Pendahuluan: Kenapa Mengukur Korupsi itu Penting?
Korupsi adalah masalah yang tersembunyi namun merusak, memengaruhi kualitas pemerintahan, keadilan, dan kepercayaan publik. Buku ini menyajikan pendekatan multidisipliner dalam mengukur korupsi, disusun oleh para pakar dari Transparency International (TI) dan Griffith University. Fokusnya bukan hanya pada korupsi sebagai konsep, tetapi pada cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkuantifikasi praktik korupsi dengan validitas ilmiah.
Melalui berbagai pendekatan—survei persepsi, studi kasus, analisis kebijakan, hingga pemetaan institusional—buku ini menunjukkan bahwa pengukuran korupsi bukan sekadar urusan data, tapi juga strategi reformasi dan tata kelola publik yang berkelanjutan.
Jenis Korupsi dan Tantangan Definisinya
Korupsi tidak selalu mudah didefinisikan secara universal. Oleh karena itu, pendekatan dalam buku ini mencakup:
- Grand corruption: menyasar level tertinggi pemerintah (contoh: penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan elite politik).
- Petty corruption: suap kecil di layanan publik seperti polisi, sekolah, atau rumah sakit.
- Active vs. passive corruption: siapa yang memberi dan menerima suap.
- Bribery, embezzlement, favoritisme, nepotisme, extortion, hingga konflik kepentingan.
Contoh studi di Uganda dan Tanzania menunjukkan bagaimana petani atau warga biasa dirugikan oleh agen layanan yang korup. Petani Uganda harus membayar lebih untuk pupuk namun panennya rendah; sementara warga Tanzania yang menyuap polisi tetap tak mendapatkan keadilan.
Pendekatan Pengukuran: Objektif vs. Subjektif
1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
Dikembangkan oleh Transparency International, CPI adalah alat paling populer namun juga paling dikritik.
Kritik utama oleh Fredrik Galtung:
- CPI terlalu bergantung pada persepsi, bukan data empiris.
- Tidak cukup tajam untuk diagnosis kebijakan nasional.
- Gagal menangkap perubahan korupsi secara lokal atau sektoral.
2. Survei dan Indikator Alternatif
Petter Langseth menjelaskan bahwa korupsi bisa diukur dengan:
- Survei pengguna layanan publik (misalnya, apakah mereka diminta uang ekstra).
- Indeks kepercayaan publik dan efektivitas institusi.
- Studi kasus langsung seperti di Nigeria.
Contoh temuan survei:
- Di Uganda, kehadiran petugas pertanian korup mengurangi produksi pertanian.
- Di Bangalore, India, "citizen report cards" mengungkap tingkat suap di rumah sakit bersalin, dan 25% warga melaporkan membayar suap ke rumah sakit pemerintah.
Studi Kasus:
1. Rusia (Elena Panifilova)
- Survei persepsi dan pengalaman korupsi terhadap lembaga pemerintah seperti Duma dan lembaga penegak hukum.
- Korupsi tertinggi ada di otoritas daerah dan polisi, diikuti oleh sistem peradilan.
2. Australia (Angela Gorta)
- Studi pada resistansi institusi publik terhadap korupsi.
- Menilai seberapa jauh lembaga publik punya mekanisme internal seperti kode etik, pendaftaran hadiah, dan pengawasan.
3. Hong Kong (Ambrose Lee)
- ICAC (Independent Commission Against Corruption) sebagai model institusi penegak hukum berbasis kepercayaan publik.
- Tingkat dukungan masyarakat terhadap ICAC mencapai 80% lebih, membuktikan efektivitas pemberantasan korupsi berbasis komunitas.
4. Kenya: Politik dan Harambee (Anne Waiguru)
- Program donasi publik “Harambee” ternyata jadi lahan korupsi politik terselubung.
- Dana yang terkumpul disalahgunakan untuk membeli dukungan politik.
- Studi menemukan konsentrasi peserta dan jumlah dana yang tidak transparan.
5. Belanda (Leo Huberts dkk.)
- Penelitian integritas dalam kepolisian dan lembaga pemerintahan.
- Kombinasi data kuantitatif (angka pelanggaran) dan kualitatif (wawancara dan observasi) digunakan untuk pemetaan "iceberg corruption".
Strategi Pengukuran Efektif
Penulis menyarankan pendekatan triangulasi data, yaitu:
- Survei pengguna layanan
- Studi dokumentasi internal (audit, pelaporan, regulasi)
- Pengamatan langsung (field observation)
- Focus group dan wawancara mendalam
Pentingnya pengukuran korupsi bukan hanya untuk mengetahui tingkatnya, tapi juga untuk:
- Menentukan prioritas reformasi,
- Menilai efektivitas kebijakan anti-korupsi,
- Meningkatkan partisipasi publik.
Rekomendasi Strategis
- Gunakan kombinasi indikator objektif dan subjektif untuk memperoleh gambaran utuh.
- Libatkan masyarakat dalam proses pengawasan, seperti melalui pelaporan warga dan media independen.
- Kembangkan mekanisme akuntabilitas internal di lembaga publik—kode etik, pelaporan kekayaan, audit.
- Fokus pada pemetaan risiko sektor dan lembaga tertentu untuk efisiensi tindakan antisipatif.
- Pastikan evaluasi berkala atas indeks dan strategi yang digunakan, agar responsif terhadap dinamika lokal dan global.
Kesimpulan
Mengukur korupsi bukan hanya soal angka, tapi soal strategi dan akuntabilitas. Buku ini memberikan landasan kuat tentang bagaimana pengukuran dapat menjadi alat perubahan. Melalui survei, indeks, dan studi kasus dari berbagai negara, disimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sempurna, tetapi kombinasi pendekatan dengan keterlibatan publik adalah kunci efektivitas.
Korupsi hanya bisa diberantas jika kita benar-benar tahu di mana ia terjadi, dalam bentuk apa, dan siapa yang terdampak. Oleh karena itu, pengukuran korupsi yang cermat dan transparan adalah pondasi utama dari reformasi tata kelola yang berhasil.
Sumber : Sampford, C. J. G., Shacklock, A., Connors, C., & Galtung, F. (2006). Measuring corruption. Ashgate Publishing.