PT Medco Power Indonesia, anak usaha dari Medco Energy di bidang kelistrikan mulai mengembangkan potensi EBT di Sulawesi. Rencananya, perusahaan besutan Arifin Panigoro ini akan mengembangkan pembangkit berbasis gas dan EBT di Sulawesi Tengah.

Presiden Direktur Medco Power Eka Satria menjelaskan untuk mengembangkan potensi EBT di Sulawesi ini pihaknya menggandeng PT Pembangunan Sulawesi Tengah (PTPS) yang merupakan BUMD Sulteng.

Ia menjelaskan Medco Power berkomitmen untuk mendukung pengembangan penyediaan energi berbasis gas dan energi bersih terbarukan demi percepatan pencapaian program pemerintah untuk energi bersih dan ramah lingkungan.

"Dengan nota kesepahaman ini, saya berharap Medco Power dan PTPS dapat bersinergi dalam mendorong kemajuan infrastruktur gas dan energi bersih terbarukan di Sulawesi Tengah," ujarnya, Sabtu (5/2).

Direktur Utama PTPS, Leomirnandi D. Karamoy menyampaikan bahwa MoU ini sejalan dengan tujuan pendirian PTPS. PTPS juga ingin mengambil bagian dalam mendongkrak pertumbuhan bauran EBT di Indonesia.

"Tujuannya yakni menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Leomirnandi.

Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura mengatakan, Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Rusdy berharap proyek strategis ini dapat memanfaatkan sumber daya alam di Sulawesi Tengah dengan baik, dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sulawesi Tengah.

Sumber Artikel: republika.co.id

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan alokasi dana Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 1,16 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menuturkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Ditjen Cipta Karya pada tahun 2022 ini membutuhkan usulan (dana) tambahan sebesar Rp 1,16 triliun," jelasnya.

Diana menuturkan, usulan tambahan dana tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, ASEAN Sumitt, serta MotoGP.

Rinciannya, kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 112,1 miliar untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G-20 berupa penataan Kawasan Mangrove dan Supervisi Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali.

Lalu, untuk Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 947,8 miliar.

Pekerjaaan yang dilakukan berupa penataan gerbang utama, renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno.

Kemudian, renovasi museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian (pejalan kaki), penataan outer ring seperti halte, area pakir, dan gedung pengelola, juga penataan pulau-pulau di Danau Archipelago yakni pejalan kaki, anjungan, aphiteather, dan promeande.

Selanjutnya, renovasi Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, penataan lanskap pedestrian anjungan viewing tower, kaca benggala, community center (pusat komunitas), struktur parkir (elevated), dan manajemen konstruksi penataan TMII 1, 2, dan 3.

Ada juga penataan kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa koridor dan supervisi senilai Rp 94,5 miliar.

Sementara yang terakhir berupa peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk persiapan ASEAN Summit di Tana Mori senilai Rp 7 miliar.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional.

Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalau paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021.

Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan.

Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika.

"Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha.

Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia.

Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut.

"Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Dewasa ini kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan angkutan barang seperti truk kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Kasus terbaru yakni kecelakaan truk tronton yang mengalami rem blong dan menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah terjadi di Rapak, Balikpapan, Jumat (21/1/2022) sekitar pukul 06.15 Wita. Insiden maut ini menimbulkan korban jiwa hingga 21 orang.

Rekaman kecelakaan tersebut cepat beredar di media sosial dan menimbulkan banyak pertanyaan dari warganet.

Salah satunya adalah mempertanyakan keputusan sopir yang menabrak sejumlah kendaraan alih-alih membanting setir ke lahan kosong di samping kiri jalan.

Melihat hal ini, tentunya kompetensi dari sopir angkutan barang patut dipertanyakan. Apakah mereka hanya sekadar bisa menyetir dan pengetahuan tentang kendaraannya kurang sehingga bisa menyebabkan kecelakaan.

Training Director The Real Driving Center (RDC) Marcell Kurniawan mengatakan, untuk meningkatkan kompetensi sopir truk atau bus, kembali lagi ke pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengemudinya.

Pada dasarnya, pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa seluruh sopir angkutan barang wajib memiliki standar kompetensi.

Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa pengemudi wajib berkompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014.

Tercantum detail apa saja kompetensi yang wajib dikuasai seorang pengemudi sebelum diperbolehkan berada di balik kemudi.
 

Ilustrasi Truk: Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memberikan sosialisasi kepada supir truk terkait pelarangan truk bertonase lebih dari 8 ton melintas di Jalan KH. Noer Ali, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Senin, (26/11/2018). (KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI)

“Namun banyak pengemudi yang tidak berpendidikan yang hanya bisa mengoperasikan mobil, tidak melalui pelatihan layak dan assesment. Sehingga sikap dan pengetahuannya kurang,” kata Marcell kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Ia berharap ada penegakkan aturan yang tegas untuk mewajibkan semua orang yang berprofesi sebagai pengemudi agar memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Sertifikat kompetensi dari BNSP sulit untuk nembak. Karena kalau ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah dilisensi BNSP melakukan jual beli sertifikat, bisa dipidanakan,” ucap Marcell.

Sumber Artikel: otomotif.kompas.com

Hari ini 105 tahun lalu, tepatnya 13 Januari 1917, sebuah kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Ciurea Rumania.

Bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, peristiwa ini merenggut sekitar seribu korban jiwa.

Melansir Rail Technology, peristiwa itu terjadi saat situasi Perang Dunia I.

Penumpang di dalam kereta itu terdiri dari tentara perang yang terluka dan pengungsi yang melarikan diri dari serangan Jerman.

Saat itu, Rumania terlibat dalam PD I pada bulan Agustus 1916, memihak aliansi Prancis-Anglo-Rusia.

Beberapa bulan setelah pertempuran sengit, Jerman menduduki Kota Bukares. Hal ini menyebabkan banyak orang ingin menyelamatkan diri ke wilayah yang lebih aman.
 

Kronologis Kejadian

Dikutip dari Radio Romania International, sejarawan perkeretaapian Rumania Dorin Stanescu menjelaskan, kereta itu kelebihan muatan dan penuh sesak dengan orang-orang yang ingin mengamankan diri.

Penumpang tidak hanya memenuhi bagian dalam kereta, namun juga hingga bagian atap.

"Sangat banyak orang memilih untuk naik kereta dengan segala cara, menggunakan atap gerbong. Jadi dari satu stasiun kereta ke stasiun berikutnya, kereta itu semakin lama semakin ramai," ujar Dorin.

Dia menyebut, jumlah penumpang saat itu lebih dari 5.000 orang. Sementara, kapasitas kereta hanya 1.000 penumpang saja.

Muatan berlebih itu tentu dapat dipahami tidak sebanding dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh kereta.

Saat menuruni sebuah lembah di dekat Stasiun Ciurea, kereta ini melaju dalam kecepatan tinggi.

Mekanis mencoba mengaktifkan sistem rem, ternyata terjadi gangguan. Sistem tidak dapat difungsikan akubat terlalu banyaknya penumpang.

Alhasil, rangkaian gerbong-gerbong itu tergelincir, keluar dari rel, dan menabrak gerbong lainnya.

Kecelakaan terjadi pada tengah malam dalam kondisi dingin dan hujan salju lebat. Stasiun Ciurea pun penuh dengan gerbong yang berantakan.

Terlihat api menyala dan keberadaan tangki yang memuat minyak cair dalam rangksian itu membuat api semakin menyala.

Kebakaran yang terjadi pada akhirnya menyebabkan ledakan yang menggetarkan area di sekitar kejadian.
 

Korban Jiwa mencapai 1.000 Orang

Banyak orang yang terlempar ke salju, tetapi lebih banyak lagi orang yang meninggal karena terjepit di antara gerbong.

Beberapa yang lain tewas saat ledakan terjadi.

Selain memakan korban hingga angka 1.000 jiwa, peristiwa itu membuat kurang lebih 1.000 lokomotif dan 25.000 gerbong kereta di Rumania menepi.

Pasalnya, kecelakaan yang terjadi di Stasiun Ciurea ini memblokir jalur-jalur kereta. Sementara itu, pengangkatan gerbong kereta tidak bisa dilakukan dengan mudah.

Kecelakaan kereta ini menjadi salah satu yang terburuk di sepanjang sejarah perkeretaapian dunia.

Masyarakat Rumania mengenal peristiwa bersejarah ini sebagai Romania Catastrophe.

Sumber Artikel: kompas.com

Sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi, pendapatan negara catatkan kinerja positif, yang utamanya didorong oleh tumbuhnya penerimaan perpajakan, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan kepabeanan dan cukai awal tahun ini telah capai Rp24,9 triliun atau tumbuh 99,4%.

“Bea masuk kita tumbuh 44%, cukai tumbuh 97,9% dan bahkan bea keluar tumbuhnya 225,8%.” Jelas Menkeu.

Pada acara Konferensi Pers APBN KiTa (23/02), Menkeu menguraikan bea masuk tumbuh didorong oleh kinerja impor nasional, terutama kebutuhan bahan baku industri termasuk otomotif. Untuk cukai pertumbuhannya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pelunasan cukai dan pengawasan dibidang cukai, serta kebijakan pembukaan daerah tujuan wisata. Sedangkan bea keluar tumbuh didorong oleh tingginya harga produk kelapa sawit dan peningkatan ekspor tembaga.

“Insentif fiskal tetap kita berikan dan untuk bea dan cukai diberikan Rp674 miliar, terutama tetap didominasi untuk bidang kesehatan, insentif di bidang alat-alat PCR, obat-obat anti-virus, oksigen, masih mencapai Rp84 miliar, ini pada saat kita mengantisipasi lonjakan Omicron dimana kita menjaga keselamatan masyarakat, juga dalam impor sebesar Rp590 miliar dalam bentuk impor vaksin.” terangnya lagi kepada media.

Di bulan Januari PNBP juga menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi. PNBP berkontribusi Rp22 triliun terhadap penerimaan atau telah mencapai 6,6% dari target. Menkeu kembali menjabarkan PNBP dalam bentuk SDA Migas mengalami lonjakan 281,8% atau mencapai Rp8,8 triliun.

“PNBP di bidang SDA, sumber daya alam non-migas, kita juga lihat kenaikannya 26,9% terutama didukung oleh harga dari sumber daya alam non-migas seperti nikel dan juga tembaga, emas dan perak. Demikian juga dengan SDA dari sisi kehutanan perikanan dan panas bumi, yang semuanya juga menunjukkan adanya pemulihan, saya rasa  ini merupakan sesuatu yang sangat bagus.” ujar Menkeu.

Sumber Artikel: kemenkeu.go.id