Banyak organisasi di Indonesia telah berinvestasi besar dalam sistem data—mulai dari data lake, sensor IoT, hingga analitik berbasis AI. Namun, hasilnya sering kali belum sepadan dengan besarnya investasi. Seperti diuraikan oleh Veeral Desai dan koleganya dalam Harvard Business Review, permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya data, melainkan pada cara organisasi memperlakukannya. Alih-alih menjadikan data sebagai aset yang siap digunakan, banyak organisasi masih memperlakukannya sebagai “produk sampingan” dari operasional.

Dalam praktik terbaik dunia, pendekatan baru muncul: memperlakukan data sebagai produk (data as a product). Konsep ini memandang data sebagai entitas bernilai yang memiliki siklus hidup, pengguna, dan ukuran kinerja tersendiri. Pendekatan ini membantu organisasi menghasilkan nilai jangka pendek sekaligus membangun fondasi pemanfaatan data berkelanjutan.

Data sebagai Produk: Mengubah Paradigma Lama

Pendekatan tradisional sering terjebak dalam dua ekstrem: proyek besar terpusat yang lambat (big bang approach) atau proyek kecil yang terfragmentasi antar tim. Keduanya gagal menciptakan nilai yang konsisten. Sebaliknya, memperlakukan data sebagai produk berarti mengembangkan set data yang siap pakai, terstandar, dan dapat digunakan lintas aplikasi—mirip dengan produk komersial yang memiliki pengguna dan pembaruan berkala.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini bisa diadaptasi oleh BUMN dan lembaga publik yang mengelola data lintas sektor.
Misalnya, data pelanggan di sektor energi atau transportasi dapat dikemas menjadi data product yang dapat digunakan oleh divisi pemasaran, perencanaan, dan layanan pelanggan tanpa perlu membangun ulang sistem data masing-masing.
Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempercepat inovasi internal.

Lima Pola Konsumsi Data dalam Organisasi

Desai dan koleganya mengidentifikasi lima pola utama (consumption archetypes) yang menjelaskan bagaimana data digunakan di dalam organisasi:

1. Aplikasi Digital – memerlukan data real-time untuk mendukung operasi, misalnya sistem pelacakan logistik atau aplikasi pelanggan.

2. Analitik Lanjutan (AI/ML) – membutuhkan data yang bersih dan terstruktur agar algoritma dapat berjalan efektif.

3. Pelaporan dan Kepatuhan – memerlukan data yang diaudit, lengkap, dan akurat untuk laporan internal maupun regulator.

4. Sandbox Penemuan – area eksperimen bagi tim data untuk menjajaki pola baru dan peluang inovasi.

5. Berbagi Data Eksternal – berbasis kolaborasi antar organisasi, seperti berbagi data fraud antar bank atau rantai pasok antara produsen dan pemasok.

Kelima pola ini dapat ditemukan di banyak organisasi Indonesia, dari perbankan hingga manufaktur. Tantangannya adalah menyatukan arsitektur data agar mendukung semua pola tersebut secara efisien dan aman.

Mengelola Data Produk dan Pusat Keunggulan

Untuk menjalankan konsep ini, setiap data product harus dikelola oleh manajer produk data (data product manager)—peran baru yang memadukan keahlian teknis dan pemahaman bisnis. Mereka bertanggung jawab memastikan data memiliki kualitas, konsistensi, dan kemudahan akses. Selain itu, organisasi perlu memiliki pusat keunggulan data (data excellence center) yang berfungsi menetapkan standar, desain arsitektur, serta praktik terbaik dalam dokumentasi, audit, dan tata kelola.

Contoh sukses dapat dilihat dari sebuah perusahaan telekomunikasi global yang menerapkan sistem ini. Dengan mengelola data jaringan sebagai produk, perusahaan mampu mendukung lebih dari 150 kasus penggunaan dalam tiga tahun, menghasilkan miliaran dolar efisiensi dan pendapatan baru.
Pendekatan serupa bisa diterapkan di sektor telekomunikasi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan.

Tantangan dan Arah Implementasi di Indonesia

Implementasi data as a product di Indonesia menghadapi sejumlah kendala khas:

• Kualitas dan fragmentasi data akibat sistem lama yang belum terintegrasi.

• Kurangnya tenaga ahli data engineering dan product ownership.

• Budaya organisasi yang belum terbiasa dengan pendekatan lintas fungsi.

• Ketidakjelasan metrik nilai data, yang membuat proyek data sulit diukur dampaknya.

Untuk mengatasinya, organisasi perlu mengadopsi pendekatan bertahap:

1. Mulai dari unit bisnis dengan kesiapan data tinggi.

2. Pilih kasus penggunaan dengan potensi nilai cepat (misalnya penghematan biaya operasional).

3. Bentuk tim lintas fungsi dengan peran teknis dan bisnis yang seimbang.

4. Ukur dampak setiap data product agar dapat menjustifikasi pengembangan berikutnya.

Penutup

Mengelola data seperti produk adalah langkah penting untuk menjadikan data sebagai motor pertumbuhan dan inovasi. Dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya menghemat biaya pengelolaan data hingga 30%, tetapi juga mempercepat waktu penerapan hingga 90%.

Bagi Indonesia, terutama bagi BUMN dan sektor publik, ini berarti membangun tata kelola data yang tangguh, memperkuat kepercayaan terhadap data nasional, dan mempercepat visi transformasi digital yang berkelanjutan.
Data bukan lagi sekadar aset teknis — ia adalah produk strategis yang menentukan keunggulan kompetitif masa depan.

Daftar Pustaka

Desai, V., Fountaine, T., & Rowshankish, K. (2022). A better way to put your data to work. Harvard Business Review, 100(4), 239–255.

World Bank. (2023). Data governance for development: Unlocking public value through responsible data use. Washington, DC: World Bank.

OECD. (2022). Data-driven public sector: Enabling the digital transformation of government. Paris: OECD Publishing.

Kementerian Kominfo RI. (2023). Panduan tata kelola data sektor publik dan interoperabilitas nasional. Jakarta: Kominfo.

1. Pendahuluan: Circular Economy sebagai Strategi Kemandirian Desa

Dalam penelitian yang ditulis oleh Imam Mukhlis, Pragita Aci Adistya, Kamelia Kusuma Ning Sarwono Putri, Paul Kaningga, Mochamad Dandy Hadi Saputra, Anisa Valentin, dan Isnawati Hidayah, circular economy tidak diposisikan sebagai konsep makro yang abstrak, melainkan sebagai strategi pembangunan desa yang operasional dan berbasis komunitas. Fokus utama studi ini adalah Desa Jongbiru di Kabupaten Kediri, yang mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mendorong kemandirian ekonomi dan sosial.

Pendekatan ini menarik karena membalik asumsi umum bahwa circular economy membutuhkan teknologi tinggi dan modal besar. Sebaliknya, Jongbiru menunjukkan bahwa circular economy dapat tumbuh dari pengelolaan sampah rumah tangga secara kolektif, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kerja sukarela, dan struktur sosial desa. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pendekatan ini relevan karena desa sering menghadapi keterbatasan fiskal dan kapasitas institusional.

Pendahuluan penelitian ini juga menempatkan circular economy dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Sampah tidak lagi diperlakukan sebagai beban lingkungan semata, tetapi sebagai input ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, circular economy berfungsi ganda: sebagai instrumen lingkungan dan sebagai mekanisme pembangunan ekonomi lokal.

Yang penting, penulis tidak mengklaim bahwa model Jongbiru telah sempurna. Justru, studi ini sejak awal mengakui adanya keterbatasan dalam perencanaan jangka panjang dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Sikap reflektif ini membuat analisis menjadi relevan secara kebijakan, karena menempatkan circular economy sebagai proses pembelajaran sosial, bukan solusi instan.

2. Kerangka Model Bisnis: Business Model Canvas dan Peran Modal Sosial

Inti analisis penelitian ini terletak pada pengembangan model bisnis circular economy menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC) yang dimodifikasi dengan dimensi keberlanjutan. Berbeda dari BMC konvensional yang berfokus pada profitabilitas, kerangka yang digunakan menekankan integrasi antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks Jongbiru, pengelolaan sampah terintegrasi menghasilkan beragam aktivitas ekonomi: pemilahan sampah, produksi kompos, budidaya maggot, serta pengembangan peternakan ikan dan unggas. Aktivitas-aktivitas ini saling terhubung dalam satu sistem sirkular, di mana limbah dari satu proses menjadi input bagi proses lain. Model ini menunjukkan bahwa circular economy di tingkat desa tidak harus linear atau sektoral, melainkan berlapis dan adaptif.

Faktor kunci yang memungkinkan model ini berjalan adalah modal sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan TPS 3R Jongbiru tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan masyarakat, partisipasi rumah tangga, serta peran lembaga desa seperti BUMDes. Modal sosial berfungsi sebagai perekat sistem—mengurangi biaya koordinasi, meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah, dan memperkuat legitimasi kelembagaan.

Namun, analisis juga mengungkap batasan penting. Partisipasi masyarakat belum mencakup seluruh rumah tangga desa, dan keberlanjutan model masih bergantung pada aktor-aktor kunci tertentu. Tanpa strategi regenerasi partisipasi dan penguatan kapasitas jangka panjang, model bisnis berisiko stagnan. Di sinilah penelitian ini memberi kontribusi analitis: circular economy berbasis desa tidak hanya soal desain model bisnis, tetapi juga tentang bagaimana modal sosial dipelihara dan ditransformasikan menjadi institusi yang berkelanjutan.

Section ini menunjukkan bahwa Business Model Canvas dapat menjadi alat yang efektif untuk memetakan circular economy di tingkat mikro, asalkan dipahami sebagai kerangka dinamis, bukan cetak biru statis. Integrasi antara struktur bisnis dan modal sosial menjadi pembeda utama antara proyek lingkungan jangka pendek dan sistem circular economy yang benar-benar berkelanjutan.

3. Dampak Sosial–Ekonomi dan Lingkungan: Dari Pengelolaan Sampah ke Pemberdayaan Desa

Penelitian oleh Imam Mukhlis dan rekan-rekan menunjukkan bahwa dampak utama model circular economy di Jongbiru tidak berhenti pada perbaikan pengelolaan sampah, tetapi meluas ke transformasi sosial–ekonomi desa. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pakan maggot menciptakan aliran nilai baru yang sebelumnya tidak ada, sekaligus mengurangi ketergantungan pada input eksternal seperti pupuk kimia dan pakan ternak komersial.

Dari sisi ekonomi rumah tangga, sistem ini memberikan pendapatan tambahan bagi kelompok pengelola dan pelaku usaha turunan. Nilai tambah tidak selalu besar dalam nominal, tetapi signifikan dalam konteks desa karena bersifat stabil dan berbasis aktivitas lokal. Lebih penting lagi, circular economy di Jongbiru berfungsi sebagai mekanisme distribusi manfaat, di mana keuntungan tidak terpusat pada satu aktor, melainkan menyebar melalui jaringan aktivitas yang saling terkait.

Dampak sosialnya terlihat pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran lingkungan. Praktik pemilahan sampah di sumber mendorong partisipasi aktif warga dalam sistem kolektif. Dalam perspektif pembangunan, perubahan ini penting karena menciptakan kapabilitas sosial—kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bersama dan berkelanjutan. Circular economy di sini bekerja sebagai sarana pembelajaran sosial, bukan sekadar intervensi teknis.

Dari sisi lingkungan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi indikator paling nyata. Namun, penulis menekankan bahwa manfaat lingkungan yang lebih substantif terletak pada penutupan siklus material di tingkat lokal. Limbah organik yang sebelumnya menjadi sumber emisi dan pencemaran kini diproses kembali ke dalam sistem produksi desa. Hal ini memperkuat argumen bahwa circular economy berbasis desa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap agenda keberlanjutan, meskipun dalam skala mikro.

4. Keterbatasan Model dan Implikasi Kebijakan: Dari Studi Kasus ke Replikasi

Meskipun menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini secara jujur mengakui sejumlah keterbatasan struktural. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan partisipasi masyarakat. Sistem circular economy Jongbiru masih sangat bergantung pada aktor-aktor kunci yang memiliki komitmen tinggi. Ketergantungan ini menimbulkan risiko jika terjadi pergantian kepemimpinan atau penurunan motivasi kolektif.

Selain itu, skala ekonomi menjadi isu krusial. Model bisnis yang berjalan efektif di satu desa belum tentu dapat langsung direplikasi di desa lain dengan kondisi sosial dan kelembagaan berbeda. Penulis menekankan bahwa circular economy berbasis desa bersifat sangat kontekstual, sehingga replikasi memerlukan adaptasi, bukan penyeragaman. Tanpa pemahaman konteks lokal, upaya duplikasi berisiko menghasilkan proyek simbolik yang tidak berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan, studi ini menyiratkan perlunya peran negara sebagai fasilitator, bukan pengendali. Dukungan kebijakan sebaiknya difokuskan pada penyediaan pendampingan teknis, akses pembiayaan mikro, dan penguatan kelembagaan desa. Kebijakan yang terlalu top-down berisiko merusak modal sosial yang menjadi fondasi utama sistem circular economy di Jongbiru.

Implikasi penting lainnya adalah kebutuhan integrasi lintas sektor. Circular economy berbasis desa tidak hanya menyentuh isu lingkungan, tetapi juga pertanian, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan desa, kabupaten, dan sektor terkait perlu diselaraskan agar manfaat sirkular dapat diperluas dan dipertahankan.

Section ini menegaskan bahwa kekuatan utama model Jongbiru bukan pada skalabilitas cepat, melainkan pada kedalaman transformasi lokal. Circular economy di tingkat desa menawarkan pelajaran penting: keberlanjutan jangka panjang lebih mungkin tercapai melalui penguatan komunitas dan institusi lokal dibandingkan melalui intervensi teknologi besar yang terlepas dari konteks sosial.

5. Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Circular Economy Berbasis Desa

Berdasarkan temuan Imam Mukhlis dan rekan-rekan, rekomendasi kebijakan utama adalah perlunya pendekatan yang memberdayakan, bukan menyeragamkan. Circular economy berbasis desa tidak cocok dikelola melalui skema kebijakan tunggal yang top-down. Sebaliknya, kebijakan perlu memberi ruang fleksibilitas agar desa dapat mengembangkan model sirkular sesuai dengan modal sosial, sumber daya, dan kebutuhan lokalnya.

Rekomendasi pertama adalah penguatan kelembagaan desa. Peran BUMDes, kelompok pengelola TPS 3R, dan organisasi masyarakat perlu dilembagakan secara lebih formal agar sistem tidak bergantung pada individu tertentu. Legalitas, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme insentif internal akan membantu menjaga keberlanjutan jangka panjang.

Rekomendasi kedua menyangkut dukungan pembiayaan mikro dan pendampingan teknis. Circular economy di tingkat desa sering menghadapi kendala modal kerja dan akses pasar. Program pendampingan yang menggabungkan pelatihan teknis, manajemen usaha, dan pemasaran akan lebih efektif dibandingkan bantuan fisik semata. Kebijakan sebaiknya mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta lokal.

Rekomendasi ketiga adalah integrasi kebijakan lintas sektor. Model Jongbiru menunjukkan bahwa circular economy desa beririsan langsung dengan pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan desa perlu disinergikan dengan program pertanian berkelanjutan dan ekonomi lokal, bukan diperlakukan sebagai agenda terpisah.

Section ini menegaskan bahwa peran kebijakan terbaik bukan mengendalikan circular economy desa, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkan model lokal tumbuh, beradaptasi, dan direplikasi secara kontekstual.

6. Kesimpulan: Circular Economy Desa sebagai Fondasi Transisi Berkeadilan

Artikel ini menunjukkan bahwa circular economy tidak harus dimulai dari industri besar atau teknologi canggih. Melalui studi kasus Desa Jongbiru, Imam Mukhlis dan rekan-rekan memperlihatkan bahwa circular economy dapat berakar pada praktik sehari-hari masyarakat desa, dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan modal sosial sebagai penggerak utama.

Nilai utama dari model Jongbiru bukan terletak pada skalanya, melainkan pada kedalaman transformasi lokal. Circular economy di sini berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, pembelajaran kolektif, dan penguatan kemandirian desa. Pendekatan ini menawarkan alternatif penting terhadap model pembangunan yang sering mengabaikan kapasitas dan pengetahuan lokal.

Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa circular economy berbasis desa bukan solusi instan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kontinuitas partisipasi, dukungan kelembagaan, dan kebijakan yang sensitif terhadap konteks. Tanpa elemen-elemen tersebut, circular economy berisiko tereduksi menjadi proyek jangka pendek yang kehilangan momentum.

Sebagai penutup, pengalaman Jongbiru memberikan pelajaran strategis bagi agenda circular economy yang lebih luas: transisi yang berkelanjutan dan berkeadilan lebih mungkin tercapai ketika perubahan dimulai dari komunitas, bukan hanya dari pasar atau negara. Dalam konteks ini, desa bukan sekadar objek kebijakan, melainkan aktor penting dalam membangun ekonomi sirkular yang tangguh dan inklusif.

1. Circular Economy sebagai Kunci Setengah Masalah Iklim yang Terlupakan

Dalam bagian penutup yang ditulis oleh Linda Arthur, circular economy ditempatkan pada posisi strategis yang sering terabaikan dalam diskursus iklim global. Selama ini, transisi energi bersih—terutama pengurangan batu bara dan bahan bakar fosil—mendominasi agenda mitigasi perubahan iklim. Namun, Arthur menegaskan bahwa pendekatan tersebut hanya menyasar sekitar setengah dari total emisi gas rumah kaca. Sisa emisi yang signifikan justru berasal dari produksi material, pertanian, kehutanan, dan perubahan penggunaan lahan.

Di titik inilah circular economy memperoleh relevansinya yang paling fundamental. Dengan menantang model linear “ambil–buat–buang”, circular economy menawarkan jalur mitigasi iklim yang bekerja melalui efisiensi material, desain ulang sistem produksi, dan pengurangan limbah struktural. Artinya, circular economy bukan pelengkap kebijakan iklim, melainkan pilar yang berdiri sejajar dengan transisi energi.

Arthur secara eksplisit menempatkan Asia dan Pasifik sebagai kawasan penentu. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga rumah bagi mayoritas kelas konsumen dunia—dan jumlahnya masih akan terus bertambah. Dalam konteks ini, strategi iklim yang mengabaikan pola konsumsi dan produksi di Asia berisiko gagal secara global. Circular economy menjadi satu-satunya pendekatan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung tanpa eskalasi eksploitasi sumber daya secara linear.

Yang menarik, Arthur tidak membingkai circular economy sebagai agenda pengorbanan. Ia justru diposisikan sebagai alternatif pembangunan, bukan pembatas pembangunan. Dengan memisahkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan ekstraksi sumber daya, circular economy menawarkan narasi baru yang lebih dapat diterima oleh negara berkembang—terutama mereka yang enggan menahan pertumbuhan demi target iklim global.

2. Tantangan Implementasi dan Jalan ke Depan: Kepemimpinan Negara dan Kerja Sama Regional

Meski potensinya besar, Arthur secara realistis menegaskan bahwa transisi menuju circular economy di Asia tidak akan mudah. Tantangan utamanya bersifat institusional dan politik, bukan konseptual. Negara-negara berkembang menghadapi dilema klasik: menekan emisi dan limbah berisiko dipersepsikan sebagai hambatan untuk mengejar status ekonomi maju. Dalam konteks ini, circular economy hanya akan berhasil jika diposisikan sebagai strategi pertumbuhan, bukan agenda lingkungan semata.

Arthur menekankan peran sentral pemerintah dalam memimpin transisi. Negara perlu menyediakan kombinasi kebijakan yang seimbang antara insentif dan disinsentif—mendorong model bisnis sirkular, inovasi desain, dan transfer teknologi, sembari membatasi praktik produksi dan konsumsi yang paling merusak. Namun, ia juga menegaskan bahwa sektor publik tidak bisa bekerja sendiri. Circular economy menuntut partisipasi aktif sektor swasta, inovator, dan investor.

Salah satu pesan penting dalam bagian penutup ini adalah kebutuhan pengambilan risiko tahap awal oleh negara. Pasar sirkular sering kali belum matang, sehingga investasi swasta enggan masuk tanpa sinyal kebijakan dan dukungan awal. Dengan mengambil peran katalitik—melalui pembiayaan awal, jaminan risiko, atau kebijakan pengadaan—negara dapat mempercepat pembentukan pasar dan menarik modal lanjutan.

Arthur juga menyoroti pentingnya kerja sama regional. Bagi negara berpendapatan rendah yang baru memulai transisi sirkular, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik menjadi krusial. Dalam isu lintas batas seperti plastik dan rantai pasok material, tekanan regional bahkan dapat lebih efektif daripada kebijakan domestik semata. Aliansi regional dapat membantu menyelaraskan standar, mengurangi kebocoran limbah, dan meningkatkan efisiensi kolektif.

Sebagai penutup, Arthur menggarisbawahi bahwa circular economy bukan ancaman bagi pembangunan, melainkan peluang ekonomi berskala besar—dengan potensi penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan nilai tambah yang signifikan. Tantangan terbesarnya bukan pada apakah circular economy layak, tetapi pada seberapa cepat dan serius negara-negara Asia berani mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan jangka panjang.

Daftar Pustaka

Arthur, L. (2022). Conclusion. Dalam Transitioning to a Circular Economy in Developing Asia. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Ellen MacArthur Foundation. (2019). Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Cowes: EMF.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32.

IPCC. (2022). Climate change 2022: Mitigation of climate change. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Schandl, H., Fischer-Kowalski, M., West, J., et al. (2016). Global material flows and resource productivity. Journal of Industrial Ecology, 20(4), 827–838.

1. Pendahuluan: Waste-to-Energy dalam Persimpangan Pembangunan dan Lingkungan

Dalam bab yang ditulis oleh Sakib Amin, Tooraj Jamasb, Manuel Llorca, Laura Marsiliani, dan Thomas I. Renström, waste-to-energy (WTE) diposisikan sebagai salah satu opsi strategis untuk menjawab dua tekanan utama yang dihadapi Bangladesh: meningkatnya kebutuhan energi dan krisis pengelolaan sampah perkotaan. Dalam konteks negara berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi, kedua masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat.

Pendekatan WTE menawarkan narasi win–win: sampah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat diubah menjadi sumber energi listrik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Dalam kerangka circular economy, WTE sering dipandang sebagai cara untuk menutup siklus material, terutama ketika opsi daur ulang dan penggunaan ulang menghadapi keterbatasan pasar dan infrastruktur.

Namun, sejak awal penulis bersikap hati-hati. WTE tidak secara otomatis sejalan dengan prinsip circular economy. Jika diterapkan tanpa perencanaan yang matang, WTE justru berisiko mengunci sistem pengelolaan sampah pada teknologi yang mengutamakan pembakaran dibanding pencegahan dan daur ulang. Dengan kata lain, WTE dapat menjadi solusi pragmatis jangka pendek, tetapi problematis secara struktural jika tidak ditempatkan dengan tepat dalam hierarki pengelolaan sampah.

Pendahuluan bab ini menegaskan bahwa tantangan utama Bangladesh bukan sekadar memilih teknologi, melainkan menentukan peran WTE dalam strategi pembangunan energi dan lingkungan secara keseluruhan. Apakah WTE menjadi pelengkap bagi sistem sirkular, atau justru pengganti yang melemahkan upaya pengurangan sampah di hulu, menjadi pertanyaan kunci yang membingkai analisis selanjutnya.

2. Karakteristik Sampah dan Potensi Energi: Peluang yang Datang dengan Batasan

Analisis dalam bab ini menunjukkan bahwa struktur sampah di Bangladesh memiliki implikasi langsung terhadap kelayakan WTE. Sampah perkotaan didominasi oleh fraksi organik, terutama limbah rumah tangga dan sisa makanan. Dari sudut pandang circular economy, dominasi organik ini membuka peluang bagi teknologi seperti anaerobic digestion dan gasification, yang lebih selaras dengan prinsip pemulihan sumber daya dibandingkan insinerasi konvensional.

Namun, karakteristik tersebut juga menghadirkan batasan serius. Kandungan organik yang tinggi berarti nilai kalor sampah relatif rendah dibandingkan negara maju. Hal ini membatasi efisiensi pembangkitan listrik, terutama jika teknologi yang digunakan tidak dirancang khusus untuk kondisi tersebut. Penulis menekankan bahwa banyak kegagalan proyek WTE di negara berkembang berakar pada ketidakcocokan antara komposisi sampah dan pilihan teknologi.

Dari sisi energi nasional, potensi WTE tetap signifikan. Volume sampah perkotaan yang besar dan terus meningkat menciptakan basis input yang stabil bagi pembangkit listrik berbasis limbah. Dalam konteks diversifikasi bauran energi, WTE dapat berperan sebagai sumber energi domestik yang mengurangi tekanan impor bahan bakar fosil. Namun, kontribusi ini tidak boleh dilebih-lebihkan; WTE bukan pengganti utama energi fosil, melainkan sumber pelengkap dengan fungsi strategis tertentu.

Bab ini juga menggarisbawahi pentingnya pemilahan sampah. Tanpa pemisahan yang memadai antara fraksi organik, plastik, dan residu lainnya, WTE berisiko menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan merusak insentif daur ulang. Dalam kerangka circular economy, WTE hanya dapat dibenarkan jika menggunakan residual waste—sampah yang memang tidak layak untuk didaur ulang atau digunakan kembali.

Section ini menegaskan bahwa potensi WTE di Bangladesh nyata, tetapi bersyarat. Kelayakannya tidak hanya ditentukan oleh volume sampah, melainkan oleh kualitas pengelolaan sistem yang menghubungkan pengumpulan, pemilahan, teknologi, dan kebijakan energi. Tanpa integrasi tersebut, WTE berisiko menjadi solusi mahal dengan manfaat sirkular yang terbatas.

3. Pilihan Teknologi WTE: Insinerasi, Alternatif Biologis, dan Implikasi Sirkularitas

Dalam pembahasan teknologi, Amin, Jamasb, Llorca, Marsiliani, dan Renström menekankan bahwa keputusan teknologi menentukan apakah WTE memperkuat atau justru melemahkan circular economy. Insinerasi konvensional sering menjadi pilihan karena kematangan teknologi dan kemampuannya menangani volume sampah besar. Namun, untuk konteks Bangladesh, penulis menilai insinerasi menghadapi dua masalah utama: ketidakcocokan dengan komposisi sampah dan risiko penguncian teknologi.

Komposisi sampah yang didominasi fraksi organik dengan kadar air tinggi menurunkan efisiensi insinerasi dan meningkatkan kebutuhan pra-pengolahan atau bahan bakar tambahan. Hal ini berdampak langsung pada biaya dan emisi. Lebih jauh, investasi besar pada insinerasi berkapasitas tinggi dapat menciptakan insentif kebijakan yang kontraproduktif—pemerintah dan operator terdorong “memastikan pasokan sampah” agar fasilitas tetap beroperasi optimal, sehingga pencegahan dan daur ulang menjadi subordinat.

Sebagai alternatif, penulis menyoroti teknologi biologis seperti anaerobic digestion (AD) yang lebih selaras dengan karakteristik sampah organik Bangladesh. AD memungkinkan pemulihan energi dalam bentuk biogas sekaligus menghasilkan digestate yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk. Dari sudut pandang circular economy, pendekatan ini lebih dekat dengan prinsip pemulihan nilai material dan nutrien.

Namun, teknologi biologis juga memiliki keterbatasan. Ia menuntut pemilahan yang lebih ketat dan sistem pengumpulan yang konsisten. Tanpa infrastruktur pemilahan di sumber, kualitas input menjadi tidak stabil dan kinerja fasilitas menurun. Penulis menegaskan bahwa tidak ada teknologi netral kebijakan: setiap pilihan teknologi mensyaratkan perubahan sistemik pada hulu pengelolaan sampah.

Section ini menegaskan bahwa perdebatan WTE bukan sekadar soal efisiensi teknis, melainkan soal arah sistem pengelolaan sampah. Teknologi yang dipilih akan membentuk insentif jangka panjang—apakah mendorong pencegahan dan daur ulang, atau justru mengunci sistem pada solusi pembakaran.

4. Implikasi Ekonomi dan Lingkungan: Manfaat Terbatas dan Trade-off Kebijakan

Analisis ekonomi dalam bab ini menunjukkan bahwa manfaat WTE di Bangladesh bersifat terbatas dan kontekstual. Dari sisi energi, kontribusi WTE terhadap bauran listrik nasional relatif kecil dibandingkan pembangkit konvensional. Namun, nilai strategisnya terletak pada reduksi biaya eksternal—pengurangan volume sampah yang ditimbun, penurunan emisi metana dari TPA, dan perbaikan kondisi sanitasi perkotaan.

Di sisi lain, biaya investasi dan operasional WTE relatif tinggi. Tanpa dukungan kebijakan—seperti tarif listrik khusus, jaminan pasokan sampah, atau subsidi—banyak proyek WTE sulit mencapai kelayakan finansial. Penulis memperingatkan bahwa dukungan kebijakan yang berlebihan justru dapat mengaburkan trade-off, membuat WTE tampak lebih menarik dibanding opsi pencegahan dan daur ulang yang secara sosial lebih menguntungkan.

Dari perspektif lingkungan, penilaian WTE harus mempertimbangkan emisi siklus hidup. Jika WTE menggantikan pembuangan terbuka atau TPA yang tidak terkelola, manfaat lingkungan bisa signifikan. Namun, jika WTE menggantikan opsi daur ulang atau komposting yang layak, manfaatnya menjadi ambigu atau bahkan negatif. Dengan kata lain, dampak WTE sangat bergantung pada counterfactual—apa yang sebenarnya digantikan oleh teknologi tersebut.

Bab ini juga menekankan pentingnya koherensi kebijakan energi dan sampah. WTE sering berada di persimpangan dua rezim kebijakan yang berbeda, dengan tujuan dan insentif yang tidak selalu sejalan. Tanpa koordinasi, kebijakan energi dapat mendorong ekspansi WTE, sementara kebijakan lingkungan berupaya mengurangi pembakaran. Ketegangan ini memperlemah efektivitas circular economy secara keseluruhan.

Section ini menyimpulkan bahwa WTE bukan solusi ajaib, melainkan opsi kebijakan dengan trade-off yang jelas. Nilainya terletak pada perannya sebagai pelengkap dalam sistem yang memprioritaskan pencegahan, pemilahan, dan daur ulang—bukan sebagai substitusi dari prinsip-prinsip tersebut.

5. Implikasi Kebijakan: Menempatkan WTE secara Tepat dalam Strategi Circular Economy

Berdasarkan analisis Amin, Jamasb, Llorca, Marsiliani, dan Renström, implikasi kebijakan utama adalah kebutuhan untuk menempatkan WTE secara proporsional dalam hierarki pengelolaan sampah. WTE tidak seharusnya menjadi pusat strategi circular economy, melainkan opsi pelengkap yang hanya diterapkan pada residual waste—sampah yang tidak layak dicegah, digunakan kembali, atau didaur ulang.

Implikasi pertama adalah prioritisasi pencegahan dan pemilahan di sumber. Tanpa pemilahan yang memadai, WTE berisiko mengkonsumsi material yang seharusnya didaur ulang atau dikomposkan. Kebijakan perlu mengaitkan pengembangan WTE dengan target pemilahan minimum dan standar kualitas input yang ketat. Pendekatan ini menjaga agar WTE tidak merusak insentif sirkular di hulu.

Implikasi kedua menyangkut keselarasan kebijakan energi dan lingkungan. Insentif energi—seperti tarif listrik atau jaminan pembelian—harus dirancang agar tidak mendorong overkapasitas WTE. Penulis menekankan bahwa dukungan kebijakan sebaiknya bersifat conditional: WTE mendapat dukungan hanya jika memenuhi kriteria lingkungan dan tidak menghambat pencapaian target daur ulang.

Implikasi ketiga adalah pemilihan teknologi yang kontekstual. Mengingat dominasi fraksi organik, kebijakan perlu mendorong teknologi yang lebih selaras secara sirkular, seperti pengolahan biologis, sembari membatasi penerapan insinerasi skala besar yang berpotensi menciptakan penguncian teknologi. Pendekatan bertahap memungkinkan pembelajaran kebijakan dan penyesuaian teknologi seiring peningkatan kapasitas pemilahan.

Section ini menegaskan bahwa kebijakan WTE yang efektif bukan soal mempercepat adopsi teknologi, melainkan mengelola trade-off agar tujuan energi, lingkungan, dan circular economy tidak saling meniadakan.

6. Kesimpulan: WTE sebagai Solusi Terbatas dalam Transisi Sirkular

Artikel ini menunjukkan bahwa WTE di Bangladesh menawarkan peluang nyata untuk mengurangi tekanan sampah dan memberikan kontribusi tambahan pada pasokan energi. Namun, seperti ditunjukkan oleh Amin dan rekan-rekan, peluang tersebut bersifat terbatas dan bersyarat. WTE tidak dapat—dan tidak seharusnya—diposisikan sebagai solusi utama circular economy.

Nilai WTE terletak pada kemampuannya menangani residu yang tersisa setelah upaya pencegahan, pemilahan, dan daur ulang dilakukan secara maksimal. Ketika ditempatkan di luar kerangka ini, WTE berisiko menggeser sistem pengelolaan sampah ke arah yang kurang sirkular, mengunci investasi pada teknologi pembakaran, dan melemahkan insentif hulu.

Pelajaran kunci dari kasus Bangladesh adalah pentingnya koherensi kebijakan dan disiplin prioritas. Circular economy bukan kumpulan teknologi, melainkan arsitektur kebijakan yang mengatur urutan pilihan. WTE dapat berperan positif jika tunduk pada arsitektur tersebut—bukan menggantikannya.

Dengan demikian, WTE sebaiknya dipahami sebagai instrumen transisi, bukan tujuan akhir. Keberhasilan circular economy di negara berkembang tidak diukur dari seberapa cepat teknologi WTE dibangun, tetapi dari sejauh mana sistem secara keseluruhan bergerak menuju pencegahan limbah, pemulihan nilai material, dan pengurangan dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Amin, S., Jamasb, T., Llorca, M., Marsiliani, L., & Renström, T. I. (2022). The case of waste-to-energy in Bangladesh. Dalam Transitioning to a Circular Economy in Developing Asia. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32.

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782.

IEA Bioenergy. (2018). Waste-to-energy and circular economy. Paris: International Energy Agency.

Wilson, D. C., Velis, C. A., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management. Habitat International, 30(4), 797–808.

1. Pendahuluan: Ketika Circular Economy Bergantung pada Akses Pembiayaan

Dalam bab yang ditulis oleh Emine Eda Ünal, circular economy dipahami bukan hanya sebagai tantangan teknologi atau perubahan perilaku, tetapi sebagai persoalan pembiayaan dan kelayakan investasi. Perspektif ini penting karena banyak diskusi circular economy berhenti pada level konsep dan kebijakan, sementara pertanyaan paling menentukan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan justru berkaitan dengan risiko, arus kas, dan kepastian pengembalian investasi.

Turki diposisikan sebagai studi kasus yang relevan karena berada di persimpangan antara tekanan pertumbuhan ekonomi dan agenda keberlanjutan. Sebagai negara dengan laju pertumbuhan tinggi di antara ekonomi berkembang, Turki menghadapi kebutuhan material dan energi yang terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, circular economy menawarkan janji untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari eksploitasi sumber daya. Namun, janji tersebut hanya dapat diwujudkan jika proyek-proyek sirkular mampu menembus logika pembiayaan konvensional.

Pendahuluan bab ini menekankan bahwa salah satu hambatan terbesar circular economy di negara berkembang adalah kesenjangan antara potensi ekonomi dan persepsi risiko. Banyak inisiatif circular economy dinilai menarik dari sisi lingkungan, tetapi dipandang belum matang secara finansial. Ketidakpastian pasokan limbah, fluktuasi harga material daur ulang, serta ketergantungan pada kebijakan publik membuat lembaga keuangan bersikap hati-hati.

Dengan memilih fokus pada pembiayaan, bab ini menggeser diskusi circular economy dari “apa yang seharusnya dilakukan” ke “apa yang benar-benar bisa didanai”. Analisis ini relevan bukan hanya bagi Turki, tetapi juga bagi negara berkembang lain yang ingin mempercepat transisi sirkular tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

2. Circular Economy dan Ekonomi Berkembang: Tekanan Pertumbuhan sebagai Pedang Bermata Dua

Bab ini menempatkan circular economy dalam konteks ekonomi berkembang yang ditandai oleh tekanan pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan dipandang sebagai kebutuhan politik dan sosial untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, tetapi sekaligus menjadi sumber peningkatan konsumsi material dan energi. Dalam kerangka ekonomi linear, tekanan ini berujung pada percepatan degradasi lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya primer.

Penulis menekankan bahwa circular economy di ekonomi berkembang tidak dapat disalin mentah dari pengalaman negara maju. Di banyak negara maju, circular economy dibangun di atas infrastruktur matang dan pasar sekunder yang relatif stabil. Sebaliknya, di ekonomi berkembang seperti Turki, circular economy harus berjalan berdampingan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan ekspansi industri. Hal ini menciptakan tantangan ganda: membiayai pertumbuhan sekaligus membiayai transformasi.

Dari sudut pandang pembiayaan, tekanan pertumbuhan ini bersifat ambigu. Di satu sisi, meningkatnya permintaan material membuka peluang pasar bagi daur ulang dan pemulihan sumber daya. Di sisi lain, ketergantungan pada bahan baku impor dan fluktuasi pasar global meningkatkan risiko bagi proyek circular economy. Bank dan investor perlu memastikan bahwa proyek sirkular memiliki jaminan pasokan input dan permintaan output agar layak secara finansial.

Bab ini juga menunjukkan bahwa motivasi utama pelaku usaha dalam mengadopsi circular economy sering kali bersifat ekonomis, bukan ekologis. Efisiensi sumber daya, pengurangan biaya, dan stabilitas pasokan menjadi pendorong utama. Temuan ini penting karena menegaskan bahwa circular economy dapat selaras dengan logika bisnis, asalkan kerangka pembiayaan dan kebijakan mampu mengurangi risiko awal.

Section ini memperlihatkan bahwa di ekonomi berkembang, circular economy bukan alternatif terhadap pertumbuhan, melainkan strategi untuk mengelola konsekuensi pertumbuhan. Namun, strategi ini hanya akan berhasil jika didukung oleh mekanisme pembiayaan yang memahami dinamika risiko dan peluang dalam konteks lokal.

3. Tantangan Pembiayaan Proyek Circular Economy: Risiko, Skala, dan Kepastian Arus Kas

Dalam analisis Emine Eda Ünal, tantangan pembiayaan circular economy di Turki terutama berpusat pada profil risiko proyek. Banyak inisiatif sirkular—seperti daur ulang material bernilai rendah, pemulihan energi, atau model bisnis berbasis penggunaan ulang—memiliki arus kas yang belum stabil. Ketidakpastian pasokan limbah, volatilitas harga material daur ulang, serta ketergantungan pada kebijakan publik (insentif, standar, EPR) membuat lembaga keuangan konvensional berhati-hati.

Masalah skala juga krusial. Proyek sirkular sering dimulai pada skala kecil untuk menguji kelayakan teknis dan pasar. Namun, skala kecil ini justru menyulitkan pembiayaan karena biaya transaksi relatif tinggi dan dampak finansial terbatas. Tanpa mekanisme aggregation atau blended finance, proyek-proyek ini sulit naik kelas dari pilot menjadi portofolio yang menarik bagi investor institusional.

Ünal menyoroti kepastian arus kas sebagai prasyarat utama. Bank membutuhkan kontrak jangka panjang—baik untuk pasokan input (limbah) maupun penyerapan output (material/energi)—agar risiko dapat dimitigasi. Tanpa offtake agreement atau jaminan permintaan, proyek circular economy dipersepsikan lebih berisiko dibanding proyek infrastruktur konvensional.

Di sisi lain, terdapat tantangan asimetri informasi. Banyak pelaku usaha sirkular memiliki kapasitas teknis yang baik tetapi kurang mampu menyajikan bankable project documentation. Ketidaklengkapan data kinerja, proyeksi keuangan yang lemah, dan kurangnya rekam jejak membuat proyek gagal menembus proses due diligence. Bab ini menekankan bahwa peningkatan kapasitas pengembang proyek sama pentingnya dengan inovasi teknologi.

Section ini menyimpulkan bahwa hambatan pembiayaan bukan sekadar kekurangan modal, melainkan ketidakselarasan antara karakter proyek sirkular dan kriteria pembiayaan konvensional. Menutup kesenjangan ini membutuhkan inovasi keuangan dan peran aktif lembaga publik.

4. Peran Bank Pembangunan dan Studi Kasus Investasi di Turki

Menanggapi tantangan tersebut, Ünal menempatkan bank pembangunan dan lembaga keuangan publik sebagai aktor kunci dalam mempercepat pembiayaan circular economy. Peran utama mereka bukan menggantikan pembiayaan swasta, melainkan menurunkan risiko awal dan membuka jalan bagi partisipasi pasar yang lebih luas.

Di Turki, pendekatan yang menonjol adalah penggunaan instrumen pembiayaan campuran (blended finance), di mana dana publik, pinjaman lunak, dan jaminan risiko digunakan untuk meningkatkan kelayakan proyek. Skema ini memungkinkan proyek sirkular mencapai struktur risiko yang dapat diterima oleh bank komersial. Dengan demikian, pembiayaan publik berfungsi sebagai katalis, bukan sumber dana permanen.

Bab ini juga mengulas beberapa kasus investasi yang menunjukkan bagaimana proyek circular economy dapat menjadi bankable ketika desain keuangannya tepat. Proyek yang berhasil umumnya memiliki tiga ciri: (1) integrasi vertikal yang mengamankan pasokan input, (2) kontrak jangka panjang untuk output, dan (3) dukungan kebijakan yang konsisten. Kombinasi ini menciptakan visibilitas arus kas yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman.

Selain pembiayaan langsung, bank pembangunan berperan dalam standardisasi dan pembelajaran pasar. Dengan mendukung proyek percontohan dan mendokumentasikan kinerja finansialnya, lembaga publik membantu mengurangi ketidakpastian bagi investor berikutnya. Efek demonstrasi ini penting untuk memperluas pasar pembiayaan circular economy.

Section ini menegaskan bahwa transisi sirkular membutuhkan arsitektur pembiayaan yang adaptif. Tanpa keterlibatan bank pembangunan dan instrumen mitigasi risiko, banyak proyek circular economy akan tetap terjebak pada tahap pilot. Dengan dukungan yang tepat, proyek-proyek tersebut dapat berkembang menjadi portofolio investasi yang berkelanjutan secara finansial dan berdampak secara lingkungan.

5. Implikasi Kebijakan: Merancang Ekosistem Pembiayaan Circular Economy

Berdasarkan analisis Emine Eda Ünal, implikasi kebijakan utama terletak pada kemampuan negara membangun ekosistem pembiayaan yang selaras dengan karakter proyek circular economy. Kebijakan tidak cukup berhenti pada insentif umum atau komitmen keberlanjutan; ia perlu menjawab hambatan spesifik yang membuat proyek sirkular sulit dibiayai oleh perbankan konvensional.

Implikasi pertama adalah pentingnya mitigasi risiko awal. Instrumen seperti jaminan kredit, pembiayaan campuran, dan dukungan teknis pra-investasi dapat menurunkan risiko yang dipersepsikan investor. Dengan mengurangi ketidakpastian pada tahap awal, kebijakan publik membantu proyek sirkular mencapai profil risiko yang dapat diterima pasar.

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan kesiapan proyek (project readiness). Banyak inisiatif circular economy gagal memperoleh pembiayaan bukan karena tidak layak, tetapi karena tidak disajikan dalam format yang bankable. Program pendampingan untuk perencanaan keuangan, pengukuran kinerja, dan struktur kontrak jangka panjang menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi teknis dan persyaratan pembiayaan.

Implikasi ketiga adalah koherensi kebijakan lintas sektor. Pembiayaan circular economy sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan jangka panjang—misalnya standar material, EPR, atau kebijakan pengadaan publik. Ketika kebijakan berubah-ubah, risiko meningkat dan biaya modal ikut naik. Ünal menekankan bahwa stabilitas kebijakan sering kali lebih penting daripada besarnya insentif.

Section ini menegaskan bahwa pembiayaan circular economy bukan sekadar urusan sektor keuangan. Ia merupakan hasil dari interaksi kebijakan industri, lingkungan, dan keuangan. Tanpa penyelarasan ini, proyek sirkular akan terus dipersepsikan sebagai niche berisiko tinggi, bukan sebagai bagian arus utama pembangunan ekonomi.

6. Kesimpulan: Pembiayaan sebagai Penentu Kecepatan Transisi Sirkular

Artikel ini menunjukkan bahwa circular economy di negara berkembang seperti Turki sangat ditentukan oleh kemampuan mengakses dan mengelola pembiayaan. Seperti ditunjukkan oleh Emine Eda Ünal, tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan peluang ekonomi, melainkan pada kesenjangan antara potensi tersebut dan mekanisme pembiayaan yang tersedia.

Circular economy menawarkan manfaat lingkungan dan efisiensi sumber daya, tetapi manfaat tersebut tidak otomatis diterjemahkan menjadi kelayakan finansial. Tanpa desain pembiayaan yang tepat, proyek sirkular akan tertahan pada skala kecil dan fase percontohan. Di sinilah peran bank pembangunan, pembiayaan campuran, dan kebijakan mitigasi risiko menjadi penentu.

Pelajaran kunci dari kasus Turki adalah bahwa pembiayaan bukan faktor pendukung semata, melainkan pengungkit utama transisi sirkular. Ketika pembiayaan dirancang secara kontekstual—memahami risiko, skala, dan dinamika pasar lokal—circular economy dapat bergerak dari wacana kebijakan menjadi realitas investasi.

Pada akhirnya, keberhasilan circular economy di ekonomi berkembang tidak hanya diukur dari seberapa inovatif teknologinya atau seberapa ambisius kebijakannya, tetapi dari seberapa cepat dan luas proyek-proyek sirkular dapat dibiayai dan direplikasi. Dalam kerangka ini, pembiayaan bukan sekadar alat, melainkan medan utama di mana masa depan circular economy ditentukan.

Daftar Pustaka

Ünal, E. E. (2022). Circular economy financing: Investment cases from Turkey. Dalam Transitioning to a Circular Economy in Developing Asia. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition. Cowes: EMF.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32.

OECD. (2020). Financing climate futures: Rethinking infrastructure. Paris: OECD Publishing.

Schandl, H., Fischer-Kowalski, M., West, J., et al. (2016). Global material flows and resource productivity. Journal of Industrial Ecology, 20(4), 827–838.

1. Pendahuluan: EPR sebagai Instrumen Kunci Circular Economy Plastik

Dalam bab yang ditulis oleh Anurodh Sachdeva dan Arpit Srivastava, extended producer responsibility (EPR) diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan paling strategis untuk mewujudkan circular economy plastik di Asia. Berbeda dengan pendekatan pengelolaan sampah konvensional yang menempatkan beban utama pada pemerintah daerah dan pembayar pajak, EPR berangkat dari prinsip polluter pays: produsen bertanggung jawab atas dampak produk mereka hingga tahap akhir siklus hidup.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan di Asia, di mana pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan ekspansi konsumsi telah mendorong lonjakan produksi limbah plastik. Penulis menekankan bahwa persoalan plastik di kawasan ini bukan sekadar isu volume, tetapi juga isu ketidakmampuan sistem linear menyerap dampak eksternal dari konsumsi massal. Ketika biaya lingkungan tidak tercermin dalam harga produk, plastik sekali pakai menjadi pilihan rasional secara ekonomi, meskipun merusak secara ekologis.

EPR kemudian dipahami bukan hanya sebagai mekanisme pembiayaan pengelolaan limbah, tetapi sebagai alat koreksi struktural. Dengan memindahkan sebagian tanggung jawab dan biaya ke produsen, EPR berpotensi mengubah desain produk, mendorong penggunaan material yang lebih mudah didaur ulang, serta mempercepat pembentukan pasar material sekunder. Dalam kerangka circular economy, EPR berfungsi sebagai jembatan antara fase desain, produksi, dan pascakonsumsi.

Namun, sejak awal bab ini juga bersikap realistis. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan EPR tidak bersifat otomatis. Meskipun banyak negara telah mengadopsi atau mendiskusikan skema EPR, hasilnya sangat bervariasi. Perbedaan konteks kelembagaan, kapasitas administrasi, dan struktur pasar membuat EPR di Asia menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan negara maju. Pendahuluan ini menyiapkan argumen utama: EPR adalah instrumen yang kuat, tetapi hanya efektif jika dirancang dan diimplementasikan secara kontekstual.

2. Prinsip Dasar dan Model EPR: Pelajaran Awal bagi Asia

Untuk membangun fondasi analitis, bab ini menguraikan prinsip-prinsip dasar EPR yang telah berkembang secara internasional. Salah satu pembeda utama antar skema EPR adalah pembagian tanggung jawab finansial dan operasional antara produsen dan pemerintah. Dalam beberapa model, produsen hanya menanggung biaya (financial responsibility), sementara operasional pengelolaan limbah tetap dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam model lain, produsen—melalui organisasi khusus—juga mengambil alih sebagian atau seluruh operasi.

Di sinilah konsep producer responsibility organization (PRO) menjadi sentral. PRO berfungsi sebagai entitas kolektif yang mewakili produsen dalam memenuhi kewajiban EPR, mulai dari pengumpulan dana, koordinasi pengelolaan limbah, hingga pelaporan kepatuhan. Penulis menekankan bahwa keberadaan PRO bukan sekadar solusi administratif, melainkan mekanisme untuk mencapai skala ekonomi dan konsistensi sistem.

Bab ini juga menyoroti prinsip full cost coverage, yaitu bahwa kontribusi produsen seharusnya mencerminkan seluruh biaya pengelolaan limbah—termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, administrasi, data, dan edukasi publik—dikurangi nilai material yang dapat dipulihkan. Prinsip ini penting untuk mencegah skema EPR yang secara nominal ada, tetapi secara substantif tidak mampu mendanai sistem yang memadai.

Bagi konteks Asia, penulis mengingatkan bahwa adopsi model EPR dari Eropa tidak dapat dilakukan secara mentah. Banyak negara di Asia menghadapi tingkat pemilahan yang rendah, infrastruktur yang terbatas, dan peran sektor informal yang dominan. Dalam kondisi seperti ini, EPR yang hanya berfokus pada kepatuhan produsen berisiko gagal mencapai tujuan circular economy. Justru sebaliknya, EPR perlu dirancang sebagai mekanisme integratif yang mampu bekerja dengan sistem yang sudah ada, bukan menggantikannya secara abrupt.

Section ini menegaskan bahwa EPR bukan satu model tunggal, melainkan spektrum pendekatan. Tantangan utama bagi Asia bukan memilih “model terbaik” secara abstrak, tetapi menyelaraskan prinsip EPR dengan realitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan di masing-masing negara. Dari titik inilah bab ini kemudian bergerak ke pertanyaan implementasi yang lebih konkret.

3. Tantangan Implementasi EPR di Asia: Kapasitas, Kepatuhan, dan Fragmentasi Pasar

Dalam pembahasan implementasi, Sachdeva dan Srivastava menekankan bahwa tantangan utama EPR di Asia bukan pada ketiadaan kerangka normatif, melainkan pada kapasitas dan kepatuhan. Banyak negara telah mengadopsi prinsip EPR, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya sistem registrasi produsen, keterbatasan data pasar, serta mekanisme penegakan yang belum konsisten. Tanpa basis data produsen yang andal, kewajiban EPR sulit ditegakkan secara adil.

Masalah kepatuhan semakin kompleks dalam struktur pasar Asia yang terfragmentasi. Sektor plastik didominasi oleh kombinasi perusahaan besar, usaha kecil-menengah, dan produsen informal. Skema EPR yang dirancang dengan asumsi struktur pasar formal cenderung mengabaikan aktor kecil dan informal, menciptakan free-rider problem. Akibatnya, beban biaya EPR jatuh tidak proporsional pada segmen tertentu, sementara bagian pasar lain luput dari kewajiban.

Tantangan berikutnya adalah koordinasi lintas tingkat pemerintahan. EPR sering kali dirumuskan di tingkat nasional, tetapi operasional pengelolaan limbah berada di tingkat lokal. Ketidaksinkronan tujuan, standar layanan, dan pembiayaan antara pusat dan daerah menghambat efektivitas EPR. Dalam praktik, kontribusi produsen tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan layanan pengumpulan dan pemilahan di lapangan.

Bab ini juga menyoroti risiko kepatuhan administratif tanpa dampak sirkular. Dalam beberapa kasus, produsen memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran, tetapi sistem pengelolaan limbah tidak mengalami perbaikan signifikan. Hal ini terjadi ketika target EPR terlalu fokus pada kuantitas pengumpulan tanpa mengaitkannya dengan kualitas material, desain produk, atau pencegahan limbah. EPR pun berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan pasif, bukan pendorong circular economy.

Section ini menegaskan bahwa EPR di Asia harus dipahami sebagai reformasi kelembagaan, bukan sekadar instrumen regulasi. Tanpa penguatan kapasitas, basis data yang solid, dan penegakan yang konsisten, EPR akan sulit mencapai tujuan transformasionalnya.

4. Sektor Informal dan Desain PRO: Dari Ketegangan ke Integrasi Sistemik

Isu yang paling sensitif dalam implementasi EPR di Asia adalah peran sektor informal. Di banyak negara, pengumpulan dan pemulihan plastik sangat bergantung pada pemulung, pengepul kecil, dan jaringan informal yang telah beroperasi lama sebelum kebijakan EPR diperkenalkan. Sachdeva dan Srivastava menekankan bahwa mengabaikan aktor-aktor ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga kontraproduktif.

Pendekatan EPR yang berupaya menggantikan sektor informal dengan sistem formal secara cepat sering kali gagal. Selain mahal, pendekatan ini berisiko merusak mata pencaharian dan menurunkan tingkat pengumpulan material. Sebaliknya, bab ini mendorong integrasi bertahap, di mana sektor informal diakui, distandarkan secara minimum, dan dihubungkan dengan sistem EPR melalui insentif dan kontrak yang adil.

Dalam konteks ini, desain producer responsibility organization (PRO) menjadi sangat menentukan. PRO tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai koordinator ekosistem—menjembatani produsen, pemerintah daerah, operator formal, dan sektor informal. PRO yang dirancang dengan sensitivitas konteks dapat membantu meningkatkan kualitas material, transparansi aliran dana, dan akuntabilitas kinerja.

Bab ini menekankan pentingnya fleksibilitas desain PRO. Di negara dengan dominasi sektor informal, PRO perlu berinvestasi pada peningkatan kapasitas, keselamatan kerja, dan sistem insentif berbasis kinerja. Di negara dengan pasar yang lebih formal, fokus dapat diarahkan pada inovasi desain produk dan pengembangan pasar material sekunder. Pendekatan satu model untuk semua dipandang tidak sesuai dengan keragaman konteks Asia.

Section ini memperjelas bahwa keberhasilan EPR sangat bergantung pada kemampuannya mengakomodasi realitas sosial-ekonomi. Integrasi sektor informal dan desain PRO yang kontekstual bukan kompromi terhadap prinsip EPR, melainkan syarat agar EPR benar-benar berfungsi sebagai pengungkit circular economy plastik.

5. Implikasi Kebijakan: Menjadikan EPR sebagai Pengungkit Circular Economy

Berdasarkan analisis Sachdeva dan Srivastava, implikasi kebijakan EPR di Asia perlu diarahkan pada perubahan struktur insentif, bukan sekadar kepatuhan administratif. EPR akan efektif hanya jika ia memengaruhi keputusan inti produsen—mulai dari desain produk, pilihan material, hingga strategi pasar. Karena itu, kebijakan EPR perlu mengaitkan kewajiban finansial dengan kinerja sirkular yang terukur, seperti kemudahan daur ulang, pengurangan resin bermasalah, dan peningkatan penggunaan material daur ulang.

Implikasi pertama adalah penajaman target EPR. Target berbasis kuantitas pengumpulan saja berisiko mendorong praktik bernilai rendah. Target perlu dilengkapi dengan indikator kualitas material dan pencegahan limbah. Dengan demikian, EPR tidak hanya membiayai pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong perubahan desain di hulu.

Implikasi kedua adalah penguatan tata kelola dan transparansi. Sistem EPR memerlukan data yang andal tentang produsen, volume pasar, aliran material, dan kinerja pengelolaan limbah. Tanpa transparansi, EPR rawan free-rider dan sulit dievaluasi dampaknya. Penulis menekankan pentingnya pelaporan terstandar dan audit independen untuk menjaga kredibilitas sistem.

Implikasi ketiga menyangkut koordinasi pusat–daerah. Dana EPR harus terhubung secara jelas dengan peningkatan layanan di tingkat lokal—pengumpulan, pemilahan, dan keselamatan kerja. Tanpa mekanisme penyaluran yang efektif, EPR berisiko terputus dari kebutuhan lapangan dan kehilangan legitimasi publik.

Terakhir, kebijakan EPR perlu inklusif terhadap sektor informal. Integrasi bertahap melalui standar minimum, kontrak yang adil, dan insentif berbasis kinerja memungkinkan peningkatan kualitas material sekaligus menjaga mata pencaharian. Pendekatan ini menempatkan EPR sebagai instrumen transformasi yang sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi Asia.

6. Kesimpulan: EPR sebagai Ujian Kedewasaan Circular Economy di Asia

Artikel ini menegaskan bahwa EPR merupakan salah satu instrumen paling potensial untuk mendorong circular economy plastik di Asia—namun juga salah satu yang paling menuntut dari sisi desain dan implementasi. Seperti ditunjukkan oleh Sachdeva dan Srivastava, EPR tidak akan bekerja jika diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata. Ia menuntut reformasi kelembagaan, konsistensi penegakan, dan integrasi lintas aktor.

Pelajaran kunci dari pembahasan ini adalah bahwa konteks menentukan efektivitas. Keragaman struktur pasar, kapasitas institusional, dan peran sektor informal membuat pendekatan seragam tidak memadai. EPR harus dirancang fleksibel, bertahap, dan berorientasi hasil—dengan fokus pada kualitas sirkular, bukan sekadar volume.

Pada akhirnya, EPR adalah ujian kedewasaan kebijakan circular economy. Ia menguji kemampuan negara untuk menyelaraskan prinsip polluter pays dengan realitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan EPR tidak diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kebocoran plastik, meningkatkan nilai material, dan mendorong perubahan desain yang berkelanjutan.

Jika EPR dirancang dan dijalankan dengan pendekatan integratif, ia dapat menjadi pengungkit utama transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular plastik di Asia. Jika tidak, EPR berisiko menjadi lapisan kebijakan tambahan—ada secara formal, tetapi terbatas dampaknya secara sistemik.

Daftar Pustaka

Sachdeva, A., & Srivastava, A. (2022). Extended producer responsibility: Lessons for realizing and implementing a circular economy for plastics in Asia. Dalam Transitioning to a Circular Economy in Developing Asia. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Ellen MacArthur Foundation. (2016). The new plastics economy: Rethinking the future of plastics. Cowes: EMF.

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782.

Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). Plastics recycling: Challenges and opportunities. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 364(1526), 2115–2126.

Schandl, H., Fischer-Kowalski, M., West, J., et al. (2016). Global material flows and resource productivity. Journal of Industrial Ecology, 20(4), 827–838.