Greenpeace Indonesia menyoroti rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pembangunan pembangkit listrik berbasis baru bara. Organisasi ini meminta agar rencana tersebut dihentikan.

Greenpeace Indonesia juga mengingatkan agar rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara, harus diikuti dengan peta jalan yang jelas.

Sebelumnya diinformasikan bahwa Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) akan membangun 41 GigaWatt (GW) konstruksi pembangkit listrik.

Pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya memenuhi target rasio elektrifikasi dan kebutuhan listrik nasional seperti dicanangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut penambahan konstruksi pembangkit listrik dalam satu dekade mendatang masih akan didominasi energi fosil yang bersumber dari batu bara.

"Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih akan mendominasi sekitar 36 persen atau kurang lebih bergerak di angka 14-15 GW dari total penambahan 41 GW itu," kata Rida, dikutip dari Antara pada Kamis (1/4/2021).

Sementara, PLN akan fokus hanya kepada pengembangan energi baru terbarukan, setelah proyek 35.000 MegaWatt (MW) dan Fast Track Program (FTP) II sebesar 7.000 MW rampung pada tahun 2023.

"Niatan baik PLN ini harus disertai dengan peta jalan yang jelas untuk coal phase phase-out pembangkit listrik tenaga uap yang sudah berjalan  dan yang sedang dalam proses pembangunan, sesuai dengan skenario net-zero emission yang telah dibuat PLN," kata Adila Isfandiari, Peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia melalui surel yang diterima Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Bila dirinci, proyek FTP II terdiri dari pembangunan PLTU-PLTU yang totalnya berjumlah 7.000 MW.

Sementara mega proyek 35.000 MW didominasi oleh pembangkit listrik tenaga fosil, terutama PLTU yang berjumlah 20.000 MW, atau sekitar 55 persen, dan EBT hanya 2.000 MW saja, atau 6 persen.

Secara kumulatif, hingga saat ini, produksi listrik dari batu bara masih dan akan terus mendominasi bauran energi listrik di Indonesia, yaitu sekitar 65 persen dengan kapasitas existing mencapai 34,6 GW.

"Bila semua pembangkit berbasis energi kotor ini tetap berjalan, dengan usia operasional puluhan tahun, maka tidak mungkin kita akan mencapai nol emisi di 2050 dan itu hanya jadi sebatas mimpi yang tidak mungkin diwujudkan," ujarnya.

Lantas, skema atau peta jalan seperti apa yang bisa dilakukan?

Menjawab persoalan rencana PLN membangun pembangkit listrik batubara, Greenpeace Indonesia juga menunjukkan data berdasarkan laporan atau studi mengenai Penilaian Sektor Ketenagalistrikan di Asia Tenggara.

Ilustrasi Listrik, Pembangkit Listrik

Dalam laporan tersebut menunjukkan bahkan dengan skema energi terbarukan, di tahun 2030, Indonesia hanya mampu mencapai 26 persen energi terbarukan dibandingkan 50 persen energi terbarukan yang dibutuhkan untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius.

Oleh karena itu, menurut dia, dalam skema energi terbarukan terbaik, Indonesia harus melakukan moratorium PLTU batu bara saat ini, tanpa menunggu penyelesaian proyek 35.000 MW dan FTP II untuk bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius di 2050.

“Rencana PLN ini meski merupakan kemajuan, tetapi masih jauh dari ambisius dan Indonesia akan tetap terkunci oleh PLTU batu bara di 2023 dan puluhan tahun ke depannya. Diperlukan perubahan sistem dan implementasi yang disiplin untuk mencapai rencana PLN ini," jelasnya.

Dampak Jika Target PLN dan KESDM Gagal

Adila menjelaskan, jika tidak ada rencana penutupan secara bertahap terhadap kapasitas terpasang PLTU saat ini untuk mencapai nol PLTU, maka berbagai risiko pasti akan muncul.

Risiko tersebut tentunya berkaitan dengan keuangan negara, dan juga bertambahnya emisi gas rumah kaca (GRK).

Diketahui, jika dengan masa beroperasi PLTU rata-rata adalah 30-40 tahun, maka kondisi tersebut akan mengunci emisi GRK serta mengurangi ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang.

Dikatakan Adila, penambahan PLTU batu bara baru dari proyek 35.000 MW dan FTP tentunya sangatlah bertentang dengan rekomendasi IPCC.

Seperti diketahui, rekomendasi IPCC ini adalah ketentuan di mana seluruh negara harus menutup 80 persen dari PLTU existing agar target 1,5 derajat Celcius seperti Perjanjian Paris bisa tercapai.

Oleh sebab itu, Adila menegaskan, selain pentingnya sebuah peta jalan, juga pentingnya komitmen PLN mencapai emisi nol di 2050 dituangkan dalam RUPTL 2021-2030.

“Pengembangan energi terbarukan juga tidak boleh mengikutsertakan sejumlah solusi palsu seperti nuklir, biofuel,” tuturnya.

“Perlu diingat bahwa keberhasilan Indonesia untuk menuju net-zero emission sangat bergantung pada sektor energi," imbuhnya.

Pembangunan sektor energi yang berketahanan iklim tidak hanya akan menjadi modal bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi krisis, melainkan juga menjadi kontribusi Indonesia pada dunia sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar 10 besar negara penghasil gas rumah kaca.

Sumber Artikel: kompas.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia sangat besar yaitu mencapai 3.686 giga watt (GW).

Namun, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 0,3 persen.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari energi surya, air atau hidro, bioenergy, angin, panas bumi (geothermal), dan gelombang laut.

Porsi terbanyak berasal dari energi surya yang potensinya mencapai 3.295 GW.

"Potensi energi terbarukan mencapai 3.686 GW dengan sebagain besar didominiasi enegri surya. Hingga saat ini pemanfaatannya masih rendah hanya 0,3 persen dari total potensi," ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum, Rabu (9/2/2022).

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan guna mencapai target nol emisi atau net zero emission pada 2060 mendatang.
 

2025 Target Bauran Energi Terbarukan 23 Persen

Hal itu dilakukan dengan meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan secara bertahap dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 - 2060.

Arifin menjelaskan, hingga akhir 2021 bauran energi terbarukan telah mencapai 11,7 persen dari total energi nasional. Targetnya hingga 2025 mendatang penggunaan energi hijau tersebut bisa meningkat mencapai 23 persen.

"Untuk 2025 kami telah menetapkan energy mix, kami akan memproduksi lebih banyak energi terbarukan dalam bauran energi nasional," kata dia.
 

Pemerintah Stop PLTU Batu Bara Per 2030

Di sisi lain, pemerintah menetapkan mulai 2030 penambahan pembangkit listrik hanya berasal dari energi terbarukan. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap hingga akhirnya distop.

Itu artinya tak ada lagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbasis batu bara mulai 2030. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan ke depannya.
 

2060, Seluruh Pembangkit di Indonesia dari Energi Terbarukan

Adapun target pemerintah pada 2060 seluruh pembangkit listrik di Indonesia sudah berasal dari energi terbarukan, tak lagi dari pembangkit dengan energi fosil.

"Sepanjang 2021 - 2025 kami akan implementasikan penggunaan PLTS atap. Kami juga akan menghentikan pembangkit litsrik berbasis batu bara dan mengkonversi penggunaan bahan bakar diesel ke gas, mengingat Indonesia memiliki sumber gas dalam jumlah yang banyak," jelas Arifin.

Ia mengungkapkan, saat ini proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan terus berjalan dengan target kapasitas 20,92 GW. Sebagian besar atau 74 persen masih dalam perencanaan, 15,7 persen masih dalam konstruksi, dan 1,8 persen sudah beroperasi.

Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan itu tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Papua dan Nusa Tenggara, serta Jawa, Madura, Bali.

"Saat ini kami memiliki target untuk mencapai 20,9 GW energi terbarukan, dan beberapa pembangkit sudah selesai sehingga bisa beroperasi. Kami juga masih merencenakan untuk ke depannya pembangunannya mencapai 56,6 GW," pungkas Arifin.

Sumber Artikel: kompas.com

Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) bukan merupakan suatu pilihan bagi Indonesia, namun itu adalah hal yang harus dilakukan di masa depan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menyampaikan keynote speech pada acara Kompas Talk dengan tema ‘Energi Terbarukan: Sudut Pandang Supply-Demand, Keterjangkauan Tarif, Reliability, dan Akses’, yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (21/10).

“Energi terbarukan itu, kalau buat dalam banyak sekali pembicaraan, ini bukan pilihan. Ini adalah arah ke depan kita. Kita ingin menciptakan tentu satu sisi kebutuhan energi kita akan terus berlanjut dan membesar dan rasanya kalau hanya dipenuhi yang sifatnya fosil energi mungkin tidak akan pernah cukup. Di sisi lain keberadaan dari fosil energi yang memiliki efek CO₂ ini tidak baik bagi kita dalam jangka menengah panjang,” terang Wamenkeu.

Wamenkeu mengingatkan bahwa dalam proses menuju ke arah penggunaan EBT secara penuh tersebut, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dimana memiliki komitmen untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional dan 29% dengan usaha sendiri.

“Cara menjalankannya adalah dengan melihat sektor-sektor apa sih di perekonomian kita yang memiliki emisi. Dari hampir semua publikasi yang diupayakan, kajian yang dirumuskan, desain yang dihitung, ada sekitar 38% (sepertiga lebih dari emisi yang harus kita turunkan itu) pada sektor energi. Nah disini termasuk di sektor penyediaan listrik,” lanjut Wamenkeu.

Hal ini tidak terlepas dikarenakan pada masa lalu Indonesia memang membangun pembangkit-pembangkit listrik yang berbasiskan energi atau input berasal dari fosil, diantaranya pembangkit-pembangkit listrik batubara dan pembangkit listrik bahan bakar solar.

“Saat ini kita punya PLTU batubara, kita punya PLTD diesel. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa komitmen adalah menuju energi terbarukan bukan pilihan. Ini jalan kita ke depan yang harus kita pikirkan,” terangnya.

Wamenkeu menyingung mengenai penggunaan bauran energi sebagai suatu langkah bertahap untuk menurunkan komposisi PLTU batubara dan PLTD serta menggantikannya dengan EBT. Hal ini berkenaan dengan target net zero emissiosn pada tahun 2060 yang dirancang oleh pemerintah Indonesia.

“Komitmennya adalah mempercepat (terwujudnya net zero emissions). Kalau 2060 bisa dapat, Oke. Lebih cepat dari 2060, Mau. Dan ini yang mesti kita desain dan kita cari cara menjalankannya,” tegas Wamenkeu.

Namun, Wamenkeu juga mengingatkan mengenai berbagai macam skema kontrak antara PLN dengan para operator PLTU yang tidak boleh dikesampingkan. Dalam kontrak tersebut ada hak dan kewajiban, dan kontrak penyediaan ketenagalistrikan adalah kontrak jangka panjang yang memiliki sejumlah konsekuensi apabila kemudian dilakukan penyesuian.

“Kontrak-kontrak pembangkit itu juga berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia karena kontrak-kontrak itu juga sangat dilihat oleh berbagai macam institusi internasional. PLN sendiri juga sangat diperhatikan oleh institusi internasional. PLN mengeluarkan obligasi, menjual obligasinya kepada internasional, dan PLN berhubungan dengan multilateral banks,” tambah Wamenkeu.

Maka dari itu, Wamenkeu mengatakan bahwa sekarang Indonesia sedang mengembangkan mekanisme transisi energi, sehingga dalam mekanisme transisi energi ini akan ada desain kebijakan yang pas untuk menyesuikan antara komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dengan kewajiban PLN pada  kontrak-kontrak yang sudah ada, sekaligus kemudian membangun pembangkit-pembangkit listrik EBT yang baru.

Dalam kaitannya dengan pendanaan program tersebut, pemerintah mengembangkan skema blended financing (bauran pendanaan) di mana memberikan kesempatan untuk menghimpun dana publik (APBN), dana dari filantropis, serta sumber pendanaan dari lembaga multilateral internasional. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan juga PLN saat ini berada dalam satu pemikiran untuk mendesain ini.

Terakhir, Wamenkeu juga menekankan bahwa adanya aturan pajak karbon dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah satu lagi steping stone dalam menuju penggunaan EBT. “Termasuk apa yang sudah kita mintakan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerapkan pajak karbon, yang tentu tidak langsung dikenakan kesemuanya karena ada sejumlah infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan pajak karbon tersebut, tapi komitmen kita adalah menuju energi baru terbarukan,” tutup Wamenkeu.

Sumber Artikel: kemenkeu.go.id

Aliran listrik di Pulau Papagarang, NTT dan Distrik Windesi, Papua Barat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Berkat aliran listrik, masyarakat dari dua daerah tersebut dapat meningkatkan produktivitas dari pagi hingga malam.

Kepala Desa Papagarang Basyir mengatakan, sebelum listrik masuk, aktivitas masyarakat setempat sangat terbatas. Keterbatasan ini membuat masyarakat cenderung beraktivitas di dalam rumah dengan penerangan seadanya.

“Keadaan desa waktu itu sangat gelap. Semua jalan umum gelap sekali. Hampir semua masyarakat aktivitasnya di rumah saja,” ujar Basyir, dikutip dari Kompas.id.

Manfaat energi listrik baru dirasakan oleh masyarakat setempat ketika salah satu pengusaha lokal menyediakan mesin diesel untuk pembangkit listrik pada 2005 lalu.

Meski begitu, berbeda dengan di perkotaan, waktu penggunaan listrik pun tidak bisa 24 jam nonstop. Masyarakat Pulau Papagarang hanya bisa menikmati listrik selama 6 jam saja, mulai dari pukul 6 sore sampai 12 malam dengan biaya iuran perbulan Rp 10 ribu per rumah.

Seiring berjalannya waktu, pengusaha lokal yang memiliki mesin diesel ini memutuskan menghentikan bisnisnya.

“Sampai 2016 pertengahan, Zaidin (pengusaha lokal) tidak mengoperasikan mesin dieselnya karena ada beberapa kendala dan mesin sudah mulai rusak,” kata Basyir.

Mengatasi masalah tersebut tentu bukan perkara gampang. Pasalnya, sang pemilik mesti Labuan Bajo untuk memperbaiki mesin dieselnya.

Hal serupa juga dirasakan oleh warga Distrik Windesi, Papua Barat, Elda. Sudah puluhan tahun daerahnya terisolasi karena aliran listrik belum masuk.

Untuk mendapatkan sumber cahaya, warga distrik harus memanfaatkan kayu bakar dan lampu minyak. Namun, untuk penerangan lampu minyak, warga setempat harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli bahan bakar.

“Kalau minyak habis, kalau ada uang bisa beli ke Biak. (kalau tidak punya uang) Pakai api dari kayu saja,” jelas Elda.
 

Listrik Tenaga Surya Masuk Kampung, Produktivitas Meningkat

Sejak listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) masuk ke dua daerah tersebut, masalah pun hilang. Selain mampu memberikan penerangan saat malam hari, aliran listrik yang menggunakan energi terbarukan dari tenaga surya tersebut juga membantu masyarakat setempat meningkatkan produktivitasnya.

Semenjak kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), masyarakat tidak lagi terlalu bergantung pada Labuan Bajo.

Sebagai contoh, untuk suplai air, masyarakat tak lagi harus mengeluarkan ongkos lebih untuk membeli air bersih dari Labuan Bajo. Saat ini, sudah ada pengusaha lokal yang memanfaatkan aliran listrik untuk pengolahan air bersih di Pulau Papagarang.

“Dulu sebelum ada PLTS ini, kita beli air galon dan bersih dari Labuan Bajo dengan harga Rp 5.000 tapi biaya transportasinya ke sini (Pulau Papagarang) sampai Rp 30.000. Begitu juga untuk penyediaan es batu ongkos kirim lebih mahal,” jelas Basyir.

Hal serupa juga dirasakan masyarakat Distrik Windesi Papua Barat. Daerah tersebut juga menggunakan sumber energi terbarukan sebagai pasokan energinya.

Khusus warga Distrik Windesi, PLN menyediakan Tabung Listrik (talis) yang diberikan ke setiap rumah di daerah tersebut.

Teknologi Talis mampu menyimpan energi hingga 500Wh yang dapat menyalakan 3 lampu dan bertahan hingga 5 hari.

Manager PT PLN UP3 Biak Y Soedarmono menjelaskan, talis merupakan solusi jangka pendek yang diberikan oleh PLN.

Pemilihan solusi jangka pendek ini bukan tanpa sebab. Akses antar daerah yang belum terhubung satu sama lain jadi kendala tersendiri. Belum lagi, pembangunan infrastruktur listrik seperti jaringan dan pembangkit memakan waktu lebih lama.

“Kalau kita memikirkan konstruksi yang sangat standar untuk PLN harus bangun jaringan dan pembangkit mungkin agak kesulitan dan butuh waktu. Inilah yang bisa kita lakukan untuk jangka pendek (menggunakan talis),” jelasnya.

Meskipun begitu, ia memastikan pihaknya tetap memiliki rencana untuk menyediakan listrik jangka panjang, selama berbagai infrastruktur pendukung telah terpenuhi.

“Ke depan, kita akan membangun pula jaringan untuk menghubungkan distrik yang ada di Kepulauan Yapen,” jelas Soedarmono.

Walaupun talis merupakan solusi jangka pendek, PLN juga memberikan fasilitas stasiun pengisian energi listrik atau SPEL sebanyak 565 titik yang tersebar di kabupaten Kepulauan Yapen.

Stasiun pengisian energi tersebut menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Nantinya, energi yang terserap dari panel surya dimanfaatkan untuk mengisi talis.
 

Jelajahi Pembangkit Listrik di Seluruh Penjuru Indonesia

Jelajah Energi Nusantara

Untuk menelusuri kisah dan seluk beluk pembangkit listrik di Pulau Papagarang NTT dan Distrik Windesi Papua Barat serta berbagai energi terbarukan di beragam penjuru Indonesia, pembaca dapat menyaksikannya pada program Jelajah Energi Nusantara.

Jelajah Energi Nusantara adalah kegiatan reportase atau peliputan penjelajahan pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia yang diliput oleh Harian Kompas, berkolaborasi dengan PT PLN Persero dalam rangkaian acara Hari Listrik Nasional 2021

Melalui Jelajah Energi Nusantara, Anda dapat menyaksikan liputan penjelajahan pembangkit-pembangkit listrik di berbagai daerah. Anda pun dapat mengetahui beragam informasi mengenai langkah yang dilakukan PLN untuk merealisasikan energi terbarukan di tanah air.

Program Jelajah Energi Nusantara terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni diskusi panel secara virtual (webinar), peliputan di lapangan, serta penulisan laporan dalam bentuk feature dan hard news di halaman koran Harian Kompas serta platform Kompas.id.

Program Jelajah Energi Nusantara dapat dinikmati setiap Senin di Harian Kompas, Kompas.id, dan media sosial Harian Kompas pada selama bulan Oktober hingga November 2021.

Sumber Artikel: tribunnews.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, investasi yang harus digelontorkan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) terbilang mahal. Oleh sebab itu, pemerintah bakal selektif untuk mengembangkan energi hijau yang potensial.

Ia menjelaskan, dalam upaya pengembangan EBT tentu tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga harus melibatkan BUMN dan swasta. Pemerintah pun bakal menggaet investor baik dalam dan luar negeri untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia.

"Dalam pembiayaan energi, kami (pemerintah) harus menggunakan subsidi dan kompensasi, maka kami harus betul-betul memilih energi terbarukan yang paling kompetitif dan tentu harus meyakinkan investor tentang imbal hasil dari investasi yang dilakukan memang menarik," ungkap Arifin dalam dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).

Ia bilang, pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum untuk menarik minat investor di sektor pembangkit energi terbarukan. Arifin mengatakan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor yang mau mengembangkan energi hijau.

"Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Perpres terkait tarif energi terbarukan untuk dapat menarik minat para investor," kata dia.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam energi terbarukan mulai dari energi surya, air atau hidro, bioenergy, angin, panas bumi (geothermal), dan gelombang laut. Potensinya pun mencapai 3.686 giga watt (GW), sayangnya yang terpakai baru 0,3 persen.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan agar optimal sehingga Indonesia bisa mencapai target nol emisi atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Arifin bilang, pemerintah menetapkan mulai 2030 penambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari energi terbarukan. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap hingga akhirnya di setop.

Maka mulai 2030 tak ada lagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbasis batu bara dan beralih ke pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Ia mengatakan, saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan. Hal ini karena sumber dayanya yang besar dan investasinya yang terbilang lebih murah ketimbang pembangkit energi terbarukan lainnya.

Tercatat potensi energi surya di Indonesia mencapai 3.295 GW yang pemanfaatannya saat ini baru mencapai 203,7 mega watt (MW).

"Potensi energi terbarukan yang kita miliki mencapai 3.686 GW dan memang sebagian besar didominasi oleh energi surya," kata dia.

Arifin menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap, yang mengatur ketentuan ekspor-impor listrik antara pengguna PLTS atap dan PLN. Tujuannya untuk meningkatkkan minat masyarakat menggunakan PLTS atap.

"Aturan ini diterbitkan supaya bisa mendorong pemanfaatan energi hijau yang dapat mendukung adanya minat yang lebih tinggi dari pasar," pungkas Arifin.

Sumber Artikel: kompas.com

Bawang merah menjadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat Indonesia.

Karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah, petani di beberapa daerah banyak yang membudidayakannya.

Beberapa daerah penghasil bawang merah cukup besar di Indonesia seperti di Brebes, Garut, Demak, Malang dan Solok, Sumatera Barat.

Namun begitu, ada saatnya ketersediaan bawang merah dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan hingga harus mendatangkan bawang merah dari luar negeri.

Badan Pusat Statistik di tahun 2020 merilis data bahwa impor bawang merah Indonesia mencapai US$ 1,36. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 148,9 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 545 ribu. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan petani bawang akan harga yang beredar di pasaran.
 

Growth Lamp Tenaga Surya

Salah satu permasalahan bawang terletak ada pada masa pertumbuhannya. Padahal pertumbuhan bawang menjadi nilai yang bisa membantu meningkatkan produktivitas.

Membantu menjembatani permasalahan ini, UB Tech, salah satu unit inovasi Universitas Brawijaya (UB) merilis growth lamp tenaga surya.

Menurut Direktur UB-Tech Eka Maulana, alat ini mampu meningkatkan produktivitas tanaman bawang merah pada malam hari.

Growth Lamp tenaga surya merupakan lampu pertumbuhan tanaman yang merupakan sistem pencahayaan buatan dihasilkan sumber lampu LED dari energi listrik.

Bisa Diterapkan di Beberapa Jenis Sayuran

Energi listrik pada alat ini dihasilkan oleh panel surya untuk diterapkan pada jenis tanaman berhari panjang (Long Day Plant).

Selain pada tanaman bawang, lampu ini juga dapat digunakan pada tanaman bawang putih, kentang, wortel, maupun jenis tanaman buah lainnya.

"Alat ini dapat digunakan di malam hari. Jadi produktivitasnya bisa terus berjalan, dan dapat digunakan 3 - 4 jam setelah matahari terbenam," jelas Eka Maulana seperti dikutip dari laman resmi Universitas Brawijaya, Rabu (26/1/2022).
 

Sudah Diaplikasikan di Daerah Boyolali

Dosen Fakultas Teknik ini menerangkan, lampu bertenaga surya ini telah digunakan oleh Kelompok Tani Argoayungtani, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Sebanyak 4 unit growth lamp telah dipasang di ketinggian 1564 meter di atas permukaan laut untuk membantu petani meningkatkan hasil dan kualitas bawang merah.

"Daerah ini membutuhkan sinar matahari tambahan waktu tambahan saat tidak ada sinar matahari di malam hari," ungkap Eka.

Inovasi dari Universitas Brawijaya ini juga mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian pada saat mengunjungi lokasi kelompok tani Argoayungtani.

Sumber Artikel: kompas.com