Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian tesis Aberham Tayachew (2013) mengungkap kondisi nyata pengelolaan sampah padat di kota Debre Markos, Ethiopia—yang mencerminkan tantangan umum kota-kota berkembang, termasuk di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan menghadapi permasalahan serius seperti:

• kurangnya fasilitas pengumpulan,

• metode pembuangan yang tidak aman,

• minimnya partisipasi masyarakat,

• lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah,

• rendahnya kapasitas teknis dan finansial daerah.

Temuan ini sangat penting bagi kebijakan karena menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi isu kesehatan publik, lingkungan, dan tata kelola kota. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan risiko besar seperti penyebaran penyakit, pencemaran tanah dan air, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks kebijakan perkotaan, penelitian ini menegaskan perlunya transformasi sistemik: mulai dari perencanaan kota, edukasi masyarakat, hingga perbaikan infrastruktur dan pendanaan jangka panjang.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Pengelolaan Sampah yang Tidak Optimal Penelitian mencatat beberapa dampak nyata:

• Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah di lahan terbuka (open dumping).

• Penyebaran penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan penyakit pernapasan.

• Sistem drainase tersumbat, menyebabkan banjir musiman.

• Kualitas hidup warga menurun, terutama di wilayah padat penduduk.

• Meningkatnya biaya kesehatan masyarakat sebagai konsekuensi dari sanitasi buruk.

Studi ini memperlihatkan urgensi intervensi kebijakan secara sistemik.

Hambatan Implementasi Menurut tesis tersebut, hambatan terbesar meliputi:

• Kurangnya fasilitas pengangkutan dan pengumpulan sampah (Kendaraan tidak memadai, jadwal tidak jelas, dan rute tidak efisien).

• Minimnya pendanaan untuk pengelolaan sampah (Pemerintah lokal banyak bergantung pada anggaran kecil yang tidak stabil).

• Keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas teknis.

• Sistem hukum dan regulasi tidak ditegakkan.

• Kurangnya kesadaran masyarakat (Warga sering membakar atau membuang sampah sembarangan).

Peluang Implementasi Meskipun banyak hambatan, penelitian menunjukkan peluang signifikan:

• Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi dan sistem insentif.

• Pemilahan sampah di sumber untuk mendukung daur ulang dan pengurangan volume sampah.

• Kemitraan pemerintah–swasta (PPP) untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA).

• Program ekonomi sirkular seperti komposting dan daur ulang plastik.

• Pendekatan berbasis teknologi untuk tracking sampah dan rute pengangkutan.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Membangun Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah yang Modern Perlu investasi pada kendaraan, rute cerdas, dan penjadwalan berbasis data.

2. Mewajibkan Pemilahan Sampah di Sumber (Rumah Tangga, Pasar, Perkantoran) Kebijakan ini mendukung daur ulang dan mengurangi beban TPA. Business with Social Impact.

3. Meningkatkan Anggaran dan Pembiayaan Berkelanjutan Skema tarif layanan kebersihan progresif atau retribusi berbasis volume dapat dipertimbangkan.

4. Penegakan Hukum Lingkungan Sanksi tegas diperlukan untuk memperbaiki perilaku masyarakat dan bisnis.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Publik Melibatkan komunitas lokal, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam program kebersihan. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sampah dapat gagal apabila:

• Pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur fisik tanpa edukasi perilaku.

• Tidak ada pendanaan jangka panjang, sehingga inisiatif berhenti di tengah jalan.

• Regulasi hanya formalitas tanpa pengawasan lapangan.

• Pemangku kepentingan (masyarakat, industri, pemerintah) tidak disinergikan.

• Infrastruktur TPA tidak dikelola sesuai standar kesehatan & lingkungan.

Jika kegagalan ini terjadi, kota akan terus mengalami siklus pencemaran dan masalah kesehatan tanpa penyelesaian sistematis.

Penutup

Penelitian Aberham Tayachew (2013) memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan pengelolaan sampah padat di kota berkembang. Temuan ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana urbanisasi cepat menciptakan tekanan besar terhadap sistem sanitasi dan pengelolaan sampah.

Dengan kebijakan yang berfokus pada tata kelola, edukasi masyarakat, infrastruktur modern, dan pembiayaan berkelanjutan, kota-kota dapat mengubah pengelolaan sampah dari masalah kronis menjadi sistem yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Sumber

Tayachew, A. (2013).

Assessment of Solid Waste Management Practices and Challenges in Debre Markos Town, Ethiopia. 

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Studi dalam dokumen penelitian tentang insinerasi limbah medis menyoroti masalah krusial dalam pengelolaan limbah medis berbahaya melalui teknologi pembakaran (incinerator). Di banyak negara berkembang, fasilitas kesehatan menghasilkan banyak limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) medis, dan insinerasi masih menjadi salah satu metode utama untuk memusnahkan limbah infeksius. Namun, tanpa regulasi ketat dan pemantauan, penggunaan insinerator dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan publik dan lingkungan, terutama karena emisi udara berbahaya (dioksin, partikel, logam berat).

Temuan ini sangat relevan bagi kebijakan publik karena menunjukkan bahwa insinerator medis tidak bisa hanya dilihat sebagai solusi teknis; perlu diatur dalam kerangka kebijakan lingkungan, kesehatan, dan regulasi pengelolaan limbah B3 agar aman, efisien, dan berkelanjutan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

• Insinerator dapat secara efektif mengurangi volume limbah medis dan memusnahkan patogen.

• Namun, jika tidak dilengkapi kontrol emisi, insinerasi dapat menghasilkan polutan berbahaya seperti gas berat, dioxin, dan partikel halus.

• Populasi sekitar fasilitas insinerator bisa terpapar risiko kesehatan jangka panjang jika emisi tidak dikendalikan.

Hambatan

• Banyak fasilitas kesehatan kecil atau menengah belum memiliki sistem kontrol emisi yang memadai.

• Biaya operasional insinerator tinggi, terutama untuk perangkat penyaring dan sistem pembersihan gas buang.

• Keterbatasan regulasi di beberapa negara atau wilayah terkait standar emisi insinerator medis.

• Kurangnya personel teknis terlatih dalam mengoperasikan insinerator dengan aman.

Peluang

• Pengembangan pedoman nasional untuk insinerasi limbah medis yang lebih ramah lingkungan.

• Inovasi teknologi insinerator yang lebih efisien dan rendah emisi, misalnya insinerator modern dengan filter atau scrubber canggih.

• Kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan sektor swasta dalam investasi pengolahan limbah B3 medis.

• Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi operator insinerator.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Standarisasi Emisi Insinerator Medis Pemerintah perlu menetapkan batas emisi maksimum untuk insinerator medis, termasuk gas berbahaya dan partikel halus.

2. Sistem Pemantauan Emisi Wajib Setiap fasilitas insinerator medis harus memiliki sistem pemantauan udara untuk mengukur dan melaporkan emisi secara real-time.

3. Subsidi atau Insentif Teknologi Bersih Insentif fiskal atau hibah dapat diberikan untuk insinerator dengan teknologi kontrol emisi canggih.

4. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Insinerator Membuat program pelatihan nasional untuk teknisi dan operator agar dapat mengoperasikan insinerator dengan aman dan efisien. Business with Social Impact.

5. Rencana Pemeliharaan dan Audit Lingkungan Berkala Menyusun mekanisme audit lingkungan rutin untuk memastikan insinerator tetap dalam kondisi operasional yang aman dan ramah lingkungan. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Tanpa enforcement, regulasi emisi bisa diabaikan oleh fasilitas kesehatan.

• Biaya tinggi untuk teknologi bersih bisa membuat insinerator sederhana tetap digunakan dengan risiko tinggi.

• Kurangnya pemantauan bisa menimbulkan polusi laten yang berdampak jangka panjang.

• Kebijakan insentif tanpa audit bisa disalahgunakan sebagai “operasional greenwashing.”

• Jika tidak ada program pelatihan dan audit, risiko teknis hingga kecelakaan limbah meningkat.

Penutup

Insinerasi limbah medis tetap menjadi metode populer untuk pengolahan limbah infeksius, tetapi implikasinya terhadap kesehatan dan lingkungan tidak bisa diabaikan. Untuk menjadikan insinerasi sebagai solusi berkelanjutan, diperlukan kebijakan publik yang kuat — mencakup regulasi emisi, pemantauan, insentif teknologi bersih, dan peningkatan kapasitas teknis. Dengan pendekatan kebijakan yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa insinerator tidak hanya mengelola limbah, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sumber
Said, F., Wulandari, C., Bakri, S., Sukohar, A., & Sumekar, D. (2024). Tinjauan Hukum Strategi Optimalisasi Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan Dalam Pengelolaan Limbah Padat Medis. Justicia Sains.

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kebijakan Pembakaran Limbah Medis Padat dengan Insenerator di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

INcinerator.id. Pedoman Kriteria Teknologi Pengelolaan Limbah Medis Ramah Lingkungan.

Nugraha, C. (2020). Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Infeksius COVID-19. JUKMAS.

Irianti, S. (2013). Current Status and Future Challenges of Healthcare Waste Management in Indonesia. Repositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian dalam dokumen ini menyoroti potensi besar Digital Twin (DT) sebagai teknologi strategis yang mampu mentransformasi cara pembangunan infrastruktur jalan direncanakan, dipantau, dan dikelola. Digital Twin memungkinkan terciptanya model digital real-time dari proyek fisik, sehingga pengambil keputusan dapat melihat perubahan kondisi lapangan secara langsung, memprediksi risiko, serta meningkatkan efisiensi konstruksi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa DT dapat mengurangi biaya operasional, mempersingkat durasi proyek, serta meningkatkan kualitas hasil konstruksi melalui simulasi berbasis data. Dalam era percepatan pembangunan Indonesia, khususnya proyek strategis nasional, temuan ini sangat relevan untuk mendorong kebijakan digitalisasi infrastruktur.

Bagi Indonesia, teknologi ini dapat memperkuat transparansi proyek, menekan potensi kebocoran anggaran, dan meningkatkan akurasi perencanaan. Penguatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan profesional seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta Kursus Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Penelitian menunjukkan berbagai manfaat implementasi Digital Twin dalam proyek jalan:

• Monitoring real-time memungkinkan identifikasi masalah konstruksi lebih cepat.

• Prediksi kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan dilakukan secara lebih akurat.

• Kolaborasi antar tim meningkat, karena seluruh data terpusat dalam satu platform digital.

• Efisiensi biaya dan waktu, terutama dalam optimasi penggunaan alat berat dan material.

• Peningkatan keselamatan kerja, melalui simulasi potensi risiko sebelum pekerjaan dilakukan.

Hambatan Implementasi Meskipun potensinya besar, beberapa hambatan praktis masih ditemukan:

• Biaya awal pengembangan Digital Twin relatif tinggi.

• Kurangnya SDM dengan kemampuan teknis dalam pemodelan digital dan manajemen data.

• Infrastruktur digital (internet, server, sensor IoT) belum merata di seluruh wilayah.

• Tidak semua kontraktor siap mengubah metode kerja tradisional ke sistem digital.

Peluang Strategis Jika hambatan tersebut ditangani, peluang pengembangan Digital Twin sangat besar:

• Integrasi dengan Building Information Modeling (BIM) pada seluruh proyek pemerintah.

• Penerapan IoT dan sensor jalan untuk pemantauan kondisi infrastruktur nasional.

• Transformasi menuju pemerintahan digital di sektor konstruksi (e-government in construction).

• Optimalisasi anggaran perawatan jalan melalui prediksi berbasis data.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan Pemanfaatan BIM dan Digital Twin pada Proyek Infrastruktur Skala Besar Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi bertahap untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam proyek PSN.

2. Bangun Pusat Data Infrastruktur Nasional Data proyek dari seluruh wilayah harus terpusat agar analisis prediktif dapat dilakukan secara komprehensif.

3. Tingkatkan Literasi Digital SDM Konstruksi Pelatihan seperti Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diperlukan untuk memperkuat kemampuan teknis kontraktor dan aparatur. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

4. Kembangkan Skema Pembiayaan Inovasi Teknologi Infrastruktur Pemerintah dapat menyediakan insentif bagi kontraktor yang mengadopsi teknologi DT untuk meningkatkan kualitas proyek.

5. Integrasikan Digital Twin dengan Sistem Monitoring dan Audit Proyek Teknologi ini dapat digunakan sebagai alat transparansi publik dan pengawasan berbasis data.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meskipun menjanjikan, kebijakan adopsi Digital Twin dapat gagal jika:

• Fokus hanya pada pengadaan teknologi tanpa memperkuat kapasitas SDM.

• Tidak adanya standar nasional mengenai interoperabilitas data dan keamanan informasi.

• Investasi awal dianggap terlalu mahal sehingga ditolak oleh pelaku industri.

• Sistem digital tidak disinkronkan dengan kebutuhan lapangan, sehingga tidak digunakan secara optimal.

Selain itu, tanpa tata kelola data yang baik, Digital Twin justru dapat menciptakan fragmentasi informasi antarinstansi, bukan integrasi.

Penutup

Digital Twin adalah teknologi yang dapat merevolusi cara Indonesia membangun dan mengelola infrastruktur jalan. Dengan integrasi yang tepat, teknologi ini mampu meningkatkan transparansi, menghemat biaya, mengurangi risiko konstruksi, serta memperkuat perencanaan jangka panjang berbasis data.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pelatihan dari platform seperti Diklatkerja, Indonesia berpeluang besar untuk memodernisasi kebijakan infrastruktur dan memastikan pembangunan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sumber

Pavard, et al. (2023). Digital Twin for Road Construction Projects. ITcon Journal.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain berpotensi besar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur jalan. Melalui karakteristik seperti immutability, traceability, dan secure information exchange, blockchain dapat mengatasi berbagai kelemahan sistem pengelolaan proyek tradisional, seperti manipulasi data, keterlambatan komunikasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang buruk.

Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini sangat relevan karena proyek infrastruktur jalan sering berbiaya besar, berjangka panjang, dan melibatkan banyak aktor lintas sektor. Dengan mengadopsi prinsip blockchain, pemerintah dapat:

• Mengurangi potensi korupsi.

• Meningkatkan kualitas audit dan pemantauan proyek.

• Memastikan integritas dokumen konstruksi, kontrak, laporan progres, dan transaksi pembayaran.

Bagi Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam pengawasan infrastruktur skala nasional, teknologi ini dapat menjadi alat penting untuk reformasi tata kelola proyek publik.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Berdasarkan hasil focus group discussion dan analisis dalam penelitian, implementasi prinsip blockchain dapat menghasilkan beberapa dampak penting:

• Peningkatan transparansi dalam seluruh siklus hidup proyek.

• Percepatan proses administrasi karena dokumen tidak perlu diverifikasi berulang kali.

• Penguatan kepercayaan antara pemerintah, kontraktor, konsultan, dan publik.

• Jejak audit digital otomatis, sehingga penyimpangan dapat dengan mudah dideteksi.

Hambatan Implementasi Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan:

• Kurangnya pemahaman teknis di kalangan praktisi konstruksi.

• Biaya awal implementasi yang dianggap tinggi.

• Kebutuhan perubahan regulasi untuk melegalkan penggunaan ledger digital sebagai bukti hukum.

• Masalah interoperabilitas antara blockchain dan sistem manajemen proyek yang sudah ada.

Peluang Terlepas dari hambatan tersebut, peluang strategis cukup besar:

• Integrasi blockchain dengan BIM (Building Information Modeling), drone, dan IoT untuk sistem monitoring yang lebih akurat.

• Pengembangan sistem kontrak pintar (smart contract) untuk otomatisasi pembayaran berbasis progres.

• Penerapan blockchain sebagai standar nasional untuk proyek-proyek strategis pemerintah.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Kembangkan Kerangka Regulasi Blockchain untuk Proyek Infrastruktur Pemerintah perlu menetapkan aturan legal mengenai penggunaan dan validitas data berbasis blockchain.

2. Bangun Pilot Project pada Proyek Jalan Strategis Mulai dari proyek skala kecil untuk menguji efektivitas, sebelum diterapkan secara luas.

3. Tingkatkan Kapasitas Teknologi pada Instansi Terkait Berikan pelatihan kepada PUPR, konsultan, dan kontraktor untuk memahami arsitektur blockchain. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

4. Integrasikan Blockchain dengan Sistem Digital yang Sudah Ada Seperti e-procurement, e-monitoring, dan BIM agar rantai data konstruksi tidak terfragmentasi. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

5. Dorong Kolaborasi dengan Industri Teknologi dan Universitas Kolaborasi riset diperlukan untuk mengembangkan solusi blockchain yang sesuai konteks lokal.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan adopsi blockchain dapat gagal apabila:

• Berorientasi pada teknologi tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM.

• Tidak disertai perubahan budaya kerja dan tata kelola organisasi.

• Pilot project tidak dievaluasi secara objektif sehingga adopsi hanya bersifat simbolis.

• Kurang adanya standardisasi, menyebabkan setiap instansi mengembangkan sistem yang tidak kompatibel.

• Fokus berlebihan pada aspek teknis dan melupakan analisis manfaat terhadap publik.

Tanpa mitigasi risiko ini, blockchain berpotensi menjadi sekadar tren, bukan solusi nyata bagi efisiensi proyek infrastruktur.

Penutup

Pemanfaatan prinsip blockchain menawarkan peluang besar untuk transformasi tata kelola proyek infrastruktur jalan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, teknologi ini dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran anggaran, mempercepat penyelesaian proyek, dan membangun kepercayaan publik.

Agar implementasinya berhasil, diperlukan keselarasan antara kebijakan, kesiapan teknologi, serta penguatan kapasitas manusia. Jika diterapkan dengan tepat, blockchain bukan hanya alat digital, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, efisien, dan berintegritas.

Sumber

Utilising the Principles of Blockchain Technology for Managing Road Infrastructure Projects,

Focus Group Analysis on Blockchain Implementation in Road Projects.

Indonesia tengah bergerak menuju fase pembangunan baru yang lebih modern dan berkelanjutan. Untuk keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, negara membutuhkan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan hijau menjadi pilar utama dalam perjalanan panjang menuju ekonomi berpendapatan tinggi yang inklusif dan tahan krisis.

Pembangunan Hijau sebagai Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Indonesia telah berada dalam middle income trap selama puluhan tahun. Lonjakan ke kategori negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas enam persen setiap tahun. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendorong utama, sebab pertumbuhan ekonomi modern kini tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan, produktivitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di dalamnya terkandung cita-cita menjadikan lingkungan hidup sebagai kekuatan fondasional bagi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Mesin Transformasi Baru

Perubahan besar dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama. Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan desain ulang model produksi.

Dalam kerangka transformasi ekonomi nasional, ekonomi sirkular menjadi bagian penting dari strategi ekonomi hijau. Ia berdiri sejajar dengan transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Melalui konsep ini, Indonesia dapat membangun ekosistem industri yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Penguatan ekonomi sirkular juga menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan urbanisasi, modernisasi industri, dan kebutuhan untuk memperluas rantai nilai domestik.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Transformasi Nasional

Pembangunan hijau bukan sektor tunggal, melainkan strategi mencakup berbagai bidang—dari kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga logistik. Pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari tujuh game changer untuk mencapai Indonesia 2045. Ini melibatkan:

• pengembangan energi bersih,

• penerapan standar industri hijau,

• modernisasi manufaktur,

• pengembangan kota baru yang berkelanjutan,

• hingga integrasi rantai nilai domestik yang lebih kuat.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pembangunan hijau bukan agenda sampingan, tetapi arah utama transformasi ekonomi.

Belajar dari Kota-Kota Dunia yang Sukses Menerapkan Ekonomi Sirkular

Berbagai kota global telah membuktikan bahwa ekonomi sirkular memberikan dampak positif yang besar. Baik melalui pemanfaatan limbah biomassa, inkubator bisnis sirkular, hingga insentif energi surya, hasilnya nyata: penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengurangan emisi, dan inovasi ekonomi lokal.

Contoh seperti Pécs, Phoenix, hingga Melbourne memperlihatkan bahwa strategi sirkular yang tepat dapat menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya implementasinya. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberikan gambaran bagaimana pendekatan terintegrasi dapat mempercepat kemajuan.

Mendorong Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien

Sampah makanan menjadi isu global dan Indonesia tidak luput dari permasalahan tersebut. Dengan sepertiga makanan dunia terbuang setiap tahun, perlu kebijakan yang bukan hanya menekan limbah, tetapi juga memaksimalkan potensi pangan yang masih dapat dimanfaatkan.

Berbagai negara menerapkan kebijakan inovatif seperti pengaturan ukuran porsi, penyimpanan pangan berteknologi rendah energi, redistribusi makanan, hingga penggunaan silo kecil dan peti plastik untuk mengurangi kehilangan pascapanen. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan Pemerintah dalam Mempercepat Ekonomi Sirkular

Indonesia telah mulai menyiapkan fondasi kebijakan untuk mendukung ekonomi sirkular. Kebijakan tersebut mencakup penerapan Standar Industri Hijau, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, hingga regulasi bangunan hijau untuk sektor konstruksi. Ketiga kebijakan ini memberi arah yang lebih jelas bagi dunia industri untuk bertransformasi.

Melalui standar industri hijau, produsen didorong untuk memperbaiki proses produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Peta jalan pengurangan sampah memberi tekanan positif kepada produsen agar bertanggung jawab pada siklus hidup produknya. Sementara regulasi konstruksi hijau membantu menurunkan emisi dari sektor bangunan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi nasional.

Stimulus Fiskal sebagai Penggerak Perubahan

Untuk mempercepat pembangunan hijau, pemerintah menyediakan stimulus fiskal yang menyasar sektor-sektor strategis seperti:

• peremajaan perkebunan,

• penguatan pengelolaan sampah melalui UMKM,

• pemasangan PLTS atap untuk gedung pemerintahan.

Selain dampak ekonomi yang signifikan, kebijakan ini menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan menurunkan emisi dalam jangka panjang. Melalui kombinasi penguatan ekonomi lokal, pengurangan sampah, dan peningkatan energi bersih, stimulus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat transformasi.

Insentif Pajak untuk Mendukung Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehingga pemerintah menyediakan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor ini. Insentif tersebut mencakup pengurangan penghasilan kena pajak, penyusutan dan amortisasi dipercepat, tarif pajak dividen lebih rendah, hingga perpanjangan masa kompensasi kerugian.

Sektor yang mendapat prioritas termasuk produksi pupuk organik, pengelolaan sampah berbahaya dan non-berbahaya, serta aktivitas remediasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas investasi dan mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah nasional.

Kesimpulan: Arah Transformasi Menuju Ekonomi Hijau Indonesia 2045

Transformasi menuju ekonomi hijau adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi seluruh pihak, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia telah menempatkan pembangunan hijau sebagai bagian inti dari transformasi ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi sirkular, mendorong investasi hijau, dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan modern, Indonesia dapat membangun masa depan yang berdaya saing, resilien, dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang berada pada persimpangan penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Meski agenda transisi energi, ekonomi sirkular, dan penguatan industri hijau semakin diperkuat di berbagai kebijakan nasional, perjalanan menuju pembangunan hijau tidak sederhana. Banyak tantangan struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang harus dibenahi agar proses transformasi bisa berjalan efektif.

Akses Teknologi, Pendanaan, dan Kapasitas Kelembagaan Masih Rendah

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi hambatan fundamental ketika ingin mempercepat ekonomi sirkular maupun agenda hijau lainnya. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan minimnya investasi menjadi penghalang besar. Selain itu, kapasitas kelembagaan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan transisi masih belum cukup kuat.

Di lapangan, pelaku usaha seringkali bimbang: apa sebenarnya manfaat yang benar-benar dapat diperoleh dari ekonomi sirkular? Dan sektor mana yang paling siap untuk menerapkannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan masih terputusnya pemahaman antara kebijakan dan implementasi.

Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil

Meskipun porsi energi baru terbarukan (EBT) meningkat, Indonesia masih bergantung kuat pada bahan bakar fosil, khususnya batubara. Beberapa provinsi bahkan memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ini sehingga perubahan menuju energi hijau dianggap mengancam stabilitas ekonomi daerah.

Kontribusi pertambangan batubara terhadap PDB regional masih sangat besar, terutama di Kalimantan. Ketika harga batubara naik, daerah mengalami pertumbuhan signifikan; ketika harga turun, ekonomi mereka ikut melambat. Ketergantungan tinggi ini membuat transisi energi hijau menjadi tantangan politik dan ekonomi yang tidak mudah.

Pengembangan Industri Hijau Masih Sangat Terbatas

Industri ramah lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap awal. Nilai tambah dari industri hijau hanya menyentuh persentase kecil dari total manufaktur nasional. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah perusahaan yang telah mengantongi sertifikat industri hijau masih di bawah 1%.

Tiga kendala utama yang memperlambat perkembangan ini adalah:

• minimnya investasi hijau,

• kurangnya tenaga ahli dan SDM terlatih,

• dan keterbatasan akses teknologi bersih.

Jika tidak ada akselerasi besar-besaran di sektor manufaktur, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan industri global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Tantangan Besar dalam Pembiayaan dan Investasi Hijau

Salah satu tantangan paling krusial adalah pendanaan. Untuk mencapai target pengurangan emisi sesuai komitmen nasional (NDC), Indonesia membutuhkan pembiayaan hijau hingga ribuan triliun rupiah antara 2018–2030. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup sektor energi bersih, pengelolaan lahan, mitigasi risiko iklim, hingga perbaikan sistem pengelolaan sampah.

Walaupun anggaran iklim nasional terus meningkat, kontribusinya masih jauh dari kebutuhan aktual. Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa proporsi pendanaan untuk energi bersih harus semakin besar seiring waktu, mencapai lebih dari 75% kebutuhan setelah 2030.

Tantangan Investasi Hijau yang Lebih Besar dari Perkiraan

Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga investasi rutin dan jangka panjang. Sektor energi, pengelolaan sampah, kehutanan, dan lahan menjadi fokus utama untuk menarik investasi hijau. Namun, realitas menunjukkan bahwa:

• target bauran EBT masih jauh dari optimal,

• pengurangan sampah plastik masih belum mencapai skala yang diharapkan,

• dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target emisi masih sangat besar.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya pada penyediaan investasi, tetapi juga kesiapan sistem untuk menerima dan memanfaatkan investasi tersebut secara efektif.

Hambatan yang Dihadapi Dunia Industri dalam Menerapkan Ekonomi Sirkular

Pelaku industri menghadapi kendala internal yang tidak kalah berat. Survei perusahaan di Indonesia menunjukkan beberapa hambatan paling dominan:

• kesulitan mengubah kebiasaan perusahaan,

• keterbatasan infrastruktur,

• tantangan teknis dalam implementasi,

• regulasi yang belum sepenuhnya mendukung,

• pasar produk daur ulang yang belum berkembang,

• dan kurangnya informasi serta modal.

Sebagian perusahaan juga menganggap bahwa ekonomi sirkular tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, sehingga minat untuk berinvestasi dalam model bisnis sirkular masih rendah.

Merumuskan Jalan Maju untuk Indonesia

Melihat seluruh tantangan ini, jelas bahwa pembangunan hijau membutuhkan pendekatan yang jauh lebih terkoordinasi. Beberapa langkah strategis perlu diperkuat:

• memperluas investasi dan insentif industri hijau,

• mempercepat transisi energi yang realistis dan terjangkau,

• membuka akses teknologi ramah lingkungan,

• memperbaiki kualitas regulasi dan tata kelola,

• dan memperkuat kapasitas kelembagaan di pusat maupun daerah.

Selain itu, edukasi publik dan dunia usaha tentang manfaat jangka panjang ekonomi hijau harus diperluas agar perubahan perilaku dapat terjadi secara sistematis.

Pembangunan hijau bukan proyek jangka pendek—ia adalah perjalanan panjang menuju ekonomi yang lebih adil, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi ini, tetapi hanya jika tantangan-tantangan struktural tersebut diatasi dengan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten.

Daftsr Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.