Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau untuk mendukung peralihan energi bersih dan mengurangi emisi karbon demi pembangunan berkelanjutan, menurut seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berbicara dalam sebuah seminar di Jakarta, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, menyoroti pentingnya peralihan ke energi bersih sebagai sebuah jalan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah memperkuat aspek perencanaan dan pengendalian, salah satunya melalui sistem informasi lingkungan Amdalnet.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan salah satu syarat penting dalam pemenuhan izin usaha.

Justianto menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang menjajaki cara-cara untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon dalam mengelola emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Pasar karbon dan instrumen yang menggunakan nilai ekonomi karbon akan menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Ia menekankan perlunya menciptakan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

"Tentu saja tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan terus berkembang," ujar Justianto.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam hal teknologi, investasi, dan tata kelola untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, tambahnya.

Di sektor kehutanan, katanya, KLHK juga memastikan tata kelola yang baik dengan menerapkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Jumlah perusahaan yang tersertifikasi SVLK meningkat dari 2.742 di tahun 2017 menjadi 5.461 di tahun 2023.

Disadur dari: en.antaranews.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel dan produksi bijih nikel terbesar di dunia, yaitu mencapai 42,3 persen dari total cadangan nikel dunia. Potensi yang tinggi ini juga berdampak pada peningkatan perekonomian negara, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti nikel yang meningkat 8 kali lipat pada Mei 2022 dengan nilai Rp 4,18 triliun dibandingkan PNBP royalti nikel tahun 2015 sebesar Rp 531 miliar. Namun, hal ini tidak sebanding dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas industri nikel, seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, potensi korupsi, sengketa lahan, dan penggusuran lahan masyarakat.

Laporan penelitian "Melacak Jejak Pembiayaan: Dampak Lingkungan dan Sosial Industri Nikel di Indonesia" merupakan hasil penelitian mendalam yang mengulas pemberitaan media terkait aktivitas industri nikel melalui metode analisis isi media, serta aliran pembiayaan industri nikel di Indonesia selama tahun 2009 - 2015 (sebelum Perjanjian Paris) dan 2016 - 2023 (setelah Perjanjian Paris) dengan metode penelusuran aliran pembiayaan (Follow the Money).

Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan media di sektor industri nikel lebih banyak didominasi oleh pemberitaan dari sisi ekonomi, yaitu baterai kendaraan listrik dan industri hilir nikel. Sayangnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri ini belum mendapat perhatian media arus utama, seperti isu pemenuhan hak-hak masyarakat adat, hak-hak perempuan, dan FPIC. Isu-isu tersebut lebih banyak diberitakan oleh media investigasi, seperti Tirto, Mongabay, Tempo, dan Project Multatuli.

Di sisi lain, aktor-aktor di tingkat pemerintah atau pembuat kebijakan lebih banyak mengungkapkan wacana terkait isu-isu ekonomi, seperti penerimaan negara, hilirisasi industri nikel, bahkan baterai kendaraan listrik, sementara isu-isu terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup dari aktivitas industri ini justru lebih banyak digaungkan oleh aktor-aktor yang berasal dari organisasi masyarakat sipil.

Dari sisi aliran pembiayaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran investasi di sektor hulu nikel didominasi oleh investor dari Tiongkok. Investasi ini dilakukan secara terpusat di provinsi-provinsi yang kaya akan cadangan nikel, yaitu di Sulawesi dan Pulau Halmahera (Maluku Utara). Menariknya, keuntungan dari aliran pembiayaan ini kembali lagi ke negara asal investor, yaitu China, sehingga multiplier effect nikel di Indonesia sebenarnya hanya bersifat semu.

Disadur dari: repository.theprakarsa.org

Sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat, Climate Rights International (CRI), merilis sebuah laporan berjudul 'Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia's Nickel Industry', yang menyoroti bahwa industri nikel di Indonesia melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

Peneliti CRI, Krista Shennum, mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pertambangan nikel, peleburan, dan semua kegiatan terkait tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius atau yang dapat dicegah serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap masyarakat yang terkena dampak, terutama masyarakat adat.

Dalam laporan tersebut, Krista mengatakan bahwa pembangunan dan pengoperasian kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara, telah menghancurkan kehidupan masyarakat adat dan anggota masyarakat pedesaan lainnya serta menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan hidup setempat.

"Setidaknya 5.331 hektar hutan tropis telah ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon," ujar Krista dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat, 17 Januari lalu.

Dampak lingkungan lainnya adalah polusi udara karena IWIP masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) off-grid atau pembangkit listrik tenaga batu bara. Penduduk setempat juga kehilangan akses terhadap air bersih dan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. 

Laporan CRI didasarkan pada wawancara dengan 45 orang yang tinggal di sekitar tambang nikel, konsesi, atau kawasan industri. Selain isu lingkungan, Krista menemukan indikasi pelanggaran HAM berupa perampasan tanah dalam proses pembebasan lahan oleh perusahaan.

"Ada dugaan aparat keamanan datang pada dini hari untuk memaksa warga menjual tanah mereka," tambahnya.

Krista menyayangkan bahwa hal ini terjadi di sebuah kawasan industri dimana nikel yang diproduksi dikirim ke produsen baterai kendaraan listrik. Ia menyebutkan bahwa transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik adalah bagian penting dari transisi energi. Oleh karena itu, kegiatan yang merusak lingkungan tidak boleh menjadi bagian dari gerakan ini.

"Perusahaan-perusahaan otomotif global yang memasok nikel dari Indonesia, seperti Tesla, Ford, dan Volkswagen, harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa nikel yang digunakan dalam kendaraan listrik mereka tidak melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan," tegas peneliti CRI tersebut.

Disadur dari: en.tempo.co

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menjadi tulang punggung pendapatan negara, dan secara signifikan mendorong kemajuan ekonomi di banyak desa. Namun, keberadaan kelapa sawit tidak terlepas dari tantangan lingkungan yang menuntut tindakan keberlanjutan.

Seperti yang InfoSAWIT kutip dari Palm Oil Analytic, sektor kelapa sawit di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, sebagai komoditas ekspor terbesar, memperkuat neraca perdagangan dengan pemasukan sekitar US$ 20 miliar per tahun. Permintaan dunia menegaskan bahwa Indonesia memainkan peran utama dalam perdagangan minyak sawit dunia.

Industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk petani kecil dan buruh perkebunan. Selain itu, dengan membangun infrastruktur di desa-desa, seperti jalan dan sekolah, industri ini mendorong kemajuan dan mengurangi kemiskinan di desa-desa.

Namun, ada beberapa masalah yang mendesak tentang lingkungan, seperti penebangan hutan untuk penanaman kelapa sawit. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies endemik, seperti orangutan, harimau, dan gajah. Konservasi keanekaragaman hayati menjadi hal yang mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

"Alih fungsi lahan menjadi perkebunan monokultur akan mengancam keanekaragaman hayati dan kestabilan ekosistem. Hal ini tidak hanya berdampak pada flora dan fauna secara lokal, namun juga pada keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan," tulis Palm Oil Oil Analytic.

Sementara itu, konservasi gambut menjadi perkebunan kelapa sawit secara signifikan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim secara global.

Untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan, Indonesia telah melakukan beberapa hal untuk menuju praktik budidaya yang berkelanjutan.

Program sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan hal yang signifikan untuk mendorong produksi kelapa sawit yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Negara-negara produsen yang mendapatkan sertifikat ini harus mematuhi standar-standar tertentu yang melindungi lingkungan dan masyarakat lokal.

Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan dan kebijakan untuk mengendalikan deforestasi dan mendorong praktik-praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit, termasuk banyak industri maju yang berkomitmen untuk menggunakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui rantai pasoknya dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan.

Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang, diperlukan hal-hal konkrit dan komitmen dari semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (T2)

Disadur dari: en.infosawit.com

Magang kebijakan di Indonesia

Mulailah perjalanan yang mencerahkan dengan Magang Ilmu Lingkungan dan Kebijakan di Indonesia. Kesempatan ini menawarkan perpaduan unik antara penelitian ilmiah dan advokasi kebijakan di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan tantangan lingkungan. Terlibat langsung dalam upaya konservasi dan perumusan kebijakan di salah satu tujuan wisata yang paling beragam secara ekologis di dunia.

Peserta magang di program ilmu dan kebijakan lingkungan kami di Indonesia dapat terlibat dalam berbagai tugas seperti:

• Melakukan penelitian lapangan di berbagai ekosistem, termasuk hutan hujan, hutan bakau, dan habitat laut.
• Membantu dalam analisis data lingkungan untuk menginformasikan keputusan kebijakan.
• Berpartisipasi dalam program penjangkauan masyarakat untuk mempromosikan kesadaran dan keberlanjutan lingkungan.
• Menyusun laporan dan ringkasan kebijakan tentang isu-isu lingkungan yang mempengaruhi Indonesia.
• Berkolaborasi dengan LSM lokal dan lembaga pemerintah dalam proyek-proyek konservasi.

Melalui tanggung jawab ini, peserta magang akan mendapatkan pengalaman langsung dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan lingkungan, mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis yang berharga, dan berkontribusi pada upaya konservasi yang berarti di Indonesia.

Peran pekerjaan untuk magang ilmu pengetahuan dan kebijakan lingkungan di Indonesia

Asisten peneliti magang

Sebagai Asisten Peneliti Magang, Anda akan melakukan penelitian lapangan dan analisis data, memperoleh wawasan tentang dasar-dasar ilmiah dari upaya konservasi. Peran ini menawarkan pendalaman yang mendalam dalam penelitian lingkungan.

Pemagang analisis kebijakan

Pemagang Analisis Kebijakan akan fokus pada evaluasi kebijakan yang ada dan mengusulkan solusi baru untuk tantangan lingkungan. Peran ini menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan, menawarkan pandangan yang komprehensif tentang advokasi lingkungan.

Magang penjangkauan masyarakat

Terlibat dengan komunitas lokal sebagai Magang Penjangkauan Masyarakat untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dan pendidikan lingkungan. Peran ini sangat penting untuk menumbuhkan dukungan lokal untuk inisiatif konservasi.

Pemagang proyek keberlanjutan

Pemagang Proyek Keberlanjutan akan bekerja dalam pengembangan dan implementasi proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri dan komunitas lokal. Peserta magang ini memainkan peran kunci dalam upaya konservasi praktis.

Magang pendidikan lingkungan

Sebagai peserta magang Pendidikan Lingkungan, Anda akan mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan di sekolah dan komunitas, meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan dan metode konservasi.

Magang proyek konservasi

Pemagang Proyek Konservasi akan berpartisipasi dalam proyek konservasi yang sedang berlangsung, bekerja secara langsung dengan spesies yang terancam punah dan habitat yang terancam punah. Peran ini menawarkan pengalaman langsung di bidang konservasi.

Peran ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sektor lingkungan kepada peserta magang, yang menggabungkan penelitian ilmiah, analisis kebijakan, dan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman magang yang menyeluruh.

Disadur dari: www.internsinasia.com

Industri kelapa sawit memiliki posisi strategis di Indonesia karena merupakan penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional, yaitu rata-rata USD 20 miliar per tahun. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri pendorong yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Di beberapa kota di Indonesia, 45% merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat yang merupakan sektor ekonomi penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Pentingnya ekonomi kelapa sawit di Indonesia

Kelapa sawit telah menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia selama beberapa dekade, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai aspek lanskap ekonomi negara.

Pendapatan ekspor: Industri kelapa sawit Indonesia merupakan sumber pendapatan ekspor yang sangat penting, yang memperkuat neraca perdagangan dan cadangan devisa negara. Permintaan minyak kelapa sawit di pasar internasional telah mendorong Indonesia menjadi pengekspor terbesar di dunia untuk komoditas ini.

Kesempatan kerja: Sektor kelapa sawit menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang Indonesia, mulai dari petani kecil dan pekerja perkebunan hingga mereka yang bekerja di fasilitas pengolahan dan transportasi. Industri ini memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mempertahankan mata pencaharian di daerah pedesaan.

Pembangunan pedesaan: Budidaya kelapa sawit telah memfasilitasi pembangunan pedesaan dengan mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan sekolah, di daerah-daerah terpencil di mana perkebunan didirikan. Kehadiran industri ini telah membantu meningkatkan akses ke layanan penting dan berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan.

Masalah lingkungan yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit

Terlepas dari nilai ekonominya yang penting, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia telah menimbulkan masalah lingkungan yang serius, yang menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan mendorong seruan untuk melakukan praktik-praktik berkelanjutan.

Deforestasi: Salah satu masalah yang paling mendesak terkait dengan budidaya kelapa sawit adalah deforestasi, terutama di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati seperti Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan hutan dalam skala besar untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan, harimau, dan gajah, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka.

Hilangnya keanekaragaman hayati: Konversi ekosistem alami menjadi perkebunan monokultur telah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu keseimbangan ekologi yang rapuh, dan membahayakan berbagai spesies tanaman dan hewan endemik hutan hujan Indonesia. Hilangnya keanekaragaman hayati ini memiliki konsekuensi yang luas bagi ketahanan dan stabilitas ekosistem.

Emisi gas rumah kaca: Konversi hutan dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang memperparah perubahan iklim. Metode pembukaan lahan, termasuk teknik tebang dan bakar, melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan polutan lainnya ke atmosfer, yang semakin memperparah pemanasan global.

Upaya menuju produksi minyak sawit berkelanjutan

Menyadari tantangan lingkungan yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit, berbagai pemangku kepentingan telah memulai upaya untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan mengurangi dampak yang merugikan.

Program Sertifikasi: Organisasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah mengembangkan standar sertifikasi yang bertujuan untuk mempromosikan produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Produsen bersertifikat mematuhi kriteria yang berkaitan dengan deforestasi, konservasi keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Peraturan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk membatasi deforestasi dan mempromosikan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Langkah-langkah yang diambil termasuk moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru di hutan primer dan lahan gambut serta penegakan hukum lingkungan yang lebih ketat.

Komitmen Perusahaan: Perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit terkemuka dan produsen barang-barang konsumen telah membuat komitmen untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui rantai pasokan mereka. Komitmen-komitmen ini termasuk janji nol-deforestasi, inisiatif penelusuran, dan dukungan bagi inklusi petani kecil dalam produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kesimpulan: dinamika kompleks yang membentuk industri ini

Telaah atas peran ganda kelapa sawit dalam perekonomian dan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan sebuah lanskap yang penuh dengan tantangan dan peluang. Meskipun kelapa sawit telah menjadi landasan ekonomi Indonesia, mendorong pendapatan ekspor, lapangan kerja, dan pembangunan pedesaan, produksinya juga menimbulkan tantangan lingkungan yang besar. Deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca membayangi keberlanjutan industri ini, sehingga diperlukan upaya bersama untuk melakukan mitigasi dan adaptasi.

Di sisi lain, upaya mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan integritas ekologi. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik terbaik, merangkul inovasi teknologi, dan memprioritaskan upaya konservasi, Indonesia dapat memetakan arah menuju sektor kelapa sawit yang lebih adil dan tangguh. Melalui tindakan kolektif dan tanggung jawab bersama, para pemangku kepentingan dapat membangun masa depan di mana produksi kelapa sawit tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Dengan menapaki jalan ini dengan pandangan jauh ke depan, tekad yang kuat, dan komitmen terhadap kemakmuran bersama, Indonesia dapat membuka potensi penuh industri kelapa sawitnya sekaligus melestarikan warisan alam yang menopangnya. Hanya melalui pendekatan holistik seperti itu, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan di mana kelapa sawit dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestari lingkungan.

Disadur dari: www.palmoilanalytics.com