Ringkasan
Meskipun Indonesia telah unggul dalam menarik investasi asing langsung, kapasitas sumber daya manusia dan inovasinya belum dapat mengimbangi. Untuk memenuhi tujuan pembangunannya, Indonesia harus mempertimbangkan untuk menegosiasikan kembali kondisi investasinya dan mengamankan lebih banyak investasi di sektor-sektor utama seperti industri semikonduktor, sambil mengatasi tantangan-tantangan seperti menyeimbangkan kepentingan sektor publik dan swasta, dan mengelola potensi konflik dari badan usaha milik negara dan regulator.

Indonesia telah berhasil mengungguli banyak negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) selama lima tahun terakhir. Namun, tren positif ini belum berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang paling penting. Investasi Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) dan pendidikan tinggi merupakan yang terendah di antara negara-negara G20, yang mengakibatkan kemampuan inovatif Indonesia tertinggal dibandingkan dengan perkembangan global.

Kurangnya investasi Indonesia dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dan pendidikan tinggi, yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan tantangan tata kelola pemerintahan, telah membuat ekonomi Indonesia condong ke arah ekspor sumber daya alam dan manufaktur bernilai rendah. Persepsi budaya dan kurangnya kebijakan terpadu yang menghubungkan pendidikan, serta penelitian dan pengembangan dan kebijakan industri, juga berkontribusi terhadap tren ini. Pendekatan ini telah membatasi keterampilan canggih dan kapasitas inovatif tenaga kerja, sehingga mengganggu kemampuannya untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang dibawa oleh PMA.

Indonesia berisiko menjadi sekadar tujuan industri bernilai rendah, tidak seperti negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura, yang telah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan berinvestasi besar-besaran di sektor-sektor berteknologi tinggi melalui pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Menyadari hal ini, Indonesia harus mengalihkan fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia agar dapat bersaing secara global dalam industri teknologi tinggi.

Indonesia telah bertaruh besar pada industri kendaraan listrik (EV) dan baterai untuk memanfaatkan sumber daya nikelnya. Namun, ada beberapa industri lain di mana Indonesia dapat mendorong lebih banyak investasi untuk mencapai tujuan pembangunannya, seperti energi terbarukan dan semikonduktor. Berinvestasi di bidang energi terbarukan dan semikonduktor menawarkan keuntungan-keuntungan utama bagi pembangunan Indonesia. Indonesia berencana untuk meratifikasi RUU Energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2024, yang menekankan keinginan Indonesia untuk beralih dari bahan bakar fosil. Signifikansi historis minyak dalam membentuk geopolitik global juga cenderung berkurang dengan munculnya sumber-sumber energi alternatif.

Mengembangkan industri semikonduktor akan memajukan kemampuan teknologi, menggeser ekonomi dari manufaktur bernilai rendah ke bernilai tinggi, dan menarik FDI bernilai tinggi. Sektor-sektor ini tidak hanya mendiversifikasi ekonomi tetapi juga membangun ketahanan terhadap pergeseran ekonomi global, menandai langkah strategis dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang maju secara teknologi. Cadangan nikel yang besar di Indonesia sangat penting bagi industri semikonduktor. Sebagai produsen nikel terkemuka, Indonesia dapat secara signifikan mempengaruhi rantai pasokan baterai, yang secara langsung menghubungkan sumber dayanya dengan sektor semikonduktor yang sedang berkembang.

Kekurangan semikonduktor baru-baru ini telah mendorong langkah global menuju swasembada dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam industri yang sangat penting ini. Seiring dengan pergeseran dinamika geopolitik global, ada dorongan yang semakin besar untuk memperluas pilihan sumber semikonduktor. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengintegrasikan pertambangan nikel dengan manufaktur baterai dan semikonduktor, yang berpotensi meningkatkan perannya dalam industri teknologi global dan meningkatkan kemampuan manufakturnya.

Indonesia tidak perlu beralih dari sumber daya alamnya, melainkan memikirkan kembali strategi pertumbuhannya untuk memenuhi tujuan pembangunannya. Model ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas pasar global dan masalah lingkungan, serta secara historis membatasi ruang lingkup diversifikasi industri dan kemajuan sumber daya manusia.

Meskipun Indonesia telah mulai memanfaatkan aset-aset seperti nikel untuk industri-industri yang sedang berkembang seperti produksi baterai, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam investasi sumber daya manusia. Kekurangan dalam mengembangkan tenaga kerja terampil dan mendorong inovasi merupakan area penting yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat sepenuhnya merealisasikan potensi dari strategi ekonominya yang telah direformasi. Dengan berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya untuk mendukung dan mendorong sektor-sektor yang sedang berkembang, sehingga memastikan jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Indonesia juga dapat meningkatkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan dan sumber daya manusia dengan memperkenalkan persyaratan dalam kebijakan FDI. Persyaratan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan pemerintah untuk membentuk investasi dan menciptakan pasar bersama dengan sektor swasta.

Indonesia dapat menggunakan persyaratan dalam kebijakan PMA untuk meningkatkan litbang dan sumber daya manusia, dengan langkah-langkah yang memungkinkan seperti mandat transfer teknologi, kuota tenaga kerja lokal, dan persyaratan investasi litbang. Namun, memberlakukan persyaratan ini menimbulkan tantangan, termasuk menyeimbangkan daya tarik investasi dengan persyaratan yang ketat, memastikan kepatuhan terhadap komitmen internasional, dan menghindari risiko pembalasan perdagangan.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu untuk menerima pengurangan 100 persen dari penghasilan bruto untuk biaya yang dikeluarkan, dengan pengurangan tambahan untuk kolaborasi yang menghasilkan paten atau komersialisasi. Inisiatif Global Minimum Tax bertujuan untuk menstandarisasi tarif pajak perusahaan, tetapi dapat membuat keringanan pajak Indonesia untuk R&D menjadi kurang menarik bagi perusahaan multinasional, sehingga mempengaruhi investasi asing dalam R&D.  

Selain itu, kondisi yang terlalu ketat dapat menghalangi investor untuk melakukan investasi. Mengadopsi sikap tegas terhadap komoditas seperti larangan ekspor nikel Indonesia dapat mempercepat pengembangan dan adopsi teknologi yang tidak bergantung pada nikel, seperti lithium. Lithium mendapatkan daya tarik sebagai bahan baterai EV pilihan karena lebih murah daripada nikel dan dapat diperoleh dengan biaya transportasi yang lebih rendah dan rantai pasokan yang lebih aman.

Agar persyaratan menjadi efektif, Indonesia harus menyeimbangkan otonomi dan keterikatannya dalam berurusan dengan perusahaan dan entitas swasta lainnya. Indonesia memiliki kekuatan regulasi yang substansial terhadap perusahaan swasta tetapi menghadapi tantangan dalam menjalankannya secara efektif.

Populasi dan geografisnya yang beragam menimbulkan tantangan logistik. Inefisiensi birokrasi, ketidakkonsistenan kebijakan karena perubahan politik dan kurangnya kapasitas dan keahlian di badan-badan regulasi merupakan rintangan yang signifikan. Masalah korupsi dan transparansi semakin memperumit regulasi yang efektif. Konflik kepentingan dapat muncul ketika BUMN dan pejabat Indonesia sangat terlibat dalam industri, baik sebagai entitas penghasil laba maupun sebagai regulator.

Sebagai contoh, di industri nikel Indonesia, BUMN PT Aneka Tambang (Antam) merupakan contoh potensi konflik kepentingan karena peran gandanya dalam operasi komersial dan pengaruh regulasi. Antam, pemain kunci dalam penambangan dan pengolahan nikel, memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, sementara Antam juga terkait dengan badan pengatur yang bertanggung jawab atas standar lingkungan dalam pertambangan. Untuk mengatasi konflik kepentingan ini, diperlukan pengawasan lingkungan yang kuat dan independen, audit lingkungan yang transparan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan.

Disadur dari: eastasiaforum.org

Laporan situasi dan prospek ekonomi dunia terbaru untuk tahun 2024 memberikan gambaran yang serius tentang lanskap ekonomi global. Perekonomian dunia terus menghadapi berbagai krisis, yang membahayakan kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Meskipun pertumbuhan ekonomi global mengungguli ekspektasi pada tahun 2023 dengan beberapa negara besar yang menunjukkan ketahanan yang luar biasa, ketegangan geopolitik yang memanas dan meningkatnya intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem telah meningkatkan risiko dan kerentanan yang mendasarinya. Selain itu, kondisi keuangan yang ketat juga menimbulkan risiko yang semakin meningkat terhadap perdagangan global dan produksi industri.

Pertumbuhan PDB global

Laporan tersebut memperkirakan perlambatan pertumbuhan PDB global, dari perkiraan 2,7% pada tahun 2023 menjadi 2,4% pada tahun 2024, yang menandakan kelanjutan tren pertumbuhan yang lamban. Negara-negara berkembang, khususnya, sedang berjuang untuk pulih dari kerugian yang disebabkan oleh pandemi, dengan banyak negara yang menghadapi utang yang tinggi dan kekurangan investasi.

Kesenjangan regional

Amerika Serikat, negara dengan perekonomian terbesar di dunia, diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan PDB dari 2,5% pada tahun 2023 menjadi 1,4% pada tahun 2024. Belanja konsumen, pendorong utama ekonominya, kemungkinan akan melemah karena berbagai faktor, termasuk suku bunga yang tinggi dan pasar tenaga kerja yang melemah.

Sementara itu, Tiongkok, di tengah tantangan domestik dan internasional, diproyeksikan mengalami perlambatan moderat, dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 4,7% pada tahun 2024, turun dari 5,3% pada tahun 2023. Eropa dan Jepang juga menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, dengan tingkat pertumbuhan diperkirakan sebesar 1,2% untuk kedua wilayah tersebut pada tahun 2024.

Negara-negara berkembang memberikan gambaran yang berbeda, dengan pertumbuhan Afrika diproyeksikan sedikit meningkat dari 3,3% pada tahun 2023 menjadi 3,5% pada tahun 2024. Laporan tersebut mencatat bahwa negara-negara kurang berkembang (LDCs) diproyeksikan tumbuh 5,0% pada tahun 2024, namun masih jauh dari target pertumbuhan 7,0% yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tingginya utang dan terbatasnya ruang fiskal masih menjadi masalah utama bagi negara-negara ini.

Statistik regional - pertumbuhan PDB

• Amerika Serikat: Perekonomian AS diperkirakan akan melambat dari 2,5% pada tahun 2023 menjadi 1,4% pada tahun 2024 karena turunnya tabungan rumah tangga, suku bunga yang tinggi, dan pasar tenaga kerja yang melemah.
• Eropa: PDB Uni Eropa diproyeksikan tumbuh 1,2% pada tahun 2024, didorong oleh belanja konsumen, dengan risiko yang ditimbulkan oleh inflasi dan suku bunga yang tinggi.
• Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS): pertumbuhan ekonomi melampaui proyeksi sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan di Federasi Rusia, rebound moderat di Ukraina setelah kontraksi yang dalam pada tahun 2022, dan kinerja yang kuat di Kaukasus dan Tengah. PDB agregat CIS dan Georgia meningkat sekitar 3,3% pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan tumbuh 2,3% pada tahun 2024.
• Tiongkok: Pemulihan ekonomi Tiongkok terjadi secara bertahap, dengan pertumbuhan mencapai 5,3% pada tahun 2023, tetapi diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2024.
• Asia Selatan tumbuh sekitar 5,3% pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat sebesar 5,2% pada tahun 2024, didorong oleh ekspansi yang kuat di India, yang tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia.
• India: Diproyeksikan tumbuh sebesar 6,2% pada tahun 2024, didukung oleh permintaan domestik dan pertumbuhan di sektor manufaktur dan jasa.
• Afrika: Pertumbuhan diproyeksikan meningkat dari 3,3% pada tahun 2023 menjadi 3,5% pada tahun 2024, dengan krisis iklim dan ketidakstabilan geopolitik yang berdampak pada kawasan ini.
• Asia Timur: diproyeksikan mengalami perlambatan moderat, dengan pertumbuhan menurun dari 4,9 persen pada tahun 2023 menjadi 4,6 persen pada tahun 2024.
• Amerika Latin dan Karibia: Pertumbuhan PDB diperkirakan melambat dari 2,2% pada tahun 2023 menjadi 1,6% pada tahun 2024 karena kondisi keuangan yang lebih ketat dan berkurangnya ekspor.
• Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja global menunjukkan tren yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang pasca pandemi. Negara-negara maju mengalami pemulihan yang kuat dengan tingkat pengangguran yang rendah, terutama 3,7% di AS dan 6,0% di Uni Eropa pada tahun 2023, ditambah dengan kenaikan upah nominal dan penyempitan ketimpangan upah. Namun, kehilangan pendapatan riil dan kekurangan tenaga kerja menimbulkan tantangan.

Sebaliknya, negara-negara berkembang menunjukkan kemajuan yang beragam; sementara negara-negara seperti Tiongkok, Brasil, Turki, dan Rusia melaporkan penurunan angka pengangguran, isu-isu seperti pekerjaan informal, kesenjangan gender, dan pengangguran kaum muda yang tinggi masih ada.

Secara global, penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 47,2% pada tahun 2023 (dibandingkan dengan 48,1% pada tahun 2013) dan tingginya angka pengangguran terbuka (tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pendidikan atau tidak memiliki pelatihan) sebesar 23,5% di kalangan anak muda menyoroti tantangan yang masih ada dalam hal kesetaraan gender dan ketenagakerjaan anak muda.

Sejak diperkenalkannya ChatGPT pada November 2022, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam kecerdasan buatan. Dalam waktu enam bulan sejak ChatGPT diperkenalkan, sepertiga perusahaan di seluruh dunia menggunakan AI generatif untuk setidaknya satu fungsi, dan sekitar 40% berencana untuk memperluas investasi AI.

Adopsi AI yang cepat dikhawatirkan akan memperburuk ketidaksetaraan pendapatan. AI dapat mengurangi permintaan untuk pekerjaan berketerampilan rendah, yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan negara-negara berpenghasilan rendah. Di Amerika Serikat, perempuan, yang mendominasi pekerjaan klerikal, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kehilangan pekerjaan akibat AI. Selain itu, terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam profesi AI.

Inflasi

Inflasi global, yang menjadi perhatian utama selama dua tahun terakhir, menunjukkan tanda-tanda penurunan. Inflasi umum global turun dari 8,1% pada tahun 2022 menjadi sekitar 5,7% pada tahun 2023 dan diproyeksikan turun menjadi 3,9% pada tahun 2024. Namun, inflasi harga pangan masih menjadi masalah penting, yang memperburuk kerawanan pangan dan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Diperkirakan 238 juta orang mengalami kerawanan pangan akut pada tahun 2023, meningkat 21,6 juta orang dari tahun sebelumnya.

Investasi

Laporan ini juga menyoroti tantangan dalam tren investasi global, dengan adanya perlambatan pertumbuhan investasi di negara maju dan negara berkembang. Namun, sementara negara-negara maju terus menyalurkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan berbasis teknologi seperti energi hijau dan infrastruktur digital, negara-negara berkembang menghadapi tantangan seperti pelarian modal dan berkurangnya investasi asing langsung. Ketegangan geopolitik semakin mempengaruhi tren ini, sehingga mempengaruhi arus investasi secara regional.

Pertumbuhan investasi global diperkirakan akan tetap rendah karena ketidakpastian ekonomi, beban utang yang tinggi, dan kenaikan suku bunga. Investasi di sektor energi, terutama energi bersih, tumbuh tetapi tidak pada kecepatan yang cukup untuk memenuhi target nol emisi pada tahun 2050.

Perdagangan

Perdagangan internasional kehilangan tenaga sebagai pendorong pertumbuhan, dengan pertumbuhan perdagangan global yang melemah menjadi 0,6% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan pulih menjadi 2,4% pada tahun 2024. Laporan tersebut menunjukkan pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, meningkatnya ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasokan, dan dampak pandemi yang berkepanjangan sebagai faktor-faktor yang menghambat perdagangan global.

Selain itu, pergeseran ke arah kebijakan proteksionis di beberapa negara juga telah mempengaruhi dinamika perdagangan, yang mengarah pada evaluasi ulang rantai pasokan global dan perjanjian perdagangan. Dampak dari perubahan-perubahan ini sangat terasa di negara-negara berkembang, yang sering kali sangat bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai tanggapan, ada penekanan yang semakin besar pada diversifikasi mitra dagang dan penguatan perjanjian perdagangan regional untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada sejumlah pasar yang terbatas.

Keuangan dan utang internasional

Negara-negara berkembang menghadapi tingkat utang luar negeri yang tinggi dan kenaikan suku bunga, sehingga menyulitkan akses ke pasar modal internasional. Terdapat penurunan bantuan pembangunan resmi dan investasi asing langsung untuk negara-negara berpenghasilan rendah.

Keberlanjutan utang telah muncul sebagai tantangan penting, terutama bagi negara-negara berkembang, setelah meningkatnya tingkat utang dan perubahan kondisi keuangan global. Kenaikan suku bunga global, sebagai konsekuensi dari pengetatan kebijakan moneter oleh bank-bank sentral seperti Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, telah meningkatkan biaya pembayaran utang, terutama bagi negara-negara dengan utang dalam mata uang asing. Akibatnya, banyak negara bergulat dengan kebutuhan restrukturisasi utang, termasuk menegosiasikan kembali persyaratan atau mencari keringanan utang, untuk mengelola beban utang mereka yang meningkat secara lebih efektif.

Perubahan iklim

Tahun 2023 mengalami kondisi cuaca ekstrem, termasuk musim panas terpanas yang tercatat sejak tahun 1880 yang menyebabkan kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan di seluruh dunia. Kejadian-kejadian tersebut memiliki dampak ekonomi langsung, seperti kerusakan infrastruktur, pertanian, dan mata pencaharian.

Berbagai penelitian telah memperkirakan kerugian yang cukup besar terhadap ekonomi global akibat perubahan iklim. Sebagai contoh, beberapa perkiraan menunjukkan potensi penurunan sekitar 10% dalam PDB global pada tahun 2100, dengan mempertimbangkan peristiwa seperti runtuhnya lapisan es Greenland. Model lain menunjukkan bahwa tanpa mitigasi pemanasan global, pendapatan global rata-rata bisa menjadi 23% lebih rendah pada tahun 2100. IPCC memperkirakan bahwa kerugian PDB global dapat berkisar antara 10 hingga 23 persen pada tahun 2100 hanya karena dampak suhu.

Multilateralisme dan Pembangunan Berkelanjutan

Laporan WESP 2024 menyerukan tindakan segera untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Laporan ini menekankan perlunya kerja sama global yang lebih kuat, terutama di bidang-bidang seperti aksi iklim, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan keberlanjutan utang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan ini menggarisbawahi peran penting multilateralisme dalam menavigasi lanskap ekonomi global yang kompleks dan mencapai SDG.

Disadur dari: un.org

Di abad ke-21, kita dapat melihat jejak digitalisasi di hampir setiap persimpangan kehidupan sosial. Teknologi digital: teknologi ini memengaruhi hampir semua aspek kehidupan modern, mulai dari individu hingga masyarakat, dari ekonomi hingga budaya-dan mengubah dunia. Perubahan teknologi, ekonomi, dan pemikiran yang cepat berarti profesi dipaksa untuk berubah sesuai dengan tatanan dunia, dan organisasi profesi mencari model pendekatan baru. Di dunia saat ini, digitalisasi untuk profesi telah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah pilihan. Profesi yang tidak mengikuti perubahan teknologi tidak diragukan lagi akan mengambil tempat di halaman sejarah yang berdebu.

Seperti halnya di profesi lain, profesi akuntan juga berubah dan berkembang sebagai akibat dari digitalisasi dan perkembangan teknologi. Berkat sistem komputer, beban kerja para akuntan telah berkurang; transaksi akuntansi yang rumit dan sulit yang dilakukan dengan metode tradisional dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Di masa depan akuntansi, kebutuhan akan digitalisasi dan transformasi sangat penting. Metode akuntansi tradisional (seperti kertas, kuitansi, registrasi, deklarasi, notifikasi, dll.) pada akhirnya akan hilang, dan semua akan dilakukan oleh sistem akuntansi berbasis internet (seperti sistem cloud dan teknologi blockchain). Dengan adanya digitalisasi yang terus meningkat ini, apakah industri akuntansi sudah siap menghadapi revolusi ini?

Masa depan profesi akuntan dalam sorotan digitalisasi

Revolusi Industri Keempat, yang dipicu oleh teknologi digital, kini mengarah pada transformasi ekonomi dan masyarakat, bergantung pada perkembangan kecerdasan buatan, robotika, perangkat otonom, printer 3D, teknologi nano, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan ini akan mengubah cara kita berbisnis, dan akan mengubah kita dan masyarakat sebagai manusia. Diperkirakan beberapa profesi akan hilang sama sekali, beberapa profesi akan lebih berkembang, dan cabang-cabang profesi yang belum pernah kita kenal saat ini akan muncul. Sebagai hasil dari semua perkembangan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem-sistem ini akan (dan sedang) mempengaruhi akuntansi.

Pengaruh kecerdasan buatan, teknologi blockchain, Revolusi Industri Keempat, dan perangkat lunak sistem cloud terhadap masa depan akuntansi sedang dibicarakan dan didiskusikan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, "Peluang baru apa yang akan diciptakan oleh sistem-sistem ini dalam akuntansi?", "Bagaimana digitalisasi dan teknologi akan memengaruhi profesi akuntansi dan para profesional?", dan "Apakah profesi akuntansi dan para profesional siap untuk berubah?" sedang ditanyakan dan didiskusikan dalam industri akuntansi.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan yang semakin ketat memaksa profesi untuk terus berubah. Tidak diragukan lagi, profesi akuntan berada di garis depan profesi yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Revolusi teknologi yang dialami oleh profesi akuntan terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Dengan perkembangan teknologi, banyak sistem digital yang tidak ada sepuluh tahun yang lalu kini digunakan secara aktif dalam profesi akuntan.

Di tahun-tahun mendatang, banyak transaksi yang dilakukan oleh akuntan akan dilakukan oleh kecerdasan buatan dan sistem otomasi. Hari demi hari, pemilik bisnis akan mulai mencari lebih banyak talenta teknologi di bidang akuntansi, dan di masa depan, akuntan virtual paruh waktu akan muncul alih-alih akuntan penuh waktu. Ini adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa bahasa generasi profesional akuntansi berikutnya adalah digitalisasi dan teknologi.

Di abad ke-21, profesi akuntan membutuhkan model baru yang mampu merespons perubahan dan perkembangan teknologi dalam proses digitalisasi dan e-transformasi agar profesi akuntan lebih efektif. Dengan adanya perkembangan dan perubahan teknologi, pemodelan ini harus mempersiapkan profesi akuntan di masa depan dengan membangun kembali dari A sampai Z di berbagai bidang seperti pemikiran, pendidikan, budaya, dan teknologi.

Saya percaya transformasi ini hanya dapat terjadi dengan kemampuan teknik. Solusi pada saat ini adalah "Rekayasa Akuntansi," yang akan memungkinkan profesi akuntansi untuk berkembang dengan kemampuan teknik. Apa yang dimaksud dengan Rekayasa Akuntansi? Rekayasa Akuntansi adalah desain ulang profesi akuntan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, dan Revolusi Industri Keempat.

Hubungan antara akuntansi dan teknik 

Dalam akuntansi dan teknik, ada kebutuhan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengembangkan dan menindaklanjuti solusi dan melaporkan kepada pengambil keputusan. Kedua disiplin ilmu ini bekerja berdasarkan fakta input-proses-output, yaitu pendekatan sistem. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, akuntansi dan teknik menjadi semakin erat kaitannya. Ilmu teknik adalah ilmu yang akan memungkinkan profesi akuntansi untuk berintegrasi dengan perkembangan teknologi dengan memahami struktur tradisional dan variabel dari profesi akuntansi.

Ilmu teknik akan memberikan para akuntan pemikiran analitis dan numerik, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, adaptasi digitalisasi, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat peristiwa dari gambaran besar. Tidak diragukan lagi, salah satu pengaruh terpenting dari profesi insinyur dalam profesi akuntan adalah pendekatannya terhadap manajemen ilmiah.

Manajemen ilmiah adalah teori yang menganalisis dan mensintesis alur kerja. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Penggunaan metode ilmiah sebagai pengganti metode tradisional dalam proses akuntansi akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan.

Teknik adalah sistem pemikiran dan keterampilan berpikir matematis. Teknik dapat menemukan ide-ide baru untuk industri dan teknologi, dan mengelola ide-ide tersebut. Hal ini dapat mengubah kondisi kehidupan umat manusia dengan ide-ide yang menciptakan perubahan. Karier teknik telah menjadi sangat berbeda saat ini. Selain merancang dan membangun, para insinyur juga menangani isu-isu sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, pemulihan bencana, atau perubahan iklim. Misalnya, rekayasa sosial, rekayasa lingkungan, rekayasa perubahan, dan rekayasa risiko.

Rekayasa keuangan lahir dari visi ini. Saat ini, kelemahan dalam praktik profesi akuntan lebih banyak daripada kekuatannya. Perkembangan teknologi dan digital yang berkembang pesat menunjukkan perlunya perubahan dalam profesi akuntan untuk memecahkan masalah yang dapat didefinisikan sebagai kelemahan. Pada abad ke-21, akuntan yang dilatih sebagai insinyur akuntansi atau yang mengembangkan diri mereka sendiri dalam bidang teknik akan lebih disukai karena profesi akuntansi tidak lagi menggunakan cara kerja tradisional dan telah beralih ke teknologi pintar.

Keahlian teknik akan meningkatkan kemampuan akuntan untuk menggunakan dan mengelola teknologi. Teknik Akuntansi akan memungkinkan akuntan untuk menggunakan sistem digital yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan yang tepat dan untuk mengelola dan menggunakan teknologi dalam proses belajar-mengajar.

Seorang insinyur akuntansi adalah orang yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan secara aktif menggunakan produk teknologi dalam praktik profesional, berspesialisasi dalam bidangnya sendiri, menggabungkan pengetahuan praktis dan teoritis dengan filsafat, matematika, dan teknologi.

Sebagai hasilnya, mengenali teknologi yang menghancurkan dan mengelola sistem digital secara efektif sangat penting bagi masa depan profesi akuntansi. Kemunculan sistem akuntansi baru sebagai hasil dari perubahan teknologi tidak dapat dihindari. Dalam rangka mempersiapkan profesi akuntansi untuk masa depan, Teknik Akuntansi mendesain ulang profesi dalam kerangka kemampuan teknik.

Disadur dari: ifac.org

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama dengan Korea Industry Intelligence Association (KOIIA) untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui kemitraan berbasis inovasi.Indonesia tengah fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target pencapaian produk domestik bruto (PDB) terbesar kelima di dunia, menurut pernyataan dari kementerian tersebut pada Rabu.

Salah satu sektor yang menjadi fokus transformasi ekonomi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah sektor manufaktur, di mana peran industri manufaktur sangat krusial, menurut pernyataan tersebut

Secara umum, kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi Indonesia, terutama dalam tiga aspek: pembangunan ekonomi yang inovatif, riset dan inovasi sebagai dasar kegiatan ekonomi, serta kegiatan bersama dalam alih teknologi dan keahlian.

Secara khusus, kerja sama ini mendorong pengembangan ekonomi biru dan sektor manufaktur melalui kerja sama dalam ekosistem riset dan inovasi, komersialisasi riset, dan inovasi industri. Dalam RPJPN 2025-2045, Indonesia menargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mencapai 28 persen. Sektor ekonomi biru yang memanfaatkan sumber daya alam kelautan diproyeksikan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dari 7,92 persen di tahun 2022 menjadi 15 persen di tahun 2045.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong transformasi ekonomi nasional sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua KOIIA Kim Tae Hwan menyatakan bahwa asosiasinya akan berperan dalam mendukung peningkatan nilai tambah produk industri Indonesia melalui optimalisasi teknologi digital, seperti internet of things (IoT), big data, dan artificial intelligence (AI).

“Tanpa inovasi teknologi, sektor industri tidak akan memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi,” ujarnya. KOIIA merupakan asosiasi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan. Asosiasi ini didirikan pada bulan Agustus 2015 dan memiliki sekitar 400 perusahaan anggota. Asosiasi ini menjalankan berbagai proyek untuk mendorong transformasi digital di beberapa sektor industri.

Disadur dari: en.antaranews.com

Prospek global 2024: Kebijakan moneter yang ketat dan ketidakpastian geopolitik membebani pertumbuhan
Ketahanan pertumbuhan global pada tahun 2023 menutupi risiko dan kerentanan yang mendasarinya perekonomian dunia terbukti sangat tangguh pada tahun 2023 meskipun terjadi pengetatan moneter yang tajam, eskalasi konflik geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat.

Di beberapa negara maju dan berkembang, pertumbuhan ekonomi melebihi ekspektasi, dengan pasar tenaga kerja yang kuat yang mendukung belanja konsumen. Pada saat yang sama, inflasi global menurun secara signifikan didukung oleh harga energi dan makanan yang lebih rendah, sehingga memungkinkan bank sentral untuk memperlambat atau menghentikan kenaikan suku bunga. Akan tetapi, lapisan ketahanan ini menutupi risiko jangka pendek dan kerentanan struktural.

Tekanan harga yang mendasari masih tinggi di banyak negara. Eskalasi lebih lanjut dari konflik di Timur Tengah menimbulkan risiko mengganggu pasar energi dan memperbaharui tekanan inflasi di seluruh dunia. Ketika ekonomi global bersiap-siap untuk menghadapi dampak kenaikan suku bunga yang lambat, bank-bank sentral negara maju telah mengisyaratkan niat mereka untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Prospek kenaikan biaya pinjaman yang berkepanjangan dan kondisi kredit yang ketat menjadi hambatan besar bagi perekonomian dunia yang dibebani oleh tingkat utang yang tinggi, sementara membutuhkan peningkatan investasi, tidak hanya untuk menghidupkan kembali pertumbuhan tetapi juga untuk memerangi perubahan iklim dan mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG). Selain itu, kondisi keuangan yang ketat, ditambah dengan meningkatnya risiko fragmentasi geopolitik, membebani perdagangan global dan produksi industri.Dengan latar belakang ini, pertumbuhan PDB global diproyeksikan melambat dari sekitar 2,7 persen pada tahun 2023 menjadi 2,4 persen pada tahun 2024.

1). Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat secara moderat menjadi 2,7 persen pada tahun 2025, tetapi akan tetap berada di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata sebelum pandemi (2011-19) sebesar 3,0 persen. Meskipun ekonomi dunia terhindar dari penurunan tajam pada tahun 2023, periode pertumbuhan di bawah standar yang berkepanjangan masih membayangi. Prospek pertumbuhan di banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang rentan dan berpenghasilan rendah, tetap lemah, sehingga pemulihan penuh atas kerugian akibat pandemi menjadi semakin sulit dipahami dan mengancam kemunduran pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan di negara maju diproyeksikan melambat pada tahun 2024
Perekonomian Amerika Serikat melampaui ekspektasi pada tahun 2023, tumbuh pada tingkat yang kuat sebesar 2,5 persen. Belanja konsumen tetap kuat didukung oleh pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan, upah riil yang lebih tinggi, dan kenaikan harga aset. Namun, kenaikan suku bunga Federal Reserve di masa lalu diperkirakan akan mengurangi konsumsi dan investasi pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB tahunan diproyeksikan melambat menjadi 1,4 persen.

Di antara negara-negara maju lainnya, prospek pertumbuhan Eropa dan Jepang tetap lemah. Di Uni Eropa, PDB diproyeksikan meningkat sebesar 1,2 persen pada tahun 2024, setelah pertumbuhan hanya 0,5 persen pada tahun 2023. Pemulihan ringan diperkirakan akan didukung oleh peningkatan bertahap dalam belanja konsumen seiring dengan meredanya tekanan inflasi, kenaikan upah riil, dan pasar tenaga kerja yang tetap kuat. Di Jepang, pertumbuhan PDB diperkirakan melambat dari 1,7 persen pada tahun 2023 menjadi 1,2 persen pada tahun 2024 meskipun kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif terus berlanjut. Melemahnya pertumbuhan di RRT dan Amerika Serikat - mitra dagang utama Jepang - diperkirakan akan membatasi ekspor bersih tahun ini.

Di Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) dan Georgia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya, yang mencerminkan ketahanan ekonomi Federasi Rusia, pemulihan moderat di Ukraina, dan kinerja yang kuat di Kaukasus dan Asia Tengah. Pertumbuhan PDB regional diproyeksikan moderat dari 3,3 persen pada 2023 menjadi 2,3 persen pada 2024, dengan inflasi yang lebih tinggi dan kembalinya pengetatan moneter di Federasi Rusia yang membebani permintaan domestik.

Kondisi keuangan yang ketat meredam prospek pertumbuhan di banyak negara berkembang
Prospek pertumbuhan jangka pendek untuk negara-negara dan wilayah-wilayah berkembang sangat bervariasi (Gambar 2). Di Cina, pertumbuhan tahunan mencapai 5,2 persen pada tahun 2023 di tengah pemulihan dari karantina wilayah terkait COVID-19. Kelemahan di sektor properti dan lemahnya permintaan eksternal diperkirakan akan menekan pertumbuhan secara moderat menjadi 4,7 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan rata-rata di Asia Timur diproyeksikan turun dari 4,9 persen pada tahun 2023 menjadi 4,6 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan konsumsi swasta diperkirakan akan tetap kuat, didukung oleh meredanya tekanan inflasi dan pemulihan pasar tenaga kerja yang stabil.

Meskipun pemulihan ekspor jasa - terutama pariwisata - telah kuat, permintaan global yang lemah kemungkinan akan menekan ekspor barang dagangan. Di Asia Selatan, PDB meningkat sekitar 5,3 persen pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh 5,2 persen pada tahun 2024. India, yang tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi besar tercepat di dunia diproyeksikan mengalami peningkatan PDB sebesar 6,2 persen pada tahun 2024, menyusul pertumbuhan 6,3 persen pada tahun 2023, di tengah permintaan domestik yang kuat serta sektor manufaktur dan jasa yang kuat. Kondisi keuangan yang ketat, ketidakseimbangan fiskal dan eksternal, serta kembalinya fenomena iklim El Nino membayangi prospek beberapa negara Asia Selatan lainnya.

Sementara Asia Timur dan Asia Selatan menikmati prospek pertumbuhan yang solid untuk tahun 2024, Afrika, Asia Barat, dan Amerika Latin menghadapi prospek yang lebih menantang. Pertumbuhan ekonomi di Afrika diproyeksikan akan tetap moderat, naik tipis dari sekitar 3,3 persen pada tahun 2023 menjadi 3,5 persen pada tahun 2024 karena kawasan ini dilanda perlambatan ekonomi global dan kondisi moneter dan fiskal yang lebih ketat. Risiko keberlanjutan utang akan terus menggerogoti prospek pertumbuhan di banyak negara. Dampak dari krisis iklim merupakan tantangan yang semakin besar bagi sektor-sektor utama seperti pertanian dan pariwisata. Ketidakstabilan geopolitik terus berdampak

buruk pada beberapa sub-kawasan, terutama Sahel dan Afrika Utara. Di Asia Barat, pertumbuhan PDB diperkirakan akan meningkat dari sekitar 1,7 persen pada tahun 2023 menjadi 2,9 persen pada tahun 2024 di tengah pemulihan di Arab Saudi dan ekspansi yang kuat dari sektor non-minyak. Di Turki, pihak berwenang secara agresif memperketat kebijakan moneter untuk memerangi inflasi, sehingga mengurangi prospek pertumbuhan untuk tahun 2024. Prospek Amerika Latin dan Karibia tetap menantang, dengan pertumbuhan PDB yang diproyeksikan melambat dari 2,2 persen pada tahun 2023 menjadi 1,6 persen pada tahun 2024. Meskipun inflasi telah mereda, namun masih tetap tinggi, dan tantangan kebijakan struktural dan makroekonomi tetap ada. Pada tahun 2024, kondisi keuangan yang ketat akan melemahkan permintaan domestik, dan pertumbuhan yang lebih lambat di Tiongkok dan Amerika Serikat akan membatasi ekspor.

Kelompok negara yang rentan menghadapi prospek pertumbuhan yang moderat
Negara-negara kurang berkembang (LDC) diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024, naik dari 4,4 persen pada tahun 2023, tetapi masih jauh di bawah target pertumbuhan SDG sebesar 7,0 persen. Investasi di LDCs akan tetap lemah di tengah harga komoditas yang bergejolak.

Pembayaran utang luar negeri diperkirakan meningkat dari $46 miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar $60 miliar pada tahun 2023 (sekitar 4 persen dari PDB), sehingga semakin menekan ruang fiskal dan membatasi kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Banyak negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (SIDS) diuntungkan oleh peningkatan arus masuk pariwisata pada tahun 2023, dan prospek untuk tahun 2024 secara umum positif.

Secara rata-rata, SIDS diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen pada tahun 2024, naik dari 2,3 persen pada tahun 2023. Namun, prospek ekonomi SIDS tetap rentan terhadap meningkatnya dampak perubahan iklim dan fluktuasi harga minyak, yang secara langsung memengaruhi arus pariwisata dan harga konsumen. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang terkurung daratan (LLDC) diproyeksikan meningkat dari 4,4 persen pada tahun 2023 menjadi 4,7 persen pada tahun 2024. Beberapa negara diuntungkan oleh investasi yang lebih kuat, termasuk investasi asing langsung, terutama di bidang infrastruktur.

Pemulihan pasar tenaga kerja global masih belum merata
Pemulihan pasar tenaga kerja global sejak pandemi lebih cepat dibandingkan dengan pemulihan pasar tenaga kerja dari krisis keuangan global 2008/09. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di banyak negara maju telah turun di bawah tingkat sebelum pandemi, mencapai titik terendah dalam sejarah di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Namun, pemulihan pasar tenaga kerja tidak merata, dengan negara-negara berkembang khususnya mengalami tren yang berbeda. Brasil, Cina, dan Turki, misalnya, mengalami penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2023, tetapi banyak negara lain, terutama di Asia Barat dan Afrika, terus berjuang dengan pengangguran yang tinggi dan tingkat pekerjaan formal yang rendah. Di banyak negara, pertumbuhan upah nominal gagal mengimbangi inflasi, sehingga memperparah krisis biaya hidup. Kondisi pasar tenaga kerja di negara-negara maju dan berkembang kemungkinan akan melemah pada tahun 2024, dengan efek pengetatan moneter yang tertunda yang berdampak pada ketenagakerjaan.

Inflasi global mereda, tetapi kerawanan pangan terus meningkat
Setelah melonjak selama dua tahun, inflasi global menurun pada tahun 2023 tetapi tetap jauh di atas rata-rata 2010-2019 (Gambar 3). Inflasi umum global turun dari 8,1 persen pada tahun 2022, nilai tertinggi dalam tiga dekade terakhir, menjadi sekitar 5,7 persen pada tahun 2023. Penurunan lebih lanjut menjadi 3,9 persen diproyeksikan untuk tahun 2024 karena moderasi lebih lanjut dalam harga pangan internasional dan melemahnya permintaan.

Di negara-negara maju, inflasi umum telah turun tajam, sedangkan inflasi inti tetap bertahan di tengah kenaikan harga sektor jasa dan pasar tenaga kerja yang ketat. Di hampir seperempat dari semua negara berkembang - rumah bagi sekitar 300 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem - inflasi tahunan diperkirakan akan melebihi 10 persen pada tahun 2023, yang semakin mengikis daya beli rumah tangga dan merusak upaya pengentasan kemiskinan.

Harga pangan lokal tetap tinggi, terutama di Afrika, Asia Selatan, dan Asia Barat, karena terbatasnya pass-through dari harga internasional ke harga lokal, mata uang domestik yang lemah, dan guncangan terkait iklim. Harga pangan yang tinggi secara tidak proporsional memengaruhi rumah tangga termiskin, yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. Pada tahun 2023, diperkirakan 238 juta orang mengalami kerawanan pangan akut, meningkat 21,6 juta orang dari tahun sebelumnya, dengan perempuan dan anak-anak yang paling rentan. Jika tidak ada kemajuan yang signifikan, hampir satu dari empat perempuan dan anak perempuan diproyeksikan mengalami kerawanan pangan sedang atau parah pada tahun 2030.

Sikap kebijakan moneter semakin berbeda
Dengan meredanya inflasi umum, sikap kebijakan moneter di seluruh dunia mulai berbeda. Sementara banyak bank sentral terus menaikkan suku bunga pada tahun 2023, bank-bank sentral lainnya memulai siklus pelonggaran moneter (gambar 4). Namun, sikap kebijakan moneter global sebagian besar masih bersifat restriktif. Federal Reserve dan bank sentral negara maju lainnya kemungkinan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama mengingat risiko kenaikan inflasi akibat kenaikan pertumbuhan upah nominal dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Selain menaikkan suku bunga kebijakan, bank-bank sentral negara maju (kecuali Bank of Japan) terus mengurangi aset di neraca keuangan mereka, sebuah langkah kebijakan moneter yang dikenal sebagai pengetatan kuantitatif (quantitative tightening/QT), untuk menghilangkan kelebihan likuiditas. Penerapan QT telah menimbulkan kekhawatiran stabilitas keuangan dan fiskal yang signifikan. Meskipun QT telah berkontribusi pada kondisi keuangan yang lebih ketat, dampaknya terhadap imbal hasil obligasi jangka panjang telah terbatas karena kecepatan QT yang dapat diprediksi dan bertahap yang diterapkan oleh bank-bank sentral.

Pengetatan moneter di negara-negara maju terus memberikan dampak yang signifikan terhadap negara-negara berkembang. Meskipun kondisi keuangan internasional secara umum tetap baik pada tahun 2023, biaya pinjaman yang tinggi, akses yang terbatas ke pasar modal internasional, dan nilai tukar yang lebih lemah telah memperburuk risiko keberlanjutan utang di banyak negara berkembang.

Selama periode pasca pandemi, pendapatan fiskal stagnan atau bahkan menurun, sementara beban pembayaran utang terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat utang dalam mata uang dolar yang tinggi (Gambar 5). Hal ini sangat memprihatinkan di saat negara berkembang membutuhkan pembiayaan eksternal tambahan untuk merangsang investasi dan pertumbuhan, mengatasi risiko iklim, dan mempercepat kemajuan menuju SDG. Negara-negara LDC telah mengalami penurunan bantuan pembangunan resmi (ODA), yang semakin memperparah tekanan pembiayaan.

Pertumbuhan investasi global diproyeksikan akan tetap lemah
Pembentukan modal tetap bruto tumbuh sekitar 1,9 persen pada tahun 2023, turun dari 3,3 persen pada tahun 2022 dan jauh di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata sebelum pandemi sebesar 4,0 persen. Baik di negara maju maupun negara berkembang, pertumbuhan investasi telah melambat bahkan sebelum pandemi. Kebijakan moneter ultra-longgar yang diadopsi setelah krisis keuangan global tidak terkait dengan peningkatan investasi yang kuat. Lingkungan saat ini dengan biaya pinjaman yang tinggi dan ketidakpastian politik dan ekonomi yang meningkat akan semakin membebani pertumbuhan investasi. Di antara kawasan-kawasan berkembang, Afrika, Asia Barat, serta Amerika Latin dan Karibia terus berjuang dengan biaya pembiayaan yang tinggi dan tantangan-tantangan lain yang menghambat investasi.

Perdagangan internasional kehilangan tenaga sebagai pendorong pertumbuhan
Pertumbuhan perdagangan global sangat lemah pada tahun 2023. Perdagangan internasional barang dan jasa diperkirakan hanya meningkat 0,6 persen, jauh di bawah tingkat pertumbuhan 5,7 persen yang tercatat pada tahun 2022. Pertumbuhan perdagangan global diperkirakan akan pulih menjadi 2,4 persen pada tahun 2024, tetapi kemungkinan besar akan tetap berada di bawah tren sebelum pandemi sebesar 3,2 persen.

Pelemahan dalam perdagangan global disebabkan oleh penurunan perdagangan barang dagangan di tengah pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, pengetatan moneter, penguatan dolar, dan ketegangan geopolitik. Perdagangan jasa, terutama pariwisata dan transportasi, terus pulih pada tahun 2023. Secara keseluruhan, perdagangan internasional telah kehilangan sebagian dinamikanya sejak krisis keuangan global tahun 2008. Tidak hanya pertumbuhan perdagangan yang melambat secara signifikan, tetapi rasio pertumbuhan perdagangan rata-rata terhadap pertumbuhan PDB rata-rata juga menurun.

Hal ini sebagian mencerminkan peningkatan pangsa barang dan jasa yang tidak dapat diperdagangkan dalam total output. Tren saat ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, dengan pertumbuhan perdagangan yang diproyeksikan akan tetap lemah dan strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor akan digantikan oleh strategi pertumbuhan yang digerakkan oleh permintaan domestik.

Disadur: un.org

Subbagian ini menganalisis ukuran, negara asal, dan mandat resmi lembaga keuangan pembangunan (DFI). Basis data Bank Pembangunan Publik dan Lembaga Pembiayaan Pembangunan, yang dikembangkan oleh Institut Ekonomi Struktural Baru Universitas Peking dan Agence Française de Développement, digunakan untuk tujuan ini (Xu et al. 2021). Basis data ini mendefinisikan DFI sebagai entitas yang berdiri sendiri yang (i) memiliki tingkat kemandirian keuangan tertentu tanpa transfer anggaran berulang kali, (ii) menggunakan instrumen keuangan sebagai produk utama, (iii) memiliki mandat publik atau pembangunan yang berbeda yang memandu operasi, dan (iv) menjadikan pemerintah sebagai entitas utama yang mengendalikan arah manajemen lembaga. Sampel ini tidak mencakup lembaga multinasional dan subnasional, dan berfokus pada DFI nasional yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau entitasnya. Untuk menyingkat, istilah “DFI” mengacu pada kelompok ini. 

Dataset ini mengungkapkan bahwa 151 negara memiliki DFI. Lebih dari separuhnya, atau 86 negara, memiliki lebih dari satu DFI. Hingga akhir 2021, terdapat 351 DFI, dan rata-rata 5 DFI didirikan setiap tahun selama dua dekade terakhir (Gambar 3). Total aset DFI ini mencapai 19,2 triliun USD. Dua negara, Meksiko dan Pakistan, memiliki sembilan lembaga, diikuti oleh India (delapan), Malaysia (tujuh), Perancis (enam), Nigeria (enam), dan Arab Saudi (enam). Cina, Jepang, Korea, Belanda, Filipina, El Salvador, Thailand, dan Zimbabwe masing-masing memiliki lima DFI. Sekitar sepertiganya, atau 116 lembaga, memiliki mandat pembangunan yang luas, sementara dua pertiganya memiliki mandat yang relatif sempit, seperti mendukung usaha kecil atau eksportir. 

Peringkat aset DFI secara umum mengikuti peringkat ukuran ekonomi suatu negara. Amerika Serikat menduduki peringkat teratas dengan aset 7.849 miliar USD, diikuti oleh Cina (4.840 miliar USD), Perancis (1.484 miliar USD), Jepang (1.039 miliar USD), Jerman (775 juta USD), Italia (589 juta USD), Korea (521 juta USD), dan India (337 juta USD). Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar negara memiliki DFI dengan mandat umum atau multi-mandat. Dari 10 negara teratas dalam hal aset DFI, Amerika Serikat dan Kanada menonjol karena tidak memiliki DFI dengan mandat yang luas.

DFI kedua negara ini menyasar bidang-bidang spesifik seperti perumahan, usaha kecil, perdagangan dan investasi internasional, serta pengembangan sektor swasta di luar negeri. DFI utama Amerika Serikat adalah Fannie Mae dan Freddie Mac, yang fokus pada sektor perumahan. Kedua lembaga ini merupakan turunan dari Reconstruction Finance Corporation (1932 hingga 1957), yang memiliki mandat lebih luas. DFI terbesar di Kanada adalah Canada Mortgage and Housing Corporation, yang berfokus pada sektor yang sama. Di sisi lain, DFI Perancis, seperti Groupe Caisse des Dépôts (CDC) Perancis, memiliki target yang lebih luas. DFI besar Eropa lainnya yang memiliki mandat multisektor adalah Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Kepemilikan negara dan Isu-isu utama
Setelah puluhan tahun strategi berorientasi pasar gagal memberikan hasil yang memadai di sektor-sektor yang mengalami kegagalan pasar yang signifikan, negara-negara berkembang mencari solusi dengan menggunakan badan usaha milik negara. Salah satu negara berkembang yang telah melakukan perubahan dramatis adalah Indonesia. Pada pertengahan tahun 2010-an, Indonesia memiliki sistem transportasi darat yang lemah, dan masalah ini sering disebut-sebut sebagai hambatan utama bagi industrialisasi (Kim 2023). Setelah krisis keuangan Asia, Pemerintah Indonesia mengadopsi beberapa putaran reformasi peraturan dan kelembagaan dengan tujuan untuk menarik investasi swasta.

Namun, betapapun besarnya peluang yang ada di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini, para investor swasta tetap bersikap skeptis karena mereka melihat adanya ketidakpastian yang tinggi. Bahkan ketika negara ini mengalami liberalisasi ekonomi, pemerintah tetap memiliki sejumlah besar perusahaan negara di berbagai sektor, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, karena ada oposisi nasionalis yang kuat terhadap privatisasi penuh. Namun demikian, BUMN telah menjadi target restrukturisasi tata kelola dan kepemilikan, dengan beberapa di antaranya menjalani privatisasi parsial. Selama periode ini, terdapat mandat pengembangan yang lemah untuk BUMN dan tujuan mereka bergeser ke arah perolehan laba sementara pemerintah membatasi dukungan fiskal.

Ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mulai menjabat pada tahun 2014, ia memilih untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, bekerja pada transportasi darat dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas, yang akan berkontribusi pada industrialisasi. Pemerintah kemudian mengadopsi program sistematis pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh negara yang melibatkan berbagai badan usaha milik negara. Alasan utama untuk memobilisasi badan-badan usaha milik negara adalah karena pemerintah dibatasi oleh aturan fiskal yang membatasi defisit fiskal tahunan sebesar 3% dari PDB.

Dengan situasi ini, pilihan yang dapat diambil pemerintah adalah memanfaatkan badan usaha milik negara. Tahap awal dari proses ini adalah memperluas ukuran perusahaan konstruksi milik negara seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Pembangunan Perumahan dengan menyuntikkan modal, memberikan insentif revaluasi aset, menurunkan rasio pembayaran dividen, dan menugaskan sejumlah proyek infrastruktur besar (Kim, 2021).

Langkah lainnya adalah memperkuat lembaga keuangan pembangunan (Kim 2020). Meskipun Indonesia memiliki beberapa bank komersial raksasa milik negara, pemerintah menyadari bahwa ada risiko yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada bank-bank tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah secara signifikan memperluas bank pembangunan, Sarana Multi Infrastruktur, dengan menyuntikkan modal dan menggunakan lembaga ini untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur perusahaan-perusahaan konstruksi negara.

Langkah terbaru dari pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh negara ini adalah pembentukan dana pembangunan berdaulat, yang disebut Otoritas Investasi Indonesia, pada tahun 2021. Peran dana ini adalah untuk memungkinkan daur ulang aset infrastruktur yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan konstruksi negara selama bertahun-tahun. Dengan menjual aset-aset ini ke dana tersebut, yang memiliki horizon investasi jangka panjang, perusahaan-perusahaan konstruksi milik negara dapat diberikan kesempatan untuk melakukan proyek-proyek baru. Meskipun kinerja BUMN konstruksi sangat mengesankan di berbagai segmen infrastruktur, hasil yang paling menonjol terlihat di sektor jalan tol. Selama kurang dari 10 tahun di bawah pemerintahan Joko Widodo, pemerintah telah membangun 1.848 kilometer jalan tol. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat panjang jalan tol yang dibangun selama empat dekade sebelumnya (Bhwana 2023).

Selain itu, kepemilikan negara juga menguat di sektor sumber daya alam karena permintaan akan mineral penting meningkat seiring dengan booming kendaraan listrik. Sebagai contoh, Meksiko menasionalisasi cadangan litiumnya pada tahun 2022 dan menugaskan perusahaan negara Litio para Mexico untuk mengelola sumber dayanya (Argen dan Stott 2022). Chili juga sedang dalam proses menasionalisasi industri litiumnya.

Di Indonesia, MIND ID, sebuah perusahaan induk pertambangan milik negara, menasionalisasi 51 persen saham Freeport Indonesia, produsen tembaga utama, pada tahun 2018 dan 20 persen saham Vale Indonesia, produsen nikel utama, pada tahun 2020. MIND ID sedang mempertimbangkan pembelian saham lebih lanjut untuk menjadi pemegang saham terbesar di Vale Indonesia (Hartati 2023). Pada tahun 2021, China menggabungkan beberapa perusahaan tambang tanah jarang milik pemerintah menjadi entitas raksasa milik negara baru bernama China Rare Earth Group untuk memperkuat dominasi pasar dan pengaruhnya dalam penentuan harga (Yu dan Mitchell 2021). 

Badan usaha milik negara juga dapat digunakan untuk memungkinkan pemerintah memainkan peran utama dalam proyek-proyek industri dan investasi serta teknologi untuk kepentingan ekonomi domestik. Salah satu contoh kolaborasi perusahaan negara dengan perusahaan swasta adalah antara GE Aerospace dari Amerika Serikat dan Hindustan Aeronautics dari India. Kedua perusahaan ini menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juni 2023 mengenai produksi bersama mesin jet tempur GE Aerospace di India. India memanfaatkan kekuatan pasarnya sebagai pembelanja militer terbesar keempat di dunia untuk menarik investasi ke industri pertahanan.

Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah India menggunakan Hindustan Aeronautics untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan menyerap teknologi dari perusahaan-perusahaan internasional yang ingin memperluas kehadiran mereka di negara ini. Pada bulan Agustus 2023, Proses Pemberitahuan Kongres Amerika Serikat telah selesai, membuka jalan untuk langkah selanjutnya (Gedung Putih 2023).

Peran kepemilikan negara di negara-negara maju juga terlihat menguat dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini disebabkan oleh munculnya dua masalah utama yang bahkan negara-negara dengan pasar yang lebih maju pun kesulitan untuk menyelesaikannya tanpa campur tangan pemerintah, yaitu ketidakamanan rantai pasokan dan ketidakamanan energi. Pada bulan Juni 2023, pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk membeli JSR, produsen utama fotoresis, bahan kimia yang digunakan dalam produksi semikonduktor, dalam upaya untuk memperkuat rantai pasokan chip.

Korporasi Investasi Jepang yang didukung oleh negara berencana untuk mengakuisisi perusahaan tersebut dengan nilai sekitar 6,4 miliar USD di tahun mendatang (Lewis dan Inagaki 2023). Korporasi Investasi Jepang didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mendorong industri generasi berikutnya, dan pemegang sahamnya adalah pemerintah (96,5 persen), Bank Pembangunan Jepang (0,4 persen), dan perusahaan-perusahaan terkemuka (3,2 persen). Di belahan dunia lain, bahkan seorang anggota parlemen konservatif di Inggris mengusulkan untuk mengakuisisi saham Arm, perancang chip utama yang berbasis di Inggris, pada tahun 2022 karena semikonduktor menjadi isu utama untuk keamanan ekonomi (Tugendhat 2022).

Inggris sudah mulai berinvestasi pada aset-aset penting: Pemerintah Inggris membeli saham di perusahaan ruang angkasa OneWeb dengan menginvestasikan 500 juta GBP pada tahun 2020 (Pemerintah Inggris 2020). Selain itu, modal negara menjadi lebih terlihat di sektor pertahanan. Dua puluh tiga pemerintah Eropa berpartisipasi dalam mendirikan Dana Inovasi NATO pada tahun 2022, yang merupakan “dana modal ventura multinasional pertama” dengan daya tembak sebesar 1 miliar EUR yang bertujuan untuk memperkuat rantai nilai industri pertahanan dengan berinvestasi pada perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi baru dan mengganggu (NATO 2023). 

Kebangkitan peran badan usaha milik negara juga terlihat di bidang ketahanan energi. Dengan tujuan mencapai stabilitas pasokan energi dan mempercepat pengurangan karbon, pemerintah Prancis memulai proses nasionalisasi EDF pada tahun 2022 untuk meningkatkan kepemilikannya dari 84 persen menjadi 100 persen dengan menginvestasikan sekitar 9,7 miliar EUR (Mallet dan Thomas 2022). Dengan kepemilikan penuh, pemerintah Prancis berencana untuk mempercepat pembangunan reaktor nuklir baru dan transisi ke energi yang lebih bersih.

Dengan meningkatnya ketidakamanan energi akibat perang Rusia-Ukraina, pemerintah Jerman memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan penyedia gas alam, Uniper, dengan membeli 99 persen saham melalui suntikan dana sebesar 8 miliar EUR di tahun 2022 (Uniper 2022). Selain itu, banyak lembaga keuangan milik pemerintah yang berkontribusi pada transisi energi. KfW memainkan peran penting dalam memimpin rencana pemerintah koalisi untuk “modernisasi industri terbesar di Jerman dalam lebih dari 100 tahun terakhir,” di mana industri hijau akan memainkan peran penting (Chazan 2021).

Komitmen bank pembangunan di bidang perubahan iklim dan lingkungan untuk sektor swasta mencapai 19,5 miliar EUR pada tahun 2022, meningkat 59 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 10,6 miliar EUR diberikan dalam bentuk pendanaan federal untuk bangunan yang efisien, dan 7,1 miliar EUR di bawah program energi terbarukan (KfW 2023). Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global, SWF terbesar di dunia, mendorong para investornya untuk memperkuat kontribusi mereka terhadap pengurangan karbon. Pada bulan September 2023, dana tersebut mengumumkan bahwa mereka akan secara aktif meminta perusahaan-perusahaan untuk mencapai emisi nol-nol pada tahun 2050 dan secara rutin memantau kemajuan mereka (Solsvik dan Fouche 2023). 

Kesimpulan
Tulisan ini telah membahas keberadaan badan usaha milik negara di berbagai sektor di berbagai negara. Baru-baru ini, dengan munculnya polikrisis, kebangkitan kembali kepemilikan negara secara aktif menjadi lebih terlihat. Penguatan peran kepemilikan negara tidak hanya mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial, tetapi juga pemikiran ekonomi dan politik yang mulai beranjak, meskipun secara bertahap, dari era sebelumnya yang mengagungkan liberalisasi pasar. Hasil lainnya adalah penyebaran kebijakan industri yang cepat, termasuk subsidi besar-besaran untuk sektor-sektor strategis di seluruh dunia, seperti di Amerika Serikat. 

Meskipun mendiskusikan kemungkinan memperkuat kepemilikan pemerintah di Amerika Serikat mungkin masih dianggap tabu, bahkan dalam lanskap politik saat ini di mana kita mungkin melihat “salah satu ekspansi pemerintah terbesar sejak 1960-an” (Politi 2021) dan “era baru pemerintahan besar” (Brower, Politi, dan Chu 2023), badan usaha milik negara harus dianggap sebagai alat kebijakan industri yang penting.

Mengembangkan teknologi penting, meningkatkan industri hijau, dan menangani senjata komoditas utama membutuhkan peran yang lebih kuat dari pemerintah. Mungkin akan mulai ada perubahan dalam pemikiran di Amerika Serikat ketika pemerintahan Biden membentuk bank hijau sebagai bagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022 (Lattanzio 2023). Selain itu, jika kecepatan pemberian subsidi saat ini kepada bisnis terus berlanjut di masa mendatang, mungkin akan ada pertanyaan apakah dukungan pemerintah sepadan dengan uang yang dikeluarkan dan apakah manfaatnya dapat dibagikan dengan tepat kepada masyarakat (Mazzucato dan Rodrik 2023). Dalam situasi di mana merancang, menerapkan, dan memantau persyaratan bagi penerima subsidi pemerintah mungkin sulit, kepemilikan negara dapat menawarkan solusi.

Disadur dari: rooseveltinstitute.org