangat penting bagi pemerintah daerah dan negara bagian untuk mempekerjakan insinyur sumber daya air untuk secara efektif mengelola sistem drainase yang menangani aliran air, serta menerapkan sistem pengendali banjir untuk mengalihkan air dan mencegah tanah longsor.

Menurut ASCE, terdapat lebih dari 240.000 kerusakan saluran air di Amerika Serikat setiap tahunnya. Saluran air yang rusak dapat menyebabkan kerusakan jalan raya senilai jutaan dolar dan mempengaruhi ekonomi lokal. Insinyur sumber daya air dipekerjakan untuk mengelola masalah ini dengan memetakan rencana untuk jaringan pipa baru dan menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi area yang berisiko. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengalokasikan air ke daerah-daerah tertentu di dalam masyarakat untuk memastikan bahwa sumber daya air tetap berkelanjutan.

Tren di industri ini

Salah satu tanggung jawab utama insinyur sumber daya air adalah "pemulihan sumber daya air," yang mengharuskan mereka untuk memulihkan elemen yang dapat digunakan kembali dalam air limbah. Insinyur dapat menyaring nutrisi berharga dari air yang dapat digunakan untuk pupuk, atau mendapatkan partikel sebagai pengganti pasir. Dalam kasus lain, para insinyur dapat menangkap panas dari air limbah. Panas ini dapat digunakan untuk memanaskan bangunan, sementara bahan air limbah organik lainnya dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan.

Memperbarui fasilitas pengolahan air limbah

Para insinyur dapat mengolah air limbah sehingga dapat digunakan untuk irigasi, air minum atau bahkan sebagai air pendingin untuk pabrik-pabrik industri. Selain itu, para insinyur mulai menerapkan fasilitas pengolahan di masyarakat dengan infrastruktur yang sudah tua sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari daur ulang air limbah. Meningkatkan fasilitas pengolahan, terutama di daerah pedesaan, memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengurangan nutrisi, sehingga memastikan keberlanjutan sumber daya air.

Teknologi disinfeksi UV

Untuk menyediakan air minum bersih, para insinyur sumber daya air mengintegrasikan teknologi desinfeksi ultraviolet ke dalam instalasi pengolahan air. Teknologi UV adalah pilihan yang aman bagi lingkungan yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Teknologi ini mampu mensterilkan air tanpa menggunakan bahan kimia yang berpotensi berbahaya seperti klorin.

Mendinginkan saluran air dan lautan

Insinyur sumber daya air membantu menghadapi pemanasan global melalui proses pendinginan saluran air dan lautan. Air yang lebih dingin lebih siap untuk memerangkap karbon dioksida. CO2 dan gas rumah kaca lainnya adalah alasan utama pemanasan global. Insinyur sumber daya air berada di garis depan geoengineering, yang merupakan bidang yang didedikasikan untuk mengurangi efek negatif pemanasan global.

Untuk mendinginkan saluran air dan lautan, para insinyur sumber daya air telah berkolaborasi dengan para ilmuwan untuk mengembangkan cara-cara inovatif untuk memerangkap CO2. Para ilmuwan dan insinyur telah berhipotesis bahwa jika mereka dapat mencairkan lebih banyak Kutub Utara dan Kutub Selatan, hal ini dapat mengurangi tingkat CO2 di atmosfer Bumi. Dihipotesiskan juga bahwa jika kita dapat memompa garam ke atmosfer, itu akan membuat awan lebih reflektif terhadap panas. Refleksi ini dapat mengurangi suhu yang berhubungan langsung dengan CO2 di atmosfer.

Berkarier di bidang teknik sipil

Untuk mengejar karier di bidang teknik sumber daya air, sebagian besar kandidat memperoleh gelar sarjana di bidang teknik sipil. Insinyur sipil bekerja di berbagai lingkungan, termasuk pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Mereka bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur masyarakat dan mengelola masalah pemeliharaan.

Untuk menjadi insinyur sumber daya air, kandidat harus memiliki gelar sarjana atau master di bidang teknik sipil dan harus mendaftar untuk mendapatkan sertifikat dari American Academy of Water Resources Engineers.

Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan permintaan akan insinyur sumber daya air di dunia saat ini. Survei dan Penilaian Infrastruktur Air Minum ke-6 dari Badan Perlindungan Lingkungan AS menyatakan bahwa lebih dari $ 472,6 miliar akan dibutuhkan untuk mempertahankan infrastruktur air minum di negara ini dalam 20 tahun ke depan. Ini berarti bahwa selama dua dekade ke depan, negara ini akan membutuhkan banyak insinyur sumber daya air untuk memenuhi permintaan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal.

Manfaat dari gelar master di bidang teknik sipil

Menempuh gelar sarjana teknik sipil akan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan lingkungan global yang dihadapi masyarakat di dalam dan luar negeri. Peluang kerja bagi para profesional di bidang teknik sipil diperkirakan akan tumbuh sebesar 6% dari tahun 2018 hingga 2028, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS). Pertumbuhan ini berkorelasi dengan pesatnya pertumbuhan kota dan infrastruktur yang menua. Insinyur sipil dengan gelar master memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan mereka yang memiliki gelar sarjana dalam memperoleh posisi kepemimpinan di lapangan. Upah tahunan rata-rata untuk insinyur sipil adalah $ 87.060 pada tahun 2019 dan 10 persen teratas menghasilkan lebih dari $ 144.560, menurut biro tersebut. Selain itu, seorang profesional dengan gelar master di bidang teknik sipil dapat memilih untuk berspesialisasi dalam teknik transportasi, teknik struktural, teknik geoteknik, atau teknik sumber daya air.

Disadur dari: www.ucf.edu

Tantangan dalam pemantauan hidrologi

Pemantauan hidrologi yang efektif menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adil. Bagian ini akan membahas tiga tantangan utama: kelangkaan data dan keterbatasan kelembagaan, variabilitas spasial dan temporal, dan meningkatnya permintaan akan sumber daya air.

Kelangkaan data dan keterbatasan kelembagaan

Tantangan utama dalam pemantauan hidrologi adalah kelangkaan data. Sistem pemantauan tradisional sering kali memiliki cakupan spasial yang tidak memadai, resolusi temporal yang terbatas, dan ketersediaan data yang tidak memadai. Kelangkaan data ini menghambat penilaian yang akurat terhadap sumber daya air dan kualitasnya, sehingga sulit untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang kuat.

Salah satu masalah yang paling mendesak dalam pengumpulan data adalah fragmentasi lembaga dan institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi jaringan pemantauan yang berbeda yang bertujuan untuk berbagai tujuan sambil melacak variabel yang sama. Hal ini menghasilkan distribusi stasiun pemantauan yang heterogen dan tidak seragam, yang sering kali tidak memiliki koneksi ke basis data bersama atau dipasang di lokasi yang tidak sesuai dengan tujuan tertentu (Kirchner Citation2006). Meskipun secara keseluruhan jumlah sensor yang digunakan meningkat dari waktu ke waktu, ketersediaan informasi terkait belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Perkembangan sistem pemantauan dari waktu ke waktu telah secara signifikan dibentuk oleh keputusan politik dan kriteria pengelolaan air monosektoral yang mengarah pada jaringan yang terfragmentasi. Sebagai contoh, jaringan pemantauan hidrometeorologi Italia, yang bertransisi dari kontrol nasional ke lokal, telah mengalami perubahan yang relevan dari waktu ke waktu dalam hal jumlah lembaga yang terlibat, serta jumlah dan distribusi stasiun pemantauan (Braca dkk. Kutipan21).

Variabilitas spasial dan temporal

Tantangan signifikan lainnya diwakili oleh variabilitas spasial dan temporal dari proses hidrologi dan sumber daya air. Pola-pola tersebut menunjukkan variasi yang substansial dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, penggunaan lahan, karakteristik tanah, morfologi, aktivitas manusia, dan intervensi. Sistem pemantauan tradisional, yang sering kali didasarkan pada pengukuran atau pengambilan sampel secara langsung, tidak dapat menangkap variabilitas ini secara memadai. Faktanya, variabel hidrologi saling dipengaruhi dan dikendalikan oleh variabilitas spasial faktor fisik (misalnya Rodríguez-Iturbe dkk. Kutipan 2006, Metzger dkk. Kutipan 2017, Meijer dkk. Kutipan 2021).

Oleh karena itu, rezim sumber daya air dapat berbeda secara signifikan di antara dan di dalam DAS karena heterogenitas pengaturan geologi, tutupan lahan, jenis tanah, dan tekanan manusia. Untuk memperhitungkan variabilitas ini, jaringan pemantauan harus dirancang untuk menangkap heterogenitas tersebut. Hal ini membutuhkan distribusi dan densifikasi yang optimal dari stasiun pemantauan, serta penggunaan dan integrasi data penginderaan jauh untuk mengumpulkan informasi yang eksplisit secara spasial. Hal ini juga merupakan tujuan yang jelas yang diperkenalkan oleh Petunjuk Kerangka Kerja Air 2000/60/EC (WFD), meskipun tidak selalu dilaksanakan sepenuhnya, karena keterbatasan yang nyata (misalnya, dana yang tidak mencukupi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil).

Meningkatnya permintaan akan sumber daya air

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan industri memberikan tekanan pada ketersediaan dan kualitas air. Tekanan ini ditekankan oleh dampak perubahan iklim saat ini dan kemungkinan di masa depan terhadap sumber daya air. Menyeimbangkan permintaan yang bersaing untuk sumber daya air sambil memastikan penggunaan dan alokasi yang berkelanjutan membutuhkan jaringan pemantauan yang dapat diperluas dan ditingkatkan untuk menyediakan cakupan yang komprehensif dan data real-time. Namun, pendekatan pemantauan tradisional sering kali kesulitan untuk mengimbangi permintaan data yang terus meningkat.

Selain itu, karena kelangkaan air menjadi semakin mendesak, strategi pengelolaan air yang efisien diperlukan untuk mengoptimalkan alokasi air dan meminimalkan pemborosan. Sistem pemantauan terpadu yang menggabungkan data hidrologi dengan informasi sosial-ekonomi dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Memajukan pemantauan hidrologi

Teknologi yang berkembang pesat seperti penginderaan jarak jauh, UAS, jaringan sensor canggih, dan jaringan data nirkabel menawarkan peluang untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data, serta mengumpulkan data secara lebih efisien dan komprehensif.

Teknologi-teknologi ini juga dapat menyediakan data beresolusi relatif tinggi dalam cakupan spasial yang luas dan menangkap variasi temporal proses hidrologi dengan baik. Integrasi teknologi ini dengan pendekatan berbasis data, seperti AI, dapat memungkinkan pemantauan hidrologi yang lebih akurat dan andal.

Bagian ini akan mengeksplorasi bidang-bidang utama seperti: penginderaan jarak jauh dan teknologi berbasis satelit, jaringan sensor, dan ilmu pengetahuan masyarakat.

Penginderaan jarak jauh

Teknologi berbasis satelit menawarkan keuntungan utama berupa cakupan wilayah yang luas, yang dapat menangkap informasi mengenai berbagai variabel hidrologi seperti curah hujan, evapotranspirasi, kelembaban tanah, dan dinamika air permukaan (Rango Citation1994, Chen dan Wang Citation2018, Pereira dkk. Citation2019, Albertini dkk. Citation2022). Data ini, tergantung pada karakteristik misi satelit, dapat diperoleh dengan interval waktu reguler yang wajar dan dengan biaya yang bervariasi (beberapa data juga tersedia secara gratis, seperti data dari misi Copernicus), sehingga memungkinkan penilaian perubahan temporal dan karakterisasi pola spasial.

Banyak sistem pengamatan yang dirancang untuk penelitian hidrologi. Di dalam 19 misi ilmu pengetahuan bumi milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), sembilan di antaranya berkaitan dengan hidrologi: AQUA, ICESat-2, GPM, GRACE, PMM, SLAP, SMAP, SWOT, dan VIIRS (Kutipan NASA2023). ESA memiliki empat misi yang relevan dengan hidrologi: CryoSat-2, satelit EUMETSAT, Copernicus Sentinel-1 dan Sentinel-2, dan SMOS (Kelembaban Tanah dan Salinitas Laut) (Kutipan ESA2023). 

Disadur dari: tandfonline.com

Pertumbuhan populasi perkotaan yang cepat di Asia dan Pasifik meningkatkan pentingnya sistem dan fasilitas air dan sanitasi yang layak. Dengan populasi yang tumbuh hampir lima kali lipat lebih cepat selama lima dekade terakhir, hingga 3,4 miliar orang dapat tinggal di wilayah Asia yang mengalami kesulitan air pada tahun 2050 (Development Asia, 2023). Wilayah yang sangat dinamis dan berkembang pesat ini membutuhkan pengelolaan sumber daya yang tepat dan komitmen pembangunan infrastruktur untuk mengatasi defisit air dan sanitasi.

Sanitasi sering kali kurang mendapat perhatian meskipun bukti menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Contoh dari negara-negara Asia seperti Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan potensi manfaat ekonomi yang lebih besar dari peningkatan sanitasi: satu dolar yang diinvestasikan untuk sanitasi akan menghasilkan setidaknya lima kali lipat dari peningkatan produktivitas (Kelkar & KE Seetha Ram, 2019).

Dalam lanskap dinamis negara-negara berkembang di Asia, kawasan ASEAN menonjol dengan konteksnya yang unik, di mana warisan budaya dan praktik-praktik tradisional memainkan peran penting dalam pengelolaan air dan sanitasi. Mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kerangka kerja modern dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara di kawasan ini yang telah mengadopsi praktik-praktik ini. Sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam mengelola sumber daya air secara efektif dan menyediakan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi untuk semua.

Menelaah narasi budaya yang beragam seputar air dan sanitasi di negara-negara ASEAN memberikan wawasan yang kaya untuk menyusun kebijakan yang menghormati praktik-praktik tradisional sekaligus mengatasi tantangan air dan sanitasi kontemporer. Kami akan membahas contoh-contoh nyata dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, kami juga akan menunjukkan bagaimana India telah mempengaruhi praktik pengelolaan air di negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia: Sistem Subak di Bali

Di Indonesia, masyarakat Bali mempraktekkan "Subak," sebuah sistem alokasi air lokal yang kolaboratif dan partisipatif untuk irigasi (Kitaoka, 2005). Subak merupakan sistem unik yang tidak ada di tempat lain di dunia. Air dari mata air dan kanal mengalir melalui pura-pura dan ke sawah. Sistem ini melibatkan 1.200 kelompok petani yang terdiri dari 50-400 petani yang bekerja sama untuk mengelola pasokan air dari satu sumber. Para petani ini dapat melakukan pertanian padi bertingkat tanpa menggunakan pestisida atau pupuk. UNESCO mengakui sistem berkelanjutan ini dengan memasukkan Subak ke dalam daftar Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012.

Vietnam: Budaya Air

"Budaya Air" di Vietnam menjelaskan ikatan budaya dan sosial yang mendalam antara masyarakat dan badan air. Pemukiman secara historis telah didirikan di dekat sumber air untuk perdagangan dan perumahan, sehingga menimbulkan rasa keakraban dari generasi ke generasi. Negara ini terutama mengandalkan aliran permukaan sungai dan akuifer, terutama Sungai Merah dan Sungai Mekong, yang secara lokal dikenal sebagai Sungai Hong dan Sungai Cuu Long. Namun, hingga saat ini, penggunaan sumber daya air di negara ini berada di bawah tekanan karena meningkatnya permintaan untuk irigasi dan penggunaan perkotaan dan industri dengan meningkatnya populasi (ODV, 2018).

Thailand: Keharmonisan antara manusia dan sungai

Di Thailand, hubungan antara manusia dan sungai menunjukkan bagaimana air telah menjadi sumber penopang kehidupan, menyediakan makanan pokok seperti beras dan ikan dan memelihara masyarakat selama berabad-abad. Pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekologi sungai oleh masyarakat adat di lahan basah Nhongchaiwan menyoroti bagaimana masyarakat adat mengelola sumber daya alam mereka, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sumber: theaseanmagazine.asean.org

Malaysia: Masyarakat adat

Pendekatan Malaysia terhadap pelestarian air mencerminkan perpaduan antara budaya dan pengelolaan lingkungan. Di Malaysia, air dianggap sebagai teka-teki, yang muncul dalam keadaan ekstrim, seperti banjir dan kekeringan, yang berarti bahwa pengelolaan air harus mempertimbangkan kelebihan air dan kekurangan air (Weng, 2004). Pada saat kekurangan air, misalnya, beberapa wilayah di Malaysia menghadapi masalah banjir yang signifikan. Meskipun kondisi alamiah yang menyebabkan banjir sudah ada, kegiatan pembangunan yang tidak terkendali di daerah aliran sungai dan juga di sekitar koridor sungai menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya banjir (FAO, n.d.).

Disadur dari: theaseanmagazine.asean.org

Pembangunan Infrastruktur dikebut

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menyelesaikan program dan proyek strategis yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan berkelanjutan.

Untuk menggarap proyek infrastruktur pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp422,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, yang merupakan anggaran infrastruktur tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,8% dibandingkan perkiraan realisasi anggaran infrastruktur tahun 2023 yang mencapai Rp399,6 triliun. Anggaran infrastruktur pada tahun 2022 mencapai Rp373,1 triliun. Pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat sebesar 31,2% menjadi Rp403,3 triliun setelah mengalami penurunan sebesar 22% menjadi Rp207,3 triliun pada tahun 2020 dari Rp394,1 triliun pada tahun 2019.

Dalam Nota Keuangan 2024, direncanakan dana infrastruktur sebesar Rp213,7 triliun akan disalurkan kepada kementerian/lembaga. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan daerah, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja nonkementerian/lembaga akan dialokasikan sebesar Rp20,27 triliun untuk pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru (DOB) dan mendukung kerja sama pemerintah-swasta (KPBU). Kemudian, sebesar Rp94,8 triliun akan disisihkan untuk tunjangan kinerja daerah (TKD). Dana ini akan disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) serta dana alokasi umum (DAU) infrastruktur dan sektor pekerjaan umum. Terakhir, sebesar Rp93,9 triliun akan dialokasikan untuk penyediaan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga di bidang infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan sebagian besar proyek infrastruktur menggunakan kontrak multiyears, sehingga anggaran Rp422 triliun tidak hanya akan dialokasikan untuk proyek yang dimulai tahun ini, tetapi juga proyek lanjutan dari tahun sebelumnya.

“Penting bagi pemerintah untuk tidak meninggalkan konstruksi yang sedang berjalan. Jadi harus dipastikan kesinambungannya,” kata Faisal kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023). Faisal mengatakan, pemerintah memiliki prioritas krusial, salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dipercepat pada tahun 2024.

Namun, dia menyatakan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sisi efisiensi dan tata kelola karena anggarannya cukup besar. “Jadi, efisiensi bukan sekadar efektivitas. Anggaran pemerintah terbatas padahal infrastruktur adalah prioritas. Tapi kalau tidak efisien maka tidak cocok,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun depan meski merupakan tahun politik. Infrastruktur masih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Modal terdepresiasi. Penduduknya terus bertambah. Jadi tidak mungkin dihentikan atau dikurangi [pembangunan infrastruktur],” kata Telisa kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023).

Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberikan multiplier effect yang lebih besar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem yang sesuai untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun.

“Pemanfaatan infrastruktur juga penting. Kalau infrastruktur hanya dibangun, multiplier effectnya hanya satu siklus saja,” jelasnya.

Telisa juga mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur tahun depan yang mengalami kenaikan sebesar 5,8% merupakan jumlah yang cukup besar mengingat iklim perekonomian saat ini. Namun pengalokasian anggaran infrastruktur harus dibarengi dengan upaya meminimalisir kebocoran. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan pada menit-menit terakhir di penghujung tahun.

“Anggarannya cukup, tapi [agar optimal], proyek tidak bisa dipercepat di menit-menit terakhir dan korupsi harus dimitigasi,” kata Telisa.

Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus menyerap tenaga kerja, tapi juga memenuhi tingkat komponen lokal (TKDN). “[Pembangunan] infrastruktur memerlukan banyak komponen impor. Beberapa di antaranya mungkin bisa tersubstitusi dengan produk lokal kita dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Pengadaan barang juga harus digenjot agar TKDN meningkat. Sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut Telisa mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai (PKT) sangat baik untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. “Program padat karya tunai harus dilanjutkan. Misalnya pembangunan jalan di desa harus melibatkan warga desa untuk menciptakan lapangan kerja sehingga pemuda di desa memiliki aktivitas dan pendapatan,” jelasnya.

Anggota Badan Anggaran DPR Salim Fakhry mengungkapkan, besaran anggaran infrastruktur mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis semaksimal mungkin.

Politisi Golkar ini sangat mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berhasil menyelesaikan 161 proyek strategis nasional senilai Rp1.134,9 triliun. Nilai investasi tersebut mampu menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1.670 triliun dan menciptakan sekitar 4,5 lapangan kerja.

Presiden Jokowi dalam pidato Rancangan APBN 2024 dan Nota Keuangan Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023), menjelaskan, anggaran infrastruktur ditingkatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain IKN, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2024 akan diprioritaskan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi sekunder. saluran irigasi tersier.

Anggaran tersebut juga akan diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di bidang energi, pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan terhadap proyek-proyek strategis.

“Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui pencampuran skema pendanaan. Dengan mensinergikan pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, peningkatan anggaran infrastruktur merupakan hal yang penting. Pembangunan infrastruktur secara masif diyakini dapat memperkuat penyediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan.

Disadur dari: www.pwc.com

Bagaimana Indonesia Mendorong Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Inovatif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap solid pada tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang kuat di tengah perkiraan perlambatan permintaan global. Terlepas dari pertumbuhan yang kuat dalam jangka pendek, prospek ekonomi Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam jangka menengah dan panjang. Secara khusus, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang besar dan tersebar.

Apa yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan perluasan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kunci dari hal ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didirikan pada tahun 2016 di bawah inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur, dan selama delapan tahun terakhir, diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KPPIP).

PSN terdiri dari 200 proyek dan 12 program senilai sekitar USD351,2 miliar hingga tahun 2022. Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan bendungan, jaringan kereta api, dan fasilitas air bersih, sementara 12 program terdiri dari inisiatif utama, seperti program pengolahan sampah menjadi energi dan program pengembangan wilayah.

Setelah sebuah proyek disetujui dan terdaftar dalam PSN, proyek tersebut dapat memperoleh dukungan khusus dari pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Sebagai contoh, pemerintah mendukung pembebasan lahan dan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disetujui. KPPIP, misalnya, mengadakan rapat koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah peraturan tentang pembebasan lahan. Untuk memastikan dukungan yang efisien, KPPIP secara konstan memperbarui PSN mengenai kemajuan proyek dan program. Jika sebuah proyek dinyatakan "selesai", atau tidak lagi membutuhkan dukungan dari PSN, maka proyek tersebut akan dikeluarkan dari daftar proyek.

 Dari mana sumber pendanaan PSN berasal?

Menurut estimasi KPPIP, sumber pendanaan PSN terdiri dari sektor swasta, BUMN, dan APBN. Dari jumlah tersebut, 67 persen dari total kebutuhan pembiayaan diperkirakan berasal dari sektor swasta. BUMN merupakan sumber pendanaan terpenting kedua, dengan porsi sekitar 20 persen dari total pendanaan, sementara APBN berkontribusi sebesar 13 persen sisanya.

Bagaimana sektor swasta berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur?

Permintaan akan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia masih tinggi, membuat pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta lebih lanjut, terutama dalam hal pendanaan. Ada beberapa skema untuk memobilisasi dana swasta, meskipun masing-masing skema masih relatif kecil, dibandingkan dengan total ukuran proyek infrastruktur di bawah PSN.

Skema pertama terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Sejak 2016, pihak berwenang telah membentuk beberapa lembaga khusus untuk menyediakan opsi pembagian risiko tambahan bagi KPS, yaitu penjaminan, untuk mendorong pembangunan infrastruktur . Sebagai contoh, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menawarkan penjaminan untuk beberapa proyek KPS.

Skema lainnya adalah dengan memanfaatkan beberapa lembaga yang memobilisasi dana swasta dari para investor. PT SMI adalah salah satu contoh yang menciptakan dan mengoperasikan beberapa kendaraan sebagai platform pembiayaan untuk memberikan pinjaman sindikasi dengan bank swasta dan lembaga pembangunan multilateral, dan memobilisasi pembiayaan dari pasar modal.

Otoritas Investasi Indonesia (INA) adalah lembaga lain yang berkontribusi pada pengembangan proyek-proyek yang layak secara finansial dengan menarik investor global yang terutama bergerak di bidang investasi ekuitas.

Sementara itu, reksa dana juga telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sekuritisasi beragun aset yang diterbitkan oleh reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Sejak tahun 2018, lebih dari 50 produk RDPT telah diterbitkan, dengan konsentrasi pada sektor jalan tol, dengan total nilai sekitar USD125 juta

Contoh Lembaga yang Menyediakan Pembiayaan Alternatif

Apakah ada skema inovatif lainnya?

Skema konsesi terbatas (LCS) adalah skema lain untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan dana baru dari sektor swasta. Meskipun skema ini belum diimplementasikan, di bawah LCS, pemerintah akan memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk mengoperasikan dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada selama periode konsesi dengan imbalan pembayaran di muka yang tetap. Pemerintah atau BUMN tetap memiliki proyek-proyek tersebut, sementara mereka dapat menginvestasikan uang muka tersebut pada proyek-proyek infrastruktur baru. Operator sektor swasta dapat menikmati hak operasional yang fleksibel dan meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur.

Karena Indonesia masih memiliki permintaan yang besar untuk infrastruktur, Pemerintah harus melanjutkan upayanya untuk memperbarui strategi nasional dan memberikan dukungan penting untuk proyek-proyek, seperti bantuan untuk pembebasan lahan. Mengingat terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, sangat penting untuk menggalang dana dari sektor swasta melalui berbagai skema. Namun, beberapa skema pembiayaan inovatif yang disebutkan di atas masih dalam skala kecil atau belum diimplementasikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki skema-skema tersebut menjadi penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan dan hambatan eksternal.

Disadur dari: amro-asia.org