Konsep teknik telah ada sejak zaman kuno ketika manusia menemukan penemuan-penemuan mendasar seperti katrol, tuas, dan roda. Setiap penemuan ini sesuai dengan definisi modern tentang teknik, yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanik dasar untuk mengembangkan alat dan benda yang berguna.

Istilah teknik itu sendiri memiliki etimologi yang jauh lebih baru, yang berasal dari kata engineer, yang berasal dari tahun 1325, ketika seorang engine'er (secara harfiah berarti orang yang mengoperasikan mesin) awalnya merujuk pada "pembuat mesin militer." Dalam konteks ini, yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, "engine" merujuk pada mesin militer, yaitu alat mekanis yang digunakan dalam perang (misalnya, ketapel). Kata "mesin" sendiri berasal dari bahasa yang lebih tua lagi, yang pada akhirnya berasal dari bahasa Latin ingenium (sekitar tahun 1250), yang berarti "kualitas bawaan, terutama kekuatan mental, oleh karena itu merupakan penemuan yang cerdas."

Kemudian, seiring dengan semakin matangnya desain struktur sipil seperti jembatan dan bangunan sebagai disiplin teknis, istilah teknik sipil masuk ke dalam leksikon sebagai cara untuk membedakan antara mereka yang berspesialisasi dalam pembangunan proyek non-militer dan mereka yang terlibat dalam disiplin yang lebih tua yaitu teknik militer (arti asli kata "teknik", sekarang sebagian besar sudah usang, dengan pengecualian penting yang masih ada sampai sekarang seperti korps teknik militer, misal, Korps Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat).

Era kuno

Ziggurat Mesopotamia, piramida dan Pharos di Alexandria di Mesir kuno, kota-kota peradaban Lembah Indus, Acropolis dan Parthenon di Yunani kuno, saluran air, Via Appia dan Colosseum di Kekaisaran Romawi, Teotihuacan, kota-kota dan piramida di Kekaisaran Maya, Inca, dan Aztec, dan Tembok Besar Cina, di antara banyak lainnya, berdiri sebagai bukti kecerdikan dan keterampilan para insinyur sipil dan militer kuno.

Enam mesin sederhana klasik dikenal di Timur Dekat kuno. Baji dan bidang miring (ramp) telah dikenal sejak zaman prasejarah. Roda, bersama dengan mekanisme roda dan gandar, ditemukan di Mesopotamia (Irak modern) selama milenium ke-5 sebelum masehi.  Mekanisme tuas pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Timur Dekat, di mana tuas digunakan dalam timbangan sederhana, dan untuk memindahkan benda-benda besar dalam teknologi Mesir kuno. Tuas juga digunakan pada alat pengangkat air shadoof, mesin derek pertama, yang muncul di Mesopotamia sekitar tahun 3000 SM,  dan kemudian dalam teknologi Mesir kuno sekitar tahun 2000 SM.  Bukti awal katrol berasal dari Mesopotamia pada awal milenium ke-2 SM, dan Mesir kuno selama Dinasti Keduabelas (1991-1802 SM). Sekrup, mesin sederhana terakhir yang ditemukan, pertama kali muncul di Mesopotamia pada masa Neo-Asiria (911-609) SM.  Piramida Mesir dibangun dengan menggunakan tiga dari enam mesin sederhana, yaitu bidang miring, baji, dan tuas, untuk membuat struktur seperti Piramida Agung Giza.

Arsitek paling awal yang diketahui namanya adalah Imhotep. Sebagai salah satu pejabat Firaun, Djosèr, ia mungkin merancang dan mengawasi pembangunan Piramida Djoser (Piramida Bertingkat) di Saqqara, Mesir, sekitar tahun 2630-2611 SM. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas penggunaan kolom pertama yang diketahui dalam arsitektur.

Kush mengembangkan Sakia selama abad ke-4 SM, yang mengandalkan tenaga hewan dan bukan tenaga manusia. Waduk dalam bentuk Hafir dikembangkan di Kush untuk meningkatkan irigasi. Sappers dipekerjakan untuk membangun jalan lintas selama kampanye militer. Nenek moyang bangsa Kush membangun speos antara tahun 3700 dan 3250 SM. Bloomeries dan tanur sembur juga dibuat selama periode Meroit.

Mesin bertenaga air praktis yang paling awal, kincir air dan kincir air, pertama kali muncul di Kekaisaran Persia, di tempat yang sekarang disebut Irak dan Iran, pada awal abad ke-4 SM.

Yunani Kuno mengembangkan mesin baik di ranah sipil maupun militer. Mekanisme Antikythera, model awal komputer analog mekanis yang dikenal, dan penemuan mekanis Archimedes, adalah contoh teknik mesin Yunani. Beberapa penemuan Archimedes, serta mekanisme Antikythera, membutuhkan pengetahuan yang canggih tentang roda gigi diferensial atau roda gigi epiklik, dua prinsip utama dalam teori mesin yang membantu merancang kereta roda gigi pada revolusi Industri dan masih digunakan secara luas hingga saat ini di berbagai bidang seperti robotika dan teknik otomotif.

Tentara Cina dan Romawi menggunakan mesin militer yang kompleks termasuk Ballista dan ketapel. Pada Abad Pertengahan, Trebuchet dikembangkan. Pada tahun 132, ahli matematika Zhang Heng menemukan seismoskop untuk mendeteksi gempa bumi, yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia sampai 1.100 tahun kemudian.

Xinlun karya Huan Tan adalah teks paling awal yang menggambarkan perangkat palu perjalanan yang digerakkan oleh hidrolika (yaitu kincir air), yang digunakan untuk menumbuk dan mengupas biji-bijian.

Abad Pertengahan

Kekaisaran Bizantium

Bizantium menerjemahkan dan melestarikan manuskrip Yunani yang tak terhitung jumlahnya dan juga memberikan kontribusi pada bidang teknik di awal abad pertengahan. Anthemius dari Tralles, dan Isidore dari Miletus, bertanggung jawab atas arsitektur gereja Hagia Sophia pada tahun 532-537 M.

Api Yunani, yang ditemukan oleh Callinicus dari Heliopolis adalah senjata yang digunakan oleh Bizantium. Terdiri dari zat-zat yang mudah terbakar seperti minyak bumi, nafta, kapur, belerang, resin, dan kalium nitrat.

Zaman Keemasan Islam

Zaman Keemasan Islam menyaksikan kemajuan pengetahuan teknik, setelah menerjemahkan karya-karya cendekiawan Yunani, Persia, Romawi, dan India.

Mesin bertenaga angin praktis yang paling awal, kincir angin dan pompa angin, pertama kali muncul di dunia Muslim pada Zaman Keemasan Islam, di tempat yang sekarang disebut Iran, Afganistan, dan Pakistan, pada abad ke-9 M. Mesin bertenaga uap yang paling awal adalah turbin uap dongkrak uap, yang digambarkan pada tahun 1551 oleh Taqi al-Din Muhammad bin Ma'ruf di Mesir Utsmaniyah.

Mesin pemintal kapas ditemukan di India pada abad ke-6 Masehi, dan roda pemintalan ditemukan di dunia Islam pada awal abad ke-11, yang mana keduanya sangat penting bagi pertumbuhan industri kapas. Roda pemintal juga merupakan pendahulu dari mesin pemintal jenny, yang merupakan perkembangan penting selama awal Revolusi Industri pada abad ke-18.

Setelah menerjemahkan karya-karya Hero of Alexandria, karya Qusta ibn Luqa, mesin-mesin yang dapat diprogram yang paling awal dikembangkan di dunia Muslim. Sequencer musik, alat musik yang dapat diprogram, adalah jenis mesin yang dapat diprogram paling awal. Sequencer musik pertama adalah pemain seruling otomatis yang ditemukan oleh Bani Musa bersaudara, yang dijelaskan dalam Buku Perangkat Cerdik mereka, pada abad ke-9.  Pada tahun 1206, Al-Jazari menemukan automata/robot yang dapat diprogram. Dia menggambarkan empat musisi robot, termasuk pemain drum yang dioperasikan oleh mesin drum yang dapat diprogram, di mana mereka dapat dibuat untuk memainkan ritme yang berbeda dan pola drum yang berbeda. Jam kastil, jam astronomi mekanik bertenaga air yang ditemukan oleh Al-Jazari, merupakan komputer analog yang dapat diprogram pertama kali.

Al-Jazari membangun lima mesin untuk memompa air bagi raja-raja dinasti Artuqid Turki dan istana-istana mereka. Selain lebih dari 50 perangkat mekanis yang cerdik, Al-Jazari juga mengembangkan dan membuat inovasi pada roda gigi segmental, kontrol mekanis, mekanisme pelarian, jam, robotika, dan protokol untuk merancang dan metode manufaktur.

Renaisans Eropa

Mesin uap pertama yang berfungsi penuh dibangun pada tahun 1716 oleh pandai besi Thomas Newcomen. Pengembangan perangkat ini memunculkan revolusi industri dalam beberapa dekade berikutnya, yang memungkinkan dimulainya produksi massal.

Dengan munculnya teknik sebagai sebuah profesi pada abad ke-18, istilah ini menjadi lebih sempit diterapkan pada bidang-bidang di mana matematika dan sains diterapkan untuk tujuan ini. Demikian pula, selain teknik militer dan sipil, bidang-bidang yang kemudian dikenal sebagai seni mekanik kemudian dimasukkan ke dalam teknik.

Gambar-gambar berikut ini adalah contoh dari setumpuk kartu yang mengilustrasikan instrumen teknik di Inggris pada tahun 1702. Kartu-kartu tersebut mengilustrasikan berbagai spesialisasi teknik, yang pada akhirnya dikenal sebagai teknik sipil, teknik mesin, geodesi dan geomatika, dan seterusnya.

Era modern

Penemuan Thomas Savery dan insinyur Skotlandia James Watt memunculkan Teknik Mesin modern. Pengembangan mesin-mesin khusus dan alat pemeliharaannya selama revolusi industri menyebabkan pertumbuhan Teknik Mesin yang cepat baik di tempat kelahirannya, Inggris maupun di luar negeri.

Disiplin Teknik Elektro dibentuk oleh eksperimen Alessandro Volta pada abad ke-19, eksperimen Michael Faraday, Georg Ohm dan lainnya, serta penemuan motor listrik pada tahun 1872. Teknik elektro menjadi sebuah profesi pada akhir abad ke-19. Para praktisi telah menciptakan jaringan telegraf listrik global dan institusi teknik elektro pertama yang mendukung disiplin ilmu baru ini didirikan di Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan secara tepat insinyur listrik pertama, Francis Ronalds berada di depan dalam bidang ini, yang menciptakan sistem telegraf listrik pertama yang berfungsi pada tahun 1816 dan mendokumentasikan visinya tentang bagaimana dunia dapat ditransformasikan oleh listrik.

Karya James Maxwell dan Heinrich Hertz pada akhir abad ke-19 memunculkan bidang Elektronika. Penemuan tabung hampa udara dan transistor selanjutnya mempercepat perkembangan Elektronika sedemikian rupa sehingga insinyur listrik dan elektronik saat ini melebihi jumlah kolega mereka dari spesialisasi Teknik lainnya.

Teknik Kimia, seperti halnya Teknik Mesin, berkembang pada abad ke-19 selama Revolusi Industri. Manufaktur skala industri menuntut material baru dan proses baru dan pada tahun 1880, kebutuhan akan produksi bahan kimia dalam skala besar sedemikian rupa sehingga industri baru diciptakan, yang didedikasikan untuk pengembangan dan pembuatan bahan kimia dalam skala besar di pabrik-pabrik industri baru. Peran insinyur kimia adalah merancang pabrik dan proses kimia ini.

Teknik Aeronautika berhubungan dengan desain pesawat terbang, sedangkan Teknik Dirgantara adalah istilah yang lebih modern yang memperluas cakupan disiplin ilmu ini dengan memasukkan desain pesawat ruang angkasa. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke para perintis penerbangan di sekitar pergantian abad ke-20, meskipun karya Sir George Cayley baru-baru ini dianggap berasal dari dekade terakhir abad ke-18. Pengetahuan awal tentang teknik penerbangan sebagian besar bersifat empiris dengan beberapa konsep dan keterampilan yang diimpor dari cabang teknik lainnya. Hanya satu dekade setelah penerbangan yang sukses oleh Wright bersaudara, tahun 1920-an melihat perkembangan luas teknik penerbangan melalui pengembangan pesawat militer Perang Dunia I. Sementara itu, penelitian untuk memberikan latar belakang ilmu pengetahuan yang mendasar terus berlanjut dengan menggabungkan fisika teoretis dengan eksperimen.

Gelar PhD pertama di bidang teknik (secara teknis, ilmu pengetahuan terapan dan teknik) yang diberikan di Amerika Serikat diberikan kepada Willard Gibbs di Universitas Yale pada tahun 1863; gelar ini juga merupakan gelar PhD kedua yang diberikan di bidang sains di Amerika Serikat.

Pada tahun 1990, dengan munculnya teknologi komputer, mesin pencari pertama dibangun oleh insinyur komputer Alan Emtage.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Startup atau perusahaan rintisan di seluruh dunia saat ini tengah melewati masa atau tech winter. Sepanjang tahun ini saja, sudah terjadi 508 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan startup di seluruh dunia. Dilansir dari  laman resmi Trueup https://www.trueup.io/layoffs, PHK tersebut berdampak pada 87.457  karyawan. Adapun, PHK terbaru karyawan startup dilakukan Arete IR yaitu startup yang bergerak di bidang cybersecurity.

Arete IR dikabarkan PHK 90 karyawan atau 25 persen dari jumlah karyawannya. Tech Winter di Indonesia juga terlihat, saat ini sudah ada 10 startup di Tanah Air mengikis jumlah karyawan sejak awal tahun. Berikut daftar Startup di Indonesia yang melakukan PHK sejak awal tahun:

1. TaniHub Pada awal Maret 2022, TaniHub menghentikan seluruh layanan bisnis ke konsumen (B2C), termasuk menghentikan operasional gudang di Bandung dan Bali. Keputusan ini diambil untuk mempertajam fokus pada pertumbuhan segmen bisnis ke bisnis (B2B), yang menyebabkan PHK bagi sejumlah karyawan.

2. SiCepat Sama seperti TaniHub, SiCepat mengumumkan PHK terhadap ratusan karyawan di berbagai departemen yang tidak memenuhi standar penilaian perusahaan. Jumlah karyawan yang terkena dampak tersebut kurang dari 1% dari total karyawan.

3. LinkAja PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja melakukan reorganisasi yang berdampak pada PHK sejumlah karyawan, dengan jumlah yang direorganisasi kurang dari 200 orang.

4. Zenius Startup edukasi teknologi Zenius mengumumkan PHK kepada 25% karyawan mereka, disebabkan oleh dampak kondisi makroekonomi saat ini.

5. JD.ID Startup e-commerce JD.ID mengakui adanya PHK sebagai bagian dari program restrukturisasi perusahaan, terkait dengan dampak penyebaran virus Corona di China yang memengaruhi bisnis online dan offline.

6. Mobile Premier League Startup gim dan turnamen asal India Mobile Premier League menutup operasionalnya di Indonesia, yang berdampak pada PHK terhadap 10% karyawan atau sebanyak 100 orang.

7. LINE Startup telekomunikasi LINE mengakui adanya PHK terhadap karyawan, tetapi jumlahnya tidak mencapai 80 karyawan seperti yang diberitakan. LINE sedang berfokus kembali pada bisnis teknologi keuangan di Indonesia.

8. Beres.Id Startup asal Malaysia Koadim mengumumkan penutupan seluruh operasi layanannya, dengan alasan pandemi Covid-19. Semua entitas bisnis di Singapura dan Filipina juga akan ditutup.

9. Pahamify Startup edutech Pahamify mengonfirmasi PHK kepada sejumlah karyawan sebagai bagian dari adaptasi terhadap kondisi makroekonomi yang sedang terjadi.

10. Mamikos Startup penyedia layanan pencarian dan sewa kos hunian sementara, Mamikos, mengkonfirmasi adanya PHK kepada karyawan karena adanya restrukturisasi yang dipertimbangkan berdasarkan kondisi pasar dan ekonomi.

Sumber: teknologi.bisnis.com

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada pengelola Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Agung Sedayu Group di Jakarta Utara, yang berlangsung secara daring maupun luring, Rabu, 2 Maret 2022.

"Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yuridiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL, hal ini harus dipenuhi," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari.

KKPRL merupakan persyaratan dasar yang harus dimiliki pelaku kegiatan menetap di ruang laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pelaksanaan KKPRL diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Sosialisasi KKPRL di Kawasan Pantai Indah Kapuk digelar oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, unit pelaksana teknis di bawah naungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Kegiatan yang turut melibatkan tim Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tersebut dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Ruang Laut, Suharyanto; Kepala Loka PSPL Serang, Syarif Iwan Taruna Alkadrie; Direktur Security Agung Sedayu Group, Muhamad Rum, serta perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta.

Tari berharap Agung Sedayu Group mampu memahami bagaimana pemanfaatan ruang laut terhadap Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi. Kemudian mengenai mekanisme KKPRL dalam perizinan berusaha berbasis risiko, alur KKPRL dalam sistem OSS berbasis risiko, proses pemberian persetujuan KKPRL, hak dan kewajiban KKPRL, serta pencatatan, pengadministrasian dan pemutakhiran data KKPRL. 

"Kegiatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengadministrasikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional," kata Tari.

Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang laut di kawasan PIK. Langkah ini sekaligus untuk mendapatkan data pemanfaatan ruang laut eksisting di PIK dan perairan sekitarnya. Output yang diharapkan berupa data dan informasi yang meliputi data nama pemrakarsa (pelaku usaha, pemerintah, pemda, masyarakat), data status perizinan, data luasan total per kegiatan eksisting yang ada. 

Melalui tinjauan lapangan, KKP melihat langsung area eksisting yang belum memiliki perizinan KKPRL di PIK 2. Antara lain di area jembatan, reklamasi, dan area jetty kapal pesiar. 

Dari data-data tersebut, nantinya dapat diperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diperoleh melalui Persetujuan KKPRL (PKKPRL) yang akan dimohonkan para pelaku usaha tersebut, serta data pelaku usaha yang masuk ranah pelanggaran dan informasi lainnya. 

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengatakan KKP tengah gencar melakukan monitoring KKPRL terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan laut, seperti reklamasi dimana berpotensi merusak ekosistem lamun dan terumbu karang yang lokasinya kebanyakan berada di perairan dangkal tidak jauh dari bibir pantai.

Doni menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring KKP bersama pemerintah daerah di beberapa lokasi, baik melalui analisis citra satelit, peninjauan langsung, maupun laporan dari masyarakat, telah teridentifikasi sekitar ratusan kegiatan yang belum memiliki KKPRL. 

“Angka tersebut masih bisa bertambah karena atas arahan Menteri Trenggono, sudah diperintahkan Ditjen PRL dan PSDKP untuk membentuk tim yang turun ke lapangan melihat langsung lokasi-lokasi yang berpotensi belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL),” katanya.

Doni menambahkan bahwa Menteri Trenggono mengimbau kepada pelaku usaha di ruang laut maupun pemerintah, pemerintah daerah pelaku kegiatan nonberusaha, untuk segera mengurus KKPRL yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 tersebut.

Keberadaan KKPRL sangat penting, di antaranya untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut di antara para pelaku kegiatan. Kemudian agar tercapainya pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi. Dengan demikian, kegiatan di ruang laut yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, aktivitas budidaya maupun sosial dapat berjalan optimal tanpa mengancam kelestarian ekosistem laut. 

“KKP mengedepankan sosialisasi ke pelaku usaha soal PKKPRL bagi yang belum memiliki seperti dilakukan hari ini. Tetapi jika pelaku usahanya bandel atau terlanjur kegiatannya sudah merusak ekosistem laut tidak tertutup dikenakan sanksi, baik penghentian kegiatan, denda, atau lainnya,” ujar Doni. (*)

Sumber: nasional.tempo.co

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagai langkah mengatur tata ruang laut secara berkelanjutan,
Permen KP tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan sangat terkait dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Melalui Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry mengatakan pihaknya akan mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pembinaan penataan ruang laut yang mencakup Perairan Pesisir, Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Hendra menilai penataan ruang laut menjadi 'panglima' dalam pembangunan sektor di laut secara keseluruhan. Menurutnya penerbitan aturan ini akan melindungi kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, hingga masyarakat pesisir. Selain itu juga memberikan kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut. Serta menjadi acuan perolehan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan strategi penerapan ekonomi biru, sekaligus alat kendali untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Penataan ruang laut sangat diperlukan karena laut bersifat common property (milik bersama). Artinya pemanfaatan ruang laut dan sumber daya harus di bawah kontrol pemerintah, sehingga berlaku rezim open access," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan siapa saja boleh memanfaatkan laut untuk berbagai kepentingan. Namun, penataan ruang laut ini sangat diperlukan guna mencegah kehancuran sebagai akibat tragedi bersama (tragedy of the common) yang mempunyai potensi konflik pemanfaatan ruang laut sangat tinggi.

Hendra menyebut sejak diundangkannya Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 pada 17 Juni 2021 lalu, maka segala hal yang diatur di dalamnya menjadi acuan bagi seluruh aktivitas penataan ruang laut yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, maupun pengguna ruang laut lainnya.

Adapun penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan penataan serta pembinaan penataan ruang laut.

Selain itu diungkapkannya aturan tersebut juga mengingatkan para pelaku usaha terkait kewajiban mengajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) paling lambat 2 Februari 2022 bagi kegiatan reklamasi yang belum memiliki perizinan.

Hendra mengatakan KKPRL dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan sebelum ditetapkannya Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dilakukan sebelum ditetapkannya Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ), belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi serta belum memiliki hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan.

Selanjutnya, kegiatan pemanfaatan secara menetap di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi harus mengajukan KKPRL paling lama 2 tahun sejak Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 ini mulai berlaku.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut (PRL), Suharyanto menambahkan Plt. Dirjen PRL telah menyampaikan pemberitahuan kepada 34 Gubernur dan kementerian/lembaga terkait agar Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan penataan ruang laut. Dengan begitu diharapkan dapat mendorong iklim investasi serta memberikan kepastian berusaha di ruang laut secara berkelanjutan serta memberikan fasilitasi masyarakat lokal dan tradisional. Adapun imbauan ini disampaikan melalui Surat Nomor: B. 1851/DJPRL/VII/2021 pada tanggal 26 Juli 2021 lalu.
 
"Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 ini berlaku bagi seluruh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha (perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap) dan pengguna ruang laut lain yang memanfaatkan ruang laut," jelasnya.

Dikatakannya, pelaksanaan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di daerah saat ini tengah diuji coba melalui sistem Online Single Submission (OSS) pendukung perizinan berusaha. Langkah ini dinilainya penting guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan teknis yang dapat menyebabkan proses berjalan kurang efektif.

Sumber: news.detik.com

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (PRL) guna menata ruang laut secara berkelanjutan. 

Permen KP tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan sangat terkait dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Peraturan itu juga berkaitan dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, serta PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan Atau Hak Atas Tanah. 

Melalui Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, Kementerian KP mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pembinaan penataan ruang laut yang mencakup perairan pesisir, wilayah perairan dan yurisdiksi. Sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Hendra Yusran Siry menyatakan, penataan ruang laut merupakan “panglima” dalam pembangunan seluruh sektor di laut. 

“Penataan ruang laut sangat diperlukan karena laut bersifat common property atau milik bersama. Artinya, pemanfaatan ruang laut dan sumber daya harus di bawah kontrol pemerintah, sehingga berlaku rezim open access,” kata Hendra, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021). 

Penataan ruang laut, imbuh dia, juga sangat diperlukan agar tidak terjadi kehancuran sebagai akibat tragedy of the common atau tragedi bersama yang berpotensi sangat tinggi pada konflik pemanfaatan ruang laut. 

Lebih lanjut Hendra menjelaskan bahwa siapa saja boleh memanfaatkan laut untuk berbagai kepentingan. 

Untuk diketahui, Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 diterbitkan guna melindungi kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir. 

Peraturan tersebut turut memberikan kepastian hukum, kepastian ruang, dan kepastian berusaha dan investasi bagi pengguna ruang laut. 

Tak hanya itu, Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 juga menjadi acuan perolehan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta menjadi strategi untuk menerapkan ekonomi biru dan menjadi alat kendali untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

Sejak Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 diundangkan pada Kamis (17/6/2021), maka segala hal yang diatur di dalamnya menjadi acuan bagi seluruh aktivitas penataan ruang laut. 

Baik itu aktivitas PRL yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah (pemda), masyarakat, pelaku usaha dan pengguna ruang laut lainnya. 

Adapun penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan serta pembinaan penataan ruang laut. 

Selain hal tersebut, ketentuan dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 (Pasal 238) juga mengingatkan para pelaku usaha bahwa kegiatan reklamasi yang belum memiliki perizinan wajib mengajukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) paling lambat Rabu (2/2/2022). 

KKPRL dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan reklamasi sudah dilakukan sebelum penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012, yaitu tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dapat dilakukan sebelum ditetapkannya rencana tata ruang (RTR) dan atau rencana zonasi (RZ) belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi, serta belum memiliki hak atas tanah dan atau hak pengelolaan. 

Selain itu, kegiatan pemanfaatan secara menetap di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi harus mengajukan KKPRL paling lama dua tahun sejak Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mulai diberlakukan. 

Direktur Perencanaan Ruang Laut (PRL) Suharyanto mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) PRL telah menyampaikan pemberitahuan kepada 34 gubernur, serta kementerian dan lembaga terkait melalui Surat Nomor: B. 1851/DJPRL/VII/2021 pada Senin (26/7/2021) lalu. 

Pemberitahuan tersebut sebagai implementasi Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. Hal ini juga dimaksudkan agar Permen KP menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penataan ruang laut di daerah dan pusat. 

Adapun tujuannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan memberikan kepastian berusaha di ruang laut secara berkelanjutan, serta memberikan fasilitasi masyarakat lokal dan tradisional. 

“Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 berlaku bagi seluruh pemerintah, pemda, masyarakat, pelaku usaha seperti perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap, serta pengguna ruang laut lain yang memanfaatkan ruang laut,” jelas Suharyanto, Selasa (3/8/2021). 

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) di daerah saat ini dalam tahap uji coba melalui sistem online single submission (OSS) pendukung perizinan berusaha. 

Kegiatan tersebut, kata Suharyanto, sangat penting dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan teknis yang dapat menyebabkan proses berjalan kurang efektif.

 Sumber: nasional.kompas.com
 

Pemangkasan karyawan terus berlanjut di kalangan startup dengan MasterClass, platform pendidikan daring, yang dilaporkan telah melakukan PHK terhadap 20% karyawan. Menurut CEO MasterClass, David Rogier, langkah ini diambil untuk menyesuaikan diri dengan kondisi makro yang memburuk dan mencapai kemandirian lebih cepat. Meskipun sekitar 120 orang di hampir seluruh tim terdampak PHK, tidak ada eksekutif C-suite yang terpengaruh, kata juru bicara MasterClass yang dikonfirmasi oleh TechCrunch.

Rogier menegaskan bahwa misi perusahaan untuk memungkinkan siapapun belajar dari yang terbaik tetap tidak berubah. Langkah sulit yang diambil diharapkan akan memperkuat posisi perusahaan, baik secara finansial maupun strategis, kata Rogier. Perusahaan akan menawarkan paket pesangon berupa 11 minggu gaji pokok kepada seluruh karyawan, dengan tambahan 1 minggu untuk setiap tahun yang dihabiskan di MasterClass.

MasterClass telah berkomitmen untuk menyediakan jaminan kesehatan karyawan sampai akhir tahun, serta memberikan layanan kesehatan mental dan bantuan kerja selama 3 bulan ke depan. Perangkat kantor, seperti laptop, juga bisa disimpan untuk penggunaan pribadi. Meskipun demikian, perusahaan tidak akan membekukan rekrutmen. Ketika ditanya lebih lanjut tentang penyebab PHK, juru bicara menunjuk pada pernyataan Rogier di Twitter dan LinkedIn.

Sebelumnya, MasterClass telah mengejutkan dengan menyediakan konten pendidikan jarak jauh yang aspirasional dari selebritas seperti Serena Williams dan Issa Rae. Mereka juga menawarkan konten berbayar bergaya dokumenter. MasterClass telah mengumpulkan lebih dari US$460 juta dalam pendanaan dari investor seperti IVP, NEA, dan Owl Ventures. Mereka menawarkan biaya berlangganan tahunan sebesar US$180 bagi pengguna untuk mengakses perpustakaan konten. Model berlangganan ini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi MasterClass, mencakup sekitar 80% pendapatannya pada tahun 2018, dan kini menjadi 100%.


Sumber: cnbcindonesia.com