1. Pendahuluan

Keamanan pangan merupakan fondasi keberlanjutan industri makanan modern. Di tengah meningkatnya kompleksitas rantai pasok serta ekspektasi konsumen terhadap produk yang aman, higienis, dan berkualitas, perusahaan tidak lagi cukup mengandalkan inspeksi akhir sebagai jaminan mutu. Kasus keracunan makanan, kontaminasi silang, hingga penarikan produk (recall) menunjukkan bahwa kegagalan pada satu titik kecil dalam proses dapat berdampak sistemik pada kesehatan publik dan reputasi bisnis.

Food Safety Management hadir sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencegah bahaya pangan melalui sistem yang terdokumentasi, terukur, dan terintegrasi. Ia mencakup penerapan standar global seperti GMP, HACCP, dan ISO 22000, serta memastikan pengendalian risiko pangan dilakukan secara proaktif dari tahap produksi awal hingga konsumsi akhir—sebuah konsep yang dikenal sebagai farm to table. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko kontaminasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka akses pasar ekspor yang mengutamakan standar keamanan ketat.

Tulisan ini menguraikan kerangka dasar manajemen keamanan pangan, jenis bahaya utama, prinsip-prinsip Good Manufacturing Practices, serta evolusi menuju sistem yang lebih komprehensif melalui HACCP dan ISO 22000. Pembahasan diperdalam dengan analisis mengapa keamanan pangan merupakan tanggung jawab kolektif lintas fungsi dalam organisasi serta bagaimana sistem ini mengelola risiko secara konsisten sepanjang rantai produksinya.

 

2. Fondasi Konseptual Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Sistem Manajemen Keamanan Pangan (Food Safety Management System/FSMS) bertujuan memastikan bahwa setiap proses, bahan, fasilitas, dan personel beroperasi sesuai standar yang mencegah bahaya yang dapat membahayakan konsumen. Sistem ini bekerja dengan prinsip preventif: bukan menunggu masalah muncul, tetapi mengendalikan titik-titik kritis sebelum risiko berkembang menjadi insiden.

2.1. Pengertian Keamanan Pangan dan Lingkup Pengelolaannya

Keamanan pangan tidak hanya mencakup kesehatan produk akhir, tetapi seluruh kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pangan “aman untuk dikonsumsi.” Lingkup pengelolaannya meliputi:

• produksi bahan baku,

• penanganan dan penyimpanan,

• pemrosesan,

• distribusi,

• penyajian,

• edukasi konsumen.

Pendekatan farm to table menekankan bahwa setiap aktor dalam rantai pangan memiliki tanggung jawab: petani, distributor, produsen, pengecer, hingga pelaku food service.

2.2. Tiga Kategori Bahaya Pangan yang Harus Dikendalikan

Bahaya pangan dibagi ke dalam tiga kategori utama, dan semuanya harus dikelola dalam FSMS:

a. Bahaya Biologis

Meliputi bakteri patogen (Salmonella, E. coli, Listeria), virus, parasit, maupun jamur. Bahaya ini sering muncul dari:

• sanitasi buruk,

• suhu penyimpanan tidak tepat,

• kontaminasi silang,

• praktik personal hygiene yang tidak memadai.

b. Bahaya Kimia

Dapat berasal dari:

• residu pestisida,

• logam berat,

• bahan tambahan pangan yang melebihi batas,

• pembersih dan desinfektan yang mengkontaminasi makanan.

Bahaya kimia identik dengan risiko jangka panjang karena efek toksik yang tidak selalu langsung terlihat.

c. Bahaya Fisik

Termasuk benda asing seperti:

• pecahan kaca,

• logam,

• plastik,

• serpihan kayu,

• potongan alat produksi.

Bahaya fisik seringkali menjadi penyebab pengembalian produk karena dapat langsung melukai konsumen.

2.3. Prinsip Dasar yang Mendasari FSMS

FSMS dibangun di atas beberapa prinsip inti yang menjadi dasar implementasi standar global:

1. Pendekatan Preventif

Menghindari kontaminasi lebih efektif daripada menginspeksi dan memperbaiki setelah produk dibuat.

2. Pendekatan Sistematis dan Terukur

Semua prosedur harus terdokumentasi dengan jelas untuk memastikan konsistensi.

3. Evaluasi Berbasis Risiko

Setiap langkah proses dianalisis berdasarkan karakteristik bahaya dan probabilitas kejadiannya.

4. Tanggung Jawab Kolektif

FSMS bukan tugas departemen QA semata; operator, teknisi, manajemen, dan logistik turut berperan.

5. Continuous Improvement

Review berkala dilakukan untuk mengidentifikasi titik perbaikan terhadap proses dan dokumentasi.

2.4. Peran Good Manufacturing Practices (GMP) dalam FSMS

GMP adalah fondasi operasional dalam sistem keamanan pangan. Tanpa GMP yang kuat, HACCP dan ISO 22000 tidak dapat dilakukan dengan efektif. GMP meliputi:

• desain fasilitas yang higienis,

• pengendalian hama,

• sanitasi peralatan dan lingkungan,

• personal hygiene pekerja,

• prosedur penerimaan bahan baku,

• pemisahan area bersih dan kotor,

• penyimpanan sesuai suhu dan karakteristik makanan.

GMP memastikan bahwa proses berjalan di lingkungan yang aman sehingga risiko bahaya dapat diminimalkan sejak awal.

2.5. Evolusi Menuju Sistem Manajemen Berstandar Global: HACCP dan ISO 22000

a. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP berfokus pada:

• identifikasi bahaya,

• penentuan titik kendali kritis (CCP),

• penetapan batas kritis,

• monitoring,

• tindakan korektif,

• verifikasi,

• dokumentasi.

Pendekatan ini sangat efektif untuk mengendalikan bahaya yang tidak dapat dideteksi melalui inspeksi akhir.

b. ISO 22000

Merupakan standar internasional yang memadukan GMP, HACCP, dan manajemen sistem (PDCA). ISO 22000 menekankan:

• komunikasi interaktif,

• manajemen risiko,

• integrasi dengan standar lain seperti ISO 9001,

• peningkatan berkelanjutan.

Standar ini membantu perusahaan memastikan rantai pangan yang aman dan dapat ditelusuri.

 

3. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan: Struktur, Mekanisme, dan Kontrol Kritis

Setelah memahami fondasi teoretis, tantangan terbesar organisasi adalah menerjemahkan prinsip-prinsip keamanan pangan ke dalam praktik operasional yang konsisten. Implementasi FSMS mencakup pembentukan struktur organisasi, penyusunan prosedur, pelatihan, validasi proses, hingga verifikasi berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga benar-benar mengendalikan risiko pangan pada setiap tahap produksi.

3.1. Struktur Organisasi Keamanan Pangan

Sebuah FSMS yang efektif membutuhkan struktur organisasi yang jelas, biasanya terdiri dari:

• Food Safety Team Leader (FSTL) → bertanggung jawab terhadap keseluruhan implementasi sistem.

• Food Safety Team → terdiri dari personel QA, produksi, maintenance, purchasing, dan warehouse.

• Hygiene & Sanitation Team → menjaga kebersihan fasilitas dan peralatan.

• Internal Auditor → memastikan kepatuhan pada standar seperti HACCP dan ISO 22000.

• Manajemen Puncak → memastikan alokasi sumber daya dan komitmen organisasi.

Struktur ini memastikan bahwa tanggung jawab keamanan pangan tidak terpusat, namun terdistribusi secara proporsional.

3.2. Pengendalian Bahan Baku dan Supplier Management

Keamanan pangan dimulai jauh sebelum proses produksi. Pengendalian bahan baku mencakup:

• spesifikasi bahan yang ketat,

• uji penerimaan kualitas (organoleptik, kimia, mikrobiologi),

• sistem persetujuan pemasok (approved supplier list),

• audit pemasok secara berkala,

• ketertelusuran (traceability) dari asal bahan.

Karena banyak kontaminasi berasal dari bahan baku, proses ini menjadi garis pertahanan pertama dalam FSMS.

3.3. Pengendalian Lingkungan Produksi dan Tata Letak Fasilitas

Lingkungan produksi yang tidak terkontrol dapat menjadi sumber utama kontaminasi. Pengelolaan fasilitas mencakup:

• pemisahan area bersih dan kotor,

• kontrol ventilasi dan filtrasi udara,

• penggunaan material bangunan yang mudah dibersihkan,

• penempatan wastafel dan fasilitas cuci tangan,

• alur pergerakan barang dan manusia yang mencegah kontaminasi silang.

Desain tata letak yang buruk berpotensi menyebabkan cross-contamination meskipun SOP telah dirancang dengan baik.

3.4. Pengendalian Proses Produksi

Beberapa aspek penting dalam pengendalian proses makanan meliputi:

• waktu dan suhu produksi,

• proses pemasakan dan pendinginan,

• penyimpanan bahan setengah jadi,

• pengendalian alat ukur dan thermometer,

• validasi proses termal (misal pasteurisasi, sterilisasi).

Kesalahan kecil seperti suhu pendinginan yang lambat dapat memungkinkan pertumbuhan bakteri patogen secara eksponensial.

3.5. Personal Hygiene: Pilar Utama Pencegahan Kontaminasi

Dalam banyak insiden foodborne illness, pekerja menjadi vektor kontaminasi. Program personal hygiene harus mencakup:

• kewajiban cuci tangan pada titik kritis,

• kebersihan pakaian kerja dan penggunaan hairnet,

• larangan penggunaan perhiasan,

• pembatasan akses bagi pekerja yang sakit,

• pelatihan kebiasaan higienis berkelanjutan.

Disiplin personal hygiene sering menentukan efektivitas keseluruhan FSMS.

3.6. Pengendalian Cleaning & Sanitizing

Program sanitasi mencakup:

• prosedur pembersihan yang terdokumentasi (SSOP),

• pemilihan bahan kimia pembersih yang aman,

• frekuensi pembersihan area risiko tinggi,

• verifikasi efektifitas sanitasi melalui swab test atau ATP test,

• kontrol residu bahan kimia agar tidak mengkontaminasi makanan.

Sanitasi merupakan elemen yang sangat sering gagal dalam audit keamanan pangan, sehingga perlu perhatian khusus.

4. Analisis HACCP sebagai Kerangka Pengendalian Bahaya yang Terstruktur

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) merupakan komponen inti FSMS yang menekankan pendekatan ilmiah untuk mengendalikan bahaya pangan. HACCP diterapkan melalui tujuh prinsip dasar yang saling berkaitan dan bekerja secara sistemik. Bagian ini menguraikan bagaimana analisis HACCP diterapkan untuk mengidentifikasi titik kritis dan memastikan produk selalu dalam kondisi aman.

4.1. Prinsip 1: Analisis Bahaya (Hazard Analysis)

Tahap pertama HACCP adalah menentukan bahaya apa saja yang mungkin muncul dalam setiap langkah proses. Analisis bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

• karakteristik bahan baku,

• kondisi pemrosesan,

• penyimpanan,

• potensi kontaminasi silang,

• konsumen akhir dan cara konsumsi.

Analisis yang tidak lengkap dapat menyebabkan CCP terlewat dan sistem tidak mampu mencegah risiko besar.

4.2. Prinsip 2: Penentuan Critical Control Points (CCP)

CCP adalah titik dalam proses di mana pengendalian sangat diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Contohnya:

• suhu pemasakan minimal untuk membunuh bakteri patogen,

• detektor logam untuk mencegah bahaya fisik,

• proses pendinginan cepat untuk menghindari pertumbuhan mikroba.

Penentuan CCP dilakukan dengan decision tree yang standar untuk memastikan konsistensi analisis.

4.3. Prinsip 3: Penetapan Batas Kritis

Batas kritis adalah parameter yang tidak boleh dilampaui, seperti:

• suhu minimal 75°C selama 15 detik,

• kecepatan metal detector tertentu,

• pH maksimum/minimum,

• waktu pendinginan maksimal 2 jam.

Batas kritis harus didasarkan pada kajian ilmiah, standar regulator, dan validasi laboratorium.

4.4. Prinsip 4: Monitoring CCP

Monitoring memastikan CCP selalu berada dalam batas aman. Contoh monitoring:

• pencatatan suhu memasak setiap batch,

• pengecekan hasil metal detector,

• verifikasi waktu pendinginan.

Monitoring harus dilakukan oleh personel terlatih dan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi.

4.5. Prinsip 5: Tindakan Korektif

Jika monitoring menunjukkan CCP berada di luar batas kritis, tindakan korektif harus dilakukan segera. Tindakan dapat berupa:

• pemisahan produk bermasalah,

• pemrosesan ulang,

• penghentian produksi,

• investigasi akar penyebab.

Dokumentasi tindakan korektif sangat penting untuk audit dan perbaikan sistem.

4.6. Prinsip 6 & 7: Verifikasi dan Dokumentasi

a. Verifikasi

Meliputi:

• audit internal HACCP,

• pengujian produk secara berkala,

• validasi proses termal.

Verifikasi memastikan sistem bekerja sesuai desain.

b. Dokumentasi

Semua prosedur, catatan monitoring, tindakan korektif, hasil verifikasi, dan perubahan proses harus terdokumentasi. Dokumentasi inilah yang membuktikan bahwa sistem berjalan konsisten.

 

4. Analisis HACCP sebagai Kerangka Pengendalian Bahaya yang Terstruktur

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) merupakan komponen inti FSMS yang menekankan pendekatan ilmiah untuk mengendalikan bahaya pangan. HACCP diterapkan melalui tujuh prinsip dasar yang saling berkaitan dan bekerja secara sistemik. Bagian ini menguraikan bagaimana analisis HACCP diterapkan untuk mengidentifikasi titik kritis dan memastikan produk selalu dalam kondisi aman.

4.1. Prinsip 1: Analisis Bahaya (Hazard Analysis)

Tahap pertama HACCP adalah menentukan bahaya apa saja yang mungkin muncul dalam setiap langkah proses. Analisis bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

• karakteristik bahan baku,

• kondisi pemrosesan,

• penyimpanan,

• potensi kontaminasi silang,

• konsumen akhir dan cara konsumsi.

Analisis yang tidak lengkap dapat menyebabkan CCP terlewat dan sistem tidak mampu mencegah risiko besar.

4.2. Prinsip 2: Penentuan Critical Control Points (CCP)

CCP adalah titik dalam proses di mana pengendalian sangat diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Contohnya:

• suhu pemasakan minimal untuk membunuh bakteri patogen,

• detektor logam untuk mencegah bahaya fisik,

• proses pendinginan cepat untuk menghindari pertumbuhan mikroba.

Penentuan CCP dilakukan dengan decision tree yang standar untuk memastikan konsistensi analisis.

4.3. Prinsip 3: Penetapan Batas Kritis

Batas kritis adalah parameter yang tidak boleh dilampaui, seperti:

• suhu minimal 75°C selama 15 detik,

• kecepatan metal detector tertentu,

• pH maksimum/minimum,

• waktu pendinginan maksimal 2 jam.

Batas kritis harus didasarkan pada kajian ilmiah, standar regulator, dan validasi laboratorium.

4.4. Prinsip 4: Monitoring CCP

Monitoring memastikan CCP selalu berada dalam batas aman. Contoh monitoring:

• pencatatan suhu memasak setiap batch,

• pengecekan hasil metal detector,

• verifikasi waktu pendinginan.

Monitoring harus dilakukan oleh personel terlatih dan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi.

4.5. Prinsip 5: Tindakan Korektif

Jika monitoring menunjukkan CCP berada di luar batas kritis, tindakan korektif harus dilakukan segera. Tindakan dapat berupa:

• pemisahan produk bermasalah,

• pemrosesan ulang,

• penghentian produksi,

• investigasi akar penyebab.

Dokumentasi tindakan korektif sangat penting untuk audit dan perbaikan sistem.

4.6. Prinsip 6 & 7: Verifikasi dan Dokumentasi

a. Verifikasi

Meliputi:

• audit internal HACCP,

• pengujian produk secara berkala,

• validasi proses termal.

Verifikasi memastikan sistem bekerja sesuai desain.

b. Dokumentasi

Semua prosedur, catatan monitoring, tindakan korektif, hasil verifikasi, dan perubahan proses harus terdokumentasi. Dokumentasi inilah yang membuktikan bahwa sistem berjalan konsisten.

 

5. Studi Kasus, Tantangan Implementasi, dan Strategi Penguatan Sistem Keamanan Pangan

Implementasi sistem keamanan pangan sering kali menghadapi tantangan praktis, terutama ketika organisasi memiliki rantai produksi yang kompleks, sumber daya terbatas, atau budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada keamanan pangan. Pada bagian ini, beberapa studi kasus memberikan gambaran bagaimana Food Safety Management bekerja dalam kondisi nyata serta apa yang menentukan keberhasilannya.

5.1. Studi Kasus 1: Kontaminasi Silang di Industri Pengolahan Daging

Sebuah fasilitas pengolahan daging mengalami temuan mikrobiologi tinggi pada produk akhir. Investigasi berdasarkan prinsip HACCP mengungkap bahwa:

• area pemotongan tidak sepenuhnya terpisah dari area pengemasan,

• peralatan pembersih digunakan bergantian tanpa sanitasi memadai,

• beberapa pekerja memegang daging mentah sekaligus bahan siap kemas.

Dengan implementasi perbaikan berbasis MRA (Microbial Risk Assessment):

• area kerja dipisahkan secara fisik,

• prosedur sanitasi diperketat,

• titik CCP baru ditambahkan pada tahapan pengemasan,

• pelatihan higienis intensif diberikan kepada operator.

Hasilnya, tingkat kontaminasi menurun signifikan dan produk memenuhi standar keamanan eksport.

5.2. Studi Kasus 2: Temuan Benda Asing pada Produk Snack

Sebuah perusahaan makanan ringan menerima keluhan konsumen terkait serpihan plastik dalam kemasan. Dari analisis:

• penyebab berasal dari patahnya komponen kecil mesin pengisi kemasan,

• tidak ada metal detector untuk mendeteksi non-logam,

• inspeksi visual tidak konsisten.

Perusahaan menerapkan beberapa langkah Kaizen:

• pemasangan detektor berbasis X-ray,

• penjadwalan perawatan preventif yang lebih ketat,

• kontrol pemeriksaan kondisi mesin sebelum shift.

Kasus ini menunjukkan pentingnya menggabungkan aspek engineering dengan manajemen keamanan pangan.

5.3. Studi Kasus 3: Penyebab Foodborne Outbreak di Usaha Kuliner

Pada usaha kuliner, terjadi foodborne outbreak yang menyebabkan lebih dari 20 pelanggan mengalami keracunan makanan. Investigasi menemukan:

• suhu penyimpanan bahan mentah tidak sesuai standar,

• peralatan masak tidak dibersihkan dengan benar,

• pekerja yang sakit tetap bekerja di dapur,

• tidak ada prosedur dokumentasi HACCP maupun SSOP.

Setelah sistem keamanan pangan diterapkan:

• kontrol suhu dilakukan secara ketat,

• prosedur sanitasi diformalkan,

• program personal hygiene diimplementasikan,

• manajemen menerapkan food safety sebagai KPI operasional.

Perubahan sederhana ini mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

5.4. Tantangan Implementasi Food Safety Management

Walaupun konsep FSMS sudah jelas, praktiknya sering menghadapi tantangan berikut:

a. Budaya Kerja yang Belum Food Safety–Oriented

Perusahaan yang melihat keamanan pangan sebagai beban biaya cenderung tidak konsisten dalam implementasi.

b. Kurangnya Pelatihan

Operator yang tidak memahami konsekuensi bahaya pangan sulit menjalankan SOP dengan disiplin.

c. Infrastruktur Fasilitas yang Tidak Memadai

Layout lama sering tidak mendukung pemisahan area bersih dan kotor.

d. Kompleksitas Rantai Pasok

Pemasok yang tidak menerapkan standar food safety menjadi titik lemah yang sulit dikendalikan.

e. Dokumentasi yang Tidak Konsisten

Tanpa dokumentasi yang baik, audit FSMS sering gagal dan tindakan korektif tidak terarah.

5.5. Strategi Optimalisasi Sistem Keamanan Pangan

Untuk memperkuat FSMS secara berkelanjutan, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Penguatan Pelatihan dan Kompetensi Personel

Pelatihan tidak cukup dilakukan sekali; harus terjadwal dan berbasis risiko.

2. Digitalisasi Monitoring

Penggunaan sensor suhu, software traceability, atau digital checklist membantu memastikan konsistensi data.

3. Audit Internal Berkala

Audit dilakukan dengan pendekatan risk-based untuk menemukan area dengan potensi kegagalan terbesar.

4. Pengawasan Ketat pada Supplier

Supplier harus dievaluasi melalui audit, COA, dan persyaratan minimum standar keamanan.

5. Penerapan Budaya Keamanan Pangan

Manajemen harus memberikan contoh, termasuk tidak mentoleransi pelanggaran kecil seperti menggunakan cincin atau makan dalam area produksi.

6. Integrasi FSMS dengan Sistem Mutu Lainnya

Menggabungkan ISO 22000 dengan ISO 9001 atau sistem halal dapat meningkatkan efisiensi dan kredibilitas perusahaan.

5.6. Dampak Strategis Implementasi FSMS Terhadap Industri

FSMS yang berjalan dengan baik memberikan keuntungan besar:

• meminimalkan risiko recall dan kerugian finansial,

• meningkatkan kepercayaan konsumen dan retailer besar,

• memperluas peluang ekspor,

• melindungi merek dan reputasi perusahaan,

• mengurangi food waste,

• meningkatkan efisiensi proses produksi.

Dengan kata lain, food safety bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi strategi bisnis yang meningkatkan daya saing perusahaan.

 

6. Kesimpulan

Sistem Manajemen Keamanan Pangan merupakan kerangka kerja yang esensial untuk menjamin bahwa setiap produk makanan aman dikonsumsi dan memenuhi standar internasional. Melalui kombinasi pendekatan preventif, manajemen risiko, implementasi GMP, serta penerapan HACCP dan ISO 22000, organisasi mampu mengendalikan bahaya biologis, kimia, maupun fisik secara konsisten.

Studi kasus menunjukkan bahwa insiden keamanan pangan hampir selalu disebabkan oleh lemahnya kontrol dasar seperti personal hygiene, sanitasi, pemisahan area, dan ketidakkonsistenan monitoring. Tantangan seperti kurangnya pelatihan, budaya kerja yang tidak disiplin, serta ketidakmampuan mengelola pemasok dapat melemahkan FSMS, namun dapat diatasi melalui strategi penguatan yang tepat.

Pada akhirnya, FSMS bukan hanya alat untuk menghindari risiko, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi proses, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan industri pangan. Perusahaan yang memiliki sistem keamanan pangan kuat akan mampu menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan dinamika produk dengan lebih baik.

 

Daftar Pustaka

1. Diklatkerja. Food Safety Management (Sistem Manajemen Keamanan Pangan).

2. Codex Alimentarius Commission. (2020). General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969.

3. ISO. (2018). ISO 22000: Food Safety Management Systems — Requirements for Any Organization in the Food Chain.

4. WHO. (2015). Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases.

5. Mortimore, S., & Wallace, C. (2013). HACCP: A Practical Approach.

6. Sprenger, R. (2018). Hygiene for Management: A Comprehensive Guide to Food Safety Practices.

7. McLauchlin, J., & Little, C. (2007). Foodborne Pathogens.

8. Marriott, N., & Gravani, R. (2006). Principles of Food Sanitation.

9. Stevenson, K., & Bernard, D. (1995). Managing Food Safety: A HACCP Principles Guide for Operators.

10. FAO. (2014). Practical Actions for Food Safety: Guidance for Food Business Operators.

Ketahanan pangan masih menjadi salah satu agenda strategis Indonesia. Sektor pertanian bukan hanya penopang penyediaan pangan nasional, tetapi juga sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani. Selama lebih dari satu dekade terakhir, kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto memang menurun secara bertahap, namun sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan dan daya tahan sosial masyarakat.

Tantangan besar muncul dari struktur pertanian yang masih tradisional, keterbatasan akses teknologi, hingga ketergantungan pada input produksi yang mahal. Pada saat yang sama, permintaan pangan domestik terus naik akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Kondisi ini menuntut strategi baru untuk memastikan produktivitas meningkat, harga stabil, dan kesejahteraan petani terjaga.

 

Peran Strategis Pertanian dalam Struktur Ekonomi dan Sosial

Pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar setelah industri, dengan lebih dari 39 juta orang bekerja di sektor ini. Produktivitas pertanian tidak hanya menentukan ketersediaan makanan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai, tetapi juga berpengaruh pada rantai nilai industri makanan, pakan ternak, dan sektor jasa pendukung. Ketika pertanian tumbuh, daya beli rumah tangga desa meningkat, dan efek ini merembet ke sektor-sektor produktif lain.

Namun transformasi struktural yang terjadi—ditandai menurunnya proporsi tenaga kerja pertanian—mencerminkan bahwa sektor ini membutuhkan modernisasi. Tanpa peningkatan produktivitas, pertanian berpotensi tertinggal dari laju pertumbuhan sektor lain yang lebih padat teknologi.

 

Ketahanan Pangan: Target Besar yang Memerlukan Reformasi

Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional dengan target peningkatan produktivitas petani hingga hampir empat kali lipat pada 2045. Tantangan utama adalah memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat di tengah defisit komoditas tertentu, volatilitas harga, dan ancaman perubahan iklim.

Upaya memperkuat ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan produksi komoditas strategis, seperti beras, jagung, cabai, bawang, daging ayam, telur, dan minyak goreng. Jagung menjadi perhatian khusus karena perannya yang luas—sebagai bahan konsumsi, industri pangan, dan komponen utama pakan ternak. Data terbaru menunjukkan produksi jagung meningkat lebih dari 45% dalam satu dekade, menandakan potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan impor. Selain itu, konsumsi jagung per minggu sempat meningkat sebelum stabil kembali pada beberapa tahun terakhir, menunjukkan pergeseran pola konsumsi masyarakat.

 

Produksi yang Cukup, tetapi Belum Stabil Sepanjang Tahun

Tingginya produksi jagung nasional membuat Indonesia relatif mandiri untuk kebutuhan domestik. Namun produksi masih sangat musiman, dengan puncak panen yang terkonsentrasi pada kuartal awal setiap tahun. Setelah masa panen raya, produksi turun drastis sehingga terjadi ketidakseimbangan suplai yang memicu fluktuasi harga.

Dalam kondisi seperti ini, petani menjadi kelompok yang paling rentan. Ketika produksi tinggi tetapi harga jatuh, mayoritas petani merugi—terutama bagi mereka yang menanam jagung untuk memenuhi pasar pakan ternak yang menyerap lebih dari 70% total permintaan. Masalah ketidakstabilan harga ini sering kali lebih merugikan daripada tingginya biaya produksi.

 

Keterbatasan Program Bantuan Benih dan Tantangan Lapangan

Selama bertahun-tahun, pemerintah memberi dukungan berupa subsidi benih dan bantuan benih gratis. Program ini berambisi mendorong produksi, tetapi efektivitasnya beragam. Banyak petani mengeluhkan kualitas benih yang menurun, ketidaksesuaian varietas dengan kondisi lahan, hingga waktu distribusi yang tidak menentu.

Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa satu jenis benih sering diberikan kepada kelompok petani yang memiliki karakteristik tanah berbeda. Kondisi tiap petak tanah sangat beragam—ada yang membutuhkan varietas tahan air, ada pula yang lebih cocok dengan varietas untuk lahan kering. Ketidaksesuaian ini berdampak pada hasil panen yang tidak optimal.

Selain itu, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil petani yang benar-benar menerima bantuan benih, dan hasil panen mereka tidak selalu lebih tinggi dibanding petani yang menggunakan benih komersial. Struktur bantuan ini, meski penting, tidak cukup menjawab kebutuhan kompleks di lapangan.

 

Kredit sebagai Instrumen Kunci untuk Meningkatkan Produktivitas

Banyak petani tidak terutama kekurangan benih, tetapi kekurangan modal. Benih hanya mencakup sebagian kecil dari total biaya produksi—sekitar tiga sampai sembilan persen. Sisanya adalah biaya pupuk, tenaga kerja, peralatan, land clearing, dan irigasi.

Dalam kondisi harga komoditas yang fluktuatif dan biaya produksi yang tinggi, banyak petani harus meminjam dana dari lembaga informal dengan bunga tinggi. Ini membuat mereka rentan terhadap jeratan utang. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya telah membantu sebagian petani, tetapi aksesnya masih sangat terbatas. Hanya sekitar satu juta petani yang dapat memanfaatkannya, jauh lebih kecil dibanding jumlah petani nasional.

Kredit memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar dibanding bantuan benih. Di beberapa daerah Lampung, misalnya, dana kredit digunakan petani untuk menyewa lahan, memperbaiki tanah, membeli pupuk, hingga mengelola gulma. Petani dapat menyesuaikan prioritas sesuai kondisi lahan dan strategi usaha mereka sendiri—sebuah fleksibilitas yang tidak bisa diberikan oleh bantuan benih.

Di sisi lain, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam menunjukkan keberhasilan kebijakan kredit pertanian yang lebih terstruktur. Sistem kredit di kedua negara dibangun dengan instrumen pembiayaan yang jelas, insentif bunga rendah, hingga skema penjaminan bagi petani kecil. Praktik seperti ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

 

Teknologi Bioteknologi dan Peluang Barunya

Selain masalah modal, peningkatan produktivitas juga harus datang dari teknologi. Genetically Modified (GM) crops, terutama jagung GM, terbukti membantu petani mengurangi penggunaan pestisida, menekan biaya produksi, serta meningkatkan hasil panen. Petani di Lampung dan Sumbawa yang telah memakai benih GM merasakan efisiensi besar dalam tenaga kerja dan biaya pemeliharaan.

Secara global, banyak riset menunjukkan bahwa tanaman GM meningkatkan hasil panen lebih dari 20% dan mengurangi penggunaan pestisida hingga 37%. Namun adopsi teknologi ini di Indonesia masih sangat lambat akibat kerangka regulasi yang panjang dan persepsi publik yang negatif. Proses perizinan benih GM dapat memakan waktu dua tahun atau lebih, sementara uji keamanan berulang menyebabkan biaya tinggi bagi peneliti dan produsen benih.

Perbandingan dengan Filipina menunjukkan bahwa regulasi yang lebih sederhana, tetapi tetap berbasis sains, mampu mempercepat adopsi benih GM secara luas tanpa masalah keamanan yang berarti.

 

Kesimpulan: Transformasi Pertanian Harus Menyentuh Akar Masalah

Agar ketahanan pangan benar-benar tercapai, Indonesia perlu menyusun ulang pendekatan kebijakan pertanian. Bantuan benih tetap penting, tetapi tidak cukup. Dukungan harus diarahkan pada peningkatan modal petani, perbaikan infrastruktur, dan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi produksi. Kredit pertanian, teknologi GM, dan pendidikan penyuluh lapangan harus diperkuat secara bersamaan.

Pertanian Indonesia membutuhkan sistem yang memberi petani keleluasaan membuat keputusan sendiri, bukan sistem yang mengunci pilihan mereka pada satu jenis bantuan. Dengan modernisasi kebijakan dan teknologi, pertanian dapat menjadi sektor yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga petani.

 

Daftar Pustaka

ABC Sector Overview Report – Food and Agriculture Sector (pp. 56–81).

Ancaman Ganda di Tengah Kota: Mengapa Pangan Terasing dari Tata Ruang?

Selama ini, permasalahan pangan kerap dianggap sebagai domain eksklusif disiplin ilmu pertanian. Namun, sebuah kajian mendalam yang diterbitkan dalam jurnal Reka Ruang menunjukkan adanya kontradiksi fundamental: Pangan, sebagai kebutuhan dasar manusia, telah lama terasing dari ilmu dan praktik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK).¹ Selama puluhan tahun, fokus PWK terkunci pada isu-isu fisik dan infrastruktur, seperti perumahan, sistem transportasi, dan jaringan energi, sementara isu krusial yang menentukan kelangsungan hidup—ketahanan pangan—diabaikan dalam agenda strategis perencanaan.¹

Kajian oleh Sri Tuntung Pandangwati dari Universitas Gadjah Mada menyoroti bahwa kegagalan untuk mengintegrasikan sistem pangan ke dalam kerangka tata ruang bukan sekadar kelalaian teknis. Kegagalan ini secara langsung mengancam ketahanan pangan masyarakat dan menghambat terwujudnya kota dan wilayah yang berkelanjutan.¹ Meskipun permasalahan pangan itu kompleks, ia memiliki dimensi fisik keruangan yang jelas, seperti sistem distribusi, rantai pasok, dan ketersediaan lahan/sumber daya air. Mengingat tujuan utama perencanaan adalah peningkatan daya hidup dan kesejahteraan masyarakat, sudah selayaknya masalah pangan menjadi perhatian utama para perencana dan perancang kota.¹ Konsep "Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Pangan" disajikan sebagai resep untuk membalikkan kondisi kritis ini, menuntut para perencana untuk mengintervensi sistem pangan melalui mekanisme tata ruang.

 

Krisis di Balik Data: Lenyapnya Lahan dan Tenaga Kerja

Apa yang membuat para peneliti urban terkejut adalah skala ancaman yang dihadapi Indonesia, yang terlihat jelas dari data kuantitatif terkait lahan dan demografi pertanian.

Ancaman pertama yang disoroti adalah kecepatan alih fungsi lahan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, diperkirakan 100.000 hektar sawah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian, mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional.¹ Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang betapa masifnya kehilangan ini, jumlah lahan sawah yang hilang per tahun hampir setara dengan lenyapnya lahan produksi pangan seluas

dua kali lipat wilayah kota Jakarta Pusat.¹ Kehilangan lahan sebesar ini menimbulkan dampak yang serius bagi petani dan bagi keberlangsungan kualitas sumber daya pertanian di jangka panjang.¹

Ancaman kedua adalah krisis sumber daya manusia yang bekerja di sektor pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terjadi pergeseran tenaga kerja yang dramatis. Pada tahun 1986, sekitar separuh dari penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, angka ini telah merosot tajam, hingga pada tahun 2017, tenaga kerja di sektor primer ini menurun menjadi hanya sekitar tiga puluh persen.¹ Artinya, hanya dalam waktu tiga dekade, Indonesia telah kehilangan dua dari setiap lima pekerja di sektor pangan. Penurunan drastis ini, ditambah dengan panjangnya rantai pasok yang merugikan petani, telah menciptakan masyarakat kota yang teralienasi, kurang peduli terhadap asal muasal makanan dan jerih payah para petani.¹

 

Kacamata Kuda PWK: Kritik Terhadap Pendekatan Lama

Keterbatasan kritis dalam praktik PWK di Indonesia yang disoroti oleh kajian ini adalah sempitnya fokus pada isu pangan. Diskusi mengenai pangan dalam konteks tata ruang selama ini hampir secara eksklusif terbatas pada upaya pelestarian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.¹

Walaupun LP2B merupakan upaya vital untuk melindungi lahan produktif, para perencana menghadapi tantangan implementasi yang besar. Pelaksanaan di daerah seringkali kurang efektif karena adanya konflik antara kebutuhan pengembangan daerah—yang membutuhkan konversi lahan—dengan upaya mempertahankan lahan pertanian, diperparah oleh kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah.¹

Kritik yang lebih mendasar adalah bahwa fokus pada LP2B hanya menyentuh aspek ketersediaan lahan (produksi). Pendekatan ini mengabaikan dimensi kritis lain, seperti aksesibilitas, pemanfaatan, dan terutama pengelolaan limbah, padahal "permasalahan pangan itu kompleks dan memiliki dimensi fisik keruangan juga".¹ Keterbatasan pembahasan irisan PWK dan pangan dalam konteks Indonesia (dibandingkan dengan literatur internasional) mengharuskan adanya terjemahan konsep global agar sesuai dengan karakter, kondisi, dan kebutuhan domestik.¹

 

Resep Lima Dimensi: Membangun Sistem Pangan dari Ruang Kota

Perencanaan berwawasan pangan (FSP, Food Sensitive Planning) bertujuan memberikan dampak positif terhadap permasalahan ketahanan pangan melalui intervensi tata ruang. Kajian ini merangkum lima kelompok topik intervensi utama, yang harus diintegrasikan oleh para perencana untuk mencapai keberlanjutan kota.¹

Dimensi 1: Ketersediaan – Menyelamatkan Lahan dan Mengaktifkan Pekarangan

Intervensi PWK dalam ketersediaan pangan harus melangkah melampaui regulasi LP2B menuju fasilitasi proaktif produksi pangan di dalam kota.

Transformasi Lahan Marginal melalui Pertanian Perkotaan

Solusi utama yang ditawarkan adalah akomodasi kegiatan Pertanian Perkotaan (Urban Agriculture—UA). UA dapat memanfaatkan lahan-lahan marginal di perkotaan, seperti lorong-lorong gang di permukiman, kolong jalan layang, teras, atap, dan dinding bangunan, mengubahnya menjadi ruang produktif.¹ Meskipun UA sudah lama dikenal di Indonesia—termasuk melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)—integrasi formalnya dalam rencana tata ruang masih minim.¹

Peran perencana adalah mengidentifikasi lahan kosong yang potensial dan menjembatani komunitas petani kota dengan pemilik lahan (pemerintah atau swasta). Model ini, seperti yang sukses dilakukan gerakan 3000acres di Melbourne, Australia, menunjukkan bahwa pemetaan lahan kosong yang potensial dapat dilakukan melalui crowdsourcing dan kemudian diubah menjadi kebun pangan komunitas (community garden).¹

Selain itu, perencanaan tata ruang lingkungan (RTBL) harus mengadopsi konsep productive landscape. Ini berarti tanaman yang bisa dikonsumsi (edible), seperti sayur, buah, dan herbal, harus menjadi elemen desain RTH dan bukan hanya tanaman dekoratif.¹ Intervensi ini tidak hanya menambah ruang hijau, tetapi juga meningkatkan sense of place dan memperkuat modal sosial melalui pengelolaan komunal.¹ Fasilitasi bank benih komunitas juga harus diintegrasikan untuk menjamin ketersediaan benih yang beragam dalam jangka panjang dan melestarikan varietas tanaman lokal.¹

 

Dimensi 2: Aksesibilitas – Memutus Rantai Panjang dan Membasmi ‘Food Desert’

Aksesibilitas pangan sangat penting. Pengembangan pertanian di kawasan permukiman dapat mendekatkan penduduk dengan sumber pangan, menghemat waktu, dan memangkas biaya.¹

Melawan Food Desert dan Ketidakadilan Spasial

Di negara maju, masalah food desert (daerah dengan akses rendah terhadap makanan segar dan sehat) telah menjadi masalah signifikan, yang menyebabkan ketergantungan pada makanan cepat saji dan memicu masalah kesehatan seperti obesitas.¹ Meskipun tidak seekstrem di negara maju, fenomena ini mulai terasa di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena ini merupakan manifestasi dari ketidakadilan spasial yang harus diatasi PWK.¹

Perencana harus mengidentifikasi area-area permukiman yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap sumber pangan sehat yang terjangkau. Intervensi tata ruang yang diperlukan meliputi:

1. Penyediaan Infrastruktur Pasokan: Mengalokasikan ruang untuk fasilitas penyimpanan suplai pangan seperti food hub dan cold storage, yang berfungsi menampung persediaan makanan dari dalam maupun luar kota sebelum didistribusikan.¹
2. Jalur Distribusi Pendek: Merencanakan jalur sirkulasi distribusi yang efisien dan memfasilitasi "pasar tani" (farmers' market) yang memungkinkan petani menjual produknya langsung kepada konsumen, memperpendek food miles (jarak tempuh makanan).¹
3. Mengintegrasikan Ekonomi Digital: Dengan maraknya jasa pengantaran makanan dan era ghost kitchen (dapur gelap), perencana perlu mengeksplorasi dan mengatur peran infrastruktur digital ini dalam menjamin aksesibilitas pangan perkotaan, terutama di masa krisis.¹

 

Dimensi 3: Pemanfaatan – Gizi, Budaya, dan Legitimasi Kearifan Lokal

Dimensi pemanfaatan pangan terkait erat dengan keragaman pangan, status gizi, dan aspek kultural masyarakat.

Intervensi Gizi dan Stunting

PWK dapat berkontribusi dalam perbaikan gizi masyarakat melalui pemetaan spasial. Pemetaan daerah-daerah rawan stunting atau yang memiliki tingkat obesitas tinggi penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor keruangan yang berperan dan merumuskan intervensi yang relevan.¹

Selain itu, desain kawasan harus mengakomodasi promosi pentingnya keanekaragaman pangan. Pemasangan papan-papan informasi di taman kota atau kebun komunitas mengenai manfaat dan nutrisi tanaman edible (seperti yang dilakukan di Melbourne, Australia) dapat mengedukasi masyarakat dan meningkatkan konsumsi sayur dan buah.¹

Melegitimasi Food Foraging (Ramban)

Secara kultural, konsep food foraging (mencari makanan liar), yang baru-baru ini populer di Barat, memiliki padanan tradisional yang kuat di Indonesia, dikenal sebagai ramban di Jawa.¹ Kegiatan mencari bahan makanan dari tanaman liar ini merupakan alternatif tradisional yang memperkuat kedaulatan pangan non-komersial. Perencana harus mengidentifikasi lokasi-lokasi ramban dan mengintegrasikannya dalam pengelolaan RTH perkotaan, tidak hanya untuk memperkaya sumber pangan, tetapi juga untuk melestarikan kearifan lokal.¹

 

Dimensi 4: Pengelolaan Sampah Pangan – Siklus Ekonomi Sirkular

Sampah organik, terutama sampah dapur dan limbah pasar, harus diredefinisi dari masalah lingkungan menjadi sumber daya.

Merancang Jaringan Pengomposan Terpadu

PWK harus merencanakan jaringan pengelolaan sampah organik secara terpadu. Sampah harus dipilah dan dikomposkan, yang memberikan manfaat triple bottom line: meningkatkan ketersediaan pupuk organik (ekonomi), memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan (lingkungan), dan mendukung pertanian kota.¹

Peran perencana mencakup pemetaan sumber sampah organik (permukiman, pasar, rumah makan), penentuan lokasi stasiun pengomposan komunal yang mudah diakses, dan penentuan jalur penyaluran kompos. Contohnya, model pengelolaan di South Melbourne Market yang mengolah limbah sayur dan buah menjadi kompos dengan bantuan cacing (worm composting), menunjukkan bahwa inovasi ini baik secara lingkungan maupun ekonomi.¹

Selain itu, PWK perlu menyediakan alokasi ruang yang tepat untuk pemanfaatan limbah pangan, seperti peternakan maggot dan integrasi sistem aquaponics (mengombinasikan perikanan dan hidroponik), yang sesuai untuk lingkungan perkotaan.¹

 

Dimensi 5: Lintas Dimensi – Sinergi Desa-Kota dan Teknologi Cerdas

Kelompok kelima ini mencakup isu-isu yang mengintegrasikan semua dimensi sistem pangan.

Keterkaitan Desa-Kota (Rural-Urban Linkages)

Perencanaan sistem pangan harus menjamin keterkaitan desa-kota secara adil. Fokus harus ditempatkan pada bagaimana petani desa dapat memanfaatkan pasar kota, dan bagaimana kota dapat memperoleh pasokan stabil tanpa merusak lingkungan perdesaan. Isu ini juga menyangkut aspek keadilan, kedaulatan, dan kesetaraan pangan (food equity, sovereignty, and justice) di seluruh wilayah.¹

Urban Food Governance dan Smart Food City

Pengelolaan pangan perkotaan (urban food governance) membutuhkan kerangka kebijakan yang terpadu. Meskipun beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, telah memiliki Desain Besar Pertanian Perkotaan, koordinasi ini perlu diperkuat agar intervensi PWK tidak berjalan sendiri-sendiri.¹

Akhirnya, integrasi teknologi cerdas (smart technology) sangat diperlukan. Konsep Smart Food City menuntut perencana untuk menggabungkan perencanaan kota cerdas dengan inovasi sistem pangan. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung produksi (misalnya, smart dairy farming), mengoptimalkan rantai pasok, dan memfasilitasi pemasaran digital. Dalam konteks modern, infrastruktur digital kini menjadi lapisan penting dari perencanaan tata ruang untuk menjamin efisiensi dan keadilan pangan di masa depan.

 

Kritik Realistis dan Jalan ke Depan: Menanggalkan Kacamata Kuda PWK

Kajian ini, meskipun menyajikan kerangka konseptual yang kuat, menghadapi keterbatasan realistis, yaitu penerjemahan konsep global ke konteks domestik. Keterbatasan studi ini adalah bahwa kerangka yang disajikan bersifat sintesis dari literatur internasional dan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal yang unik.¹

Opini dan Kritik Realistis: Keterbatasan utama dalam praktik PWK di Indonesia adalah kecenderungan untuk terlalu fokus pada aspek legalistik lahan (LP2B). Padahal, masalah pangan jauh melampaui produksi di desa; masalahnya kini berada pada distribusi, konsumsi, dan pengelolaan limbah di perkotaan.¹ Implementasi yang efektif dari perencanaan berwawasan pangan ini sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi para perencana di daerah sangat diperlukan untuk menerjemahkan kerangka lima dimensi ini agar sesuai dengan karakteristik dan isu strategis domestik.¹

Perencanaan tata ruang harus kembali pada tujuan intinya: meningkatkan daya hidup dan kesejahteraan. Pangan harus dianggap sebagai infrastruktur keberlanjutan. Sudah saatnya PWK Indonesia bergerak dari sekadar kontrol regulasi lahan menjadi fasilitator proaktif yang membangun ketahanan pangan melalui intervensi spasial yang cerdas.

 

Pernyataan Dampak Nyata

Jika konsep perencanaan tata ruang berwawasan pangan ini diterapkan secara komprehensif—melibatkan legalisasi lahan pertanian perkotaan, perancangan pasar tani, hingga pengembangan jaringan daur ulang limbah—Indonesia dapat membangun kota yang jauh lebih tangguh terhadap gejolak ekonomi dan lingkungan.

Implementasi yang terstruktur dan terpadu dari konsep ini berpotensi mengurangi biaya pengelolaan limbah organik perkotaan hingga 15% dan secara signifikan meningkatkan pendapatan petani lokal melalui efisiensi rantai pasok yang lebih pendek, dalam waktu lima tahun ke depan. Dampak jangka panjangnya adalah kota yang tidak hanya mandiri dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan segar warganya, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berkesadaran terhadap sistem pangan berkelanjutan.

 

Sumber Artikel:

Pandangwati, S. T. (2022). Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Pangan: Sebuah Resep untuk Kota Berkelanjutan. Reka Ruang, 5(2), 100–116.