Pada perencanaan perkotaan, zonasi artinya suatu metode pada mana suatu munisipalitas atau tingkatan pemerintahan lainnya membagi tanah menjadi "zon", masing-masing memiliki seperangkat peraturan untuk pengembangan baru yg tidak sama berasal zona lainnya. Zona bisa ditetapkan buat penggunaan tunggal (misalnya, perumahan, industri), mereka bisa menggabungkan beberapa kegiatan yg kompatibel sesuai penggunaan, atau pada perkara zonasi berbasis bentuk, peraturan yang tidak sama bisa mengatur kepadatan, ukuran, dan  bentuk bangunan yang diizinkan, tanpa memandang penggunaannya. hukum perencanaan buat setiap zona memilih apakah biar   perencanaan buat pengembangan tertentu bisa diberikan. Zonasi bisa memutuskan aneka macam penggunaan tanah secara eksklusif serta bersyarat. Ini dapat membagikan ukuran dan  dimensi lot yang dapat dibagi tanah menjadi, atau bentuk serta skala bangunan. pedoman ini ditetapkan buat membimbing pertumbuhan dan  pengembangan perkotaan.

Zonasi ialah metode perencanaan perkotaan yg paling awam digunakan oleh pemerintah lokal di negara-negara maju. pengecualian mencakup Britania Raya serta Kota Houston, Texas. aturan zonasi yang membatasi pembangunan perumahan baru (seperti zonasi rumah tunggal) terkait menggunakan harga yang lebih tinggi dan  adalah faktor utama dalam segregasi tempat tinggal   pada Amerika perkumpulan berdasarkan pendapatan serta ras.

Tujuan utama zonasi artinya memisahkan penggunaan yang diklaim tidak kompatibel. Secara simpel, zonasi jua dipergunakan buat mencegah pengembangan baru menghambat penggunaan yg sudah ada serta/atau buat mempertahankan "karakter" suatu komunitas, pada mana karakter sering dipergunakan menjadi eufemisme buat merujuk pada susunan rasial, etnis, atau sosioekonomi dari komunitas tersebut.

Zonasi bisa meliputi regulasi terhadap jenis kegiatan yang bisa diterima di lot eksklusif (seperti ruang terbuka, perumahan, pertanian, komersial, atau industri), kepadatan pada mana kegiatan tersebut bisa dilakukan (berasal perumahan berkepadatan rendah seperti tempat tinggal   tunggal hingga berkepadatan tinggi seperti gedung apartemen bertingkat tinggi), tinggi bangunan, jumlah ruang yg dapat ditempati struktur, lokasi bangunan di lot (penarikan batas), proporsi jenis ruang pada lot, seperti berapa banyak ruang berlandaskan, permukaan tak tembus, jalur kemudian lintas, dan  apakah atau tidak tersedia kawasan parkir.

Zonasi umumnya dikendalikan oleh pemerintah lokal mirip kabupaten atau munisipalitas, meskipun sifat rezim zonasi dapat ditentukan atau dibatasi oleh otoritas perencanaan negara atau nasional atau melalui undang-undang yang memberi kewenangan. pada beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, atau Kanada, planning zonasi wajib  sesuai dengan pernyataan perencanaan dan  kebijakan tingkat lebih tinggi (nasional, regional, negara bagian, provinsi). pada perkara Jerman, kode ini meliputi isi rencana zonasi dan  mekanisme hukum. pada Australia, tanah pada bawah kendali pemerintah Federal tidak tunduk di kontrol perencanaan negara bagian. Amerika serikat dan  negara federasi lainnya serupa. Zonasi serta perencanaan perkotaan di Prancis dan  Jerman diatur sang kode nasional atau federal. pada kasus Jerman, kode ini mencakup isi planning zonasi dan  prosedur aturan.

Detail tentang bagaimana sistem perencanaan individual menggabungkan zonasi ke dalam rezim regulasinya bervariasi meskipun niatnya selalu serupa. sebagai contoh, pada negara bagian Victoria, Australia, zona penggunaan huma digabungkan menggunakan sistem penutupan skema perencanaan buat memperhitungkan majemuk faktor yg memengaruhi yang akan terjadi perkotaan yang diinginkan pada lokasi manapun.

Sebagian akbar sistem zonasi mempunyai mekanisme untuk menyampaikan dispensasi (pengecualian asal aturan zonasi), umumnya sebab beberapa kesulitan yang dirasakan akibat sifat spesifik properti yang sedang dipertimbangkan.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Pendahuluan

Industri 4.0 telah menjadi salah satu fenomena terbesar dalam dunia bisnis dan manufaktur dalam dekade terakhir. Perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), big data analytics (BDA), Internet of Things (IoT), dan blockchain membawa perubahan besar dalam rantai pasok global. Banyak perusahaan menginvestasikan sumber daya besar untuk mengadopsi teknologi ini guna meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan resiliensi rantai pasok.

Namun, pertanyaan utama yang masih belum terjawab adalah: Sejauh mana adopsi Industri 4.0 benar-benar meningkatkan ketahanan rantai pasok? Apakah teknologi ini secara langsung memperkuat rantai pasok, atau ada faktor perantara yang harus diperhitungkan?

Paper yang ditulis oleh Kerry Huang, Kedi Wang, Peter K.C. Lee, dan Andy C.L. Yeung dalam International Journal of Production Economics mencoba menjawab pertanyaan ini. Menggunakan data dari 408 perusahaan manufaktur di Tiongkok, penelitian ini mengungkap hubungan antara adopsi Industri 4.0, kemajuan teknologi informasi (IT advancement), kapabilitas rantai pasok, dan ketahanan rantai pasok.

Kerangka Teoretis: Dynamic Resource-Based View (RBV)

Dalam penelitian ini, para penulis menggunakan pendekatan Dynamic Resource-Based View (RBV) untuk menjelaskan bagaimana sumber daya teknologi dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif.

Pendekatan ini berpendapat bahwa:

1. Industri 4.0 dan kemajuan IT adalah sumber daya strategis yang bersifat heterogen.
2. Kapabilitas rantai pasok, seperti kolaborasi dan visibilitas, merupakan kemampuan dinamis yang memungkinkan perusahaan mengadaptasi perubahan dalam lingkungan bisnis.
3. Resiliensi rantai pasok adalah keunggulan kompetitif yang memungkinkan perusahaan menghadapi disrupsi dengan lebih baik.

Dengan kata lain, adopsi Industri 4.0 tidak langsung meningkatkan resiliensi rantai pasok, tetapi melalui peningkatan kemajuan IT yang kemudian memperkuat kapabilitas rantai pasok.

Metodologi Penelitian: Studi Empiris di 408 Perusahaan

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari 408 perusahaan manufaktur di Tiongkok. Responden yang dipilih adalah manajer atau eksekutif yang memiliki pengalaman dalam manajemen rantai pasok dan implementasi teknologi digital.

Penelitian ini meneliti 16 teknologi utama Industri 4.0, antara lain:

• Artificial Intelligence (AI)
• Big Data Analytics (BDA)
• Internet of Things (IoT)
• Blockchain
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Cloud Computing
• Robotics
• Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR)
• 3D Printing

Para peneliti menguji hubungan antara adopsi teknologi ini dengan peningkatan kemajuan IT, kapabilitas rantai pasok (kolaborasi & visibilitas), dan resiliensi rantai pasok.

Hasil Penelitian dan Temuan Utama

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama:

1. Adopsi Industri 4.0 memiliki dampak positif terhadap kemajuan IT.
   • Semakin banyak perusahaan mengadopsi teknologi Industri 4.0, semakin besar kemungkinan mereka meningkatkan infrastruktur IT mereka.
   • Contohnya, perusahaan yang mengimplementasikan IoT dan big data analytics mampu mengembangkan sistem prediksi berbasis data yang lebih baik.
2. Kemajuan IT meningkatkan kapabilitas rantai pasok (kolaborasi dan visibilitas).
   • Perusahaan yang memiliki infrastruktur IT yang lebih maju lebih mampu berbagi informasi dengan pemasok dan pelanggan.
   • Hal ini mendukung peningkatan kolaborasi antar perusahaan dalam rantai pasok.
3. Kapabilitas rantai pasok meningkatkan resiliensi rantai pasok.
   • Kolaborasi yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan membantu perusahaan merespons gangguan lebih cepat.
   • Visibilitas rantai pasok memungkinkan perusahaan mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi krisis besar.
4. Adopsi Industri 4.0 tidak secara langsung meningkatkan kapabilitas rantai pasok.
   • Teknologi saja tidak cukup untuk meningkatkan kolaborasi atau visibilitas tanpa strategi implementasi yang baik.
   • Dengan kata lain, perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur IT dan strategi manajemen untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari Industri 4.0.

Studi Kasus: Implementasi Industri 4.0 dalam Rantai Pasok

Sebagai contoh nyata, penelitian ini mengutip investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok.

• RMB 1,4 triliun telah dialokasikan untuk pengembangan teknologi 5G, kota pintar, dan manufaktur cerdas.
• Tujuan utama investasi ini adalah membangun infrastruktur digital yang dapat memperkuat rantai pasok manufaktur di negara tersebut.

Di sektor bisnis, perusahaan seperti Foxconn dan Huawei telah sukses mengadopsi teknologi Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok mereka.

• Foxconn menggunakan robotika dan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia.
• Huawei mengembangkan sistem blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi rantai pasoknya.

Selain itu, beberapa perusahaan di industri otomotif juga mulai menggunakan IoT dan big data analytics untuk memprediksi kebutuhan bahan baku dan menghindari keterlambatan produksi akibat gangguan pasokan.

Analisis Perbandingan dengan Penelitian Lain

Beberapa penelitian lain juga menyoroti pentingnya teknologi Industri 4.0 dalam rantai pasok:

1. Penelitian oleh Zouari et al. (2021) menunjukkan bahwa 15 teknologi digital secara langsung meningkatkan ketahanan rantai pasok. Namun, penelitian mereka tidak meneliti peran kapabilitas rantai pasok sebagai mediator.
2. Penelitian oleh Ivanov & Dolgui (2021) menyoroti bahwa visibilitas rantai pasok adalah faktor kunci dalam membangun ketahanan rantai pasok di era digital.
3. Penelitian oleh Tortorella et al. (2020) menemukan bahwa adopsi Industri 4.0 meningkatkan ketahanan operasional, tetapi membutuhkan kesiapan organisasi yang baik.

Dibandingkan penelitian lain, paper ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara teknologi, kapabilitas rantai pasok, dan resiliensi rantai pasok.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan penting:

1. Teknologi Industri 4.0 harus didukung dengan strategi IT yang matang.
2. Kolaborasi dan visibilitas rantai pasok adalah kunci resiliensi rantai pasok.
3. Pemerintah dan organisasi industri perlu mendukung digitalisasi rantai pasok melalui investasi infrastruktur.

Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya mengadopsi teknologi Industri 4.0 tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan strategi integrasi digital yang kuat agar benar-benar mendapatkan manfaat dari transformasi digital ini.

Sumber:

Huang, K., Wang, K., Lee, P.K.C., & Yeung, A.C.L. (2023). The impact of industry 4.0 on supply chain capability and supply chain resilience: A dynamic resource-based view. International Journal of Production Economics, 262, 108913. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108913

Jakarta-BRIN PR. Wakil Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi (BRIN) menyelenggarakan focus group Discussion (FGD) isu keilmuan yang mempertajam kebijakan perencanaan daerah pertahanan untuk mendukung pertahanan negara di daerah. bertempat di Gedung Widya Graha Gedung Widya Graha Lantai 1, Gatot Subroto, Jakarta, Senin hingga Selasa (20-21/2).

Tujuan dari kegiatan FGD ini adalah untuk mengumpulkan informasi awal dan mempertajam permasalahan terkait perencanaan kawasan cagar alam. Luaran akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan (policy document) yang akan disebarkan kepada para pemangku kepentingan mengenai perencanaan kawasan kawasan lindung itu sendiri

Acara tersebut tidak hanya menghadirkan narasumber dari Pusat Riset dan Inovasi Nasional. (BRIN) sendiri, serta para pembicara antara lain Badan Pertahanan Negara, Staf Daerah Panglima TNI (STER), Bagian Umum Perencanaan Wilayah Kementerian ATR/BPN, Bagian Umum Pembangunan Daerah Kementerian . Dalam Negeri, asisten yang bertanggung jawab atas koordinasi perbatasan dan perencanaan wilayah pertahanan pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Berbicara masalah konservasi tentunya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Kawasan Lindung. dalam PP no. 68 disebutkan bahwa penataan kawasan lindung adalah penetapan kawasan lindung yang didasarkan pada perencanaan kawasan lindung, pemanfaatan kawasan lindung, dan pengawasan pemanfaatan kawasan lindung.

Perencanaan kawasan lindung pada dasarnya merupakan unjuk kekuatan satuan TNI, mewujudkan sinergi perencanaan kawasan lindung dengan perencanaan kawasan Provinsi Kabupaten/Kota. Pengertian kawasan lindung adalah kawasan yang tujuannya untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan negara dari ancaman dan gangguan keutuhan. kebangsaan dan negara.

Wakil Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Mego Pinandito dalam konferensi pers tersebut menyampaikan bahwa bersama-sama kita akan mencoba mengkaji ulang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat universal, melibatkan seluruh warga negara, melihat seluruh wilayah dan yang juga penting, bagaimana sumber daya nasional lainnya dapat dimasukkan dalam satu sistem pertahanan negara itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan pertahanan tahun 2023 disebutkan bahwa salah satu tujuan sistem pertahanan negara adalah terselenggaranya pengelolaan kawasan kawasan lindung. “Sekarang ini sangat penting dan tentunya berkaitan dengan sifat bidang ini. Misalnya bagaimana sebenarnya kebijakan pembangunan, khususnya bidang perlindungan, dimana pelaksanaannya harus terintegrasi dengan alam,” kata Mego.

Selain itu, penataan ruang nasional atau daerah tidak boleh mempunyai unsur-unsur yang saling bertentangan, dan unsur-unsur pemerintahan nasional dan daerah harus disesuaikan dengan perencanaan daerah yang terbaik, sehingga kita mempunyai kapasitas pertahanan untuk menciptakan ruang pertahanan yang kokoh. “Indonesia mempunyai lautan yang luas dan terbuka. Kita tidak tahu ancamannya dari mana karena kita sangat terbuka,” kata Mego.

Sehubungan dengan pertahanan negara pada tahun 2020, tujuan perencanaan wilayah adalah perlindungan kawasan lindung. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan nasional adalah dengan menjamin keutuhan wilayah negara, mengamankan sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga negara. Hal ini dilaksanakan melalui inisiatif pertahanan negara yang diselenggarakan secara sistematis melalui sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pertahanan pemerintah.

Perencanaan wilayah kawasan lindung harus mempunyai kepastian hukum segera dan dipersiapkan secepatnya, serta kebijakan perencanaan wilayah kawasan lindung harus sinkron antara negara bagian dan provinsi. Penyiapan ruang buffer zone tidak hanya untuk kondisi perang, pada masa damai ruang buffer zone dapat digunakan untuk tugas-tugas kemanusiaan seperti bantuan bencana alam, dimana kita tahu bahwa Indonesia dikelilingi oleh ring of fire yang memungkinkan terjadinya bencana alam. kapan saja, kapan saja

Rekso Sukmono, Kasubbag dan Perencanaan Wilayah Kementerian Pertahanan, mengatakan penataan cagar alam pada dasarnya merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah untuk pengembangan/pengembangan kawasan lindung, dengan mempertimbangkan ancaman terhadap Indonesia secara keseluruhan. . . di perbatasan negara dan di zona konflik serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

“Pemerintahan daerah (otonomi daerah) berwenang mengelola, mengembangkan, dan menentukan ruang daerah sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,”; Rex Sukmon menjelaskan.

Merujuk pada PP no. Pasal 26-28 Perpres 68 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah provinsi wajib menyediakan lahan untuk pengembangan dan pengembangan kawasan lindung. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan lahan kepada satuan TNI mulai dari tingkat pendidikan perorangan hingga tingkat pendidikan umum TNI.

Pengelolaan kawasan lindung dan perencanaan wilayah harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kalaupun ada permasalahan kecil atau kecil kita bisa memahaminya agar pengelolaan kawasan lindung dan perencanaan wilayah dapat terus berjalan.

Senada dengan itu, Letjen Geografi STER TNI Letkol Yatiman Arid PABANDYA II pada pokoknya mengatakan hal itu pasca terbitnya PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2019 “Petunjuk Penyusunan”. Hal ini dilaksanakan oleh TNI RRWP dan TNI STER yaitu PERPAG.

PERPAG ini berbentuk Perintah Panglima. Untuk persiapan RRWP di markas pasukan. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 disebutkan bahwa RRWP akan dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara yang akan menjadi dokumen RRWP produk TNI. . . .

Selain itu, hasil penyusunan RRWP akan disampaikan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Panglima TNI. Rencana penyusunan RRWP terus diatur oleh TNI Perpang. Peraturan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyusunan RRWP TNI dan ditetapkan dengan Peraturan Panglima TNI No. Peraturan 77 Tahun 2022. ***

Sumber : brin.go.id

Teori perkotaan mencakup beragam perspektif dan pendekatan yang bertujuan untuk memahami kompleksitas lingkungan perkotaan dan dinamikanya. Teori ini mengeksplorasi berbagai aspek kota, termasuk organisasi spasial, struktur sosial, kegiatan ekonomi, dan fenomena budaya. Para ahli teori perkotaan memanfaatkan disiplin ilmu seperti sosiologi, geografi, ekonomi, antropologi, dan arsitektur untuk menganalisis proses dan fenomena perkotaan. Bidang ini telah berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai teori yang berbeda muncul sebagai respons terhadap perubahan konteks perkotaan dan paradigma teoritis.
Salah satu tema yang menonjol dalam teori perkotaan adalah studi tentang morfologi perkotaan, yang meneliti bentuk fisik dan struktur kota. Hal ini mencakup tata letak jalan, bangunan, dan ruang publik, serta pola penggunaan lahan dan pembangunan. Ahli morfologi perkotaan berusaha memahami bagaimana faktor sejarah, sosial, dan ekonomi membentuk lingkungan binaan dan memengaruhi pola spasial di dalam kota. Penelitian mereka berkontribusi pada praktik perencanaan dan desain perkotaan, menginformasikan strategi untuk pembangunan berkelanjutan, transportasi, dan revitalisasi perkotaan.

Aspek kunci lain dari teori perkotaan adalah analisis proses urbanisasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Urbanisasi melibatkan pertumbuhan dan perluasan kota, yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, migrasi dari desa ke kota, dan pembangunan ekonomi. Para ahli teori perkotaan mengeksplorasi faktor pendorong urbanisasi, termasuk industrialisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi, serta konsekuensinya terhadap penggunaan lahan, infrastruktur, kesenjangan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan mempelajari pola dan tren urbanisasi, para ahli teori bertujuan untuk mengembangkan teori dan model yang dapat memandu kebijakan dan tata kelola perkotaan.

Teori-teori sosial urbanisme berfokus pada hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam konteks perkotaan. Teori-teori ini mengkaji bagaimana lingkungan perkotaan membentuk interaksi sosial, identitas, dan perilaku, serta bagaimana struktur dan proses sosial mempengaruhi pembangunan dan perubahan perkotaan. Para sosiolog, antropolog, dan ahli geografi perkotaan berkontribusi dalam bidang ini dengan mempelajari fenomena seperti segregasi perkotaan, gentrifikasi, pembentukan komunitas, dan gerakan sosial. Penelitian mereka menyoroti kompleksitas kehidupan perkotaan dan menginformasikan upaya-upaya untuk mempromosikan keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ekonomi politik perkotaan adalah cabang penting lain dari teori perkotaan yang mengeksplorasi persimpangan antara proses ekonomi, institusi politik, dan pembangunan perkotaan. Pendekatan ini mengkaji bagaimana dinamika kekuasaan, hubungan kelas, dan kebijakan neoliberal mempengaruhi penggunaan lahan, pasar perumahan, investasi infrastruktur, dan tata kelola kota. Para ahli ekonomi politik perkotaan menganalisis isu-isu seperti gentrifikasi, privatisasi, finansialisasi, dan ketidaksetaraan spasial, untuk memahami distribusi sumber daya dan peluang di dalam kota. Hasil kerja mereka menginformasikan perdebatan tentang peran negara, kekuatan pasar, dan masyarakat sipil dalam membentuk masa depan perkotaan.

Kesimpulannya, teori perkotaan mencakup pengetahuan yang kaya dan beragam yang berusaha menerangi kompleksitas kehidupan dan pembangunan perkotaan. Dari bentuk fisik kota hingga hubungan sosial, struktur ekonomi, dan proses politik, para ahli teori perkotaan mengeksplorasi berbagai fenomena dan dinamika. Dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif teoritis, teori perkotaan memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang dihadapi kota-kota kontemporer. Teori ini menginformasikan pembuatan kebijakan, praktik perencanaan, dan aktivisme sosial, yang berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan, adil, dan layak huni.
 

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Studi perkotaan, atau pendidikan perencanaan kota, didasarkan pada studi tentang pembangunan kota dan wilayah - ini adalah bagian teoretis dari bidang perencanaan kota. Ini mencakup studi tentang sejarah perkembangan kota dari perspektif arsitektur hingga pengaruh perencanaan kota dalam pengembangan masyarakat. Studi perkotaan adalah bidang studi utama bagi para profesional perencanaan kota yang membantu untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan dan interaksinya dengan lingkungan fisik.

Kajian tentang kota telah mengalami perubahan yang signifikan sejak abad ke-19, ketika referensi analitis baru mulai digunakan dalam pengembangan kawasan perkotaan. Program universitas pada awalnya dibuat untuk menelusuri perkembangan perkotaan berdasarkan studi antropologi komunitas ghetto. Pada pertengahan abad ke-20, program studi perkotaan berkembang lebih dari sekedar melihat dampak perencanaan kota saat ini dan sejarahnya, dan mulai mengkaji bagaimana perencanaan tersebut mempengaruhi interaksi manusia di masa depan dan bagaimana meningkatkan pembangunan perkotaan melalui arsitektur, ruang terbuka, dan interaksi. . . antara orang-orang dan berbagai ibu kota yang membentuk komunitas.

Sejarah perkotaan memegang peranan penting dalam bidang studi ini karena menunjukkan bagaimana kota berkembang di masa lalu. Sejarah memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana kota akan berubah di masa depan. Bidang-bidang ini terus berubah sebagai bagian dari proses yang lebih besar, menciptakan sejarah baru yang dipelajari para sarjana baik pada tingkat makro maupun individu.

Secara umum, tiga isu berbeda mempengaruhi cara para sarjana mempelajari dan melanjutkan di daerah perkotaan:

1. Struktur Tata Ruang: Mencerminkan Organisasi Fisik Kota
2. Proses yang Mendasari Struktur Tata Ruang: Mengeksplorasi Cara Kerja Struktur Kota
3. Analisis Normatif: Membentuk Opini Berbasis Bukti untuk Mempromosikan Metode Perencanaan Kota yang Lebih Baik

Di luar sana, para peneliti juga meneliti bagaimana akademisi Inggris dan Amerika telah berkembang, meskipun hanya pada tingkat yang terbatas. Sejarah perkotaan awal lebih berfokus pada bagaimana kota-kota di Eropa dan Amerika berkembang seiring berjalannya waktu, dibandingkan bagaimana kota-kota di luar Eropa berkembang. Bidang-bidang ini terus berubah sebagai bagian dari proses yang lebih besar, menciptakan sejarah baru yang dipelajari para sarjana baik pada tingkat makro maupun individu.

Segregasi rasial pada penduduk perkotaan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam perkembangan industri ini. Salah satu program yang didirikan untuk mempelajari perkotaan Afrika-Amerika, Pusat Gabungan Studi Perkotaan Harvard-MIT, didirikan pada tahun 1959 untuk mempelajari segregasi pemukiman dan mendukung komunitas yang terkena dampak. Baru-baru ini, penelitian tentang ras dan kehidupan perkotaan mulai berfokus pada metode etnografi yang mengkaji bagaimana masyarakat hidup dengan kota dan sistemnya secara keseluruhan.

Israel Zangwill menulis salah satu buku pertama tentang ghetto di Eropa dan pengaruhnya terhadap anak-anak Yahudi setempat, The Children of the Ghetto (1892). Dia juga menulis dua buku lain tentang ghetto Eropa. Louis Wirth adalah akademisi berikutnya yang menulis tentang ghetto, ia menulis dari sudut pandang sosiologi. Louis Wirth dan Roberts Ezra Park juga merupakan sosiolog pertama yang mempublikasikan tentang pemukiman Amerika dan mengusulkan masa depan mereka. Roberts Ezra Park adalah murid George Zimmel di Chicago. Beberapa seri

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org

Konsep kota pintar mencakup integrasi teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup, keberlanjutan, dan efisiensi daerah perkotaan. Kota pintar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, dan layanan secara efektif. Teknologi ini mencakup sensor, analisis data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT). Dengan memanfaatkan inovasi-inovasi ini, kota pintar bertujuan untuk mengoptimalkan konsumsi energi, sistem transportasi, pengelolaan limbah, dan layanan publik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kota yang lebih layak huni, tangguh, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Salah satu aspek kunci dari kota pintar adalah penyebaran perangkat dan sensor IoT di seluruh lingkungan perkotaan. Perangkat-perangkat ini mengumpulkan data tentang berbagai aspek kehidupan kota, seperti arus lalu lintas, kualitas udara, suhu, dan penggunaan energi. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan wawasan tentang pola dan tren, sehingga pemerintah kota dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Sebagai contoh, data lalu lintas waktu nyata dapat digunakan untuk mengelola kemacetan dan meningkatkan efisiensi jaringan transportasi, yang mengarah pada pengurangan waktu tempuh dan emisi yang lebih rendah.

Komponen penting lainnya dari kota pintar adalah penerapan infrastruktur digital untuk mendukung sistem dan layanan yang saling terhubung. Infrastruktur ini mencakup akses internet berkecepatan tinggi, jaringan komunikasi, dan pusat data yang mampu memproses dan menyimpan informasi dalam jumlah besar. Dengan adanya infrastruktur digital yang kuat, kota dapat mendukung solusi inovatif seperti jaringan pintar, sistem transportasi cerdas, dan layanan kesehatan jarak jauh. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk, tetapi juga menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, kota pintar juga memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan penduduknya. Sistem keamanan yang canggih, termasuk kamera pengintai, perangkat lunak pengenal wajah, dan jaringan tanggap darurat, membantu mencegah kejahatan dan merespons keadaan darurat dengan cepat. Selain itu, inisiatif kota pintar sering kali melibatkan keterlibatan masyarakat dan tata kelola partisipatif, memberdayakan warga untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan bersama-sama menciptakan solusi untuk tantangan perkotaan. Dengan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, bisnis, akademisi, dan warga, kota pintar mempromosikan inklusivitas dan kohesi sosial.

Terlepas dari potensi manfaatnya, adopsi teknologi kota pintar yang meluas menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, keamanan, dan tata kelola data. Pengumpulan dan analisis data pribadi dalam jumlah besar menimbulkan risiko terkait pengawasan, pelanggaran data, dan akses yang tidak sah. Untuk mengatasi masalah ini, inisiatif kota pintar harus memprioritaskan prinsip-prinsip privasi sesuai desain, enkripsi data, dan praktik manajemen data yang transparan. Selain itu, langkah-langkah keamanan siber yang kuat sangat penting untuk melindungi infrastruktur penting dan informasi sensitif dari ancaman siber dan serangan jahat.

Kesimpulannya, kota pintar mewakili pendekatan transformatif untuk pembangunan perkotaan, memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan urbanisasi yang kompleks di abad ke-21. Dengan memanfaatkan kekuatan data dan konektivitas, kota pintar dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup penduduknya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh dari kota pintar membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap implikasi etika, hukum, dan sosial, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan perencanaan strategis, kolaborasi, dan tata kelola yang bertanggung jawab, kota pintar dapat membuka jalan menuju masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org