Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) mengupayakan dukungan berupa layanan jasa bagi industri. Langkah nyata ini guna menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi pelaku industri, terutama di masa pemulihan ekonomi.

Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk One Stop Solution bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) oleh Balai Besar Tekstil (BBT) selaku satu unit kerja BSKJI di Bandung. BBT memberikan fasilitas Industrial Services and Solution Center (ISSC) yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri TPT nasional di kancah global.

“Peran satuan kerja di bawah BSKJI adalah untuk membina dan melayani industri, dengan berbekal kompetensi sumber daya manusia (SDM), lokasi yang dekat dengan sektor komoditas industri, serta memiliki fasilitas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (3/2).

Doddy menyebutkan, pemerintah memprioritaskan beberapa isu dan regulasi dalam upaya pengembangan industri nasional, antara lain penguatan industri hijau sebagai komitmen implementasi ekonomi hijau, penerapan teknologi industri 4.0 melalui program INDI 4.0, pengembangan industri halal, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri, dan target substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022.

“Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan dan regulasi tersebut kepada industri TPT, ISSC mengambil peran sebagai pusat informasi dan pendampingan self-assessment bagi industri TPT,” ungkapnya.

Berbagai layanan yang diberikan ISSC di antaranya informasi tekstil halal, pendampingan self-assessment TKDN dan INDI 4.0, informasi standar mutu produk dan standar metode uji sektor TPT, serta informasi terkait regulasi Industri Hijau.

“Tidak hanya itu, selain membantu kesiapan industri memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan pemerintah, ISSC juga menjadi pusat solusi dari permasalahan yang dihadapi industri TPT,” imbuhnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT adalah kebutuhan energi, terutama dengan adanya wacana kenaikan tarif dasar listrik. Terkait hal ini, ISSC menawarkan program audit konservasi energi kepada perusahaan sebagai langkah efisiensi energi dalam kegiatan produksi di industri TPT. Program tersebut memberikan solusi menguntungkan karena industri dapat mengetahui beban energi yang ditanggung setiap mesin serta memperoleh rekomendasi strategi efisiensinya. “Hal ini tentu akan mendukung implementasi konsep-konsep Industri Hijau,” ujar Doddy.

Lebih lanjut, penguatan daya saing industri TPT juga membutuhkan jaminan kualitas produksi serta penerapan standar mutu produk berbasis SNI. Balai Besar Tekstil melalui lembaga sertifikasi produk TEXPA telah menambah ruang lingkup sertifikasi produk, di antaranya SNI 08-7035-2004 Kain jok, SNI 8914-2020 Tekstil-Masker dari kain.

Berikutnya, SNI 8913-2020 Tekstil-kain untuk gaun bedah (surgical gown), surgical drapes, dan coverall medis, SNI 8443-2017 Tekstil-Nirtenun peredam suara dari bahan tekstil, SNI 8857-2020 Tekstil-sajadah, SNI 8856-2020 Tekstil-mukena, dan SNI 8213-2016 Tekstil-benang jahit. Beberapa SNI tersebut mendukung kebijakan substitusi impor dan industri halal kategori barang gunaan.

Sedangkan di sektor IKM, upaya penerapan standar mutu kain tenun tradisional yang telah dilakukan meliputi kerja sama dengan BSN dan para stakeholder lain. Selanjutnya, penerapan SNI diinisiasi dari jaminan faktor keamanan dan kesehatan produk yang merujuk pada SNI 7617:2013/Amd.1:2014 Tekstil – Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain, Amandemen 1.

“Dengan penerapan SNI tersebut, IKM dapat meningkatkan nilai tambah produk di pasar global karena produknya sudah terjamin tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi penggunanya,” tegas Doddy.

Sumber: kemenperin.go.id

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus berupaya bangkit di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian.

“Sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor, Kementerian Perindustrian bertekad menjaga produktivitas industri TPT. Selama masa pandemi, industri TPT telah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan untuk penanggulan dan pencegahan Covid-19 seperti memproduksi masker dan APD,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kabupaten Bandung, Kamis (23/12).

Menperin mengemukakan, kontribusi industri TPT terhadap PDB sektor manufaktur sebesar 6,08% pada triwulan III tahun 2021. Sementara itu, pertumbuhan industri TPT secara triwulanan juga mengalami perbaikan menjadi sebesar 4,27% (q to q) apabila dibandingkan triwulan II-2021 sebesar 0,48%.

“Bahkan, ekspor TPT pada periode Januari-Oktober 2021 turut mengalami peningkatan sebesar 19% menjadi USD10,52 miliar, selain nilai investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 12% sehingga menjadi Rp5,06 triliun,” paparnya.

Oleh karena itu, Menperin memberikan apresiasi kepada sembilan industri TPT yang melakukan ekspansi, dengan total nilai investasi sebesar Rp2 triliun di Pulau Jawa dan Rp 8,5 triliun di Provinsi Riau. Perluasan usaha ini menandai optimisme para investor industri TPT dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Hal ini membuktikan bahwa industri TPT bukan sunset industry, bahkan menjadi sunrise industry. Saya optimistis industri TPT nasional akan semakin tumbuh dan akselerasinya cukup baik bila dilihat harmonisasi hulu dan hilir,” ujarnya.

Kemenperin meyakini, investasi dari industri TPT di Indonesia akan terus tumbuh di masa mendatang. Realisasi investasi tersebut di antaranya meliputi industri pembuatan serat, pembuatan benang, pembuatan kain sampai dengan industri pakaian jadi. Hal ini sejalan dengan target substitusi impor 35% pada tahun 2022yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Pengembangan industri dari investasi baru ini akan mempermudah industri TPT mendapatkan bahan baku. Kami sangat optimis hari ini merupakan kebangkitan TPT nasional,” tegas Menperin.

Kesembilan perusahaan TPT yang berinvestasi tersebut, yakni PT. Dhanar Mas Concern, PT. Embee Plumbon Textiles, PT. Kewalram Indonesia, PT. Pan Brothers Tbk, PT. Anggana Kurnia Putra, PT. Sipatex Putri Lestari, PT. Bandung Djaja Textile, PT. Sinar Para Taruna Textile dan PT. Asia Pacific Rayon. “Kami berharap, perusahaan-perusahaan ini dapat terus eksis dan meningkatkan kinerja serta menjadi pemain tekstil kelas dunia,” imbuhnya.

Menperin menegaskan, pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan iklim investasi dan usaha dengan mengelurakan beberapa kebijakan strategis baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 serta meningkatkan kinerja industri TPT.

Berbagai kebijakan tersebut diimplementasikan dengan program-program seperti pemberian insentif fiskal melalui tax allowance dan tax holiday, sertapengembangan neraca komoditas dan verifikasi kemampuan industri dalam rangka perbaikan rantai pasok bahan baku dan dukungan terhadap sektor IKM melalui pembangunan material center.

Program selanjutnya, pengendalian impor dan pengenaan trade remedies industri TPT sebagai langkah pengamanan pasar dalam negeri melaluipemberian rekomendasi impor, pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard.

Berikutnya, implementasi industri 4.0 untuk sektor tekstil dan busana melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan,penyiapan lighthouse industri 4.0, perbaikan alur aliran material melalui Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH) serta penyiapan Kawasan industri terpadu apparel park.

“Kami juga telah mengeluarkan kebijakan IOMKI, harga gas yang kompetitif, mendorong implementasi circular economy dan sustainibility pada industri TPT, serta peningkatan kompetensi SDM,” ujar Agus. Selain itu, mengoptimalkan program P3DN, mendorong percepatan implementasi Perjanjian Dagang FTA, dan penghapusan biaya minimum nyala 40 jam PLN bagi industri.

“Kami telah mengusulkan penurunan tarif PPH badan dan insentif BMDTP bahan baku, PPH badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, penurunan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022,dan pemberian BMDTP dalam rangka impor bahan baku,” tandasnya.

Menperin optimistis, program dan kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi perusahaan industri TPT dalam rangka meningkatkan investasi, kinerja dan produktivitas perusahaan. “Semoga upaya kita ini, dapat mewujudkan cita-cita kita bersama menuju kedaulatan sandang nasional dan Indonesia Tangguh,” pungkasnya.

Sumber: kemenperin.go.id
 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan pembangunan pabrik bahan baku obat (BBO) dalam negeri, Kamis (2/6) siang. Pabrik yang dibangun PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia ini akan memproduksi bahan baku Povidone Iodine atau obat merah. 

Bersamaan dengan pembangunan pabrik ini, Kemenkes juga menetapkan kebijakan penggantian sumber bahan baku obat alias change source dari bahan impor ke bahan baku produksi dalam negeri. Budi juga memasang target bahwa 50% dari bahan baku obat dari hulu ke hilir sudah harus bisa diproduksi dalam negeri. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan sistem kesehatan pada saat krisis. 

“Siapa yang bikin, terserah. Yang penting, ketika ada pandemi lagi kita nggak sibuk cari dari luar,” kata Budi dalam keterangan tertulis pada Kemenkes, Kamis (2/6).

Budi mengatakan bahwa ketersediaan obat dan alat kesehatan sangatlah penting. Adanya karantina yang diterapkan negara-negara produsen alat kesehatan serta obat sempat menghambat penanganan pandemi beberapa tahun silam.  Direktur Utama Holding BUMN Farmasi Honesti Basyir menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia atas BBO impor yang tergolong tinggi. Tercatat, sekitar 90% BBO masih berasal dari luar negeri dan 34,7% dari produk yang ada di katalog elektronik pun berasal dari luar negeri.

“Kami memiliki komitmen dengan adanya industri yang seperti ini, kita bisa mengurangi sampai 20% ketergantungan BBO impor. Ini sudah kita buat roadmap sampai 2026,” kata Honesti dilansir dari kanal YouTube Kementerian Kesehatan (2/6).

Adapun, roadmap yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri. Roadmap ini menargetkan sebanyak 24 BBO dapat diproduksi di dalam negeri dan sekarang sudah ada 12 BBO yang tercatat diproduksi di Indonesia. 

Hasil dari kebijakan change source ini diharapkan selesai pada September 2022 untuk dimasukkan ke katalog elektronik dan dapat dimanfaatkan pada layanan kesehatan. Dalam catatan Kemenkes, ada 14 industri farmasi yang menyambut baik perubahan ini dengan berkomitmen mengganti BBO impor ke BBO dalam negeri. 

Keempat belas industri itu adalah PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, PT Veron Pharmaceutical, PT Daewoong Infion, PT Kalbio Global Medika, PT Kimia Farma, PT Dexa Medica, PT Kalbe Farma, PT Otto Pharmaceutical, PT Meprofarm, PT Pertiwi Agung, PT Novell Pharmaceutical Laboratories, PT Phapros, PT Lapi Laboratories, dan PT Dipa Pharmalab. 

Sumber: katadata.co.id

Teknik pertambangan merupakan bidang ilmu teknik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk mengekstraksi mineral dari bumi. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti geologi, pengolahan mineral, metalurgi, rekayasa geoteknik, dan survei. Seorang insinyur pertambangan bertanggung jawab atas berbagai tahapan operasi penambangan, mulai dari eksplorasi dan penemuan sumber daya mineral, hingga produksi, operasi, dan penutupan tambang.

Selama proses ekstraksi mineral, limbah dan material tidak ekonomis dihasilkan, yang sering menjadi sumber pencemaran di sekitar lokasi tambang. Aktivitas pertambangan memiliki dampak yang mengganggu lingkungan alam di sekitarnya, sehingga insinyur pertambangan juga bertanggung jawab atas mitigasi kerusakan lingkungan yang terjadi selama dan setelah kegiatan penambangan.

Sejarah teknik pertambangan

Sepanjang sejarah, pertambangan telah memainkan peran penting dalam peradaban manusia, dimulai dengan pemanfaatan batu, keramik, dan logam untuk peralatan dan senjata. Kegiatan pertambangan awal, seperti pertambangan batu api di wilayah seperti Prancis utara dan Inggris selatan, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dengan bukti-bukti pertambangan yang ditemukan di situs-situs seperti "Gua Singa" di Eswatini, tempat manusia purba mengekstraksi hematit untuk pigmen oker sekitar 43.000 tahun yang lalu.

Bangsa Romawi kuno adalah pelopor dalam teknik pertambangan, menggunakan teknik inovatif seperti penambangan hidrolik dan pembakaran untuk mengekstraksi mineral. Mereka juga menggunakan mesin bertenaga air, seperti kincir air, di tambang-tambang seperti yang ada di Rio Tinto di Spanyol. Pengenalan bubuk hitam di pertambangan pada abad ke-17 merevolusi industri ini, memungkinkan ekstraksi bijih yang lebih cepat melalui peledakan. Revolusi Industri semakin mendorong kemajuan teknologi pertambangan, dengan kemajuan bahan peledak dan pengenalan peralatan bertenaga uap seperti pompa, lift, dan bor, selama pertimbangan keselamatan terpenuhi.

Pendidikan

Untuk menjadi seorang insinyur pertambangan yang terakreditasi, diperlukan gelar sarjana atau akademi. Pelatihan mencakup gelar Sarjana Teknik (B.Eng. atau B.E.), Sarjana Sains (B.Sc. atau B.S.), Sarjana Teknologi (B.Tech.), atau Sarjana Sains Terapan (B.A.Sc.) di bidang teknik pertambangan. Tergantung pada negara dan yurisdiksinya, untuk mendapatkan lisensi sebagai insinyur pertambangan mungkin memerlukan gelar Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc atau M.S.) atau Master of Applied Science (M.A.Sc.).

Beberapa insinyur pertambangan yang berasal dari disiplin ilmu lain, terutama dari bidang teknik (misalnya: teknik mesin, sipil, elektro, geomatika, atau lingkungan) atau dari bidang sains (misalnya: geologi, geofisika, fisika, geomatika, ilmu bumi, atau matematika), biasanya menyelesaikan gelar pascasarjana seperti M.Eng, M.S., M.Sc atau M.A.Sc. di bidang teknik pertambangan setelah lulus dari program sarjana kuantitatif lainnya.

Mata pelajaran dasar studi teknik pertambangan biasanya meliputi:

1. Matematika; Kalkulus, Aljabar, Persamaan Diferensial, Analisis Numerik
2. Geosains; Geokimia, Geofisika, Mineralogi, Geomatika
3. Mekanika; Mekanika Batuan, Mekanika Tanah, Geomekanika
4. Termodinamika; Perpindahan Panas, Kerja (termodinamika), Perpindahan Massa
5. Hidrogeologi
6. Mekanika Fluida; Fluida Statis, Dinamika Fluida
7. Geostatistik; Analisis Spasial, Statistik
8. Rekayasa Kontrol; Teori Kontrol, Instrumentasi
9. Pertambangan Permukaan; Pertambangan Terbuka
10. Pertambangan Bawah Tanah (batuan lunak)
11. Pertambangan Bawah Tanah (batuan keras)
12. Komputasi; DATAMINE, MATLAB, Maptek (Vulcan), Golden Software (Surfer), MicroStation, Carlson
13. Pemboran dan peledakan
14. Mekanika Benda Padat; Mekanika Patahannya

Di Amerika Serikat, sekitar 14 universitas menawarkan gelar B.S. di bidang teknik pertambangan dan mineral. Universitas-universitas dengan peringkat teratas [menurut siapa?] termasuk Michigan Technological University, South Dakota School of Mines and Technology, Virginia Tech, University of Kentucky, University of Arizona, Pennsylvania State University, dan Colorado School of Mines. Sebagian besar universitas-universitas tersebut menawarkan gelar M.S. dan Ph.D.

Di Kanada, terdapat 19 program gelar sarjana di bidang teknik pertambangan atau yang setara.Fakultas Teknik Universitas McGill menawarkan gelar sarjana (B.Sc., B.Eng.) dan pascasarjana (M.Sc, Ph.D.) di bidang Teknik Pertambangan dan University of British Columbia di Vancouver menawarkan gelar Sarjana Sains Terapan (B.A.Sc.) di bidang Teknik Pertambangan dan juga gelar pascasarjana (M.A.Sc. atau M.Eng dan Ph.D.) di bidang Teknik Pertambangan.

Di Eropa, sebagian besar program diintegrasikan (B.S. ditambah M.S. menjadi satu) setelah Proses Bologna dan membutuhkan waktu lima tahun untuk menyelesaikannya. Di Portugal, Universitas Porto menawarkan gelar M.Eng. di bidang Teknik Pertambangan dan Geo-Lingkungan dan di Spanyol, Universitas Teknik Madrid menawarkan gelar di bidang Teknik Pertambangan dengan bidang-bidang seperti Teknologi Pertambangan, Operasi Pertambangan, Bahan Bakar dan Bahan Peledak, Metalurgi. Di Inggris, Sekolah Pertambangan Camborne menawarkan berbagai pilihan gelar BEng dan MEng di bidang Teknik Pertambangan dan disiplin ilmu terkait Pertambangan lainnya. Hal ini dilakukan melalui University of Exeter. Di Rumania, University of Petroșani (sebelumnya dikenal sebagai Institut Pertambangan Petroșani, atau jarang sebagai Institut Batubara Petroşani) adalah satu-satunya universitas yang menawarkan gelar di bidang Teknik Pertambangan, Survei Pertambangan, atau Konstruksi Pertambangan Bawah Tanah, meskipun, setelah penutupan tambang batu bara Lembah Jiu, gelar-gelar tersebut tidak lagi diminati oleh sebagian besar lulusan sekolah menengah atas.

Di Afrika Selatan, institusi terkemuka termasuk University of Pretoria, yang menawarkan gelar Sarjana Teknik 4 tahun (B. Eng di bidang Teknik Pertambangan) serta studi pascasarjana di berbagai bidang khusus seperti teknik batuan dan pemodelan numerik, teknik bahan peledak, teknik ventilasi, metode penambangan bawah tanah dan desain tambang;[16] dan University of the Witwatersrand yang menawarkan gelar Sarjana Sains Teknik (B.Sc.(Eng.)) selama 4 tahun di bidang Teknik Pertambangan serta program pascasarjana (M.Sc.(Eng.) dan Ph.D.) di bidang Teknik Pertambangan.

Beberapa insinyur pertambangan melanjutkan ke program gelar Doktoral seperti Doktor Filsafat (Ph.D., DPhil), Doktor Teknik (D.Eng., Eng.D.). Program-program ini melibatkan komponen penelitian orisinal yang signifikan dan biasanya dipandang sebagai pintu masuk ke dunia akademis.

Di Federasi Rusia, 85 universitas di seluruh distrik federal melatih spesialis untuk sektor sumber daya mineral. 36 universitas melatih spesialis untuk mengekstraksi dan memproses mineral padat (pertambangan). 49 universitas adalah spesialis pelatihan untuk mengekstraksi, memproses primer, dan mengangkut mineral cair dan gas (minyak dan gas). 37 universitas melatih spesialis untuk eksplorasi geologi (geologi terapan, eksplorasi geologi).

Di antara universitas-universitas yang melatih spesialis untuk sektor sumber daya mineral, 7 di antaranya adalah universitas federal, dan 13 adalah universitas riset nasional Rusia. Pelatihan personil untuk sektor sumber daya mineral di universitas-universitas Rusia saat ini dilakukan dalam spesialisasi utama pelatihan (gelar spesialis) sebagai berikut: "Geologi Terapan" dengan kualifikasi insinyur pertambangan (5 tahun pelatihan); "Eksplorasi Geologi" dengan kualifikasi insinyur pertambangan (5 tahun pelatihan); "Penambangan" dengan kualifikasi insinyur pertambangan (5,5 tahun pelatihan); "Proses Fisik dalam Pertambangan atau Produksi Minyak dan Gas" dengan kualifikasi insinyur pertambangan (5,5 tahun pelatihan); "Rekayasa dan Teknologi Minyak dan Gas" dengan kualifikasi insinyur pertambangan (5,5 tahun pelatihan). 

Disadur dari: en.wikipedia.org 

Pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan kemandirian sektor farmasi. Bahkan, kemandirian sektor farmasi diharapkan mampu berkontribusi dalam program substitusi impor hingga 35% pada akhir 2022.

Seperti diketahui, sektor farmasi memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap porsi impor Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), porsi impor bahan baku obat Indonesia mencapai 95%. Oleh karena itu, industri bahan baku obat menjadi poros paling penting dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat Indonesia.

Sebagai pionir industri bahan baku obat di Indonesia, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian sektor farmasi, terlebih mengurangi porsi impor bahan baku obat di Indonesia. Bahkan, perusahaan joint venture antara PT Kimia Farma Tbk. dengan perusahaan asal Korea Selatan PT Sungwun Pharmacopia Co Ltd. menargetkan mampu memenuhi 50% kebutuhan bahan baku obat Indonesia dalam 10 tahun mendatang.

Perusahaan yang baru melakukan komersialisasi tahun 2020 ini telah mengembangkan dua lini produksi yaitu, bahan baku obat dan high function chemical (HFC) untuk bahan baku kosmetik. Untuk tahap awal, prouksi bahan baku obat diorientasikan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi porsi impor bahan baku obat yang angkanya hampir menyentuh 100%.

Sementara produksi HFC untuk bahan baku kosmetik, perusahaan mengorientasikan sepenuhnya untuk kebutuhan ekspor. Hal ini terpaksa dilakukan perseroan, karena demand atau permintaan untuk produk yang diproduksi KFSP masih sangat minim.

Direktur Utama KFSP, Rusdi Rosman mengatakan, saat ini kapasitas produksi KFSP untuk bahan baku obat mencapai 30 metrik ton/tahun. Sedangkan kapasitas produksi HFC untuk bahan baku kosmetik mencapai 75-150 metrik ton/tahun.

Rusdi menilai kapasitas produksi 30 metrik ton/tahun untuk bahan baku obat saat ini masih memadai. Pasalnya, demand dan kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri masih relatif kecil. Hinga saat ini, jelas Rusdi, penggunaan obat di Indonesia masih relatif kecil, tidak sampai 0,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta orang. Jika dibandingkan dengan China, India, bahkan Bangladesh kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri masih relatif sangat kecil.

Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini telah menyelesaikan transfer teknologi untuk 4 item produk antara lain simvastatin, atopastatin, klopidogler, dan entekafir. Dijelaskan Rusdi, keempat item produk tersebut jika dimaksimalkan bisa menurunkan 2% angka impor bhan baku obat Indonesia. “Tahun 2020, kita sudah menyusun tambahan 4 item produk baru yang telah diselesaikan transfer teknologinya, kalau dijumlahkan bisa menurunkan angka impor sebanyak 4%. Sampai 2024, kita berharap bisa menurunkan angka impor sebanyak 24%,” papar Rusdi.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah berupa regulasi, peraturan dan kebijakan menjadi kunci utama keberlangsungan hidup industri bahan baku obat di Indonesia. “Kalau kami lihat ada dua hal yang harus berjalan yang pertama regulasi pemerintah harus ada untuk jangka pendek supaya industri ini bisa hidup terlebih dahulu, tetapi industri pun dalam jangka panjang harus menyiapkan daya saingnya, karena regulasi pemerintah itu kan tidak bisa terus menerus sehingga pada saat begitu regulasi dicabut, industri ini bisa memiliki competitivenes dan memiliki daya saing sehingga dalam jangka menengah panjang industri ini bisa bersaing dengan produk-produk yang ada saat ini,” terang Rusdi. Menurut Rusdi, penurunan angka impor bahan baku obat akan optimal apabila industri hilir menggunakan produk-produk industri hulu. “Sepanjang produk kita tidak digunakan industri hilir dalam hal ini industri farmasi produk jadi, perjuangan industri ini untuk memproduksi bahan baku obat menjadi sia-sia dan percuma. Maka dari itu, diperlukan regulasi pemerintah untuk bisa mendorong industri farmasi produk jadi itu tertarik untuk menggunakan bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri,” tuturnya.

Sumber: ikft.kemenperin.go.id 
 

Pandemi, secara tak terduga, telah membuka mata kita akan pentingnya obat-obatan, perangkat medis, dan tenaga kesehatan. Perlombaan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 telah mendorong banyak negara berinvestasi lebih besar pada program penelitian kesehatan dan pengadaan vitamin, suplemen, dan obat peningkat kekebalan tubuh.

Di Indonesia, farmasi merupakan sektor yang menjanjikan. Akibat meningkatnya permintaan, Pemerintah telah memasukkan sektor perangkat medis dan farmasi sebagai bagian dari sektor prioritas dalam upaya merealisasikan program Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan daya saing sektor perangkat medis dan farmasi dengan mendorong terselenggaranya transformasi digital berbasis teknologi.

Sebagai contoh, perusahaan induk farmasi milik negara telah memanfaatkan teknologi digital mulai dari proses produksi hingga distribusinya. Perusahaan tersebut menggunakan sistem yang saling terhubung untuk menumbuhkan jaringan; menyelenggarakan proses administratif digital; dan mendorong terwujudnya kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Peluang untuk merealisasikan ketahanan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada 220 perusahaan di industri farmasi di Indonesia dan 90 persen di antaranya berfokus pada sektor hilir (downstream) dalam produksi obat-obatan. Sementara itu, pemerintah terus mengupayakan pengurangan impor sebesar 35 persen hingga akhir tahun 2022. Pemerintah berharap upaya tersebut dapat mengatasi ketergantungan pada impor bahan baku.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2021, ada 241 industri pembuatan obat-obatan, 17 industri bahan baku obat-obatan, 132 industri obat-obatan tradisional, dan 18 industri ekstraksi produk alami.

Pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga terus meningkat. Dari tahun 2015 hingga 2021, jumlah perusahaan yang memproduksi perangkat medis meningkat dari 193

menjadi 891 perusahaan. Lebih jauh, dalam lima tahun terakhir, industri perangkat medis dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 361,66 persen atau kira-kira sejumlah 698 perusahaan.

Indonesia mengekspor produk farmasi dan perangkat medis ke beberapa negara, yaitu Belanda, Inggris, Polandia, Nigeria, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Percepatan pemberian izin

Pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk mempercepat pembangunan industri farmasi, termasuk prosedur serta sasaran pengembangan produk dan jangka waktunya. Sasaran peta jalan ini adalah produksi bahan baku berteknologi tinggi. Fokus jangka panjangnya adalah membantu industri farmasi dan perangkat medis menjadi industri mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan penduduk sembari menurunkan ketergantungan pada produk impor.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Bahlil Lahadalia dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah sepakat untuk mempercepat pemberian izin bagi penyedia peralatan medis guna membantu negara menanggulangi pandemi COVID-19. Pemberian izin usaha untuk peralatan medis di Indonesia dapat dipercepat hingga menjadi 1x24 jam (satu hari) hanya dengan mengakses sistem Online Single Submission (OSS) dan Pusat Komando Investasi dan Pengawalan Investasi BKPM.

Penyedia akan menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri, dan Izin Komersial atau Operasional. Nantinya, sistem Kementerian Kesehatan akan memproses permintaan mereka atas Sertifikat Produksi dan Izin Distribusi.

Beberapa produk yang termasuk dalam layanan percepatan ialah masker bedah, Alat Pelindung Diri (APD), dan penyanitasi tangan (hand sanitizer). BKPM memperkirakan bahwa penyedia peralatan medis akan memanfaatkan peluang ini untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19.

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance), insentif pengurangan pajak super (super tax deduction), dan bea impor merupakan beberapa insentif yang tersedia.

Pertumbuhan perekonomian yang kuat serta demografi yang signifikan membuat Indonesia menjadi negara yang cocok bagi investor. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, sebagai bagian dari reformasi regulasi struktural, juga meningkatkan iklim investasi serta kemudahan berbisnis di Indonesia. Mari jadi bagian dalam pertumbuhan Indonesia.

Sumber: oss.go.id