KOMPAS.com - Industri maritim di Tanah Air lemah untuk orientasi luar negeri karena berbagai arus jasa bisnis maritim di dalam negeri faktanya tetap didominasi pemain asing.

Diduga, fokus para pemain di industri maritim masih ke dalam negeri lantaran kue pasarnya memang cukup besar. Sehingga, para pemain merasa lebih nyaman dengan pangsa pasar yang pasti tersebut (captive-market).

Selain itu, diduga pemain industri maritim Indonesia kurang membangun kekuatan untuk orientasi luar negeri tersebut. Termasuk untuk urusan pengangkutan impor minyak dan gas (migas).

Hal itu disampaikan pakar kemaritiman dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, melalui rilis ke Kompas.com, Sabtu (22/5/2021).

Menurut dia, bisnis maritim secara prinsip adalah klaster bisnis yang mensyaratkan kondisi usaha dengan lingkungan yang terbuka dan global, termasuk dalam bisnis pelayaran khususnya usaha pelayaran minyak dan gas (migas). Dalam bisnis ini, baik operator kapal, penyewa, unit manajemen kapal, awak kapal, galangan kapal dan manajemen kepemilikan kapal atau operasi pelayaran dapat dilakukan dengan berbagai pola yang melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensinya masing-masing.

Oleh sebab itu, Saut menilai positif langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyiapkan PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) tahun ini.

Menurut dia, rencana aksi korporasi PIS yang akan melakukan IPO pada tahun ini merupakan upaya untuk menjadikan biaya angkutan minyak mentah dan gas nasional menjadi efisien.

“Ini adalah pola praktis dan dilakukan banyak entitas global,” katanya.

“Tidak hanya pengoperasian dan biaya logistik migas internasional kita yang lebih murah, dan juga berbagai manfaat turunan lainnya baik dampak tidak langsung kepada berbagai usaha terkait, pembukaan lapangan kerja dan pajak kepada negara.”

“Saya kira usaha membuat entitas PIS menjadi perusahaan publik tidak lain supaya lebih terawasi, serta mengejar pemenuhan aspek regulasi internasional lewat kolaborasi dengan berbagai entitas internasional saya pikir baik dan wajar. Mengapa? Karena ini sudah menjadi business practice di dunia pelayaran, termasuk pelayaran migas internasional,” lanjut Saut.

Sebelumnya, Kementerian BUMN meresmikan PIS sebagai suholding shipping pada awal Mei lalu, dengan harapan dapat meningkatkan kinerjanya dengan juga bertransformasi menjadi perusahaan yang mengintegrasikan kegiatan shipping dan marine logistics.

Ke depan, agar bisa bersaing di kancah global sesuai dengan visinya. Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury mengatakan bahwa dengan melakukan transformasi bisnis, valuasi PIS di pasar saham bisa meningkat dan mengerek nilai jual.

Bahkan, Pahala berharap dengan adanya transformasi dan diikuti IPO, nilai perusahaan bisa meningkat hingga 10 kali lipat.

Sumber: regional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pertahanan dalam negeri kian berkembang. Dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia sudah mengembangkan hingga memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan menitikberatkan pada pengadaan alutsista yang berasal dari produsen dalam negeri, seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia.

Saat upacara peringatan HUT ke-76 TNI, Selasa (5/10/2021), Presiden Joko Widodo menekankan, kebijakan di sektor pertahanan harus bergeser dari belanja ke investasi untuk jangka panjang.

Menurut Jokowi, kebijakan investasi pertahanan harus dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan.

"Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang," ujar Jokowi di Istana Merdeka, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Dikutip dari Kompas.id, meski persentase impor alutsista masih terbilang tinggi, namun kerja sama Indonesia dengan negara lain tidak hanya sekadar pengadaan langsung. Metode transfer of technology memungkinkan Indonesia untuk memproduksi alutsista sendiri, walaupun teknologinya masih berasal dari negara lain.

Pada 22 Januari 2015 misalnya, Indonesia mulai melakukan pemotongan pelat utama kapal perang strategic sealift vessel (SSV) yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Filipina. Kapal tersebut berukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter dengan kapasitas 10.300 ton, berdaya angkut empat tank, satu ambulans, dua mobil jip dan dua helikopter.

Sebanyak 121 kru kapal dan 500 pasukan juga bisa diangkut. Kapal ini juga mampu melaju selama 30 hari dengan kecepatan 9.360 mil laut, kecepatan maksimal 16 knot. Alutsista ini menjadi yang pertama merambah dunia ekspor. Kapal tersebut diluncurkan pada 18 Januari 2016 dan diberi nama Tarlac.

Tahun yang sama, PT PAL berhasil membuat kapal KRI-592 Banjarmasin. Kapal ini berhasil menuntaskan Ekspedisi Kartika Jala Karida dengan rute 170.000 nautical mile atau 30.600 kilometer ke Milan, Italia, pada 22 Juli 2016. Ekspedisi tersebut dilakukan sebagai bentuk uji coba, sekaligus melaksanakan misi diplomasi.

Sebulan kemudian, tepatnya 22 Agustus, Indonesia meluncurkan enam roket R-Han 122B hasil penyempurnaan di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Roket itu dibuat oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi, Pendidikan Tinggi, Lapan, PT Dirgantara Indonesia.

PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, Institut Teknologi Bandung, serta Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya juga ikut terlibat. Adapun sistem peluncur juga dipasangkan dengan truk Perkasa buatan dalam negeri. Program dimulai sejak 2014 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, PT Pindad melakukan pendatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) Continental Aviation Service.

Kerja sama tersebut mencakup rencana transfer teknologi dan lisensi dari senapan serbu SS2 serta distribusi dan pemasaran berbagai amunisi buatan PT Pindad ke negara-negara Timur Tengah. Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Korea Aeospace Industry (KAI).

Kerja sama ini meliputi penyertaan modal Kementerian Pertahanan Indonesia dengan KAI serta kontrak PT Dirgantara Indonesia dengan KAI. Kontrak kerja ini terkait perkembangan proyek jet tempur Korea Fighter Experimental (KF-X) oleh Pemerintah Korea dan Indonesia.

PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang yakni jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) Davao Del Sur-602 ekspor kedua untuk Filipina dan kapal perang kelas fregate jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang diberi nama KRI I Gusti Ngurah Rai-332 pesanan Kemhan RI, Kamis (29/9/2016).(MAMAT SURAHMAT)

Kapal perusak rudal

PT PAL pernah memproduksi kapal perusak rudal atau perusak kawal rudal (PKR) pesanan Kementerian Pertahanan. Kapal ini merupakan jenis kapal canggih fregat hasil kerja sama dengan perusahaan perkapalan asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

Kapal PKR dibangun dengan pendekatan modular karena lebih efisien dan fleksibel. Dari enam modul sebanyak empat modul dikerjakan Indonesia dan sisanya Belanda.

Kapal yang diberi nama KRI I Gusti Ngurah Rai-332 itu merupakan kapal kedua setelah kapal RE Martadinata yang diterima TNI Angkatan Laut pada 2017. Kemudian, PT PAL membuat KRI Semarang-594 yang diresmikan pada 21 Januari 2019 di Dermaga Ujung Koarmada II Surabaya.

Kapal tersebut memiliki fungsi untuk membantu distribusi militer baik logistik, peralatan dan perlengkapan militer serta difungsikan sebagai kapal rumah sakit untuk bantuan bencana alam. KRI Semarang-594 adalah pesanan ketiga dari TNI Angkatan Laut. Dua pesanan sebelumnya adalah KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Kapal Selam Alugoro-405 di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). Keberhasilan pembangunan kapal selam KRI Alugoro-405 menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.(SETPRES/AGUS SUPARTO)

Kapal selam

PT PAL juga merambah ke bisnis perawatan kapal selam pada 25 Januari 2018. KRI Cakra 401 menjadi kapal selam pertama yang melakukan perawatan. Perawatan dimulai Maret 2018 dan dirawat selama 28 bulan.   Selanjutnya, PT PAL turut andil dalam pembuatan kapal selam Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) 209/1400. Indonesia memesan tiga kapal selam dari Daewoo Shipbuilding, Korea Selatan.

Namun sebagai bagian dari alih teknologi, pemasangan bagian kapal selam ketiga dilakukan Indonesia. Pada 20 Januari 2020 kapal selam itu berhasil menjalani tahapan Nominal Diving Depth (NDD) di Perairan Utara Pulau Bali.

Kapal selam yang diberi nama Alugoro itu berhasil menyelam sampai ke dalaman 250 meter. Spesifikasinya, panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, kecepatan maksimal ketika di permukaan 12 knot.

Kapal selam Alugoro juga mendapat gelar zero defect atau tanpa cacat dari tim DSME Korea Selatan. Keberhasilan pembangunan kapal selam ini juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.

Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung dipamerkan pada acara unjuk terbang di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012). PTTA hasil pengembangan Balitbang Kemhan dan BPPT tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam hal pengamatan wilayah (survailence), penanganan kebakaran hutan, pembuatan hujan buatan, dan mampu menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan Unnamed Combat Aerial Vehicle (UCAV). (KOMPAS/RIZA FATHONI)

Pesawat nirawak

Indonesia juga memproduksi pesawat nirawak atau drone. Produksi massal pesawat nirawak Wulung dengan kode registrasi NW01 dimulai pada Mei 2016 oleh PT Dirgantara Indonesia. Wulung dirancang dengan kemampuan autopilot yang menggunakan konsep modular composite structure, ruang akses yang luas dan perakitan yang mudah serta cepat. Pesawat itu berbobot maksimal 125 kilogram, kapasitas tangki 35 liter dan menggunakan single piston engine tipe pusher, bertenaga 22 horsepower (Hp).

Selain pesawat nirawak, PT Dirgantara Indonesia kini tengah mengerjakan tahap akhir dua pesawat NC212i pesanan Filipina dan tiga pesawat pesanan Vietnam. Pesawat itu sebelumnya dibuat oleh perusahaan Airbus Defence and Space. Pada 31 Desember 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan memperkenalkan pesawat udara nirawak jenis medium altitude long endurance yang diberi bernama Elang Hitam.

Pesawat tersebut dikerjakan konsorsium yang terdiri dari tujuh lembaga. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertugas merancang dan menguji pesawatnya, sementera PT Dirgantara Indonesia memproduksi dan mengintegrasikan sistem. Prototipe tank medium Pada 2017, PT Pindad dan FNNS Turki bekerja sama membuat prototipe pertama tank tempur medium. Prototipe kedua akan dikerjakan di Bandung, Jawa Barat dan kala itu ditargetkan dapat dipoduksi masal pada 2018.

Tank tempur medium diketahui cocok digunakan di Indonesia terutama untuk di daerah Sumatera dan Jawa. Namun, rata-rata jembatan di Indonesia hanya mampu menopang berat 40 ton sementara tank tempur umumnya lebih dari 60 ton.

Medium Tank hasil pengembangan bersama antara PT. Pindad dan FNSS Turki melakukan uji daya gerak di Pantai Bocor, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen, Jateng, Sabtu (11/8). Medium Tank Pindad adalah kendaraan tank pertama produksi Indonesia yang ditargetkan menyelesaikan berbagai tahapan pengujian sebelum diproduksi secara massal pada 2020. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/wsj/18.(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

Modernisasi KRI Malahayati-362 Tidak hanya membuat kapal selam dan pesawat, Indonesia juga memodernisasi kapal selam KRI Malahayati-362. Modernisasi yang dilakukan PT PAL mencakup peremajaan ship platform, CCP dan sensor senjata, penggantian propulsi CODOG, CODAD dan diesel generator.

Ada pula pembaruan CMS dan training pada pengawak kapal TNI Angkatan Laut dalam pengoperasian dan pemeliharaan tingkat organik. Setelah dimodernisasi, KRI Malahayati-362 mampu melakukan fungsi peperangan laut modern dengan estimasi operasional selama 15 tahun ke depan.

Sumber: nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mencatat tiga tantangan yang dihadapi industri pertahanan dalam membangun kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

"Sekarang bagi industri pertahanan kita memiliki tantangan, yakni dari sisi kualitas, jaminan nilai jual dan ketepatan waktu," ujar Rizal, dalam diskusi virtual, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, industri pertahanan juga perlu mendapatkan dukungan besar dari pemerintah dalam rangka membangunan kekuatan pertahanan.

Misalnya, dukungan dana dari pemerintah dan perbankan yang berkelanjutan. Ia menilai, eksistensi industri pertahanan membutuhkan dukungan besar dari dua komponen tersebut "Itu yang harus saling berkaitan satu sama lain," kata Rizal.

Di sisi lain, Rizal menilai bahwa untuk membangunan kekuatan pertahanan juga bisa dilakukan dengan mendatangkan alutsista dari luar negeri. Hanya saja, catatan yang perlu dipegang yakni mengenai transparansi pengadaan alutsista.

"Pengadaan alutsista harus memiliki transparansi dalam perencanaan pengadaan," tutur dia.

Rizal menambahkan, alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri sendiri sebagian besar berasal dari produk luar negeri.

Dengan demikian, penting bagi pemangku kebijakan agar pengadaan alpalhankam juga memperhatikan partisipasi negara produsen dalam membangun industri pertahanan.

"Ya kita boleh menggunakan produk luar negeri tentu dengan syarat harus ikut partisipasi dalam industri pertahanan," tegas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun. Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Namun demikian, Menhan Prabowo Subianto memastikan bahwa nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.

Sumber: nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis pelayaran di Indonesia disebut berprospek besar, sebab baru 9 persen kargo luar tergarap porsi pelayaran nasional.

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan, potensi besar bisnis pelayaran Indonesia akan didominasi oleh kebutuhan industri, terutama untuk energi fosil seperti batu bara, minyak mentah dan BBM.

Menurut dia, dengan adanya integrated marine management bisa mereduksi ongkos transportasi. Selanjutnya ketika akses semakin mudah, pasokan bertambah maka harga akan semakin efisien. Karena itu, aksesibilitas menjadi hal yang penting dalam bisnis pelayaran.

“Ini harus didukung dengan demand yang juga kuat,” katanya dalam webinar Linking Investment and Business Prospects cof Integrated Marine Logistics in Indonesia : An Outlook 2022 yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), Selasa (28/12/2021). Namun, prospek besar bisnis pelayaran memiliki ganjalan, yakni salah satunya perpajakan.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) berpendapat, beberapa regulasi, antara lain perpajakan yang terbit pada 2021, berdampak pada industri pelayaran nasional sehingga memengaruhi daya saing.

Menurut INSA, porsi pelayaran nasional yang hanya 9 persen untuk kargo luar dinilai kurang optimal disebabkan antara lain skema kontrak ekspor. Kargo dari Indonesia untuk ke luar mengunakan skema FOB (Free on Board). Pada skema ini pembeli mempunyai kewajiban menyediakan kapal.

Dengan demikian pembeli akan mencari kapal yang memang sudah mempunyai networking atau relationship yang baik dengan mereka. “Pembeli produk Indonesia biasanya sudah mempunyai sister company di shipping industry. Ini yang menjadi hambatan. Diharapkan ada perubahan dari skema FOB ke Cost and Freight (CnF), dimana eksportir yang menyediakan kapal,” kata Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah Tanamas, dalam webinar.

Perpajakan Darmansyah menambahkan, industri pelayaran nasional juga terkena dampak beberapa regulasi perpajakan. Peraturan yang memberatkan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 mengenai objek pajak. Aturan ini, menurut INSA, berdampak pada rendahnya daya saing pelayaran nasional. "Kami sedang usaha untuk dapat keringanan atau insentif pajak dari pemerintah,” katanya.

INSA berharap ada sejumlah hal dibebaskan dari PPN, yakni sebagai berikut:  penyerahan jasa angkutan umum di laut pembelian kapal impor, spare part dan alat kesehatan kapal jasa docking, jasa repair, jasa perbaikan kapal, jasa kapal di kepelabuhanan, jasa kapal di darat yang menjadi beban perusahaan pelayaran nasional makanan-minuman dan obat-obatan Kru kapal di atas kapal termasuk dalam kategori natura dan bukan penghasilam kru kapal, jasa penyewaan kapal.

Tanggapan pemerintah Plt Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogie Nugraha menjelaskan arah kebijakan utama transportasi laut nasional pada 2020-2024.  Yakni, adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut.

Dari sisi armada, pemerintah berupaya memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada enam poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari sisi ekonomi, knowledge and skill, kemampuan teknologi, hingga regulasi. “Pemerintahan mencoba mendukung dari sisi peraturan dan payung hukum,” katanya menjawab permasalahan yang dihadapi INSA.

Ada ancaman ketidakpastian Sementara menurut Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Ekonomi Makro Indra Darmawan mengatakan ada ketidakpastian yang akan mengubah pola perdagangan, sehingga para pelaku shipping industri harus antisipasi. Kenaikan harga logistik memaksa beberapa negara untuk mengubah pola perdagangannya. “Ini akan berdampak pada para pelaku shipping industry,” ujar Indra.

PIS atasi tantangan dengan ubah bisnisnya jadi 3 Salah satu pemain industri shipping yakni PT Pertamina International Shipping (PIS). Direktur Utama PIS Erry Widiastono mengatakan, pihaknya mengubah bisnis PIS menjadi tiga, yakni shipping, terminal BBM dan LPG, lalu marine logistic. Integrasi ketiganya dinilai mampu menjawab tantangan bisnis shipping di Indonesia.

“Kami semua menghadapi tantangan yang menuntut perubahan bisnis dan perubahan dari company itu sendiri. Tidak hanya PIS, saya yakin semua pelaku bisnis logistic provider khususnya di bidang migas menuntut adanya perubahan,” kata Erry dalam webinar. Menurut Erry PIS juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi.

“Kami juga akan terapkan green cargo dengan penggunaan LNG, LPG, dan biodiesel. Untuk green port mengurangi port time dengan meminimalisasi polusi udara di pelabuhan, mengurangi emisi gas CO2 dengan mengatur kecepatan kapal keluar masuk pelabuhan mengubah bahan bakar infrastruktur pelabuhan,” ungkapnya.

Sumber: money.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) tak setuju jika pemerintah mengundang investor asing dalam kepemilikan kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan angkutan muatan dalam negeri.

Sebab, jika hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan meredupkan kekuatan industri maritim dalam negeri. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan aturan kapal berbendera merah putih atau asas cabotage ditegaskan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008.

Menurutnya, jika asas cabotage dibuka, maka Indonesia akan kehilangan kekuatan potensi maritim nasional di sektor pelayaran. “Ini bukan berarti kita anti asing, tapi harusnya laut dan sumber dayanya dioptimalkan untuk kepentingan nasional dengan perdagangan domestiknya dilayani kapal merah putih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Dia menegaskan INSA sepenuhnya mendukung RUU Cipta Kerja, selama kepentingan sektor pelayaran dalam negeri tetap berdaulat di wilayah NKRI.

Carmelita juga menambahkan, penerapan asas cabotage juga tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah lebih dulu menerapkannya, seperti Amerika, Jepang, China, dan negara-negara maju lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim menambahkan, investasi asing di industri pelayaran tidak sama dengan investasi di sektor manufaktur dan infrastruktur yang membawa dana dan membuka lapangan pekerjaan.

Hal ini mengingat investasi asing di industri pelayaran tidak bisa diartikan sebagai bentuk aliran dana masuk, melainkan hanya berupa pencatatan aset di pembukuan. Kapal sebagai aset bergerak sangat mudah dipindahtangankan dan berganti bendera negara.

Keuntungan pelayaran asing juga akan dibawa balik ke negara mereka, yang artinya devisa negara akan lari ke luar negeri. Alhasil, kondisi ini juga akan membebani neraca pembayaran Indonesia. Alih-alih mendorong perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja, investasi asing di industri pelayaran justru mengancam lapangan kerja dan ekosistem di industri pelayaran nasional.

“Atas dasar itu, DPP INSA menilai konsistensi penerapan asas cabotage merupakan harga mati dan bersifat wajib untuk negara. Dengan begitu, kedaulatan negara terjaga dan perekonomian nasional dapat terus tumbuh,” ungkapnya. Tidak hanya terkait dengan devisa, kapal asing yang masuk dikhawatirkan akan berpengaruh pada industri galangan kapal dalam negeri.

Ketika kapal asing masuk dan memilih mengunakan galangan luar atau miliknya sendiri, artinya ini sebuah kehilangan bagi industri galangan kapal dalam negeri.

Sumber: money.kompas.com

SUEZ, KOMPAS.com - Sebagai jalur pintas yang menghubungkan jalur laut Asia ke Eropa dan sebaliknya, manfaat Terusan Suez bagi dunia pelayaran sangat beragam.

Terusan Suez menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Terusan Suez dibangun oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps.

Namun, sejarah Terusan Suez berada di negara Mesir bermula saat pembangunannya digagas oleh penjelajah dan insinyur Perancis, Linant de Bellefonds, sekitar 1830-an.

Merangkum artikel-artikel Kompas.com sebelumnya, berikut adalah manfaat Terusan Suez bagi dunia pelayaran dan Mesir sendiri.

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayaran Internasional. Rata-rata 50 kapal melintas setiap hari di Terusan Suez.
2. Memotong jarak Asia ke Eropa dan sebaliknya. Kapal-kapal Eropa tidak perlu mengelilingi pesisir barat Afrika untuk bisa berlayar ke Asia.
3. Terusan Suez adalah jalur laut terpendek antara Eropa dengan daratan di sekitar samudra Pasifik bagian barat dan Hindia, menjadi salah satu jalur pelayaran yang paling ramai dilewati di dunia.
4. Manfaat Terusan Suez selanjutnya adalah memajukan sektor perdagangan internasional. Barang dagangan senilai 3 miliar dollar AS (Rp 43,22 triliun) biasanya melintasi Terusan Suez setiap hari.
5. Terusan Suez menjadikan Mesir negara yang memiliki kedudukan geopolitis kuat di mata Internasional.
6. Mesir memperoleh pendapatan negara yang besar dari operasional Terusan Suez. Pada 2020 pendapatan Mesir yang didapat dari manfaat Terusan Suez adalah sekitar 5,6 miliar dollar AS (Rp 80,8 triliun).

Sumber: internasional.kompas.com