Pendahuluan: Korupsi Pertahanan Bukan Sekadar Suap Senjata

Korupsi dalam sektor pertahanan bukanlah isu sederhana. Lebih dari sekadar suap dalam pengadaan senjata, korupsi di sektor ini berdampak langsung terhadap nyawa manusia, ketahanan nasional, dan kelangsungan perdamaian. Dalam makalah kerja oleh Mark Pyman yang diterbitkan tahun 2020, dipaparkan evolusi pendekatan antikorupsi secara sistemik oleh Transparency International – Defence & Security Programme (TI-DS) selama lebih dari dua dekade. Artikel ini menjadi rujukan penting bagi platform pembelajaran, pemerintahan, akademisi, maupun pelaku industri pertahanan.

Mengapa “Whole Sector Approach” Penting?

Pendekatan ini menyasar semua elemen dalam ekosistem pertahanan:

• Pemerintah dan Kementerian Pertahanan,
• Perusahaan industri pertahanan,
• Organisasi multilateral seperti NATO,
• Akademisi dan lembaga riset,
• Masyarakat sipil.

Filosofinya sederhana namun revolusioner: bahwa reformasi sektor tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan publik secara menyeluruh.

Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Sektor Pertahanan

1. Katalis Perubahan: LSM Spesifik Sektor

TI-DS menjadi aktor utama yang secara konsisten menyoroti isu korupsi pertahanan secara global. TI-DS menyusun riset, indeks kerentanan korupsi, serta mendorong reformasi kebijakan melalui pendekatan yang praktis dan berbasis bukti.

2. Transformasi Industri Pertahanan

Salah satu pilar reformasi adalah perusahaan industri pertahanan. Sejak 2004, perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Thales mulai mengembangkan program kepatuhan etika yang lebih serius. Dorongan utama berasal dari kasus besar seperti skandal BAE-Saudi (Al Yamamah) yang menjadi titik balik kesadaran industri.

Pada 2015, TI-DS meluncurkan Defence Companies Anti-Corruption Index yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan antikorupsi. Misalnya, perusahaan Finlandia Patria Oyj meningkat dari peringkat F (2012) ke C (2015) berdasarkan data publik, dan ke B jika memasukkan informasi internal.

3. NATO dan Kebijakan Kelembagaan

Melalui program Building Integrity sejak 2007, NATO menjadikan integritas sebagai bagian dari doktrin resmi. TI-DS mendukung pelatihan, panduan evaluasi, dan asesmen integritas untuk negara anggota dan mitra.

4. Penguatan Regulasi: Otoritas Debarment

Di Amerika Serikat, kantor Suspension and Debarment (S&D), khususnya di Angkatan Udara AS, sangat aktif mengejar pelanggaran. Pendekatan ini terbukti ampuh karena memberikan tekanan nyata terhadap pelaku bisnis nakal.

5. Kasus Nyata: Kolombia dan Polandia

• Kolombia (2005): Transparansi dalam pengadaan militer meningkat signifikan. Misalnya, pengadaan rahasia turun drastis setelah kebijakan bahwa semua pengadaan bersifat publik, kecuali disetujui langsung oleh Sekretaris Jenderal.
• Polandia: Mendirikan Integrity Unit di Kementerian Pertahanan yang mengawasi semua pengadaan. Dalam 10 tahun, skor CPI Polandia melonjak signifikan di dalam Uni Eropa.

Riset dan Data sebagai Motor Perubahan

TI-DS tidak hanya berkampanye, tapi menghasilkan berbagai riset strategis:

• Tingkat Pengadaan Tanpa Kompetisi: Di Inggris dan AS, pengadaan single-source mencapai 50% lebih.
• Offsets (kontrak pengimbang): Nilainya bisa melebihi 100% dari kontrak utama, dengan potensi korupsi tinggi. TI-DS menyoroti offset senilai total $500 miliar secara global.
• Transparansi Anggaran: Studi di Burundi menunjukkan anggaran militer dan kepolisian sangat besar namun minim detail, membuka celah korupsi.

Indeks Global: Mengukur & Mendorong Reformasi

Government Defence Anti-Corruption Index (GI)

Dengan 77 pertanyaan teknis, GI menilai risiko korupsi pada lima kategori utama: politik, keuangan, personel, operasi, dan pengadaan. Setiap negara diberi skor A–F. Pada 2015, 132 negara dinilai, dengan hanya sedikit yang mencapai peringkat A atau B. Negara seperti Georgia memanfaatkan hasil GI untuk mengidentifikasi prioritas reformasi mereka secara langsung.

Company Index (CI)

Dengan 41 pertanyaan terbagi dalam lima kategori, indeks ini menilai perusahaan pertahanan global dari sisi:

• Kepemimpinan & tata kelola,
• Manajemen risiko,
• Kebijakan & kode etik,
• Pelatihan,
• Jalur pelaporan & perlindungan pelapor.

Hasilnya mendorong persaingan positif antarkorporasi untuk memperbaiki sistem mereka.

Afghanistan: Ujian Nyata dalam Konflik

Misi ISAF di Afghanistan menandai perubahan paradigma: bahwa korupsi adalah ancaman strategis. Melalui inisiatif seperti Shafafiyat (transparansi), pelatihan militer, dan asesmen operasional, korupsi mulai dilihat sebagai isu utama yang menghambat misi militer dan pembangunan. TI-DS menghasilkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan ini secara proaktif.

Refleksi: Relevansi di Sektor Lain

Pendekatan ini layak ditiru di sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Elemen-elemen seperti kolaborasi multi-aktor, riset berbasis data, dan indeks perbandingan terbukti ampuh menciptakan tekanan, transparansi, dan dorongan reformasi.

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa korupsi bukan masalah yang tak tersentuh di sektor pertahanan. Melalui kombinasi pendekatan sektoral, alat ukur objektif, dan kemitraan lintas aktor, reformasi bukan hanya mungkin, tapi telah terbukti efektif. Ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun yang ingin mengubah sektor kompleks dan tertutup menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Sumber : Pyman, M. (2020). Tackling defence corruption: History of a ‘Whole Sector’ Approach. Transparency International – Defence & Security Programme.

Pendahuluan

Korupsi dalam proyek konstruksi publik adalah masalah besar yang merugikan negara dan masyarakat secara global. Menurut laporan yang ditulis oleh Mark Pyman (2021), nilai kerugian akibat korupsi, salah kelola, dan inefisiensi pada sektor ini diperkirakan mencapai hingga $6 triliun per tahun pada 2030 jika tidak segera ditangani.

Sektor ini menyumbang hampir setengah dari total investasi modal tetap pemerintah, termasuk proyek pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan lainnya. Namun, tingkat korupsinya menjadi yang tertinggi di antara semua industri menurut PricewaterhouseCoopers (2014).

Dua Level Masalah Korupsi: Kementerian vs Proyek

Laporan membedakan dua tingkatan utama korupsi:

1. Tingkat kementerian, di mana korupsi terjadi pada level kebijakan, struktur, dan regulasi
2. Tingkat proyek, di mana korupsi melibatkan kontrak, tender, pelaksanaan proyek, dan pengawasan

Setiap level memiliki tantangan dan solusi tersendiri yang perlu ditangani secara sistematis dan spesifik.

Strategi Pencegahan di Tingkat Kementerian

Laporan ini menyoroti 11 langkah reformasi di tingkat kementerian. Di antaranya:

• Komitmen terhadap keterbukaan kontrak (Open Contracting): Seperti di Meksiko, di mana OCDS (Open Contracting Data Standard) diimplementasikan pada proyek bandara terbesar mereka.
• Pembaruan struktur organisasi kementerian: Studi kasus Afghanistan menunjukkan reformasi radikal dengan membentuk National Procurement Authority (NPA) yang melibatkan Presiden langsung dalam menyetujui kontrak bernilai besar. Sistem ini telah menyaring 3.000 kontrak senilai hampir $6 miliar, dengan 88% melalui tender terbuka.
• Transparansi dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi: Memberi ruang bagi pengawasan publik dan lembaga independen.
• Kerangka integritas formal: Meliputi deklarasi aset, konflik kepentingan, dan kanal pelaporan pelanggaran.

Pendekatan Internasional: Studi Kasus & Inisiatif Nyata

1. Open Contracting Partnership (OCP)

Diluncurkan dari inisiatif Bank Dunia, kini OCP menyediakan panduan dan standar data terbuka kontrak publik. Negara seperti Ukraina dan Kolombia telah mengintegrasikan sistem ini untuk mendorong transparansi sektor konstruksi.

2. GIACC (Global Infrastructure Anti-Corruption Centre)

Organisasi ini menyusun 12 standar anti-korupsi, termasuk:

• Penilaian independen proyek
• Transparansi data proyek
• Komitmen anti-suap dalam kontrak
• Pelaporan dan audit teknis
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran

3. COST – Construction Sector Transparency Initiative

Beroperasi di lebih dari 15 negara, COST mempromosikan:

• Pengungkapan data 40 poin selama siklus proyek
• Keterlibatan masyarakat sipil
• Sistem jaminan independen untuk meninjau proyek
• Pelatihan kelompok masyarakat di tingkat lokal

4. Afghanistan: Reformasi Ekstrem yang Sukses

Melalui NPA, proses tender dikontrol secara ketat. 145 perusahaan curang telah masuk daftar hitam. Setiap kontrak ditinjau oleh Presiden dan pejabat tinggi setiap minggu.

5. Kanada: Komisi Charbonneau

Mengungkap skema kolusi yang melibatkan politisi, pejabat tinggi, dan kontraktor. Laporan ini mengubah praktik tender menjadi lebih kolaboratif dan berbasis kualitas.

Strategi Pencegahan di Tingkat Proyek

Proyek infrastruktur seringkali besar dan kompleks, menjadikannya ladang subur korupsi. GIACC mencatat karakteristik yang membuat proyek sangat rentan:

• Keunikan proyek: Tiap proyek berbeda, sehingga sulit dibandingkan dan mudah dimanipulasi
• Transaksi kompleks: Banyak kontraktor dan subkontraktor yang sulit diawasi
• Pekerjaan tersembunyi: Seperti baja yang ditanam di beton, membuat pengawasan teknis menantang
• Birokrasi perizinan: Banyak titik rawan untuk suap di tiap tahapan

Tipologi Korupsi Proyek

Menurut U4 Anti-Corruption Resource Centre, korupsi bisa muncul dalam:

• Tahap awal proyek: seperti pemilihan proyek bernilai tinggi yang tidak layak, desain yang menguntungkan vendor tertentu
• Tahap pelaksanaan: seperti suap untuk mempercepat pencairan dana, manipulasi audit, atau sertifikasi palsu

Panduan Strategi Reformasi Proyek

Laporan merekomendasikan strategi kombinasi antara:

• Pendekatan kelembagaan: Reformasi sistem pengadaan dan pengawasan
• Pendekatan manusiawi: Membangun jaringan pendukung antikorupsi
• Pendekatan pemantauan: Memperkuat independensi badan audit
• Pendekatan transparansi: Publikasi data, kontrak, dan pelaporan
• Pendekatan insentif: Penyesuaian struktur gaji dan motivasi moral
• Pelibatan masyarakat dan media: Mendorong akuntabilitas publik

Rekomendasi Taktis

1. Mainstreaming: Integrasikan agenda antikorupsi ke dalam reformasi besar lainnya agar tidak terbaca sebagai upaya oposisi.
2. Incremental approach: Mulai dari reformasi kecil yang berdampak tinggi, lalu eskalasi.
3. Build integrity, not just policing: Tekankan pembangunan budaya profesional yang menjunjung integritas, bukan hanya sanksi.

Kesimpulan

Korupsi dalam proyek konstruksi publik bukan hal sepele—dampaknya masif dan sistemik. Namun, pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa strategi yang tepat dapat mengatasi masalah ini secara efektif.

Dengan gabungan pendekatan struktural, teknologi transparansi, keterlibatan masyarakat, dan komitmen politik, sektor konstruksi bisa direformasi menjadi lebih bersih, efisien, dan adil. Laporan ini adalah peta jalan bagi pembuat kebijakan, pejabat kementerian, pengawas proyek, serta masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur yang bukan hanya megah, tapi juga berintegritas.

Sumber : Pyman, M. (2021). Curbing Corruption in Construction, Public Works & Infrastructure: Sector experience. CurbingCorruption.com.

Pendahuluan

Korupsi dan praktik tak etis dalam industri konstruksi bukan hanya isu hukum, tapi juga persoalan moral, ekonomi, dan sosial. Sektor ini—yang menyumbang 4,8% PDB Mesir—rentan terhadap praktik curang, terutama dalam proyek-proyek yang didanai pemerintah. Makalah oleh Youssef, Ibrahim, dan Bakry (2023) membahas peran audit teknis dalam mengurangi praktik tak etis dan meningkatkan akuntabilitas di proyek konstruksi publik Mesir, khususnya pada tahap pra-kontrak.

Mengapa Audit Teknis Penting?

Dengan meningkatnya jumlah proyek mega seperti Kota Administratif Baru, Pelabuhan Ain Sokhna, dan Museum Besar Mesir, pengeluaran pemerintah semakin besar. Ini membuka celah praktik tak etis seperti:

• Pengajuan dokumen palsu saat tender
• Kolusi antar kontraktor
• Penentuan spesifikasi teknis yang menguntungkan pihak tertentu
• Penolakan untuk memberi kompensasi saat proyek diulang dengan paket tender yang sama

Audit teknis bertujuan mendeteksi dan mencegah semua praktik ini sebelum kontrak ditandatangani, memberikan kontrol kualitas awal dan dasar evaluasi objektif.

Studi Kasus: Praktik Tak Etis di Mesir

Fakta Menarik:

• Skor CPI Mesir tahun 2022 hanya 30 dari 100—indikasi korupsi yang tinggi.
• Investasi konstruksi publik meningkat dari 3,7 miliar EGP pada 2014/2015 menjadi 11,7 miliar EGP pada 2015/2016.
• Proyek infrastruktur, bangunan publik, dan perumahan adalah sektor dengan praktik tak etis tertinggi menurut responden.

Praktik Tak Etis oleh Pemilik Proyek

Penelitian mengidentifikasi 11 bentuk pelanggaran oleh pemilik, dengan yang paling kritis:

1. Menolak tanggung jawab atas kesalahan subkontraktor pilihan (O11)
2. Tidak memberi kompensasi saat proyek diulang (O10)
3. Spesifikasi proyek yang disesuaikan dengan merek tertentu (O9)
4. Hubungan tersembunyi antara staf pemilik dan penawar (O6)
5. Kebocoran harga terendah ke kontraktor tertentu (O5)

Praktik Tak Etis oleh Kontraktor

Terdapat 7 pelanggaran utama oleh kontraktor, dengan yang paling umum:

1. Penawaran tidak seimbang karena manipulasi kuantitas (C1)
2. Penawaran rendah dengan ekspektasi adanya perubahan pesanan (C2)
3. Dokumen palsu saat prakualifikasi (C6)
4. Penjadwalan proyek yang menempatkan beban ke pemilik (C7)
5. Kolusi antar kontraktor untuk menentukan pemenang (C3)

Solusi: Strategi Pengurangan Praktik Tak Etis

Penelitian mengusulkan 13 strategi, dengan 9 dinilai kritis. Di antaranya:

• A1: Menerapkan audit teknis di proyek pemerintah (skor tertinggi: 4.55)
• A2: Menjadikan audit teknis sebagai syarat dalam kontrak
• A4: Melarang kontraktor/ konsultan yang masuk daftar hitam dari proyek pemerintah
• A5: Melatih staf sektor publik dalam audit teknis
• A11: Menerapkan sistem anti-korupsi PACS dari Transparency International

Menariknya, sebagian besar responden (91,7%) mendukung kewajiban audit teknis sebelum kontrak, dan mayoritas menyetujui bahwa biaya audit ditanggung pemilik proyek.

Metodologi: Survei dan Analisis Statistik

Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Survei disebarkan ke:

• Executive directors (28.9%)
• Engineer konsultan (34.4%)
• Kontraktor (27.2%)

Sebanyak 180 responden memberikan umpan balik, dengan 70% berpendidikan sarjana, dan mayoritas memiliki pengalaman 6–10 tahun. SPSS digunakan untuk menganalisis data melalui indikator seperti Cronbach’s Alpha dan RII (Relative Importance Index).

Perspektif Pihak Terkait

Perbedaan pendapat menarik muncul antara pemilik, kontraktor, dan konsultan:

• Konsultan menganggap hubungan tersembunyi antara pemilik dan kontraktor sebagai pelanggaran utama.
• Pemilik menganggap menolak tanggung jawab atas kesalahan subkontraktor sebagai isu terbesar.
• Kontraktor menyoroti penolakan kompensasi oleh pemilik sebagai masalah utama.

Rekomendasi Penelitian

Studi ini menyarankan:

1. Mewajibkan audit teknis di seluruh proyek pemerintah
2. Membentuk unit audit konstruksi di lembaga audit nasional
3. Memperkuat regulasi blacklist terhadap pelanggar etika
4. Menjadikan praktik etika sebagai salah satu kriteria dalam evaluasi penawaran
5. Mengembangkan kode etik internal di setiap organisasi konstruksi

Implikasi Global

Studi membandingkan kondisi Mesir dengan negara seperti Ghana, Zambia, Malaysia, dan Italia, dan menemukan pola praktik tak etis serupa. Audit teknis terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan menurunkan biaya proyek serta konflik hukum.

Kesimpulan

Audit teknis bukan hanya alat pemeriksaan, tapi sarana strategis untuk membangun industri konstruksi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks Mesir—dan negara berkembang lainnya—penerapan sistem audit teknis di tahap pra-kontrak mampu:

• Menekan kerugian keuangan negara
• Meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek
• Menguatkan kepercayaan publik

Studi ini memperlihatkan bahwa langkah preventif berbasis sistem adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan yang berintegritas.

Sumber : Youssef, M. A., Ibrahim, A. H., & Bakry, R. A. (2023). Technical Audit and Unethical Practices in the Construction Industry. Civil Engineering Journal, Vol. 9, Special Issue.

Pendahuluan

Korupsi dalam proyek infrastruktur adalah masalah global yang merugikan miliaran dolar setiap tahun dan mengancam keselamatan, keadilan sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Meskipun berbagai strategi antikorupsi telah diterapkan, satu pendekatan masih belum dioptimalkan sepenuhnya: etika profesi rekayasa (engineering ethics).

Penelitian oleh Ghahari et al. (2024) dalam jurnal Science and Engineering Ethics menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana prinsip etika teknik dapat diterapkan secara strategis untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi korupsi pada seluruh fase pengembangan sistem infrastruktur.

Infrastruktur dan Kerentanan terhadap Korupsi

Infrastruktur sipil meliputi jaringan transportasi, pembangkit energi, sistem air dan sanitasi, hingga bangunan publik. Namun di balik kontribusinya terhadap kualitas hidup, sektor ini menyimpan celah besar terhadap korupsi:

• 10% dari PDB global hilang akibat kolusi, penipuan, dan penyalahgunaan dana publik
• Studi oleh World Bank (2022) menunjukkan bahwa lebih dari $1 triliun hilang tiap tahun karena korupsi
• Skandal besar seperti kasus Petrobras di Brasil, di mana pejabat menerima suap $4 juta, menunjukkan betapa rentannya sistem

Etika Teknik dan Triad Nilai Manusia

Studi ini mengaitkan korupsi dengan “Triad Kelayakan”: moralitas, etika, dan hukum. Ketiganya membentuk sistem nilai yang mendasari standar perilaku profesional. Dalam konteks teknik:

• Moral: apa yang dianggap benar/salah oleh masyarakat
• Etika: prinsip umum yang diterima untuk membedakan “baik” dan “buruk”
• Hukum: aturan formal yang ditegakkan oleh lembaga negara

Pelaku korupsi sadar bahwa tindakannya melanggar salah satu atau lebih dari triad tersebut, dan oleh karena itu, pencegahan harus berakar dari pemahaman mendalam terhadap ketiganya.

Titik Rawan Korupsi di Setiap Fase Proyek Infrastruktur

Penelitian ini mengidentifikasi tiga fase paling rentan terhadap korupsi, yaitu:

1. Tender dan Pengadaan
   • Permainan tender, penawaran fiktif, kolusi
2. Konstruksi
   • Penggunaan bahan berkualitas rendah, over-invoicing, pekerja fiktif
3. Operasi dan Pemeliharaan
   • Sertifikasi tanpa inspeksi, manipulasi biaya, penyalahgunaan aset

Contoh kasus: Dalam skandal Odebrecht (Brasil), kontrak diperoleh secara sah namun dengan underbid dan kemudian dinegosiasi ulang, menghasilkan keuntungan $3,3 miliar dari suap sebesar $788 juta.

Etika Teknik sebagai Strategi Mitigasi Korupsi

Kunci utama dari mitigasi korupsi berbasis etika adalah pendekatan deontologis—mengutamakan ketaatan terhadap prinsip, bukan hasil. ASCE (2020) menetapkan bahwa insinyur sipil wajib:

• Menolak segala bentuk suap dan kolusi
• Bertindak jujur, adil, dan objektif
• Menjaga kesejahteraan dan keselamatan publik

Etika teknik menempatkan tanggung jawab insinyur dalam hierarki berikut:

1. Kepada masyarakat
2. Kepada lingkungan buatan dan alami
3. Kepada profesi
4. Kepada klien dan atasan
5. Kepada rekan seprofesi

Strategi Praktis Mitigasi Korupsi

Penelitian ini menawarkan kerangka mitigasi korupsi yang menghubungkan tanggung jawab etis dengan aksi nyata, seperti:

• Zero Tolerance Policy: diterapkan di World Bank & WEF
• Open Contracting & Transparansi Proyek: meningkatkan akuntabilitas publik
• Sistem Pelaporan dan Pengawasan: pemantauan oleh otoritas independen
• Manajemen Material yang Etis: cegah penyalahgunaan dan pencurian

Strategi ini dibagi menjadi tiga cakupan:

• Strategis (penetapan kebijakan)
• Taktis (implementasi di tingkat menengah)
• Operasional (praktik harian di lapangan)

Efektivitas Strategi Etika

Beberapa temuan penting dari studi ini:

• Kode etik tidak cukup jika hanya menjadi formalitas.
  Embedding (penanaman) nilai-nilai tersebut dalam budaya organisasi jauh lebih penting.
• Pelatihan etika terbukti mengurangi kecenderungan suap dan pelanggaran (Kaptein, 2015)
• Etika organisasi yang kuat menghambat penyimpangan perilaku secara kolektif (Oladinrin & Ho, 2016)
• Teknologi pengawasan dan klasifikasi risiko berbasis AI (Grace et al., 2016) juga bisa dilengkapi dengan kode etik sebagai filter perilaku

Rekomendasi Penelitian

1. Sesuaikan kode etik profesional dengan setiap fase proyek, untuk mengidentifikasi titik rawan dan menetapkan pengendalian internal
2. Gunakan pendekatan multidisipliner, melibatkan arsitek, manajer kota, dan finansial—tidak hanya insinyur
3. Berikan pendidikan etika sejak dini, pada mahasiswa teknik dan profesional muda
4. Buat sistem penegakan sanksi profesional, seperti pencabutan lisensi bagi pelanggar etika
5. Lindungi pelapor pelanggaran (whistleblower) sebagai elemen kunci dalam penerapan etika

Kesimpulan

Korupsi dalam proyek infrastruktur tidak bisa hanya diselesaikan dengan kebijakan hukum atau teknologi pengawasan. Etika profesi teknik sipil adalah fondasi penting dalam strategi mitigasi korupsi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menjembatani prinsip moral, standar hukum, dan profesionalisme teknis dalam satu kerangka aksi nyata.

Dengan mengintegrasikan etika dalam seluruh siklus hidup proyek infrastruktur, kita tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong transparansi jangka panjang. Dalam dunia di mana infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi dan sosial, etika adalah jantung dari pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Sumber asli: Ghahari, S. A., Queiroz, C., Labi, S., & McNeil, S. (2024). The Role of Engineering Ethics in Mitigating Corruption in Infrastructure Systems Delivery. Science and Engineering Ethics, 30(29). https://doi.org/10.1007/s11948-024-00494-0

Pendahuluan

Korupsi adalah penyakit sistemik yang melemahkan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, dan merusak kepercayaan terhadap lembaga negara maupun swasta. Meski banyak negara mengklaim memiliki komitmen antikorupsi, bukti empiris menunjukkan bahwa tidak semua strategi pencegahan bekerja efektif secara universal.

Laporan berjudul Methods of Preventing Corruption: A Review and Analysis of Select Approaches (Sauvé et al., 2023), yang diterbitkan oleh Public Safety Canada, menyajikan tinjauan komprehensif terhadap metode pencegahan korupsi, dengan fokus pada efektivitas empiris masing-masing pendekatan. Studi ini membagi strategi menjadi empat kategori utama:

1. Pendekatan berbasis nilai (value-based)
2. Pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based)
3. Pendekatan manajemen risiko
4. Pendekatan berbasis kesadaran dan partisipasi publik

Konteks: Kenapa Penanganan Korupsi Mendesak?

Meski Kanada tergolong negara dengan tingkat korupsi rendah menurut Corruption Perception Index (CPI), skornya terus menurun: dari 92 pada tahun 2000 menjadi 74 pada 2021. Tren ini memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas regulasi dan lemahnya sistem perlindungan pelapor (whistleblower) serta akses informasi.

Pendekatan Berbasis Nilai

1. Tone at the Top

Kejujuran harus dimulai dari pucuk pimpinan. Pemimpin yang bersih mendorong budaya organisasi yang menolak korupsi. Studi eksperimen (Boly et al., 2019) menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi lebih efektif saat dijalankan oleh pemimpin yang dianggap berintegritas.

2. Pelatihan Etika

Program pelatihan yang baik tidak hanya memberi teori, tetapi juga simulasi pengambilan keputusan etis. Studi oleh Hauser (2019) dan Kaptein (2015) menunjukkan bahwa pelatihan etika mampu mengurangi kecenderungan membenarkan perilaku korup.

3. Motivasi Intrinsik

Karyawan yang termotivasi secara moral cenderung menolak suap. Studi lintas negara (Cowley & Smith, 2014) menunjukkan korelasi negatif antara motivasi intrinsik dan tingkat korupsi.

4. Budaya Organisasi

Organisasi yang menanamkan nilai transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab mampu menekan efek penularan korupsi (Schram et al., 2022). Budaya organisasi juga mampu memengaruhi keputusan moral kolektif.

Pendekatan Berbasis Kepatuhan

1. Insentif Eksternal

Gaji tinggi dianggap bisa mengurangi korupsi, namun studi menunjukkan hasil campuran:

• Barr et al. (2009) menemukan bahwa perawat dengan gaji tinggi lebih jarang melakukan penggelapan
• Tapi studi lain (Navot et al., 2016) menunjukkan bahwa gaji tinggi justru meningkatkan toleransi terhadap korupsi

Efektivitasnya sangat bergantung pada konteks negara, kesenjangan sektor publik-swasta, dan struktur insentif.

2. Sanksi dan Hukuman

Sanksi keras efektif jika dikombinasikan dengan:

• Peluang deteksi yang tinggi (Abbink et al., 2002)
• Konsistensi dan proporsionalitas hukuman (Banuri & Eckel, 2015)
  Studi terhadap diplomat PBB di New York (Fisman & Miguel, 2007) menunjukkan bahwa penegakan hukum meningkatkan kepatuhan.

Pendekatan Manajemen Risiko

1. Audit dan Risk Assessment

• Top-down audit di Indonesia (Olken, 2007): audit pemerintah meningkatkan transparansi pengeluaran hingga 8%
• Kombinasi top-down dan bottom-up efektif jika disertai ancaman eskalasi yang nyata (Buntaine & Daniels, 2020)

2. Due Diligence

Meski sangat dianjurkan oleh lembaga antikorupsi, belum ada bukti empiris yang cukup tentang efektivitasnya.

3. Four-Eyes Principle

Prinsip ini mewajibkan dua orang menyetujui satu keputusan, tapi justru dapat meningkatkan kolusi (Schikora, 2010). Hasil studi menunjukkan prinsip ini tidak efektif jika tidak diikuti struktur kontrol lanjutan.

4. Pengungkapan Aset

Deklarasi aset efektif jika dilakukan secara komprehensif dan terbuka (Djankov et al., 2010). Negara yang menerapkan sistem ini secara serius menunjukkan penurunan korupsi jangka panjang.

5. Rotasi Posisi

Studi eksperimen (Abbink, 2004) menunjukkan bahwa rotasi staf mengurangi transaksi suap hingga 50%. Ini mencegah terbentuknya hubungan jangka panjang yang rentan terhadap korupsi.

6. Rekrutmen Berbasis Merit

Rekrutmen yang adil dan berdasarkan kompetensi memperkuat budaya integritas. Studi oleh Dahlström et al. (2012) dan Rauch & Evans (2000) menegaskan pentingnya meritokrasi dalam menurunkan korupsi birokratis.

Pendekatan Kesadaran dan Partisipasi Publik

1. Kampanye Edukasi Publik

Studi oleh Köbis et al. (2019) menunjukkan bahwa poster antisuap mengurangi insiden korupsi. Namun di tempat dengan korupsi sistemik tinggi, kampanye bisa dianggap tidak relevan (Banerjee et al., 2021).

2. Whistleblowing

Pelindung pelapor korupsi wajib tersedia. Studi di Korea (Suh & Shim, 2020) menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang suportif meningkatkan keinginan untuk melaporkan penyimpangan.

3. Transparansi dan Akses Informasi

• Freedom of Information (FOI): akses terbuka ke dokumen publik meningkatkan akuntabilitas
• E-Government: digitalisasi layanan publik menurunkan peluang korupsi manual
• Kebebasan Pers: media independen memiliki peran kunci dalam mengungkap kasus korupsi besar

Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa tidak ada solusi tunggal untuk mencegah korupsi. Namun, strategi yang menggabungkan pendekatan nilai, kepatuhan, manajemen risiko, dan partisipasi publik secara simultan terbukti memiliki efek sinergis yang positif.

Organisasi perlu:

• Menyesuaikan strategi pencegahan dengan konteks mereka
• Menggabungkan metode yang terbukti secara empiris
• Membangun budaya integritas dari atas ke bawah

Bagi negara seperti Indonesia, studi ini bisa dijadikan referensi penting dalam membangun sistem antikorupsi yang lebih solid dan kontekstual.

Sumber : Sauvé, B., Woodley, J., Jones, N. J., & Akhtari, S. (2023). Methods of Preventing Corruption: A Review and Analysis of Select Approaches. Research Division, Public Safety Canada.

Pendahuluan

Korupsi dalam industri konstruksi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman sistemik terhadap pembangunan berkelanjutan. Di Malaysia, sektor konstruksi menyumbang lebih dari 4% PDB nasional dan menjadi penggerak bagi lebih dari 120 sektor lain. Namun, dengan nilai proyek bernilai miliaran ringgit, sektor ini menjadi ladang subur praktik koruptif, terutama dalam proyek-proyek publik.

Penelitian oleh Rumaizah Mohd Nordin et al. (2023) berjudul Examining Corruption Issues in Malaysia Construction Industry: Partaker Perspectives mengeksplorasi tingkat persepsi berbagai pemangku kepentingan (instansi pemerintah, kontraktor, dan konsultan) terhadap korupsi dalam proyek konstruksi. Studi ini juga mengidentifikasi area rawan, penyebab, dampak, serta strategi pencegahan korupsi berdasarkan pendekatan statistik MANOVA.

Latar Belakang: Mengapa Sektor Konstruksi Rentan?

• Melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda
• Proses panjang: mulai dari perencanaan, lelang, hingga pemeliharaan
• Kompleksitas proyek memungkinkan peluang penyalahgunaan kekuasaan
• Keterlibatan publik dan swasta dalam satu ekosistem

Menurut data Transparency International Malaysia, negara ini kehilangan hingga RM30 miliar per tahun akibat korupsi. Bahkan, sektor konstruksi disebut sebagai yang paling korup di dunia, terutama dalam proyek pekerjaan umum (TI-BPI 2008).

Metodologi Penelitian

• Jumlah responden: 71 dari 189 kuisioner (respon rate 37,6%)
• Kelompok responden:
  • Pemerintah: 25 orang
  • Kontraktor: 25 orang
  • Konsultan: 21 orang
• Instrumen: Kuesioner skala Likert 10 poin
• Metode analisis: Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)

Mayoritas responden (59,2%) memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, sehingga validitas data cukup tinggi. Studi ini membandingkan 5 variabel utama di antara tiga kelompok tersebut:

1. Tingkat korupsi (extent)
2. Area rawan korupsi
3. Sumber korupsi
4. Dampak korupsi
5. Strategi anti-korupsi

Temuan Penting: Persepsi Berbeda, Masalah Sama

Perbedaan Persepsi Area Rawan Korupsi

• Nilai Wilks’ Lambda = 0.750, sig. = 0.041, menandakan ada perbedaan signifikan antar kelompok
• Faktor area rawan korupsi menunjukkan perbedaan paling tajam (p = 0.001)
• Konsultan dan kontraktor punya pandangan serupa soal area rawan korupsi
• Pemerintah memiliki persepsi berbeda, cenderung mengecilkan area-area yang rawan

Rata-rata skor persepsi area rawan:

• Konsultan: 26,76
• Kontraktor: 25,08
• Pemerintah: 19,64

Hal ini mendukung asumsi bahwa pejabat publik cenderung menutup-nutupi atau tidak menyadari area risiko karena keterbatasan akses langsung atau adanya konflik kepentingan.

Area Rawan dan Sumber Korupsi di Setiap Fase Proyek

Penelitian mengklasifikasikan peluang korupsi ke dalam 4 fase utama proyek konstruksi:

1. Perumusan Strategi
   • Manipulasi kebutuhan proyek
   • Tekanan politik dalam penunjukan kontraktor
2. Pengadaan (Procurement)
   • Fase paling rawan: pemalsuan dokumen, pengaturan tender, suap
   • Banyak ditemukan pada proyek publik skala besar
3. Konstruksi
   • Penggunaan material substandar
   • Pengurangan volume pekerjaan
   • Kolusi antara pelaksana dan pengawas
4. Penyelesaian
   • Sertifikasi selesai tanpa inspeksi memadai
   • Pembayaran terakhir sebagai “tutup mulut”

Sumber korupsi:

• Teknis: regulasi lemah, sistem pengawasan longgar
• Perilaku: budaya “balas budi”, normalisasi penyimpangan, tekanan sosial

Dampak Korupsi pada Proyek Konstruksi

1. Kenaikan biaya hingga 10% (Manaf, 2013)
2. Penurunan kualitas bangunan, memicu risiko keselamatan
3. Keterlambatan waktu pelaksanaan akibat manipulasi tender
4. Menurunnya investasi domestik dan asing karena ketidakpastian hukum
5. Pelanggaran HAM melalui manipulasi upah dan eksploitasi tenaga kerja

Kenyataan bahwa korupsi mengurangi nilai ekonomi proyek bahkan setelah pembangunan selesai membuat isu ini sangat mendesak, tidak hanya secara etis tapi juga finansial.

Strategi Pencegahan Korupsi

Penelitian mengelompokkan strategi menjadi 4 pilar:

1. Norma Etika

• Kode etik kontraktor
• Perlindungan pelapor pelanggaran
• Sistem whistleblowing terbuka

2. Perbaikan Proses

• Digitalisasi sistem lelang
• Keterbukaan informasi publik proyek
• Laporan kinerja independen

3. Komitmen Pimpinan

• Pemimpin proyek sebagai agen perubahan integritas
• Sanksi tegas dan publikasi pelanggaran

4. Penegakan Hukum

• Dukungan terhadap MACC dan penegakan Akta 694
• Audit internal dan eksternal berkala
• Evaluasi pasca-proyek (post-construction audit)

Diskusi: Tantangan Menerapkan Strategi Anti-Korupsi

Meskipun strategi telah dirancang, implementasi sering terganjal:

• Rendahnya political will dari aktor pemerintah
• Kurangnya sumber daya manusia berintegritas di level operasional
• Pengabaian data persepsi dalam perumusan kebijakan
• Minimnya kolaborasi antar lembaga pengawas dan pelaksana

Contoh: meskipun CIDB telah mengeluarkan Kode Etik Kontraktor sejak 2010, pengawasannya lemah dan tidak diikuti oleh sistem reward-punishment yang tegas.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti satu fakta penting: korupsi dalam konstruksi bersifat sistemik dan lintas pemangku kepentingan. Perbedaan persepsi antara pemerintah, konsultan, dan kontraktor justru mencerminkan betapa rapuhnya fondasi integritas dalam sektor ini.

Solusi tidak bisa hanya top-down, tetapi harus dibarengi dengan perubahan budaya, pembenahan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Industri konstruksi yang bebas korupsi adalah prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan, keamanan publik, dan kepercayaan investor. Maka dari itu, sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan memperkuat barisan dan komitmen terhadap integritas.

Sumber : Nordin, R. M., Ahnuar, E. M., Masrom, M. A. N., & Ameer Ali, N. (2023). Examining Corruption Issues in Malaysia Construction Industry: Partaker Perspectives. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners, 21(2), 52–68.