Jakarta (Antara) - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan, dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. “Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014-2018. Kuantum pupuk (telah ditingkatkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menghadiri rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan diskon pupuk juga mungkin akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap pupuk. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah persyaratan bagi para petani yang ingin membeli pupuk dengan menggunakan KTP atau kartu tani.

“Semua harapan petani di Indonesia terpenuhi dalam rapat terbatas ini, dengan adanya penambahan kuantum pupuk hingga dua kali lipat,” ujar Mentan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menyetujui pemberian diskon pupuk sekitar 40 persen untuk petani.

“Saya mengusulkan dan Pak Presiden (Joko Widodo) menyetujui itu nanti. Pupuk nonsubsidi akan didiskon sekitar 40 persen, sehingga kebutuhan pupuk bisa terpenuhi secara masif,” ujar Airlangga. Pemerintah sedang berupaya untuk mematangkan rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi dan pemberian diskon pupuk untuk merespons tingginya harga beras di pasar.

Pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun (sekitar US$894,5 juta). “Jika subsidi sudah diberikan, maka kebutuhan petani dapat dipenuhi lebih awal.

Dengan demikian, berapapun kebutuhannya, kita bisa memenuhinya. Oleh karena itu, selain menjaga (stabilitas) harga, kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester kedua,” ujar Airlangga.

Disadur dari: en.antaranews.com

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang. Jakarta Rabu, 17 Januari 2024 Seorang petani menabur pupuk di sawah di desa Mujur, Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang.

Keputusan ini menarik perhatian karena bertolak belakang dengan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya memilih untuk memangkas subsidi pupuk. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan motif politik menjelang pemilu, dengan beberapa pihak meragukan keefektifannya terhadap pertanian Indonesia.

Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan Rp14 triliun (US$898,39 juta) dari anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi pupuk pada tanggal 2 Januari 2023. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi impor beras dan komoditas pangan lainnya di tengah dampak El Nino terhadap hasil pertanian, terutama karena populasi Indonesia diproyeksikan meningkat 4 juta hingga 4,5 juta orang per tahun.

Presiden juga menjelaskan bahwa masalah pasokan pupuk di negara ini telah dipengaruhi oleh dampak krisis global, seperti Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19, terhadap rantai pasokan pupuk di seluruh dunia. Kementerian Pertanian menyatakan stok pupuk yang ada saat ini sebanyak 1,7 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,6 juta ton pupuk untuk musim tanam pertama yang berlangsung dari oktober 2023 Perusahaan Induki hngga maret 2024 untuk 3,9 juta hektare (ha) lahan pertanian, yang akan digarap mulai Januari hingga Februari 2024.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa kenaikan subsidi pupuk akan dialokasikan untuk musim tanam kedua. Jokowi, setelah berdiskusi dengan Pupuk Indonesia Holding Company, mengatakan bahwa 1,7 juta ton pupuk tersebut termasuk 1,2 juta ton pupuk bersubsidi. Namun, profesor Institut Pertanian Bogor dan Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mencatat bahwa biaya subsidi pupuk pemerintah melonjak dari Rp17,62 triliun di tahun 2013 menjadi Rp34,31 triliun di tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Keuangan, tetapi produksi gabah kering giling turun dari 71,28 juta ton menjadi 54,6 juta ton di periode yang sama berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia mengatakan bahwa korupsi pada 20 persen dari subsidi tersebut berkontribusi pada kebijakan yang tidak berkorelasi dengan produksi beras. Keputusan Jokowi untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 70 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp40,68 triliun dari Rp26,68 triliun di tahun 2023 berbeda dengan kebijakan pupuk presiden pada periode kedua ketika ia memotong subsidi sebesar Rp10 triliun.

Keputusan ini diduga untuk mendukung kampanye kepresidenan Prabowo Subianto, yang menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, dengan cara meningkatkan tingkat persetujuan Jokowi sehingga orang-orang akan memberikan dukungan kepada kandidat yang paling mirip dengannya. Jokowi juga telah menaikkan subsidi pupuk menjelang pemilihan umum 2019, dan subsidi tersebut berkontribusi pada tingkat persetujuannya saat ini yang melebihi 73%. Kementerian Pertanian membantah bahwa kenaikan subsidi pupuk bermotif politik dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah dampak fenomena cuaca El Nino.

Namun, Pusat Reformasi Ekonomi (Inti) Indonesia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya melakukan kebijakan ini ketika Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga pupuk pada tahun 2022. Sudut pandang Setiap Kamis Apakah Anda ingin memperluas wawasan Anda atau tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru, “Sudut pandang” adalah sumber yang tepat bagi siapa saja yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dalam tata kelola subsidi pupuk di Indonesia dari studi sistemik tentang pencegahan misadministrasi tata kelola subsidi pupuk yang dimulai pada tahun 2021, dan investigasi atas dugaan misadministrasi dalam data dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai pada tahun 2022. Ombudsman menemukan bahwa permasalahan seputar pupuk bersubsidi meliputi ketidakjelasan dan ketidakefektifan tujuan kebijakan dan kriteria petani penerima subsidi, data penerima yang tidak akurat, distribusi subsidi yang tidak tepat, dan rancangan rencana anggaran yang tidak proporsional. 13 Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo memasukkan penanggulangan kelangkaan pupuk secara nasional sebagai salah satu janji kampanyenya.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan luar negeri dan kemitraan internasional lainnya untuk mendapatkan beberapa bahan baku pupuk, kecuali untuk gas alam yang menurutnya dapat diprioritaskan untuk diambil dari dalam negeri. Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya tiga pabrik pupuk baru, baik untuk pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, untuk mengatasi masalah ini.

Apa yang kami dengar Beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah belum mengirimkan proposal revisi anggaran untuk tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun ke DPR yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Para politisi di DPR menganggap penambahan subsidi pupuk ini lebih merupakan permainan politik untuk pemilihan umum yang akan datang, khususnya untuk mendulang suara dari masyarakat petani.

Calon presiden Prabowo Subianto juga mengangkat isu distribusi pupuk bersubsidi dalam debat capres pertama. Oleh karena itu, partai-partai politik di DPR yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan penambahan subsidi pupuk, meskipun perubahan anggaran tersebut melanggar hak-hak DPR atas anggaran. Sebagai komoditas politik, pasangan Ganjar-Mahfud juga menjanjikan tambahan subsidi pupuk jika mereka terpilih. Sebagai pengingat, penambahan subsidi pupuk juga pernah terjadi pada tahun 2019, sesaat sebelum pemilihan presiden.

Meskipun ada tambahan subsidi, beberapa petani tetap khawatir bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak akan adil. Masalah utama pupuk selalu ada pada distribusi. Banyak petani di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, jumlah pupuk jenis tertentu yang didistribusikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah lainnya adalah akurasi data penerima pupuk dan efektivitas pengawasan.

Biasanya, pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani karena terlalu berharga bagi para politisi, dan dijual kembali sebagai pupuk non subsidi. Kementerian Pertanian juga diduga tidak transparan dalam menunjuk distributor dan pengecer resmi. Banyak perusahaan rekanan yang berafiliasi dengan pejabat atau anggota DPR. Hal ini semakin meningkatkan potensi maladministrasi, kerentanan terhadap penyimpangan, dan kemungkinan korupsi.

Sumber-sumber di Ombudsman Republik Indonesia mengkonfirmasi indikasi ini. Ombudsman menemukan bahwa kebocoran pupuk bersubsidi terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Disclaimer Konten ini disediakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan The Jakarta Post untuk menyajikan analisis terbaru yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai lanskap politik dan bisnis di Indonesia.

Akses edisi terbaru Tenggara untuk membaca artikel-artikel di bawah ini: Debat politik tidak banyak mengungkap kebijakan luar negeri, lebih banyak pada karakter kandidat Jokowi, PDI-P bertarung secara langsung di Jawa Tengah akankah Ganjar dan Anies bergabung untuk melawan Prabowo dalam pemilihan presiden? Mencari pengganti Firli pasca pemecatannya dari KPK Bisnis dan Ekonomi Menakar bisnis dan ekonomi Djarum, keterlibatan grup Wings dalam IKN Impor dan perluasan basis pajak untuk inisiatif susu gratis Prabowo Pemerintah bidik minuman manis dan plastik untuk kenaikan cukai tahun 2024.

Disadur dari: thejakartapost.com

JAKARTA - Direktur utama PT Timah (Persero) Tbk (TINS) Ahmad Dani virsal buka suara terkait kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama 2015-2022 yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Virsal mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait estimasi kerugian tersebut karena hasil tersebut dikeluarkan oleh ahli lingkungan hidup.

Asal tahu saja, taksiran kerugian tersebut dikeluarkan oleh pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo yang menyatakan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian akibat kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan non kawasan hutan.

“Kalau itu kan domainnya ahli lingkungan, jadi kita tidak bisa membuat tandingan atau apa, karena itu diumumkan oleh ahli di bidangnya. Ahli di bidang lingkungan hidup,” katanya kepada awak media di Senayan, dikutip Rabu, 3 April.

Terkait kerugian internal perusahaan, Virsal mengaku pihaknya masih menyelidiki apa saja yang terjadi selama 5 tahun terakhir sejak 2018.“Kami juga sedang menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun terakhir. Saat ini sedang kami selidiki dan investigasi di internal maupun dari kontrak dan kerjasama yang ada,” jelas Virsal.

Terkait adanya indikasi timah ilegal dari IUP PT Timah, Virsal mengakui bahwa memang ada praktik penambangan tanpa izin (PETI) atau illegal mining yang terjadi di wilayah pertambangan PT Timah dan di luar wilayah PT Timah seperti kawasan hutan. “Timah itu tidak ilegal, tapi pada dasarnya mengambilnya yang ilegal, bagaimana cara mengambilnya yang ilegal,” lanjut Virsal.

Untuk mengatasi praktik penambangan ilegal, Virsal mengatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan. “Kami sendiri sudah melakukan pengawasan internal. Bekerjasama dengan APH setempat, kami akan melakukan penertiban,” pungkasnya.

Disadur dari: voi.id

JAKARTA - Holding BUMN tambang, MIND ID , dipastikan akan menguasai 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Untuk mengambil alih saham tersebut, MIND ID  telah menyiapkan sejumlah dana. Direktur Keuangan MIND ID  Akhmad Fazri mengatakan dana yang digunakan untuk membeli saham Vale berasal dari keuangan internal perusahaan.

Menurutnya, dividen dari PT Freeport Indonesia sudah mencukupi. “Mungkin dari kas internal kami, karena dividen Freeport cukup besar,” kata Fazri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/8). Jumlah dana yang disiapkan oleh MIND ID  sebesar Rp 7 triliun.

Namun, Fazri menegaskan jumlah tersebut belum pasti karena belum ada harga pasti dan persentase saham yang akan diberikan Vale.“Mungkin sekitar Rp 7 triliun,” kata Fazri singkat. Mengenai penggunaan skema penerbitan obligasi untuk mendapatkan tambahan dana, Fazri mengatakan, hal tersebut belum perlu dilakukan mengingat dana internal perusahaan masih mencukupi.

Selain itu, dividen dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan MIND IDmasih rutin menyetor dividen, seperti PT Bukit Asam Tbk, TP timah dan freeport. Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Direktur utama MIND ID Hendi Prio Santoso menegaskan pihaknya telah menyiapkan dana jika PT Vale Indonesia melepas 14 persen sahamnya.

“Insya Allah siap, Pak,” kata Hendi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari para pemangku kepentingan termasuk Kementerian dan Lembaga terkait mengenai pentingnya konsolidasi aset dan laporan keuangan serta peran MIND ID sebagai pemegang saham pengendali, mengingat dalam B2B kewajiban divestasi hanya 11 persen.

“Perlu dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan bahwa pengaturan kewajiban investasi dan konsekuensi pelepasan wilayah yang tertuang dalam Kontrak Karya (KK) tahun 2014 juga diimplementasikan secara jelas dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan diberikan rencananya,” lanjut Hendi. Ia juga meminta dukungan untuk menyelesaikan proses divestasi sebelum memperpanjang KK menjadi IUPK. 

Disadur dari: voi.id

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pengelolaan pupuk bersubsidi di wilayah produksi padi di Kabupaten Sidrap dan Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis kualitatif, studi ini menggabungkan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari berbagai studi dan laporan dari organisasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara anggaran pupuk pemerintah dan kebutuhan aktual petani, yang menyebabkan cakupan hanya 37%, sehingga memaksa petani untuk membeli pupuk nonsubsidi yang lebih mahal. Sistem distribusi yang tidak efisien mengakibatkan keterlambatan dan kelangkaan.

Akibatnya, akan terjadi dualisme pasar dan harga antara pasar bersubsidi dan non-subsidi, serta harga bersubsidi dan non-subsidi. Penegakan peraturan harga menghadapi rintangan karena adanya pasar gelap. Selain itu, petani menggunakan sistem “bapak angkat” untuk mendapatkan kredit. Untuk meningkatkan pengelolaan pupuk, studi ini merekomendasikan pendekatan multifaset: peningkatan alokasi anggaran, distribusi yang efisien, penegakan peraturan harga yang kuat, dan solusi pembiayaan yang inovatif seperti Kartu Tani. Strategi-strategi ini, bersama dengan peningkatan koordinasi antarlembaga, bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi.

1. Pendahuluan

Ketahanan pangan di tengah populasi yang terus meningkat merupakan masalah yang signifikan, dan merupakan hak asasi manusia. Sektor pertanian merupakan komponen utama dalam mengatasi masalah pangan, baik dalam konteks pertanian kontemporer maupun pertanian dengan pendekatan teknologi yang beragam. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi yang strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Program Pupuk Bersubsidi telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1970-an, setelah itu anggaran subsidi mengalami masalah dan penurunan besar-besaran pada tahun 1990-an. Program ini mengalami pengkajian ulang dan evaluasi terhadap berbagai variabel subsidi pupuk, dan selama 3 tahun (1998-2001), kebijakan ini dihentikan sementara.

Kebijakan pupuk bersubsidi diberlakukan kembali di Indonesia pada tahun 2002, dan kemajuan terus dicapai. Pupuk bersubsidi digunakan untuk mengelola pertanian sesuai dengan persyaratan dan keberlanjutan kebijakan ini. Meskipun pemerintah telah menyetujui sejumlah anggaran untuk program ini, masih ada banyak tantangan atau masalah, terutama dalam hal tata kelolanya.

Efektivitas program pupuk bersubsidi telah menjadi subyek penelitian yang luas di Indonesia, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Suryana dkk. Rachman, dan Nur dkk. Program pupuk bersubsidi saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam berbagai variabel. Isu utamanya adalah kesenjangan distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan keterlambatan atau tidak memadainya pasokan, yang secara langsung berdampak pada produktivitas pertanian.

Kemudian, terjadi kecurangan dalam proses distribusi pupuk, terutama oleh pengecer tidak resmi yang menjual kembali pupuk bersubsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, ketidaksesuaian data usulan (e-GNDP) yang diajukan dengan kebutuhan petani, dan malapraktik lainnya.

Masalah lainnya adalah kurangnya fasilitas pendukung, seperti informasi pertanian digital , terbatasnya mesin perekam data elektronik di setiap kios pupuk, fasilitas jalan yang kurang memadai, dan sebagainya. Tantangan-tantangan ini muncul dari keterbatasan finansial, sehingga memenuhi kebutuhan petani dalam program pupuk bersubsidi merupakan tugas yang berat. Meskipun pemerintah telah berdedikasi untuk meningkatkan implementasi program pupuk bersubsidi di lapangan, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas program pupuk bersubsidi, masih terdapat kesenjangan kritis dalam tata kelola distribusi, termasuk kesenjangan distribusi pupuk, keterlambatan, pelanggaran peraturan harga, dan praktik-praktik penipuan. Studi ini secara inovatif membahas isu-isu tersebut, mengeksplorasi tata kelola distribusi yang dinamis dari kebijakan tersebut, dengan fokus khusus pada bagaimana intervensi kebijakan dan tata kelola pupuk bersubsidi berdampak pada proses alokasi, dinamika distribusi, pelanggaran harga, dan strategi kompensasi yang adaptif bagi petani. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan implementasi program guna memenuhi kebutuhan ketahanan pangan Indonesia yang terus meningkat.

Artikel ini disusun sebagai berikut: Metodologi penelitian disajikan pada menyajikan temuan penelitian. Hasil, perbandingan dengan penelitian lain, implikasi dan penjelasan temuan, kekuatan, dan keterbatasan akan dibahas di Bagian. Selanjutnya, Bagian membahas arah potensial untuk penelitian di masa depan.

2. Metodologi penelitian

Lokasi studi dan sampel penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) dan Kabupaten Wajo, dua daerah penghasil beras utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Dirjen PSP, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, 2023, kedua kabupaten ini menggunakan pupuk bersubsidi dengan tingkat yang relatif tinggi secara nasional. Dalam studi ini, data primer dan sekunder digunakan. Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan, Kantor Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan, distributor pupuk, pengecer/kios pupuk, kelompok tani, dan petani merupakan informan kunci yang menyediakan data primer melalui wawancara mendalam.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui laporan dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, dan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian), PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC), dan situs web resmi pemerintah.

Kondisi umum lokasi penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebagai lumbung padi nasional, Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sidrap merupakan salah satu daerah pertanian di Sulawesi Selatan. Terdapat 11 kecamatan di kabupaten ini, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian padi. Di Kabupaten Sidrap, terdapat 49.396 ha lahan sawah pada tahun 2021, 10.854 ha lahan sawah non irigasi, dan 38.542 ha lahan sawah irigasi. Kecamatan Pitu Riawa, Watang Sidenreng, dan Pitu Riase memiliki lahan sawah terbanyak. Sekitar 45.576 ha (92,27%) sawah ditanami dua kali dalam setahun, dan sisanya hanya ditanami satu kali dalam setahun dan tidak ditanami padi. Kabupaten ini memiliki 71.248 kepala keluarga dalam rumah tangga petani pada tahun 2019. Jumlah terbanyak, 11.675 rumah, berada di Kecamatan Maritengngae, dan jumlah terkecil, 3.000 rumah, berada di Kecamatan Kulo.

Pada tahun 2022, petani di Kabupaten Sidrap membutuhkan 25.446.851 ton pupuk urea, 192.982 ton pupuk ZA, dan 28.037.105 ton pupuk NPK Phonska untuk tanaman padi mereka. Pupuk bersubsidi yang disalurkan meliputi 13.530 ton pupuk NPK Phonska, 190 ton pupuk ZA, dan 17.152 ton urea. Akibatnya, terjadi kelangkaan pupuk NPK, ZA, dan urea. Para petani membeli pupuk dari pasar terbuka untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo, dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di pusat Provinsi Sulawesi Selatan, 242 km dari Makassar. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.506,19 ^km2 atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan terdiri dari 811,84 ^km2 pertanian lahan kering dan 916,62 ^km2 lahan sawah beririgasi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap di sebelah utara, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah selatan, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah timur, serta Kabupaten Soppeng dan Sidrap di sebelah barat. Empat belas kecamatan dan 190 desa/kelurahan membentuk Kabupaten Wajo.

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2022 adalah 379.706 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 195.313 jiwa (51%) dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 184.393 jiwa (49%). Rasio jenis kelamin pada tahun 2021 adalah 94,00, yang berarti terdapat 94 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Wajo pada tahun 2021. Kepadatan penduduknya adalah 151 jiwa/km2. Kecamatan Tempe memiliki kepadatan tertinggi (1.685 jiwa/km2), dan Kecamatan Keera memiliki kepadatan terendah (55 jiwa/km2).

Kabupaten Wajo menggunakan lahan pertanian terluas kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Bone. Bahkan jika digabungkan dengan lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis atau yang biasa disebut dengan sawah, sebagian besar lahan sawah tersebut merupakan sawah tadah hujan (65.083 ha). Sisanya adalah irigasi teknis (7.950 ha) dan irigasi setengah teknis (587 ha). Di Kabupaten Wajo, petani membutuhkan 30.984.205 ton pupuk urea, 441 ton pupuk SP36, dan 48.646.470 ton pupuk NPK Phonska untuk menanam padi. Pada tahun 2022, sebanyak 17.152 ton urea, 190 ton pupuk ZA, dan 13.530 ton pupuk NPK Phonska dialokasikan sebagai pupuk bersubsidi. Dengan demikian, terjadi kelangkaan pupuk NPK, urea, ZA, dan bahan kimia lainnya. Petani membeli pupuk dari pasar bebas untuk menutupi kekurangan tersebut.

Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan informasi audiovisual. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan secara langsung dengan responden di lapangan atau di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur dan sumber-sumber lain dari lembaga/instansi terkait sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer.

Kerangka kerja metodologi penelitian

Pada awalnya, analisis dilakukan secara induktif dengan mengelompokkan data yang ada berdasarkan jenis gagasan dan kecenderungannya. Setelah ditemukan pola yang lengkap, analisis dilanjutkan dengan metode deduktif untuk menyempurnakan data dan gagasan. Analisis data diperkuat dengan menggunakan perspektif kekuasaan Michell Foucault. Kebijakan pemerintah merupakan bagian dari praktik kebijakan untuk membangun sistem kontrol dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian, seperti ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui penyajian data secara deskriptif.

3. Hasil dan pembahasan

Lokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi

Jumlah keseluruhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani, menurut RDKK, adalah antara 22,57 hingga 26,18 juta ton, atau sekitar Rp 63-65 triliun per tahun, menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jika pemerintah ingin meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya yang paling signifikan dan hasil yang terbaik, maka anggaran tersebut harus dipenuhi. Namun, pada kenyataannya, kebutuhan pupuk tidak dapat sepenuhnya dipenuhi, menurut data dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Hanya Rp 25,27 triliun, atau 9 juta ton pupuk, yang dapat dibeli dengan anggaran subsidi pupuk yang tersedia dari pemerintah. Sederhananya, 37% dari total kebutuhan pupuk yang dapat dipasok, artinya petani harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengisi kekosongan kebutuhan pupuk yang tidak dapat dipenuhi oleh pupuk bersubsidi.

Petani secara langsung merasakan dampak dari kurangnya alokasi subsidi pupuk. Sebagai contoh, petani akan menerima 250 kg urea dan 117 kg NPK setiap musim tanam (PS) pupuk bersubsidi di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebaliknya, urea adalah 250 kg per PS, dan NPK adalah 100 kg per ha per PS di Kecamatan Pitumpanua. Petani mengklaim bahwa jumlah ini, terutama NPK, tidak mencukupi karena lahan mereka idealnya membutuhkan 300 kg pupuk NPK per PS dan 250 kg pupuk urea per ha. Penyuluh mengklaim bahwa alokasi tersebut jauh lebih sedikit daripada yang diberikan pada tahun 2021.

Saat ini, hanya 250 kg urea per ha, 150 kg NPK, 100 kg ZA, dan 25 kg SP36 per PS yang dialokasikan sebagai pupuk bersubsidi. Jatah untuk urea hanya 233 kg per ha dan hanya 129 kg per ha untuk pupuk NPK di Kabupaten Sidrap, namun kebutuhannya, menurut RDKK, adalah urea 275 dan NPK 250.

Petani juga memiliki masalah dalam menghapus pupuk SP36 dan ZA dari daftar pupuk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Sebagai contoh, petani di Desa Pattirlokka, Kabupaten Wajo, menyatakan bahwa pupuk SP36 dan ZA tidak tersedia, padahal mereka membutuhkan pupuk tersebut karena sawah mereka merupakan sawah tadah hujan. Penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di Kecamatan Keera memberikan pernyataan sebagai berikut:

Petani meminta agar subsidi SP36 diberlakukan kembali, dan mereka menuntut kepastian pada setiap pertemuan sehingga mereka dapat menyampaikan hal ini kepada para pengambil kebijakan. (Penyuluh kecamatan Keera, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)

Menurut penyuluh lapangan di Kecamatan Keera, petani di daerah tersebut merekomendasikan alokasi pupuk sebagai berikut: 200 kg urea, 250 kg NPK, 50 kg ZA, dan 100 kg SP36 per ha per PS, terutama untuk daerah yang memiliki tanah tadah hujan. Menurut pengalaman petani, penggunaan pupuk lengkap dapat meningkatkan hasil panen hingga 70-80 karung, atau sekitar 7-8 ton per ha, sedangkan pupuk seadanya hanya menghasilkan panen sekitar 4-5 ton.

Oleh karena itu, ada perbedaan dalam menerapkan dosis yang direkomendasikan yaitu 3 ton beras per hektar, baik secara penuh maupun sebagian. Oleh karena itu, petani kehilangan sekitar Rp 12 juta per hektar jika menggunakan pupuk seadanya. Tiga karung NPK tambahan dapat dibeli dengan harga Rp 375.000 per karung. Petani yang menyadari kerugian ini mencari cara lain untuk mendapatkan pupuk, seperti harga non-subsidi, kredit, atau dengan membayar setelah panen. Petani tidak memiliki banyak pilihan selain membeli pupuk non-subsidi, meskipun harganya lebih mahal ketika subsidi tidak dapat menutupi kebutuhan pupuk mereka.

Ketidak cukupan lokasi pupuk bersubsidi juga dapat diamati di negara-negara Afrika Sub-Sahara yang menerapkan kebijakan yang sama[], meskipun dalam kasus ini, mekanisme distribusinya berbeda dengan Indonesia. Masalah ini bermula dari penurunan anggaran untuk pupuk bersubsidi akibat beban keuangan negara. Ketersediaan pupuk bersubsidi yang terbatas di lapangan menyebabkan adanya persaingan untuk mendapatkannya dan peluang penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu.

Disadur dari: degruyter.com

Ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi telah menjadi tantangan bagi negara-negara yang mengadopsi kebijakan ini, meskipun dengan berbagai mekanisme; masalah utama selalu terkait dengan efektivitas distribusi. Sebagai contoh, di Nigeria, keterlambatan distribusi pupuk merupakan masalah utama yang akar penyebabnya terletak pada masalah korupsi, salah urus, dan keterlambatan pembayaran. Di India, di sisi lain, sistem distribusi yang terdesentralisasi telah menyebabkan inefisiensi, dimana pupuk bersubsidi seringkali tidak sampai ke petani kecil yang dituju tepat waktu.

Di Pakistan, di mana kebijakan dan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi serupa dengan Indonesia, dengan menganut sistem distribusi terpusat, keterlambatan distribusi pupuk masih ditemukan. Namun, dalam kasus ini, keterlambatan bukan merupakan masalah utama, melainkan disparitas harga dan ketidaktepatan sasaran pupuk bersubsidi, sehingga muncul wacana dari pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung kepada petani/kelompok tani.

Di Indonesia, pemerintah membuat sistem distribusi untuk tata kelola pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dalam penerapannya. Anggaran negara menyediakan dana untuk pupuk bersubsidi, tetapi hanya untuk kategori petani tertentu yang memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Permentan No. 10 tahun 2022. Sebelum penunjukan Menteri Pertanian yang baru, subsidi pupuk tersedia untuk 69 jenis komoditas pertanian. Subsidi tersebut hanya tersedia untuk sembilan produk pangan pokok dan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.

Menurut kebijakan ini, hanya petani yang mengelola lahan paling luas 2 hektar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Pemerintah menggunakan satu organisasi birokrasi yang terpusat untuk mengatur pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian dan para pegawainya mengumpulkan informasi mengenai petani, lahan, dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di antara lembaga-lembaga lainnya.

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pemberian dana, Kementerian Perdagangan merekomendasikan entitas sektor swasta untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi, dan Kementerian BUMN beserta jajarannya bertanggung jawab atas pembelian dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Kemudian, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan diserahkan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Koordinasi tugas distribusi di setiap daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pemerintah membuat hirarki untuk proses distribusi, dimulai dari Lini I dan turun ke bawah melalui Lini II, III, dan IV sampai ke Petani. Distribusi pupuk di Lini I menjadi tanggung jawab PT PIHC yang ditunjuk pemerintah. PT PIHC memilih distributor Jalur II. Kemudian, di Lini III adalah pengecer yang telah ditunjuk PIHC sebagai lokasi di mana kelompok tani dapat membeli pupuk, dan di Lini IV adalah petani yang membeli dan menerima pupuk sesuai dengan jatahnya. Hasilnya berbeda dari yang diantisipasi, meskipun semua perangkat birokrasi terlibat secara ekstensif dalam kasus ini. Masalah yang paling menantang adalah mengatasi dualitas harga di pasar dan mencegah pupuk bersubsidi dijual dengan harga non-subsidi.

Keterlambatan distribusi disebabkan oleh beberapa kesulitan berikut ini. Model sentralisasi ini membuat penumpukan sangat mungkin terjadi, yang sering terjadi di gudang Lini I dan Lini II. Kemudian, ada masalah yang disebut petani sebagai kelangkaan pupuk. Informasi dari para pengecer menunjukkan bahwa masalah distribusi biasanya menjadi penyebab keterlambatan ini. Transportasi pupuk dan sedikitnya tenaga kerja di gudang pemasok dan distributor menjadi penyebab masalah ini, sehingga sulit untuk memenuhi beberapa permintaan secara bersamaan dan dalam jumlah yang signifikan.

Bahkan jika mereka telah membayar pedagang grosir, hal ini membuat pedagang sering menunggu lama dalam ketidakpastian. Salah satu toko menghadapi hal serupa pada musim tanam 2022. Setiap harinya, toko tersebut melayani 345 petani dari 14 kelompok tani. Pupuk selalu datang setelah dipesan dan dibayar, padahal distributor tempat pemesanan hanya berjarak 10 km dari gudang pengecer dan hanya mencakup dua kecamatan. Barang tetap harus dikirim.

Ketika terjadi keterlambatan seperti ini, beberapa pengecer mengambil sendiri ke gudang distributor dengan dalih untuk mempercepat kedatangan pupuk di gudang mereka dengan membayar biaya transportasi distribusi sebesar Rp 800.000 per truk, dan distributor mengizinkan pengecer untuk mengambil pesanan mereka. Pengecer hanya melakukan hal tersebut karena terpaksa, meskipun hal tersebut legal karena mereka akan merugi jika tidak melakukannya. Diakui bahwa margin keuntungan pengecer hanya sebesar Rp 75 per kg atau Rp 7.500 per kuintal, terlepas dari kemungkinan meningkatnya biaya tenaga kerja dan transportasi. Seorang pengecer di Pitumpanua, Kabupaten Wajo, menggambarkan pengalamannya:

Saya pernah menebusnya; banyak masalah yang disampaikan. Keuntungannya hilang jika mengendarai kendaraan sendiri karena biaya transportasi bersubsidi hanya Rp. 800.000, sementara keuntungannya hanya Rp. 75 per kg, atau Rp. 7.500 per kuintal. Oleh karena itu, jika Anda mengambilnya sendiri, Anda akan rugi, terutama para pekerja yang paling tertekan. Karena gaji buruh yang mengangkatnya dari gudang hanya dapat Rp. 500, kalau kita cari pekerja di luar, tidak ada yang mau ambil Rp. 500, menyewa mobil di luar hampir pasti akan menghasilkan harga yang lebih tinggi. (Pengecer Siwa, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)

Pengecer secara teratur mengambil keuntungan dari kondisi ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa kios di Sidrap. Mereka mengakui bahwa mereka sering mengambil pupuk dengan kendaraan mereka, dan ketika mereka melakukannya, distributor akan menagih biaya transportasi mereka. Untuk menghindari kerugian, pengecer harus berusaha mengurangi biaya dengan meminta produk diantarkan langsung ke petani atau kelompok tani dari gudang distributor.

Ia mengatakan bahwa lebih baik mengambilnya sendiri karena bisa langsung ke petani. Para petani menambahkan Rp 750 per karung untuk biaya tenaga kerja jika diantarkan. Oleh karena itu, pelanggan akan membayar Rp3.500 per karung, Rp112.500 untuk HRP, dan Rp115.000 untuk NPK + ongkos tenaga kerja. Karena asosiasi petani biasanya mengkoordinasikan pengeluaran petani, metode operasi ini lebih sederhana bagi pengecer dan petani. Akibatnya, petani yang datang langsung ke kios tidak terlalu banyak, paling banyak 1-2 orang per kelompok, itupun hanya karena ada kebutuhan mendesak. Selain itu, jika mereka langsung datang ke toko, petani mendapatkan harga HRP tanpa biaya tambahan.

Karena masyarakat menanam pada musim April-September dan Oktober-Maret, maka kesempatan untuk menebus potongan harga pupuk adalah pada bulan April hingga Desember. Penyaluran tertinggi terlihat pada bulan November hingga Desember. Pada bulan pertama, 100 ton pupuk harus dikirim dan ada di gudang pengecer. Akan menjadi masalah jika pada bulan pertama hanya 20 ton yang tiba.

Oleh karena itu, gudang Lini II harus berisi semua pupuk PS 1 antara bulan Januari dan Februari. PIHC dapat memetakan PS untuk setiap lokasi di Lini IV sehingga penebusan dapat direncanakan dan antrean tidak menumpuk di gudang. Petani harus menunggu untuk bergabung dengan antrean di kecamatan terdekat seperti Keera, seperti di kecamatan Pitumpanua, di mana PS berlangsung dari bulan Januari hingga Februari. Hal ini dapat dikondisikan dengan sendirinya, karena daerah yang belum memulai musim pemupukan sering kali belum terisi.

Para petani mengantri untuk membeli pupuk yang disubsidi, sehingga meskipun hanya 10 ton yang tiba di gudang pengecer, pupuk tersebut akan habis dalam satu hari. Hal ini sering kali membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa petani lain yang membutuhkan kuota menunggu untuk membelinya. Di masa depan akan ada lebih banyak pupuk, dan pengecer berusaha untuk menyalurkannya. Dengan total 20 ton untuk setiap transaksi, pedagang idealnya bertransaksi dengan distributor sebanyak lima kali dalam sebulan.

Selama uang tidak mengendap di distributor, perputaran modal di tingkat pengecer berkisar di angka Rp 100 juta. Selama kedatangan pupuk dapat terjamin, organisasi petani bersedia mempertahankan tren ini dengan menyediakan modal. Pengecer terkadang sudah menerima uang dari distributor hingga satu tahun, namun produknya belum juga datang. Contohnya, sebuah toko di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, di mana distributornya pergi dengan membawa uang tunai sekitar Rp40 juta. Distributor tersebut telah pindah namun belum mengembalikan uang tersebut. Fakta bahwa uang tersebut telah disetorkan ke PIHC membuatnya lebih sulit untuk dikembalikan. Kesulitan tahun lalu adalah kurangnya tenaga kerja, karena pupuk sering datang namun sulit ditangani oleh pekerja dan kendaraan. Karena keterlambatan ini, pembelian dilakukan di toko-toko lebih sering.

Melanggar aturan HRP

Kondisi dualisme harga pupuk berdampak pada tantangan untuk mempertahankan harga oleh HRP. Setiap peserta dalam sistem ini mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Di mana-mana terdapat pasar gelap (mafia) pupuk bersubsidi. Pembelian pupuk bersubsidi yang dipasarkan secara ilegal dikenal dengan sebutan “Pupuk Gentayangan” di Kabupaten Wajo dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Banyak yang mengklaim bahwa pupuk tersebut berasal dari daerah sekitar, misalnya di Sidrap, pupuk tersebut diduga berasal dari Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Mamuju.

Namun, di Wajo, pupuk-pupuk tersebut berasal dari Sidrap dan wilayah timur Luwu. Yang lain percaya bahwa pupuk tersebut berasal dari daerah mereka, tetapi dari kecamatan yang berbeda. Asal muasal pupuk “Pupuk Gentayangan” tidak diketahui secara pasti. Jika benar pupuk tersebut berasal dari daerah sekitar, mereka beranggapan bahwa meskipun sawah di sana merupakan sawah tadah hujan, para petani di sana tetap mendapatkan jatah pupuk meskipun tidak menanam.

HET pupuk bersubsidi ilegal di kios-kios tidak jauh berbeda dengan harga pupuk bersubsidi yang dijual secara resmi di kios-kios resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebagai contoh, harga NPK bisa mencapai Rp150.000-180.000 per sak, dan beberapa pemasok bersedia menerima pembayaran setelah panen. Sementara itu, HPP resmi per karung adalah Rp. 112.500, membuat harga pupuk “ilegal” menjadi lebih mahal. Namun, selama pupuk bersubsidi masih tersedia di pasar, petani selalu bersedia mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang tidak dapat dipenuhi oleh pupuk bersubsidi. Selain itu, harga pupuk bersubsidi ilegal jauh lebih terjangkau daripada pupuk non-subsidi yang harganya bisa mencapai Rp475.000 per sak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua salah satu kelompok tani yang mengatakan bahwa:

Sangat kaget, karena kalau mau menebus pupuk tidak ada, tapi kita cari pupuk walaupun selalu ada, hanya saja harganya sudah mahal, sekitar Rp150.000. (Ketua Kelompok Tani Sidrap, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023) Sebagai perbandingan, ditemukan bahwa penjualan pupuk ilegal terjadi di banyak lokasi. Misalnya, di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ditemukan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih menjual pupuk bersubsidi secara ilegal ke kios-kios yang tidak resmi. Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Selain itu, ditemukan juga harga jual pupuk bersubsidi di atas HET di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Penjualan di atas HET dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia yang menerima pupuk bersubsidi. Pada beberapa kasus, keberadaan lembaga distribusi yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah dianggap sebagai rahasia umum. Tanpa adanya pasar gelap pupuk, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani akan kesulitan mendapatkan pupuk, dan hal ini akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Upadhyay dkk.[ yang menyatakan bahwa perdagangan ilegal dari perbatasan India yang terbuka dan penjualan pupuk bersubsidi oleh pedagang pertanian yang tidak resmi merupakan masalah lain dari kebijakan pupuk bersubsidi di Nepal. Di Zambia, beberapa pihak yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima pupuk bersubsidi mendapatkan pupuk bersubsidi secara ilegal, membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pupuk komersial.

Karena adanya kebijakan dualisme harga, di mana selalu ada upaya untuk menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi, HRP menjadi sulit untuk diimplementasikan. Selama penyebab masalah ini tidak diatasi, maka akan sulit untuk menghapusnya secara keseluruhan. Karena pupuk sangat penting bagi petani, maka berbagai pihak mendesak agar pupuk dikembalikan ke dalam sistem pasar bebas. Dualisme harga akan tetap ada selama praktek-praktek semacam ini masih ada, dan selama praktek-praktek semacam ini masih berlangsung, maka akan terus terjadi pelanggaran HPP dan kelangkaan pupuk.

Mekanisme “Bapak Angkat” dalam pembelian pupuk

Meskipun pemerintah telah mengamanatkan agar semua petani membeli pupuk langsung dari pengecer, namun karena kondisi ekonomi petani yang kurang mampu dalam hal permodalan, maka produsen harus mencari pinjaman untuk menebusnya. Demikian pula, jika alokasi pupuk bersubsidi yang diterima tidak mencukupi, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi, suka atau tidak suka. Dalam kondisi seperti ini, banyak petani mencari cara alternatif, seperti meminta bantuan dari investor lokal untuk membantu membayar pupuk bersubsidi atau non subsidi. Mereka menyebut cara ini sebagai sistem “Bapak Angkat”, di mana petani menerima pinjaman pupuk dari pemodal dan akan dikembalikan setelah panen. Untuk setiap karung pupuk yang harganya antara Rp 112.500,- dan Rp 165.000,- sampai Rp 170.000,- dengan jangka waktu pinjaman 3-4 bulan, bapak angkat mendapat keuntungan Rp 50.000,-. Para investor membantu para petani dengan memecahkan masalah mereka karena mereka juga mendapatkan keuntungan finansial dari proses tersebut.

Menurut Ketua Kelompok Tani Sidrap, ada 38 anggota, dan mereka sering membayar dengan uang tunai atau pascapanen. Sebagian besar petani yang menerima bantuan dari para pemimpin organisasi petani biasanya akhirnya menjadi bapak angkat, membantu mengimbangi potongan harga pupuk yang diberikan kepada petani. Hanya sedikit yang diambil di gudang kelompok tani, dengan harga Rp 130.000 per sak.

Ada dua sistem pembayaran, yaitu membayar setelah panen, dan juga membayar tunai setelah barang diantar ke rumahnya. Sekitar 28 orang membayar setelah panen, sisanya 10 orang membayar tunai. Keuntungan sekitar 15 ribu per karung, selama 3 bulan ini. (Ketua Kelompok Tani di Sidrap, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)

Demikian pula, sebagian besar petani di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo mengikuti model bapak angkat karena mereka tidak memiliki tabungan setelah panen. Petani sering meminjam pupuk meskipun mereka memiliki uang karena mereka menggunakan uang mereka untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Karena hasil panen yang tidak mencukupi, banyak petani membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli pupuk, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi.

Untuk membeli pupuk, mereka harus meminjam uang. Salah satu alternatifnya adalah dengan mencari bapak angkat yang dapat membantu membeli pupuk bersubsidi dari pengecer. Harga pupuk ini adalah Rp170.000 per karung berisi 50 kg, sedangkan harga eceran adalah Rp120.000, yang berarti ada selisih Rp50.000 per karung berisi 50 kg per 4 bulan. Sektor swasta mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh cukup besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Menurut kelompok tani yang memiliki pengalaman menjadi bapak angkat, jika satu karung tidak dibayar, maka semua keuntungan lainnya akan hangus, dan hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, harga pupuk perlu dinaikkan.

Meskipun bahaya gagal bayar relatif besar, beberapa kota telah mulai menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Masyarakat di Distrik Pitumpanua yang menggunakan anggaran VOE melaporkan mengalami hal ini. Individu mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari pemerintah, dan banyak petani yang memilih untuk tidak membayar. Bahkan mereka yang seharusnya membayar pun tidak membayar, yang menyebabkan kemacetan dalam arus kas VOE.

Alasan tradisional untuk tidak membayar adalah karena tidak ada lagi panen atau ada tanggung jawab lain yang lebih penting yang harus dipenuhi. Karena diperkirakan lebih dari 50% petani meminjam pupuk, hal ini menjadi potensi komersial bagi para investor. Bahkan petani yang memiliki uang pun masih menggunakan kredit untuk membeli pupuk karena hal ini sudah mendarah daging dalam perilaku mereka. Untuk mengatasi masalah ini, seorang penyuluh pertanian Sidrap menyarankan agar Kartu Tani yang diberikan digunakan sebagai kartu kredit. Mengingat ukuran pasar, jika ada 4 juta kartu kredit, industri perbankan akan menangani cukup banyak kartu kredit.

Diskusi

Temuan utama dari studi-studi tersebut berkisar pada ketidakcukupan alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia. Studi-studi tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ada permintaan yang cukup besar akan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk masih jauh dari cukup. Hanya 37% dari total permintaan pupuk yang dapat dipasok melalui pupuk bersubsidi, sehingga petani harus menanggung beban untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan sumber daya yang mereka miliki. Alokasi pupuk yang tidak mencukupi ini memiliki konsekuensi langsung bagi petani dalam hal hasil panen dan kerugian finansial.

Ketidakcukupan alokasi pupuk bersubsidi yang disoroti dalam studi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tantangan serupa telah diamati di negara-negara Afrika sub-Sahara dengan mekanisme distribusi yang berbeda. Masalah yang umum terjadi di wilayah ini adalah berkurangnya anggaran untuk pupuk bersubsidi karena membebani keuangan negara. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan peluang untuk melakukan kecurangan, seperti yang terlihat pada studi yang dirujuk.

Selain itu, studi tersebut juga melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Nigeria, India, dan Pakistan, yang juga menghadapi tantangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif. Tantangan-tantangan ini berkisar dari korupsi dan salah urus hingga penundaan dan salah sasaran pupuk bersubsidi. Setiap negara memiliki sistem distribusi yang berbeda, tetapi benang merahnya adalah perjuangan untuk menjangkau petani kecil dengan cara yang efisien dan tepat waktu.

Implikasi dari alokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi di Indonesia sangat besar. Petani terkena dampak langsung karena mereka menerima jumlah pupuk bersubsidi yang tidak memadai per PS, yang menyebabkan hasil panen yang lebih rendah dan kerugian finansial]. Sebagai contoh, hasil penelitian menyoroti bagaimana petani di berbagai daerah membutuhkan lebih banyak pupuk daripada yang mereka terima untuk mencapai hasil panen yang optimal.

Akibatnya, mereka sering kali terpaksa membeli pupuk non-subsidi, meskipun harganya lebih mahal, untuk memenuhi kebutuhan tanaman mereka. Hal ini berdampak pada keuangan petani yang terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar, dan hal ini juga berdampak pada ketahanan pangan di tingkat nasional. Studi ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang terkait dengan sistem distribusi terpusat di Indonesia. Keterlambatan distribusi pupuk, penumpukan pupuk di gudang, dan masalah transportasi berkontribusi pada inefisiensi proses distribusi secara keseluruhan. Selain itu, penghapusan pupuk tertentu seperti SP36 dan ZA dari daftar pupuk bersubsidi yang memenuhi syarat telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani.

Studi ini mencakup analisis komprehensif mengenai tantangan alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, wawasan yang berharga mengenai pengalaman petani, dan perspektif komparatif dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa. Namun, studi ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ketergantungan pada komunikasi personal, kurangnya data kuantitatif mengenai kerugian finansial yang dialami petani, dan tidak adanya rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk mengatasi tantangan-tantangan yang teridentifikasi.

Secara keseluruhan, temuan-temuan penelitian ini menyoroti masalah alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak memadai di Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi petani dan ketahanan pangan nasional. Temuan-temuan tersebut juga menggarisbawahi perlunya tindakan segera untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini. Studi ini merekomendasikan untuk meningkatkan anggaran untuk pupuk bersubsidi, mengevaluasi kembali kriteria kelayakan untuk tanaman dan petani, meningkatkan efisiensi distribusi, mendiversifikasi daftar pupuk yang memenuhi syarat, menegakkan peraturan yang lebih ketat untuk memerangi penjualan ilegal, dan mempertimbangkan mekanisme dukungan keuangan seperti kredit mikro. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan data kuantitatif dan membina kolaborasi internasional dengan negara-negara yang mengalami tantangan serupa merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi petani Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mendorong stabilitas ekonomi.

Kesimpulan

Studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita mengenai tantangan yang terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi di sentra-sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, Indonesia. Studi ini juga menyoroti inefisiensi dalam sistem distribusi terpusat yang mengakibatkan keterlambatan, penumpukan, dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Selain itu, pasar gelap pupuk bersubsidi dan tantangan dalam menegakkan aturan HRP semakin memperumit situasi. Adopsi mekanisme “Bapak Angkat” oleh petani menunjukkan kecerdikan mereka dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan menyoroti isu-isu tersebut, studi ini tidak hanya membahas masalah yang mendesak dalam pertanian kontemporer tetapi juga menawarkan wawasan yang berpotensi berkontribusi pada strategi tata kelola pupuk yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasilnya terlihat jelas dalam analisis komparatif dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa, yang menekankan universalitas tantangan dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Temuan-temuan ini memiliki implikasi tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara di Afrika sub-Sahara, Nigeria, India, dan Pakistan, yang semuanya berjuang dengan distribusi pupuk yang efektif. Aplikasi dari temuan ini adalah untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat dan melaksanakan reformasi untuk memastikan bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia menjadi lebih efisien dan adil. Tindakan-tindakan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi beban keuangan petani, dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Terlepas dari wawasannya yang berharga, studi ini memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada komunikasi pribadi dan tidak adanya data kuantitatif tentang kerugian finansial. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan mengatasi tantangan yang teridentifikasi, pemerintah telah merekomendasikan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi, mengevaluasi kembali kriteria kelayakan untuk tanaman dan petani, meningkatkan efisiensi distribusi, mendiversifikasi daftar pupuk yang memenuhi syarat, dan menegakkan peraturan yang lebih ketat terhadap penjualan ilegal.

Selain itu, mempertimbangkan mekanisme dukungan keuangan seperti kredit mikro dan penelitian lebih lanjut dengan data kuantitatif akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerugian finansial dan dampak ketahanan pangan. Kolaborasi internasional dengan negara-negara yang menghadapi tantangan serupa dapat memberikan wawasan yang berharga dan solusi potensial. Mengatasi masalah-masalah ini sangat penting untuk memberi manfaat bagi petani Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mendorong stabilitas ekonomi.

Disadur dari: degruyter.com