Pendahuluan: Tantangan dan Kebutuhan Pengendalian Kualitas di Industri Modern

Di era industri saat ini, pengendalian kualitas produksi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan juga strategi bisnis utama. Produk yang gagal memenuhi standar kualitas dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepuasan pelanggan, dan menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, sistem Quality Control (QC) yang cerdas dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak, terutama di industri manufaktur yang beroperasi dalam lingkungan variabel dan penuh gangguan.

Dalam paper yang ditulis oleh Hsuan-Kai Chang, Awni Qasaimeh, Susan S. Lu, dan Huitian Lu, berjudul Intelligent Integration of SPC/EPC for Quality Control and Fault Diagnosis, penulis mengusulkan integrasi tiga teknologi utama—Statistical Process Control (SPC), Engineering Process Control (EPC), dan Artificial Neural Network (ANN). Kombinasi ketiganya dirancang untuk menciptakan sistem pengendalian proses industri yang lebih akurat, otomatis, dan mampu mendiagnosis kesalahan secara real-time.

Gambaran Umum SPC, EPC, dan ANN

Apa itu SPC?

Statistical Process Control (SPC) adalah metode pengawasan kualitas berbasis statistik. SPC menggunakan control chart untuk mendeteksi variasi proses, baik yang bersifat acak (common cause) maupun spesifik (assignable cause). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi tetap dalam kondisi stabil secara statistik.

Apa itu EPC?

Engineering Process Control (EPC) berfokus pada regulasi otomatis proses produksi. EPC berperan sebagai sistem umpan balik yang menyesuaikan variabel input untuk menjaga output proses tetap pada target yang diinginkan, meskipun terjadi gangguan atau variasi input.

Apa itu ANN?

Artificial Neural Network (ANN) adalah model komputasi cerdas yang mampu mengenali pola dan belajar dari data. Dalam konteks pengendalian kualitas, ANN digunakan untuk mengenali pola anomali pada control chart dan bertindak sebagai regulator proses yang adaptif.

 

Mengapa Perlu Integrasi SPC, EPC, dan ANN?

Baik SPC maupun EPC memiliki keterbatasan ketika diterapkan secara mandiri:

• EPC mampu melakukan penyesuaian otomatis, tetapi tidak dapat mengenali penyebab spesifik gangguan (assignable causes).
• SPC mampu mendeteksi gangguan, tetapi bersifat reaktif dan memerlukan intervensi manual.

Dengan mengintegrasikan keduanya melalui Artificial Neural Network (ANN), sistem tidak hanya mampu mendiagnosis dan mengidentifikasi pola gangguan, tetapi juga melakukan penyesuaian otomatis untuk mengoreksi proses. Hal ini menciptakan sistem pengendalian proses cerdas, yang menggabungkan diagnosis gangguan dan kontrol otomatis secara simultan.

 

Arsitektur Sistem Integrasi SPC/EPC/ANN

Komponen Utama

1. SPC Module: Bertugas mendeteksi pola penyimpangan dari target proses melalui analisis data kontrol chart.
2. EPC Module: Melakukan penyesuaian otomatis terhadap variabel input untuk mengoreksi deviasi output.
3. ANN Module: Berfungsi sebagai pengenal pola (pattern recognizer) sekaligus controller yang mengatur tindakan korektif otomatis.

Fungsi ANN

• Menerima data dari SPC control chart.
• Mengklasifikasikan pola gangguan (misalnya, upward trend, cyclic trend).
• Mengirimkan perintah koreksi ke EPC untuk penyesuaian proses.

 

Studi Kasus: Sistem Tiga Tangki Non-Linear

Simulasi Sistem

Penelitian ini menguji integrasi SPC, EPC, dan ANN dalam sebuah sistem tiga tangki yang sering digunakan di industri pengolahan air limbah, petrokimia, dan sistem gas cair. Sistem terdiri dari:

• Tiga tangki terhubung yang mengatur aliran cairan.
• Pompa dan katup sebagai variabel manipulatif (x1, x2).
• Level cairan dalam tangki sebagai output utama yang dikontrol (y1, y2, y3).

Tujuan Pengendalian

• Menjaga level cairan setiap tangki sesuai target.
• Mengantisipasi gangguan eksternal seperti variasi aliran masuk dan perubahan tekanan.

 

Hasil dan Temuan Penting

1. Penggunaan ANN Sebagai Controller

ANN digunakan sebagai pengontrol adaptif yang secara otomatis menyesuaikan variabel input berdasarkan data error (selisih antara target dan output aktual). ANN juga mengenali pola gangguan yang timbul dari variasi proses.

2. Efektivitas Klasifikasi Pola Gangguan

ANN Pattern Recognizer dilatih untuk mengenali 7 pola umum dalam SPC control chart, termasuk:

• Random (normal)
• Upward shift
• Downward shift
• Upward trend
• Downward trend
• Cyclic trend

Hasil klasifikasi menunjukkan akurasi lebih dari 92%, membuktikan bahwa ANN mampu melakukan diagnosis yang cepat dan akurat.

3. Sistem Pengendalian Otomatis yang Handal

• Sistem ANN+EPC berhasil mempertahankan output proses mendekati target meski terjadi gangguan.
• Ketika ANN mengenali pola gangguan yang signifikan, sistem mampu mengisolasi penyebab utama dan melakukan tindakan koreksi.

 

Perbandingan dengan Penelitian Serupa

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hwarng et al. (1993) dan Pham et al. (1994), juga mengintegrasikan ANN ke dalam sistem SPC. Namun, paper ini memberikan nilai tambah dengan menyertakan EPC sebagai bagian dari sistem pengendalian proses yang adaptif. Ini menjadikan pendekatan yang lebih holistik dibanding penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada diagnosis, bukan kontrol otomatis.

 

Analisis Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Integrasi SPC/EPC/ANN

Kelebihan

• Real-Time Monitoring dan Auto-Regulation: Sistem mampu mendeteksi gangguan dan mengoreksi proses secara otomatis dan cepat.
• Akurasi Tinggi dalam Klasifikasi Pola Gangguan: ANN Pattern Recognizer mencapai akurasi klasifikasi > 92%.
• Reduksi Waktu Diagnosis: Diagnosis gangguan yang sebelumnya memerlukan waktu manual kini otomatis dan efisien.

Keterbatasan

• Kompleksitas Implementasi: Sistem memerlukan pelatihan ANN yang intensif dan pemodelan sistem yang akurat.
• Kebutuhan Data yang Besar: Efektivitas ANN sangat bergantung pada ketersediaan data pelatihan yang representatif.

 

Rekomendasi Praktis untuk Implementasi di Industri

1. Fase Awal: Sistem SPC Konvensional
   Sebelum mengadopsi integrasi cerdas, perusahaan disarankan mengimplementasikan SPC dasar untuk membiasakan tim produksi dengan kontrol kualitas berbasis data.
2. Integrasi EPC untuk Proses Otomatisasi
   Langkah selanjutnya adalah menambahkan modul EPC untuk memastikan sistem dapat melakukan penyesuaian otomatis terhadap gangguan.
3. Pelatihan ANN dan Infrastruktur Digital
   Mengadopsi ANN memerlukan investasi di bidang data science dan machine learning. Infrastruktur IT yang kuat juga diperlukan untuk mendukung data streaming real-time.
4. Kolaborasi dengan Pakar Sistem Cerdas
   Pengembangan sistem integrasi SPC/EPC/ANN membutuhkan kolaborasi antara insinyur proses, ahli statistik, dan pakar kecerdasan buatan.

 

Potensi Implementasi di Industri 4.0 Indonesia

Integrasi SPC, EPC, dan ANN sangat relevan bagi perusahaan manufaktur Indonesia yang tengah bertransformasi menuju Industri 4.0. Industri yang paling potensial untuk adopsi sistem ini antara lain:

• Industri Petrokimia: Mengontrol variabel kompleks seperti tekanan dan suhu.
• Industri Pengolahan Air dan Limbah: Memantau dan mengatur level cairan secara otomatis.
• Industri Manufaktur Otomotif: Mendeteksi deviasi dalam proses perakitan dengan presisi tinggi.

Dengan tantangan kualitas produk dan tekanan persaingan global, penerapan sistem kontrol cerdas berbasis integrasi SPC, EPC, dan ANN adalah strategi transformasi digital yang wajib dipertimbangkan.

 

Kesimpulan: SPC, EPC, dan ANN sebagai Pilar Sistem Pengendalian Proses Cerdas

Paper ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pengendalian kualitas yang adaptif dan otomatis. Dengan menggabungkan SPC sebagai detektor gangguan, EPC sebagai pengatur variabel proses, dan ANN sebagai pengenal pola dan pengontrol adaptif, sistem ini menghadirkan solusi pengendalian kualitas komprehensif di era Industri 4.0.

 

✅ Keunggulan sistem ini:

• Diagnosis gangguan cepat dan akurat.
• Otomatisasi pengaturan proses.
• Peningkatan konsistensi kualitas produk.

🚀 Langkah selanjutnya adalah mengembangkan integrasi dengan IoT dan Big Data Analytics, menciptakan sistem pengendalian kualitas yang lebih presisi, prediktif, dan proaktif.

 

Referensi Utama:

Chang, H-K., Qasaimeh, A., Lu, S. S., & Lu, H. (2016). Intelligent Integration of SPC/EPC for Quality Control and Fault Diagnosis. Journal of Industrial and Intelligent Information, Vol. 4, No. 3, 191-197.
 

 

Kementerian Perindustri bersama sejumlah lembaga terkait tengah menyusun peta jalan pengembangan industri halal. Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan bahwa kementerian/lembaga terkait itu di antaranya Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. “Hal ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya ekosistem halal dari aspek industri,” kata Dody di Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10/2021). Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan dua beleid terkait industri halal, yakni tentang pembentukan kawasan industri halal dan pusat pemberdayaan industri halal. Pemberdayaan industri halal diwujudkan dalam beberapa program utama, meliputi pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan proses produksi, fasilitasi pembangunan infrastruktur, serta publikasi dan promosi.

“Ini juga termasuk dukungan terhadap industri kecil dan menengah yang selama ini telah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal,” jelasnya. Dody menjelaskan, banyak aspek yang menjadi perhatian untuk menghasilkan produk halal, misalnya bahan baku, teknologi penunjang, fasilitas pendukung, dan SDM industri yang terlibat.

 

“Kedua peraturan menteri tersebut dijalankan bersama untuk mengembangkan industri halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya. Dody menjelaskan bahwa potensi ekonomi syariah global yang mencapai US$2,02 triliun, membuat Indonesia sangat berpeluang untuk mengembangkan industri halal, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen, farmasi, serta kosmetik. “Ini dilihat dari peningkatan demand produk makanan halal maupun berkembangnya tren fesyen busana muslim yang harus dapat dimanfaatkan oleh industri tekstil dan produk tekstil nasional melalui ragam inovasi produk dan optimalisasi tekstil fungsional,” jelas Dody.

 

Sementara itu, pada industri farmasi dan kosmetika, pengembangan produk halal juga sejalan dengan upaya substitusi bahan baku impor, karena dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia yang unik sebagai selling point tersendiri di mata konsumen global. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Junadi Marki menambahkan, terdapat empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait pengembangan ekosistem halal, yaitu penguatan rantai nilai, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penguatan ekonomi digital. Ia menambahkan, strategi utama tersebut juga akan diperkuat dengan empat strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung, yaitu penguatan regulasi dan tata kelola, pengembangan kapasitas riset dan pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran dan literasi publik.

Sumber: ekonomi bisnis.com
 

Kementerian Perindustrian berniat tegas melanjutkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri. Upaya strategis ini berdampak luas terhadap perekonomian negara, seperti peningkatan laju investasi dan ekspor serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. “Kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah seperti mineral dan batubara secara bertahap,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Surabaya, Minggu (20/2).
 
Menteri Perindustrian mengapresiasi upaya yang dilakukan PT Smelting dalam meningkatkan kapasitas produksi. lagi 30 persen dari smelter tembaga. Hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi dari 300 ribu ton menjadi 342 ribu ton katoda tembaga per tahun.
 
"Kami menerima laporan bahwa investasi perluasan sebesar 231 juta dolar dan konstruksinya harus selesai .akhir Desember 2023,” kata Agus. PT Smelting melakukan ekspansi sebanyak empat kali untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pada tahap pertama, kapasitas produksi katoda tembaga PT Smelting sebesar 200 ribu ton per tahun.

1999. Pada tahun 2008, ekspansi pertama dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi katoda tembaga menjadi 255 ribu ton per tahun. . di tahun. Kemudian pada tahun 2001 kembali dinaikkan menjadi 270 ribu ton. Ekspansi ketiga pada tahun 2009 meningkatkan kapasitas menjadi 300 ribu ton per tahun.
Hingga saat ini, PT Smelting memproses konsentrat tembaga di tambang PT Freeport Indonesia di Papua. PT Smelting memiliki tiga pabrik di Indonesia yang terdiri dari smelter, kilang, dan pabrik asam sulfat. “Dengan perluasan ini, PT Smelting juga akan menjadi smelter tembaga pertama dan satu-satunya di Indonesia,” jelas Agus.

Pembangunan PT Smelting baru ini yang awalnya hanya mengolah 1 juta ton. konsentrat tembaga per tahun, akan meningkatkan kapasitas sebesar 1,3 hingga satu juta ton konsentrat per tahun. “Dengan kontribusi perusahaan kilang lain yang memiliki kapasitas serapan konsentrat 2 juta ton, Gresik akan memproduksi total konsentrat sebanyak 3,3 juta ton. Artinya, Gresik akan menjadi hub hulu tembaga,” imbuhnya.

PT Smelting Irjuniawan P Direktur Perdagangan dan Pengembangan Usaha Radjamin mengatakan, proyek perluasan kali ini juga bertujuan menambah pabrik asam sulfat baru. Selain menambah kapasitas beberapa smelter dan menambah jumlah elektrolisis sel.di kilang.

"PT Smelting tetap berdedikasi untuk memajukan negeri tercinta. Peningkatan kapasitas produksi ini akan semakin memperkuat Indonesia sebagai salah satu produsen tembaga dunia, ujarnya.

Masa Depan

Menteri Perindustrian optimis upaya hulu tembaga ini dapat terwujud di masa depan, misalnya pada pengembangan sumber energi terbarukan, kendaraan listrik, dan panel surya. . . . “Karena semuanya butuh tembaga,” ujarnya.

Selain itu, perluasan PT Smelting diharapkan mampu memenuhi kebutuhan produk dalam negeri seperti katoda tembaga untuk kawat atau kabel. industri, tembaga. batangan (rods), industri kimia dan hasil sampingnya berupa asam sulfat sebagai bahan baku pabrik pupuk serta terak tembaga dan gipsum sebagai bahan baku semen. “Hal ini dinilai mendukung kebijakan substitusi impor.

"Hilirisasi industri ini penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah," Agus Ditegaskannya, misalnya dari hilirisasi bijih tembaga hingga kawat, nilai tambahnya meningkat dari $3.900 per ton menjadi $8.000 per ton atau bahkan dua kali lipat.

Agus menambahkan, industri peleburan dalam negeri memberikan dampak positif. terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe biasanya berkisar 5-6% sebelum “Investasi datang, dalam dua tahun terakhir pertumbuhan kawasan puluhan persen,” ujarnya.

Bahwa dampak positif skala besar dari aktivitas industri bahkan berhasil meredamnya. tingkat kemiskinan. “Hal ini menunjukkan adanya kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dan masyarakat yang membawa kemajuan bersama, termasuk tumbuhnya usaha di lingkungan pabrik dan dapat meningkatkan infrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat,” tambah Menperin.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan hulu mineral berdampak positif terhadap perolehan devisa dari ekspor. “Tahun lalu ekspor besi dan baja Indonesia sebesar $20,8 miliar,” ujarnya. Pendapatan meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mengekspor bahan baku nikel dengan pendapatan sebesar satu miliar dolar. Baja merupakan produk olahan yang diperoleh dari penambangan nikel.

"Ekspor ini menjadi bagian yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan yang positif. "Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan hal-hal berikut ini kebijakan tetap berjalan dan ekspor tidak ada hambatan lagi,” tegasnya.

CEO PT Smelting Hideya Sato menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat dan daerah yang mendukung ekspansi perusahaan. “Saya yakin, bahwa upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan akan sangat membantu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara seiring upaya kami untuk memasok katoda tembaga dan asam sulfat kepada industri Indonesia,” ujarnya.

Sekda Pemprov Jatim Wahid Wahyudi menyampaikan industri logam berperan dalam pertumbuhan ekonomi Jatim.Saat ini Jatim mempunyai 191 industri logam dengan nilai produksi sebesar Rp 28,6 triliun pada tahun 2021, meningkat 3,79% dibandingkan tahun 2021. Tahun lalu Sementara itu, nilai ekspor pada tahun 2020 sebesar USD 1,79 juta dan meningkat menjadi USD 2,32 juta pada Januari-Oktober 2021.

Disandur dari : https://kemenperin.go.id/artikel/23134/Menperin-Akselerasi-Hilirisasi-Mineral,-Produksi-Katoda-Tembaga-Meningkat

Guna menyambut peluang pasar halal yang telah menjadi tren global saat ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus untuk mengakselerasi pengembangan sektor industri dan kawasan industri halal di tanah air yang berdaya saing global. Apalagi, Indonesia punya potensi pasar halal yang sangat besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia.

“Adanya potensi tersebut, membuat kebutuhan terhadap jaminan produk halal sangat penting. Oleh karena itu, Kemenperin bertekad untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (6/1).

Dalam laporan The State of Global Islamic Economic Report pada tahun 2020 – 2021, umat muslim dunia membelanjakan lebih dari USD2,02 triliun atau setara Rp29 ribu triliun untuk bidang kebutuhan makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor syariah lainnya. Jumlah tersebut meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2018.

“Peningkatan pada permintaan produk makanan dan minuman halal merupakan peluang besar bagi sektor industrinya. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” tuturnya

Menurut Doddy, permintaan produk makanan dan minuman halal yang terus meningkat, seiring meningkatnya juga pemahaman masyarakat akan jaminan produk yang halal. Untuk menghasilkan produk halal, banyak aspek yang menjadi perhatian, seperti bahan baku, teknologi penunjang, fasilitas pendukung dan sumber daya manusia (SDM) industri.

“Seiring dengan peningkatan permintaan tersebut, kebutuhan akan industri penunjang makanan dan minuman juga mengalami peningkatan,” imbuhnya.

Industri kemasan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penunjangnya, yang memiliki peranan sangat penting. Makanan dan minuman yang telah terjamin kehalalannya juga harus dikemas didalam kemasan yang sudah terjamin kehalalannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemasan kaleng berbahan baku baja lapis timah elektrolisa (tinplate) merupakan salah satu kemasan yang dipakai mayoritas oleh industri makanan dan minuman dalam negeri. PT Latinusa sebagai satu-satunya produsen bahan baku kemasan kaleng tinplate di Indonesia, berkomitmen untuk turut menyukseskan program halal yang digaungkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2015, PT Latinusa telah berhasil mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI untuk tinplate yang diproduksi. Hal ini menjadikan PT Latinusa sebagai satu satunya industri baja nasional yang memiliki sertifikat halal.

Pada tahun 2021, sesuai dengan perubahan pengelolaan sertifikasi jaminan produk halal yang sebelumnya berada di MUI menjadi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), PT Latinusa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut. “Kebutuhan akan tinplate yang halal ini sebagai perwujudan keinginan pelanggan latinusa khususnya di sektor makanan dan minuman,” ungkap Direktur Komersial PT Latinusa, Yulia Heryati.

Menurut Yulia, saat ini masih sangat sedikit perusahaan tinplate yang memiliki sertifikat halal. “Sehingga harus menjadi kewajiban oleh industri makanan dan minuman menggunakan kemasan dengan bahan baku yang terjamin kehalalannya,” tandasnya.

Oleh karena itu perlu menjadi perhatian pemerintah dan peran serta masyarakat untuk ikut secara aktif menjamin dan mengawasi penerapan jaminan produk halal pada industri. “Kehadiran UPT pelayanan standardisasi dan jasa industri di bidang jaminan produk halal merupakan salah satu komitmen Kemenperin dalam mewujudkan amanah perundang-undangan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan yang berfokus pada fasilitasi pembinaan serta pengawasan industri halal,” papar Doddy.

Fasilitas sertifikasi halal, lanjutnya, menjadi sangat penting bagi pelaku industri kita dalam meningkatkan daya saingnya, khususnya dalam pengembangan produk halal dalam ekosistem halal nasional. Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) selaku unit kerja di bawah BSKJI, memiliki peran strategis dalam menumbuhan ekosistem halal nasional.

“Sebab, kemasan merupakah salah satu faktor yang perlu diperhatikan bagi industri halal,” ujar Doddy. Kemasan dalam sebuah produk memiliki peranan yang penting, karena bukan hanya berfungsi untuk membungkus, tetapi kemasan juga harus melindungi isi produk tersebut agar tetap terjaga kualitas dan mutunya.

“Seluruh sektor yang wajib halal membutuhkan kemasan halal sebagai salah satu prosedur wajib dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, industri kimia merupakan bagian dari sektor dasar dalam ekosistem halal nasional,” pungkasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

 

Menjelang tahun 2022, beragam tantangan masih harus dihadapi oleh para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di tanah air. Sampai saat ini, pelaku IKM masih menghadapi kesulitan untuk bermitra dengan industri besar atau masuk ke dalam rantai pasok global.

“IKM perlu terus beradaptasi, bertransformasi dengan digital teknologi, berinovasi dengan sentuhan kearifan lokal, dan menjaga mutu produknya agar dapat masuk ke jejaring industri besar,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (31/12).

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) tak henti mengupayakan beragam kemitraan sektor IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya. Sepanjang 2021, Ditjen IKMA Kemenperin telah memfasilitasi sebanyak 96 pelaku IKM melalui kegiatan temu bisnis, dengan jumlah yang berhasil bermitra mencapai 18 pelaku IKM.

“Fasilitasi yang kami lakukan dalam bentuk penyelenggaraan Forum Koordinasi IKM alat angkut dengan industri besar. Sejumlah 5 IKM sukses bermitra dengan industri besar melalui forum tersebut,” ungkap Dirjen IKMA, Reni Yanita.

Ada pula temu bisnis 14 IKM peserta Indonesia Food Innovation dengan grup hotel Accor, dan satu IKM berhasil mendapatkan pesanan. Selain itu, ada temu bisnis 62 IKM kosmetik dan industri bahan baku, dengan 12 IKM berhasil menjalin kemitraan.

Reni menjelaskan, pihaknya secara konsisten menumbuhkan dan mengembangkan IKM startup berbasis teknologi, sesuai dengan arahan Menperin, agar dapat menyediakan solusi bagi industri kecil yang masih kesulitan dalam adaptasi teknologi 4.0. Tantangan lain yang dihadapi oleh industri menengah, yaitu perlunya dukungan skema pembiayaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan ekspor.

“Kami juga punya program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi produk, penguatan mesin peralatan, serta program e-Smart IKM yang terus dilanjutkan pada 2022 agar IKM dapat lebih berdaya saing di pasar luas,” sebutnya.

Program e-Smart IKM masuk dalam salah satu agenda prioritas Kemenperin pada tahun 2022. Ditjen IKMA menargetkan sebanyak 3.000 IKM ikut serta dalam pembinaan. Rangkaian kegiatan e-Smart IKM dimulai dengan bimbingan literasi digital IKM, penguatan branding dan manajemen bisnis melalui e-Smart IKM, dan program IKM Go Global.

“Program e-Smart ini bertujuan untuk pengembangan pemasaran, peningkatan pertumbuhan produktivitas IKM dengan memanfaatkan internet of things (industry 4.0) melalui platform digital, sekaligus untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan industri prioritas,” paparnya.

Hingga 13 Desember 2021, program e-Smart IKM Ditjen IKMA telah membina 4.600 pelaku IKM melalui workshop, pendampingan, dan pembinaan lainnya yang menjadi bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sebanyak 3.256 IKM masuk dalam tahapan sustainability program yang meliputi kegiatan workshop e-Smart IKM, webinar dan pendampingan digital marketing. Sejak 2017-2020, program e-Smart IKM Kemenperin telah melibatkan 13.183 IKM di seluruh daerah.

Program unggulan IKM

Reni menambahkan, program unggulan lainnya adalah penumbuhan wirausaha baru (WUB). Program ini sudah dilaksanakan dengan melatih sebanyak 6.258 wirausaha, dengan 3.408 WUB di antaranya telah mendapatkan legalitas atau izin usaha.

Pelatihan atau bimbingan teknis dan manajemen kewirausahaan yang diberikan kepada 6.258 WUB tersebut, berasal dari kegiatan Satker Pusat sebanyak 2.534 WUB, Satker Dekonsentrasi sebanyak 3.410 WUB, serta Satker Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia sebanyak 314 WUB.

Berikutnya, program Santripreneur Ditjen IKMA sepanjang 2021 telah menjangkau 14 pondok pesantren dan membina 236 santri melalui bimbingan dan pendampingan teknis serta bantuan mesin/peralatan, dan meliputi beberapa bidang pembinaan, di antaranya IKM fesyen, olahan pangan, alas kaki dan perbengkelan. Program Santripreneur ini digelar sejak Maret hingga November 2021.

Sedangkan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM tahun ini telah diberikan kepada 115 IKM, dengan total nilai potongan Rp12,1 miliar, dan nilai investasi sebesar Rp77,7 miliar. Tak hanya itu, Ditjen IKMA juga fokus menggelar fasilitasi dan pendampingan kepada para IKM di sentra-sentra IKM.

“Pembinaan di sentra IKM diberikan kepada 501 sentra IKM. Pembinaan di antaranya berupa bimbingan dan pendampingan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan produksi sentra IKM,” tuturnya.

Reni menyampaikan, dalam upaya pengembangan sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia, Ditjen IKMA Kemenperin telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus, di mana pada 2021 melibatkan sebanyak 136 kabupaten/kota yang memperoleh alokasi DAK Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM.

“Kami terus mendorong Pemda agar bisa memanfaatkan DAK ini sebagai solusi pengembangan IKM di daerah dengan berbasis sentra IKM,” ujarnya.

Ditjen IKMA Kemenperin juga memberikan pendampingan dan pembuatan desain kemasan dan merek bagi IKM melalui Klinik Desain Merek Kemas. Klinik ini telah memfasilitasi 100 IKM, dengan jumlah desain kemasan sebanyak 200 desain dan jumlah desain merek sebanyak 200 desain.

“Sementara bantuan cetak kemasan diberikan kepada 10 IKM. Ada pula fasilitasi Kekayaan Intelektual melalui Klinik KI yang telah menghasilkan pendaftaran 394 Merek dan 6 Desain Industri, dan satu Indikasi Geografis,” sebut Reni.

Adapun capaian kontribusi industri aneka terhadap PDB Triwulan III 2021 (yoy) sebesar 0,13 persen, dengan nilai investasi industri aneka hingga Triwulan III tahun 2021 mencapai Rp2,17 triliun. Ditjen IKMA telah memfasilitasi sertifikasi SNI mainan anak kepada 23 IKM, dan melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001-2015) kepada 4 IKM mainan anak.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

 

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) produsen alas kaki agar bisa meningkatkan daya saingnya. Apalagi, sebagai negara pusat produksi alas kaki terbesar ke-4 dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen sepatu lokal yang kompetitif di kancah global, dengan kualitas yang setara dengan merek-merek ternama dunia.

Adapun dua merek sepatu lokal yang terbukti mampu merambah ke pasar global, di antaranya Sagara Boots dan Pijakbumi. Keduanya merupakan mitra Badan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, unit pelaksana teknis di bawah binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin.

“BPIPI menggandeng Sagara Boots dan Pijakbumi masuk ke dalam ekosistem pelaku industri alas kaki nasional lantaran berhasil menjadi contoh pelaku IKM alas kaki yang berkualitas. Kisah sukses kedua IKM ini diharapkan mampu membangkitkan semangat IKM lainnya untuk lebih lihai membaca peluang di pasar dalam dan luar negeri,” kata Direktur Jenderal IKMAKemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Kamis (30/12).

Saat bertemu dengan para pendiri Sagara Boots dan Pijakbumi, Reni mengapresiasi prestasi Sagara Boots dan Pijakbumi yang telah mampu mematahkan stigma negatif produksi sepatu negara berkembang berkualitas buruk, dengan material jelek, dan desain yang kuno. “Sagara Boots bahkan telah tembus menjadi sepatu boots kulit tier satu, yang setara dengan sepatu asal Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan, produk Pijakbumi telah diekspor ke 20 negara di dunia,” ungkapnya.

Menurut Reni, kedua IKM alas kaki tersebuttelah membuktikan bahwa brand sepatu lokal semakin inovatif, dengan desain yang mengikuti selera pasar terkini serta tetap memerhatikan produksi ramah lingkungan dan berkesinambungan.Bahkan, mereka mampu melayani permintaan secara custom atau sesuai selera konsumen. “Dengan kualitas yang terbaik, kami optimistis brand lokal bisa lebih keren dan punya nilai jual tinggi dibanding brand luar yang ada di retail besar,” tuturnya.

Hingga kuartal III tahun 2021, total nilai ekspor alas kaki (kulit dan non-kulit) Indonesia mencapai USD4,3 miliar. Sementara itu, total PDB industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki mencapai Rp20 triliun atau tumbuh 7% (y-o-y) sampai pada kuartal III-2021.

Pendiri sekaligus pemilik Sagara Boots, Bagus Satrio mengungkapkan, semakin banyak media asing yang mengekspos kemampuan industri sepatu Indonesia dalam menghasilkan boots yang berkualitas, yang bisa bersaing denganproduk kelas dunia. Oleh karenanya, produk sepatu lokal bisa dikenal masayarakat dunia.  

“Kami tidak sembarangan memilih bahan baku, harus menggunakan bahan kulit yang terbaik. Selain itu, dengan kualitas kulit dan sol terbaik, sehingga harga boots kami bahkan lebih mahal dari produk Amerika. Kami menjual dengan harga sekitar Rp6 juta,” sebut Bagus.

Sagara Boots bisa menerima pesanan secara custom, dan seluruh produksi sepatunya dilakukan secara manual dengan tangan. Tim Sagara pun menerapkan sistem waiting list sampai empat bulan lantaran tenaga kerja yang terbatas dan pesanan yang semakin membludak. “Dalam sebulan kami hanya bisa menghasilkan 40-60 pasang sepatu. Di luar negeri, Sagara Boots diminati karena handmade, custom, dan kualitas kulitnya tinggi,” imbuhnya.

Sedangkan Pijakbumi merupakan brand sepatu asal Bandung yang berciri khas eco friendly dengan bahan dari kulit natural dan ekstrak tumbuhan, salah satunya adalah dari serbuk kayu. Pijakbumi didirikan oleh Rowland Asfales dengan konsep orisinalitas desain, kearifan lokal, dan bahan material ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Dengan memadu padankan bahan baku pilihan, Pijakbumi mampu menghasilkan produk sepatu berkualitas.

Dalam produksi dan pemasaran, seringkali Sagara Boots maupun Pijakbumi terkendala oleh akses bahan baku impor dan modal untuk ekspor. Selain itu, Pijakbumi juga sedang berupaya mengkalkulasi bahan eco friendly sebagai bahan utama sepatunya, agar bisnisnya lebih berkelanjutan.

“Kami berharap ada cara untuk mengkalkulasi penggunaan bahan ramah lingkungan untuk perusahaan inovatif, dan bisa mendapatkan pengurangan pajak terkait pengolahan industri yang berkomitmen mengurangi emisi karbon,” kata Rowland.

Platform digital IFN

Dirjen IKMA menegaskan, melalui BPIPI, pihaknya berkomitmen untuk terus membantu para pelaku IKM alas kaki untuk mencari solusi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kemudahan akses ke pasar ekspor.

“Untuk memecahkan masalah-masalah terkait ekspor produk alas kaku ini, kami akan memfasilitasi mereka untuk bisa mengakses fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan akses pembiayaan untuk ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Reni. Sementara itu, terkait kalkulasi penggunaan bahan material ramah lingkungan, Ditjen IKMA mempertemukan IKM alas kaki dengan Pusat Industri Hijau Kemenperin.

Lebih lanjut, guna mendukung para pelaku bisnis persepatuan untuk tumbuh bersama, BPIPI membuat sebuah platform digital bernama Indonesia Footwear Network (IFN) yang bisa diakses melalui lamanhttps://ifn.bpipi.id/.IFN ini bertujuan sebagai solusi atas perubahan tatanan industri alas kaki nasional sejak pandemi Covid-19.

“Di platform ini, beragam pelaku dan komunitas industri alas kaki nasional dapat berkolaborasi sebagai mitra bisnis untuk melakukan sharing value,” ujarnya. Reni menambahkan, melalui IFN, BPIPI akan dapat memberikan informasi yang relevan bagi pasar domestik dan global terkait potensi industri alas kaki Indonesia dari sektor hulu hingga hilir.

Kepala BPIPI Edi Suhendra menyampaikan, sebagai fasilitator industri alas kaki nasional, BPIPI memiliki peran untuk menguatkan kembali beragam komunitas industri alas kaki di Indonesia. Dengan demikian, IFN akan didorong untuk melengkapi dan mengumpulkan informasi industri yang selama ini ada di masing-masing komunitas. BPIPI juga terus mendorong program kemitraan di industri alas kaki agar ekosistem industri khususnya IKM alas kaki mampu lebih mandiri, menghasilkan kualitas produk lebih baik dan potensi go global.

“Sebagai salah satu manufaktur alas kaki terbesar global, Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan informasi dari produsen, supplier, sumber material, merek lokal, dan organisasi yang bergerak di sektor industri alas kaki,” papar Edi. Oleh sebab itu, IFN yang digawangi BPIPI ini hadir sebagai penyedia informasi yang relevan bagi pasar potensial industri alas kaki dari hulu ke hilir, baik domestik dan global.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id