Ancaman Kapal Asing: Pengusaha Kapal Indonesia Khawatir Investasi Asing Mengganggu Industri Maritim

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja

13 Maret 2024, 08.34

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) tidak setuju dengan permintaan pemerintah kepada pengusaha asing untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk angkutan kargo.
Karena terdapat risiko melemahnya kekuatan industri kelautan darat.

Presiden INSA Carmelita Hartoto menyatakan, usulan legalisasi kapal berbendera putih dan merah serta konsep perairan pantai ditegaskan dalam Inpres No. 5 Tahun 2005 dan UU Angkutan Laut No. 17 Tahun 2008. \ n\ n Menurutnya, jika konsep navigasi pantai dibuka maka kedaulatan negara atas laut di bidang angkatan laut akan hilang. .

"Ini bukan karena kita orang asing, tapi laut dan sumber dayanya. Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020), dia mengatakan kapal merah dan dioptimalkan untuk kepentingan bangsa oleh internal perdagangan yang ikut serta. Divisi ini mempunyai yurisdiksi atas wilayah Republik Indonesia.

Carmelita juga mengatakan penerapan program cabotage tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan negara berkembang lainnya, telah menerapkan hal ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP INSA Budhi Halim mengatakan investasi asing di sektor angkatan laut tidak sama dengan investasi di sektor konstruksi dan infrastruktur yang menghasilkan pendapatan, yaitu menciptakan lapangan kerja.

Hal ini dikarenakan penanaman modal asing di industri pelayaran tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendapatan, melainkan sebagai bentuk penulisan di buku besar.

Sebagai aset bergerak, kapal sangat mudah untuk dipindahkan dan diubah benderanya.

Keuntungan dari pelayaran internasional juga akan mengalir kembali ke negara asal, artinya mata uang asing negara tersebut akan mengalir ke luar negeri. Dampaknya, situasi ini juga akan berdampak pada neraca pembayaran Indonesia.

Jauh dari peningkatan perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja, investasi asing di sektor pelayaran mengancam lapangan kerja dan ekosistem sektor pelayaran nasional.

"Oleh karena itu, DPP INSA memandang bahwa penerapan program cabotage secara konsisten merupakan biaya tetap dan wajib bagi pemerintah negara bagian. Hanya dengan cara inilah kemandirian bangsa dan pertumbuhan perekonomian negara dapat terus berlanjut," dia berkata.

Selain masalah devisa, masuknya kapal asing dikhawatirkan akan berdampak pada industri pembuatan kapal angkatan laut. Jika kapal asing masuk dan memilih menggunakan galangan kapal negara atau negara asing, hal ini merupakan kerugian bagi industri pembuatan kapal angkatan laut.

Disadur dari : https://money.kompas.com/read/2020/09/30/184200426/pengusaha-kapal-khawatir-investor-asing-bisa-ganggu-industri-maritim