Kota sebagai Arena Utama Transformasi Iklim

Kota-kota dunia kini berada di garis depan dalam menghadapi krisis iklim. Dengan lebih dari separuh populasi dunia tinggal di wilayah urban, kota menjadi pusat emisi gas rumah kaca sekaligus korban utama dampak perubahan iklim seperti banjir, gelombang panas, dan kenaikan permukaan laut. Namun, kota juga menyimpan potensi besar sebagai laboratorium inovasi untuk mitigasi dan adaptasi iklim.

Disertasi Katharina Hölscher (2019) menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana kota dapat mengubah tata kelola iklimnya agar lebih transformatif. Dengan membedah dua studi kasus—Rotterdam (Belanda) dan New York City (AS)—penelitian ini membangun kerangka kapasitas tata kelola yang dapat direplikasi di kota-kota lain di dunia.

Kerangka Teoritis: Transformative Climate Governance

Mengapa Butuh Pendekatan Transformatif?

Hölscher menegaskan bahwa perubahan iklim bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan gejala dan pemicu dari ketergantungan jalur pembangunan kota yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi parsial atau reaktif tidak cukup. Diperlukan perubahan sistemik—baik dalam tata kelola, perilaku, maupun institusi—yang mampu mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Empat Kapasitas Kunci Tata Kelola Transformatif

Penelitian ini merumuskan empat kapasitas utama yang harus dimiliki kota untuk mewujudkan tata kelola iklim yang transformatif:

1. Stewarding Capacity
   Kemampuan mengantisipasi, melindungi, dan memulihkan diri dari risiko serta ketidakpastian (misal: banjir, badai, gelombang panas).
2. Unlocking Capacity
   Kapasitas mengenali dan membongkar ketergantungan pada pola lama yang tidak berkelanjutan (misal: kebijakan pro-fossil fuel, tata ruang yang rentan).
3. Transformative Capacity
   Kemampuan menciptakan, menyebarluaskan, dan melembagakan inovasi (teknologi, peraturan, pola hidup).
4. Orchestrating Capacity
   Kemampuan mengoordinasikan berbagai aktor, sektor, dan skala pemerintahan secara sinergis dan inklusif.

Studi Kasus: Rotterdam dan New York City

Rotterdam: Kota Delta yang Tangguh

• Konteks: Rotterdam adalah kota pelabuhan terbesar di Eropa, sangat rentan terhadap banjir akibat letaknya di delta Sungai Rhine-Meuse.
• Kebijakan: Rotterdam Climate Initiative dan program adaptasi “Rotterdam Climate Proof” menargetkan kota bebas karbon pada 2050 dan 100% tahan banjir pada 2025.
• Inovasi:
  • Benthemplein Water Square—ruang publik multifungsi yang menampung air hujan saat badai, mengurangi risiko banjir, sekaligus menjadi pusat komunitas.
  • Floating Pavilion—bangunan apung sebagai laboratorium hidup untuk adaptasi permukiman terhadap kenaikan permukaan air.

Angka Kunci:

• Investasi adaptasi mencapai €500 juta antara 2008–2018.
• Target pengurangan emisi CO₂ sebesar 50% pada 2030 dibanding 1990.

New York City: Resiliensi Pasca Sandy

• Konteks: NYC menghadapi risiko banjir pesisir, badai, dan gelombang panas. Badai Sandy (2012) menjadi titik balik penguatan tata kelola iklim.
• Kebijakan:
  • OneNYC—strategi pembangunan berkelanjutan dan resiliensi jangka panjang.
  • Rebuild by Design—kompetisi inovasi tata ruang pasca Sandy yang menghasilkan proyek-proyek seperti Living Breakwaters (terumbu buatan untuk meredam ombak dan memperkuat ekosistem pesisir).
• Inovasi:
  • Penguatan jaringan komunitas lokal untuk respons bencana.
  • Integrasi data risiko iklim ke dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur.

Angka Kunci:

• Kerugian akibat Sandy: US$19 miliar.
• Investasi resiliensi: US$20 miliar (2013–2020).
• Proyeksi: 800.000 penduduk NYC tinggal di zona rawan banjir pada 2050.

Analisis Perbandingan: Bagaimana Kapasitas Tata Kelola Terbentuk?

Stewarding Capacity

• Rotterdam:
  • Pengembangan data risiko banjir dan sistem peringatan dini.
  • Perencanaan jangka panjang berbasis skenario iklim.
• NYC:
  • Integrasi pengetahuan ilmiah (NPCC, Panel Iklim Kota) ke dalam kebijakan.
  • Penguatan jejaring sosial dan komunitas untuk respons darurat.

Unlocking Capacity

• Rotterdam:
  • Penghapusan insentif untuk pembangunan di zona rawan banjir.
  • Aliansi strategis dengan sektor swasta untuk inovasi hijau.
• NYC:
  • Regulasi baru yang membatasi pembangunan di kawasan pesisir.
  • Fasilitasi transisi energi terbarukan dan transportasi rendah karbon.

Transformative Capacity

• Rotterdam:
  • Eksperimen ruang publik adaptif dan infrastruktur hijau.
  • Penyebaran narasi kota tahan iklim untuk membangun dukungan publik.
• NYC:
  • Proyek inovasi seperti Living Breakwaters dan Big U (tanggul hijau).
  • Skema pendanaan kolaboratif lintas sektor (federal, lokal, swasta).

Orchestrating Capacity

• Rotterdam:
  • Koordinasi lintas departemen kota dan kemitraan dengan universitas.
  • Forum multi-aktor untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.
• NYC:
  • Pembentukan kantor khusus (Office of Recovery and Resiliency, Office of Sustainability).
  • Keterlibatan aktif komunitas, LSM, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan.

Tantangan dan Kesenjangan

Kesenjangan Implementasi

• Kapasitas transformatif masih menjadi “niche”, belum terintegrasi penuh dalam arsitektur kebijakan kota.
• Insentif ekonomi dan regulasi masih condong ke kepentingan jangka pendek.
• Fragmentasi antar sektor dan level pemerintahan menghambat mainstreaming inovasi.

Hambatan Sosial dan Politik

• Resistensi terhadap perubahan di tingkat birokrasi dan masyarakat.
• Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
• Keterbatasan sumber daya untuk memperluas eksperimen menjadi kebijakan arus utama.

Studi Kasus Mikro: Benthemplein Water Square & Living Breakwaters

Benthemplein Water Square (Rotterdam)

• Fungsi: Menampung hingga 1,7 juta liter air hujan saat badai, mencegah banjir di kawasan padat penduduk.
• Manfaat tambahan: Ruang publik untuk olahraga, seni, dan interaksi sosial saat tidak tergenang.
• Pembelajaran: Kolaborasi lintas disiplin (arsitek, insinyur, komunitas) mempercepat adopsi inovasi.

Living Breakwaters (NYC)

• Fungsi: Terumbu buatan sepanjang 4,5 km di pesisir Staten Island, meredam ombak, memperkuat ekosistem, dan menyediakan habitat baru.
• Dampak: Mengurangi risiko banjir, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan sosial.
• Pembelajaran: Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal menghasilkan solusi multifungsi dan berkelanjutan.

Opini & Kritik: Apa yang Bisa Dipelajari Kota Lain?

Nilai Tambah Penelitian

• Kerangka kapasitas yang dikembangkan sangat aplikatif untuk kota-kota lain, terutama di Asia dan Amerika Latin yang menghadapi tantangan serupa.
• Penekanan pada multi-aktor & multi-skala menjadi kunci keberhasilan inovasi tata kelola.
• Studi kasus konkret memberi inspirasi nyata, bukan sekadar teori.

Kritik

• Kurangnya data kuantitatif dampak jangka panjang dari inovasi yang diadopsi.
• Tantangan mainstreaming: Banyak inovasi masih bersifat pilot project, belum menjadi kebijakan utama.
• Konteks politik dan budaya lokal sangat memengaruhi keberhasilan, sehingga replikasi ke kota lain butuh adaptasi kontekstual.

Hubungan dengan Tren Global & Industri

• Jaringan kota dunia seperti C40 dan 100 Resilient Cities mempercepat pertukaran pengetahuan dan replikasi inovasi.
• Digitalisasi dan big data mulai diadopsi untuk pemantauan risiko dan perencanaan adaptasi.
• Solusi berbasis alam (nature-based solutions) dan infrastruktur hijau menjadi tren utama dalam perencanaan kota tahan iklim.

Rekomendasi Praktis untuk Kota Menuju Transformasi Iklim

1. Bangun kapasitas lintas sektor: Libatkan semua pemangku kepentingan sejak perencanaan hingga implementasi.
2. Dorong eksperimen dan inovasi: Jadikan kota sebagai laboratorium hidup untuk solusi iklim.
3. Integrasikan mitigasi dan adaptasi: Hindari pendekatan silo, cari sinergi antara pengurangan emisi dan adaptasi.
4. Perkuat jejaring komunitas: Keterlibatan warga memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.
5. Mainstreaming inovasi: Skala-up proyek pilot menjadi kebijakan arus utama melalui regulasi dan insentif.

Menuju Kota Tahan Iklim yang Inklusif dan Inovatif

Transformasi tata kelola iklim kota bukan sekadar soal teknologi atau kebijakan, tetapi tentang membangun kapasitas kolektif untuk berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi secara berkelanjutan. Studi Rotterdam dan New York City menunjukkan bahwa perubahan nyata dimulai dari keberanian bereksperimen, keterbukaan pada kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang. Kota masa depan adalah kota yang mampu belajar, berinovasi, dan menempatkan warganya sebagai aktor utama perubahan.

Sumber Artikel

Hölscher, K. (2019). Transforming urban climate governance: Capacities for transformative climate governance. Doctoral thesis, Erasmus University Rotterdam.

Kekeringan Tantangan Abadi di Mediterania

Kawasan Mediterania, yang mencakup Eropa Selatan, Afrika Utara, dan pesisir Timur Tengah, dikenal sebagai salah satu wilayah semi-kering paling rentan di dunia. Kekeringan di sini bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan krisis multidimensi yang mengancam ketahanan pangan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Dalam paper terbarunya, Martin-Candilejo dkk. (2024) membedah evolusi, capaian, dan kekurangan tata kelola kekeringan di Mediterania, sekaligus menawarkan kerangka baru berbasis pengelolaan sumber daya bersama dan manajemen risiko.

Gambaran Umum: Mengapa Kekeringan di Mediterania Begitu Kompleks?

Karakteristik Wilayah

• Iklim: Musim panas sangat panas dan kering, musim dingin lembap dan sejuk, serta curah hujan yang tidak merata.
• Topografi: Pegunungan, pantai terjal, stepa kering, lahan basah, dan pulau-pulau unik.
• Jejak sejarah manusia: Pengelolaan air dan lahan telah membentuk lanskap selama ribuan tahun.

Definisi Kekeringan

Menurut World Meteorological Organization, kekeringan adalah “periode cuaca kering abnormal yang cukup lama sehingga menyebabkan ketidakseimbangan hidrologis serius.” Namun, definisi ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal, baik dari sisi iklim maupun kebutuhan air masyarakat1.

Evolusi Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Kekeringan

Dari Reaktif ke Proaktif

• Pendekatan lama: Respon reaktif, fokus pada penanggulangan jangka pendek (misal, subsidi pertanian saat krisis).
• Perkembangan baru: Munculnya kerangka kebijakan berbasis pencegahan, data, dan adaptasi, didorong oleh EU Water Framework Directive, observatorium kekeringan Eropa, dan inisiatif PBB.

Statistik Publikasi dan Kebijakan

• Dalam 10 tahun terakhir, terdapat 56 publikasi ilmiah dan 28 dokumen kebijakan utama yang menganalisis kekeringan di Mediterania.
• 30% publikasi membahas aspek teknis dan lingkungan, 27% soal manajemen risiko, dan 30% soal implementasi kebijakan.
• Fokus utama: aspek teknis, indikator kekeringan, evaluasi ekonomi, serta studi kasus kebijakan di berbagai negara1.

Studi Kasus: Praktik dan Tantangan di Lapangan

Spanyol: Drought Management Plans (DMPs)

• Spanyol menjadi pionir dengan DMPs yang mengintegrasikan indikator kekeringan, peringatan dini, dan pembatasan penggunaan air.
• Dampak nyata: Pada 2017–2019, DMPs membantu menekan kerugian ekonomi akibat kekeringan hingga 20% dibanding periode sebelumnya.
• Tantangan: Implementasi di tingkat lokal masih lambat, konflik antar pengguna air (pertanian vs. kota) sering terjadi1.

Italia dan Yunani: Ketergantungan pada Air Irigasi

• Pertanian menyerap >60% konsumsi air di kedua negara.
• Kekeringan 2018–2019: Produksi gandum turun 15%, kerugian ekonomi mencapai €1,2 miliar.
• Respon: Pemerintah memberikan subsidi, namun solusi jangka panjang seperti efisiensi irigasi dan diversifikasi tanaman masih minim1.

Maroko dan Tunisia: Krisis Air dan Ketahanan Sosial

• Wilayah pedesaan mengalami kekurangan air minum hingga 40% saat musim kering.
• Konflik sosial meningkat, terutama di daerah yang mengandalkan sumur dangkal dan pertanian subsisten.
• Upaya: Pemerintah memperkenalkan program edukasi dan konservasi air, namun adopsi teknologi masih rendah1.

Hambatan Menuju Pengelolaan Kekeringan Berkelanjutan

1. Hambatan Sosial

• Aturan tidak mengikat: Banyak regulasi air bersifat lokal dan tidak dapat ditegakkan secara efektif.
• Batas sistem sumber daya tidak jelas: Sulit menentukan siapa berhak menggunakan air, sehingga konflik sering terjadi.
• Mekanisme resolusi konflik lemah: Akses ke platform penyelesaian sengketa masih terbatas dan mahal1.

2. Hambatan Individual

• Kurangnya edukasi: Banyak individu tidak memahami nilai ekosistem air dan biaya penggunaan air saat kekeringan.
• Insentif negatif: Subsidi atau tarif air yang murah justru mendorong konsumsi berlebih.
• Kurangnya partisipasi: Individu jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan air1.

3. Hambatan Ekonomi

• Biaya dan manfaat tidak seimbang: Investasi pengelolaan kekeringan sering dianggap mahal, padahal kerugian akibat kekeringan jauh lebih besar.
• Penilaian ekonomi terbatas: Nilai air untuk ekosistem dan masyarakat sering diabaikan dalam perhitungan biaya-manfaat1.

4. Hambatan Teknologi

• Data dan monitoring terbatas: Infrastruktur pemantauan air dan kekeringan masih kurang, data sering tidak terintegrasi antar negara dan lembaga.
• Infrastruktur usang: Banyak jaringan irigasi dan penyimpanan air sudah tua dan tidak efisien1.

5. Hambatan Lingkungan

• Perubahan iklim: Variabilitas curah hujan dan suhu ekstrem memperburuk kekeringan dan mempercepat degradasi ekosistem.
• Degradasi lahan basah dan hutan: Mengurangi kapasitas alam menyimpan dan memurnikan air1.

Analisis Kritis: Kesenjangan dan Peluang

Kesenjangan Utama

• Pendekatan masih reaktif: Mayoritas kebijakan masih fokus pada respons jangka pendek, bukan pencegahan dan adaptasi.
• Kurangnya integrasi sosial: Sains sosial kurang dilibatkan dalam perencanaan, padahal konflik dan persepsi publik sangat menentukan efektivitas kebijakan.
• Minim insentif sukarela: Kebijakan berbasis insentif dan partisipasi masyarakat masih langka, padahal terbukti efektif di beberapa studi1.

Peluang dan Rekomendasi

• Pengelolaan berbasis sumber daya bersama: Terapkan prinsip Ostrom (pengelolaan komunal) untuk memperkuat kolaborasi dan tanggung jawab bersama.
• Perencanaan adaptif: Drought management plan harus dinamis, mengakomodasi skenario perubahan iklim dan sosial, serta dapat dievaluasi dan diperbarui secara berkala.
• Pembentukan Sekretariat Teknis Regional: Sebuah badan khusus untuk mengoordinasikan data, kebijakan, dan kolaborasi lintas negara di Mediterania1.

Studi Perbandingan dan Tren Global

Belajar dari Luar Mediterania

• Australia: Sukses dengan pendekatan risk management berbasis data dan insentif ekonomi, namun tetap menghadapi tantangan adaptasi sosial.
• Amerika Serikat: Drought plans di tingkat negara bagian menekankan perencanaan sebelum krisis, edukasi publik, dan integrasi sains sosial.
• Eropa Utara: Negara seperti Swedia dan Denmark mengadopsi sistem monitoring real-time dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan air1.

Tren Industri dan Kebijakan

• Digitalisasi dan big data: Pemanfaatan teknologi untuk prediksi kekeringan, monitoring penggunaan air, dan transparansi kebijakan.
• Solusi berbasis alam (nature-based solutions): Restorasi lahan basah, reforestasi, dan konservasi DAS untuk meningkatkan ketahanan alami terhadap kekeringan.
• Inovasi pembiayaan: Green bonds, pembayaran jasa lingkungan, dan skema asuransi pertanian berbasis risiko1.

Studi Kasus: Tensi Individu vs. Kolektif dalam Kekeringan

Ilustrasi Konflik

• Petani di Spanyol: Saat kekeringan, petani cenderung meningkatkan irigasi untuk menyelamatkan panen, meski secara kolektif hal ini memperparah krisis air.
• Solusi: Melibatkan asosiasi petani dalam perencanaan, memberikan insentif untuk efisiensi air, dan menerapkan sanksi progresif bagi pelanggar aturan1.

Peran Otoritas DAS

• River Basin Authorities: Penting sebagai penengah antara kepentingan individu dan kolektif, namun perlu didukung data, kewenangan, dan partisipasi masyarakat1.

Menuju Masa Depan: Kerangka Pengelolaan Kekeringan Berkelanjutan

Empat Pilar Transformasi

1. Pengukuran manfaat nyata: Kebijakan harus mampu menunjukkan manfaat konkret dari pengelolaan kekeringan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
2. Analisis risiko dan keuntungan: Setiap keputusan harus mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan jangka panjang, bukan hanya solusi instan.
3. Inkorporasi skenario masa depan: Perencanaan harus adaptif, mengakomodasi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan dinamika sosial.
4. Kode etik regional dan Sekretariat Teknis: Diperlukan kode etik regional (soft law) dan lembaga khusus untuk koordinasi, pertukaran data, dan evaluasi kebijakan lintas negara1.

Kritik dan Opini

Kelebihan Paper

• Analisis komprehensif: Menggabungkan data ilmiah, kebijakan, dan studi kasus nyata.
• Pendekatan lintas disiplin: Memadukan sains alam, sosial, dan ekonomi.
• Relevansi tinggi: Menjawab kebutuhan aktual kawasan Mediterania yang makin rentan terhadap perubahan iklim.

Kekurangan dan Tantangan

• Implementasi di lapangan: Banyak rekomendasi masih bersifat konseptual, perlu roadmap teknis dan pendanaan jelas.
• Politik dan birokrasi: Fragmentasi kebijakan dan kepentingan politik sering menghambat adopsi solusi inovatif.
• Keterbatasan data: Masih banyak wilayah dengan data terbatas, sehingga monitoring dan evaluasi kebijakan tidak optimal.

Kesimpulan: Dari Krisis Menuju Ketahanan

Pengelolaan kekeringan di kawasan Mediterania telah berkembang, namun masih menghadapi tantangan besar di era perubahan iklim dan tekanan sosial-ekonomi. Paper ini menegaskan pentingnya transformasi dari pendekatan reaktif ke proaktif, penguatan kolaborasi lintas negara, serta integrasi sains sosial dan ekonomi dalam perencanaan. Dengan mengadopsi kerangka adaptif, insentif sukarela, dan koordinasi regional, Mediterania dapat membangun ketahanan air yang berkelanjutan dan inklusif.

Sumber Artikel

Martin-Candilejo, A.; Martin-Carrasco, F.J.; Iglesias, A.; Garrote, L. Heading into the Unknown? Exploring Sustainable Drought Management in the Mediterranean Region. Sustainability 2024, 16, 21. https://doi.org/10.3390/su16010021

Air sebagai Sumber Kehidupan dan Tantangan Peru

Air adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat, pertanian, dan kelestarian lingkungan. Namun, Peru—meski menjadi salah satu negara terkaya air di dunia—menghadapi tantangan besar dalam distribusi, akses, dan pengelolaan air. Laporan “Water Governance in Peru” yang diterbitkan OECD (2021) menawarkan analisis komprehensif tentang kompleksitas tata kelola air di Peru, mengidentifikasi kesenjangan, serta merekomendasikan solusi berbasis data dan pengalaman internasional.

Artikel ini mengupas temuan utama laporan tersebut, mengaitkannya dengan tren global, menyajikan studi kasus nyata, serta memberikan kritik dan rekomendasi untuk masa depan tata kelola air di Peru.

Peta Masalah: Ketimpangan Distribusi dan Ancaman Krisis Air

Fakta dan Angka Kunci

• Peru adalah negara ke-8 terkaya air tawar di dunia, ke-3 di Amerika Latin. Namun, 97% air tawar berada di wilayah Amazon (31% populasi), sementara 65% penduduk dan pusat ekonomi berada di wilayah Pasifik yang hanya memiliki 1,77% air tawar nasional1.
• Lima, ibukota Peru, mengalami pertumbuhan populasi 51,8% dalam 25 tahun terakhir dan konsumsi air per kapita mencapai 163 liter/hari—jauh di atas rekomendasi WHO (100 liter/hari)1.
• Pertanian menyerap 74,8% konsumsi air, sementara 81% listrik Peru berasal dari tenaga air1.
• 51% gletser Peru mencair dalam 50 tahun terakhir akibat perubahan iklim, memperburuk kelangkaan air di wilayah Pasifik1.

Studi Kasus: Ketimpangan Wilayah

Perbedaan distribusi air menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi. Wilayah Amazon kaya akan air, namun minim infrastruktur dan akses, sedangkan wilayah Pasifik (termasuk Lima) mengalami defisit air kronis. Ketergantungan pada air tanah di wilayah Pasifik menyebabkan beberapa akuifer mengalami over-ekploitasi.

Dampak Ekonomi dan Sosial: Ketergantungan Sektor Kunci pada Air

Pertanian dan Industri

• Pertanian menyumbang 7% PDB nasional dan mempekerjakan sepertiga tenaga kerja1.
• Komoditas ekspor utama seperti asparagus (USD 384 juta), alpukat (USD 724 juta), dan kopi (USD 680 juta) sangat bergantung pada irigasi di wilayah pesisir1.
• Pertumbuhan ekonomi Peru didorong sektor yang intensif air, seperti pertanian dan pertambangan. Namun, permintaan air di wilayah pesisir kini melebihi ketersediaan sumber daya jangka panjang.

Konflik Sosial dan Masyarakat Adat

• 143 konflik sosial teridentifikasi pada 2019, 8,4% terkait air. Dalam periode 2011–2014, 28,36% konflik nasional berhubungan dengan air1.
• 20% populasi Peru adalah masyarakat adat, dengan akses air dan sanitasi jauh di bawah rata-rata nasional (78% akses air, 68% sanitasi vs. 89% dan 73% nasional)1.
• Kontaminasi air akibat pertambangan ilegal dan limbah menjadi pemicu utama konflik, terutama di wilayah Andes dan Amazon.

Tantangan Akses dan Kualitas: Kesenjangan Urban-Rural

Akses Air dan Sanitasi

• 3 juta orang (9,2% populasi) tidak memiliki akses air bersih, dan 8,2 juta (25,2%) tanpa sanitasi layak1.
• Hanya 50% populasi menggunakan layanan air minum aman (SDG 6.1.1), dan 43% layanan sanitasi aman (SDG 6.2.1a); jauh dari target SDG 20301.
• Disparitas besar antara kota dan desa: 25,3% penduduk desa tanpa akses air publik, dibandingkan 4,7% di kota. Untuk sanitasi, hanya 17% penduduk desa yang memiliki akses jaringan publik, dibandingkan 89% di kota1.

Kualitas Air

• 46,5% penduduk kota mendapat air terklorinasi, hanya 2,2% di desa. Di 41 unit hidrogeografi, parameter kualitas air melampaui standar nasional akibat limbah, pertambangan ilegal, dan pengelolaan sampah yang buruk1.
• 50% kasus anemia anak dikaitkan dengan kurangnya akses air dan sanitasi1.

Lingkungan dan Ketahanan: Ancaman Perubahan Iklim dan Degradasi Ekosistem

• 40% wilayah Peru adalah lahan kering, 25,75% mengalami desertifikasi1.
• Deforestasi Amazon: rata-rata kehilangan 118.081 hektar hutan per tahun (2000–2014), mengancam siklus hidrologi dan keanekaragaman hayati1.
• Banjir dan kekeringan: antara 2000–2020, banjir memengaruhi 4,43 juta orang, menyebabkan 787 kematian dan kerugian ekonomi miliaran dolar1.
• El Niño Costero 2017: banjir besar berdampak pada 1,8 juta orang dan kerugian USD 3,1 miliar di 6 departemen, termasuk Lima1.

Kerangka Kebijakan dan Tata Kelola: Kekuatan dan Kelemahan

Pilar Hukum dan Kelembagaan

• Konstitusi Peru 1993 dan Undang-Undang Sumber Daya Air 2009 menjadi dasar hukum utama1.
• Sistem Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (SNGRH) mengintegrasikan berbagai kementerian, otoritas regional, dan organisasi masyarakat sipil di bawah koordinasi Autoridad Nacional del Agua (ANA)1.
• Kebijakan Air Nasional 2015 menetapkan 5 pilar: manajemen kuantitas, kualitas, peluang, budaya air, dan adaptasi perubahan iklim1.

Tantangan Tata Kelola

• Fragmentasi kelembagaan: Banyak lembaga dengan peran tumpang tindih, koordinasi lemah, dan kapasitas teknis tidak merata.
• Desentralisasi administratif: 24 departemen, 196 provinsi, dan ribuan distrik menciptakan kerumitan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan1.
• Kesenjangan data dan informasi: Sistem informasi air dan sanitasi (SIAS) dan DATASS masih dalam tahap pengembangan, dengan kualitas dan cakupan data belum optimal1.
• Krisis politik: Empat kali pergantian presiden dan menteri lingkungan sejak 2018 berdampak pada kesinambungan kebijakan dan pendanaan sektor air1.

Instrumen Ekonomi: Inovasi dan Hambatan

Mekanisme Pembayaran Jasa Ekosistem (PES/MERESE)

• MERESE digunakan untuk melindungi hulu DAS, dengan dana dialokasikan dari tarif air dan hibah internasional.
• Studi kasus: FORASAN (Chira-Piura)—regional water fund yang mengelola investasi konservasi dan infrastruktur alami, namun belum optimal karena keterbatasan dana dan partisipasi1.
• Tantangan utama: Skala dana PES masih kecil, adopsi oleh masyarakat hulu rendah, dan insentif ekonomi belum cukup kuat untuk perubahan perilaku.

Tarif dan Pajak Air

• Tarif pengambilan air (REUA) dan pembuangan limbah (REVART) sudah diterapkan, namun tarif sangat rendah sehingga tidak menutup kebutuhan investasi (gap USD 46 juta hingga 2035)1.
• Keterbukaan penggunaan dana hasil pungutan masih minim, sehingga masyarakat sulit menilai manfaat langsung dari pembayaran tersebut.

Studi Kasus: Tata Kelola DAS Ica dan Olmos

DAS Ica

• Wilayah pesisir kering dengan pertanian intensif (anggur, asparagus, alpukat) sangat bergantung pada air tanah.
• Over-ekploitasi akuifer: Pengambilan air melebihi recharge alami, menyebabkan penurunan muka air tanah dan konflik antar pengguna.
• Pemerintah membentuk Dewan DAS dan rencana pengelolaan, namun implementasi masih lemah akibat keterbatasan data, kapasitas, dan koordinasi antar lembaga1.

DAS Olmos

• Proyek transfer air lintas DAS (Olmos Irrigation Project/PEOT) memindahkan air dari Amazon ke pesisir untuk irigasi dan energi.
• Dampak ekonomi positif: perluasan lahan pertanian dan peningkatan ekspor.
• Isu lingkungan dan sosial: perubahan ekosistem, konflik lahan, dan distribusi manfaat yang tidak merata1.

Perbandingan Internasional dan Tren Global

• Peru telah mengadopsi banyak praktik terbaik internasional (misal: pengelolaan berbasis DAS, mekanisme PES, keterlibatan masyarakat), namun masih tertinggal dalam hal integrasi kebijakan, transparansi pendanaan, dan inovasi teknologi.
• Negara seperti Belanda dan Brasil telah berhasil mengintegrasikan tata kelola air lintas sektor dan level pemerintahan dengan platform koordinasi tetap dan sistem monitoring berbasis data.
• Tren global: Digitalisasi, nature-based solutions, dan pembiayaan inovatif (green bonds, blended finance) semakin diadopsi untuk mempercepat pencapaian SDG 6.

Kritik, Opini, dan Rekomendasi

Kritik

• Terlalu banyak fokus pada pendekatan peningkatan suplai (infrastruktur besar, transfer air) dan kurang pada efisiensi permintaan dan konservasi.
• Desentralisasi tidak diimbangi penguatan kapasitas daerah, sehingga banyak program gagal di tingkat implementasi.
• Keterlibatan masyarakat dan kelompok rentan (terutama masyarakat adat) masih bersifat formalitas, belum menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Rekomendasi

1. Perkuat koordinasi multi-level: Bentuk platform tetap lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil untuk perencanaan dan monitoring kebijakan air.
2. Redesain instrumen ekonomi: Tingkatkan tarif air dan insentif PES agar sesuai dengan kebutuhan investasi dan perubahan perilaku pengguna.
3. Digitalisasi dan transparansi data: Integrasikan SIAS, DATASS, dan sistem monitoring lain untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
4. Prioritaskan inklusi sosial: Libatkan masyarakat adat dan kelompok rentan secara substantif dalam tata kelola air.
5. Dorong inovasi teknologi dan pembiayaan: Adopsi solusi berbasis alam, teknologi efisiensi air, dan mekanisme pembiayaan baru untuk mempercepat pencapaian SDG 6.

Menuju Tata Kelola Air yang Adaptif dan Inklusif

Peru menghadapi tantangan kompleks dalam tata kelola air, mulai dari ketimpangan distribusi, krisis kualitas, hingga fragmentasi kelembagaan dan minimnya investasi. Namun, dengan kerangka hukum yang sudah mapan, adopsi instrumen ekonomi, dan komitmen pada SDG 6, Peru memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi.

Keberhasilan masa depan sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi tata kelola, penguatan kapasitas lokal, inovasi pembiayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, air tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga katalisator pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Sumber Artikel:

OECD (2021), Water Governance in Peru, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, ISBN 978-92-64-95569-1 (print), ISBN 978-92-64-42988-8 (pdf).

Pengantar: Air, Iklim, dan Masa Depan Umat Manusia

Krisis air dan perubahan iklim adalah dua tantangan terbesar abad ke-21 yang saling terkait erat. Laporan “United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change” (WWDR 2020) yang diterbitkan UNESCO atas nama UN-Water, menjadi salah satu referensi paling komprehensif untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air dunia, sekaligus menawarkan solusi lintas sektor yang berbasis sains, kebijakan, dan aksi nyata1.

Artikel ini akan membedah temuan utama laporan, menyajikan data dan studi kasus aktual, serta mengaitkannya dengan tren global, kritik, dan peluang inovasi. Dengan gaya penulisan yang SEO-friendly dan mudah dicerna, artikel ini ditujukan bagi pembaca umum, pemerhati lingkungan, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang ingin memahami kenapa air adalah “jantung” dari aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumber Daya Air: Fakta Global

Gambaran Umum Krisis Air Dunia

• Konsumsi air global meningkat 6 kali lipat dalam 100 tahun terakhir dan terus bertambah sekitar 1% per tahun akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perubahan pola konsumsi1.
• Empat miliar orang mengalami kelangkaan air fisik setidaknya satu bulan setiap tahun. Sekitar 1,6 miliar orang menghadapi kekurangan air karena infrastruktur yang buruk1.
• Perubahan iklim memperburuk variabilitas air, menyebabkan banjir dan kekeringan yang lebih sering dan ekstrem, serta menurunkan kualitas air akibat suhu yang lebih tinggi dan polusi1.
• Pada tahun 2050, 52% populasi dunia diproyeksikan tinggal di wilayah dengan tekanan air tinggi1.

Studi Kasus: Kota-Kota Besar Terancam Krisis Air

Diperkirakan pada 2050, sebanyak 685 juta penduduk di lebih dari 570 kota akan mengalami penurunan ketersediaan air bersih minimal 10% akibat perubahan iklim. Beberapa kota seperti Amman, Cape Town, dan Melbourne bisa kehilangan 30–49% pasokan airnya, sementara Santiago di Chile bahkan lebih dari 50%1.

Kerentanan Wilayah Tertentu

• Negara kepulauan kecil (SIDS): Terancam kekurangan air akibat kenaikan muka air laut dan curah hujan yang menurun. Contoh: Tuvalu pernah mengalami krisis air total selama 6 bulan pada 2011, memaksa 1.500 dari 11.000 penduduknya hidup tanpa akses air tawar1.
• Daerah semi-kering: Sekitar 20–35% lahan kering dunia sudah mengalami degradasi dan diperkirakan akan bertambah, memperburuk risiko kelaparan dan kemiskinan1.
• Wilayah pesisir: Lebih dari 600 juta orang tinggal di dataran rendah pesisir yang rawan banjir dan intrusi air laut1.
• Daerah pegunungan: Pencairan gletser mempercepat perubahan pola aliran sungai, mengancam jutaan orang di Asia Selatan, Andes, dan pegunungan lainnya1.

Air, Iklim, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Air adalah penghubung utama antara berbagai tujuan pembangunan global:

• SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi): Terancam gagal tercapai tanpa adaptasi iklim yang efektif.
• SDG 2 (Tanpa Kelaparan): 69% air tawar dunia digunakan untuk irigasi. Perubahan pola curah hujan dan kekeringan mengancam produksi pangan, terutama di negara tropis dan berkembang1.
• SDG 13 (Aksi Iklim): Air belum menjadi prioritas eksplisit dalam Perjanjian Paris, padahal hampir semua strategi adaptasi dan mitigasi iklim sangat bergantung pada pengelolaan air yang baik1.

Dampak Sektoral: Dari Pertanian, Energi, hingga Permukiman

Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Pertanian menyerap 69% air tawar global. Proyeksi FAO: kebutuhan air irigasi naik 5,5% dari 2008 hingga 20501.
• Wilayah tropis dan lintang rendah akan mengalami penurunan produktivitas pangan akibat kekeringan, sementara lintang tinggi bisa mendapat manfaat dari curah hujan yang bertambah1.
• Studi kasus Australia: 28% lahan gandum diprediksi akan lebih kering antara 2020–2060. Afrika Selatan: 99% lahan jagung akan lebih kering pada 2030–20701.
• Solusi: Climate-Smart Agriculture (CSA), pengelolaan air irigasi efisien, dan pergeseran kalender tanam1.

Energi dan Industri

• Dua pertiga emisi gas rumah kaca berasal dari energi. Sektor energi sangat tergantung pada air untuk pendinginan dan proses industri1.
• Risiko bisnis: Kekurangan air dapat menghentikan produksi listrik dan industri. Perusahaan mulai mengadopsi teknologi efisiensi air dan energi, serta mengukur jejak air (water footprint) dalam rantai pasoknya1.
• Tren: Peralihan ke energi terbarukan seperti surya dan angin yang minim kebutuhan air, serta pemanfaatan biogas dari pengolahan air limbah1.

Permukiman dan Urbanisasi

• Urbanisasi memperbesar risiko kekurangan air. Infrastruktur air dan sanitasi di kota-kota besar rentan rusak akibat banjir, kekeringan, dan polusi1.
• Penyakit menular: Banjir menyebabkan lonjakan penyakit seperti malaria, leptospirosis, dan demam berdarah1.
• Solusi: Kota spons (sponge city), sistem drainase adaptif, dan prioritas air domestik di atas pertanian/industri1.

Ekosistem Air dan Biodiversitas: Krisis yang Sering Terlupakan

• 84% spesies air tawar punah sejak 1970. Separuh lahan basah dunia hilang dalam 100 tahun terakhir1.
• Wetlands menyimpan dua kali lipat karbon dibanding hutan. Degradasi lahan basah mempercepat emisi gas rumah kaca dan menghilangkan fungsi penahan banjir serta penjernihan air1.
• Contoh nyata: Lebih dari 60% danau di Tiongkok mengalami eutrofikasi dan ledakan alga beracun akibat kombinasi polusi dan pemanasan air1.

Banjir, Kekeringan, dan Bencana Air Lainnya: Tren Meningkat

• Banjir dan hujan ekstrem meningkat lebih dari 50% sejak 1980. Kekeringan, badai, dan gelombang panas naik lebih dari sepertiga1.
• Dalam 20 tahun terakhir, banjir dan kekeringan menyebabkan 166.000 kematian, memengaruhi 3 miliar orang, dan kerugian ekonomi hampir US$700 miliar1.
• Studi kasus: Pada 2017, hampir seluruh Amerika Utara mengalami kekeringan ekstrem, sementara Asia Tenggara dan Afrika Selatan dilanda banjir parah1.

Kualitas Air: Ancaman Ganda dari Polusi dan Iklim

• Lebih dari 80% air limbah dunia dibuang tanpa pengolahan. Pencemaran organik, patogen, logam berat, dan polutan baru (emerging pollutants) meningkat pesat1.
• Eutrofikasi dan ledakan alga: Pemanasan air memperburuk masalah ini, menyebabkan air minum beracun dan kerusakan ekosistem1.
• Studi kasus Tiongkok: 60% danau tercemar, menyebabkan krisis air minum dan perikanan1.

Adaptasi dan Mitigasi: Solusi Terintegrasi untuk Masa Depan

Adaptasi

• Adaptasi air mencakup solusi alami, teknologi, dan kelembagaan: Perlindungan lahan basah, pertanian konservasi, sistem peringatan dini, asuransi banjir/kekeringan, dan pelibatan komunitas1.
• Teknologi baru: Sensor nirkabel, satelit, dan big data untuk pemantauan air dan iklim, serta crowdsourcing data dari masyarakat1.
• Pendekatan kota spons: Kota-kota seperti Shanghai dan Rotterdam membangun taman, danau buatan, serta sistem drainase adaptif untuk menahan banjir dan menyimpan air hujan1.

Mitigasi

• Pengelolaan air dapat mengurangi emisi: Pengolahan air limbah menghasilkan biogas, lahan basah menyerap karbon, dan efisiensi air mengurangi kebutuhan energi1.
• Konservasi lahan basah dan hutan: Penting untuk penyerapan karbon dan perlindungan biodiversitas1.
• Inovasi industri: Perusahaan mengadopsi teknologi hemat air dan energi, serta mengurangi jejak air dalam rantai pasok global1.

Studi Kasus: Kota Cape Town, Afrika Selatan

Pada 2018, Cape Town hampir menjadi kota besar pertama yang kehabisan air (“Day Zero”). Kombinasi kekeringan parah, pertumbuhan penduduk, dan buruknya manajemen air membuat bendungan utama hanya terisi 13%. Pemerintah melakukan pembatasan air ekstrem, mempercepat adopsi teknologi efisiensi air, dan mengedukasi masyarakat. Hasilnya, konsumsi air turun dari 1,2 juta m³/hari menjadi 500 ribu m³/hari, menyelamatkan kota dari krisis total1.

Tata Kelola, Pembiayaan, dan Keadilan Sosial

Tata Kelola Air

• Fragmentasi kelembagaan dan birokrasi menghambat integrasi kebijakan air dan iklim1.
• Solusi: Pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM), pelibatan publik, dan penguatan kapasitas lokal1.
• Keadilan sosial: Kelompok rentan (perempuan, minoritas, masyarakat miskin) paling terdampak dan harus diprioritaskan dalam kebijakan air dan iklim1.

Pembiayaan

• Kebutuhan investasi air global hingga 2050 mencapai US$22,6 triliun. Untuk SDG 6 saja, investasi perlu tiga kali lipat dari saat ini1.
• Akses ke climate finance: Hanya sebagian kecil dana iklim global yang dialokasikan untuk proyek air, padahal mitigasi dan adaptasi air menawarkan co-benefits besar (kesehatan, gender, ekonomi)1.
• Inovasi pembiayaan: Proyek air yang “bankable” harus jelas mengaitkan aksi dengan dampak iklim dan manfaat lintas sektor1.

Inovasi Teknologi dan Partisipasi Warga

• Big data, sensor, dan satelit: Memungkinkan pemantauan curah hujan, debit sungai, kualitas air, dan anomali iklim secara real-time1.
• Crowdsourcing dan citizen science: Masyarakat dapat melaporkan banjir, kekeringan, atau pencemaran melalui aplikasi, mempercepat respons pemerintah1.
• Edukasi dan literasi air: Penting untuk membangun budaya hemat air dan kesiapsiagaan bencana1.

Kritik dan Opini: Tantangan dan Peluang

Kelemahan dan Tantangan

• Ketidakpastian model iklim: Proyeksi curah hujan dan pola ekstrem masih bervariasi tinggi, terutama di zona transisi1.
• Kesenjangan data: Hanya 10% negara berkembang punya sistem pemantauan air memadai1.
• Kurangnya integrasi air dalam kebijakan iklim global: Air jarang disebut dalam Perjanjian Paris dan SDG 13, padahal sangat krusial1.

Peluang dan Rekomendasi

• Integrasi penuh air dalam aksi iklim nasional (NDCs).
• Investasi pada solusi berbasis alam dan teknologi digital.
• Kolaborasi lintas sektor dan negara, terutama di wilayah sungai lintas batas.
• Pemberdayaan komunitas dan kelompok rentan sebagai aktor utama adaptasi.

Kesimpulan: Air sebagai Kunci Masa Depan Berkelanjutan

Laporan WWDR 2020 menegaskan bahwa tanpa pengelolaan air yang adaptif, inklusif, dan inovatif, upaya melawan perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan akan gagal. Air bukan sekadar korban perubahan iklim, melainkan solusi utama—dari pertanian, energi, kesehatan, hingga tata kota.

Aksi nyata, investasi, dan inovasi lintas sektor harus segera dilakukan. Dengan mengintegrasikan air ke dalam seluruh kebijakan iklim dan pembangunan, dunia punya peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih tangguh, adil, dan lestari.

Sumber Artikel :

UNESCO, UN-Water, 2020: United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change, Paris, UNESCO.

Pentingnya Tata Kelola Air di Bangladesh

Bangladesh, sebagai negara delta terbesar di dunia, menempatkan sumber daya air sebagai pusat ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan. Dengan lebih dari 700 sungai, termasuk 57 sungai lintas batas, serta ketergantungan besar pada air tanah untuk irigasi dan konsumsi domestik, tata kelola air di Bangladesh menjadi isu strategis, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang pesat.

Laporan yang diulas ini merupakan bagian dari proyek regional “Climate Adaptation and Resilience (CARE) for South Asia” yang didukung Bank Dunia. Studi ini menelaah kerangka kebijakan, kelembagaan, dan regulasi sektor air Bangladesh, mengidentifikasi celah, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim di sektor vital ini.

Lanskap Sumber Daya Air: Fakta dan Tantangan

Gambaran Umum Sumber Daya Air

• Curah hujan tahunan rata-rata: 2.666 mm/tahun (393,42 miliar m³/tahun).
• Sumber air utama: 74% dari aliran lintas batas, 24% limpasan hujan lokal, 2% air tanah.
• Ketergantungan pada air lintas batas: 75% total volume air berasal dari luar negeri, terutama India.
• Konsumsi air: 32 miliar m³/tahun, dengan 87% digunakan untuk irigasi pertanian.
• Proyeksi kebutuhan air: Tahun 2030, kebutuhan air pertanian naik dari 32,3 menjadi 46,3 miliar m³; domestik dari 2,4 menjadi 4,2 miliar m³; industri dari 0,1 menjadi 0,2 miliar m³1.

Distribusi Musiman dan Ancaman Kualitas

• Musim hujan (Juni–Oktober): 85% aliran sungai terjadi, sering menyebabkan banjir.
• Musim kemarau: Hanya 15% aliran masuk, memicu kekeringan dan over-eksploitasi air tanah.
• Isu kualitas: 26% sumur dangkal tercemar arsenik, salinitas meningkat di zona pesisir, serta polusi oleh limbah domestik dan industri1.

Studi Kasus: Krisis Air Tanah di Zona Pesisir

Di wilayah pesisir seperti Khulna dan Barisal, kombinasi intrusi salinitas akibat kenaikan muka air laut dan kontaminasi arsenik menyebabkan krisis air bersih. Penduduk terpaksa mengandalkan air hujan atau air permukaan yang kualitasnya tidak selalu terjamin. Pemerintah telah menggalakkan teknologi rainwater harvesting (RWH), namun infrastruktur dan adopsi masih terbatas. Potensi RWH dapat mengurangi tekanan pada air tanah hingga 50% di wilayah urban1.

Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan: Evolusi dan Evaluasi

Pilar Kebijakan Utama

• Bangladesh Water Act 2013: Kerangka hukum utama untuk tata kelola dan konservasi air, menekankan integrasi pengelolaan lintas lembaga dan perlindungan hak air bagi kelompok rentan.
• National Water Policy 1999 & National Water Management Plan 2001: Menjadi pedoman utama pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, namun belum diperbarui sejak diterbitkan.
• Coastal Zone Policy 2005: Fokus pada adaptasi di zona pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan kontaminasi.
• Ganges Water Sharing Treaty 1996: Satu-satunya perjanjian bilateral dengan India terkait pembagian air Sungai Gangga, namun belum mengatur pengelolaan akuifer lintas batas1.

Struktur Kelembagaan

• Kementerian Utama: Ministry of Water Resources (MoWR), Local Government Division (LGD), Ministry of Agriculture (MoA), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).
• Lembaga Pelaksana: Water Resources Planning Organization (WARPO), Bangladesh Water Development Board (BWDB), Department of Public Health Engineering (DPHE), dan lainnya.
• Keterlibatan Multi-Sektor: Pengelolaan air tidak hanya domain MoWR, tetapi juga LGD (khusus air minum dan sanitasi) serta MoA (irigasi pertanian)1.

Tantangan Tata Kelola

• Pendekatan top-down: Masih dominan, menyebabkan kesenjangan pengetahuan di tingkat komunitas dan rendahnya adopsi praktik terbaik lokal.
• Koordinasi antarlembaga: Seringkali tumpang tindih dan kurang sinkron, khususnya antara MoWR dan LGD.
• Data dan monitoring: Sistem data belum terintegrasi, banyak data duplikat, dan akses informasi lambat. Monitoring masih manual dan tradisional, meski 8th Five Year Plan (8FYP) telah mendorong digitalisasi1.
• Kapasitas kelembagaan: Banyak kebijakan ambisius (misal target SDGs) belum diimbangi kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

Studi Kasus: Implementasi Kebijakan dan Dampaknya

1. Pengelolaan Irigasi dan Upaya Pengurangan Ketergantungan Air Tanah

Pemerintah berupaya menurunkan proporsi lahan irigasi yang bergantung pada air tanah dari 73% menjadi 70% pada 2030, dengan meningkatkan pemanfaatan air permukaan. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala infrastruktur, biaya, dan resistensi petani yang sudah terbiasa dengan sumur bor1.

2. Adaptasi Iklim di Sektor Pertanian

Melalui National Agriculture Policy 2018 dan Integrated Micro-Irrigation Policy 2017, pemerintah mendorong efisiensi irigasi dan adopsi teknologi hemat air. Namun, keterbatasan data sumber daya air dan kurangnya integrasi informasi antar sektor menjadi hambatan utama1.

3. Penanganan Banjir dan Bencana

Penerapan Bangladesh Delta Plan 2100 dan BCCSAP 2009 telah memperkuat upaya adaptasi, seperti pembangunan tanggul, shelter siklon, dan pengembangan varietas padi tahan salinitas. Namun, tantangan tetap ada pada pendanaan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat1.

Analisis Kritis: Kesenjangan, Tantangan, dan Peluang

Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi

• Pembaruan kebijakan: Banyak kebijakan kunci (misal NWP 1999, NWMP 2001) belum diperbarui sesuai dinamika terbaru, termasuk tantangan perubahan iklim dan urbanisasi.
• Pengelolaan lintas batas: Hanya satu perjanjian sungai (Ganges), belum ada instrumen untuk akuifer lintas batas, padahal ketergantungan pada air dari India sangat tinggi.
• Pengelolaan kualitas air: Belum ada instrumen khusus untuk perlindungan dan peningkatan kualitas air, terutama terkait polusi industri dan domestik.
• Partisipasi stakeholder: Hanya satu instrumen yang secara jelas mengatur peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan air (Guidelines for Participatory Water Management 2000)1.

Tantangan Adaptasi Iklim

• Variabilitas musiman ekstrem: Ketersediaan air melimpah saat musim hujan, namun sangat langka di musim kemarau.
• Kenaikan suhu dan intrusi salinitas: Memicu kebutuhan irigasi lebih tinggi dan menurunkan produktivitas pertanian, terutama di zona pesisir.
• Banjir dan siklon: Proyeksi menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir serta gelombang badai hingga 11% pada 2100, menambah kerentanan infrastruktur dan masyarakat1.

Peluang Perbaikan

• Digitalisasi dan integrasi data: Implementasi sistem monitoring berbasis digital dan integrasi data antarlembaga dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi tata kelola.
• Pendekatan IWRM (Integrated Water Resources Management): Perlu diperkuat dengan memperjelas peran, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor.
• Penguatan kapasitas lokal: Pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kecamatan sangat krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
• Diversifikasi sumber air: Optimalisasi rainwater harvesting, reklamasi air limbah, dan recharge akuifer dapat mengurangi tekanan pada air tanah.

Perbandingan dengan Negara Lain & Tren Global

Studi global oleh Gain et al. (2016) menunjukkan bahwa meski ketersediaan fisik air di Bangladesh cukup, aspek kualitas, keamanan, dan tata kelola masih sangat rendah dibanding negara-negara seperti Amerika Serikat atau Australia. Indeks keamanan air Bangladesh sangat dipengaruhi oleh risiko banjir, kualitas air yang buruk, dan kompleksitas pengelolaan lintas batas1.

Tren global mengarah pada penguatan tata kelola berbasis data, partisipasi masyarakat, dan integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam seluruh kebijakan sektor air. Bangladesh perlu mempercepat pembaruan kebijakan dan adopsi teknologi untuk mengejar ketertinggalan.

Rekomendasi dan Masa Depan Tata Kelola Air Bangladesh

Rekomendasi Utama dari Laporan

• Pembaruan dan harmonisasi kebijakan: Segera revisi NWP 1999 dan NWMP 2001, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor (air, pertanian, lingkungan).
• Penguatan koordinasi antarlembaga: Bentuk platform koordinasi tetap yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal.
• Pengembangan sistem monitoring berbasis digital: Implementasi Result-Based Monitoring & Evaluation (RBM&E) seperti diamanatkan 8FYP dan Delta Plan 2100.
• Peningkatan kapasitas dan pelatihan: Fokus pada level lokal agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
• Diversifikasi sumber air dan teknologi adaptif: Dorong investasi pada RWH, reklamasi air limbah, dan recharge akuifer.
• Perkuat kerjasama lintas batas: Inisiasi perjanjian baru, terutama terkait pengelolaan akuifer bersama dan data sharing dengan India.

Opini dan Kritik

Laporan ini sangat komprehensif, namun masih kurang menyoroti aspek sosial-budaya dalam pengelolaan air, seperti resistensi masyarakat terhadap inovasi atau konflik kepentingan antar sektor. Selain itu, tantangan pendanaan dan political will untuk pembaruan kebijakan sering kali menjadi bottleneck yang tidak mudah diatasi hanya dengan rekomendasi teknokratik.

Namun, inisiatif CARE for South Asia yang mengintegrasikan penguatan kapasitas, digitalisasi, dan adaptasi iklim patut diapresiasi sebagai model yang dapat direplikasi di negara berkembang lain dengan karakteristik serupa.

Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Air yang Adaptif dan Inklusif

Bangladesh berada di persimpangan penting dalam tata kelola air. Keberhasilan adaptasi dan ketahanan iklim sangat bergantung pada pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan tantangan perubahan iklim yang kian nyata, tata kelola air yang adaptif, berbasis data, dan inklusif menjadi kunci masa depan pembangunan berkelanjutan Bangladesh.

Sumber Artikel 

Milner, H., Foisal, A., Gupta, N., & Basnayake, S. (2023). Assessment of Water Sector Policy Frameworks of Bangladesh: Identifying Gaps and Addressing Needs. Bangkok: Asian Disaster Preparedness Center (ADPC).

Air dan energi adalah dua pilar utama pembangunan yang sangat saling bergantung. Laporan “Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future” (SIWI, 2014) menyoroti bagaimana hubungan keduanya menjadi kunci dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya permintaan global atas air dan energi, serta tantangan perubahan iklim, keterpaduan pengelolaan kedua sektor ini menjadi semakin krusial. Artikel ini akan membedah isi laporan tersebut, menghadirkan studi kasus, data penting, serta analisis kritis yang relevan dengan tren global dan tantangan nyata di lapangan.

Mengapa Keterkaitan Air-Energi Semakin Penting?

Fakta Global yang Mengkhawatirkan

• 1,3 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses listrik.
• 800 juta orang bergantung pada sumber air yang tidak layak.
• Sebagian besar kelompok ini adalah masyarakat miskin yang juga mengalami kekurangan gizi.

Angka-angka ini menegaskan bahwa tantangan air dan energi saling terkait erat dengan isu kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Jika salah satu sektor gagal, maka sektor lainnya pun akan terdampak, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat1.

Paradoks dan Tantangan Tata Kelola

Silo Mentality: Hambatan Menuju Kolaborasi

Salah satu tantangan utama yang diangkat laporan ini adalah “silo mentality”, di mana sektor air dan energi sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Padahal, air dibutuhkan untuk hampir semua proses produksi energi (biofuel, pembangkit listrik, pendinginan), sementara energi sangat penting untuk pengolahan, distribusi, dan pemurnian air1.

Contoh nyata:

• Di sektor energi, efisiensi menjadi prioritas utama karena harga energi sangat sensitif di pasar.
• Di sektor air, harga cenderung tidak terlalu diperhatikan, sehingga efisiensi sering diabaikan.

Studi Kasus dan Data Kunci

1. Hidroelektrik: Antara Solusi dan Ancaman

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sering dianggap solusi energi ramah lingkungan. Namun, laporan ini menyoroti bahwa pembangunan PLTA juga membawa risiko besar terhadap ekosistem sungai dan masyarakat sekitar.

• Data: Satu dari lima orang di dunia masih belum memiliki akses listrik, sehingga pembangunan PLTA terus didorong di negara berkembang.
• Dampak: Jika tidak dikelola dengan baik, PLTA dapat mengurangi aliran air alami, merusak habitat, dan mengancam ketahanan air di hilir sungai.

Studi kasus:
Di beberapa negara Asia dan Afrika, pembangunan bendungan besar memang meningkatkan kapasitas listrik, namun juga menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Laporan ini menekankan pentingnya penilaian lingkungan yang komprehensif sebelum pembangunan1.

2. Shale Gas dan Fracking: Solusi Energi atau Ancaman Air?

Fracking untuk shale gas menjadi kontroversi besar, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Proses ini membutuhkan air dalam jumlah besar dan berisiko mencemari air tanah.

• Data: Dalam satu sumur fracking, bisa digunakan hingga 20 juta liter air.
• Risiko: Cairan kimia yang digunakan dapat bocor dan mencemari sumber air bawah tanah.

Studi kasus:
Di beberapa negara bagian AS, fracking telah menyebabkan penurunan kualitas air tanah, memicu protes masyarakat dan regulasi yang lebih ketat. Laporan ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut dan regulasi yang ketat untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dan perlindungan air1.

3. Urbanisasi: Tekanan Ganda pada Air dan Energi

Kota-kota besar menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air dan energi yang terus meningkat.

• Data: Lebih dari 50% populasi dunia kini tinggal di perkotaan, dan angka ini terus meningkat.
• Masalah: Kebocoran air di jaringan distribusi kota bisa mencapai 30–50%, menyebabkan pemborosan energi untuk pemompaan dan pengolahan.

Solusi:
Pendekatan terpadu dalam pengelolaan permintaan air dan energi, serta pemanfaatan air limbah sebagai sumber energi, menjadi strategi penting yang disarankan dalam laporan ini1.

Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Tren Global

Keterpaduan Kebijakan: Masih Jauh dari Harapan

Laporan ini mengkritisi kurangnya integrasi kebijakan antara sektor air dan energi, baik di level nasional maupun internasional. Meski sudah ada kemajuan sejak Konferensi Rio+20 (2012), dimana keterkaitan air dan energi mulai diakui dalam agenda pembangunan global, namun implementasi di lapangan masih lemah.

Perbandingan:

• Di Eropa, beberapa negara sudah mulai menerapkan kebijakan “water-energy nexus” dalam perencanaan infrastruktur.
• Di negara berkembang, seperti Indonesia dan India, kebijakan masih cenderung sektoral dan belum terintegrasi.

Peran Teknologi dan Inovasi

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

• Contoh: Penggunaan smart grid dan sensor kebocoran untuk mengurangi pemborosan air dan energi di perkotaan.
• Bioenergi: Pengembangan biofuel generasi kedua yang lebih hemat air.

Namun, laporan ini menekankan bahwa inovasi teknologi harus diiringi dengan perubahan kebijakan dan insentif ekonomi yang tepat.

Dampak Perubahan Iklim: Ancaman Ganda

Perubahan iklim memperparah tantangan air dan energi:

• Kekeringan mengurangi ketersediaan air untuk PLTA dan pendinginan pembangkit listrik.
• Banjir merusak infrastruktur energi dan sistem distribusi air.

Laporan ini menekankan pentingnya strategi adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi, termasuk perlindungan ekosistem hutan sebagai penyangga air dan penyerap karbon1.

Rekomendasi Strategis dari Laporan

1. Kolaborasi Lintas Sektor

Diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan air dan energi saling mendukung.

2. Penetapan Harga yang Adil dan Transparan

Harga air dan energi harus mencerminkan biaya produksi dan dampak lingkungannya, agar mendorong efisiensi dan investasi pada teknologi bersih.

3. Inovasi Kebijakan dan Teknologi

• Insentif untuk penggunaan energi terbarukan dan efisiensi air.
• Investasi pada teknologi pengolahan air limbah dan pemanfaatan energi dari limbah.

4. Penguatan Data dan Riset

Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat tentang konsumsi air dan energi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Opini dan Kritik: Menuju Tata Kelola yang Lebih Adaptif

Laporan SIWI 2014 memberikan kontribusi penting dalam mendorong integrasi kebijakan air dan energi. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi di tingkat lokal dan nasional. Banyak negara masih terjebak pada pendekatan sektoral, sehingga peluang kolaborasi sering terhambat oleh ego sektoral dan regulasi yang tumpang tindih.

Dibandingkan dengan laporan-laporan serupa, seperti UN Water Development Report atau World Energy Outlook, SIWI lebih menekankan pada pentingnya dialog lintas sektor dan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola sumber daya alam.

Mengaitkan dengan Tren Industri dan Contoh Nyata

Industri: Menuju Circular Economy

Banyak perusahaan multinasional kini mulai menerapkan prinsip circular economy, di mana limbah air dan energi didaur ulang untuk mengurangi jejak lingkungan. Contohnya, pabrik-pabrik di sektor makanan dan minuman mulai memanfaatkan air limbah untuk menghasilkan biogas yang digunakan kembali sebagai energi.

Kebijakan Nasional: Indonesia dan Negara Berkembang

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya air melimpah namun distribusi energi yang belum merata, bisa mengambil pelajaran dari laporan ini. Integrasi kebijakan air-energi dapat mempercepat pencapaian target SDGs, khususnya dalam akses air bersih dan energi terjangkau.

Masa Depan Berkelanjutan Butuh Sinergi Air dan Energi

Laporan “Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future” menegaskan bahwa masa depan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika sektor air dan energi dikelola secara terpadu. Tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk menuntut solusi inovatif, kolaboratif, dan berbasis data. Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu segera mengadopsi pendekatan ini untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Sumber Artikel

Jägerskog, A., Clausen, T. J., Holmgren, T. and Lexén, K., (eds.) 2014. Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future. Report Nr. 33. SIWI, Stockholm.