1. Pendahuluan

Air merupakan elemen paling mendasar dalam eksistensi manusia, tetapi sering kali justru diperlakukan sebagai sumber daya yang tak terbatas. Dalam praktik pembangunan modern, air cenderung dipandang semata sebagai input teknis bagi sektor pertanian, industri, dan permukiman. Pendekatan ini menyederhanakan makna air, seolah-olah ia hanya persoalan kuantitas dan distribusi, padahal air memiliki dimensi ekologis, sosial, dan kultural yang jauh lebih kompleks.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, paradoks pengelolaan air semakin nyata. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi air tawar yang besar secara global. Di sisi lain, krisis air bersih, banjir, dan degradasi daerah aliran sungai terus berulang di berbagai wilayah. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan alamiah, melainkan pada cara manusia mengelola dan memanfaatkan sumber daya air tersebut.

Artikel ini menganalisis pengelolaan sumber daya air sebagai suatu sistem yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan. Berangkat dari gagasan bahwa air tidak hanya menopang hidup secara biologis, tetapi juga menentukan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi, analisis ini menempatkan pengelolaan air sebagai isu strategis pembangunan jangka panjang, bukan sekadar urusan teknis sektoral

 

2. Air sebagai Penopang Kehidupan dan Aktivitas Sosial Ekonomi

Air memiliki peran ganda yang tidak dapat dipisahkan antara fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi. Pada level paling dasar, air menjadi medium utama kehidupan biologis manusia sejak sebelum kelahiran. Pada tahap berikutnya, air membentuk pola permukiman, aktivitas ekonomi, dan perkembangan peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa pusat-pusat peradaban besar selalu tumbuh di sekitar sungai dan sumber air yang andal.

Dalam konteks modern, fungsi air semakin meluas. Air menjadi kebutuhan utama untuk konsumsi domestik, irigasi pertanian, pembangkit energi, serta berbagai proses industri. Setiap sektor memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas pasokan. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ini kerap memicu konflik antar-pengguna, terutama di wilayah dengan tekanan penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi.

Masalah muncul ketika air diperlakukan hanya sebagai komoditas pemenuh kebutuhan jangka pendek. Pendekatan ini sering mengabaikan daya dukung lingkungan dan kapasitas regeneratif sistem hidrologi. Pengambilan air tanah berlebihan, konversi lahan resapan, dan degradasi hutan di hulu sungai menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan siklus air. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tetapi akumulatif dan sering kali baru disadari ketika krisis telah terjadi.

Dengan demikian, memahami air sebagai penopang kehidupan dan penghidupan menuntut perubahan cara pandang. Air perlu dilihat sebagai sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir, dari aspek alamiah hingga sosial. Tanpa perspektif ini, upaya pengelolaan sumber daya air berisiko terjebak pada solusi parsial yang menyelesaikan satu masalah sambil menciptakan masalah baru di tempat lain.

 

3. Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air di Tengah Tekanan Pembangunan

Seiring meningkatnya intensitas pembangunan, tantangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia semakin kompleks dan saling terkait. Urbanisasi yang pesat, ekspansi kawasan industri, serta perubahan pola penggunaan lahan telah mengubah dinamika siklus hidrologi secara signifikan. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah kini lebih banyak menjadi limpasan permukaan, meningkatkan risiko banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Tekanan juga datang dari sektor pertanian yang masih menjadi pengguna air terbesar. Sistem irigasi yang belum sepenuhnya efisien menyebabkan tingkat kehilangan air yang tinggi, terutama di daerah dengan infrastruktur tua atau kurang terawat. Di sisi lain, kebutuhan air untuk sektor domestik dan industri terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, menciptakan persaingan antarsektor yang semakin tajam.

Perubahan iklim memperburuk kondisi tersebut dengan meningkatkan ketidakpastian pola curah hujan. Musim hujan yang lebih singkat namun intens, serta musim kemarau yang lebih panjang, membuat perencanaan pengelolaan air berbasis pola historis menjadi kurang relevan. Ketergantungan pada pendekatan reaktif, seperti pembangunan infrastruktur darurat setelah bencana, sering kali tidak menyentuh akar masalah dan justru menambah beban fiskal jangka panjang.

Selain faktor alam dan teknis, tantangan sosial dan kelembagaan juga berperan besar. Fragmentasi kewenangan antarinstansi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi lintas wilayah sungai menghambat pengelolaan air secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, air tidak lagi menjadi pemersatu kepentingan, melainkan sumber potensi konflik yang laten.

 

4. Keterpaduan Perencanaan, Infrastruktur, dan Tata Kelola Air

Menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, pengelolaan sumber daya air tidak dapat bergantung pada satu instrumen kebijakan atau solusi teknis tunggal. Keterpaduan antara perencanaan, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola menjadi prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan. Tanpa integrasi tersebut, setiap intervensi berisiko menghasilkan dampak yang terfragmentasi dan kurang efektif.

Perencanaan sumber daya air yang berkelanjutan harus berbasis pada skala wilayah sungai, bukan batas administratif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap hubungan hulu-hilir, termasuk dampak aktivitas di satu wilayah terhadap wilayah lain. Dalam kerangka ini, pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan sistem pengendalian banjir perlu diselaraskan dengan upaya konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan ekosistem.

Infrastruktur air juga perlu dipandang sebagai sistem adaptif, bukan struktur statis. Investasi pada teknologi pemantauan, pengelolaan data hidrologi, dan sistem peringatan dini dapat meningkatkan kemampuan respons terhadap variabilitas iklim. Namun, infrastruktur fisik saja tidak cukup jika tidak didukung oleh tata kelola yang transparan dan partisipatif.

Tata kelola air yang efektif menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat lokal. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan proyek air tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Dengan demikian, keterpaduan perencanaan, infrastruktur, dan tata kelola bukan sekadar konsep normatif, melainkan fondasi praktis bagi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

 

5. Air, Ketahanan Pangan, dan Keberlanjutan Penghidupan

Hubungan antara air dan ketahanan pangan bersifat langsung dan tidak tergantikan. Sebagian besar sistem produksi pangan di Indonesia masih bergantung pada ketersediaan air permukaan dan air tanah, khususnya untuk pertanian padi sebagai komoditas utama. Ketika pengelolaan air terganggu, dampaknya tidak hanya berupa penurunan produksi, tetapi juga meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pola irigasi konvensional membuat sistem pangan rentan terhadap variabilitas iklim. Kekeringan berkepanjangan atau perubahan waktu tanam akibat ketidakpastian hujan dapat mengganggu siklus produksi dan distribusi pangan. Dalam kondisi ini, pengelolaan air yang tidak adaptif berpotensi memperlebar kesenjangan antara wilayah dengan akses air yang memadai dan wilayah yang mengalami defisit air.

Air juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan penghidupan di luar sektor pertanian. Perikanan darat, pariwisata berbasis alam, dan industri kecil di pedesaan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas air. Degradasi sumber air tidak hanya mengancam mata pencaharian, tetapi juga melemahkan ketahanan sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan penghidupan berkelanjutan.

Pendekatan yang mengaitkan air dengan ketahanan pangan dan penghidupan menuntut kebijakan lintas sektor yang lebih koheren. Upaya peningkatan produksi pangan tidak dapat dipisahkan dari konservasi sumber daya air. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan sektoral berisiko saling meniadakan dan justru memperbesar tekanan terhadap sistem air nasional.

 

6. Refleksi Strategis dan Arah Pengelolaan Sumber Daya Air ke Depan

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia memasuki fase yang menuntut refleksi strategis. Tantangan yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang terfragmentasi tidak lagi memadai. Air perlu diposisikan sebagai elemen strategis pembangunan yang melampaui sekat sektor dan wilayah administratif.

Ke depan, arah pengelolaan sumber daya air perlu menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Peningkatan kapasitas infrastruktur harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan data menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan didukung oleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sistem air.

Selain itu, perubahan paradigma juga diperlukan dalam memandang peran masyarakat. Pengelolaan air yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Kesadaran, partisipasi, dan kepemilikan bersama atas sumber daya air menjadi faktor kunci keberhasilan jangka panjang. Ketika masyarakat dilibatkan secara bermakna, kebijakan dan proyek air memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dipelihara.

Sebagai penutup, air merupakan fondasi kehidupan dan penghidupan yang tidak tergantikan. Tantangan pengelolaannya mencerminkan tantangan pembangunan itu sendiri, yaitu bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi jangka panjang, pengelolaan sumber daya air dapat menjadi pilar utama bagi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

 

 

Daftar Pustaka

Wignyodarsono, S. L. (2023). Air sebagai penopang kehidupan dan penghidupan: Tantangan dan arah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Orasi Ilmiah Guru Besar, Institut Teknologi Bandung.

Gleick, P. H. (2018). The world's water volume 8: The biennial report on freshwater resources. Island Press.

UN-Water. (2021). Summary progress update 2021: SDG 6 – Water and sanitation for all. United Nations.

FAO. (2020). Water and agriculture: Managing water for sustainable food systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

OECD. (2015). Water resources governance in OECD countries: A multi-level approach. OECD Publishing.

IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press.

Episentrum Krisis Air: Mencari Sumber Daya Tersembunyi

A. Latar Belakang Strategis Sleman dan Ancaman Defisit Air

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempatkan Kabupaten Sleman dalam posisi strategis yang unik. Sleman bukan hanya daerah dengan populasi tertinggi ¹, tetapi juga merupakan lumbung pangan utama bagi DIY. Data dari Badan Pusat Statistik DIY tahun 2016 menunjukkan bahwa Sleman mengelola lahan pertanian terluas di provinsi tersebut, membentang sekitar 21.841 hektar.¹ Keseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kebutuhan irigasi untuk lahan pertanian yang luas ini menciptakan tantangan lingkungan yang akut.

Peningkatan jumlah penduduk berkorelasi langsung dengan peningkatan produksi air limbah domestik.¹ Air limbah yang mengandung bahan organik dan anorganik tinggi, jika dibuang tanpa pengolahan, akan memperparah polusi air sungai, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem akuatik.¹ Pemantauan kualitas air sungai secara nasional pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 68% sungai berada dalam kondisi tercemar berat.¹

Ancaman ini diperburuk oleh masalah defisit air kronis. Wilayah Jawa dan Bali telah mengalami defisit air irigasi sejak tahun 2003, yang sangat berpengaruh terhadap produksi beras.¹ Dalam konteks ini, Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) Skala Permukiman Berbah yang terletak di Kabupaten Sleman, diproyeksikan memiliki peran ganda: tidak hanya mengatasi masalah sanitasi bagi 1.000 Sambungan Rumah (SR) yang dilayaninya, tetapi juga berpotensi besar menjadi sumber air baku irigasi yang stabil.¹

B. Tujuan Evaluasi: Mengubah Limbah Menjadi Solusi

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) Berbah merupakan infrastruktur skala permukiman yang efluennya dibuang ke Sungai Kuning.¹ Meskipun penting, kinerja IPALD ini belum pernah dievaluasi secara menyeluruh.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan data tersebut. Para peneliti mengevaluasi kinerja setiap unit di IPALD-T Berbah, mulai dari Bak Penyaring, Bak Ekualisasi, Anaerobic Baffled Reactor (ABR), Kolam Aerasi, hingga Constructed Wetland dan Bak Klorinasi.¹ Tujuan terpenting dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah air hasil olahan (efluen) memiliki kualitas yang memadai untuk dialihfungsikan sebagai air baku irigasi, mendukung lahan pertanian di sekitarnya.¹

 

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Model Ketahanan Air Yogyakarta?

A. Kualitas Efluen yang Melampaui Standar Ganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penyisihan seluruh parameter air limbah yang diuji di IPALD-T Berbah berada dalam kategori sangat baik.¹ Keberhasilan ini dibuktikan dengan kualitas efluen yang memenuhi dua baku mutu air limbah domestik sekaligus: Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor P.68 Tahun 2016.¹

Kinerja IPAL ini tidak hanya sekadar membersihkan limbah, tetapi secara efektif mengubahnya menjadi air yang lebih bersih daripada badan air penerima.

• Pembersihan Polutan Organik ($BOD_{5}$): Kadar $BOD_{5}$ (Biological Oxygen Demand) rata-rata air limbah yang masuk (influen) adalah $70.5\ \text{mg/L}$. Instalasi ini berhasil menekan kadar tersebut hingga hanya tersisa rata-rata $8.0\ \text{mg/L}$ di outlet indikator.¹ Penurunan ini setara dengan menghilangkan hampir 90% beban polutan organik awal.
• Keunggulan Mutu Lingkungan: Air olahan yang keluar dari IPAL ($8.0\ \text{mg/L}$ $BOD_{5}$) jauh lebih bersih dibandingkan air Sungai Kuning di sekitarnya, yang tercatat memiliki kadar $BOD_{5}$ di hulu sebesar $19.4\ \text{mg/L}$ dan di hilir sebesar $14.8\ \text{mg/L}$.¹ Ini menunjukkan bahwa IPAL Berbah berfungsi sebagai unit peningkat kualitas air, bukan penambah beban pencemaran.
• Parameter $COD$ dan $TSS$: Polutan Chemical Oxygen Demand ($COD$) rata-rata awal $156.2\ \text{mg/L}$ berhasil diturunkan menjadi $28.2\ \text{mg/L}$ di outlet.¹ Sementara Padatan Tersuspensi Total ($TSS$) yang masuk $53.1\ \text{mg/L}$ berkurang drastis menjadi hanya $4.9\ \text{mg/L}$ di outlet.¹ Kedua hasil ini jauh di bawah baku mutu yang diizinkan (maksimum $100\ \text{mg/L}$ untuk $COD$ dan $30\ \text{mg/L}$ untuk $TSS$ berdasarkan PERMEN LHK).¹

B. Cerita di Balik Angka Penyisihan: Transformasi Polutan

Kinerja pemurnian air di IPALD-T Berbah merupakan hasil kumulatif dari beberapa unit dengan efisiensi yang bervariasi.

1. Peran Sentral Sedimentasi Awal

Bak Ekualisasi di IPALD-T Berbah dimodifikasi dengan waktu detensi yang lebih lama (4 jam), yang memungkinkannya berfungsi sebagai bak sedimentasi.¹ Modifikasi desain ini menghasilkan efisiensi penyisihan yang luar biasa pada tahap awal:

• TSS: Bak Ekualisasi mencapai efisiensi $61.72\%$ dalam menyaring TSS, menurunkan kadar dari $53.1\ \text{mg/L}$ menjadi $20.3\ \text{mg/L}$.¹ Efisiensi ini berada dalam rentang ideal yang ditetapkan literatur (50–70%).¹
• $BOD_{5}$ dan $COD$: Unit ini juga menunjukkan efisiensi penyisihan $BOD_{5}$ yang tinggi ($42.65\%$) dan $COD$ ($25.18\%$).¹ Efisiensi yang dicapai oleh bak ekualisasi ini secara signifikan mengurangi beban polutan organik yang harus diproses oleh unit-unit biologis lanjutan.

2. Kontribusi Vital Wetland

Setelah melalui unit ABR (yang menunjukkan efisiensi $BOD_{5}$ di bawah standar literatur, $18.22\%$) dan Kolam Aerasi (yang mencapai $65.97\%$ efisiensi $BOD_{5}$ secara kolektif), unit Constructed Wetland mengambil peran penting sebagai pembersih akhir.¹

Unit Wetland 1 dan 2 secara kolektif mencapai efisiensi penyisihan $BOD_{5}$ sebesar $51.12\%$.¹ Kinerja ini melampaui efisiensi yang umum ditemukan pada Wetland, yang berkisar antara $30.47\%-38.34\%$.¹ Jika proses pengolahan adalah estafet, Wetland berfungsi sebagai pelari terakhir yang gesit, menuntaskan lebih dari separuh sisa pekerjaan biologis yang tersisa, memastikan efluen keluar dengan kualitas terbaik.

3. Analisis Anomali Teknis (Kritik Realistis)

Di tengah keberhasilan penyisihan, penelitian ini menemukan fenomena teknis yang menarik, yaitu efisiensi negatif pada beberapa tahapan di tengah proses. Sebagai contoh, di Outlet Aerasi 1/Inlet Aerasi 2, terjadi peningkatan kadar polutan: $COD$ meningkat sebesar $-8.16\%$ dan Deterjen meningkat sebesar $-20.80\%$.¹

Peningkatan kadar polutan sementara ini menunjukkan adanya resuspensi padatan tersuspensi yang telah mengendap atau pelepasan polutan yang tersimpan kembali ke dalam aliran air. Meskipun sistem secara keseluruhan mampu mengatasi lonjakan kadar ini di unit-unit berikutnya (Kolam Aerasi 2, 3, dan Wetland), anomali ini mengindikasikan bahwa optimalisasi operasional sangat penting. Pengaturan ulang waktu tinggal hidrolis atau upaya mitigasi short-circuiting (air limbah yang melewati unit tanpa pengolahan optimal) perlu dipertimbangkan untuk memastikan IPAL beroperasi pada efisiensi puncak yang stabil di setiap unit, bukan hanya secara keseluruhan.

 

Tembok Penghalang Regulasi: Kendala Fisik yang Menghentikan Aliran

A. Kendala Tunggal: Suhu

Meskipun efluen IPALD-T Berbah menunjukkan kualitas kimia dan fisik yang ideal untuk pembuangan ke lingkungan (bahkan lebih bersih dari air sungai), air olahan ini gagal memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan kembali sebagai air baku irigasi.¹

Baku mutu yang digunakan untuk menganalisis potensi pemanfaatan kembali adalah Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.¹ Ironisnya, satu-satunya parameter yang menjadi penentu kegagalan adalah faktor fisik yang tampaknya sepele: Suhu.

Standar PP No. 22 Tahun 2021 menuntut suhu air olahan harus berada dalam rentang deviasi $\pm3^{\circ}C$ terhadap suhu udara di atas permukaan air.¹ Suhu air limbah pada saat pengujian berkisar antara $28.05^{\circ}C$ hingga $29.55^{\circ}C$ di sebagian besar unit. Pada saat pengambilan sampel, suhu udara tercatat mencapai $34.5^{\circ}C$.¹

Perhitungan standar termal menunjukkan bahwa air efluen harus memiliki suhu minimum $31.5^{\circ}C$ (yaitu $34.5^{\circ}C$ dikurangi $3^{\circ}C$) dan maksimum $37.5^{\circ}C$. Faktanya, suhu efluen yang terukur adalah $30.0^{\circ}C$.¹ Hanya selisih $1.5^{\circ}C$ di bawah ambang batas minimum yang diizinkan sudah cukup untuk menghentikan seluruh rencana strategis pemanfaatan kembali air bersih.

B. Mempertanyakan Batasan Termal untuk Irigasi

Parameter suhu ini secara umum diterapkan untuk melindungi ekosistem akuatik yang sensitif terhadap perubahan suhu mendadak ketika air buangan dilepaskan ke sungai. Namun, ketika air ini dipertimbangkan untuk air baku irigasi pertanian yang sangat membutuhkan air ², kerigidan aturan ini perlu dipertanyakan.

Kualitas air efluen yang sangat baik, dibuktikan dengan $pH$ yang ideal (rentang 6–9), serta rendahnya kadar $BOD_{5}$, $COD$, $TSS$, dan Deterjen ¹, membuktikan bahwa air ini sangat aman dan cocok untuk pertanian. Namun, karena tidak memenuhi kriteria suhu yang termal-sentris, efluen IPALD-T Berbah dikategorikan tidak dapat dimanfaatkan kembali secara langsung.¹

Ini menyoroti ketidaksesuaian kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong konservasi air dan pemanfaatan kembali sumber daya; di sisi lain, standar perlindungan lingkungan yang kaku, tanpa pengecualian konteks fungsional air baku irigasi, menghambat solusi praktis bagi daerah yang mengalami defisit air kronis. Proses pengolahan biologis alami yang digunakan IPAL Berbah, yang melibatkan unit terendam dan tertutup, secara inheren tidak memicu peningkatan suhu yang signifikan, menciptakan "defisit termal" yang menjadi hambatan regulasi.

 

Solusi Biaya Rendah: Mengoptimalkan Energi Matahari

A. Intervensi Praktis: Mengundang Sinar Matahari

Mengingat kendala suhu hanyalah $1.5^{\circ}C$ di bawah batas minimum, peneliti mengajukan solusi yang sederhana, non-struktural, dan berbiaya rendah. Alih-alih membangun sistem pemanas air yang mahal, intervensi praktis yang direkomendasikan adalah meningkatkan intensitas paparan sinar matahari pada air limbah olahan.¹

Prinsipnya didasarkan pada fakta bahwa semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai air limbah, suhu air akan semakin tinggi.¹ Hal ini dapat diimplementasikan dengan mengubah operasional unit-unit pengolahan tahap akhir.

• Target Operasional: Direkomendasikan untuk membuka penutup saluran yang ada, terutama pada Bak Wetland. Saat ini, hanya saluran Klorinasi dan Indikator yang terbuka.¹ Dengan memperpanjang waktu detensi dan intensitas paparan matahari di unit Wetland yang berukuran besar, suhu efluen dapat dinaikkan secara pasif.
• Efisiensi Modal: Penemuan ini menegaskan bahwa investasi besar pada infrastruktur sanitasi yang telah berhasil tidak perlu diikuti oleh investasi besar pada sistem pemanas yang boros energi. Solusi pasif ini memanfaatkan sumber daya lokal (matahari), menjamin keberlanjutan operasional IPAL dan efisiensi anggaran daerah secara signifikan.

B. Potensi Pemanfaatan Kembali Air Baku Irigasi

Dengan penyesuaian operasional yang minimal ini, air efluen IPALD-T Berbah akan segera memenuhi persyaratan suhu dan dapat diubah fungsinya menjadi air baku irigasi yang stabil dan terpercaya.¹

Air olahan ini bukan hanya memenuhi standar baku mutu yang ketat, tetapi juga menawarkan keunggulan kualitas tambahan. $pH$ air efluen stabil, berkisar antara 7.1 hingga 7.4 ¹, yang merupakan rentang ideal untuk pertanian dan sepenuhnya kompatibel dengan lingkungan tanah dan pertumbuhan tanaman.

IPALD-T Berbah, melalui perannya sebagai unit pemurni, dapat menjadi model bagi daerah padat penduduk lainnya di Jawa yang menghadapi dilema defisit air. Keberhasilan ini membuktikan bahwa volume air limbah yang besar dapat dikonversi menjadi aset strategis untuk mendukung ketahanan pangan regional.

 

Penutup: Proyeksi Dampak Nyata dan Visi Ketahanan Pangan

Evaluasi kinerja IPALD-T Berbah memberikan gambaran yang jelas: secara teknis, sistem pengolahan air limbah domestik skala permukiman ini adalah sebuah kesuksesan yang mampu menghasilkan air yang sangat bersih, jauh di bawah ambang batas pencemar yang diatur oleh dua regulasi lingkungan terpenting di DIY dan Indonesia. Kendala tunggal yang tersisa adalah kendala fisik-regulatori yang dapat diatasi dengan solusi pasif yang cerdas dan berbiaya rendah.

Penelitian ini membalikkan narasi tradisional air limbah sebagai beban. Alih-alih membuang air bersih ke sungai—yang ironisnya air tersebut lebih kotor—IPALD-T Berbah menawarkan sumber air baku irigasi yang stabil di tengah defisit air kronis di Sleman.

Pernyataan Dampak Nyata

Jika modifikasi operasional sederhana ini diterapkan segera, temuan ini bisa mengurangi ketergantungan Sleman terhadap sumber air irigasi konvensional sebesar 5-10% dan berpotensi menurunkan biaya operasional sistem irigasi di area terdampak dalam waktu lima tahun dengan memanfaatkan air limbah yang kini telah dimurnikan. Keberhasilan IPAL Berbah menjadi cetak biru penting, membuktikan bahwa air limbah domestik adalah sumber daya tersembunyi yang siap diubah menjadi aset strategis untuk mendukung ketahanan pangan regional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Sumber Artikel:

Sastrawijaya, I. G. A., Supraba, I., & Ahmad, J. S. M. (2022). Evaluasi Kinerja dan Potensi Pemanfaatan Efluen Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbah. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, 14(1), 16–30.

Mengapa Pendanaan Kerja Sama Air Lintas Batas Semakin Penting?

Lebih dari 60% air tawar dunia mengalir melintasi dua negara atau lebih. Pengelolaan air lintas batas yang berkelanjutan dan kolaboratif bukan hanya kunci bagi akses air, tapi juga fondasi pembangunan ekonomi, stabilitas kawasan, dan perdamaian regional. Namun, banyak negara dan lembah sungai menghadapi tantangan besar dalam menemukan sumber dana yang memadai untuk mendukung kerja sama ini. Keterbatasan kapasitas fiskal, risiko investasi yang tinggi, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat kerja sama sering kali menjadi penghambat utama.

Artikel ini mengupas secara kritis temuan utama, studi kasus, dan angka-angka penting dari laporan United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) berjudul Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development (2021). Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, artikel ini mengaitkan isu pendanaan air lintas batas dengan tren global, inovasi industri, serta memberikan opini dan rekomendasi strategis yang relevan untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Latar Belakang: Mengapa Pendanaan Air Lintas Batas Sulit?

Tantangan Utama

• Risiko Investasi Tinggi: Proyek lintas negara sering dianggap berisiko karena melibatkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan hukum.
• Prioritas Anggaran: Negara sering memprioritaskan kebutuhan domestik, sehingga kerja sama lintas batas kurang mendapatkan alokasi dana.
• Kurangnya Manfaat Nyata: Manfaat kerja sama sering tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga dukungan politik dan fiskal minim.
• Keterbatasan Bantuan Internasional: Sebagian besar bantuan pembangunan (ODA) mengalir ke sektor WASH (Water, Sanitation, Hygiene), bukan ke proyek lintas batas. Sementara, investasi swasta cenderung masuk ke infrastruktur nasional, bukan lintas negara.

Dampak Global

Lebih dari 40% populasi dunia tinggal di dekat atau bergantung pada lebih dari 300 lembah sungai dan danau lintas negara. Namun, hanya 24 dari 153 negara yang melaporkan seluruh wilayah air lintas batasnya telah dikelola dalam kerangka kerja sama formal. Banyak negara juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai tantangan utama dalam kerja sama air lintas batas.

Struktur Kebutuhan Dana: Dari Biaya Inti hingga Proyek Infrastruktur

1. Biaya Inti (Core Costs)

Biaya inti mencakup:

• Gaji staf sekretariat lembaga bersama (RBO/joint body)
• Biaya operasional kantor, peralatan, kendaraan, komunikasi
• Biaya rapat dewan, menteri, atau kepala negara

Contoh: International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) dan International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) memiliki anggaran tahunan sekitar US$ 1 juta, sebagian besar untuk biaya staf.

2. Biaya Program dan Proyek

Meliputi:

• Monitoring kualitas dan kuantitas air
• Penyusunan rencana strategis dan konsultasi pemangku kepentingan
• Implementasi rencana aksi, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur (bendungan, irigasi, pembangkit listrik)
• Pengelolaan data, sistem peringatan dini, studi dampak lingkungan

Contoh: CICOS (International Commission of the Congo-Oubangui-Sangha Basin) menganggarkan €25 juta untuk implementasi rencana pengelolaan 2016–2020, namun realisasinya tertunda karena keterbatasan dana.

3. Biaya Awal Kerja Sama

Termasuk biaya negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan penyusunan perjanjian. Sering kali didukung pihak ketiga seperti World Bank (Indus Waters Treaty 1960) atau UNDP (Mekong Agreement 1995).

Sumber Dana: Publik, Privat, hingga Inovasi Keuangan

A. Dana Publik

1. Kontribusi Negara Anggota
   • Sumber utama untuk biaya inti dan sebagian proyek.
   • Contoh: MRC (Mekong River Commission) tiap negara anggota menyumbang sekitar US$ 2 juta per tahun.
2. Pajak Regional
   • Misal, CEMAC (Central African Economic and Monetary Community) mengenakan pajak impor 1% untuk mendanai CICOS.
   • Stabilitas dana lebih baik dibanding kontribusi langsung negara.
3. User & Polluter Fees
   • Konsep “user pays” dan “polluter pays” masih jarang diterapkan di level lintas batas karena kompleksitas regulasi dan transaksi.
4. Penjualan Data & Layanan
   • MRC menjual data dan publikasi, namun pendapatan kurang dari US$ 500 per tahun—lebih sebagai cost recovery.
5. Pinjaman dan Hibah Publik
   • Pinjaman dari World Bank, AfDB, ADB, dan hibah dari GEF, UNDP, atau donor bilateral.
   • Contoh: Proyek Rusumo Falls (Kagera River) mendapat pinjaman US$ 340 juta dari World Bank.
6. Bantuan Teknis
   • Pelatihan, workshop, dan pengembangan kapasitas dari GIZ, USAID, dan lainnya.
7. Dana Iklim
   • Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund (AF), dan IKI (Jerman) mendukung proyek adaptasi perubahan iklim lintas negara.
   • Contoh: Niger Basin menerima dana GCF untuk Program PIDACC, proyek adaptasi iklim lintas 9 negara.

B. Dana Privat & Inovasi

1. Pendanaan Filantropi
   • Contoh: Great Lakes Commission (AS-Kanada) menerima donasi dari yayasan swasta.
   • Namun, skala kontribusi masih kecil.
2. Pembiayaan Swasta (Debt & Equity)
   • Biasanya untuk proyek infrastruktur besar (hidro, irigasi, air minum).
   • Skema Public-Private Partnership (PPP) umum digunakan, dengan struktur pembagian risiko dan pendanaan.
3. Instrumen Inovatif
   • Green Bonds, Social Impact Bonds, Blue Peace Bonds: obligasi khusus untuk proyek lingkungan/air.
   • Contoh: Blue Peace Bonds diinisiasi SDC (Swiss) dan UNCDF, sedang pilot di OMVS dan OMVG (Afrika).
4. Blended Finance
   • Kombinasi dana publik dan privat untuk menurunkan risiko dan menarik investasi.
   • Studi kasus: Proyek Bujagali Hydropower (Uganda) dan Nam Theun 2 (Laos) menggunakan blended finance.

Studi Kasus: Pelajaran dari Berbagai Benua

1. Mekong River Commission (Asia Tenggara)

• Kontribusi anggota: US$ 2 juta per negara per tahun.
• Reformasi: Desentralisasi fungsi monitoring ke negara anggota untuk efisiensi dan kemandirian finansial (target 2030).
• Pendanaan donor: Menurun seiring naiknya status ekonomi anggota, mendorong inovasi pendanaan.

2. CICOS (Afrika Tengah)

• Pendanaan: Kombinasi kontribusi negara dan pajak regional CEMAC.
• Tantangan: DRC hanya membayar 30% dari kewajiban 2004–2018, menyebabkan kekosongan staf dan ketergantungan pada donor.
• Solusi: Pertimbangan sanksi (kehilangan hak suara) dan relokasi kantor pusat.

3. Niger Basin Authority (Afrika Barat)

• Biaya staf: Naik dari €460.000 (2004) ke €732.000 (2008).
• Proyek PIDACC: Didanai GCF, AfDB, GEF, KfW, dan World Bank untuk adaptasi perubahan iklim.
• Pendanaan campuran: Negara anggota, hibah, dan pinjaman.

4. Bujagali Hydropower Project (Uganda)

• Nilai proyek: US$ 866 juta, debt-to-equity ratio 78:22.
• Pendanaan: World Bank, IFC, MIGA, EIB, AfDB, Proparco, AFD, DEG, KfW, FMO, dan bank komersial.
• Struktur PPP: Proyek berjalan lancar karena dukungan jaminan risiko politik dan partisipasi lintas negara.

5. Nam Theun 2 Hydropower Project (Laos)

• Nilai proyek: US$ 1,45 miliar, kapasitas 1.070 MW.
• Pendanaan: World Bank, ADB, MIGA, IDA, AFD, bank komersial internasional dan Thailand.
• Kepemilikan: Konsorsium EDF (35%), EGCO Thailand (25%), Pemerintah Laos (25%), Italian-Thai (15%).

Analisis Kritis: Kelebihan, Tantangan, dan Inovasi

Kelebihan

• Diversifikasi Sumber Dana: Kombinasi dana publik, privat, dan inovasi keuangan memperluas peluang pendanaan.
• Skema Blended Finance: Efektif menarik investasi swasta untuk proyek infrastruktur besar.
• Penguatan Institusi: RBO yang kuat dan transparan lebih mudah menarik dana dan dukungan lintas sektor.

Tantangan

• Keterbatasan Dana Publik: Krisis ekonomi (misal, pandemi COVID-19) menurunkan kontribusi negara anggota.
• Kompleksitas Politik: Sengketa atau ketidakstabilan politik antar negara penghambat utama investasi.
• Risiko Investasi: Mata uang, hukum, dan stabilitas politik jadi pertimbangan utama investor.
• Akses Dana Iklim: Proses aplikasi rumit, kapasitas SDM RBO terbatas, dan prioritas dana iklim belum jelas untuk air lintas batas.

Inovasi dan Peluang

• Blue Peace Bonds: Potensi besar sebagai instrumen blended finance, asalkan ada kepemimpinan politik kuat dan kerangka hukum jelas.
• Endowment Fund: Dana abadi untuk mendukung proyek konservasi dan pemberdayaan masyarakat di lembah sungai.
• Digitalisasi dan Big Data: Pemanfaatan teknologi untuk monitoring, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana.

Implikasi untuk Indonesia dan Negara Berkembang

• Keragaman Bencana dan Sumber Air: Indonesia memiliki banyak sungai lintas provinsi dan negara (misal, Timor, Papua), sehingga model pendanaan lintas batas sangat relevan.
• Keterbatasan Dana APBN: Blended finance dan instrumen inovatif dapat menjadi solusi untuk proyek infrastruktur air berskala besar.
• Penguatan RBO Lokal: Pembentukan dan penguatan lembaga pengelola DAS lintas provinsi/negara menjadi kunci.
• Kolaborasi Multi-Sektor: Sinergi pemerintah, swasta, donor, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan pendanaan dan implementasi.

Rekomendasi Strategis

1. Bangun Kerangka Hukum dan Institusi yang Kuat
   • Perjanjian internasional dan kelembagaan yang jelas meningkatkan kepercayaan investor dan donor.
2. Diversifikasi Sumber Dana
   • Kombinasikan dana publik, hibah, pinjaman, dan investasi swasta.
   • Manfaatkan instrumen inovatif seperti blue bonds, green bonds, dan blended finance.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
   • Laporan keuangan dan dampak harus terbuka, dengan audit independen.
4. Komunikasi Manfaat Kerja Sama
   • Identifikasi dan sosialisasikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kerja sama lintas batas.
5. Penguatan Kapasitas SDM
   • Pelatihan dan pertukaran pengalaman antar RBO, pemerintah, dan sektor swasta.
6. Akses Dana Iklim dan Inovasi
   • Siapkan proposal proyek berbasis adaptasi perubahan iklim, integrasikan dengan agenda nasional dan regional.

Opini dan Kritik

Pendanaan kerja sama air lintas batas adalah isu strategis yang semakin mendesak di era perubahan iklim dan urbanisasi. Laporan UNECE membuktikan tidak ada solusi tunggal atau “jalan pintas” untuk masalah pendanaan ini. Setiap lembah sungai dan negara memiliki konteks unik yang membutuhkan kombinasi strategi berbeda.

Kritik utama adalah masih terbatasnya implementasi instrumen inovatif di negara berkembang, baik karena keterbatasan kapasitas, regulasi, maupun political will. Selain itu, terlalu banyak ketergantungan pada donor dan lembaga internasional dapat mengancam kemandirian dan keberlanjutan kerja sama. Indonesia dan negara berkembang lain harus mulai berani berinovasi, memperkuat institusi, dan membangun ekosistem pendanaan yang adaptif dan kolaboratif.

Kesimpulan: Menuju Ekosistem Pendanaan Air Lintas Batas yang Tangguh

Pendanaan kerja sama air lintas batas bukan sekadar soal mencari dana, tetapi juga membangun kepercayaan, institusi, dan ekosistem kolaborasi lintas negara. Dengan mengintegrasikan dana publik dan privat, didukung inovasi keuangan serta tata kelola yang transparan, negara-negara dapat memaksimalkan potensi air lintas batas guna mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat ketahanan iklim, dan menjaga perdamaian kawasan.

Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari studi kasus global, mulai dari reformasi kontribusi anggota, inovasi blended finance, hingga penguatan institusi dan digitalisasi. Investasi pada data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun masa depan pengelolaan air lintas batas yang lebih resilien dan inklusif.

Sumber

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2021). Funding and Financing of Transboundary Water Cooperation and Basin Development. ECE/MP.WAT/61.

Mengapa Efisiensi Investasi Air Menjadi Kunci Masa Depan?

Di tengah krisis air global, Afrika Selatan menjadi contoh nyata negara yang menghadapi tantangan berat dalam membiayai, mengelola, dan memelihara infrastruktur air. Meski prinsip tarif dan pembiayaan air telah diatur dalam undang-undang, implementasinya kerap jauh dari harapan.

Artikel ini membedah secara kritis temuan utama, studi kasus, serta angka-angka penting dari riset Cornelius Ruiters dan Joe Amadi-Echendu (2022) tentang biaya ekonomi, efisiensi, dan tantangan investasi infrastruktur air di Afrika Selatan. Dengan mengaitkan tren global, opini, dan rekomendasi, artikel ini diharapkan memberi insight strategis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Latar Belakang: Krisis Air, Investasi, dan Kesenjangan Infrastruktur

Fakta dan Tren

• Afrika Selatan membutuhkan investasi sekitar US$55 miliar untuk menjamin pasokan air hingga 2025.
• Tanpa tambahan sumber air, permintaan diprediksi melampaui pasokan dalam waktu dekat.
• Kualitas dan keandalan infrastruktur air menurun akibat kurangnya pemeliharaan, tarif air yang terlalu rendah, serta buruknya layanan sanitasi di banyak kota.

Tantangan Utama

• Under-pricing: Tarif air yang terlalu rendah menyebabkan pendapatan tidak cukup untuk menutup biaya operasional dan investasi.
• Inefisiensi Investasi: Banyak proyek air yang tidak memberikan imbal hasil optimal akibat lemahnya perencanaan dan pengelolaan.
• Non-Revenue Water (NRW): Kebocoran, pencurian, dan inefisiensi distribusi menyebabkan kerugian besar.
• Gap Investasi: Kekurangan investasi tahunan mencapai US$2,26 miliar selama 10 tahun ke depan.

Kerangka Analisis: Dari Biaya Ekonomi hingga Efisiensi Operasional

Komponen Biaya Air

1. Full Supply Costs: Pengeluaran finansial untuk penyediaan air.
2. Full Cost Recovery: Biaya penggunaan ditambah opportunity cost dan eksternalitas.
3. Full Costs: Biaya penuh termasuk dampak sosial dan lingkungan.

Prinsip Ekonomi

• Efisiensi tercapai jika seluruh biaya tercermin dalam harga air (full cost pricing).
• Jika tarif terlalu rendah, konsumsi berlebihan dan investasi terhambat.
• Prinsip “user pays” dan “polluter pays” idealnya diterapkan untuk mendorong efisiensi dan konservasi.

Studi Kasus: Potret Infrastruktur Air di Afrika Selatan

Sampel dan Metodologi

• Studi melibatkan 269 pemerintah kota (municipalities) dan 425 responden dari berbagai lembaga.
• Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen selama 10 tahun (2008/09–2018/19).

Temuan Kunci

1. Kerugian Ekonomi Akibat Inefisiensi

• Under-pricing air: Kerugian sekitar US$0,413 miliar/tahun.
• Inefisiensi return on investment: Kerugian US$0,926 miliar/tahun.
• Non-revenue water: 36,8% dari total air hilang, setara US$0,402 miliar/tahun.
• Total kerugian tahunan: US$0,617–1,033 miliar.

2. Gap Investasi dan Dampaknya

• Kekurangan investasi tahunan: US$2,26 miliar (2019/20–2029/30).
• Nilai aset infrastruktur air: US$54,51 miliar; nilai penggantiannya mencapai US$125 miliar.
• Pendapatan tahunan: US$7,84 miliar; pengeluaran operasional: US$11,57 miliar; pengeluaran modal: US$5,13 miliar.
• Defisit pendanaan menyebabkan penundaan pemeliharaan, menurunkan umur aset, dan meningkatkan biaya jangka panjang.

3. Non-Revenue Water (NRW)

• Volume air hilang: 1.015 juta m³/tahun dari total 3.190 juta m³.
• Kerugian terbesar terjadi di kota besar (kategori A), namun kota kecil dan daerah rural juga terdampak signifikan.

4. Efisiensi Anggaran dan Eksekusi Proyek

• Hanya 79% anggaran modal yang dieksekusi, sisanya (US$0,206 miliar/tahun) hilang akibat bottleneck birokrasi dan lemahnya perencanaan.
• Underspending anggaran modal oleh pemerintah kota mencapai US$1,547 miliar/tahun.
• Jika bottleneck diatasi, belanja modal bisa naik 30% tanpa tambahan anggaran.

5. Multiplikasi Tarif Air

• Tarif air dari sumber ke konsumen akhir berlipat 10 kali (raw-to-municipal multiplier: 10,48).
• Rata-rata tarif air nasional: US$0,002/m³ (sangat rendah secara global).
• Hanya 20% lembaga air yang mampu menutup biaya modal penuh dari tarif, sisanya hanya menutup biaya operasional.

6. Return on Capital dan Revenue Management

• Pendapatan dari tarif air tumbuh 18,6% per tahun, menyumbang 28% pendapatan kota.
• Namun, revenue jauh lebih kecil dibanding nilai aset, menandakan pengelolaan keuangan yang belum optimal.
• Kenaikan biaya operasional: air baku (9%), tenaga kerja (17,8%), bahan kimia (20,5%), energi (34,4%).

Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Komparasi Global

Kelebihan Studi

• Komprehensif: Menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber data.
• Studi Lapangan Luas: Melibatkan hampir seluruh kota besar, menengah, dan kecil di Afrika Selatan.
• Analisis Ekonomi Mendalam: Menyoroti hubungan antara tarif, biaya, investasi, dan efisiensi.

Keterbatasan

• Data Sekunder: Beberapa data keuangan dan teknis bersifat estimasi atau berasal dari laporan pemerintah.
• Generalisasi: Hasil mungkin kurang relevan untuk negara dengan struktur kelembagaan berbeda.

Komparasi dengan Negara Lain

• OECD: Negara maju umumnya menerapkan tarif berbasis biaya penuh (full cost recovery) dan subsidi eksplisit untuk kelompok rentan.
• Asia Tenggara: Banyak negara menghadapi masalah serupa, namun beberapa (Singapura, Korea Selatan) berhasil menekan NRW di bawah 10% melalui investasi teknologi dan manajemen ketat.
• Amerika Latin: Kota seperti Sao Paulo dan Mexico City juga berjuang dengan NRW tinggi dan gap investasi serupa.Kota Metropolitan (Kategori A) 
• Nilai produksi air: US$953 juta/tahun.
• Nilai NRW: US$327 juta/tahun (34% dari total).
• Infrastruktur relatif lebih baik, namun tantangan utama pada kebocoran jaringan lama dan pencurian air.

Kota Rural (Kategori B4)

• Nilai produksi air: US$31 juta/tahun.
• Nilai NRW: US$22 juta/tahun (72% dari total).
• Infrastruktur sangat buruk, 35% aset butuh rehabilitasi segera.
• Ketergantungan penuh pada dana hibah pemerintah pusat, tarif air sangat rendah, dan pengelolaan aset lemah.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Strategis

1. Reformasi Tarif dan Kebijakan Subsidi

• Penyesuaian tarif air secara bertahap agar mendekati biaya penuh, dengan subsidi eksplisit untuk kelompok miskin.
• Transparansi subsidi: Subsidi silang antar kelompok pengguna harus jelas dan terukur.

2. Investasi pada Pemeliharaan dan Teknologi

• Alokasikan minimal 10–15% anggaran tahunan untuk pemeliharaan preventif.
• Investasi teknologi deteksi kebocoran dan digitalisasi sistem billing untuk menekan NRW.

3. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola

• Pelatihan manajemen aset dan keuangan bagi staf pemerintah kota.
• Audit rutin dan pengawasan independen untuk mengurangi inefisiensi dan korupsi.

4. Diversifikasi Sumber Pendanaan

• Dorong kemitraan publik-swasta (PPP) untuk proyek infrastruktur baru.
• Manfaatkan dana iklim internasional dan inovasi keuangan seperti green bonds untuk proyek air dan sanitasi.

5. Perencanaan Investasi Berbasis Prioritas

• Prioritaskan proyek dengan dampak ekonomi dan sosial terbesar.
• Gunakan metode cost-benefit dan analisis risiko untuk seleksi proyek.

Opini dan Kritik: Paradoks Air Murah, Investasi Mahal

Studi ini menegaskan paradoks klasik: air yang terlalu murah justru membuat investasi infrastruktur menjadi mahal akibat inefisiensi, kebocoran, dan backlog pemeliharaan. Tanpa reformasi tarif dan tata kelola, gap investasi akan terus melebar dan krisis air makin sulit diatasi.

Kritik utama terhadap praktik saat ini adalah lemahnya political will untuk menaikkan tarif air secara rasional, serta kecenderungan mengorbankan pemeliharaan saat terjadi tekanan fiskal. Selain itu, ketergantungan pada dana hibah pusat membuat banyak kota tidak punya insentif untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

Komparasi dengan Tren Global dan Industri

• Digitalisasi: Negara-negara maju mulai mengadopsi smart metering, big data, dan IoT untuk memantau konsumsi dan kebocoran air secara real-time.
• Green Infrastructure: Investasi pada solusi berbasis alam (green infrastructure) mulai diminati sebagai pelengkap infrastruktur konvensional.
• Blended Finance: Kombinasi dana publik, swasta, dan donor internasional menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur air di negara berkembang.

Kesimpulan: Menuju Ekosistem Air yang Efisien dan Berkelanjutan

Afrika Selatan menjadi cermin tantangan global dalam pembiayaan, efisiensi, dan pengelolaan infrastruktur air. Studi Ruiters dan Amadi-Echendu menegaskan bahwa solusi bukan sekadar menambah dana, melainkan menata ulang tarif, memperkuat tata kelola, dan berinvestasi pada pemeliharaan serta teknologi. Indonesia dan negara berkembang lain dapat mengambil pelajaran penting: air murah tanpa efisiensi dan investasi hanya akan memperbesar krisis di masa depan. Reformasi tarif, diversifikasi pendanaan, dan penguatan kapasitas SDM adalah kunci menuju layanan air yang berkelanjutan dan inklusif.

Sumber

Cornelius Ruiters, Joe Amadi-Echendu. (2022). Economic costs, efficiencies and challenges of investments in the provision of sustainable water infrastructure supply systems in South Africa. Journal of Infrastructure Asset Management, doi: 10.1680/jinam.21.00014.

Krisis Infrastruktur dan Kebutuhan Solusi Inovatif

Zimbabwe saat ini menghadapi krisis multidimensi dalam sektor air dan sanitasi, dipicu oleh penurunan kapasitas infrastruktur, minimnya investasi, serta instabilitas politik dan ekonomi yang berlangsung selama beberapa dekade. Dalam paper “Framework Model for Financing Sustainable Water and Sanitation Infrastructure in Zimbabwe” (2024) oleh Justice Mundonde dan Patricia Lindelwa Makoni, ditawarkan sebuah model pembiayaan berbasis kemitraan publik-swasta (PPP) yang diharapkan mampu mengatasi krisis layanan dasar ini sekaligus mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6.

H2: Konteks Krisis Air dan Sanitasi di Zimbabwe

H3: Infrastruktur Usang dan Ancaman Kesehatan Publik

Zimbabwe mengalami kerusakan serius pada jaringan air dan sanitasi. Beberapa fakta mencolok:

• Lebih dari 50% air bersih yang diproduksi hilang karena kebocoran pipa dan infrastruktur rusak.
• Instalasi pengolahan limbah sering gagal karena kekurangan bahan kimia dan peralatan usang.
• Layanan air sering terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
• Harare, ibu kota Zimbabwe, membutuhkan USD 1,4 miliar antara 2021–2030 hanya untuk memperbarui infrastruktur air dan sanitasi.

Kondisi ini memperparah risiko kesehatan masyarakat, memperbesar ketimpangan, dan menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

H2: Potensi dan Hambatan PPP dalam Pembiayaan Infrastruktur

H3: Peluang Kolaborasi

Kemitraan publik-swasta (PPP) dinilai sebagai strategi penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Negara-negara seperti China telah berhasil menerapkan PPP di sektor air melalui:

• Reformasi tarif air,
• Kompetisi terbuka bagi investor asing,
• Keterlibatan bank domestik dalam pembiayaan proyek.

H3: Kegagalan Implementasi di Zimbabwe

Namun, Zimbabwe belum mampu mereplikasi keberhasilan ini. Sebagai contoh:

• Proyek Matabeleland Zambezi Water Project (MZWP) telah direncanakan sejak tahun 1912 namun masih belum terealisasi hingga kini karena kekurangan dana.
• Sejak 1994, belum ada proyek besar sektor air berbasis PPP yang berhasil mencapai penutupan finansial.
• Hambatan utama: kurangnya kerangka pembiayaan yang komprehensif, lemahnya kepercayaan investor, dan rendahnya kualitas tata kelola.

H2: Sumber-Sumber Pembiayaan untuk Proyek Air dan Sanitasi

H3: Sumber Publik

• Pajak dan tarif air dapat menjadi sumber yang stabil, namun tax base Zimbabwe menyusut karena ekonomi informal dan praktik penghindaran pajak.
• Bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA), meskipun penting, masih terlalu kecil dan tidak memenuhi kebutuhan investasi yang besar.

H3: Sumber Swasta

1. Investasi Langsung Asing (FDI): penting dalam transfer teknologi dan keahlian. Zimbabwe telah membentuk Zimbabwe Investment Development Agency (ZIDA) untuk memfasilitasi investor.
2. Perbankan: 19 lembaga perbankan domestik memiliki potensi sebagai sumber pinjaman proyek, terutama dalam fase awal pembangunan.
3. Pasar Saham: saham dan obligasi proyek (project bonds) dapat digunakan untuk mobilisasi modal jangka panjang.
4. Obligasi Domestik dan Internasional: termasuk sovereign bonds, diaspora bonds, dan corporate bonds. Namun, keterbatasan pasar modal domestik menjadi tantangan besar.

H2: Temuan Ekonometrik: Apa yang Mendorong Investasi PPP?

Penelitian ini menggunakan model Tobit dengan data dari 1996 hingga 2021 untuk menganalisis faktor-faktor penentu pembiayaan PPP. Beberapa hasil utama:

• GDP per kapita berpengaruh negatif terhadap investasi PPP, menunjukkan bahwa negara miskin justru lebih tergantung pada skema PPP.
• FDI memiliki dampak negatif dan signifikan, menandakan bahwa ketika arus modal asing turun, Zimbabwe lebih aktif mengupayakan skema PPP.
• Kapitalisasi pasar saham berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan PPP — menekankan pentingnya pengembangan pasar modal.
• Kredit bank terhadap sektor swasta juga signifikan, namun diimbangi oleh dampak negatif dari tingkat kredit macet (non-performing loans).
• Indikator tata kelola seperti rule of law, kontrol korupsi, dan stabilitas politik ternyata tidak berpengaruh signifikan. Hal ini kemungkinan karena dominasi pendanaan oleh mitra seperti China yang tidak terlalu mempermasalahkan kualitas institusional.

H2: Rangka Pembiayaan yang Diusulkan

H3: Tiga Komponen Biaya Utama

1. Investasi Modal (Capital Expenditure): mencakup pembangunan fasilitas baru dan upgrade sistem lama.
2. Biaya Operasional: untuk menjalankan sistem sehari-hari, termasuk gaji dan bahan kimia.
3. Pemeliharaan: sangat penting karena 50% air yang telah diolah hilang di jalur distribusi akibat minimnya pemeliharaan. Pengabaian pemeliharaan meningkatkan biaya penggantian aset hingga 60%.

H3: Sumber Pembiayaan yang Terintegrasi

Rangka model merekomendasikan kombinasi sumber:

• Dana publik: melalui pajak, tarif, dan transfer pemerintah.
• Dana swasta: lewat saham, pinjaman bank, dan obligasi.
• Viability gap funding dari pemerintah untuk membuat proyek menarik bagi investor.

H2: Studi Kasus: Harare dan Proyeksi Nasional

Studi memperkirakan kebutuhan investasi untuk sistem air dan sanitasi di Harare sebesar USD 1,4 miliar hingga 2030. Bila kota-kota besar lain seperti Bulawayo dan Mutare disertakan, angka ini meningkat drastis.

Namun, tanpa kerangka kerja pembiayaan yang solid, angka ini hanyalah aspirasi. Kerangka yang ditawarkan Mundonde dan Makoni menyusun roadmap berbasis kondisi ekonomi, status pasar keuangan, dan struktur institusi di Zimbabwe.

H2: Analisis Kritis: Apa yang Bisa Dipelajari?

H3: Keunggulan Studi

• Model empiris yang kuat berbasis data selama 25 tahun.
• Fokus spesifik pada sektor air dan sanitasi, bukan infrastruktur umum.
• Mengintegrasikan indikator makroekonomi dan tata kelola.

H3: Kelemahan dan Tantangan

• Belum ada uji penerapan terhadap proyek nyata.
• Ketergantungan pada investor seperti China bisa menimbulkan risiko politik jangka panjang.
• Ketidakefektifan indikator tata kelola menunjukkan kurangnya transparansi yang bisa membahayakan keberlanjutan proyek.

Kesimpulan: Menjahit Harapan dengan Investasi Cerdas

Paper ini menegaskan bahwa air dan sanitasi bukan sekadar isu teknis, tetapi soal keadilan sosial dan pembangunan jangka panjang. Untuk menjamin layanan yang andal dan terjangkau, Zimbabwe perlu:

• Meningkatkan kualitas pasar keuangan dan perbankan,
• Menyusun kerangka kebijakan yang mendorong investasi swasta,
• Menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Model pembiayaan ini tidak hanya relevan bagi Zimbabwe, tetapi juga menawarkan kerangka rujukan bagi negara-negara berkembang lain yang tengah berupaya menutup kesenjangan layanan dasar melalui mekanisme inovatif dan kolaboratif.

Sumber asli:
Mundonde, J., & Makoni, P. L. (2024). Framework Model for Financing Sustainable Water and Sanitation Infrastructure in Zimbabwe. Preprints.org, doi:10.20944/preprints202404.0805.v1.

Krisis air, pangan, dan energi kini menjadi tantangan utama pembangunan berkelanjutan, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk pesat dan tekanan ekonomi tinggi. Paper “System dynamics model of sustainable water resources management using the Nexus Water-Food-Energy approach” (Keyhanpour, Musavi Jahromi, Ebrahimi, 2021) menawarkan pendekatan baru berbasis model dinamika sistem (system dynamics/SD) untuk mengelola keterkaitan kompleks antara air, pangan, dan energi (Nexus WFE). Studi ini berfokus pada Provinsi Khuzestan, Iran—wilayah strategis yang kaya sumber daya namun rawan krisis air akibat tekanan pertanian, industri, dan pertumbuhan ekonomi.

Resensi ini akan membedah konsep, metodologi, hasil simulasi, serta relevansi kebijakan dari studi tersebut, sekaligus mengaitkannya dengan tren global dan praktik tata kelola sumber daya lintas sektor.

Latar Belakang: Mengapa Pendekatan Nexus Penting?

• Pertumbuhan penduduk dunia menambah 80 juta jiwa per tahun, konsumsi air global naik 1% per tahun.
• Jika tren ini berlanjut tanpa kebijakan tepat, hanya 60% kebutuhan air dunia yang akan terpenuhi pada 2030.
• Untuk memenuhi kebutuhan pangan 2050, produksi pertanian harus naik 60%; konsumsi energi naik 50% hingga 2035.
• Di Asia, persaingan antar sektor atas sumber daya air, pangan, dan energi kian tajam, memicu risiko krisis multidimensi.

Nexus WFE menekankan pentingnya melihat keterkaitan dan dampak lintas sektor—misal, irigasi pertanian menyedot air dan energi, sementara industri energi juga butuh air dalam jumlah besar. Pendekatan ini menuntut kebijakan lintas sektor, bukan lagi parsial.

Studi Kasus: Khuzestan, Iran—“Jantung Air dan Energi” yang Terancam

Profil Wilayah

• Khuzestan mencakup bagian dari tiga DAS besar: Karkheh, Grand Karun, dan Zohreh-Jarahi.
• Menyimpan 17% area Karkheh, 43% Grand Karun, dan 61% Zohreh-Jarahi.
• 80% minyak dan 16% gas Iran berasal dari Khuzestan, menjadikan wilayah ini pusat ekonomi energi nasional.
• Memiliki 9 bendungan besar, sungai permanen, dan potensi pertanian tinggi (tiga kali panen/tahun di banyak area).
• Namun, tekanan pada air permukaan dan tanah meningkat akibat ekspansi pertanian dan industri.

Metodologi: Model Dinamika Sistem Berbasis Nexus WFE

Konsep dan Struktur Model

• Model dibangun dalam tiga subsistem: air, pangan, dan energi, dengan hubungan sebab-akibat dan umpan balik (feedback loop).
• Data diambil dari lembaga resmi Iran (2011–2016), simulasi dilakukan untuk horizon 20 tahun.
• Validasi model menggunakan Root Mean Square Percentage Error (RMSPE) untuk membandingkan hasil simulasi dan data historis.

Variabel Kunci

• Air: curah hujan, air permukaan, air tanah, konsumsi sektor pertanian, industri, domestik, dan energi.
• Pangan: produksi pertanian, perikanan, peternakan, konsumsi pangan, efisiensi irigasi, pola tanam.
• Energi: produksi dan konsumsi energi (fosil, hidro, lainnya), kebutuhan air untuk pembangkit dan industri, polusi air dari sektor energi.

Studi Sensitivitas

• Analisis sensitivitas (Monte Carlo) untuk mengidentifikasi leverage point: pola tanam, teknologi irigasi, durasi pengembangan pertanian.
• Hasil: perubahan pada variabel-variabel ini sangat memengaruhi keamanan air, pangan, dan energi.

Hasil Simulasi: Proyeksi dan Evaluasi Kebijakan

Validasi Model

• RMSPE untuk variabel utama (curah hujan, produksi pangan, konsumsi air pertanian, energi fosil) di bawah 5%, menunjukkan model cukup akurat.
• Contoh: produksi pangan simulasi 15,9 juta ton (2016), data aktual 15,2 juta ton.

Simulasi Dasar (Tanpa Intervensi)

• Tren penurunan air tanah dan air permukaan selama 20 tahun.
• Kenaikan permintaan air dan energi, sementara keamanan air dan pangan menurun jika tidak ada kebijakan baru.

Analisis Kebijakan: Empat Skenario Strategis

1. Manajemen Suplai Air

• Mengurangi pembangunan pembangkit hidro, meningkatkan air terbarukan di sektor urban, energi, dan industri.
• Hasil: Kenaikan ketersediaan air, tetapi dampak terbatas jika permintaan tetap tinggi.

2. Manajemen Permintaan Air

• Fokus pada efisiensi irigasi dan perubahan pola tanam.
• Pengembangan teknologi irigasi (dari 30% ke 46% lahan irigasi bertekanan) bisa menghemat 16% kebutuhan irigasi.
• Modifikasi pola tanam (misal, mengurangi padi, meningkatkan tanaman hemat air) potensi efisiensi air hingga 10%.

3. Manajemen Sumber Pangan

• Mengurangi kehilangan pangan pra dan pasca panen (target penurunan dari 12% jadi 6%).
• Modifikasi pola konsumsi dan peningkatan produktivitas pertanian (target kenaikan hasil 5%).
• Hasil: Ketahanan pangan meningkat, tekanan pada air dan energi menurun.

4. Manajemen Permintaan Energi

• Mengurangi konsumsi air dan energi di industri minyak, pembangkit, dan petrokimia (target efisiensi 5–10%).
• Mengurangi polusi air dari industri hingga 15%.
• Hasil: Kebutuhan air untuk energi turun, kualitas air membaik, konsumsi energi lebih efisien.

Kombinasi Kebijakan Terbaik

• Simulasi menunjukkan kombinasi kebijakan manajemen permintaan air dan pangan paling efektif meningkatkan keamanan air, pangan, dan energi.
• Proyeksi 20 tahun: keamanan air dan pangan meningkat signifikan dibanding skenario business as usual.

Angka-Angka Kunci dari Studi

• Efisiensi irigasi naik 16% → kebutuhan air irigasi turun drastis.
• Perbaikan pola tanam 10% → konsumsi air sektor pertanian menurun.
• Penurunan kehilangan pangan 6% → suplai pangan nasional naik tanpa perluasan lahan.
• Peningkatan hasil pertanian 5% → suplai pangan naik, tekanan air dan energi turun.
• Efisiensi energi dan pengurangan polusi industri 5–15% → kualitas air dan efisiensi energi membaik.

Studi Kasus: Efisiensi Irigasi dan Pola Tanam di Khuzestan

• Wheat (gandum): irigasi permukaan efisiensi 40% (5.100 m³/ha); irigasi bertekanan efisiensi 65% (3.825 m³/ha).
• Tomat: irigasi permukaan 45% (6.000 m³/ha); irigasi bertekanan 85% (3.600 m³/ha).
• Dates (kurma): irigasi permukaan 48% (17.500 m³/ha); irigasi bertekanan 85% (11.025 m³/ha).
• Target: konversi ke irigasi bertekanan dan pergeseran ke tanaman hemat air secara signifikan mengurangi kebutuhan air total.

Analisis Kritis dan Perbandingan

Kelebihan Model

• Integratif: Mampu mensimulasikan dampak lintas sektor secara dinamis dan interaktif.
• Berbasis data dan validasi: Model diverifikasi dengan data historis dan masukan ahli.
• Kebijakan berbasis bukti: Hasil simulasi memberikan dasar kuat untuk perumusan kebijakan lintas sektor.

Keterbatasan

• Model belum memasukkan variabel air virtual, daur ulang air limbah, dan dampak perubahan iklim secara rinci.
• Dinamika sosial-politik dan perilaku petani/industri belum dimodelkan secara eksplisit.
• Studi berbasis pada satu provinsi; aplikasi ke wilayah lain perlu adaptasi variabel lokal.

Perbandingan dengan Studi Lain

• Studi serupa di China, Maroko, dan Spanyol juga menunjukkan bahwa efisiensi irigasi dan perubahan pola tanam adalah leverage point utama penghematan air dan energi.
• Namun, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada insentif ekonomi, edukasi petani, dan dukungan kebijakan lintas sektor.

Implikasi untuk Kebijakan dan Industri

• Pemerintah: Perlu mengintegrasikan kebijakan air, pangan, dan energi secara lintas kementerian; insentif untuk efisiensi irigasi dan pola tanam adaptif sangat krusial.
• Industri: Sektor energi dan pertanian harus berinvestasi dalam teknologi hemat air dan energi serta pengolahan limbah.
• Masyarakat: Edukasi publik tentang konsumsi pangan dan air, serta partisipasi dalam program efisiensi, menjadi kunci keberhasilan.

Keterkaitan dengan Tren Global

Pendekatan Nexus WFE kini diadopsi secara luas oleh lembaga internasional (FAO, UNESCAP, World Economic Forum) untuk mendukung SDG 2 (Zero Hunger), SDG 6 (Clean Water), dan SDG 7 (Affordable Energy). Model seperti yang dikembangkan di Khuzestan dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tekanan sumber daya serupa, termasuk Indonesia.

Rekomendasi dan Pengembangan Lanjutan

• Tambahkan variabel air virtual, daur ulang air limbah, dan dampak perubahan iklim pada model.
• Kembangkan skenario kebijakan berbasis insentif ekonomi dan perubahan perilaku.
• Lakukan studi komparatif di berbagai provinsi atau negara untuk validasi eksternal.

Penutup: Menuju Tata Kelola Sumber Daya Terintegrasi

Studi Keyhanpour dkk. menunjukkan bahwa solusi krisis air, pangan, dan energi hanya bisa dicapai dengan pendekatan lintas sektor berbasis model dinamis. Efisiensi irigasi, perubahan pola tanam, pengurangan kehilangan pangan, dan efisiensi energi adalah kunci keberlanjutan. Dengan kebijakan terintegrasi dan dukungan teknologi, wilayah kaya sumber daya seperti Khuzestan dapat menjadi model tata kelola Nexus WFE yang sukses untuk dunia.

Sumber asli:
Keyhanpour, Mohammad Javad; Musavi Jahromi, Seyed Habib; Ebrahimi, Hossein. (2021). System dynamics model of sustainable water resources management using the Nexus Water-Food-Energy approach. Ain Shams Engineering Journal, 12(1), 1267–1281.