Pendahuluan

Peran insinyur dalam memajukan peradaban dan pembangunan suatu bangsa tidak dapat diremehkan. Di Indonesia, profesi insinyur merupakan pilar vital dalam mewujudkan infrastruktur, teknologi, dan industri yang tangguh. Buku "Insinyur Indonesia", hasil kolaborasi dari 13 penulis, menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi profesi ini di Tanah Air. Dengan menganalisis beragam aspek, mulai dari pendidikan, sertifikasi, hingga praktik di lapangan, buku ini menawarkan wawasan penting yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Resensi ini akan mengolah temuan-temuan kunci dari studi tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di pemerintahan.

Mengapa Peran Insinyur Indonesia Penting untuk Kebijakan?

Buku "Insinyur Indonesia" secara eksplisit menunjukkan bahwa insinyur bukan hanya sekadar teknisi, melainkan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Salah satu temuan terpenting adalah bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas insinyurnya. Sebagai contoh, Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 100 ribu insinyur per tahun, jumlah yang jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok (1,5 juta) dan India (1,2 juta). Padahal, kebutuhan SDM insinyur di sektor konstruksi saja sangat besar. Kesenjangan kuantitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan yang mendorong minat dan pendidikan di bidang keinsinyuran.

Di sisi lain, buku ini juga menyoroti perlunya pemerintah untuk menstandardisasi kompetensi insinyur melalui regulasi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan perlindungan bagi insinyur dan pengguna jasa keinsinyuran. Dengan demikian, kebijakan publik yang proaktif dalam menegakkan aturan-aturan ini sangat krusial untuk menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap proyek pembangunan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang

Penerapan akuntabilitas di lapangan tidaklah tanpa tantangan. Buku ini mengidentifikasi salah satu hambatan terbesar adalah masih rendahnya jumlah insinyur Indonesia yang memiliki sertifikasi Mutual Recognition Arrangement (MRA). Sertifikasi ini merupakan persyaratan penting untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan tanpa itu, insinyur asing berpotensi menguasai proyek-proyek di Indonesia.

Namun, di tengah hambatan tersebut, terdapat peluang besar. Buku ini secara khusus menguraikan peran sentral Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai wadah profesi yang bertugas membina dan mengembangkan kompetensi insinyur. PII memiliki Kode Etik Insinyur Indonesia yang disebut Catur Karsa Sapta Dharma sebagai panduan perilaku profesional. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan PII dalam menegakkan standar etika dan integritas. PII juga bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Profesi Insinyur (PS-PPI) bersama perguruan tinggi dan industri, yang sangat penting untuk menciptakan insinyur yang kompeten dan siap kerja.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis (dengan alasannya)

Berdasarkan analisis mendalam dari buku "Insinyur Indonesia," berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis yang dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah:

1. Mengintegrasikan Sistem Sertifikasi ke dalam Regulasi Proyek Pemerintah

   • Alasan: Terdapat masalah dualisme sertifikasi antara STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) dan SKA/SKK (Sertifikat Keahlian Kerja), yang membuat banyak insinyur memilih sertifikasi yang dianggap lebih praktis, bukan yang sesuai standar profesi.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah harus menetapkan STRI sebagai persyaratan utama untuk semua insinyur yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur publik. Langkah ini akan memastikan bahwa insinyur yang bekerja memiliki kompetensi yang telah diakui oleh PII sebagai organisasi profesi resmi, sekaligus memperkuat peran PII.

2. Mewajibkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk Registrasi Insinyur

   • Alasan: Kompetensi insinyur harus selalu diperbarui seiring perkembangan teknologi. Buku ini menekankan pentingnya continuous development program (CPD) yang setara dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk memastikan insinyur Indonesia mampu bersaing secara global.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan PII untuk menetapkan PKB sebagai syarat wajib perpanjangan Surat Tanda Registrasi Insinyur setiap 5 tahun. PII dapat menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan yang relevan, seperti yang dijelaskan dalam artikel ini: Etika Profesi Insinyur dan Manajemen Proyek.

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Insinyur secara Terpadu

   • Alasan: Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal jumlah dan kualitas insinyur, dengan produksi lulusan yang jauh di bawah negara-negara tetangga.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah melalui Kemendikbudristek harus menyusun target yang realistis untuk meningkatkan jumlah lulusan teknik yang kompeten. Strategi ini harus terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti yang dicontohkan oleh program Politeknik khusus PU yang bertujuan memenuhi kebutuhan SDM di sektor konstruksi. Program ini dapat direplikasi di sektor lain.

4. Memperkuat Peran PII dalam Penegakan Kode Etik dan Advokasi Hukum

   • Alasan: Insinyur membutuhkan perlindungan hukum dan panduan etika yang kuat untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat memberikan wewenang yang lebih kuat kepada PII, termasuk Majelis Kehormatan Etik, untuk menegakkan Kode Etik Insinyur Indonesia. PII juga harus didukung untuk memberikan layanan advokasi hukum bagi insinyur yang menghadapi masalah dalam praktik profesional mereka.

5. Mendorong Partisipasi Insinyur dalam Perumusan Kebijakan Publik

   • Alasan: Buku ini menunjukkan pentingnya "rekayasa kebijakan" (policy engineering) sebagai salah satu pilar pembangunan, yang harus melibatkan insinyur sebagai ahli teknis.

   • Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat membentuk tim ahli yang terdiri dari insinyur profesional dari berbagai disiplin ilmu, yang berafiliasi dengan PII, untuk memberikan masukan teknis dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini akan memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya aspiratif tetapi juga realistis dan layak secara teknis.

Kesimpulan

Buku "Insinyur Indonesia" adalah sebuah seruan untuk tindakan. Temuan dan analisisnya menunjukkan bahwa masa depan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memposisikan dan mendukung profesi insinyur. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi insinyur untuk berinovasi, berkontribusi secara optimal, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Sumber

• Buku: "Insinyur Indonesia" (Penulis: Mahyuddin Mahyuddin, dkk.)

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Artikel dalam BRPELS Journal Winter 2021–22 menyoroti tiga isu kebijakan penting:

1. Penggunaan gelar “Engineer” oleh individu yang tidak memiliki lisensi, menimbulkan konflik antara kebebasan berpendapat (First Amendment) dengan kebutuhan perlindungan publik.

2. Revisi Building Code yang mengklasifikasikan bangunan 5 lantai ke atas sebagai significant structures, sehingga wajib dirancang atau diawasi oleh Structural Engineer berlisensi.

3. Regulasi praktik on-site wastewater engineering, untuk mempertegas standar kompetensi dan lisensi.

Isu-isu ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan publik yang menyeimbangkan kebebasan individu, kebutuhan pasar kerja, dan keselamatan publik.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

1. Dampak Positif dari Regulasi Profesi

   • Melindungi keselamatan publik dengan memastikan hanya tenaga ahli berlisensi yang menangani proyek berisiko tinggi.

   • Meningkatkan kredibilitas profesi insinyur di mata masyarakat.

   • Menyediakan kejelasan hukum dalam penggunaan gelar profesional.

2. Hambatan

   • Perdebatan hukum: pembatasan penggunaan gelar bisa dianggap melanggar kebebasan berekspresi.

   • Resistensi dari sebagian pelaku industri yang merasa aturan baru membatasi fleksibilitas.

   • Biaya lisensi & sertifikasi dianggap beban bagi sebagian profesional.

3. Peluang Strategis

   • Regulasi yang jelas bisa mendorong standardisasi global dalam praktik keinsinyuran.

   • Penerapan building code berbasis risiko mendukung ketahanan infrastruktur terhadap bencana.

   • Pendidikan berkelanjutan bagi insinyur dapat difasilitasi melalui kursus daring, seperti artikel Diklatkerja tentang Integrasi BIM dalam Pendidikan Vokasi Teknik Konstruksi, yang menekankan pentingnya keterkaitan standar profesi dengan teknologi digital.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

1. Pertegas Aturan Penggunaan Gelar “Engineer”
   Hanya individu berlisensi yang boleh menggunakan gelar resmi dalam dokumen, kontrak, atau promosi publik.

2. Klasifikasi Risiko Bangunan
   Semua bangunan 5 lantai ke atas wajib berada di bawah pengawasan Structural Engineer berlisensi.

3. Standarisasi Nasional Lisensi & Sertifikasi
   Harmonisasi regulasi lintas negara bagian/provinsi untuk mempermudah mobilitas insinyur.

4. Regulasi Wastewater Engineering yang Jelas
   Atur kompetensi minimum, lisensi, serta pengawasan agar instalasi tidak mengancam kesehatan publik.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
   Dorong insinyur mengikuti pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi, sejalan dengan kebutuhan era digital dan industri 4.0.

Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius

• Keselamatan publik terancam jika bangunan besar dikerjakan oleh tenaga tanpa lisensi.

• Kebingungan hukum dalam penggunaan gelar “engineer” dapat menurunkan kepercayaan publik.

• Standar profesi melemah jika sertifikasi dan lisensi tidak ditegakkan secara konsisten.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia

Meskipun konteks artikel ini diambil dari kasus internasional, pelajarannya sangat relevan untuk Indonesia:

• Pemerintah perlu mempertegas regulasi profesi insinyur melalui UU Keinsinyuran dan peraturan turunannya.

• Standar bangunan harus menempatkan keselamatan publik di atas pertimbangan biaya.

• Regulasi sanitasi dan infrastruktur hijau harus dipadukan dengan kebijakan SDM yang berbasis kompetensi.

Dengan kebijakan yang kuat, profesi insinyur tidak hanya menjaga keselamatan publik, tetapi juga menjadi motor pembangunan berkelanjutan.

Sumber

BRPELS Journal Winter 2021–22

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Transformasi menuju mobilitas listrik bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi krisis iklim, urbanisasi cepat, serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Artikel Driving to the Future: Electric Mobility in the Philippines menekankan peran Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA, RA 11697) sebagai pijakan hukum. Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah Filipina dalam membangun ekosistem kendaraan listrik (EV), mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperkuat daya saing industri nasional di kancah global.

Bagi pembuat kebijakan, isu ini bersifat multidimensional: melibatkan lingkungan (reduksi emisi), ekonomi (industri baru dan lapangan kerja), sosial (akses transportasi hijau yang lebih murah), serta administratif (koordinasi lintas kementerian dan sektor swasta).

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

1. Dampak Sosial dan Lingkungan

   • Penggunaan EV dapat memangkas polusi udara perkotaan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

   • Transportasi lebih senyap menurunkan polusi suara, memberi kenyamanan di kota-kota besar.

2. Dampak Ekonomi

   • Industri EV membuka peluang investasi manufaktur, distribusi, dan layanan purna jual.

   • UMKM berpotensi masuk ke pasar perawatan baterai, penyediaan suku cadang, hingga konversi kendaraan konvensional.

3. Hambatan

   • Infrastruktur charging masih minim, terutama di luar ibu kota.

   • Harga EV relatif tinggi dibanding kendaraan konvensional.

   • Kapasitas riset lokal di bidang baterai dan sistem pengisian daya masih terbatas.

4. Peluang

   • EVIDA memfasilitasi Comprehensive Roadmap for EV Industry (CREVI) yang bisa jadi arah pembangunan hingga 2040.

   • Kolaborasi dengan universitas dan swasta bisa mempercepat inovasi.

   • Potensi integrasi EV dengan energi terbarukan (PLTS atap, smart grid) mendukung agenda transisi energi nasional.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

1. Perluasan Infrastruktur Pengisian Daya Nasional
   Pemerintah perlu menetapkan target pembangunan stasiun pengisian daya di setiap kota besar dan jalur utama antarprovinsi. Skema public-private partnership (PPP) bisa mempercepat realisasi tanpa membebani APBN.

2. Subsidi dan Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran
   Subsidi sebaiknya diarahkan bukan hanya untuk pembelian EV baru, tetapi juga untuk konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat menengah-bawah.

3. Dukungan terhadap Industri Lokal
   CREVI harus dipadukan dengan program industrial upgrading agar Filipina tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen. Misalnya, investasi di pabrik baterai, riset daur ulang baterai, dan produksi komponen EV lokal.

4. Integrasi EV dengan Energi Terbarukan
   Kebijakan mendorong integrasi EV dengan sumber energi hijau, seperti panel surya rumah tangga atau microgrid berbasis energi terbarukan. Upaya ini relevan dengan Energy and Cost Efficiency in Industry, yang menekankan bagaimana industri bisa lebih hemat energi sekaligus ramah lingkungan.

5. Program Edukasi dan Pelatihan Nasional
   Pemerintah perlu meluncurkan pelatihan tenaga kerja EV (teknisi, perakit baterai, insinyur charging station). Langkah ini tidak hanya menyiapkan SDM, tapi juga menjamin keberlanjutan sektor industri baru. Program ini juga relevan dengan Perencanaan Transportasi: Membentuk Masa Depan Mobilitas yang Berkelanjutan, karena membekali pemangku kepentingan dengan wawasan kebijakan transportasi hijau yang komprehensif.

Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius

Tanpa arah kebijakan publik yang kuat, EVIDA berpotensi hanya menjadi undang-undang simbolis. Filipina bisa terjebak sebagai konsumen EV impor tanpa kemandirian industri. Infrastruktur terbatas dapat menimbulkan kesenjangan akses: EV hanya untuk kelas menengah-atas, bukan solusi massal. Selain itu, tanpa kebijakan integrasi dengan energi terbarukan, penggunaan EV justru bisa meningkatkan konsumsi listrik berbasis fosil—bertolak belakang dengan tujuan dekarbonisasi.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Filipina

Artikel ini menegaskan bahwa mobilitas listrik adalah agenda nasional yang menyentuh isu pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan daya saing global. EVIDA dan CREVI sudah memberi arah, tetapi implementasi membutuhkan keberanian politik, koordinasi antar-lembaga, serta kolaborasi publik-swasta.

Dengan lima langkah kebijakan publik yang realistis, Filipina tidak hanya bisa mengejar ketertinggalan, tapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin regional dalam teknologi transportasi hijau.

Sumber

Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, The Electrical Engineer, April/August 2024 Issue.

Pendahuluan

Profesi insinyur memiliki posisi vital dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari bendungan, jembatan, hingga sistem kelistrikan, semua berhubungan langsung dengan keselamatan publik. California, melalui Board for Professional Engineers, Land Surveyors, and Geologists (BPELSG), telah membangun sistem lisensi yang ketat guna memastikan hanya insinyur kompeten yang berpraktik. Paper “Professional Engineering Licensure in California” oleh Mike Donelson, PE (Electrical), dan Natalie King, PE (Civil), menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana kebijakan lisensi ini bekerja serta implikasinya bagi masyarakat.

Resensi ini menyoroti relevansi temuan tersebut untuk kebijakan publik, sekaligus menawarkan rekomendasi nyata bagi perbaikan sistem regulasi profesi insinyur.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Lisensi profesional di bidang teknik bukan sekadar prosedur administratif, tetapi instrumen kebijakan yang dirancang untuk:

1. Melindungi masyarakat dari risiko kegagalan infrastruktur akibat praktik insinyur yang tidak kompeten.
2. Menjaga standar etika dan profesionalitas dalam praktik teknik.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur.
4. Mendorong inovasi dan respons terhadap perubahan zaman, misalnya melalui adopsi sistem digitalisasi aplikasi lisensi.

Kasus historis seperti runtuhnya Saint Francis Dam pada 1928 menjadi pengingat tragis bahwa lemahnya regulasi insinyur bisa menelan korban jiwa besar. Oleh karena itu, BPELSG menjadikan perlindungan publik sebagai prioritas tertinggi, bahkan mengesampingkan kepentingan lain jika bertentangan dengan misi tersebut.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

• Peningkatan kualitas insinyur: melalui mekanisme ujian nasional Fundamentals of Engineering (FE) dan Principles and Practice of Engineering (PE), hanya kandidat dengan kompetensi terbukti yang dapat memperoleh lisensi.
• Transparansi publik: masyarakat dapat mengakses informasi tentang insinyur berlisensi, sehingga ada akuntabilitas profesional.
• Keseragaman standar: definisi profesi di bidang Civil, Electrical, Mechanical, dan Chemical Engineering memberikan kejelasan ruang lingkup kerja.

Hambatan

• Biaya ujian tinggi (FE = USD 175, PE = USD 375) berpotensi menjadi penghalang bagi lulusan baru atau insinyur muda.
• Proses administratif kompleks: dokumen pendidikan, pengalaman kerja, serta referensi sering menjadi sumber kekurangan dalam aplikasi.
• Kesenjangan akses informasi: tidak semua calon insinyur familiar dengan sistem digital BPELSG Connect.

Peluang

• Digitalisasi penuh proses perizinan: sistem BPELSG Connect yang terus berkembang dapat mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan administrasi.
• Kolaborasi dengan universitas: mahasiswa dapat dipersiapkan sejak dini menghadapi FE exam.
• Penerapan internasional: model California bisa dijadikan acuan di negara atau wilayah lain untuk meningkatkan standar profesi insinyur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Subsidi Biaya Ujian bagi Insinyur Muda

Berdasarkan data, biaya ujian FE dan PE cukup tinggi. Pemerintah dapat mengalokasikan subsidi atau beasiswa khusus agar mahasiswa atau insinyur pemula tidak terbebani. Mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan program pendidikan vokasi dan universitas teknik.

2. Integrasi Kurikulum Universitas dengan Persiapan Ujian

Ujian FE dan PE mencakup aspek fundamental hingga praktik nyata. Kebijakan pendidikan tinggi dapat mendorong universitas menyiapkan mata kuliah khusus persiapan lisensi, sehingga tingkat kelulusan meningkat.

3. Digitalisasi Penuh Melalui Sistem Nasional Terintegrasi

Model BPELSG Connect bisa dijadikan blueprint untuk sistem digital lisensi nasional yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Melalui portal seperti California Civil Exam Prep Courses—yang membantu calon insinyur mempersiapkan diri secara daring dengan tingkat kelulusan yang lebih tinggi—pemerintah dapat bekerja sama dengan platform online untuk menyediakan materi belajar dan ujian simulasi bersertifikat. Ini akan meningkatkan kesiapan dan tingkat kelulusan ujian lisensi.

4. Program Monitoring dan Audit Profesi

Selain lisensi awal, kebijakan perlu mencakup monitoring berkelanjutan. Insinyur berlisensi wajib mengikuti pelatihan rutin atau continuous professional development (CPD) agar kompetensinya tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Publik dan Industri

Pemerintah dapat melibatkan asosiasi profesi, universitas, serta industri dalam penyusunan standar lisensi. Misalnya, kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau lembaga pengawas infrastruktur untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten.

Kritik dan Risiko Jika Kebijakan Tidak Diterapkan

Tanpa penerapan kebijakan berbasis data dari sistem lisensi ini, risiko yang muncul antara lain:

• Kegagalan infrastruktur publik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi.
• Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga profesi.
• Brain drain: insinyur muda bisa enggan berlisensi dan memilih berkarier di luar jalur formal, sehingga standar kompetensi sulit dikontrol.
• Ketertinggalan global: tanpa standar lisensi yang kuat, daya saing tenaga kerja teknik dari suatu negara akan kalah dibanding negara yang sudah menerapkan sistem ketat seperti California.

Kesimpulan

Sistem lisensi insinyur profesional di California menegaskan pentingnya regulasi ketat demi perlindungan publik. Temuan dalam paper ini menunjukkan bahwa lisensi bukan hanya soal pengakuan formal, melainkan strategi kebijakan publik untuk menjamin keselamatan, kepercayaan masyarakat, dan kualitas infrastruktur.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan — mulai dari subsidi biaya ujian, integrasi kurikulum, digitalisasi penuh, monitoring profesi, hingga kolaborasi multi-sektor — dapat menjadi langkah nyata bagi pemerintah dan lembaga kebijakan untuk memperkuat regulasi profesi insinyur.

Dengan demikian, kebijakan publik berbasis lisensi insinyur bukan hanya memastikan kompetensi profesional, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

📖 Sumber Paper: Professional Engineering Licensure in California, Mike Donelson, PE & Natalie King, PE (2023). Baca selengkapnya di sini

Mengungkap Pola Risiko Stunting di Jawa Timur: Inovasi Visualisasi Spasial Temporal dengan Metode Fuzzy Mamdani

Stunting, sebuah kondisi terhambatnya pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak di Indonesia. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, bahkan melebihi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Data tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting nasional mencapai 27,67%, meskipun pada tahun 2021 angka ini sedikit menurun menjadi 24,4%. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan angka prevalensi 23,5% pada tahun 2021, menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya skala nasional, melainkan juga menuntut perhatian serius di tingkat regional.

Pemerintah Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting balita hingga 14%. Pencapaian target ini memerlukan intervensi multidisiplin, dan salah satu kontribusi signifikan dapat datang dari ranah teknologi informasi. Paper berjudul "Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy" oleh Arna Fariza, Rengga Asmara, dan Galuh Nurul Istiqomah, yang diterbitkan dalam Jurnal Teknologi dan Informasi edisi Maret 2023, menawarkan sebuah terobosan krusial dalam memahami dan mengatasi masalah ini. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem visualisasi pemetaan tingkat risiko stunting di Jawa Timur berbasis website yang memanfaatkan metode Fuzzy Mamdani serta analisis spasial temporal dari tahun 2017 hingga 2021. Pendekatan inovatif ini tidak hanya menyajikan data secara visual dan mudah diakses, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai pola sebaran risiko stunting, yang sangat vital sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan kesehatan.

Analisis Mendalam Pendekatan Metodologis: Kekuatan Fuzzy Mamdani dalam Ketidakpastian Data Kesehatan

Penelitian ini mengadopsi metode action research yang komprehensif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pusat dari metodologi ini adalah penerapan Logika Fuzzy, khususnya model Mamdani, untuk menentukan tingkat risiko stunting. Pemilihan metode Fuzzy didasari oleh kemampuannya dalam mengelola ketidakpastian dan kompleksitas data, menjadikannya sangat cocok untuk isu-isu kesehatan yang seringkali melibatkan variabel-variabel dengan interpretasi yang tidak selalu mutlak. Keunggulan Mamdani terletak pada kemampuannya menarik kesimpulan yang akurat dalam situasi yang tidak pasti, serta memberikan keputusan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan kondisi setiap himpunan daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa salah satu kelemahan metode ini adalah keterbatasannya pada data kuantitatif pada tahap awal pemrosesan.

Variabel input kunci yang digunakan dalam penentuan tingkat risiko stunting didasarkan pada pendekatan ecological analysis, yang mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan berkaitan dengan kejadian stunting. Faktor-faktor tersebut meliputi:

• Prevalensi stunting: Angka kejadian stunting itu sendiri.
• Cakupan pelayanan kesehatan balita: Tingkat akses dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh balita
• Cakupan sanitasi layak: Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap jamban sehat.
• Cakupan desa UCI (Universal Child Immunization): Tingkat imunisasi lengkap pada anak.
• Cakupan pemberian ASI eksklusif: Persentase bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif.

Data untuk variabel-variabel ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku profil kesehatan Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2017 dan 2018. Proses pengolahan data dengan Fuzzy Mamdani melalui tiga tahapan utama:

1. Fuzzyfikasi: Tahap ini mengubah data numerik menjadi himpunan fuzzy (linguistik) dengan mendefinisikan fungsi keanggotaan (rendah, sedang, tinggi) untuk setiap variabel input. Contohnya, variabel pelayanan kesehatan balita dengan nilai input 73.5% akan memiliki nilai keanggotaan "rendah" sebesar 1, sementara himpunan lainnya bernilai 0, menunjukkan bahwa angka tersebut sepenuhnya masuk dalam kategori rendah.
2. Implikasi Aturan (Inferensi): Berdasarkan 5 variabel input dengan 3 himpunan fuzzy, dihasilkan sebanyak 35=243 aturan atau rules. Aturan-aturan ini dibentuk menggunakan operasi logika AND pada struktur IF-THEN, dengan memilih nilai minimum dari premis-premis. Misalnya, jika semua faktor (pelayanan, sanitasi, desa UCI, ASI) rendah dan stunting tinggi, maka risiko stunting akan tinggi. Selanjutnya, dilakukan komposisi aturan dengan mengambil nilai maksimum dari aturan himpunan fuzzy output yang sama.
3. Defuzzyfikasi: Ini adalah tahap akhir di mana nilai keanggotaan fuzzy diubah kembali menjadi nilai numerik yang tajam (crisp) untuk menentukan tingkat risiko stunting (rendah, sedang, tinggi). Metode yang digunakan adalah Center of Area (COA), yang menghitung titik pusat area fuzzy sebagai nilai crisp. Nilai defuzzyfikasi ini kemudian dipetakan ke dalam rentang risiko yang telah ditentukan: 0-1.5 untuk rendah, 1.5-2.5 untuk sedang, dan >2.5 untuk tinggi.

Studi Kasus dan Temuan Kunci: Dinamika Risiko Stunting 2017-2021

Analisis terhadap data stunting di Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2021 menghasilkan gambaran dinamis tentang tingkat risiko di berbagai kabupaten/kota. Hasil defuzzyfikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021, mayoritas wilayah (23 kabupaten/kota) memiliki tingkat risiko stunting yang rendah. Sementara itu, 6 kabupaten/kota berada pada tingkat risiko sedang, dan 2 kabupaten/kota masih menunjukkan tingkat risiko tinggi.

Data komparatif antara tahun 2017 dan 2021 memperlihatkan beberapa tren menarik:

• Penurunan Risiko Signifikan: Sebanyak 25 kabupaten/kota (65,79%) menunjukkan penurunan tingkat risiko stunting secara konsisten selama periode 5 tahun tersebut. Contohnya, Pacitan yang semula berisiko tinggi pada tahun 2017, berhasil menurunkan risikonya menjadi rendah pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan efektivitas program dan kebijakan intervensi yang telah dijalankan di daerah-daerah tersebut.
• Fluktuasi Risiko: Sebanyak 11 kabupaten/kota (28,95%) mengalami fluktuasi tingkat risiko stunting, yaitu naik dan turun antara tahun 2017-2021. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan cakupan layanan kesehatan, dinamika sosial ekonomi, atau variasi dalam implementasi program pencegahan stunting.
• Risiko Tinggi yang Konsisten: Mirisnya, terdapat 2 kabupaten/kota (5,26%) yang tingkat risiko stuntingnya tetap tinggi selama periode tersebut. Ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi akar masalah yang lebih dalam dan merancang intervensi yang lebih terfokus dan intensif di wilayah tersebut.

Pentingnya peran variabel input terlihat jelas dalam penentuan hasil tingkat risiko. Sebagai contoh, jika dua atau lebih faktor berada pada himpunan fuzzy rendah, dan dua faktor lainnya berada pada himpunan rendah atau sedang, terutama jika kasus stunting berada pada himpunan tinggi, maka tingkat risiko yang dihasilkan akan tinggi. Sebaliknya, jika data masukan stunting berada pada himpunan rendah, maka secara otomatis akan menghasilkan tingkat risiko stunting yang rendah. Implikasi aturan yang tepat dan kurva keanggotaan yang akurat sangat menentukan akurasi hasil akhir.

Visualisasi Spasial Temporal: Memberi Warna pada Data untuk Pengambilan Keputusan

Salah satu kekuatan utama penelitian ini adalah visualisasi spasial temporal tingkat risiko stunting. Hasil perhitungan risiko pada setiap kabupaten/kota di Jawa Timur divisualisasikan menggunakan peta berbasis website, dengan pewarnaan yang intuitif: hijau untuk risiko rendah, kuning untuk sedang, dan merah untuk tinggi. Visualisasi ini memungkinkan pemantauan tren risiko stunting secara temporal dari tahun 2017 hingga 2021.

Analisis spasial, dalam konteks epidemiologi, sangat krusial untuk memahami pola geografis penyebaran penyakit. Dengan memvisualisasikan data pada peta, pembuat kebijakan dapat dengan cepat mengidentifikasi "zona merah" atau area prioritas yang memerlukan perhatian segera. Kemampuan untuk melihat perubahan tingkat risiko dari tahun ke tahun (analisis temporal) juga memberikan wawasan berharga tentang efektivitas program intervensi yang telah berjalan, serta membantu dalam perancangan strategi pencegahan di masa depan. Misalnya, penurunan risiko di Pacitan yang disebutkan sebelumnya akan terlihat jelas sebagai perubahan warna dari merah ke hijau pada peta, memberikan bukti visual keberhasilan program.

Nilai Tambah dan Kritik Konstruktif: Melangkah Lebih Jauh dari Sekadar Pemetaan

Penelitian ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam upaya penanggulangan stunting di Indonesia.

• Platform Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dengan menyajikan tingkat risiko stunting dalam format visual yang mudah dipahami dan diakses melalui website, penelitian ini menyediakan alat yang sangat berharga bagi pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Data yang divisualisasikan secara spasial temporal memungkinkan identifikasi area prioritas, alokasi sumber daya yang lebih efektif, dan evaluasi dampak program secara real-time atau hampir real-time. Ini selaras dengan tren pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang semakin krusial dalam era digital.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Visualisasi data yang terbuka dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program pencegahan stunting. Masyarakat juga dapat mengakses informasi ini untuk lebih memahami kondisi di wilayah mereka, mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan.
• Akurasi Berbasis Logika Fuzzy: Penggunaan metode Fuzzy Mamdani, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, menjamin akurasi dalam penentuan tingkat risiko stunting, terutama dalam menghadapi data yang mungkin memiliki ambiguitas atau ketidakpastian. Studi perbandingan lain menunjukkan bahwa Fuzzy Mamdani lebih unggul dalam beberapa kasus pengambilan keputusan dibandingkan metode Fuzzy Sugeno, yang semakin menguatkan pilihan metode dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus pengembangan dan kritik konstruktif:

• Validasi Model Lebih Lanjut: Meskipun metode Fuzzy Mamdani terbukti efektif, validasi model dengan data lapangan yang lebih luas dan independen akan semakin memperkuat kredibilitas hasil. Bagaimana akurasi prediksi model jika dibandingkan dengan data aktual di lapangan? Studi longitudinal yang lebih panjang juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tren stunting.
• Integrasi Data Tambahan: Penelitian ini menggunakan lima variabel kunci. Namun, faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, akses terhadap air bersih, dan ketersediaan pangan bergizi juga memiliki dampak signifikan terhadap stunting. Mengintegrasikan variabel-variabel ini ke dalam model dapat menghasilkan gambaran risiko yang lebih holistik dan akurat. Ini juga akan membuka peluang untuk analisis multivariat yang lebih kompleks.
• Aspek Intervensi Spesifik: Penelitian ini fokus pada visualisasi dan penentuan risiko. Namun, akan sangat bernilai jika website yang dikembangkan juga dapat menyertakan rekomendasi intervensi spesifik berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi. Misalnya, untuk daerah dengan risiko tinggi, sistem dapat menyarankan program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, atau peningkatan akses sanitasi.
• Aspek Prediksi dan Simulasi: Dengan data spasial temporal yang terakumulasi, penelitian ini dapat diperluas untuk mengembangkan model prediksi risiko stunting di masa depan. Kemampuan untuk mensimulasikan dampak perubahan variabel input (misalnya, peningkatan cakupan ASI eksklusif sebesar 10%) terhadap tingkat risiko stunting akan sangat membantu dalam perumusan kebijakan preventif.
• Interoperabilitas Data: Bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan lainnya yang sudah ada di tingkat provinsi atau nasional? Interoperabilitas data akan memastikan data yang lebih mutakhir dan terintegrasi, menghindari silo informasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi.

Relevansi dengan Tren Industri dan Tantangan di Lapangan

Penelitian ini sangat relevan dengan tren global dalam e-health dan smart city, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visualisasi data kesehatan berbasis geografis adalah komponen kunci dari public health informatics, memungkinkan pemantauan penyakit, identifikasi hotspot, dan alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks Indonesia, yang sedang gencar membangun infrastruktur digital dan mendorong pemanfaatan data untuk kebijakan publik, platform semacam ini memiliki potensi besar untuk direplikasi dan diadaptasi di berbagai provinsi lain.

Tantangan di lapangan terkait stunting sangat kompleks, mulai dari masalah gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga faktor sosial budaya. Penelitian ini menyediakan sebuah alat diagnostik yang kuat untuk memahami dimensi spasial dan temporal dari masalah ini. Dengan mengetahui "di mana" dan "kapan" risiko stunting tinggi, pemerintah dapat menggeser fokus dari intervensi yang bersifat umum menjadi intervensi yang lebih bertarget dan presisi. Misalnya, di kabupaten/kota yang menunjukkan risiko tinggi secara konsisten, upaya dapat difokuskan pada peningkatan kualitas layanan puskesmas, program penyuluhan gizi intensif, atau pembangunan fasilitas sanitasi yang layak.

Kesimpulan: Masa Depan Pencegahan Stunting Berbasis Teknologi

Penelitian "Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy" adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya penanggulangan stunting. Dengan memadukan kekuatan Logika Fuzzy Mamdani dan Sistem Informasi Geografis (SIG), para peneliti telah berhasil menciptakan sebuah alat yang tidak hanya secara akurat mengidentifikasi tingkat risiko stunting, tetapi juga memvisualisasikannya secara intuitif dan temporal. Hasil penelitian ini, yang menunjukkan penurunan risiko di sebagian besar wilayah Jawa Timur namun juga menyoroti area dengan risiko yang tetap tinggi, memberikan peta jalan yang jelas bagi pembuat kebijakan.

Di masa depan, pengembangan lebih lanjut pada aspek validasi model, integrasi data yang lebih kaya, penambahan rekomendasi intervensi spesifik, serta kemampuan prediksi, akan semakin memperkuat peran teknologi dalam mengatasi masalah stunting. Pada akhirnya, penelitian ini bukan sekadar sebuah publikasi ilmiah, melainkan sebuah prototipe fungsional untuk masa depan pencegahan stunting yang lebih cerdas, lebih efisien, dan berbasis data. Dengan adopsi yang lebih luas dan pengembangan berkelanjutan, visi Indonesia bebas stunting dapat menjadi kenyataan yang semakin dekat.

Sumber Artikel:

Fariza, A., Asmara, R., & Istiqomah, G. N. (2023). Visualisasi Spasial Temporal Tingkat Risiko Stunting di Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy. Jurnal Teknologi dan Informasi, 13(1), 83-91. DOI: 10.34010/jati.v13i1