Prospek Gemilang: Bisnis Maritim Indonesia Membara Namun Menuntut Perbaikan Regulasi

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja

13 Maret 2024, 08.39

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis pelayaran India dinilai memiliki prospek yang baik karena hanya 9% kargo luar negeri yang ditangani oleh biaya pengiriman dalam negeri.

Yayan Satyakti, ekonom energi Universitas Padjadjaran, mengatakan ledakan bisnis pelayaran di Indonesia didorong oleh permintaan industri terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara dan minyak, serta bahan bakar.

Menurutnya, pengelolaan laut secara gabungan dapat menekan biaya transportasi. Selain itu, akses akan lebih mudah, pasokan akan meningkat, dan harga akan lebih baik. Oleh karena itu, masuk ke industri pelayaran menjadi penting.

"Hal ini harus didukung oleh permintaan yang kuat," ujarnya, Selasa (28) pada Webinar Koneksi Outlook Investasi dan Perdagangan Logistik Maritim Terintegrasi Indonesia: Outlook 2022 (12 Des 2021).

Namun terdapat permasalahan pada industri transportasi, salah satunya adalah perpajakan. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) percaya bahwa banyak undang-undang, termasuk perpajakan, yang diumumkan pada tahun 2021 akan berdampak pada industri dan persaingan pelayaran dalam negeri.

Merencanakan kontrak ekspor

Menurut INSA, pangsa kargo asing dalam negeri hanya 9%, yang dianggap terlalu rendah, dan lainnya, untuk merencanakan kontrak ekspor.

Kargo keluar Indonesia menggunakan sistem FOB (bukan on board). Dalam hal ini pembeli harus mengirimkan kirimannya. Dengan cara ini, pelanggan dapat menemukan kapal yang memiliki koneksi atau koneksi yang baik.

“Konsumen produk Indonesia merupakan sister company dari industri transportasi. Inilah penghalangnya. “Kami berharap ada pergeseran dari metode FOB ke metode CnF (cost and Freight), dimana pengirimannya dilakukan oleh pembeli,” kata Wakil Presiden INSA Darmansyah Tanamas saat webinar berlangsung.

Latar Belakang

Darmansyah mengatakan industri pelayaran dalam negeri banyak tunduk pada peraturan perpajakan.

Undang-undang yang paling penting adalah Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 tentang Rezim Perpajakan. Menurut INSA, aturan tersebut berdampak pada rendahnya persaingan pelayaran nasional.

"Kami berupaya mendapatkan kredit pajak atau insentif dari pemerintah," ujarnya.

INSA berharap dapat mencapai sesuatu. 1. Penyediaan layanan transportasi laut umum
2. Penjualan kapal impor, suku cadang dan peralatan medis untuk kapal
3. Jasa docking, pekerjaan reparasi, pekerjaan reparasi kapal, jasa pengiriman kapal ke pelabuhan, jasa angkutan darat ditanggung oleh perusahaan pelayaran dalam negeri 4. Makanan, minuman dan obat-obatan
5. ​Awak kapal termasuk dalam kategori pendapatan, bukan awak kapal, jasa pelayaran.

Respon Pemerintah

Raden Yogi Nugraha, Wakil Direktur Perhubungan, Pelayaran, Kelautan dan Pembangunan, Wakil Direktur O Direktur Pelayaran Business Development, Yogi Nugraha, memaparkan rekomendasi kebijakan utama bagi industri pelayaran dalam negeri pada tahun 2020 hingga 2024.

Yaitu, memahami daya saing maritim, meningkatkan konektivitas dengan jaringan layanan internasional dan mengembangkan pelabuhan kantor internasional dan pelabuhan pendukung garam laut.

Di sisi pelayaran, pemerintah berupaya memperkuat armada pelayaran nasional untuk mendukung sistem regulasi. Upaya penguatan armada mempunyai enam bidang utama, antara lain bidang ekonomi, pengetahuan dan keterampilan, keterampilan teknis dan regulasi.

"Pemerintah berusaha mendukung hal ini dari sudut pandang hukum dan peraturan," katanya tentang tantangan yang dihadapi INSA.

Ada ancaman kebingungan.
Saat ini, terdapat ketidakpastian yang akan mengubah pola bisnis dan perusahaan transportasi industri harus menunggu hal tersebut, menurut Indra Darmawan, Menteri Investasi dan Kepala Makroekonomi BKPM.

Meningkatnya biaya Internet telah memaksa banyak negara mengubah model bisnis mereka. “Ini akan berdampak pada industri pelayaran,” kata Indra.

PIS mengatasi permasalahan dengan menganalisis bisnisnya.

Salah satu pemain di industri pelayaran adalah PT Pertamina International Shipping (PIS). Kepala Eksekutif PIS Erry Widiastono mengatakan timnya telah merestrukturisasi bisnis PIS menjadi tiga bisnis: pelayaran, bahan bakar, tanker LPG, dan operasi kelautan. Kombinasi ketiga faktor tersebut dinilai cukup kuat untuk menjawab tantangan industri maritim India.

“Kita semua menghadapi tantangan yang memerlukan transformasi bisnis dan perubahan di dalam perusahaan itu sendiri,” kata Erry saat webinar. sektor minyak dan gas.

Menurut Ery, PIS juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi.

“Kami menerapkan green loading dengan menggunakan LNG, LPG, dan biodiesel. mengurangi emisi CO2 dengan meningkatkan kecepatan kapal masuk dan keluar pelabuhan serta mempersingkat waktu pelabuhan dengan mengganti bahan bakar untuk infrastruktur pelabuhan,” ujarnya.

Disadur dari : https://money.kompas.com/read/2021/12/29/164439626/bisnis-maritim-indonesia-berprospek-besar-tapi-butuh-perbaikan-regulasi?page=all