Pengembangan profesional, juga dikenal sebagai pendidikan profesional, merupakan upaya belajar yang mengarah pada atau menekankan pendidikan dalam bidang karier profesional tertentu atau membangun keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan, selain keterampilan yang dapat dipindahkan dan pengetahuan akademis teoritis yang ditemukan dalam pendidikan seni liberal dan sains murni. Ini digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kredensial profesional seperti sertifikasi profesional atau gelar akademis melalui kursus formal di lembaga yang dikenal sebagai sekolah profesional, atau menghadiri konferensi dan peluang pembelajaran informal untuk memperkuat atau memperoleh keterampilan baru.

Pendidikan profesional telah dijelaskan sebagai intensif dan kolaboratif, idealnya mencakup tahap evaluatif. Ada berbagai pendekatan untuk pengembangan profesional atau pendidikan profesional, termasuk konsultasi, pelatihan, komunitas praktik, studi kasus, proyek akhir, mentoring, supervisi reflektif, dan bantuan teknis.

Berbagai orang, seperti guru, perwira militer dan perwira non-komisioner, profesional kesehatan, arsitek, pengacara, akuntan, dan insinyur terlibat dalam pengembangan profesional. Individu dapat berpartisipasi dalam pengembangan profesional karena minat dalam pembelajaran seumur hidup, rasa kewajiban moral, untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional, untuk meningkatkan kemajuan karier, untuk tetap mendapatkan informasi tentang teknologi dan praktik baru, atau untuk mematuhi persyaratan peraturan profesional. Dalam pelatihan staf sekolah di Amerika Serikat, "kebutuhan akan pengembangan profesional ... menjadi prioritas utama pada tahun 1960-an". Banyak negara bagian Amerika memiliki persyaratan pengembangan profesional untuk guru sekolah. Misalnya, guru di Arkansas harus menyelesaikan 60 jam kegiatan pengembangan profesional yang didokumentasikan setiap tahun. Kredit pengembangan profesional dinamai berbeda dari negara bagian ke negara bagian. Misalnya, guru di Indiana harus mendapatkan 90 Unit Pembaruan Berkelanjutan (CRU) per tahun; di Massachusetts, guru perlu mendapatkan 150 Poin Pengembangan Profesional (PDP); dan di Georgia, guru harus mendapatkan 10 Unit Pembelajaran Profesional (PLU). Perawat Amerika dan Kanada, serta mereka di Inggris, harus berpartisipasi dalam pengembangan profesional formal dan informal (mendapatkan kredit berdasarkan kehadiran pendidikan yang telah diakreditasi oleh lembaga pengatur) untuk mempertahankan registrasi profesional.

Secara luas, pengembangan profesional dapat mencakup jenis pendidikan vokasional formal, biasanya pelatihan pasca-sekolah menengah atau polyteknik yang mengarah pada kualifikasi atau kredensial yang diperlukan untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan. Pengembangan profesional juga dapat berbentuk program pengembangan profesional pra-layanan atau dalam-layanan. Program-program ini dapat bersifat formal atau informal, kelompok atau individual. Individu dapat mengejar pengembangan profesional secara mandiri, atau program-program dapat ditawarkan oleh departemen sumber daya manusia. Pengembangan profesional di tempat kerja dapat mengembangkan atau meningkatkan keterampilan proses, kadang-kadang disebut sebagai keterampilan kepemimpinan, serta keterampilan tugas. Beberapa contoh untuk keterampilan proses adalah 'keterampilan efektivitas', 'keterampilan fungsi tim', dan 'keterampilan berpikir sistem'.

Peluang pengembangan profesional dapat bervariasi dari workshop tunggal hingga kursus akademis selama satu semester, hingga layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia pengembangan profesional yang berbeda dan bervariasi luas dengan filsafat, konten, dan format pengalaman belajar. Beberapa contoh pendekatan untuk pengembangan profesional meliputi:

• Metode Studi Kasus - Metode kasus adalah pendekatan pengajaran yang terdiri dari menyajikan kasus kepada siswa, menempatkan mereka dalam peran pengambil keputusan yang menghadapi masalah.
• Konsultasi - untuk membantu individu atau sekelompok individu untuk menjelaskan dan menangani kekhawatiran segera dengan mengikuti proses pemecahan masalah sistematis.
• Pelatihan - untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam suatu keterampilan tertentu dengan memberikan proses pengamatan, refleksi, dan tindakan.
• Komunitas Praktik - untuk meningkatkan praktik profesional dengan terlibat dalam penyelidikan bersama dan pembelajaran dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama
• Studi Pelajaran - untuk menyelesaikan dilema praktis terkait intervensi atau instruksi melalui partisipasi dengan profesional lain dalam secara sistematis memeriksa praktik
• Pemberian Bimbingan - untuk mempromosikan kesadaran dan penyempurnaan individu terhadap pengembangan profesional mereka sendiri dengan menyediakan dan merekomendasikan kesempatan terstruktur untuk refleksi dan observasi
• Supervisi Reflektif - untuk mendukung, mengembangkan, dan pada akhirnya mengevaluasi kinerja karyawan melalui proses penyelidikan yang mendorong pemahaman dan perumusan dasar-dasar praktik mereka sendiri
• Bantuan Teknis - untuk membantu individu dan organisasi mereka untuk memperbaiki dengan menawarkan sumber daya dan informasi, mendukung jaringan dan upaya perubahan.

Sumber:

https://en.wikipedia.org

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (14/12/2021). 

Penganugerahan KPPU Award 2021 untuk Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat ini diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Wakil Presiden (Wapres)  K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, berkaca pada praktek di masa lalu, ketika monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat belum mendapat perhatian yang serius, mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan masyarakat dan komposisi jumlah pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

“Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, potret ketimpangan terkini dari sekitar 64 juta pelaku usaha, jumlah usaha mikro mendominasi sebesar 98%, usaha kecil 1,2%, usaha menengah 0,09%, usaha besar 0,01%,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Ketika reformasi bergulir, Indonesia melahirkan dua lembaga penting yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPPU. “KPK dan KPPU pada hakekat dibentuk untuk memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin melanjutkan, selama lebih dari dua dekade KPPU telah menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat,”Tumbuhnya industri penerbangan yang berdampak pada peningkatan jumlah maskapai hingga penurunan tarif penerbangan merupakan buah dari hasil kerja keras KPPU,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Wapres mengimbau kepada KPPU untuk meningkatkan pengawasan dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang berpengaruh pada peta persaingan usaha. “Sinergi KPPU dan Kementerian/Lembaga harus terus dibangun, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19,” kata Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yudha Mediawan saat ditemui seusai acara mengatakan, Award 2021 ini diberikan oleh KPPU kepada Kementerian PUPR karena terkait implementasi dibidang barang dan jasa maupun investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilaksanakan. 

Yudha Mediawan mengatakan, Kementerian PUPR juga senantiasa mengaplikasikan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dunia usaha ini dapat tumbuh dengan baik,”Kementerian PUPR juga telah memiliki Peraturan Menteri (Permen) yang mendukung pelibatan dan pemberdayaan UMKM di bidang konstuksi. Ini yang menjadi koridor Kementerian PUPR untuk selalu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melibatkan UMKM,” ujar Yudha Mediawan.

Sementara Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu yang menyatakan bahwa globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat,” oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dan harus dilakukan dengan penemuan-penemuan baru atau inovasi,” ungkap Guntur.

Intensitas persaingan usaha nasional kata Guntur Syahputra Saragih, diukur dari indeks persaingan usaha nasional yang sudah dikembangkan KPPU sejak tahun 2018. Guntur memaparkan bahwa hasil penilaian indeks persaingan usaha Indonesia mengalami peningkatan dari angka 4,65 pada tahun 2020 menjadi 4,81 dari skala minimal 7,”Peningkatan indeks persaingan usaha tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19,” tandas Guntur.(Iwn)

Sumber: pu.go.id

Dalam lanskap pendidikan, pelatihan vokasional berdiri sebagai penanda praktis, mempersiapkan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang dalam berbagai industri. Dengan sejarah yang kaya yang berakar pada pembinaan pengrajin, pekerja kerajinan, dan teknisi, pendidikan vokasional telah mengalami kebangkitan, merangkul kebaruan sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasarnya.

Secara tradisional, pendidikan vokasional dibatasi pada ruang kelas atau pengaturan magang, di mana siswa menyerap baik landasan teoritis maupun keterampilan praktis dari perdagangan yang mereka pilih. Namun, zaman digital telah membawa era baru, mendemokratisasikan akses ke pembelajaran vokasional melalui platform online. Sekarang, individu dari berbagai latar belakang hidup dapat berinteraksi dengan instruktur terakreditasi dan para profesional industri, meruntuhkan hambatan geografis dan waktu.

Kembalinya pendidikan vokasional bersamaan dengan pergeseran global dalam perspektif terhadap hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah di seluruh dunia semakin mengakui peran penting pelatihan vokasional dalam mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan paradigma ini, sering disebut sebagai "vokasionalisme baru," menempatkan kebutuhan industri di garis depan pembicaraan pendidikan, menganjurkan kurikulum yang menyatukan ketatnya akademis dengan aplikasi praktis.

Pusat dari evolusi ini adalah konsep Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Vokasional (TVET), pendekatan holistik yang menyatukan pengetahuan teoritis dengan pengalaman langsung. Program TVET bukanlah sekadar saluran untuk memperoleh keterampilan, tetapi dirancang untuk membudayakan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan adaptabilitas - ciri-ciri dari tenaga kerja yang tangguh.

Dalam pengejaran untuk menyelaraskan pendidikan dengan tuntutan industri, kolaborasi muncul sebagai kunci utama. Pihak-pihak terkait industri memainkan peran aktif dalam membentuk kurikulum vokasional, memastikan relevansi dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Hubungan simbiosis ini memfasilitasi transisi yang mulus dari ruang kelas ke karier, membekali lulusan dengan ketangkasan untuk menavigasi lanskap kerja yang selalu berubah.

Namun, di tengah kegembiraan untuk pendidikan vokasional, perdebatan filosofis bergelut di bawah permukaan. Idealisme yang diusung oleh Wilhelm von Humboldt, yang menekankan pada pembudayaan individu yang berwawasan luas mampu melampaui batasan vokasional, bertentangan dengan gagasan kontemporer tentang pendidikan semata sebagai sarana untuk persiapan tenaga kerja. Kritik Julian Nida-Rümelin menyoroti perlunya pendekatan seimbang - yang menghormati nilai intrinsik pendidikan sambil mengakui perannya sebagai alat mobilitas sosioekonomi.

Saat kita menggambar garis masa untuk masa depan pendidikan vokasional, inklusivitas muncul sebagai prinsip panduan. Mengakui bakat dan aspirasi yang beragam dari para pelajar, program vokasional harus merangkul fleksibilitas dan penyesuaian. Baik melalui magang tradisional, sekolah teknis, atau platform online, individu harus memiliki akses ke jalur yang sesuai dengan kekuatan dan ambisi mereka yang unik.

Selain itu, demokratisasi pendidikan vokasional menuntut komitmen terhadap keadilan dan aksesibilitas. Komunitas yang terpinggirkan, seringkali dilayani oleh sistem pendidikan tradisional, berpotensi mendapat manfaat besar dari program vokasional yang disesuaikan yang memberdayakan mereka untuk berkembang dalam pasar kerja. Dengan membongkar hambatan masuk dan memberikan dukungan yang ditargetkan, kita dapat membuka potensi yang belum tersentuh dari setiap individu, menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif dan dinamis.

Sebagai kesimpulan, pendidikan vokasional berdiri siap di persimpangan tradisi dan inovasi, menjembatani kesenjangan antara akademisi dan industri dengan relevansi yang tak tergoyahkan. Saat kita merangkul kebangkitan pelatihan vokasional, mari kita tetap teguh dalam komitmen kita untuk membudayakan tidak hanya profesional yang terampil tetapi juga individu yang tangguh, adaptif, yang siap menavigasi kompleksitas dunia modern. Melalui kolaborasi, inklusivitas, dan dedikasi yang teguh terhadap keunggulan, kita dapat memberdayakan tenaga kerja masa depan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya dan membentuk masa depan kemakmuran bagi semua.

Sumber:

https://en.wikipedia.org

Serang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai persiapan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang sepanjang 33 Km, ditandai dengan Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 senilai Rp. 4.5 Triliun antara Kementerian PUPR dengan kontraktor Sino Road and Bridge Group Co. Ltd, di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten yang disaksikan oleh Plt Inspektur Jenderal Widiarto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Direktur Utama PT. Wijaya Karya (Tbk) Agung Budi Waskito dan Direktur Utama PT. Adhi Karya (Tbk) Entus Asnawi M.

Setelah penandatanganan kontrak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta kontraktor pelaksana untuk dapat mempercepat pembangunan konstruksi Ruas Cileles – Panimbang. Pemerintah tidak memiliki agenda khusus untuk melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan jalan tol tersebut.

“Kita harus memakai langgam (ritme kerja) Kementerian PUPR yang cepat. Pembebasan lahan sudah siap sekitar 78% untuk 33 Km, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembangunan. Tidak perlu ada seremoni groundbreaking, yang penting pembangunan bisa segera kita mulai dan selesaikan” kata Menteri Basuki.

Seksi 3 ruas Cileles – Panimbang merupakan bagian terakhir dari paket pekerjaan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 Km. Tol ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 Seksi, yakni Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung (26,50 Km), Seksi 2 Ruas Rangkasbitung - Cileles (24,17 Km), dan Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang (33 Km). Untuk seksi 3, porsi BUJT terbagi menjadi 55% milik Sino Road & Bridge Co. Ltd, masing-masing 22.5% milik PT. Wijaya Karya (Tbk) dan PT. Adhi Karya ( Tbk).

Pembangunan ruas tol ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun terdiri dari Seksi 1 - 2, porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, sementara Seksi 3 menjadi porsi Pemerintah dengan target seluruhnya beroperasi pada 2023. Saat ini progres pembangunan pada ruas Serang – Rangkasbitung hingga November 2020 mencapai 84,18%.

“Kita perlu bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, supaya bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin turut menggerakkan ekonomi nasional yang mempunyai tantangan lebih berat ke depan,” ujar Menteri Basuki.

Dengan terhubungnya jalan tol yang melintasi tiga kabupaten yakni Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang ini, bukan hanya sebagai penghubung menuju kawasan pariwisata di sekitar wilayah Banten seperti KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, tapi juga akan semakin meningkatkan konektivitas dan sektor produktif, seperti sektor industri, barang, dan jasa yang tersambung dengan Tol Jakarta - Merak.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan, Sesditjen Sumber Daya Air Akdian Charisal Manu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai C3 Saroni, Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane Bambang Hery, Kepala BPJN Banten Wida Nurfaida, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja, dan jajaran PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Tri)

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini. Saat ini progresnya sudah penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat, sekarang sedang mengurus penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, ada proses pengadaan tanah seperti sosialisasi lalu musyawarah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Getaci yang dimulai pada 2022 ini diharapkan dapat rampung pada 2024 untuk pembangunan tahap pertama. “Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yg ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat. 

“Konektivitas ke daerah selatan (Jawa Barat) makin lama makin menurun karena kepadatan lalu lintas, seperti sekarang dari Tasik ke Bandung yang jaraknya hanya 100 km bisa mencapai 3 jam. Maka, kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini merupakan suatu keniscayaan karena di wilayah selatan itu banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, namun konektivitasnya masih kurang bagus,” ujar Hedy.

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage – Tasikmalaya rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya – Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029.

Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu junction Gedebage yang akan terkoneksi dengan jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi). Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (31/1/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly. (Mes)

Sumber: pu.go.id

Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali/rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau dikenal Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu (20/7/2022). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu . 

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," kata Herry. 

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,5 miliar Yen atau sekitar Rp325 miliar. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan selesai pada Juni 2024," kata Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana. 

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," kata Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, rekonstruksi jembatan ini sudah lama dinanti masyarakat Palu, karena jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri,"ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan  Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri. (Jay)

Sumber: pu.go.id