Pendahuluan: Korupsi Pertahanan Bukan Sekadar Suap Senjata
Korupsi dalam sektor pertahanan bukanlah isu sederhana. Lebih dari sekadar suap dalam pengadaan senjata, korupsi di sektor ini berdampak langsung terhadap nyawa manusia, ketahanan nasional, dan kelangsungan perdamaian. Dalam makalah kerja oleh Mark Pyman yang diterbitkan tahun 2020, dipaparkan evolusi pendekatan antikorupsi secara sistemik oleh Transparency International – Defence & Security Programme (TI-DS) selama lebih dari dua dekade. Artikel ini menjadi rujukan penting bagi platform pembelajaran, pemerintahan, akademisi, maupun pelaku industri pertahanan.
Mengapa “Whole Sector Approach” Penting?
Pendekatan ini menyasar semua elemen dalam ekosistem pertahanan:
- Pemerintah dan Kementerian Pertahanan,
- Perusahaan industri pertahanan,
- Organisasi multilateral seperti NATO,
- Akademisi dan lembaga riset,
- Masyarakat sipil.
Filosofinya sederhana namun revolusioner: bahwa reformasi sektor tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan publik secara menyeluruh.
Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Sektor Pertahanan
1. Katalis Perubahan: LSM Spesifik Sektor
TI-DS menjadi aktor utama yang secara konsisten menyoroti isu korupsi pertahanan secara global. TI-DS menyusun riset, indeks kerentanan korupsi, serta mendorong reformasi kebijakan melalui pendekatan yang praktis dan berbasis bukti.
2. Transformasi Industri Pertahanan
Salah satu pilar reformasi adalah perusahaan industri pertahanan. Sejak 2004, perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Thales mulai mengembangkan program kepatuhan etika yang lebih serius. Dorongan utama berasal dari kasus besar seperti skandal BAE-Saudi (Al Yamamah) yang menjadi titik balik kesadaran industri.
Pada 2015, TI-DS meluncurkan Defence Companies Anti-Corruption Index yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan antikorupsi. Misalnya, perusahaan Finlandia Patria Oyj meningkat dari peringkat F (2012) ke C (2015) berdasarkan data publik, dan ke B jika memasukkan informasi internal.
3. NATO dan Kebijakan Kelembagaan
Melalui program Building Integrity sejak 2007, NATO menjadikan integritas sebagai bagian dari doktrin resmi. TI-DS mendukung pelatihan, panduan evaluasi, dan asesmen integritas untuk negara anggota dan mitra.
4. Penguatan Regulasi: Otoritas Debarment
Di Amerika Serikat, kantor Suspension and Debarment (S&D), khususnya di Angkatan Udara AS, sangat aktif mengejar pelanggaran. Pendekatan ini terbukti ampuh karena memberikan tekanan nyata terhadap pelaku bisnis nakal.
5. Kasus Nyata: Kolombia dan Polandia
- Kolombia (2005): Transparansi dalam pengadaan militer meningkat signifikan. Misalnya, pengadaan rahasia turun drastis setelah kebijakan bahwa semua pengadaan bersifat publik, kecuali disetujui langsung oleh Sekretaris Jenderal.
- Polandia: Mendirikan Integrity Unit di Kementerian Pertahanan yang mengawasi semua pengadaan. Dalam 10 tahun, skor CPI Polandia melonjak signifikan di dalam Uni Eropa.
Riset dan Data sebagai Motor Perubahan
TI-DS tidak hanya berkampanye, tapi menghasilkan berbagai riset strategis:
- Tingkat Pengadaan Tanpa Kompetisi: Di Inggris dan AS, pengadaan single-source mencapai 50% lebih.
- Offsets (kontrak pengimbang): Nilainya bisa melebihi 100% dari kontrak utama, dengan potensi korupsi tinggi. TI-DS menyoroti offset senilai total $500 miliar secara global.
- Transparansi Anggaran: Studi di Burundi menunjukkan anggaran militer dan kepolisian sangat besar namun minim detail, membuka celah korupsi.
Indeks Global: Mengukur & Mendorong Reformasi
Government Defence Anti-Corruption Index (GI)
Dengan 77 pertanyaan teknis, GI menilai risiko korupsi pada lima kategori utama: politik, keuangan, personel, operasi, dan pengadaan. Setiap negara diberi skor A–F. Pada 2015, 132 negara dinilai, dengan hanya sedikit yang mencapai peringkat A atau B. Negara seperti Georgia memanfaatkan hasil GI untuk mengidentifikasi prioritas reformasi mereka secara langsung.
Company Index (CI)
Dengan 41 pertanyaan terbagi dalam lima kategori, indeks ini menilai perusahaan pertahanan global dari sisi:
- Kepemimpinan & tata kelola,
- Manajemen risiko,
- Kebijakan & kode etik,
- Pelatihan,
- Jalur pelaporan & perlindungan pelapor.
Hasilnya mendorong persaingan positif antarkorporasi untuk memperbaiki sistem mereka.
Afghanistan: Ujian Nyata dalam Konflik
Misi ISAF di Afghanistan menandai perubahan paradigma: bahwa korupsi adalah ancaman strategis. Melalui inisiatif seperti Shafafiyat (transparansi), pelatihan militer, dan asesmen operasional, korupsi mulai dilihat sebagai isu utama yang menghambat misi militer dan pembangunan. TI-DS menghasilkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan ini secara proaktif.
Refleksi: Relevansi di Sektor Lain
Pendekatan ini layak ditiru di sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Elemen-elemen seperti kolaborasi multi-aktor, riset berbasis data, dan indeks perbandingan terbukti ampuh menciptakan tekanan, transparansi, dan dorongan reformasi.
Kesimpulan
Artikel ini menegaskan bahwa korupsi bukan masalah yang tak tersentuh di sektor pertahanan. Melalui kombinasi pendekatan sektoral, alat ukur objektif, dan kemitraan lintas aktor, reformasi bukan hanya mungkin, tapi telah terbukti efektif. Ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun yang ingin mengubah sektor kompleks dan tertutup menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Sumber : Pyman, M. (2020). Tackling defence corruption: History of a ‘Whole Sector’ Approach. Transparency International – Defence & Security Programme.