Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Artikel dalam BRPELS Journal Winter 2021–22 menyoroti tiga isu kebijakan penting:
-
Penggunaan gelar “Engineer” oleh individu yang tidak memiliki lisensi, menimbulkan konflik antara kebebasan berpendapat (First Amendment) dengan kebutuhan perlindungan publik.
-
Revisi Building Code yang mengklasifikasikan bangunan 5 lantai ke atas sebagai significant structures, sehingga wajib dirancang atau diawasi oleh Structural Engineer berlisensi.
-
Regulasi praktik on-site wastewater engineering, untuk mempertegas standar kompetensi dan lisensi.
Isu-isu ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan publik yang menyeimbangkan kebebasan individu, kebutuhan pasar kerja, dan keselamatan publik.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
-
Dampak Positif dari Regulasi Profesi
-
Melindungi keselamatan publik dengan memastikan hanya tenaga ahli berlisensi yang menangani proyek berisiko tinggi.
-
Meningkatkan kredibilitas profesi insinyur di mata masyarakat.
-
Menyediakan kejelasan hukum dalam penggunaan gelar profesional.
-
-
Hambatan
-
Perdebatan hukum: pembatasan penggunaan gelar bisa dianggap melanggar kebebasan berekspresi.
-
Resistensi dari sebagian pelaku industri yang merasa aturan baru membatasi fleksibilitas.
-
Biaya lisensi & sertifikasi dianggap beban bagi sebagian profesional.
-
-
Peluang Strategis
-
Regulasi yang jelas bisa mendorong standardisasi global dalam praktik keinsinyuran.
-
Penerapan building code berbasis risiko mendukung ketahanan infrastruktur terhadap bencana.
-
Pendidikan berkelanjutan bagi insinyur dapat difasilitasi melalui kursus daring, seperti artikel Diklatkerja tentang Integrasi BIM dalam Pendidikan Vokasi Teknik Konstruksi, yang menekankan pentingnya keterkaitan standar profesi dengan teknologi digital.
-
5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis
-
Pertegas Aturan Penggunaan Gelar “Engineer”
Hanya individu berlisensi yang boleh menggunakan gelar resmi dalam dokumen, kontrak, atau promosi publik. -
Klasifikasi Risiko Bangunan
Semua bangunan 5 lantai ke atas wajib berada di bawah pengawasan Structural Engineer berlisensi. -
Standarisasi Nasional Lisensi & Sertifikasi
Harmonisasi regulasi lintas negara bagian/provinsi untuk mempermudah mobilitas insinyur. -
Regulasi Wastewater Engineering yang Jelas
Atur kompetensi minimum, lisensi, serta pengawasan agar instalasi tidak mengancam kesehatan publik. -
Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Dorong insinyur mengikuti pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi, sejalan dengan kebutuhan era digital dan industri 4.0.
Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius
-
Keselamatan publik terancam jika bangunan besar dikerjakan oleh tenaga tanpa lisensi.
-
Kebingungan hukum dalam penggunaan gelar “engineer” dapat menurunkan kepercayaan publik.
-
Standar profesi melemah jika sertifikasi dan lisensi tidak ditegakkan secara konsisten.
Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia
Meskipun konteks artikel ini diambil dari kasus internasional, pelajarannya sangat relevan untuk Indonesia:
-
Pemerintah perlu mempertegas regulasi profesi insinyur melalui UU Keinsinyuran dan peraturan turunannya.
-
Standar bangunan harus menempatkan keselamatan publik di atas pertimbangan biaya.
-
Regulasi sanitasi dan infrastruktur hijau harus dipadukan dengan kebijakan SDM yang berbasis kompetensi.
Dengan kebijakan yang kuat, profesi insinyur tidak hanya menjaga keselamatan publik, tetapi juga menjadi motor pembangunan berkelanjutan.
Sumber
BRPELS Journal Winter 2021–22