KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan program irigasi pertanian berupa embung dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian (RJIT) untuk sejumlah petani di Kabupaten Tabanan, Bali.

Program bantuan irigasi pertanian tersebut diklaim mampu mendorong peningkatan kesejahteraan para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, produktivitas pertanian di Kabupaten Tabanan akan melonjak drastis dengan adanya saluran irigasi yang baik.

Sebab, kata dia, keberadaan air merupakan faktor penting dalam pengembangan budi daya pertanian. Tanpa air, produktivitas pertanian tidak dapat berkembang dengan maksimal.

"Dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang diperoleh dari air hujan, sistem irigasi atau dengan sumber air permukaan menjadi solusi untuk tingkatkan produktivitas pertanian," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, irigasi merupakan program strategis dalam konteks pengairan lahan.

Oleh karenanya, sebut dia, irigasi pengairan pertanian harus berjalan baik. Sebab, pertanian tidak boleh terganggu oleh faktor apapun.

"Keberadaan irigasi pertanian membuat petani tak khawatir meski memasuki musim kemarau. Ini karena, irigasi akan memasok air sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga," ucap Ali.

Selain penting bagi keberlanjutan sektor pertanian, Ali menilai, keberadaan air mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) petani.

Ia menjelaskan, keberadaan irigasi juga menjadi faktor penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

"Ada tiga aspek dari keberadaan irigasi pertanian, yaitu produktivitas, peningkatan IP pertanian, dan meningkatnya kesejahteraan petani," imbuh Ali.

Tak hanya itu, lanjut dia, keberadaan irigasi juga menjadi faktor penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Hal tersebut terjadi lantaran irigasi dapat memberikan pasokan air stabil untuk lahan sawah, sehingga perkembangan budi daya padi petani bisa berjalan dengan baik.

"Irigasi adalah water management. Irigasi berfungsi mengatur air, baik air hujan maupun air tanah. Irigasi bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan di sawah, tetapi juga bisa untuk mendukung aktivitas lainnya," imbuh Ali.

Ia berharap, irigasi bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani.

Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Rahmanto berharap, irigasi pertanian tidak hanya dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan, tetapi juga sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

"Air adalah faktor teknis bagi terangkatnya produktivitas pertanian. Pada akhirnya, kesejahteraan petani juga meningkat," katanya.

Sumber: kompas.com

Jakarta - Bertepatan dengan Hari Bakti ke-76 PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan PT. PP (Persero) Tbk. dan Autoconz melakukan uji coba 3D Concrete Printing bertemakan “You’re Still Thinking Right Now I’m Printing” di Kantor Pusat Kementerian PUPR pada Jumat (3/12/2021). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PUPR untuk senantiasa mengedepankan inovasi dan penerapan teknologi konstruksi terkini guna mendukung Revolusi Industri 4.0 serta sebagai kegiatan BIM Week 2021. 

Acara uji coba 3D Concrete Printing mendapat kunjungan langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Inspektur Jenderal T. Iskandar. Selain itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Iwan Suprijanto, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik M dan Kepala Pusat Pengembangan Talenta Rudy Ridwan Effendi. Acara ini menghadirkan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo, SVP Perencanaan Strategis, Engineering dan Teknologi PTPP Budi Suanda, beserta Senior Manager Departemen Creative Engineering & Technology PT. PP (Persero) Tbk. (Founder Appolo) Juniar Bakti Alkafianto, dan CEO Autoconz Raja Rizqi Apriandy sebagai presenter teknologi 3D Concrete Printing. 

“Inovasi 3D Printing karya anak bangsa ini merupakan bukti kolaborasi Kementerian PUPR dengan BUMN dan perusahaan rintisan (Start-up Company) yang beranggotakan generasi muda Indonesia, dengan cita-cita mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden RI pada tanggal 4 April 2018 guna memberikan arah fokus pengembangan sektor penting yang mendorong kekuatan Indonesia di mata dunia termasuk di bidang konstruksi dan infrastruktur,” kata Menteri Basuki. 

Saat ini terobosan di bidang teknologi konstruksi yang digunakan dalam mendukung roadmap tersebut yaitu dengan penerapan Building Information Modelling (BIM). Konsep BIM memberikan gambaran konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik yang sebenarnya sehingga mengurangi ketidaksesuaian, meningkatkan keselamatan, dan menyelesaikan masalah interface struktur-arsitektur-MEP. Kebijakan dalam implementasi BIM di Kementerian PUPR dituangkan dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 yang mewajibkan penggunaan BIM pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2.000 m2 dan diatas 2 lantai, yang kemudian diperluas penerapannya melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. 

Salah satu implementasi pengembangan BIM di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya melalui rangkaian acara BIM Week 2021. Rangkaian kegiatannya meliputi Raker BIM, Webinar BIM, BIM Training for Owner dan acara puncak yaitu Uji Coba 3D Concrete Printing. 

3D Concrete Printing menggunakan metode additive manufacturing yang menghasilkan cetakan objek 3 dimensi dari material mortar. Proses pencetakan dilakukan secara layer by layer hingga bangunan terbentuk secara utuh. Metode ini akan mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan perumahan yang affordable bagi seluruh kalangan. Keunggulan teknologi ini yaitu mengurangi limbah material, menghemat biaya, waktu  dan meningkatkan kualitas konstruksi, serta memungkinkan pekerjaan dengan desain yang kompleks untuk dikerjakan. 

Teknologi 3D Concrete Printing ini dapat mendukung pembangunan prasarana pendidikan (sekolah dan madrasah), juga dapat didorong untuk pemenuhan backlog rumah (3D printed house). “Teknologi ini sangat membantu kita, sehingga bisa membangun lebih cepat, akurat, dan presisi. Ini bisa dimasukkan ke dalam e-katalog sehingga proses lelang tidak membutuhkan waktu yang lama. Diharapkan teknologi baru ini terus dikembangkan untuk pembangunan sekolah sesuai dengan ketentuan prototipe Kementerian PUPR,” ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. (Yul) 

Sumber: pu.go.id

KALIMANTAN BARAT – Ratusan rumah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan barat mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. Adanya Program BSPS yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut.

“Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, Kamis (6/8/2020).

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembongkaran rumah tidak layak huni milik masyarakat untuk ditingkatkan kualitasnya. Proses pembongkaran rumah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mempawah serta Kementerian PUPR dan para anggota kepolisian Polres Mempawah serta masyarakat.

Pihak BP2P Kalimantan I juga melakukan penyerahan buku tabungan Program BSPS kepada para calon penerima bantuan Program BSPS. Hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran program tersebut, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang.

Andy menerangkan, penyaluran Program BSPS tersebut tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit. Penyaluran Program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah.

“Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada Kecamatan yang benar-benar tuntas dari RTLH,” harapnya.Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Mempawah pada ahun 2020 ini sebanyak 6.619 unit.

Bupati Kabupaten Mempawah Hj. Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan Program BSPS," katanya.

Warga penerima manfaat bantuan Program BSPS Sabran menyatakan sangat berterimakasih karena rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah. Dulu rumah kami hanya beratap rumbia, berlantai papan sekarang jadi lebih layak huni," ujarnya.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyongsong era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi, salah satunya teknologi 3D Printing untuk pembangunan rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna  mencapai  efisiensi  yang tinggi  dan kualitas produk yang lebih  baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus (Rusus) dengan metode digital guna menjawab tantangan teknologi Industri 4.0.

"Di tahun 2021 Kementerian PUPR bersama mitra terkait, telah menguji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta, 12-31 Januari 2021, dan pada tahun 2022 ini akan diterapkan dalam pembangunan rumah khusus," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menjadi narasumber dalam Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara daring, Sabtu (22/1/2022).

Iwan mengatakan, sesuai dengan agenda prioritas 5 tahun ke depan oleh Presiden Joko Widodo adalah pembangunan SDM , pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.

"Serta mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan menargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.

Untuk selanjutnya dikatakan Iwan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi bahwa pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah namun bisa melebihi yakni sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. "Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya," tuturnya. (Jay)

Sumber: pu.go.id

KENDARI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong para nelayan di kawasan pesisir Indonesia untuk tinggal di rumah khusus (Rusus). Salah satu Rusus nelayan yang dibangun oleh Kementerian PUPR berada di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan anggaran senilai Rp 3,6 Milyar.

“Salah satu target pembangunan rumah khusus adalah para nelayan. Kami membangun rumah khusus bagi nelayan yang membutuhkan hunian yang layak untuk kelangsungan hidup mereka dan tempat yang nyaman untuk keluarganya,” ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengga, Hujurat di Kendari beberapa waktu lalu.

Hujurat menerangkan, pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2019 lalu. Kementerian PUPR membangun Rusus tersebut dengan tujuan agar para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat menempati hunian yang layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya.

“Kami berharap para nelayan beserta keluarganya yang menempati hunian Rusus tersebut dapat merawat rumah ini dan memperhatikan kebersihan di kawasan sekitarnya agar tetap bersih dan sehat. Para nelayan bisa fokus melaut karena keluarganya sudah menempati Rusus yang layak huni,” katanya.

Sebagai informasi, Rusus nelayan untuk para nelayan tersebut dibangun di atas lahan seluas satu hektar milik Pemerintah Desa Laimeo. Lokasi pembangunan Rusus iti berlokasi di Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 unit dengan tipe bangunan yakni tipe 28.

Jarak antara lokasi Rusus dengan kawasan pesisir pantai sehingga nelayan juga mudah untuk melaut. Waktu pembangunan Rusus nelayan tersebut dibangun dalam jangka waktu sekitar enam bulan.

“Total anggaran pembangunan Rusus ini senilai Rp 3,6 Milyar. Para nelayan dan keluarganya juga telah menghuni Rusus ini sejak awal tahun 2020 lalu,” tandasnya.

Kepala Desa Laimeo, Nurlia R mewakili para nelayan di desanya mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang telah memperhatikan dan menyediakan hunian yang layak bagi nelayan di daerah. Dirinya mengungkapkan masih banyak nelayan di daerahnya yang membutuhkan bantuan seperti Rusus tersebut.

“Bantuan Rusus ini sangat berarti bagi kami karena selama ini banyak nelayan yang tinggal di rumah yang kurang layak huni,” katanya.

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan merilis capaian pembangunan rumah untuk masyarakat yang ada di dalam Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 telah mencapai angka 215.662 unit.

“Untuk capaian Program Sejuta Rumah per tanggal 11 Mei 2020 sebesar 215.662 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (20/5/2020).

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, prosentase capaian Program Sejuta Rumah masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79 persen. Adapun realisasi pembangunan rumah berasal dari kementerian/ lembaga di luar Kementerian PUPR sebanyak 50.863 unit, Pemerintah daerah sebanyak 1.521 unit, rumah tapak yang dibangun oleh pengembang sebanyak 116.933 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR prosentasenya sebanyak 21 persen yang berasal dari pembangunan rumah tapak oleh pengembang sebanyak 42.884 unit dan rumah susun sebanyak 3.461 unit.

“Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 169.317 unit dan rumah untuk non MBR sebanyak 46.345 unit,” terangnya.

Khalawi menerangkan, adanya Pandemi Covid – 19 memang cukup berpengaruh pada pelaksanaan Program Sejuta Rumah di lapangan. Meskipun demikian, pihaknya telah menyusun pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan.

Pelaksanaan di lapangan selama Pandemi Covid -19, imbuhnya, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perumahan No.03/SE/Dr/2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di lingkungan Jenderal Perumahan selama Masa Pandemik Covid -19.

“Kami tetap mengupayakan agar di akhir tahun capaian Program Sejuta Rumah bisa menembus 1.000.000 unit. Sedangkan target konservatif keseluruhan hingga akhir tahun sebesar 900.000 unit mengingat adanya pandemi Covid -19,” terangnya.

Sumber: pu.go.id