Pendahuluan
Korupsi dalam proyek konstruksi publik adalah masalah besar yang merugikan negara dan masyarakat secara global. Menurut laporan yang ditulis oleh Mark Pyman (2021), nilai kerugian akibat korupsi, salah kelola, dan inefisiensi pada sektor ini diperkirakan mencapai hingga $6 triliun per tahun pada 2030 jika tidak segera ditangani.
Sektor ini menyumbang hampir setengah dari total investasi modal tetap pemerintah, termasuk proyek pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan lainnya. Namun, tingkat korupsinya menjadi yang tertinggi di antara semua industri menurut PricewaterhouseCoopers (2014).
Dua Level Masalah Korupsi: Kementerian vs Proyek
Laporan membedakan dua tingkatan utama korupsi:
- Tingkat kementerian, di mana korupsi terjadi pada level kebijakan, struktur, dan regulasi
- Tingkat proyek, di mana korupsi melibatkan kontrak, tender, pelaksanaan proyek, dan pengawasan
Setiap level memiliki tantangan dan solusi tersendiri yang perlu ditangani secara sistematis dan spesifik.
Strategi Pencegahan di Tingkat Kementerian
Laporan ini menyoroti 11 langkah reformasi di tingkat kementerian. Di antaranya:
- Komitmen terhadap keterbukaan kontrak (Open Contracting): Seperti di Meksiko, di mana OCDS (Open Contracting Data Standard) diimplementasikan pada proyek bandara terbesar mereka.
- Pembaruan struktur organisasi kementerian: Studi kasus Afghanistan menunjukkan reformasi radikal dengan membentuk National Procurement Authority (NPA) yang melibatkan Presiden langsung dalam menyetujui kontrak bernilai besar. Sistem ini telah menyaring 3.000 kontrak senilai hampir $6 miliar, dengan 88% melalui tender terbuka.
- Transparansi dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi: Memberi ruang bagi pengawasan publik dan lembaga independen.
- Kerangka integritas formal: Meliputi deklarasi aset, konflik kepentingan, dan kanal pelaporan pelanggaran.
Pendekatan Internasional: Studi Kasus & Inisiatif Nyata
1. Open Contracting Partnership (OCP)
Diluncurkan dari inisiatif Bank Dunia, kini OCP menyediakan panduan dan standar data terbuka kontrak publik. Negara seperti Ukraina dan Kolombia telah mengintegrasikan sistem ini untuk mendorong transparansi sektor konstruksi.
2. GIACC (Global Infrastructure Anti-Corruption Centre)
Organisasi ini menyusun 12 standar anti-korupsi, termasuk:
- Penilaian independen proyek
- Transparansi data proyek
- Komitmen anti-suap dalam kontrak
- Pelaporan dan audit teknis
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran
3. COST – Construction Sector Transparency Initiative
Beroperasi di lebih dari 15 negara, COST mempromosikan:
- Pengungkapan data 40 poin selama siklus proyek
- Keterlibatan masyarakat sipil
- Sistem jaminan independen untuk meninjau proyek
- Pelatihan kelompok masyarakat di tingkat lokal
4. Afghanistan: Reformasi Ekstrem yang Sukses
Melalui NPA, proses tender dikontrol secara ketat. 145 perusahaan curang telah masuk daftar hitam. Setiap kontrak ditinjau oleh Presiden dan pejabat tinggi setiap minggu.
5. Kanada: Komisi Charbonneau
Mengungkap skema kolusi yang melibatkan politisi, pejabat tinggi, dan kontraktor. Laporan ini mengubah praktik tender menjadi lebih kolaboratif dan berbasis kualitas.
Strategi Pencegahan di Tingkat Proyek
Proyek infrastruktur seringkali besar dan kompleks, menjadikannya ladang subur korupsi. GIACC mencatat karakteristik yang membuat proyek sangat rentan:
- Keunikan proyek: Tiap proyek berbeda, sehingga sulit dibandingkan dan mudah dimanipulasi
- Transaksi kompleks: Banyak kontraktor dan subkontraktor yang sulit diawasi
- Pekerjaan tersembunyi: Seperti baja yang ditanam di beton, membuat pengawasan teknis menantang
- Birokrasi perizinan: Banyak titik rawan untuk suap di tiap tahapan
Tipologi Korupsi Proyek
Menurut U4 Anti-Corruption Resource Centre, korupsi bisa muncul dalam:
- Tahap awal proyek: seperti pemilihan proyek bernilai tinggi yang tidak layak, desain yang menguntungkan vendor tertentu
- Tahap pelaksanaan: seperti suap untuk mempercepat pencairan dana, manipulasi audit, atau sertifikasi palsu
Panduan Strategi Reformasi Proyek
Laporan merekomendasikan strategi kombinasi antara:
- Pendekatan kelembagaan: Reformasi sistem pengadaan dan pengawasan
- Pendekatan manusiawi: Membangun jaringan pendukung antikorupsi
- Pendekatan pemantauan: Memperkuat independensi badan audit
- Pendekatan transparansi: Publikasi data, kontrak, dan pelaporan
- Pendekatan insentif: Penyesuaian struktur gaji dan motivasi moral
- Pelibatan masyarakat dan media: Mendorong akuntabilitas publik
Rekomendasi Taktis
- Mainstreaming: Integrasikan agenda antikorupsi ke dalam reformasi besar lainnya agar tidak terbaca sebagai upaya oposisi.
- Incremental approach: Mulai dari reformasi kecil yang berdampak tinggi, lalu eskalasi.
- Build integrity, not just policing: Tekankan pembangunan budaya profesional yang menjunjung integritas, bukan hanya sanksi.
Kesimpulan
Korupsi dalam proyek konstruksi publik bukan hal sepele—dampaknya masif dan sistemik. Namun, pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa strategi yang tepat dapat mengatasi masalah ini secara efektif.
Dengan gabungan pendekatan struktural, teknologi transparansi, keterlibatan masyarakat, dan komitmen politik, sektor konstruksi bisa direformasi menjadi lebih bersih, efisien, dan adil. Laporan ini adalah peta jalan bagi pembuat kebijakan, pejabat kementerian, pengawas proyek, serta masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur yang bukan hanya megah, tapi juga berintegritas.
Sumber : Pyman, M. (2021). Curbing Corruption in Construction, Public Works & Infrastructure: Sector experience. CurbingCorruption.com.