Mengungkap Realitas Keselamatan Konstruksi di Nepal: Sebuah Tinjauan Mendalam

Industri konstruksi secara global dikenal sebagai salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi, dan Nepal tidak terkecuali. Setiap tahun, diperkirakan 20.000 pekerja di Nepal mengalami kecelakaan di tempat kerja, dengan 200 di antaranya berakibat fatal. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak insiden yang tidak dilaporkan, menunjukkan bahwa angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Meskipun pemerintah Nepal telah menunjukkan komitmen melalui regulasi seperti UU Ketenagakerjaan 2017 dan Kebijakan Nasional K3 2019, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar.

Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Saudi Journal of Civil Engineering oleh Mahendra Acharya dkk. menyelami lebih dalam untuk menilai status praktik keselamatan di proyek gedung komersial Nepal dan mengidentifikasi tantangan utamanya.

Metodologi dan Temuan Kunci

Penelitian ini mengumpulkan data primer dari 487 responden yang tersebar di berbagai proyek konstruksi gedung komersial di Nepal. Responden berasal dari berbagai tingkatan, termasuk Manajer Proyek (11,09%), Insinyur Senior (26,90%), Insinyur Lapangan (18,89%), Sub-Insinyur (13,14%), dan lainnya (29,98%). Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan MS Excel dan SPSS. Tiga metode analisis utama digunakan: Bloom Cutoff untuk mengkategorikan level implementasi, Relative Importance Index (RII) untuk merangking praktik keselamatan, dan Principal Component Analysis (PCA) untuk mengekstrak tantangan utama.

Status Implementasi: Berada di Level "Moderat"

Temuan utama menunjukkan bahwa status implementasi keselamatan secara keseluruhan berada pada level moderat, di mana 70,64% responden jatuh dalam kategori ini. Hanya 16,22% yang menganggap implementasi berada pada level tinggi, sementara 13,14% lainnya menilainya rendah.

Analisis RII memberikan gambaran yang lebih detail mengenai praktik mana yang paling sering dan paling jarang diterapkan:

• Praktik yang Paling Banyak Diterapkan:
  • Penggunaan barikade pengaman (RII = 0.862).
  • Kepatuhan pekerja terhadap aturan keselamatan (RII = 0.827).
  • Pemeliharaan peralatan secara tepat waktu (RII = 0.826).
  • Implementasi kode bangunan (NBC 114:1994) (RII = 0.819).
  • Ketersediaan fasilitas pertolongan pertama (RII = 0.794).
• Praktik yang Paling Lemah dan Jarang Diterapkan:
  • Rencana keselamatan kerja (Job safety plan) (RII = 0.596).
• • Pelatihan keselamatan (Safety training) (RII = 0.534).
• • Tinjauan desain untuk aspek keselamatan (Design review for safety) (RII = 0.509).

Studi ini juga menemukan bahwa keberadaan

safety officer dan pelaksanaan audit keselamatan secara rutin hampir tidak ada di mayoritas proyek yang diteliti, menandakan celah pengawasan yang signifikan.

Lima Tantangan Utama Penghambat Keselamatan

Analisis PCA berhasil mengelompokkan berbagai tantangan menjadi lima faktor utama yang secara kolektif menjelaskan 68,12% dari total varians.

1. Budaya Keselamatan yang Lemah (Poor Safety Culture): Ini adalah tantangan paling dominan, menjelaskan 40,217% varians. Faktor ini mencakup persepsi bahwa keselamatan adalah biaya tambahan (

aided cost), kecenderungan untuk hanya memenuhi persyaratan kontrak minimum, serta kurangnya inspeksi dan pemantauan keselamatan yang proaktif.

2. Manajemen Keselamatan yang Buruk (Poor Safety Management): Faktor kedua (8,97% varians) menyoroti kurangnya komitmen dari pihak manajemen serta adanya manajer dan pekerja yang tidak kompeten dalam hal keselamatan.
3. Kurangnya Pengetahuan dan Sumber Daya (Lack of Safety Knowledge and Resources): Menjelaskan 8,11% varians, tantangan ini berakar pada pelatihan yang tidak memadai dan tidak adanya ahli atau petugas keselamatan (safety officer) di lokasi proyek.
4. Lemahnya Infrastruktur & Komunikasi Keselamatan (Lack of Safety Infrastructures and Communication): Faktor ini (5,72% varians) mencakup pencatatan kecelakaan yang buruk, kurangnya rambu-rambu keselamatan, serta minimnya penggunaan barikade dan jaring pengaman.
5. Masalah Tata Kelola dan Implementasi (Problem in Governance and Implementation): Faktor terakhir (5,26% varians) menyoroti bahwa hukum dan peraturan yang ada dianggap tidak cukup dan penegakannya di lapangan sangat lemah.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Para peneliti mengakui adanya keterbatasan, termasuk potensi bias persepsi karena data sangat bergantung pada kuesioner dan observasi lapangan yang terbatas. Namun, penelitian ini membuka beberapa pertanyaan penting untuk dieksplorasi lebih lanjut: sejauh mana kebijakan pemerintah pasca 2019 benar-benar telah diimplementasikan? Apakah budaya keselamatan dapat diperbaiki secara efektif melalui sistem insentif? Dan bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan antara proyek yang didanai publik dan swasta? Hubungan langsung antara faktor-faktor PCA (seperti budaya keselamatan) dengan angka kecelakaan aktual di lapangan juga perlu diteliti lebih lanjut.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan temuan ini, lima arah penelitian di masa depan direkomendasikan untuk membangun fondasi keselamatan yang lebih kuat di Nepal:

1. Evaluasi Intervensi Budaya Keselamatan melalui Studi Longitudinal.
2. Pengaruh Keberadaan Safety Officer dan Pelatihan Keselamatan terhadap Kinerja Proyek.
3. Analisis Biaya-Manfaat dari Implementasi Keselamatan secara Komprehensif.
4. Studi Perbandingan Proyek Publik vs. Swasta dalam Implementasi Praktik Keselamatan.
5. Pengembangan Model Tata Kelola Keselamatan Multi-Stakeholder di Nepal.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaboratif

Penelitian ini menegaskan bahwa keselamatan di proyek konstruksi komersial Nepal masih berada pada level moderat dengan tantangan dominan berupa budaya keselamatan yang lemah dan tata kelola yang kurang efektif. Untuk mendorong perubahan yang nyata, diperlukan upaya kolaboratif.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi pemerintah seperti Ministry of Labour, Employment and Social Security (MoLESS), lembaga akademik teknik sipil di Nepal, serta asosiasi kontraktor dan serikat pekerja. Keterlibatan multi-pihak ini krusial untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil riset, sekaligus mendorong perubahan budaya keselamatan yang nyata dari tingkat kebijakan hingga ke implementasi di setiap proyek.

Baca paper aslinya di sini: https://doi.org/10.36348/sjce.2024.v08i09.003

Resensi dan Arah Riset Lanjutan

Penelitian oleh Moses Segbenya dan Esi Yeboah (2022) yang berjudul "Effect of Occupational Health and Safety on Employee Performance in the Ghanaian Construction Sector" menyajikan sebuah analisis krusial mengenai dinamika antara kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Meskipun berlatar di Ghana, temuan-temuan dalam riset ini memiliki relevansi global, terutama bagi negara-negara berkembang di mana sektor konstruksi menjadi motor penggerak ekonomi namun seringkali diiringi dengan tingginya angka kecelakaan kerja

Studi ini berangkat dari premis bahwa sektor konstruksi secara inheren memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, mulai dari bekerja di ketinggian, paparan zat berbahaya, hingga penggunaan alat berat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desain penelitian deskriptif, para peneliti menyurvei 120 karyawan dari sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Ghana, Consar Construction Ltd.. Analisis data menggunakan regresi standar berganda untuk mengukur pengaruh variabel-variabel K3 terhadap performa. Perjalanan logis penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah tingginya kecelakaan kerja, kemudian menguji keselarasan kebijakan K3 yang ada dengan praktik internasional, mengukur kesadaran karyawan, hingga akhirnya mengkuantifikasi dampak K3 terhadap kinerja dan mengidentifikasi tantangan implementasinya.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi paling signifikan dari penelitian ini adalah pembuktian empiris mengenai hubungan positif antara K3 dan kinerja karyawan.

Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara K3 dan kinerja karyawan dengan koefisien beta 0.728, yang signifikan secara statistik (P=.000).

Secara deskriptif, variabel K3 dalam model ini mampu menjelaskan 30,4% varians dalam kinerja karyawan. Angka ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja yang aman dan terjamin secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas, baik melalui penyelesaian tugas yang tepat waktu maupun kualitas kerja yang lebih baik. Temuan ini memberikan justifikasi ekonomi yang kuat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam K3, melampaui sekadar pemenuhan kewajiban hukum atau moral.

Kedua, studi ini menyoroti sebuah paradoks penting: adanya kebijakan K3 yang sejalan dengan standar internasional tidak serta-merta menjamin implementasi yang efektif di lapangan. Meskipun perusahaan menyediakan peralatan pelindung diri (APD) dan memasang pemberitahuan keselamatan , penelitian ini menemukan kelemahan fatal pada aspek fundamental, yaitu kurangnya pelatihan, induksi, dan kursus penyegaran K3 secara reguler bagi para pekerja. Kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik nyata ini menjadi titik kritis yang menjelaskan mengapa kecelakaan masih terus terjadi meskipun sistem telah ada.

Ketiga, penelitian ini berhasil mengungkap tantangan sosio-kultural yang menghambat efektivitas K3, yaitu "budaya takut" (culture of fear). Ditemukan bahwa pekerja cenderung tidak melaporkan cedera ringan atau insiden nyaris celaka karena takut dipecat. Fenomena ini menyebabkan data kecelakaan kerja yang tidak akurat dan menghalangi manajemen untuk mengidentifikasi serta memperbaiki potensi bahaya. Di sisi lain, manajemen perusahaan menghadapi tantangan ekonomi, di mana biaya tinggi untuk pelatihan K3 dianggap sebagai beban, yang menjelaskan mengapa aspek ini sering diabaikan.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun memberikan wawasan berharga, studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang justru membuka ruang untuk penelitian di masa depan. Pertama, fokus penelitian pada satu perusahaan konstruksi, meskipun terkemuka, membatasi generalisasi temuan ke seluruh industri konstruksi di Ghana atau negara lain. Kedua, model regresi yang digunakan hanya mampu menjelaskan 30,4% varians kinerja karyawan. Ini menyisakan

69,6% varians yang tidak dapat dijelaskan

, menandakan adanya faktor-faktor lain di luar variabel K3 yang diteliti (kesadaran, kebijakan, dan praktik) yang turut memengaruhi kinerja secara signifikan.

Dari keterbatasan ini, muncul beberapa pertanyaan terbuka yang mendesak untuk dijawab:

1. Jika biaya menjadi penghalang utama, model pelatihan K3 seperti apa yang paling efektif dari segi biaya (cost-effective) namun tetap berdampak tinggi bagi pekerja dengan tingkat literasi beragam?
2. Bagaimana cara sistematis untuk membongkar "budaya takut" dalam pelaporan insiden? Intervensi psikologis atau organisasional apa yang dapat membangun kepercayaan antara pekerja dan manajemen?
3. Di luar K3, variabel apa saja (misalnya, sistem kompensasi, keamanan kerja, atau gaya kepemimpinan) yang mengisi 69,6% celah dalam model kinerja karyawan di lingkungan berisiko tinggi?

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan justifikasi ilmiah)

Berdasarkan temuan, keterbatasan, dan pertanyaan terbuka dari paper ini, berikut adalah lima arah riset prioritas bagi para akademisi, peneliti, dan lembaga pendanaan:

1. Riset Intervensi tentang Model Pelatihan K3 Adaptif dan Berbiaya Rendah.
   • Justifikasi: Temuan utama paper ini adalah kurangnya pelatihan K3 reguler yang disebabkan oleh tingginya biaya. Riset ini diperlukan untuk menyediakan solusi berbasis bukti yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan sumber daya terbatas.
   • Metode & Variabel Baru: Menggunakan desain kuasi-eksperimental, peneliti dapat membandingkan efektivitas beberapa model pelatihan: (a) pelatihan berbasis micro-learning melalui aplikasi seluler, (b) program bimbingan peer-to-peer di lokasi proyek, dan (c) lokakarya visual-interaktif. Variabel yang diukur adalah tingkat retensi pengetahuan K3, perubahan perilaku keselamatan (penggunaan APD), dan penurunan angka insiden kecil.
2. Studi Etnografi Mendalam tentang Budaya Keselamatan dan Hambatan Pelaporan.
   • Justifikasi: Fenomena "takut dipecat" adalah masalah budaya kompleks yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya melalui survei kuantitatif. Penelitian kualitatif diperlukan untuk memahami akar masalahnya.
   • Metode & Konteks Baru: Melakukan studi etnografi dengan metode observasi partisipatoris dan wawancara mendalam di beberapa lokasi proyek konstruksi. Tujuannya adalah untuk memetakan dinamika kekuasaan, tingkat kepercayaan pada manajemen, tekanan dari rekan kerja, dan persepsi tentang keamanan kerja yang mendorong pekerja untuk menyembunyikan insiden.
3. Analisis Komparatif Lintas Negara tentang Kerangka Regulasi K3 dan Efektivitas Penegakannya.
   • Justifikasi: Paper ini menyebutkan bahwa Ghana menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan belum memiliki kebijakan nasional yang komprehensif. Studi komparatif dapat memberikan cetak biru kebijakan yang lebih baik.
   • Konteks Baru: Membandingkan kerangka regulasi K3 di sektor konstruksi antara Ghana dengan negara-negara berkembang lain yang menunjukkan kemajuan (misalnya, Malaysia atau Afrika Selatan). Analisis harus fokus pada mekanisme penegakan hukum, sistem insentif dan disinsentif bagi perusahaan, serta peran serikat pekerja dalam pengawasan K3.
4. Pengembangan Model Kinerja Karyawan yang Lebih Komprehensif.
   • Justifikasi: Model dalam studi ini menyisakan 69,6% varians kinerja yang tidak terjelaskan. Riset lanjutan harus mengidentifikasi prediktor-prediktor lain untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Para penulis sendiri menyarankan untuk meneliti faktor lain seperti jaminan sosial.
   • Variabel Baru: Penelitian kuantitatif berikutnya dapat mengintegrasikan variabel-variabel seperti: (a) sistem kompensasi dan upah, (b) tingkat keamanan kerja (job security), (c) kualitas hubungan antara atasan dan bawahan, dan (d) tingkat stres kerja. Tujuannya adalah untuk membangun model prediksi kinerja yang lebih kuat dan akurat.
5. Studi Longitudinal Mengenai Dampak Kesehatan Jangka Panjang dari Paparan Bahaya Kerja.
   • Justifikasi: Studi ini berfokus pada kecelakaan dan cedera akut. Namun, banyak risiko di sektor konstruksi bersifat kronis, seperti yang disarankan oleh penulis untuk meneliti efek lingkungan berdebu.
   • Metode Baru: Melakukan studi kohort longitudinal yang melacak sekelompok pekerja konstruksi selama 5–10 tahun. Data yang dikumpulkan mencakup riwayat paparan kerja (debu, kebisingan, bahan kimia), catatan kesehatan (fungsi paru-paru, pendengaran), dan implementasi praktik K3 di tempat kerja mereka. Riset ini akan mengkuantifikasi risiko penyakit akibat kerja jangka panjang yang seringkali terabaikan.

Ajakan Kolaboratif

Untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil dari arah riset yang direkomendasikan di atas, kolaborasi multi-pihak sangat esensial. Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Hubungan Perburuhan Ghana, asosiasi kontraktor nasional, serikat pekerja konstruksi, serta lembaga akademik seperti University of Cape Coast.  Kemitraan semacam ini akan memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya valid secara ilmiah tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.

Baca Selengkapnya di : https://doi.org/10.1177/11786302221137222

Evaluasi Kritis Uji Kompetensi Keahlian Otomotif: Merumuskan Arah Riset Vokasi Indonesia Berkelanjutan

Resensi penelitian ini menyajikan evaluasi Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Yogyakarta menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini relevan secara kritis mengingat lulusan SMK secara konsisten menyumbang angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, mencapai 11,45% per Februari 2021. Penelitian yang melibatkan 48 subjek—termasuk 7 Ketua Kompetensi Keahlian (K3), 18 Asesor, dan 23 Guru Produktif—ini bertujuan untuk memastikan apakah mekanisme jaminan mutu, dalam hal ini UKK, berjalan optimal dalam mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja.  

Evaluasi yang dilakukan di tujuh SMK terakreditasi A di Yogyakarta ini menggunakan triangulasi data dari angket, observasi, dan dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berfungsi sebagai titik tolak diagnostik penting untuk mendefinisikan prioritas riset di masa depan, terutama dalam upaya mencapai tujuan link and match yang sesungguhnya antara pendidikan vokasi dan industri.

Paragraf Inti Temuan dan Jalur Logis

Penelitian ini memaparkan alur logis temuan yang bergerak dari identifikasi masalah makro ke penilaian mikro program, dan berakhir pada kesenjangan kualitas eksternal. Masalah utama yang mendasari studi ini adalah ketidaksesuaian kompetensi lulusan otomotif dengan harapan stakeholder, diperkuat oleh data kelulusan UKK TKRO Skema Klaster Servis & Pemeliharaan yang hanya mencapai 61,54% di Yogyakarta. Evaluasi mendalam diperlukan karena survei pendahuluan menunjukkan bahwa mayoritas SMK belum pernah melaksanakan evaluasi program UKK secara komprehensif.  

Secara agregat, hasil kuantitatif menunjukkan pandangan internal yang positif terhadap pelaksanaan UKK. Penilaian rata-rata dari seluruh aspek CIPP oleh ketiga kelompok subjek berkisar antara 3.32 hingga 3.73, yang sebagian besar masuk dalam kategori "Baik" hingga "Sangat Baik" berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Secara khusus, aspek  

Input (skor K3 3.55, Asesor 3.73) dan Process (skor K3 3.62, Asesor 3.73) dinilai sangat tinggi, menunjukkan keyakinan bahwa sumber daya dan prosedur pelaksanaan UKK sudah memadai dan terjadwal dengan baik (P1). Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara kualitas penilaian internal (Input/Process) dan kepercayaan diri internal dengan koefisien rata-rata 3.73 — menunjukkan potensi kuat untuk dijadikan objek penelitian baru yang berfokus pada validasi eksternal skor yang tinggi ini.

Namun, ketika fokus dialihkan dari skor agregat ke butir-butir penilaian spesifik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang dan validitas eksternal, muncul kelemahan struktural. Pada aspek Context, butir C11 (Pencapaian UKK dalam membuka peluang kerja lulusan otomotif di industri internasional) mendapatkan skor terendah dari Guru Produktif, yaitu sebesar 2.82. Demikian pula, pada aspek Product, butir D18 (Komitmen DUDI/IDUKA dalam menyerap tenaga kerja hasil uji kompetensi keahlian) mendapatkan skor terendah, yakni 2.88 dari Guru Produktif. Skor-skor ini, yang mendekati batas kategori 'Cukup' (2.20–2.80), secara definitif mengindikasikan bahwa meskipun proses internalnya baik, dampak UKK terhadap penyerapan tenaga kerja (D17, D18) dan daya saing global (C11) masih jauh dari optimal.  

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi paling mendasar dari penelitian ini adalah penegasan bahwa evaluasi program vokasi harus melampaui penilaian prosedur dan sumber daya internal (Input dan Process) dan wajib memprioritaskan validitas eksternal (Context dan Product). Dengan membandingkan skor tinggi pada Input (3.73 dari Asesor) dan Process (3.73 dari Asesor) dengan skor rendah pada C11 (2.82) dan D18 (2.88), studi ini berhasil mengisolasi kesenjangan antara mutu pelaksanaan program dan capaian tujuan makro.  

Secara metodologis, penelitian ini memvalidasi Model CIPP sebagai alat diagnostik yang mampu membedah titik kelemahan kritis. Dalam konteks Indonesia, studi ini juga memberikan bukti penting mengenai implementasi sertifikasi. Ditemukan bahwa 6 dari 7 SMK menggunakan skema UKK mandiri (kerjasama DUDI/IDUKA), namun hanya 14% lulusan yang memperoleh sertifikat kompetensi berlogo burung garuda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Realitas ini mengarahkan pada kebutuhan mendesak untuk menstandardisasi Materi Uji Kompetensi (MUK) dan memperkuat peran LSP-P1/P3, karena saat ini terjadi inkonsistensi antara harapan lembaga sertifikasi profesi (D14) dan industri (D15) terhadap hasil UKK, yang mana kedua butir ini juga mendapatkan skor yang sangat rendah.  

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Keterbatasan geografis penelitian, yang hanya mencakup Kota Yogyakarta, membatasi generalisasi temuan. Namun, masalah yang lebih signifikan adalah kontradiksi data internal dan eksternal yang melahirkan pertanyaan terbuka krusial bagi agenda riset dan kebijakan di masa depan.

Pertama, Disparitas Rigor Sertifikasi. Jika sertifikasi BNSP memiliki legalitas tinggi dari sisi industri, mengapa mayoritas SMK memilih skema UKK mandiri? Partisipasi industri otomotif dalam UKK di wilayah yang berdekatan seperti Kabupaten Sleman hanya 33,33%, menunjukkan adanya disinsentif struktural yang menghalangi adopsi penuh standar BNSP atau bahkan menunjukkan persepsi bahwa skema BNSP mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri lokal mutakhir. Penelitian lanjutan harus mengungkap faktor yang mendorong SMK menjauh dari standar BNSP.  

Kedua, Kesenjangan Keterampilan Non-Rutin. Meskipun prosedur UKK dinilai sangat baik, Asesor memberikan skor yang relatif rendah pada butir P11 (mengukur kemampuan peserta mengatasi masalah dalam tugas tertentu, atau Contingency Management Skill), yaitu 3.46. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah fokus MUK (I12, I13, I14) saat ini terlalu terpaku pada task skill dan task management skill rutin, sehingga mengabaikan pengukuran kemampuan adaptif dan pemecahan masalah (D7) yang esensial di era Industri 4.0? Evaluasi ini memperkuat pandangan bahwa pelatihan asesor harus ditingkatkan untuk mampu mengukur keterampilan non-rutin tersebut.  

Ketiga, Keterputusan Link and Match di Tingkat Hasil. Skor terendah pada komitmen penyerapan tenaga kerja oleh DUDI/IDUKA (D18: 2.88) secara langsung menantang klaim keberhasilan program link and match. Pertanyaan mendalam yang perlu dijawab adalah: Jika kualitas lulusan (product) telah melalui proses uji yang baik dan memiliki skor internal yang tinggi, mengapa terjadi ketidakseimbangan antara supply lulusan TKRO dan demand tenaga kerja yang dibutuhkan DUDI/IDUKA setiap tahunnya? Analisis data ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran vokasi lebih merupakan masalah struktural dalam komitmen kemitraan, bukan semata-mata masalah kualitas pendidikan.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan temuan kritis dari model CIPP, khususnya pada titik lemah Context (C11), Input (I17, I110, I115), Process (P11), dan Product (D18), berikut adalah lima arah riset prioritas untuk memperkuat pendidikan vokasi Indonesia.

1. Model Evaluasi Validitas Prediktif Kemitraan DUDI/IDUKA (Menindaklanjuti D18)

Justifikasi Ilmiah: Skor D18 (Komitmen DUDI/IDUKA menyerap tenaga kerja) yang hanya 2.88 menunjukkan bahwa upaya link and match saat ini rentan terhadap perjanjian non-binding (MoU) dan belum menghasilkan komitmen rekrutmen yang terukur. Masalah pengangguran vokasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan peningkatan kualitas guru (I5, I6) atau sarana, melainkan harus fokus pada product yang terukur.

Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian Mixed-Method eksploratif (kualitatif mendahului kuantitatif). Fokus riset harus dialihkan untuk menguji variabel Indeks Koefisien Kemitraan Rekrutmen (IKKR), yang mengukur korelasi antara investasi DUDI dalam UKK (misalnya, penyediaan Asesor DUDI skala nasional—I10, atau penyediaan standar khusus industri—I15) dengan persentase nyata penyerapan lulusan enam bulan pasca-sertifikasi (D17, D18). Riset ini harus dilakukan di luar wilayah Yogyakarta untuk mendapatkan generalisasi yang lebih kuat Perlunya Penelitian Lanjutan: Riset ini dibutuhkan untuk mengembangkan Model Kemitraan Berikat (Contractual Partnership Model) yang memiliki mekanisme feedback loop yang mengikat DUDI/IDUKA, memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam UKK berimplikasi langsung pada rekrutmen tenaga kerja.

2. Audit Kesenjangan Kompetensi Global dan Internasionalisasi MUK (Menindaklanjuti C11)

Justifikasi Ilmiah: Skor C11 (Peluang Kerja Internasional) yang mencapai titik terendah (2.82) secara tegas menunjukkan bahwa kurikulum dan MUK yang digunakan saat ini (I12, I13) tidak memposisikan lulusan untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Ini menuntut sinergi yang lebih erat dengan DUDI/IDUKA dan LSP untuk meningkatkan peluang kerja di tingkat internasional, sesuai dengan tujuan pendidikan vokasi yang lebih tinggi.  

Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian Komparatif Internasional berbasis analisis dokumen. Perlu dilakukan perbandingan MUK TKRO saat ini (termasuk yang mengacu pada SKKNI—I14) dengan standar kompetensi yang digunakan dalam kompetisi internasional (seperti World Skills Competition) atau standar teknis yang diakui oleh DUDI/IDUKA multinasional. Variabel Kunci: (1) Tingkat Kedalaman Teknologi yang diuji (misalnya, sistem manajemen mesin EFI dan diagnosa tingkat lanjut), dan (2) Validasi Kompetensi Asesor (I14, I15) terhadap standar pelatihan global.

Perlunya Penelitian Lanjutan: Hasil audit ini akan menjadi cetak biru bagi Kurikulum Berorientasi Global (K-Global) yang terstandardisasi, memastikan bahwa kompetensi lulusan (D9, D10) memenuhi tuntutan mobilitas tenaga kerja dan tuntutan IPTEK masa depan (C9).

3. Analisis Biaya-Efektivitas Dynamic Procurement Fasilitas TUK (Menindaklanjuti Aspek Input Fasilitas)

Justifikasi Ilmiah: Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mutakhir adalah rekomendasi eksplisit dari penelitian. Ditemukan pula bahwa TUK di SMK mayoritas belum memiliki sarana praktik yang relevan dengan standar industri, dan bahkan skor untuk luas tanah TUK (I17) dari Guru Produktif hanya 3.02. Infrastruktur yang usang menjadi hambatan fisik bagi penerapan MUK yang modern (I14, I15).  

Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian Pengembangan (R&D) yang mengintegrasikan evaluasi biaya dan teknologi. Tujuannya adalah mengembangkan Model Dynamic Procurement Fasilitas Vokasi untuk mengatasi keusangan teknologi. Variabel yang diukur: (1) Indeks Tingkat Keusangan Teknologi (IKT) fasilitas praktik (I22, I24) berdasarkan siklus teknologi otomotif, (2) Rasio Keterlibatan Industri dalam Penyediaan Fasilitas (RIIP), dan (3) Korelasi antara kepemilikan SOP TUK (I26) dengan hasil UKK (Product).  

Perlunya Penelitian Lanjutan: Diperlukan untuk merancang mekanisme pendanaan dan pengadaan berkelanjutan yang melibatkan DUDI/IDUKA secara finansial, sehingga TUK (I18, I19, I20) selalu merefleksikan teknologi terkini dan dapat melampaui standar minimal pelaksanaan UKK darurat Covid-19.  

4. Studi Komparatif Rigor Penilaian Antar-Skema Sertifikasi (Menindaklanjuti BNSP vs. Mandiri)

Justifikasi Ilmiah: Tingkat pencapaian sertifikat BNSP yang rendah (14%), berlawanan dengan dominasi skema UKK mandiri, menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam standar mutu pengujian dan penilaian. Skor rendah pada butir Pengakuan Sertifikat (D16: 3.00) dan Hasil UKK sesuai harapan LSP (D14: 3.00) membuktikan keraguan stakeholder eksternal terhadap mutu sertifikasi mandiri.  

Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian Evaluasi Kuantitatif menggunakan desain perbandingan hasil (misalnya, Non-Equivalent Control Group Design). Konteks: Membandingkan hasil dan proses UKK di SMK yang menggunakan skema LSP-P1/P3 dengan SMK yang menggunakan skema UKK Mandiri. Variabel Fokus: (1) Indeks Reliabilitas Hasil Uji (analisis keandalan instrumen, misalnya alpha cronbach MUK) di kedua skema, (2) Kalibrasi Penilaian Asesor (P7, P8) antara Asesor BNSP dan Asesor Mandiri, dan (3) Perbedaan signifikan pada tingkat serapan tenaga kerja (D17) dan komitmen DUDI/IDUKA (D18) berdasarkan jenis sertifikat yang dimiliki lulusan.

Perlunya Penelitian Lanjutan: Riset ini harus menjadi dasar kebijakan untuk merumuskan pedoman intervensi yang menjamin standar minimum kompetensi yang seragam (D12, D13), terlepas dari skema pengujian, sehingga memperkuat pengakuan industri terhadap sertifikat lulusan.

5. Pengembangan MUK Berbasis Contingency Management Skill (Menindaklanjuti P11)

Justifikasi Ilmiah: Kualitas Process dinilai tinggi, namun aspek pengukuran keterampilan non-rutin lemah. Asesor menilai butir P11 (Contingency Management Skill) hanya 3.46, yang menunjukkan bahwa UKK saat ini kurang efektif dalam mengukur kemampuan adaptasi peserta didik terhadap masalah tak terduga (D7) dan transfer keterampilan (D8). Keterampilan mengatasi masalah adalah kunci daya saing di industri 4.0.  

Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian Pengembangan Instrumen Evaluasi (R&D). Tujuannya adalah merancang dan memvalidasi Materi Uji Kompetensi (MUK) Adaptif yang fokus pada simulasi diagnostik kompleks dan kasus gagal fungsi (misalnya, pada kendaraan dengan sistem EFI, yang merupakan fokus skema klaster UKK di Yogyakarta). Variabel Fokus: (1)  

Validitas Konstruk MUK baru dalam mengukur P11 dan P12 (transfer skill), (2) Efektivitas Pelatihan Asesor (I2, I3, I7) dalam menerapkan prinsip penilaian fleksibel dan objektif (P7, P9), dan (3) Pengembangan format penilaian yang mengukur peran peserta didik dalam menjaga lingkungan kerja (D6, P13).

Perlunya Penelitian Lanjutan: Riset ini esensial untuk memastikan bahwa UKK bergerak dari sekadar verifikasi prosedur mekanis menuju pengukuran kompetensi kognitif tingkat tinggi, yang merupakan prediktor penting bagi keberhasilan karier jangka panjang.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaboratif

Evaluasi UKK TKRO SMK di Kota Yogyakarta menggunakan model CIPP telah berhasil mengidentifikasi dikotomi antara keyakinan internal yang tinggi (pada aspek Input dan Process) dan lemahnya validitas eksternal (pada aspek Context dan Product). Temuan menunjukkan bahwa meskipun UKK sudah berjalan dengan baik secara prosedural, masalah mendasar terletak pada komitmen penyerapan tenaga kerja oleh DUDI/IDUKA (D18) dan ketidaksiapan lulusan menghadapi tantangan global (C11).

Lima rekomendasi riset lanjutan ini menyediakan peta jalan bagi komunitas akademik dan lembaga penyandang dana untuk secara strategis mengatasi kesenjangan struktural yang ada. Diperlukan kolaborasi multidimensi untuk mengubah hasil UKK dari sekadar dokumen kelulusan menjadi sertifikasi yang diakui secara global dan dijamin serapannya oleh industri.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pemangku otoritas standar kompetensi, Asosiasi Industri Otomotif (seperti GAIKINDO atau Asosiasi Produsen Mobil—APM) untuk menyelaraskan demand dan supply tenaga kerja, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memastikan keberlanjutan, rigor, dan validitas hasil di tingkat kebijakan, terutama dalam merumuskan skema link and match yang mengikat dan berjangka panjang.

(Prima Hardiyanta, Rendra & Wagiran, Wagiran. (2023). EVALUASI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF SMK DI KOTA YOGYAKARTA. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif. 5. 67-86. 10.21831/jpvo.v5i2.59527.)

Resensi Riset: Factor Affecting Safety Performance Construction Industry

Pendahuluan

Industri konstruksi berperan vital dalam pembangunan ekonomi, namun ironisnya menjadi salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Statistik di Malaysia mencatat peningkatan 5,6% kecelakaan konstruksi dari 1995 hingga 2003, dengan lonjakan fatalitas sebesar 58,3% pada periode yang sama. Fakta ini menegaskan bahwa meski sektor konstruksi tumbuh, aspek keselamatan masih tertinggal.

Penelitian Nasrun et al. (2016) bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kecelakaan utama, faktor-faktor penyebab lemahnya kinerja keselamatan, serta langkah mitigasi yang diperlukan. Metode yang digunakan meliputi studi literatur dan survei kuesioner berbasis Likert scale, dengan responden dari lapangan konstruksi.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Penelitian ini menegaskan bahwa jatuh dari ketinggian (22%) dan tertimpa benda (17,1%) adalah jenis kecelakaan dominan di lokasi konstruksi. Faktor paling krusial yang memengaruhi keselamatan adalah kesadaran pekerja—terutama keterbatasan pendidikan, perbedaan usia yang berimplikasi pada tingkat kewaspadaan, serta absennya safety briefing atau toolbox meeting rutin.

Analisis kuantitatif menunjukkan:
- Kurangnya APD memiliki skor mean 4,05 (sangat berpengaruh).
- Kurangnya komunikasi antara manajer dan pekerja mendapat skor 3,93.
- Irresponsible behavior pekerja tercatat dengan skor 3,98.
- Kurangnya pengawasan supervisor juga menonjol (skor 3,85).
- Faktor kesadaran seperti pekerja tidak berpendidikan formal (3,75) dan tidak adanya toolbox meeting (3,58) menunjukkan hubungan kuat dengan meningkatnya kecelakaan.

Temuan ini menggarisbawahi bahwa faktor manusia dan budaya kerja lebih dominan dibanding faktor teknis murni dalam memengaruhi keselamatan.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meski penelitian ini komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan:
1. Lingkup geografis terbatas pada konteks Malaysia, sehingga generalisasi ke negara lain perlu diuji.
2. Instrumen survei berbasis persepsi (Likert scale) mungkin tidak sepenuhnya menangkap perilaku aktual di lapangan.
3. Faktor teknologi dan otomasi belum ditelaah, padahal tren industri 4.0 mulai mengubah praktik konstruksi.
4. Dinamika pekerja asing yang signifikan di sektor konstruksi Malaysia tidak didalami secara khusus.
5. Kausalitas langsung antara intervensi manajemen dan pengurangan angka kecelakaan belum diuji secara longitudinal.

Pertanyaan terbuka bagi komunitas riset adalah: bagaimana interaksi antara faktor kesadaran, teknologi keselamatan, dan regulasi dapat menciptakan sistem keselamatan yang berkelanjutan?

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

1. Eksperimen Longitudinal tentang Efektivitas Toolbox Meeting

Justifikasi: Toolbox meeting mendapat skor 3,58 sebagai faktor penting, namun penerapan nyatanya lemah.
Metode: Studi longitudinal dengan intervensi harian toolbox meeting di beberapa proyek selama 12–18 bulan.
Variabel: Frekuensi meeting, tingkat pemahaman pekerja, angka kecelakaan.
Urgensi: Menentukan apakah rutinitas briefing benar-benar menurunkan kecelakaan atau sekadar formalitas.

2. Pengaruh Pendidikan Formal dan Pelatihan Terstruktur terhadap Safety Awareness

Justifikasi: Skor 3,75 menunjukkan pekerja yang kurang berpendidikan lebih rentan.
Metode: Eksperimen komparatif antara pekerja dengan sertifikasi formal (CIDB/SICW) versus non-sertifikasi.
Variabel: Pengetahuan keselamatan, kepatuhan penggunaan APD, jumlah insiden.
Urgensi: Memberikan dasar empiris bagi kebijakan pelatihan wajib.

3. Integrasi Teknologi Wearables untuk Monitoring Keselamatan

Justifikasi: Penelitian ini menekankan kurangnya pengawasan supervisor (skor 3,85). Wearables dapat menjadi solusi otomatis.
Metode: Uji coba perangkat IoT (sensor jatuh, deteksi kelelahan) di proyek skala besar.
Variabel: Jumlah notifikasi bahaya, respons supervisor, pengurangan insiden.
Urgensi: Menjawab keterbatasan pengawasan manual.

4. Studi Komparatif antar Generasi Pekerja dalam Persepsi Risiko

Justifikasi: Faktor usia berbeda memengaruhi kewaspadaan (skor 3,63).
Metode: Survei lintas usia dengan pendekatan mixed-method (kuesioner + wawancara).
Variabel: Persepsi risiko, kepatuhan prosedur, reaksi terhadap pelatihan.
Urgensi: Menentukan strategi pelatihan berbeda untuk generasi muda dan senior.

5. Analisis Kebijakan dan Regulasi OSH di Malaysia Pasca-OSHA 1994

Justifikasi: OSHA belum direvisi signifikan dalam 20 tahun, meski responden menilai kepatuhan rendah.
Metode: Studi kebijakan komparatif dengan benchmark dari negara maju (misalnya UK-HSE).
Variabel: Revisi regulasi, penerapan di lapangan, tingkat kepatuhan.
Urgensi: Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk pembuat regulasi.

Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kesadaran pekerja dan budaya keselamatan adalah titik lemah paling kritis dalam industri konstruksi. Skor kuantitatif menunjukkan bahwa kurangnya APD, komunikasi yang buruk, perilaku ceroboh, serta minimnya pengawasan berhubungan erat dengan tingginya angka kecelakaan.

Dengan jalur riset berkelanjutan seperti toolbox meeting, pendidikan formal, integrasi teknologi, studi lintas generasi, dan reformasi kebijakan, bidang ini berpotensi membangun sistem keselamatan konstruksi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi seperti DOSH (Department of Occupational Safety and Health Malaysia), CIDB (Construction Industry Development Board), dan universitas teknis untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil.

Baca selengkapnya di: Mohd Nawi, Mohd Nasrun & Siti Halipah, Ibrahim & Affandi, Rohaida & Rosli, Nor & Basri, Fazlin. (2016). Factor Affecting Safety Performance Construction Industry. Public Management Review. 6. 280-285. 

Pendahuluan: Menata Ulang Manajemen Air untuk Masa Depan

Perubahan iklim, kelangkaan air, dan pertumbuhan penduduk menimbulkan tantangan besar bagi manajemen sumber daya air. Di tengah kebutuhan akan efisiensi irigasi, artikel ini menyoroti bagaimana system dynamics modeling digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan efisiensi irigasi (IE Policy) dalam jangka panjang, dengan studi kasus di Lower Rio Grande (LRG), New Mexico.

Studi ini menguji bagaimana kebijakan efisiensi irigasi, melalui lining kanal dan pemanfaatan irigasi presisi, perubahan tidak hanya terjadi pada dinamika air tanah, tetapi juga pada keterhubungan sistem air yang lebih efisien, yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi petani.

Metodologi: Memodelkan Sistem Sosiohidrologi

Model ini terdiri dari 15 komponen (stocks) dan 33 aliran (flows), mencakup modul air, tanah, modal, dan populasi, yang dijalankan dalam periode 1969–2099. Tiga skenario iklim digunakan berdasarkan proyeksi emisi berbeda:

• GFDL (emisi tinggi)
• UKMO (emisi sedang)
• NCAR (emisi rendah)

Kebijakan IE yang diuji meliputi:

• Kanal lining dengan biaya $100/acre-ft
• Irigasi presisi senilai $800/acre
• Peningkatan efisiensi conveyance sebesar 20%
• Pengurangan perkolasi dalam sebesar 50%

Studi Kasus: Lower Rio Grande, New Mexico

Wilayah LRG didominasi oleh pertanian irigasi, terutama perkebunan pecan, yang mencakup lebih dari 30% lahan.
Beberapa data penting:

• Curah hujan: 8–20 inci/tahun
• Populasi: >209.000 jiwa (tahun 2010)
• Irigasi pertanian menyerap 87% air dari Bendungan Elephant Butte
• Sumber air: permukaan dan air tanah, saling terkoneksi secara kuat

Hasil Simulasi dan Analisis

1. Dampak terhadap Pendapatan Pertanian

Pendapatan pertanian menurun signifikan akibat investasi jangka panjang IE Policy:

• Tahun 2017–2050: turun 32,7% (GFDL), 19,1% (UKMO), 23% (NCAR)
• Tahun 2051–2099: turun 7,8%, 5,7%, dan 10%

Artinya: meskipun IE meningkatkan efisiensi air, dampaknya terhadap keuntungan pertanian negatif, terutama di awal implementasi.

2. Dampak terhadap Ketersediaan Air (Abundance)

Kebijakan IE meningkatkan abundance air:

• Tahun 2051–2099: naik 39,4% (UKMO) dan 74,5% (NCAR)
• Tahun 2017–2050: naik rata-rata 15,3%

Namun, manfaat ini tidak cukup mengimbangi dampak ekonomi.

3. Dampak terhadap Konektivitas Hidrologis

Semua skenario menunjukkan penurunan konektivitas sistem air:

• Turun 25–31% akibat kanal lining dan irigasi presisi

Akibatnya: penurunan recharge air tanah, koneksi antara sungai-kanal–air tanah berkurang.

4. Dampak terhadap Groundwater dan Permintaan Air

Ketergantungan terhadap air tanah menurun di awal, tapi efeknya tidak tahan lama:

• Penurunan hingga 39,1% (NCAR) di 2017–2050
• Setelah 2050, manfaat tersebut menurun drastis

Namun, permintaan air untuk pertanian meningkat:

• Hingga 9,3% dalam periode 2017–2050
• Penyebab: petani memilih tanaman yang lebih menguntungkan tapi boros air (misalnya pecan), terutama saat suhu naik

Analisis Dampak Jangka Panjang

Kehilangan Konektivitas = Ancaman Bagi Ketahanan Air

Konektivitas air bukan sekadar teknis: ia berperan penting dalam:

• Recharge air tanah
• Kualitas air
• Kesehatan ekosistem
• Penyediaan air untuk pengguna hilir

Kebijakan IE tanpa pengelolaan lanjutan akan memperburuk kelangkaan air di masa depan, meskipun terlihat "hemat" dalam jangka pendek.

Masalah Ekonomi: Biaya Tinggi, Manfaat Lambat

Kebijakan ini mengorbankan pendapatan petani secara signifikan, terutama pada 30 tahun pertama.
Contoh konkret:

• Biaya pemasangan irigasi tetes di Rincon, NM (26 acre) = $52.000
• Biaya pengeboran sumur irigasi (325 acre) = $150.000

Tanpa subsidi atau insentif, kebijakan ini dinilai tidak layak secara ekonomi.

Rekomendasi Strategi Adaptif

1. Replenisasi Air Tanah di Tahun-Tahun Basah

Program recharge akuifer saat tahun basah sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kehilangan konektivitas.

2. Diversifikasi dan Fleksibilitas Pola Tanam

Petani perlu didukung agar berani mengubah pola tanam sesuai kondisi air, bukan memaksakan tanaman dengan kebutuhan air besar.

3. Subsidi dan Insentif Finansial

Pemerintah perlu memberi insentif untuk meringankan beban awal investasi infrastruktur efisiensi.

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi irigasi memang meningkatkan efisiensi teknis dan volume air yang tersedia, namun tidak menjamin keberlanjutan tanpa strategi pendukung. Dampak negatif terhadap konektivitas air dan ekonomi petani justru mengancam ketahanan jangka panjang.

Solusi ke depan harus holistik: menggabungkan inovasi teknis, insentif ekonomi, dan pendekatan adaptif berbasis data jangka panjang.
System dynamics modeling terbukti menjadi alat penting untuk mengantisipasi konsekuensi kebijakan air sebelum diterapkan secara luas.

Sumber Asli:

Yining Bai, Saeed P. Langarudi, Alexander G. Fernald. System Dynamics Modeling for Evaluating Regional Hydrologic and Economic Effects of Irrigation Efficiency Policy. Hydrology 2021, 8, 61.

Solusi Komprehensif Menghadapi Kombinasi Banjir Kiriman dan Rob

Kota Semarang telah lama dihadapkan pada ancaman banjir dan rob yang berulang. Letaknya yang membentang dari kawasan perbukitan di selatan hingga dataran rendah di utara menjadikannya sangat rentan terhadap kombinasi limpasan udara dari hulu dan pasang air laut.

Makalah yang ditulis oleh Hermono S. Budinetro bersama tim dari Pusat Litbang SDA mengupas tuntas pendekatan komprehensif pengendalian banjir di Semarang, mulai dari wilayah hulu hingga hilir, serta mengintegrasikan berbagai solusi teknis dan sosial sistematis.

Profil Masalah Banjir Semarang

Dua Sumber Banjir: Kiriman dan Rob

Semarang mengalami dua jenis banjir yang saling bertumpuk:

• Banjir kiriman dari kawasan hulu (selatan) akibat hujan deras dan limpasan permukaan.
• Genangan rob di wilayah utara, akibat penurunan muka tanah (land subsidence) dan naiknya muka air laut.

Secara geologis, kawasan utara Semarang berdiri di atas tanah aluvial muda yang belum stabil. Dalam 1 dekade terakhir, penurunan muka tanah mencapai 5–9 cm/tahun, memperparah potensi terakumulasi.

Konsep Strategis: Menahan, Menjaga, Menarik

Pusat Litbang SDA merumuskan kebijakan pengendalian banjir yang dikenal dengan skema:

• Menahan di hulu
• Menjaga di tengah
• Menarik ke hilir
• Menangkap ikan dari laut

Pendekatan ini disusun berdasarkan segmentasi topografi spasial kota, dengan strategi dan infrastruktur yang disesuaikan.

1. Menahan di Hulu: Retensi dan Revitalisasi

Bendungan dan Waduk: Menahan di Titik Awal

Sebanyak 27 dari 38 lokasi di kawasan hulu diidentifikasi berpotensi untuk pembangunan bendungan pengendali banjir . Efektivitasnya terbukti signifikan:

• Sistem Drainase Mangkang: mampu meredam 24,29% puncak banjir.
• Semarang Tengah: 53,29%
• Semarang Timur: 19,64%

Selain bendungan, penghijauan juga diusulkan untuk mengurangi koefisien limpasan. Namun, strategi ini menghadapi tantangan:

• Diperlukan waktu lama hingga vegetasi tumbuh optimal.
• Implementasinya bergantung pada partisipasi masyarakat, yang tidak selalu konsisten.
• Keuntungan penghijauan lebih terasa di hilir, sedangkan upaya dilakukan di hulu.

2. Menjaga di Tengah: Normalisasi dan Tanggul

Mempercepat Aliran Menuju Hilir

Wilayah tengah menjadi zona transisi yang krusial untuk menghindari banjir kiriman. Dua strategi utama diterapkan:

• Normalisasi sungai untuk memperbesar kapasitas alir.
• Pembangunan tanggul banjir di titik kritis aliran.

Dampaknya tidak hanya meminimalkan penghematan, tetapi juga mempercepat aliran air menuju hilir, mencegah stagnasi di kawasan padat penduduk.

3. Menarik ke Hilir: Sistem Polder dan Kanal

Mengintegrasikan Saluran dan Pompa

Di kawasan hilir, pendekatan pengendalian lebih kompleks karena berhadapan langsung dengan udara laut. Tiga metode utama diterapkan:

• Sistem polder , yaitu area yang dikontrol dengan saluran, pompa, dan retensi kolam.
• Tanggul laut , dibangun sejajar garis pantai untuk menahan rob.
• Dam lepas pantai (DLP) , infrastruktur jauh di tengah laut untuk memisahkan udara laut dan kawasan darat.

4. Strategi Pertahanan Darat dan Luar Darat

Untuk wilayah pesisir utara Semarang, pendekatan ganda diuji melalui metode Weighted Factor. Tujuh tipe struktur pengendali banjir diuji terhadap 23 variabel dalam empat kelompok: teknis, manfaat, biaya, dan dampak lingkungan.

Hasil Evaluasi:

• Kombinasi pertahanan on-land dan off-land menunjukkan performa terbaik dengan skor -13.
• Sistem ini mencakup:
  • DLP tipe semi terbuka di BKT dan BKB.
  • Polder dan tanggul laut di antaranya.
• Keunggulan utama: hanya membutuhkan kapasitas pompa 200 m³/s untuk menangani volume banjir 4,5 juta m³ dalam 24 jam.

Analisis Kritis: Apa yang Bisa Ditingkatkan?

Kelebihan:

• Strategi multi-level memungkinkan adaptasi dan adaptasi terhadap dinamika topografi.
• DLP dan kombinasi tanggul-polder memungkinkan terciptanya lahan reklamasi hingga 3.286 ha, yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan, industri, atau ruang terbuka hijau.
• Pendekatan berbasis data dan permodelan hidrologi memungkinkan simulasi prediktif.

Tantangan:

• Penurunan permukaan tanah yang tidak seragam membuat struktur pengontrol cepat rusak jika tidak dilakukan penyesuaian rutin.
• Kebutuhan dana sangat besar , terutama untuk DLP dan pompa.
• Belum cukupnya keterlibatan masyarakat dalam sistem O&P (operasi dan pemeliharaan).
• Kerusakan lingkungan seperti kualitas udara dan polusi sampah menjadi risiko dalam sistem polder tertutup.

Benchmark Global: Apa yang Bisa Dicontohkan?

Belanda: Sistem Polder dan DLP Terintegrasi

Belanda sebagai negara di bawah permukaan laut telah menerapkan sistem kombinasi tanggul, DLP, dan polder sejak abad ke-17. Dengan teknologi terkini, sistem ini dikendalikan secara otomatis dan terhubung ke sistem peringatan dini.

Jepang: Kota Bawah Tanah untuk Banjir

Tokyo membangun Saluran Pembuangan Bawah Tanah Luar Wilayah Metropolitan , sebuah sistem bawah tanah raksasa untuk menampung dan membuang banjir ke sungai besar saat curah hujan ekstrem.

Rekomendasi Praktis

1. Integrasi perencanaan tata ruang dan sistem drainase sejak tahap awal pembangunan.
2. Mendorong kolaborasi multipihak, termasuk investor swasta dalam pengelolaan lahan reklamasi dan pendanaan DLP.
3. Edukasi masyarakat dan pelibatan aktif dalam pemeliharaan polder skala kecil.
4. Penguatan sistem peringatan dini untuk memastikan kesiapsiagaan saat curah hujan ekstrem terjadi.

Kesimpulan: Menuju Semarang yang Lebih Tangguh

Strategi pengendalian banjir Semarang bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi soal visi tata kelola udara perkotaan dalam jangka panjang. Studi Hermono S. Budinetro dkk. Menyajikan pendekatan teknis yang terukur, teruji, dan realistis diterapkan—dengan catatan bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada integrasi lintas sektor dan dukungan publik.

Kombinasi sistem DLP semi terbuka, polder, dan tanggul laut terbukti optimal secara teknis dan ekonomi. Namun demikian, tetap diperlukan pendekatan non-struktural seperti pengurangan pengambilan air tanah, perbaikan perilaku masyarakat terhadap sampah, serta pemulihan kawasan hijau.

Inilah saatnya Semarang (dan kota pesisir lainnya) berinvestasi bukan hanya pada beton dan pompa, tetapi juga pada kolaborasi sosial dan kesadaran ekologis.

Referensi (Gaya APA)

Budinetro, HS, Rahayu, S., Praja, TA, Taufiq, A., & Junarsa, D. (2012). Strategi pengendalian banjir Kota Semarang. Jurnal Sumber Daya Air, 8 (2), 141–156.