Pendahuluan: Kenapa Mengukur Korupsi itu Penting?

Korupsi adalah masalah yang tersembunyi namun merusak, memengaruhi kualitas pemerintahan, keadilan, dan kepercayaan publik. Buku ini menyajikan pendekatan multidisipliner dalam mengukur korupsi, disusun oleh para pakar dari Transparency International (TI) dan Griffith University. Fokusnya bukan hanya pada korupsi sebagai konsep, tetapi pada cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkuantifikasi praktik korupsi dengan validitas ilmiah.

Melalui berbagai pendekatan—survei persepsi, studi kasus, analisis kebijakan, hingga pemetaan institusional—buku ini menunjukkan bahwa pengukuran korupsi bukan sekadar urusan data, tapi juga strategi reformasi dan tata kelola publik yang berkelanjutan.

Jenis Korupsi dan Tantangan Definisinya

Korupsi tidak selalu mudah didefinisikan secara universal. Oleh karena itu, pendekatan dalam buku ini mencakup:

• Grand corruption: menyasar level tertinggi pemerintah (contoh: penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan elite politik).
• Petty corruption: suap kecil di layanan publik seperti polisi, sekolah, atau rumah sakit.
• Active vs. passive corruption: siapa yang memberi dan menerima suap.
• Bribery, embezzlement, favoritisme, nepotisme, extortion, hingga konflik kepentingan.

Contoh studi di Uganda dan Tanzania menunjukkan bagaimana petani atau warga biasa dirugikan oleh agen layanan yang korup. Petani Uganda harus membayar lebih untuk pupuk namun panennya rendah; sementara warga Tanzania yang menyuap polisi tetap tak mendapatkan keadilan.

Pendekatan Pengukuran: Objektif vs. Subjektif

1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Dikembangkan oleh Transparency International, CPI adalah alat paling populer namun juga paling dikritik.

Kritik utama oleh Fredrik Galtung:

• CPI terlalu bergantung pada persepsi, bukan data empiris.
• Tidak cukup tajam untuk diagnosis kebijakan nasional.
• Gagal menangkap perubahan korupsi secara lokal atau sektoral.

2. Survei dan Indikator Alternatif

Petter Langseth menjelaskan bahwa korupsi bisa diukur dengan:

• Survei pengguna layanan publik (misalnya, apakah mereka diminta uang ekstra).
• Indeks kepercayaan publik dan efektivitas institusi.
• Studi kasus langsung seperti di Nigeria.

Contoh temuan survei:

• Di Uganda, kehadiran petugas pertanian korup mengurangi produksi pertanian.
• Di Bangalore, India, "citizen report cards" mengungkap tingkat suap di rumah sakit bersalin, dan 25% warga melaporkan membayar suap ke rumah sakit pemerintah.

Studi Kasus:

1. Rusia (Elena Panifilova)

• Survei persepsi dan pengalaman korupsi terhadap lembaga pemerintah seperti Duma dan lembaga penegak hukum.
• Korupsi tertinggi ada di otoritas daerah dan polisi, diikuti oleh sistem peradilan.

2. Australia (Angela Gorta)

• Studi pada resistansi institusi publik terhadap korupsi.
• Menilai seberapa jauh lembaga publik punya mekanisme internal seperti kode etik, pendaftaran hadiah, dan pengawasan.

3. Hong Kong (Ambrose Lee)

• ICAC (Independent Commission Against Corruption) sebagai model institusi penegak hukum berbasis kepercayaan publik.
• Tingkat dukungan masyarakat terhadap ICAC mencapai 80% lebih, membuktikan efektivitas pemberantasan korupsi berbasis komunitas.

4. Kenya: Politik dan Harambee (Anne Waiguru)

• Program donasi publik “Harambee” ternyata jadi lahan korupsi politik terselubung.
• Dana yang terkumpul disalahgunakan untuk membeli dukungan politik.
• Studi menemukan konsentrasi peserta dan jumlah dana yang tidak transparan.

5. Belanda (Leo Huberts dkk.)

• Penelitian integritas dalam kepolisian dan lembaga pemerintahan.
• Kombinasi data kuantitatif (angka pelanggaran) dan kualitatif (wawancara dan observasi) digunakan untuk pemetaan "iceberg corruption".

Strategi Pengukuran Efektif

Penulis menyarankan pendekatan triangulasi data, yaitu:

• Survei pengguna layanan
• Studi dokumentasi internal (audit, pelaporan, regulasi)
• Pengamatan langsung (field observation)
• Focus group dan wawancara mendalam

Pentingnya pengukuran korupsi bukan hanya untuk mengetahui tingkatnya, tapi juga untuk:

• Menentukan prioritas reformasi,
• Menilai efektivitas kebijakan anti-korupsi,
• Meningkatkan partisipasi publik.

Rekomendasi Strategis

1. Gunakan kombinasi indikator objektif dan subjektif untuk memperoleh gambaran utuh.
2. Libatkan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melalui pelaporan warga dan media independen.
3. Kembangkan mekanisme akuntabilitas internal di lembaga publik—kode etik, pelaporan kekayaan, audit.
4. Fokus pada pemetaan risiko sektor dan lembaga tertentu untuk efisiensi tindakan antisipatif.
5. Pastikan evaluasi berkala atas indeks dan strategi yang digunakan, agar responsif terhadap dinamika lokal dan global.

Kesimpulan

Mengukur korupsi bukan hanya soal angka, tapi soal strategi dan akuntabilitas. Buku ini memberikan landasan kuat tentang bagaimana pengukuran dapat menjadi alat perubahan. Melalui survei, indeks, dan studi kasus dari berbagai negara, disimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sempurna, tetapi kombinasi pendekatan dengan keterlibatan publik adalah kunci efektivitas.

Korupsi hanya bisa diberantas jika kita benar-benar tahu di mana ia terjadi, dalam bentuk apa, dan siapa yang terdampak. Oleh karena itu, pengukuran korupsi yang cermat dan transparan adalah pondasi utama dari reformasi tata kelola yang berhasil.

Sumber : Sampford, C. J. G., Shacklock, A., Connors, C., & Galtung, F. (2006). Measuring corruption. Ashgate Publishing.

Pendahuluan: Memilih Metode Proyek yang Tidak Asal Pilih

Pemilihan Project Delivery Method (PDM) bukanlah keputusan administratif semata. Ia menentukan bagaimana organisasi, kontrak, dan aliran kerja dalam proyek konstruksi dikendalikan. Sayangnya, pendekatan konvensional untuk memilih PDM masih banyak mengandalkan opini subjektif atau studi kasus terdahulu, tanpa mengindahkan kompleksitas internal proyek secara langsung.

Artikel ini menawarkan solusi berbasis teknik sistem: Design Structure Matrix (DSM) — metode visual untuk menganalisis dan mengelola ketergantungan antar aktivitas proyek. Dengan DSM, hubungan antar kegiatan bisa diidentifikasi, dioptimalisasi, dan dihubungkan langsung ke keputusan pemilihan metode delivery proyek yang paling tepat.

DSM: Membaca Proyek Seperti Jaringan Kerja Otomatis

DSM adalah representasi matriks dari aliran informasi dan ketergantungan antara elemen proyek. Dalam konteks konstruksi, DSM bisa mengungkap:

• Urutan aktivitas yang optimal,
• Kegiatan yang dapat berjalan paralel,
• Area kerja yang memerlukan integrasi tinggi.

Empat jenis DSM (komponen, tim, aktivitas, dan parameter) memberikan fleksibilitas dalam pemodelan. Penelitian ini secara khusus menggunakan activity-based DSM, yang paling relevan untuk mengatur urutan pekerjaan dan menghindari iterasi tak perlu.

Empat Langkah Utama dalam Framework DSM untuk Pemilihan PDM

1. Identifikasi Kebutuhan Proyek
   • Melibatkan tujuan pemilik, karakteristik proyek, dan batasan lingkungan.
   • Contoh: proyek rumah sakit pasca-gempa di Tiongkok mensyaratkan waktu penyelesaian cepat dan kendala cuaca ekstrem.
2. Membangun DSM
   • Aktivitas proyek didekomposisi menjadi unit-unit seperti desain awal, pengadaan, dan konstruksi.
   • Ketergantungan antar aktivitas diinput ke dalam DSM.
3. Optimasi Proyek
   • Proses DSM seperti partitioning, tearing, dan banding digunakan untuk menyusun ulang urutan aktivitas dan mengelompokkan kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh pelaksana yang sama.
4. Desain dan Pemilihan Metode Delivery
   • Berdasarkan DSM yang telah diproses, tim dapat menetapkan apakah proyek cocok untuk DBB, DB, EPC, IPD, atau lainnya.

Studi Kasus: Rekonstruksi Rumah Sakit Pasca-Bencana

Data Proyek:

• Lokasi: Tiongkok, pasca-gempa.
• Skala: 13.918 m².
• Dana: ¥73,55 juta (US$11,37 juta).
• Durasi: April 2018 – Agustus 2019 (500 hari efektif).
• Keterbatasan: Cuaca ekstrem (hanya 70% waktu konstruksi efektif), desain belum lengkap saat tender.

Kebutuhan Pemilik:

• Waktu selesai prioritas utama.
• Tidak ada kecelakaan kerja.
• Ketahanan terhadap bencana.
• Peningkatan pelayanan kesehatan lokal.

Proses DSM:

• Aktivitas proyek dikelompokkan ke dalam blok-blok interaktif berdasarkan intensitas keterkaitan.
• Ditemukan dua blok utama:
  1. Blok desain awal: aktivitas yang melibatkan identifikasi kebutuhan hingga evaluasi desain awal.
  2. Blok integratif desain-detail hingga inspeksi akhir, mencakup perencanaan konstruksi, pengadaan, pelaksanaan, dan kontrol kualitas.

Implikasi DSM:

• Kedekatan aktivitas dalam satu blok menunjukkan perlunya integrasi, yaitu satu kontraktor atau tim menangani seluruh rangkaian.
• DSM mengindikasikan bahwa metode EPC (Engineering-Procurement-Construction) atau Design-Build (DB) lebih cocok dibanding DBB konvensional, karena mampu mengurangi umpan balik dan duplikasi pekerjaan.

Hasil dan Validasi

Metode DSM menunjukkan bahwa penyatuan tugas desain hingga konstruksi ke dalam satu kontraktor akan:

• Mempercepat alur kerja,
• Mengurangi biaya koordinasi,
• Memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kendala dan perubahan.

Kenyataannya, proyek ini benar-benar diimplementasikan dengan metode EPC, di mana desain dan konstruksi dilakukan oleh konsorsium yang sama. Tim dari kedua perusahaan bekerja langsung di lokasi dan berhasil menyelesaikan proyek lebih cepat dari jadwal.

Manfaat DSM dalam Desain Metode Proyek

• Transparansi dalam pengambilan keputusan PDM: Visualisasi hubungan aktivitas memberikan pemilik alat bantu objektif.
• Adaptif terhadap dinamika proyek: DSM dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan mendadak, seperti perubahan desain atau cuaca ekstrem.
• Mengurangi ketergantungan pada opini pakar: Proses berbasis data menggantikan subjektivitas.

Kritik & Arah Riset Selanjutnya

Kelebihan:

• Framework DSM ini bisa digunakan bahkan ketika pemilik proyek minim pengalaman.
• Dapat memperlihatkan ketidaksesuaian antara struktur kerja dan metode delivery yang sedang dipertimbangkan.

Keterbatasan:

• Hubungan antar aktivitas hanya dinilai secara biner (ada/tidak ada), belum mempertimbangkan kekuatan atau intensitas hubungan.
• Belum mengintegrasikan DSM tim (organization-based) untuk mengalokasikan peran dan tanggung jawab lebih presisi.

Rekomendasi Lanjutan:

• Tambahkan pengukuran intensitas hubungan aktivitas (misalnya: probabilitas iterasi, besarnya risiko).
• Kombinasikan dengan parameter-based DSM untuk memahami proses yang bergantung pada kondisi atau informasi awal.
• Gunakan pendekatan ini untuk proyek berskala besar dan kompleks seperti pembangunan infrastruktur strategis atau fasilitas industri.

Kesimpulan: Memetakan Proyek untuk Memilih Jalan Terbaik

Framework DSM ini adalah alat penting bagi pemilik proyek konstruksi dalam mengambil keputusan strategis terkait metode delivery. Dengan menelusuri hubungan aktivitas internal proyek, kita bisa merancang struktur kerja yang lebih ramping, responsif, dan efisien. Tidak hanya relevan untuk proyek darurat pasca-bencana, pendekatan ini juga sangat aplikatif untuk sektor konstruksi publik, proyek rumah sakit, fasilitas industri, hingga infrastruktur transportasi.

Dalam era ketidakpastian dan keterbatasan waktu, strategi berbasis data seperti DSM akan menjadi keunggulan kompetitif utama dalam manajemen proyek konstruksi.

Sumber : Zhong, Q., Tang, H., & Chen, C. (2022). A framework for selecting construction project delivery method using design structure matrix. Buildings, 12(4), 443. 

Pendahuluan: Lelang sebagai Mekanisme Ekonomi Modern

Lelang bukan sekadar aktivitas pasar klasik, tapi telah menjadi jantung dari proses distribusi barang dan jasa di dunia modern. Artikel ini adalah sebuah chapter dari Handbook of Industrial Organization Vol. V, yang mengulas kemajuan dalam analisis empiris terhadap data lelang selama lebih dari 30 tahun. Kajian ini sangat relevan untuk sektor-sektor penting seperti konstruksi, kehutanan, energi, hingga periklanan digital, memberikan wawasan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri.

Dengan pendekatan berbasis data dan teori ekonomi mikro, penulis menyajikan panduan komprehensif tentang bagaimana kebijakan, struktur pasar, dan desain lelang berpengaruh terhadap efisiensi dan pendapatan.

Lelang Kayu: Laboratorium Empiris yang Ideal

Studi Kasus: Lelang Kayu di AS dan Kanada

• Industri kayu AS mempekerjakan lebih dari 500.000 orang dan menghasilkan 30 miliar board feet setiap tahun.
• Sekitar 42% hutan di AS berada di lahan publik, sehingga pengelolaan dan pelelangan sumber daya ini menjadi tanggung jawab institusi publik seperti US Forest Service (USFS).
• Jenis lelang yang digunakan: first-price sealed-bid dan open ascending auction, dengan reserve price yang ditetapkan sebelumnya.

Temuan Penting:

• Paarsch (1997): optimal reserve price 3,4 hingga 4,2 kali lebih tinggi dari harga aktual; menunjukkan potensi peningkatan pendapatan besar.
• Haile & Tamer (2003): melalui metode nonparametrik, kenaikan potensi pendapatan hingga 34%, namun juga meningkatkan risiko gagal jual lebih dari 90% bila reserve terlalu tinggi.
• Coey et al. (2017): optimal reserve price bisa diturunkan hingga 10–15% lebih rendah dengan mempertimbangkan asimetri di antara penawar (loggers vs. mills).
• Li & Perrigne (2003): penggunaan reserve price rahasia dapat menggandakan laba bersih penjual.

Isu Partisipasi & Entry Cost:

• Athey, Levin, & Seira (2011): partisipasi meningkat 10% di lelang tertutup, dengan entry cost sebesar 6–11% dari median profit.
• Roberts & Sweeting (2016): bailout pemerintah AS tahun 1984 terhadap perusahaan pengolah kayu menyebabkan kenaikan harga lelang hingga 11,1%.

Lelang Proyek Konstruksi dan Jasa: Kompleksitas dalam Skala Besar

Sumber Nilai & Asimetri:

• Flambard & Perrigne (2006): biaya transportasi menambah asimetri, menyebabkan inefisiensi 24% dalam penetapan kontrak.
• Campo (2012): perusahaan dengan kondisi keuangan lebih baik menunjukkan risiko yang lebih rendah dan markup lebih tinggi.

Nilai Pribadi vs. Nilai Bersama:

• Hong & Shum (2002): efek “winner’s curse” nyata dalam proyek jembatan dan konstruksi besar, sedangkan proyek seperti paving jalan cenderung berbasis nilai pribadi.

Scaling, Skoring, dan Penawaran Gabungan:

• Kombinasi lelang terpisah dan sistem skor atau combinatorial bidding memungkinkan evaluasi tidak hanya dari harga terendah, tapi dari nilai efisiensi keseluruhan proyek.

Lelang Online dan Iklan Digital: Transformasi Era Internet

Online Auctions (misalnya eBay):

• Fenomena seperti sniping dan proxy bidding telah dianalisis secara struktural untuk memahami strategi waktu dalam penawaran.
• Dinamika kepercayaan juga menjadi topik penting dalam format lelang daring.

Internet Advertising Auctions:

• Format lelang pencarian bersponsor seperti Google Ads dievaluasi untuk menentukan harga cadangan optimal, efisiensi klik, dan strategi pengiklan.

Energi, Keuangan, dan Spektrum: Lelang yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Lelang Listrik:

• Tantangan utama: biaya pembangkitan, kontrak berjangka, dan kendala transmisi.
• Kajian menunjukkan bahwa desain lelang yang tepat dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien di pasar wholesale listrik.

Lelang Surat Berharga:

• Treasury auctions dan lelang obligasi pemerintah dihadapkan pada pertanyaan format: harga seragam vs. diskriminatif.
• Penelitian empiris memberikan data kuantitatif untuk mendukung reformasi bank sentral dan pengelolaan utang negara.

Lelang Spektrum:

• Penjualan lisensi spektrum komunikasi (telekomunikasi) menggunakan format yang diciptakan oleh pemenang Nobel Paul Milgrom & Robert Wilson (2020).
• Incentive auctions juga dianalisis untuk mengalihkan spektrum dari penyiar ke operator mobile secara efisien.

Lelang Barang Bekas: Mobil & Koleksi

Used Car Auctions dan Koleksi Langka:

• Memberi konteks penting untuk mengevaluasi strategi penawaran tak simetris, kolusi, dan nilai emosi dalam keputusan ekonomi.

Kontribusi Utama & Relevansi Kebijakan

Artikel ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga membuktikan bagaimana analisis lelang dapat mendukung keputusan publik dan swasta yang lebih efisien. Beberapa kontribusi utama:

• Menunjukkan pentingnya empiris data-driven analysis dalam merancang sistem lelang yang menguntungkan.
• Memberikan kerangka evaluasi untuk pembuat kebijakan, terutama di sektor publik, agar dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
• Mendorong penggunaan data lelang yang terbuka, berkualitas tinggi, dan mudah diakses, khususnya dari instansi pemerintah.

Kesimpulan

"Empirical Perspectives on Auctions" merupakan panduan lengkap yang menjembatani teori lelang dan praktik dunia nyata, dengan implikasi langsung terhadap efisiensi pasar, pendapatan publik, dan strategi bisnis. Lewat tinjauan lintas sektor dan pendekatan berbasis data, artikel ini menjadi rujukan utama bagi akademisi, praktisi ekonomi industri, dan pengambil kebijakan.

Sumber : Hortaçsu, A., & Perrigne, I. (2021). Empirical perspectives on auctions. Becker Friedman Institute for Research in Economics.

Pendahuluan

Korupsi birokrasi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Sektor kementerian, sebagai jantung dari pelayanan publik dan pengelolaan anggaran negara, menjadi salah satu wilayah rawan. Dalam rentang 2016 hingga 2018, puluhan kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian terungkap ke publik. Paper karya Arismaya dan Utami (2019) mengulas secara komprehensif bentuk, penyebab, dan pencegahan korupsi di lingkungan kementerian Indonesia, dengan fokus khusus pada penerapan whistleblowing system (WBS) sebagai alat pencegahan fraud.

Korupsi di Kementerian: Potret Tiga Tahun

Dalam kurun waktu tiga tahun, ditemukan kasus-kasus besar yang menjadi sorotan:

• 2016: Direksi PT Sharleen Raya menyuap anggota DPR untuk proyek aspirasi di Kementerian PUPR (CNN Indonesia, 2016).
• 2017: Korupsi proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang melibatkan pejabat PUPR dan swasta (CNN Indonesia, 2018).
• 2018: Kasus suap Dirjen Perhubungan terkait proyek pengerukan pelabuhan di Kalimantan dan Jawa (SINDOnews, 2018).

Kasus-kasus ini menggambarkan pola korupsi yang berulang: penyalahgunaan wewenang dalam proyek, suap dalam tender, dan manipulasi proses birokrasi.

Penyebab Korupsi: Dari Sistemik ke Kultural

Menurut teori institusional, korupsi muncul karena:

• Lemahnya transparansi dan akuntabilitas
• Budaya permisif terhadap penyimpangan
• Ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan proyek
• Minimnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran

Studi dari Transparency International juga mencatat bahwa sejak era Orde Baru, budaya korupsi telah tertanam kuat di lembaga pemerintahan Indonesia.

Whistleblowing System: Alat Pencegahan atau Formalitas?

Whistleblowing system (WBS) diadopsi sebagai mekanisme internal yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim, baik oleh pegawai maupun publik. Sistem ini diharapkan mampu:

• Mendeteksi dini potensi korupsi
• Meningkatkan akuntabilitas institusi
• Membangun budaya transparansi dan keberanian melapor

Namun, implementasi WBS di kementerian Indonesia masih sangat rendah dan belum optimal.

Hasil Penelitian: Fakta WBS di 21 Kementerian

Peneliti menilai 36 indikator WBS berdasarkan standar KNKG 2008, dan hasilnya:

• Rata-rata kepatuhan hanya 19,84%
• Hanya 6 dari 36 indikator yang diadopsi secara luas, seperti peluncuran sistem, kebijakan perlindungan pelapor, dan prosedur pelaporan
• Tidak ada kementerian yang mengadopsi indikator tentang sanksi terhadap pelaporan palsu atau mekanisme banding hukum

Top 5 kementerian terbaik dalam implementasi WBS:

1. Kementerian Agama – 36,11%
2. Kemdikbud – 33,33%
3. Kemenpan RB – 33,33%
4. KemenPPPA – 33,33%
5. Kementerian PUPR – 30,56%

Sementara Kementerian Kesehatan hanya mencetak skor 5,56%, dan Kementerian Perindustrian serta Kemensos di bawah 10%.

Tantangan Utama dalam Implementasi

1. Tidak adanya regulasi resmi tentang WBS yang mengikat semua kementerian
2. Banyak situs WBS tidak memiliki menu pengaduan yang jelas
3. Pendaftaran berbelit, termasuk kewajiban menyebut nama dan identitas
4. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan internal kepada pegawai
5. Tidak adanya tim WBS khusus yang independen

Studi Literatur: Whistleblowing dalam Perspektif Global

• Australia, Kanada, dan AS telah mengadopsi UU pelindung pelapor yang kuat
• Studi oleh Gao & Brink (2017) menunjukkan efektivitas WBS meningkat jika pelapor merasa aman secara hukum dan psikologis
• Kartini (2018) menekankan bahwa penguatan kanal WBS harus disertai pendidikan etika dan pelatihan sistemik
• Alleyne et al. (2017) menggarisbawahi pentingnya komitmen manajemen dan sistem tindak lanjut yang cepat

Rekomendasi Strategis

Peneliti menawarkan sejumlah langkah solutif:

1. Menerbitkan regulasi nasional WBS berbasis KNKG 2008 untuk seluruh kementerian
2. Membentuk unit pelaksana WBS yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada inspektorat utama
3. Meningkatkan aksesibilitas sistem WBS, termasuk fitur anonim dan alur pelaporan yang jelas
4. Mengintegrasikan WBS ke dalam kinerja aparatur sipil negara
5. Mengadakan pelatihan tahunan dan sosialisasi digital kepada seluruh pegawai kementerian
6. Menyiapkan mekanisme evaluasi dan audit sistem pelaporan internal

Kesimpulan

Korupsi di kementerian bukan hanya tentang suap dan penyalahgunaan proyek, tetapi juga tentang gagalnya sistem internal dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran. Whistleblowing system adalah solusi awal yang paling realistis dan preventif, namun belum dijalankan secara optimal di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi WBS masih bersifat simbolik, belum menjadi bagian integral dari budaya antikorupsi kementerian. Maka dari itu, perlu ada reformasi sistemik dan komitmen politik untuk menjadikan WBS sebagai ujung tombak pencegahan korupsi birokrasi.

Sumber : Arismaya, A. D., & Utami, I. (2019). Facts, causes and corruption prevention: Evidence in Indonesian ministries. Journal of Contemporary Accounting, 1(2), 95–106.

Pengantar: Korupsi Tak Selalu Terlihat, Tapi Dampaknya Bisa Mematikan

Bencana besar sering kali dipandang sebagai akibat dari kehendak alam. Namun, studi ini membongkar sisi lain yang lebih gelap: bagaimana korupsi yang tersembunyi memperparah dampak bencana alam. Menggunakan data 1.050 bangunan yang terdampak Gempa Sichuan 2008, peneliti Yiming Cao menunjukkan bahwa bangunan yang dibangun ketika pejabat daerah memiliki hubungan kampung halaman (hometown connection) dengan atasan mereka 75% lebih mungkin roboh.

Studi Kasus: Gempa Sichuan 2008

Gempa berkekuatan 7,9 SR ini terjadi pada 12 Mei 2008, menewaskan 87.587 jiwa dan menyebabkan kerugian langsung senilai 845 miliar yuan—sekitar 80% dari PDB Sichuan tahun sebelumnya. Bangunan sekolah dan fasilitas publik menjadi yang paling banyak runtuh, sering kali tanpa ada kerusakan pada bangunan di sebelahnya. Ketimpangan ini menimbulkan kecurigaan terhadap praktik konstruksi yang tidak sesuai standar.

Metodologi: Melacak Korupsi Melalui Koneksi Sosial

Koneksi Kampung Halaman sebagai Indikator Korupsi

Di Cina, pejabat daerah yang memiliki asal kota yang sama dengan atasannya seringkali membentuk relasi patron-klien yang dikenal rawan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini memanfaatkan variabel “hometown connection” sebagai proksi untuk menilai kemungkinan adanya korupsi saat pembangunan.

Dataset dan Teknik Analisis

• 1.050 bangunan publik di zona gempa.
• Periode konstruksi: 1978–2007.
• Ukuran kerusakan: Skala 1–5, dari "utuh" hingga "runtuh total".
• Strategi identifikasi: Generalized difference-in-differences dengan kontrol lokasi, tipe bangunan, tahun pembangunan, karakteristik pejabat, dan intensitas gempa.

Temuan Utama: Koneksi Sosial, Runtuhnya Bangunan, dan Bukti Korupsi

1. Bangunan Dibangun oleh Pejabat “Terkoneksi” Lebih Rawan Runtuh

• 12 poin persentase lebih tinggi kemungkinan mengalami keruntuhan (75% lebih besar dibanding bangunan biasa).
• Efeknya setara dengan memindahkan bangunan sejauh 30 km lebih dekat ke pusat gempa.

2. Bukti Pelanggaran Standar Bangunan

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa banyak bangunan yang roboh seharusnya mampu bertahan berdasarkan standar tahan gempa saat itu. Hal ini mengindikasikan:

• Pelanggaran kode bangunan.
• Penggunaan material berkualitas rendah.
• Minimnya pengawasan konstruksi.

3. Dampak Lebih Besar pada Proyek Tanpa Partisipasi Swasta

Bangunan yang didanai penuh oleh pemerintah, tanpa campur tangan swasta, menunjukkan tingkat kerusakan lebih tinggi di bawah pejabat yang terkoneksi. Ini menunjukkan bahwa ketiadaan pihak independen memperbesar peluang korupsi.

4. Pejabat yang Terkoneksi Lebih Sering Diproses Hukum Pasca-Bencana

Setelah gempa, tingkat penuntutan atas kasus korupsi lebih tinggi pada pejabat yang memiliki koneksi dan sebelumnya mengawasi bangunan yang roboh. Ini memperkuat dugaan bahwa kerusakan bukan sekadar akibat alam, tapi juga hasil dari perilaku koruptif.

Penjelasan Mekanisme: Seleksi Politik Negatif vs Moral Hazard

Seleksi Negatif: Sumber Masalahnya?

Studi ini menemukan bahwa efek destruktif koneksi muncul karena pejabat yang diangkat berdasarkan kedekatan kampung halaman cenderung:

• Kurang kompeten.
• Lebih korup.
• Terlindungi secara politik.

Analisis menunjukkan bahwa pergantian pejabat senior (yang menunjuk bawahannya) lebih berpengaruh terhadap kerusakan dibanding rotasi pejabat junior. Ini menyiratkan bahwa masalahnya bukan sekadar moral hazard (penyalahgunaan insentif), melainkan seleksi pejabat yang buruk sejak awal.

Implikasi Global: Bukan Hanya Masalah China

Korelasi antara infrastruktur rapuh dan hubungan sosial informal bukan hanya terjadi di China. Kasus serupa juga terjadi di:

• Iran (2003 Bam Earthquake),
• Turki (2023 Earthquake),
• AS (Surfside Condominium Collapse 2021),
• Inggris (Grenfell Tower Fire 2017).

Semua menyiratkan bahwa korupsi dalam konstruksi adalah masalah global dengan konsekuensi kemanusiaan yang sangat nyata.

Kontribusi Penelitian Ini dalam Literatur

Berbeda dengan banyak studi sebelumnya yang fokus pada kerugian efisiensi dan alokasi, artikel ini menunjukkan bahwa:

• Korupsi bisa memicu kematian massal.
• Dampak terburuk korupsi tidak langsung terlihat, melainkan hanya muncul ketika terjadi krisis besar.
• Penelitian ini memperkenalkan pendekatan “audit bencana” sebagai cara untuk mendeteksi perilaku koruptif tersembunyi melalui konsekuensi ekstrem yang muncul saat bencana.

Kesimpulan: Korupsi yang Terlihat Setelah Runtuhnya Dinding

Penelitian ini adalah pengingat bahwa korupsi bukan hanya soal uang negara yang bocor, tapi juga soal nyawa yang melayang. Ketika pejabat publik lebih memikirkan koneksi politik daripada kualitas pembangunan, masyarakatlah yang menanggung risiko dalam diam.

Reformasi sistem seleksi pejabat dan pengawasan independen terhadap proyek konstruksi publik adalah keharusan jika ingin mencegah tragedi serupa di masa depan—di mana pun tempatnya.

Sumber : Cao, Y. (2024). Audit of God: Hometown Connections and Building Damage in the Sichuan Earthquake. University of Hong Kong.

Pendahuluan: Kenapa Tahap Tender Adalah Titik Rawan Korupsi?

Tender dan lelang adalah titik paling rawan dalam proyek konstruksi. Di berbagai negara, dari Jerman hingga Jepang, korupsi dalam tender menyebabkan kerugian miliaran euro, manipulasi pasar, hingga kecelakaan proyek akibat pemilihan kontraktor tak kompeten.

Di China sendiri, lebih dari 70% kasus korupsi dalam konstruksi terjadi pada tahap tender. Laporan ini menganalisis 1737 kasus nyata dari basis data hukum nasional, menggunakan pendekatan user profiling dan clustering berbasis Self-Organizing Map (SOM). Tujuannya: memetakan karakteristik, preferensi, dan strategi pelaku korupsi secara presisi untuk mendorong pencegahan, bukan sekadar penindakan.

Metodologi: Big Data Bertemu Teknologi Profil Pengguna

1. Sumber Data

Data diambil dari China Judgements Online, mencakup proyek perumahan, jalan, jembatan, energi, dan lainnya. 1737 dokumen pengadilan dianalisis menggunakan Python dan mining teks untuk mengidentifikasi:

• Wilayah kejadian,
• Usia dan jabatan pelaku,
• Tahap tender yang disusupi,
• Jenis korupsi yang dilakukan.

2. Label Profil Pelaku

Empat dimensi profil dikembangkan:

• Wilayah geografis: dibagi jadi 5 kategori tingkat korupsi,
• Karakteristik pelaku: usia, jabatan, pangkat, jumlah uang terlibat,
• Tahapan tender yang disukai untuk korupsi: persiapan, evaluasi, lelang, negosiasi kontrak,
• Jenis tindakan korupsi: suap, penyalahgunaan wewenang, kolusi, penggelapan, dan lainnya.

3. Algoritma SOM

Self-Organizing Map digunakan untuk mengelompokkan pelaku korupsi berdasarkan data label. Hasilnya: 4 klaster utama pelaku korupsi ditemukan dengan pola dan karakteristik unik masing-masing.

Temuan Utama: 4 Tipe Pelaku Korupsi Tender

1. Low-Age Corruptors

• Usia rata-rata: 47 tahun
• Korupsi < 1 juta yuan, bertindak sebagai perantara
• Lokasi luas, dominan di semua daerah
• Terlibat terutama di tahap lelang, dengan pola “tolong-menolong” atau “koordinasi”
• Sering bertindak impulsif dengan dasar hubungan sosial informal

2. Grassroots Mild Corruptors

• Usia dominan: 49–53 tahun
• Porsi terbesar (41%) dari seluruh kasus
• Jabatan di tingkat bawah, tetapi punya akses langsung ke proses tender
• Cenderung inisiatif melakukan suap
• Terlibat di semua tahapan dengan dominasi pada proses lelang dan evaluasi
• Karakteristik: opportunistic, mudah tergoda insentif

3. Middle-Level Collapsing Corruptors

• Usia rata-rata: 51–56 tahun
• Jabatan menengah di lembaga pemerintah dan partai
• Jumlah uang korupsi tinggi: rata-rata 2,6 juta yuan
• Cenderung menggunakan kekuasaan untuk manipulasi proses, sangat tersembunyi
• Pola: penggunaan “greeting” (penyampaian isyarat informal) untuk melancarkan kolusi

4. Top Leader Corruptors

• Jumlah kecil (10%) namun sangat berbahaya
• Jabatan tinggi di instansi pemerintah
• Rata-rata jumlah korupsi 2,9 juta yuan
• Metode sangat canggih dan tidak melibatkan komunikasi langsung
• Mengandalkan tekanan struktural dan penugasan bawah tangan
• Tahap lelang jadi fokus utama korupsi mereka

Studi Kasus dan Angka Penting

• 43% pertumbuhan kasus kolusi tender selama periode Lima Tahun ke-13
• Kerugian tahunan melebihi 800 miliar yuan
• Top leader corruptors menyumbang kasus tertinggi di wilayah korupsi berat seperti Jiangsu dan Hubei
• Low-age corruptors menyebar paling luas, termasuk wilayah dengan tingkat korupsi rendah
• Bribery dan abuse of power mendominasi pola perilaku
• Setiap kelompok punya “kata kunci perilaku” berbeda, misalnya:
  • Low-age: "help", "introduce"
  • Grassroots: "agree", "gratitude"
  • Top leaders: "arrange", "return", "collude with"

Kritik dan Catatan Penting

Kekuatan penelitian ini adalah penerapan pendekatan kuantitatif dengan basis data empiris luas dan teknik machine learning untuk klasifikasi. Ini membuka jalan bagi:

• Pencegahan berbasis prediksi,
• Alokasi sumber daya pengawasan yang lebih tepat,
• Pemetaan risiko korupsi di seluruh China.

Namun, ada keterbatasan yang diakui:

• Data hanya berasal dari kasus yang telah masuk pengadilan, tidak mencerminkan seluruh iceberg korupsi.
• Beberapa pelaku memiliki atribut yang tumpang tindih (misalnya jabatan dan usia tidak selalu konsisten dalam pola).
• Tidak mencakup korupsi non-tender seperti dalam tahap konstruksi atau pasca-pembangunan.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Industri

1. Bangun sistem profil pengguna koruptor berbasis data real-time untuk deteksi awal.
2. Terapkan sistem skor risiko pada proyek konstruksi dan tender yang memungkinkan perhatian lebih awal terhadap pelaku rawan.
3. Gunakan big data dan AI secara aktif dalam manajemen proyek, terutama untuk deteksi pola komunikasi dan transaksi mencurigakan.
4. Fokus pada edukasi integritas di daerah dengan korupsi tinggi serta di kalangan pejabat muda dan pimpinan proyek.
5. Kembangkan basis data nasional terbuka yang memungkinkan pengawasan publik berbasis data.

Kesimpulan

Korupsi dalam proses tender konstruksi adalah masalah sistemik yang dapat dipetakan dan dicegah dengan pendekatan big data dan machine learning. Penelitian ini memberikan kerangka kerja empiris dan metodologis untuk memetakan profil pelaku, memahami motivasi dan tahapan korupsi, serta merancang strategi pencegahan yang spesifik berdasarkan klaster risiko.

Dalam era digital, pengawasan berbasis data bukan lagi opsi, tetapi keharusan. Strategi pemetaan profil pengguna seperti ini adalah langkah awal menuju transparansi dan keadilan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber : Zhang, B., & Li, Y. (2022). A user profile of tendering and bidding corruption in the construction industry based on SOM clustering: A case study of China. Buildings, 12(12), 2103.