Kemaritiman

Prospek Gemilang: Bisnis Maritim Indonesia Membara Namun Menuntut Perbaikan Regulasi

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 13 Maret 2024


JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis pelayaran India dinilai memiliki prospek yang baik karena hanya 9% kargo luar negeri yang ditangani oleh biaya pengiriman dalam negeri.

Yayan Satyakti, ekonom energi Universitas Padjadjaran, mengatakan ledakan bisnis pelayaran di Indonesia didorong oleh permintaan industri terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara dan minyak, serta bahan bakar.

Menurutnya, pengelolaan laut secara gabungan dapat menekan biaya transportasi. Selain itu, akses akan lebih mudah, pasokan akan meningkat, dan harga akan lebih baik. Oleh karena itu, masuk ke industri pelayaran menjadi penting.

"Hal ini harus didukung oleh permintaan yang kuat," ujarnya, Selasa (28) pada Webinar Koneksi Outlook Investasi dan Perdagangan Logistik Maritim Terintegrasi Indonesia: Outlook 2022 (12 Des 2021).

Namun terdapat permasalahan pada industri transportasi, salah satunya adalah perpajakan. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) percaya bahwa banyak undang-undang, termasuk perpajakan, yang diumumkan pada tahun 2021 akan berdampak pada industri dan persaingan pelayaran dalam negeri.

Merencanakan kontrak ekspor

Menurut INSA, pangsa kargo asing dalam negeri hanya 9%, yang dianggap terlalu rendah, dan lainnya, untuk merencanakan kontrak ekspor.

Kargo keluar Indonesia menggunakan sistem FOB (bukan on board). Dalam hal ini pembeli harus mengirimkan kirimannya. Dengan cara ini, pelanggan dapat menemukan kapal yang memiliki koneksi atau koneksi yang baik.

“Konsumen produk Indonesia merupakan sister company dari industri transportasi. Inilah penghalangnya. “Kami berharap ada pergeseran dari metode FOB ke metode CnF (cost and Freight), dimana pengirimannya dilakukan oleh pembeli,” kata Wakil Presiden INSA Darmansyah Tanamas saat webinar berlangsung.

Latar Belakang

Darmansyah mengatakan industri pelayaran dalam negeri banyak tunduk pada peraturan perpajakan.

Undang-undang yang paling penting adalah Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 tentang Rezim Perpajakan. Menurut INSA, aturan tersebut berdampak pada rendahnya persaingan pelayaran nasional.

"Kami berupaya mendapatkan kredit pajak atau insentif dari pemerintah," ujarnya.

INSA berharap dapat mencapai sesuatu. 1. Penyediaan layanan transportasi laut umum
2. Penjualan kapal impor, suku cadang dan peralatan medis untuk kapal
3. Jasa docking, pekerjaan reparasi, pekerjaan reparasi kapal, jasa pengiriman kapal ke pelabuhan, jasa angkutan darat ditanggung oleh perusahaan pelayaran dalam negeri 4. Makanan, minuman dan obat-obatan
5. ​Awak kapal termasuk dalam kategori pendapatan, bukan awak kapal, jasa pelayaran.

Respon Pemerintah

Raden Yogi Nugraha, Wakil Direktur Perhubungan, Pelayaran, Kelautan dan Pembangunan, Wakil Direktur O Direktur Pelayaran Business Development, Yogi Nugraha, memaparkan rekomendasi kebijakan utama bagi industri pelayaran dalam negeri pada tahun 2020 hingga 2024.

Yaitu, memahami daya saing maritim, meningkatkan konektivitas dengan jaringan layanan internasional dan mengembangkan pelabuhan kantor internasional dan pelabuhan pendukung garam laut.

Di sisi pelayaran, pemerintah berupaya memperkuat armada pelayaran nasional untuk mendukung sistem regulasi. Upaya penguatan armada mempunyai enam bidang utama, antara lain bidang ekonomi, pengetahuan dan keterampilan, keterampilan teknis dan regulasi.

"Pemerintah berusaha mendukung hal ini dari sudut pandang hukum dan peraturan," katanya tentang tantangan yang dihadapi INSA.

Ada ancaman kebingungan.
Saat ini, terdapat ketidakpastian yang akan mengubah pola bisnis dan perusahaan transportasi industri harus menunggu hal tersebut, menurut Indra Darmawan, Menteri Investasi dan Kepala Makroekonomi BKPM.

Meningkatnya biaya Internet telah memaksa banyak negara mengubah model bisnis mereka. “Ini akan berdampak pada industri pelayaran,” kata Indra.

PIS mengatasi permasalahan dengan menganalisis bisnisnya.

Salah satu pemain di industri pelayaran adalah PT Pertamina International Shipping (PIS). Kepala Eksekutif PIS Erry Widiastono mengatakan timnya telah merestrukturisasi bisnis PIS menjadi tiga bisnis: pelayaran, bahan bakar, tanker LPG, dan operasi kelautan. Kombinasi ketiga faktor tersebut dinilai cukup kuat untuk menjawab tantangan industri maritim India.

“Kita semua menghadapi tantangan yang memerlukan transformasi bisnis dan perubahan di dalam perusahaan itu sendiri,” kata Erry saat webinar. sektor minyak dan gas.

Menurut Ery, PIS juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi.

“Kami menerapkan green loading dengan menggunakan LNG, LPG, dan biodiesel. mengurangi emisi CO2 dengan meningkatkan kecepatan kapal masuk dan keluar pelabuhan serta mempersingkat waktu pelabuhan dengan mengganti bahan bakar untuk infrastruktur pelabuhan,” ujarnya.

Disadur dari : https://money.kompas.com/read/2021/12/29/164439626/bisnis-maritim-indonesia-berprospek-besar-tapi-butuh-perbaikan-regulasi?page=all

Selengkapnya
Prospek Gemilang: Bisnis Maritim Indonesia Membara Namun Menuntut Perbaikan Regulasi

Kemaritiman

Membahas Manfaat Vital Terusan Suez dalam Pelayaran Global

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 13 Maret 2024


SUEZ, KOMPAS.com - Sebagai jalur pendek yang menghubungkan jalur laut dari Asia ke Eropa dan sebaliknya, Terusan Suez memiliki banyak keunggulan bagi pelayaran internasional. Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Terusan Suez dirancang oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps. Namun, sejarah Terusan Suez di Mesir dimulai pada tahun 1830-an ketika pertama kali dibangun oleh penjelajah dan insinyur Perancis Linant de Bellefonds.

Merangkum artikel Kompas.com sebelumnya, berikut manfaat Terusan Suez bagi industri pelayaran dan Mesir sendiri:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi internasional. 50 kapal melewati Terusan Suez setiap hari.

2. Hal ini memperpendek jarak dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Kapal-kapal Eropa tidak lagi harus mengelilingi pantai barat Afrika untuk berlayar ke Asia.

3. Terusan Suez merupakan jalur terpendek antara Eropa dan negara-negara di Pasifik Barat dan Samudera Hindia, menjadikannya salah satu jalur laut tersibuk di dunia. .

4. Manfaat Terusan Suez selanjutnya adalah berkembangnya sektor perdagangan internasional. Barang senilai $3 miliar (Rs 43,22 triliun) biasanya melewati Terusan Suez setiap hari.

5. Terusan Suez menjadikan Mesir sebagai negara politik yang kuat di mata dunia.

6. Mesir mempunyai banyak pendapatan nasional dari pengelolaan Terusan Suez. Pada tahun 2020, jumlah tersebut akan mencapai $5,6 miliar (Rs. 80,8 miliar pendapatan Mesir dari keuntungan Terusan Suez).

Disadur dari : https://internasional.kompas.com/read/2021/03/29/100649370/manfaat-terusan-suez-bagi-dunia-pelayaran

Selengkapnya
Membahas Manfaat Vital Terusan Suez dalam Pelayaran Global

Kemaritiman

Kendala Ekspansi: Pelaku Industri Maritim Indonesia Belum Maksimal dalam Menggarap Pasar Internasional

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 13 Maret 2024


KOMPAS.com - Industri maritim India rentan terhadap asingisasi karena beberapa jalur jasa perdagangan maritim dalam negeri masih didominasi oleh pemain asing.

Kami memperkirakan pelaku industri maritim dalam negeri akan tetap terkonsentrasi karena memiliki pangsa pasar yang besar. Oleh karena itu, pemain di segmen pasar (pasar khusus) akan lebih diunggulkan. Selanjutnya, para pelaku industri kelautan India ditengarai belum mampu melakukan ekspansi ke luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah impor minyak dan gas (migas). Hal tersebut diungkapkan Raja Oloan Saut Gurning, pakar kelautan Institut Teknologi Surabaya, pada 10 November dalam artikel yang dimuat Kompas.com pada Sabtu (22 Mei 2021).

Menurutnya, bisnis maritim sebenarnya adalah sekelompok perusahaan yang memerlukan praktik bisnis dalam lingkungan terbuka dan global, termasuk kapal, khususnya kapal minyak dan gas. Operator kapal, broker, agen manajemen kapal, awak kapal, galangan kapal dan organisasi manajemen kapal atau operasi transportasi dalam berbagai model dapat berpartisipasi dalam bisnis ini. Seperti kebanyakan kelompok, mereka mempunyai kekuatan masing-masing.

Saut akan mengkaji positif langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mempersiapkan PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk melaksanakan iwi delivery (IPO) pertama tahun ini.
Menurut dia, rencana aksi korporasi PIS yang melakukan IPO pada tahun ini adalah untuk memastikan biaya pengangkutan migas dalam negeri terbayar dengan baik.

"Ini adalah contoh praktis yang diterapkan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia," ujarnya. “Kami percaya bahwa biaya operasional dan logistik minyak dan gas global kami tidak hanya akan berkurang, namun kami juga akan menikmati manfaat transformatif lainnya, termasuk dampak positif bagi berbagai bisnis terkait, liburan kerja, dan pajak bagi negara.” n
"Idenya adalah untuk menciptakan entitas PIS yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyelidiki dan mencari infrastruktur yang lebih baik. Hukum internasional bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional. Mengapa? Kata Saut. Jadikan itu bisnis."

Sebelumnya, Kementerian BUMN meluncurkan PIS, holding angkatan laut, pada awal Mei lalu dengan tujuan meningkatkan operasionalnya dengan menjadikannya perusahaan yang memadukan kegiatan maritim dan maritim.

Untuk dapat bersaing di kancah dunia di masa depan sesuai visi kami. Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury mengatakan dengan menghadirkan kegiatan usaha baru maka harga PIS di pasar modal akan meningkat dan nilai jualnya juga meningkat. Bahkan, Pahala memperkirakan peralihan dan IPO berikutnya akan meningkatkan nilai perusahaan 10x lipat.

Disadur dari : https://regional.kompas.com/read/2021/05/22/093202078/pelaku-industri-maritim-indonesia-dinilai-kurang-menggarap-pasar-luar

Selengkapnya
Kendala Ekspansi: Pelaku Industri Maritim Indonesia Belum Maksimal dalam Menggarap Pasar Internasional

Kemaritiman

Ancaman Kapal Asing: Pengusaha Kapal Indonesia Khawatir Investasi Asing Mengganggu Industri Maritim

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 13 Maret 2024


JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) tidak setuju dengan permintaan pemerintah kepada pengusaha asing untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk angkutan kargo.
Karena terdapat risiko melemahnya kekuatan industri kelautan darat.

Presiden INSA Carmelita Hartoto menyatakan, usulan legalisasi kapal berbendera putih dan merah serta konsep perairan pantai ditegaskan dalam Inpres No. 5 Tahun 2005 dan UU Angkutan Laut No. 17 Tahun 2008. \ n\ n Menurutnya, jika konsep navigasi pantai dibuka maka kedaulatan negara atas laut di bidang angkatan laut akan hilang. .

"Ini bukan karena kita orang asing, tapi laut dan sumber dayanya. Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020), dia mengatakan kapal merah dan dioptimalkan untuk kepentingan bangsa oleh internal perdagangan yang ikut serta. Divisi ini mempunyai yurisdiksi atas wilayah Republik Indonesia.

Carmelita juga mengatakan penerapan program cabotage tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan negara berkembang lainnya, telah menerapkan hal ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP INSA Budhi Halim mengatakan investasi asing di sektor angkatan laut tidak sama dengan investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur yang menghasilkan pendapatan, yaitu menciptakan lapangan kerja.

Hal ini dikarenakan penanaman modal asing di industri pelayaran tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendapatan, melainkan sebagai bentuk penulisan di buku besar.

Sebagai aset bergerak, kapal sangat mudah untuk dipindahkan dan diubah benderanya.

Keuntungan dari pelayaran internasional juga akan mengalir kembali ke negara asal, artinya mata uang asing negara tersebut akan mengalir ke luar negeri. Dampaknya, situasi ini juga akan berdampak pada neraca pembayaran Indonesia.

Jauh dari peningkatan perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja, investasi asing di sektor pelayaran mengancam lapangan kerja dan ekosistem sektor pelayaran nasional.

"Oleh karena itu, DPP INSA memandang bahwa penerapan program cabotage secara konsisten merupakan biaya tetap dan wajib bagi pemerintah negara bagian. Hanya dengan cara inilah kemandirian bangsa dan pertumbuhan perekonomian negara dapat terus berlanjut," dia berkata.

Selain masalah devisa, masuknya kapal asing dikhawatirkan akan berdampak pada industri pembuatan kapal angkatan laut. Jika kapal asing masuk dan memilih menggunakan galangan kapal negara atau negara asing, hal ini merupakan kerugian bagi industri pembuatan kapal angkatan laut.

Disadur dari : https://money.kompas.com/read/2020/09/30/184200426/pengusaha-kapal-khawatir-investor-asing-bisa-ganggu-industri-maritim

Selengkapnya
Ancaman Kapal Asing: Pengusaha Kapal Indonesia Khawatir Investasi Asing Mengganggu Industri Maritim

Kemaritiman

Menembus Tantangan: Industri Pertahanan Menghadapi Tiga Hambatan dalam Membangun Alutsista

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 12 Maret 2024


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Operasi Strategis Pertahanan Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menyebutkan tiga tantangan yang dihadapi industri pertahanan dalam membangun kapasitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. “Menghadapi tantangan dari segi kualitas, memastikan nilai penjualan, dan ketepatan waktu,” kata Rizal saat konferensi pers virtual, Kamis (24 Juni 2021). mendapatkan banyak dukungan, memperkuat kekuatan pertahanan.

Misalnya, dukungan finansial berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. Menurutnya, kedua unit ini akan membutuhkan banyak dukungan.

“Mereka akan bersatu,” kata Rizal.

Di sisi lain, Rizal beranggapan bahwa tentara juga bisa dibentuk. mengimpor alutsista dari luar negeri.

Tapi pikirkanlah. pembelian peralatan pemeliharaan. “Pembelian alat pelindung diri harus jelas dalam perencanaan pengadaannya,” ujarnya. Rizal juga mengatakan, sebagian besar peralatan pertahanan dan pertahanan negara (alpalhankam) berasal dari produk luar negeri. Oleh karena itu penting bagi pengambil kebijakan untuk memperhatikan partisipasi negara-negara produsen dalam membangun industri pertahanan ketika membeli pertahanan dan alutsista.

"Ya, tentu saja produk luar negeri dapat digunakan sebagai berikut syarat : Proteksi “Kita harus masuk ke industri,” tegasnya.

Sebelumnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1,7 triliun dalam dokumen resep presiden (Raperpres) rapat pertahanan .dan kebutuhan alutsista Kementerian Dalam Negeri dan TNI pada tahun 2024. Dalam model ini, alutsista dapat diperoleh melalui pinjaman luar negeri atau disebut utang.

Disadur dari : https://nasional.kompas.com/read/2021/06/25/13115261/industri-pertahanan-hadapi-tiga-tantangan-dalam-membangun-alutsista

Selengkapnya
Menembus Tantangan: Industri Pertahanan Menghadapi Tiga Hambatan dalam Membangun Alutsista

Kemaritiman

Perkuat Pertahanan Laut: TNI AL Peroleh Dua Fregat Arrowhead 140 Terbaru dari Produksi PT PAL

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja pada 12 Maret 2024


LONDON, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) India Prabowo Subianto dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Believe menghadiri pameran industri pertahanan terbesar di Inggris pada Kamis (16 September 2021).

Dari tanggal 14 hingga 17 September, sebuah pameran bertajuk DSEI (Peralatan Pertahanan dan Keamanan Internasional) diadakan di ExCel London.

Saat Prabowo dan delegasi Indonesia tiba di DSEI, mereka disambut oleh Richard Graham, Direktur Organisasi Keamanan dan Pertahanan Perdagangan Internasional (DIT DSO) dan Anggota Parlemen Inggris. Di lokasi Delegasi Indonesia Dirjen PT PAL Kaharuddin Djenod dihadiri banyak pimpinan dan pejabat Kementerian Pertahanan India. Djenod menandatangani perjanjian komersial antara PT PAL dan Babcock International untuk pembelian 31 fregat Arrowhead 140 untuk TNI Angkatan Laut.

Menurut Kompas.com, penandatanganan sebelumnya dilakukan di kapal perang Inggris HMS Argyll. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia akan menerima lisensi desain kapal. PT PAL akan membangun dua kapal untuk TNI Angkatan Laut. Prabowo dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut.

Sementara itu, Prabowo mengunjungi stand alutsista dan bertemu dengan para pemimpin bisnis industri pertahanan di pameran tersebut. Perusahaan-perusahaan ini adalah produsen industri pertahanan dan telah digunakan oleh angkatan bersenjata di banyak negara.

Disadur dari :https://www.kompas.com/global/read/2021/09/20/113111770/tni-al-bakal-punya-dua-fregat-arrowhead-140-baru-dibangun-pt-pal 

Selengkapnya
Perkuat Pertahanan Laut: TNI AL Peroleh Dua Fregat Arrowhead 140 Terbaru dari Produksi PT PAL
« First Previous page 2 of 5 Next Last »