Tantangan Besar Dunia Konstruksi Indonesia

Industri konstruksi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kualitas tenaga kerja. Meskipun sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas pekerja konstruksi masih didominasi oleh tenaga kerja tradisional dengan tingkat pendidikan rendah dan pengalaman yang bervariasi. Pemerintah telah merespons isu ini dengan mewajibkan sertifikasi kompetensi melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2017, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Apakah sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi, atau hanya menjadi beban administratif?

Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, dan Willy Widrev (2022) yang menganalisis hubungan antara kemampuan dan pengalaman pekerja konstruksi terhadap sertifikasi kompetensi jasa konstruksi di Kota Padang. Dengan mengangkat studi kasus nyata, data statistik, serta membandingkan dengan tren global dan penelitian lain, artikel ini bertujuan memberikan perspektif baru yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembaca, pelaku industri, dan pembuat kebijakan.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikasi Kompetensi Menjadi Isu Penting?

Realitas Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

• Mayoritas pekerja konstruksi di Indonesia adalah tenaga kerja tradisional, banyak di antaranya hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah.
• Banyak pekerja tumbuh tanpa pengetahuan teknik yang memadai, hanya mengandalkan pengalaman lapangan.
• Sertifikasi kompetensi diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2017, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama bagi pekerja berpengalaman tapi berpendidikan rendah.

Tantangan Sertifikasi di Lapangan

• Sertifikasi sering dianggap formalitas administratif, bukan alat pengembangan kompetensi.
• Banyak perusahaan konstruksi masih mempekerjakan pekerja tanpa sertifikat, terutama di proyek-proyek kecil dan daerah.
• Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema: menerapkan aturan secara ketat bisa meningkatkan pengangguran, namun melonggarkan aturan berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.

Metodologi Penelitian: Studi Kasus Kota Padang

Penelitian ini mengambil sampel 90 responden dari 7 proyek konstruksi di Kota Padang, terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS.

Variabel Utama

• Kemampuan tukang tradisional dalam bekerja
• Pengalaman kerja
• Kompetensi tukang tradisional
• Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

Temuan Kunci: Potret Nyata Tenaga Kerja Konstruksi di Padang

1. Penyebaran Sertifikasi Masih Rendah

• Hanya 34% pekerja konstruksi di Kota Padang yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
• Sebanyak 66% pekerja belum bersertifikasi, mayoritas bekerja di proyek-proyek informal atau tradisional.
• Jika aturan sertifikasi diterapkan secara ketat, 59 dari 90 pekerja dalam sampel berpotensi kehilangan pekerjaan.

2. Profil Pendidikan dan Pengalaman

• Mayoritas pekerja adalah lulusan SMP (38%) dan SD (30%), hanya 16% yang lulusan SMA.
• 64% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun, sedangkan 36% kurang dari 1 tahun.
• Pekerja usia 31-40 tahun mendominasi (57%), diikuti pekerja di atas 40 tahun (36%).

3. Hubungan Kemampuan, Pengalaman, dan Sertifikasi

• Hasil regresi menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi tukang.
• Namun, kemampuan dan pengalaman hanya menjelaskan 43,9% variasi kompetensi (Adjusted R Square 0,439), sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan, motivasi, dan lingkungan kerja.
• Kemampuan tukang tradisional memiliki pengaruh lebih dominan (36%) dibandingkan pengalaman kerja (33,29%) terhadap kompetensi.
• Persamaan regresi:
  Y=4,333+0,386X1+0,529X2Y = 4,333 + 0,386X_1 + 0,529X_2Y=4,333+0,386X1+0,529X2
  Artinya, peningkatan 1% kemampuan tukang akan meningkatkan kompetensi sebesar 38,6%, sedangkan peningkatan pengalaman 1% meningkatkan kompetensi 52,9%.

4. Sertifikasi Bukan Jaminan Peningkatan Pendapatan

• Banyak tukang yang sudah bersertifikat mengaku tidak mengalami kenaikan pendapatan signifikan.
• Sertifikasi belum sepenuhnya diakui sebagai nilai tambah oleh pengguna jasa, terutama di proyek-proyek kecil.

Studi Kasus Lapangan: Realitas Sertifikasi di Proyek Konstruksi

Kasus 1: Tukang Berpengalaman tapi Tidak Bersertifikat

Seorang tukang batu berusia 45 tahun dengan pengalaman kerja 20 tahun tetap sulit mendapatkan proyek-proyek besar karena tidak memiliki sertifikat. Padahal, dari sisi keahlian dan produktivitas, ia diakui rekan-rekannya sebagai salah satu yang terbaik di proyek.

Kasus 2: Tukang Muda Bersertifikat tapi Minim Pengalaman

Seorang lulusan SMK teknik bangunan baru lulus sertifikasi, namun saat bekerja di lapangan, ia masih sering melakukan kesalahan teknis dan harus dibimbing tukang senior. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanpa pengalaman lapangan belum cukup menjamin kompetensi riil.

Analisis Kritis: Sertifikasi, Pengalaman, dan Tantangan Industri

Kelebihan Penelitian

• Menggunakan data lapangan aktual dari proyek konstruksi di Kota Padang.
• Analisis statistik yang komprehensif, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda.
• Memberikan gambaran nyata tentang profil pekerja konstruksi Indonesia.

Keterbatasan

• Sampel terbatas pada Kota Padang, sehingga generalisasi ke daerah lain perlu kehati-hatian.
• Tidak membahas faktor eksternal lain seperti motivasi, budaya kerja, atau kebijakan perusahaan.
• Penelitian bersifat kuantitatif, sehingga aspek kualitatif (persepsi, motivasi, hambatan sosial) belum tergali mendalam.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

• Studi serupa di negara maju (misal, Inggris dan Jerman) menunjukkan sertifikasi kompetensi sangat dihargai dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan serta mobilitas kerja.
• Di Indonesia, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Brockmann et al. (2008) yang menyoroti perbedaan konsep kompetensi antara negara Eropa dan negara berkembang.
• Penelitian lain di sektor konstruksi Asia Tenggara juga menemukan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan informal masih menjadi faktor utama peningkatan kompetensi, sementara sertifikasi lebih bersifat administratif.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Sertifikasi Harus Diikuti Penguatan Pelatihan dan Pengakuan Industri

• Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, bukan sekadar ujian formal.
• Sertifikasi harus diakui sebagai nilai tambah oleh industri, misal dengan insentif upah atau prioritas dalam tender.

2. Perlindungan Pekerja Tradisional

• Implementasi sertifikasi harus bertahap agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran.
• Program “recognition of prior learning” (RPL) perlu diperluas, agar pekerja berpengalaman bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti pelatihan dari awal.

3. Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Lembaga Pendidikan

• SMK dan politeknik harus menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Industri konstruksi harus lebih aktif terlibat dalam penentuan standar kompetensi dan pelatihan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi

• Sistem sertifikasi digital dan portofolio online bisa meningkatkan transparansi dan mobilitas tenaga kerja.
• Pengembangan aplikasi pelatihan daring dapat menjangkau pekerja di daerah terpencil.

Tren Global: Kompetensi, Sertifikasi, dan Masa Depan Konstruksi

• Transformasi digital di sektor konstruksi menuntut pekerja memiliki keterampilan baru, seperti penggunaan perangkat lunak desain, manajemen proyek digital, dan teknologi konstruksi hijau.
• Negara-negara maju telah mengintegrasikan sertifikasi dengan sistem pendidikan vokasi, sehingga lulusan baru otomatis memiliki sertifikat kompetensi.
• Di Indonesia, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup pekerja.

Opini: Sertifikasi Bukan Segalanya, Tapi Sangat Penting

Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi memang bukan satu-satunya faktor penentu kualitas tenaga kerja. Pengalaman lapangan, pelatihan berkelanjutan, dan motivasi pribadi tetap sangat penting. Namun, tanpa sertifikasi, pekerja Indonesia akan sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi tenaga kerja.

Pemerintah perlu memastikan proses sertifikasi benar-benar mengukur kompetensi riil, bukan sekadar administrasi. Industri juga harus didorong untuk menghargai pekerja bersertifikat dengan insentif nyata. Di sisi lain, pekerja tradisional perlu difasilitasi agar pengalaman mereka diakui secara formal.

Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

• Perluas akses pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Dorong pengakuan industri terhadap sertifikasi sebagai nilai tambah.
• Terapkan sistem RPL untuk pekerja berpengalaman.
• Kembangkan sistem sertifikasi digital dan aplikasi pelatihan daring.
• Perkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kesimpulan: Menuju Industri Konstruksi Indonesia yang Lebih Kompeten dan Kompetitif

Penelitian Embun Sari Ayu dkk. menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi jasa konstruksi penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi pelatihan, pengakuan industri, dan perlindungan bagi pekerja tradisional. Pengalaman dan kemampuan tetap menjadi faktor utama, namun sertifikasi dapat menjadi jembatan menuju profesionalisme dan daya saing global. Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dalam mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan pengakuan industri secara sistematis.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sektor konstruksi Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global.

Sumber

Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, Willy Widrev. (2022). "Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi". Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 18 No. 2, Juli 2022, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas.

Mengapa Uang Saja Tidak Cukup untuk Air Bersih?

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia dan fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun, di banyak negara berkembang, layanan air bersih masih jauh dari harapan meski dana infrastruktur terus digelontorkan. Apakah benar masalah utama selalu kekurangan dana? Atau ada faktor lain yang lebih menentukan? Disertasi Lerato Caroline Bapela (2017) berjudul “An Evaluation of the Relationship Between Water Infrastructure Financing and Water Provision in South Africa” membongkar mitos lama tersebut dan menawarkan sudut pandang baru yang sangat relevan, tidak hanya untuk Afrika Selatan, tapi juga negara-negara seperti Indonesia.

Artikel ini mengupas temuan utama, studi kasus, serta angka-angka penting dari penelitian Bapela, lalu mengaitkannya dengan tren global, tantangan industri, dan memberikan opini serta rekomendasi strategis yang bisa menjadi inspirasi bagi pembaca di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Latar Belakang: Krisis Air dan Dilema Investasi Infrastruktur

Afrika Selatan adalah salah satu negara di benua Afrika yang ekonominya paling maju, namun tetap menghadapi krisis air bersih yang akut. Pada 1994, dari sekitar 40 juta penduduk, 15,2 juta di antaranya belum memiliki akses air bersih. Bahkan setelah dua dekade reformasi, jutaan orang masih kekurangan layanan air layak. Pemerintah telah menggelontorkan investasi besar-besaran, terutama pada era 1970–1980, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Urbanisasi pesat dan pertumbuhan penduduk membuat infrastruktur yang ada tak mampu mengejar kebutuhan.

Fenomena ini juga terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana proyek air bersih kerap gagal memenuhi ekspektasi meski dana besar sudah dialokasikan.

Metodologi: Analisis Data dan Faktor Multi-Dimensi

Bapela menggunakan data arsip nasional Afrika Selatan dari periode 1994 hingga 2014. Data yang dianalisis meliputi pendanaan infrastruktur air, tingkat layanan air, efektivitas tata kelola, korupsi, kekerasan sosial, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan regresi OLS fixed effect untuk melihat hubungan antar variabel secara objektif dan mendalam.

Temuan Utama: Dana Bukan Segalanya

1. Tidak Ada Hubungan Signifikan antara Pendanaan dan Layanan Air

Salah satu temuan paling mengejutkan adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara besaran dana infrastruktur air dan peningkatan layanan air. Hasil regresi statistik menunjukkan p-value sebesar 0,06, lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Artinya, menambah dana saja tidak otomatis memperbaiki akses air bersih masyarakat.

2. Faktor Non-Finansial Lebih Berpengaruh

Penelitian ini justru menemukan bahwa faktor-faktor seperti korupsi, kekerasan sosial, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat jauh lebih menentukan kualitas layanan air. Beberapa angka penting dari penelitian Bapela antara lain:

• Setiap kenaikan 1% dalam akuntabilitas dapat meningkatkan layanan air hingga 124%.
• Setiap kenaikan 1% tingkat korupsi menurunkan layanan air lebih dari 4%.
• Peningkatan 1% kekerasan sosial menurunkan layanan air lebih dari 3%.
• Keterlibatan masyarakat (voice) sangat berpengaruh; setiap kenaikan 1% dapat meningkatkan layanan air hingga 249%.

3. Layanan Air Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa peningkatan akses air berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan produksi pangan. Setiap kenaikan 1% layanan air, tingkat kemiskinan turun dan produksi sereal naik hingga 553%. Ini membuktikan bahwa layanan air bersih adalah katalisator utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Studi Kasus: Afrika Selatan sebagai Cermin Negara Berkembang

Kesenjangan Investasi dan Realitas Lapangan

Pada tahun 2011, kekurangan investasi infrastruktur air di Afrika Selatan diperkirakan lebih dari R600 miliar per tahun. Meski ada peningkatan dana, layanan air tetap stagnan di banyak daerah, terutama pedesaan. Di sisi lain, praktik korupsi, birokrasi yang lemah, dan minimnya pengawasan membuat dana yang besar tidak berdampak signifikan pada layanan air.

Dampak Sosial: Protes dan Kekerasan

Kekurangan air bersih sering memicu protes sosial yang berujung pada kekerasan. Banyak warga melakukan boikot pembayaran, sambungan ilegal, hingga menggugat pemerintah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa kegagalan layanan air bukan hanya soal teknis, tapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik.

Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Perbandingan Penelitian

Kelebihan Studi

• Pendekatan holistik: Tidak hanya melihat aspek keuangan, tapi juga tata kelola, sosial, dan politik.
• Model konseptual baru: Menawarkan kerangka kerja yang bisa diadaptasi negara berkembang lain.
• Relevansi global: Temuan bisa diaplikasikan di banyak negara yang menghadapi tantangan serupa.

Keterbatasan

• Data sekunder: Ketergantungan pada data pemerintah bisa memunculkan bias.
• Generalisasi: Konteks politik dan sosial tiap negara berbeda, sehingga butuh penyesuaian sebelum mengadopsi model ini.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan Bapela sejalan dengan studi di Asia dan Amerika Latin yang menekankan pentingnya tata kelola, pemberantasan korupsi, dan partisipasi masyarakat dalam layanan air. Di Indonesia, banyak program air bersih gagal karena hanya fokus pada proyek fisik tanpa memperbaiki tata kelola dan transparansi.

Implikasi untuk Kebijakan dan Industri

Rekomendasi Strategis

1. Fokus pada tata kelola dan akuntabilitas. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan, pelaporan, dan transparansi penggunaan dana.
2. Pemberantasan korupsi. Penguatan lembaga anti-korupsi dan sanksi tegas bagi pelaku sangat penting.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek air.
4. Penguatan kapasitas SDM. Tingkatkan kompetensi pegawai dan pemangku kepentingan di sektor air.
5. Kolaborasi multi-sektor. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk inovasi layanan air.

Pelajaran untuk Indonesia dan Negara Berkembang Lain

• Jangan hanya mengandalkan proyek fisik. Infrastruktur tanpa tata kelola yang baik akan gagal.
• Transparansi dan partisipasi publik harus menjadi inti setiap proyek layanan publik.
• Manfaatkan teknologi digital. Digitalisasi pelaporan dan pengawasan bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Tren Global: Dari Infrastruktur Menuju Tata Kelola

Target SDGs menekankan pentingnya akses air bersih dan sanitasi yang layak, namun juga menuntut tata kelola yang transparan dan partisipatif. Kota-kota besar di negara berkembang kini menghadapi tantangan serupa, sehingga pembelajaran dari Afrika Selatan sangat relevan untuk kota-kota di Indonesia, India, dan Afrika. Teknologi digital seperti big data, IoT, dan aplikasi pelaporan masyarakat mulai diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan.

Opini dan Kritik: Menembus Mitos “Uang adalah Segalanya”

Penelitian ini membongkar mitos bahwa dana besar otomatis menghasilkan layanan air yang baik. Fakta di lapangan membuktikan, tanpa tata kelola yang baik, dana hanya akan menjadi “bensin” bagi korupsi dan inefisiensi. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik: infrastruktur, tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus berjalan bersama.

Namun, penelitian ini juga perlu dilengkapi dengan data primer dan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika sosial dan politik di balik angka-angka statistik. Adaptasi model ke konteks lokal sangat penting agar rekomendasi benar-benar bisa diimplementasikan.

Kesimpulan: Paradigma Baru Pembangunan Layanan Air Bersih

Studi Bapela menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari ekosistem layanan air bersih. Keberhasilan layanan air sangat ditentukan oleh tata kelola, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan partisipasi masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia dapat mengambil pelajaran penting: investasi besar harus diimbangi dengan reformasi tata kelola dan pemberdayaan masyarakat jika ingin mencapai target layanan air berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Sumber

Lerato Caroline Bapela. (2017). "An Evaluation of the Relationship Between Water Infrastructure Financing and Water Provision in South Africa". Doctoral Thesis, University of Limpopo.

Latar Belakang: Lahan Kering, Potensi Besar yang Terlupakan

Alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan 144 juta hektare lahan kering, di mana sekitar 91 juta hektare dinilai cocok untuk pertanian. Pengembangan padi gogo dan palawija di bawah tegakan tanaman tahunan (seperti karet, sawit, dan jati) menjadi salah satu strategi alternatif untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Tantangan Budidaya di Bawah Tegakan

1. Intensitas Cahaya Rendah
Naungan dari tanaman utama menurunkan intensitas cahaya. Misalnya, hanya 1–25% cahaya yang diterima di bawah kanopi pohon. Hal ini mengganggu fotosintesis, mengurangi jumlah anakan, luas daun, dan hasil gabah.

2. Ketersediaan Air Terbatas
Pada musim kemarau, budidaya hanya bisa berlangsung jika ada irigasi tambahan. Solusi seperti embung, dam parit, long storage, dan sumur bor sangat vital. Di Bantul, embung meningkatkan hasil panen dari 4.230 kg/ha menjadi 11.700 kg/ha per tahun.

3. Kesuburan Tanah Rendah
Tanah masam, pH < 5, kandungan fosfor rendah, dan kerap kekurangan bahan organik membuat pertumbuhan tanaman kurang optimal. Solusi termasuk penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, dan inokulum pelarut fosfat.

Strategi Teknis Meningkatkan Produktivitas

1. Menggunakan Varietas Toleran Naungan dan Kekeringan
Contoh varietas unggul:

• Rindang 1: Toleran terhadap naungan dan kekeringan, hasil 4,6–6,9 ton/ha
• Inpago 12: Toleran kekeringan, hasil hingga 10,2 ton/ha
• Inpago 10: Toleran keracunan Al, hasil 4–7,3 ton/ha

2. Teknik Konservasi Tanah dan Air

• Teras, guludan, rorak untuk mencegah erosi
• Mulsa vertikal menekan aliran permukaan hingga 55% dan meningkatkan hasil jagung 47%
• Embung kecil (7 m × 2,5 m × 3 m) mampu menampung air 52,5 m³, cukup untuk irigasi satu musim

3. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak
Jerami dari padi gogo digunakan untuk pakan ternak, sementara kotoran ternak kembali menjadi pupuk kandang. Ini menciptakan siklus nutrisi yang efisien dan meningkatkan pendapatan petani.

4. Teknik Irigasi Hemat Air

• Irigasi tetes, kabut, dan sprinkler
• Irigasi dilakukan sesuai fase pertumbuhan tanaman untuk menghindari pemborosan

Studi Kasus: Bukti Nyata di Lapangan

• Selopamioro, Bantul: Embung meningkatkan pendapatan petani hingga Rp26 miliar/musim dari bawang merah dan cabai
• Blora, Jateng: Produktivitas jagung meningkat dari 5–6 t/ha menjadi 9–10 t/ha dengan pola tanam padi–jagung–semangka, IP naik jadi 300
• HTR Lampung: Irigasi kabut dan sprinkler digunakan di bawah tegakan, meningkatkan hasil pertanian musim kemarau

Rekomendasi Kebijakan

• Perluasan areal tanam sebaiknya fokus pada lahan HTR dan perkebunan muda (umur < 3 tahun)
• Kebijakan insentif: subsidi modal, jaminan pasar, dan harga jual
• Penyesuaian regulasi agar budidaya di kawasan hutan dan perkebunan dapat dilakukan secara legal dan produktif
• Program “Gerakan Panen Air” sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 2018 untuk mempercepat pembangunan embung desa

Peluang Pengembangan ke Depan

• Agroforestri jadi kunci integrasi pertanian lestari
• Penelitian harus diarahkan pada varietas padi gogo merah yang tahan naungan dan cocok untuk sistem agroforestri
• Diperlukan pembentukan lembaga diseminasi teknologi agar hasil riset bisa langsung diterapkan petani

Analisis Kritis dan Relevansi Global

Kekuatan:

• Pendekatan komprehensif: agronomi, konservasi air, sosial ekonomi
• Studi kasus lokal aplikatif dan terukur
• Dukungan data teknis varietas dan hasil panen

Kelemahan:

• Minim analisis pasar dan rantai pasok
• Belum mengaitkan langsung dengan target SDGs, khususnya SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 6 (Clean Water)

Relevansi dengan Tren Global:

• Sejalan dengan praktik pertanian konservasi (conservation agriculture) yang dicanangkan FAO
• Menjawab tantangan pangan masa depan tanpa merusak lingkungan
• Menyatu dengan prinsip land sharing antara konservasi hutan dan produksi pangan

Kesimpulan: Solusi Lokal untuk Tantangan Nasional

Budidaya padi gogo dan palawija di bawah tegakan tanaman tahunan bukan lagi opsi kedua, tapi strategi utama untuk menghadapi keterbatasan lahan, air, dan degradasi lingkungan. Kuncinya adalah kombinasi antara varietas unggul, pengelolaan tanah dan air yang adaptif, serta dukungan kebijakan yang tepat. Jika diterapkan secara luas dan konsisten, pendekatan ini berpotensi mengubah wajah pertanian Indonesia menjadi lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap krisis pangan di masa depan.

Sumber Artikel:
Heryani, Nani; Kartiwa, Budi; Hamdani, Adang; Sutrisno, Nono. (2020). Pengelolaan Tanah dan Air Pada Budidaya Padi Gogo dan Palawija di Bawah Tegakan Tanaman Tahunan untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 14 No. 1, Juli 2020: 1–14.

Pendahuluan: Ketimpangan Air di Negeri Kaya Air

Indonesia memiliki potensi sumber daya air melimpah, namun ironisnya hanya sekitar 20% yang dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, terjadi kekeringan parah di musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Padahal, 80% kebutuhan air di Indonesia diarahkan untuk irigasi pertanian, namun produktivitas masih stagnan, terutama di lahan sawah tadah hujan dan lahan kering.

Dampak Langsung Pemanfaatan Air yang Rendah

• Di musim kemarau, lahan sawah seluas 38.546 ha di NTB dan ribuan hektar di Sumatera dan Jawa mengalami gagal panen.
• Ketersediaan air nasional saat ini hanya 63 m³/kapita/tahun, jauh dari ideal 1.600 m³/kapita/tahun.
• Solusi jangka pendek berupa pembangunan 65 bendungan ditargetkan meningkatkan tampungan air hingga 150 m³/kapita/tahun.

Konsep Eco-Efficient dalam Pengelolaan Air

Eco-efficient merupakan pendekatan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan ekologi secara bersamaan. Dalam konteks ini, air bukan sekadar komoditas, tapi aset lingkungan yang harus dijaga.

Teknologi yang mendukung konsep ini antara lain:

• SRI (System of Rice Intensification)
• Biopori dan micro-hydro
• Panen air hujan (rainwater harvesting)
• Irigasi hemat air seperti big gun sprinkler

Studi Kasus: Strategi Lokal, Dampak Nasional

1. DAS Citarum Hulu: Dam Parit Turunkan Banjir

• Diperlukan 10 dam parit dengan kapasitas 16.000 m³/dam
• Mampu menurunkan debit banjir rata-rata hingga 15 m³/detik
• Volume air yang ditahan: 46,89 juta m³

2. Karawang: Mikrodam Dorong IP-300

• Sebelumnya hanya IP-200 karena kekeringan di musim tanam ketiga
• Empat mikrodam dibangun di saluran drainase Cibengbang
• Hasil: petani bisa tanam 3 kali setahun (IP-300) di lahan 1.000 ha

3. Way Seputih, Lampung Tengah: Pompa Sungai untuk Tadah Hujan

• Debit sungai 3,061 m³/detik digunakan untuk irigasi musim kemarau
• Indeks tanam meningkat dari IP-100 ke IP-200
• Target cakupan: lahan 10 ha menggunakan pompa dan saluran portable

4. Kawasan Jagung, Lampung: Irigasi Hemat Air

• Irigasi big gun sprinkler digunakan dengan jangkauan 50 meter
• Hasil tongkol jagung tertinggi dicapai dengan penggunaan 85% air dari kebutuhan menurut FAO: 82,06 kg/plot
• Lebih tinggi dari penggunaan 100% (65,25 kg) atau 70% (72,83 kg)

5. Embung di Tanah Merah, Sulawesi Tenggara

• Embung dibangun hanya dengan mengandalkan curah hujan
• Volume embung penuh pada akhir musim hujan, menjamin irigasi musim kemarau
• Mengandalkan catchment area dan neraca air embung

Strategi Infrastruktur Nasional: Skala Besar dan Terintegrasi

• 2015–2016: Dibangun 2.030 unit embung, dam parit, dan long storage
• Target 2017–2019:
  • 75.328 titik embung
  • 170.483 paket pemanfaatan air sungai
  • 8.781 dam parit
  • Tambahan 29 bendungan baru dengan kapasitas 2 miliar m³/tahun
• Total 230 bendungan cukup untuk 11% layanan lahan irigasi dari 7,2 juta ha

Dampak terhadap Indeks Pertanaman dan Produksi

Optimalisasi air terbukti:

• Meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 300
• Memungkinkan perluasan areal tanam, khususnya di musim kemarau
• Mendukung target swasembada pangan dengan memaksimalkan musim tanam

Blue Water dan Green Water: Menyatukan Hulu ke Hilir

• Blue Water: air dari sungai, danau, atau air tanah yang digunakan untuk irigasi
• Green Water: kelembaban tanah yang langsung diserap tanaman melalui hujan
• Saat ini, proporsi green water di Asia tropis 65% dan blue water 35%
• Target keseimbangan ideal: Green 55% – Blue 45%
• Prinsip distribusi: efisien, hemat, dan adil

Kebijakan dan Kelembagaan: Menjaga Keberlanjutan

• Kementerian Pertanian dan PUPR harus terus mengembangkan:
  • Infrastruktur air skala mikro hingga makro
  • Lembaga petani pengelola air
  • Skema konservasi berbasis DAS
• Fokus pada keberlanjutan dan mencegah konflik air saat musim tanam

Analisis dan Tinjauan Kritis

Keunggulan:

• Penelitian ini kuat secara teknis dan data, menyertakan hasil lapangan nyata
• Menawarkan solusi konkret dan aplikatif di berbagai kondisi agroklimat

Kelemahan:

• Masih minim pembahasan tentang tantangan sosial-politik dalam pengelolaan air
• Belum mengeksplorasi potensi kolaborasi lintas sektor (misal: swasta, NGO)

Perbandingan dengan Tren Global:

• Sejalan dengan prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) yang diusung dalam World Water Forum
• Konsisten dengan target FAO dalam meningkatkan produksi per tetes air
• Relevan dengan ancaman nyata: perubahan iklim dan degradasi lahan

Kesimpulan: Air sebagai Faktor Penentu Masa Depan Pertanian

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air bukan sekadar teknis, tetapi juga ekologi, sosial, dan kebijakan. Dengan pendekatan eco-efficient, pemanfaatan air dapat meningkatkan produksi pertanian secara signifikan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dari Karawang hingga Sulawesi Tenggara, studi kasus yang disajikan membuktikan bahwa indeks tanam bisa melonjak, gagal panen dapat ditekan, dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Sumber Artikel:
Sutrisno, Nono & Hamdani, Adang. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian. Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 13 No. 2, Desember 2019: 73–88.

Banjir, Ancaman yang Terus Meningkat

Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi dan berdampak besar di seluruh dunia. Dalam dua dekade terakhir, intensitas dan frekuensi banjir meningkat akibat perubahan iklim, urbanisasi, serta perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali. Negara-negara dengan karakteristik ekonomi dan geografis berbeda menghadapi tantangan unik dalam mengelola risiko banjir. Paper karya Ali N. Yasitli (2021) berjudul “Assessing the effectiveness of flood management: a comparative study between Turkey and the UK” membandingkan manajemen banjir di Turki dan Inggris, dua negara dengan pendekatan dan tingkat kesiapan berbeda. Artikel ini akan membedah temuan utama paper tersebut, mengangkat studi kasus, angka-angka penting, serta mengaitkannya dengan tren dan tantangan manajemen banjir masa kini.

Mengapa Perbandingan Turki-Inggris Relevan?

Turki, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan klasik: sistem manajemen bencana yang cenderung reaktif dan terpusat, keterbatasan data, serta minimnya keterlibatan masyarakat. Sementara Inggris, sebagai negara maju, telah mengembangkan sistem manajemen banjir yang lebih terstruktur, proaktif, dan melibatkan banyak pihak. Perbandingan ini penting karena banyak negara berkembang di Asia dan Afrika menghadapi masalah serupa dengan Turki, sedangkan Inggris sering dijadikan rujukan praktik baik di Eropa.

Pilar Penting Manajemen Banjir

Dalam studi ini, manajemen banjir dibagi menjadi tiga pilar utama:

1. Kesiapsiagaan: Meliputi perencanaan, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini.
2. Respons: Tindakan saat banjir terjadi, termasuk evakuasi, koordinasi antar lembaga, dan penyaluran bantuan.
3. Pemulihan: Rehabilitasi infrastruktur, bantuan ekonomi, serta evaluasi dan pembelajaran institusional setelah bencana.

Yasitli mengembangkan indikator efisiensi manajemen banjir (Flood Management Effectiveness Indicators/FMEIs) yang menilai aspek-aspek seperti ketersediaan rencana mitigasi, keterlibatan komunitas, sistem peringatan dini, serta sumber daya manusia dan finansial.

Studi Kasus: Marmara 2009 (Turki) dan Kendal 2015 (Inggris)

Banjir Marmara 2009, Turki

Pada 7–10 September 2009, wilayah Marmara di Turki, khususnya Istanbul dan Tekirdag, mengalami banjir besar akibat hujan ekstrem selama tiga hari. Curah hujan lebih dari 250 mm menyebabkan 32 orang tewas dan lebih dari 35.000 penduduk terdampak. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari $70 juta.

Analisis Yasitli menunjukkan bahwa kesiapsiagaan di Turki sangat minim. Tidak ada peta risiko banjir, rencana mitigasi, atau sistem peringatan dini yang efektif. Respons pemerintah bersifat terpusat dan lambat, dengan koordinasi yang kurang antara lembaga. Komunitas lokal nyaris tidak dilibatkan dalam proses evakuasi atau penanganan darurat. Setelah banjir, pemulihan berjalan tanpa rencana yang jelas dan minim evaluasi untuk pembelajaran ke depan.

Angka-angka penting dari kasus ini:

• 40 korban jiwa
• 35.020 orang terdampak
• Kerugian tercatat $550.000 (kemungkinan jauh lebih besar karena banyak kerugian tidak tercatat)

Banjir Kendal 2015, Inggris

Pada Desember 2015, kota Kendal di Cumbria, Inggris, dilanda banjir besar akibat curah hujan ekstrem lebih dari 340 mm dalam 48 jam. Ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak, dan kerugian ekonomi sangat signifikan.

Inggris menunjukkan kesiapsiagaan yang jauh lebih baik. Peta risiko banjir tersedia dan diperbarui secara berkala. Sistem peringatan dini menggunakan berbagai kanal, mulai dari telepon, media massa, hingga media sosial. Komunitas lokal dilibatkan dalam pelatihan dan simulasi evakuasi. Respons pemerintah cepat dan terkoordinasi, melibatkan Environment Agency, otoritas lokal, dan relawan. Setelah banjir, pemulihan dilakukan secara terstruktur dengan dukungan asuransi dan evaluasi menyeluruh.

Angka-angka penting dari kasus Kendal:

• 6 korban jiwa
• 48.000 orang terdampak
• Kerugian sekitar £1,2 juta hanya untuk Kendal

Perbandingan Sistem Manajemen Banjir: Turki dan Inggris

Turki mengandalkan pendekatan sentralistik dan reaktif. Pemerintah pusat mendominasi pengambilan keputusan, sementara pemerintah daerah dan masyarakat lokal kurang dilibatkan. Sistem peringatan dini masih terbatas pada media konvensional, seperti radio dan televisi. Asuransi bencana lebih difokuskan pada gempa bumi, dengan perlindungan banjir sebagai tambahan yang belum menyeluruh. Evaluasi dan pelatihan pasca-bencana jarang dilakukan secara rutin.

Sebaliknya, Inggris menerapkan pendekatan desentralistik dan proaktif. Pemerintah daerah, komunitas, dan NGO aktif terlibat dalam semua fase manajemen banjir. Sistem peringatan dini memanfaatkan teknologi digital, termasuk SMS dan aplikasi seluler. Skema asuransi banjir (Flood Re) menjangkau banyak rumah tangga, meski masih ada tantangan untuk pelaku usaha kecil. Evaluasi dan simulasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan menghadapi banjir berikutnya.

Angka-angka Dampak Banjir 2005–2020

Penelitian ini juga menyoroti beberapa data penting dari kedua negara dalam kurun waktu 2005–2020. Di Turki, banjir besar pada 2009 menewaskan 40 orang dan berdampak pada lebih dari 35.000 orang, dengan kerugian finansial yang tercatat sekitar $550.000. Di Inggris, banjir tahun 2007 menewaskan 13 orang, berdampak pada 340.000 orang, dan menyebabkan kerugian sekitar $4 miliar. Banjir tahun 2012 mengakibatkan 4 korban jiwa dan kerugian sekitar $1,63 miliar. Sementara banjir Kendal 2015 menyebabkan 6 korban jiwa dan kerugian sekitar £1,2 juta.

Analisis Kritis dan Opini

Kelebihan Studi

Paper ini sangat komprehensif karena menggabungkan analisis kebijakan, wawancara dengan praktisi, serta studi kasus nyata. Indikator efisiensi (FMEIs) yang dikembangkan memberikan alat ukur objektif untuk membandingkan sistem manajemen banjir lintas negara. Temuan dari studi ini sangat relevan bagi negara-negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa dengan Turki.

Keterbatasan

Keterbatasan utama ada pada data di Turki yang kurang lengkap, karena fokus historis pada bencana gempa bumi membuat pendokumentasian banjir tidak optimal. Selain itu, rekomendasi perbaikan untuk Turki bisa terhambat oleh budaya birokrasi yang masih kaku dan sentralistik.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan Yasitli sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya desentralisasi, keterlibatan komunitas, dan sistem peringatan dini dalam manajemen bencana. Studi di Belanda dan Jepang juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dan adaptasi berbasis ekosistem. Dengan demikian, paper ini memperkuat argumen bahwa pembelajaran institusional dan inovasi teknologi adalah kunci efektivitas manajemen banjir.

Rekomendasi Strategis

Untuk Turki

• Perkuat perencanaan dan peta risiko: Segera buat dan perbarui peta risiko banjir serta rencana mitigasi di tingkat lokal.
• Desentralisasi dan libatkan komunitas: Berikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.
• Modernisasi sistem peringatan dini: Manfaatkan teknologi digital seperti SMS, aplikasi, dan media sosial untuk memperluas jangkauan peringatan.
• Tingkatkan pelatihan dan evaluasi: Lakukan simulasi dan evaluasi pasca-bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapan.

Untuk Inggris

• Perluas edukasi publik: Fokus pada kelompok rentan dan wilayah baru yang mulai rawan banjir akibat perubahan iklim.
• Tingkatkan efektivitas peringatan dini: Pastikan sistem peringatan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.
• Sinergikan asuransi dan bantuan pemerintah: Evaluasi skema Flood Re agar juga bisa menjangkau pelaku usaha kecil dan penyewa.

Tren Global dan Relevansi Industri

Perubahan iklim diprediksi akan meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir di masa depan. Oleh sebab itu, negara-negara, terutama yang sedang berkembang, harus segera mengadopsi pendekatan proaktif dan berbasis komunitas. Teknologi digital seperti big data, AI, dan IoT kini mulai dimanfaatkan untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap banjir. Urbanisasi yang pesat juga menuntut penataan ruang yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kesimpulan: Menata Ulang Manajemen Banjir untuk Masa Depan

Studi Yasitli menegaskan bahwa efektivitas manajemen banjir bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tata kelola, keterlibatan komunitas, serta pembelajaran berkelanjutan. Inggris menjadi contoh praktik baik, namun tetap harus beradaptasi dengan tantangan baru. Turki dan negara berkembang lain harus berani bertransformasi dari sistem reaktif dan sentralistik menuju model proaktif, desentralistik, dan berbasis komunitas serta data. Dengan demikian, risiko dan dampak banjir di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin.

Sumber

Ali N. Yasitli. (2021). Assessing the effectiveness of flood management: a comparative study between Turkey and the UK. PhD Thesis, University of Portsmouth.

Pengantar: Sungai Tidak Hanya Aliran Air

Selama beberapa dekade, pendekatan konvensional dalam pengelolaan air lingkungan khususnya environmental flows telah berfokus pada aspek biofisik. Sungai dipandang sebagai objek alamiah yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara teknokratik. Namun, pendekatan ini mengabaikan satu dimensi penting: relasi sosial antara manusia dan sungai. Artikel oleh Anderson et al. (2019) mengajukan kritik tajam terhadap pendekatan ini dan menyerukan perlunya pemahaman bahwa sungai adalah sistem sosial-ekologis yang terbentuk dari interaksi dinamis antara manusia, ekosistem, dan budaya.

Definisi Baru Environmental Flows

Dalam Brisbane Declaration 2018, environmental flows didefinisikan sebagai kuantitas, waktu, dan kualitas aliran air tawar yang dibutuhkan untuk menjaga ekosistem perairan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Ini menandai pergeseran dari pendekatan teknis menjadi pendekatan yang inklusif secara sosial.

Evolusi Paradigma: Dari Aliran ke Relasi

Historisnya, pendekatan awal seperti Montana Method dan IFIM hanya mengukur debit minimum demi perlindungan ekologi. Tapi sejak 1990-an, mulai dikembangkan metodologi holistik seperti:

• BBM (Building Block Methodology) – mempertimbangkan kebutuhan ekologi dan sosial
• DRIFT (Downstream Response to Imposed Flow Transformation) – memberi bobot seimbang antara dampak biofisik dan sosial

Meski metodologi ini menyertakan aspek sosial, banyak yang masih membatasi manusia sebagai pengguna pasif, bukan sebagai bagian integral dari ekosistem sungai.

Studi Kasus: Integrasi Sosial dalam Pengelolaan Aliran Sungai

1. Sungai Patuca, Honduras

Populasi: Komunitas Miskito dan Tawahka
Pendekatan: Workshop dan pemetaan partisipatif
Hasil: Aliran minimum disesuaikan untuk menjaga transportasi air, pertanian dataran banjir, dan habitat ikan.
Catatan Penting: Informasi lokal dijadikan dasar utama rekomendasi aliran.

2. Sungai Gangga, India

Populasi: 80 juta pengunjung dalam Kumbh Mela 2013
Metode: Evaluasi kebutuhan budaya dan spiritual melalui teks dan wawancara
Hasil: Pemerintah menambah debit aliran sebesar 200–300 m³/s selama 2 bulan
Signifikansi: Aliran air untuk ibadah mendapat prioritas tertinggi, melebihi aspek ekologis.

3. Sungai Athabasca, Kanada

Populasi: First Nation ACFN dan MCFN
Pendekatan: Penetapan Aboriginal Base Flow (ABF) dan Aboriginal Extreme Flow (AXF)
Hasil: Parameter aliran minimum berdasarkan hak-hak adat dan pengalaman sejarah lokal
Signifikansi: Munculnya kerangka tata kelola berbasis konsultasi dan akomodasi hak adat.

4. Murray–Darling Basin, Australia

Pendekatan: Cultural Flow Assessments
Populasi: Wamba Wamba dan Ngemba
Temuan: Masyarakat adat memiliki hak atas “cultural water” untuk menjaga spiritualitas dan ekonomi lokal.
Alokasi: Disesuaikan dengan kebutuhan budidaya ikan, tempat suci, dan konektivitas sungai-billabong.

5. Sungai Kakaunui dan Orari, Selandia Baru

Pendekatan: Cultural Flow Preference Studies (CFPS)
Populasi: Suku Maori
Temuan: Debit minimum di bawah 350 L/s dianggap tidak layak secara spiritual dan ekologis
Hasil: Maori menuntut kebijakan air yang menjamin "feel" spiritual sungai tetap hidup dan sehat.

Angka dan Fakta Penting

• 80 juta peziarah mengikuti Kumbh Mela 2013 di Sungai Gangga
• 350–650 L/s debit air minimum yang dianggap layak secara budaya di Kakaunui
• 200–300 m³/s debit tambahan yang dialokasikan untuk Gangga oleh pemerintah India selama festival
• >90% waktu selama Kumbh Mela, rekomendasi debit berhasil dipenuhi
• 2 alokasi kunci di Kanada: ABF & AXF, berbasis praktik adat

Analisis Kritis: Tantangan & Peluang

Tantangan utama dari pendekatan baru ini adalah mengintegrasikan epistemologi lokal dalam struktur tata kelola yang masih modernistik dan saintifik. Sebagian besar metodologi masih berangkat dari asumsi bahwa alam dan manusia terpisah, sehingga nilai-nilai relasional dan spiritual sering tidak dianggap ilmiah.

Peluang besar justru terletak pada tren baru seperti:

• Pemberian status hukum personifikasi sungai (contoh: Whanganui River, NZ)
• Deklarasi Global Brisbane 2018 yang mendorong aksi lintas sektor
• SDG 6 dan UNDRIP yang mengakui hak masyarakat adat atas air

Hubungan dengan Tren Global

Artikel ini sangat relevan dalam konteks globalisasi isu air:

• Isu krisis air tidak hanya tentang volume, tapi juga keadilan distribusi
• Meningkatnya pengakuan hak masyarakat adat dan spiritualitas dalam pengelolaan sumber daya
• Kebutuhan akan tata kelola kolaboratif yang menggabungkan science dan sense

Kesimpulan: Dari Objek ke Subjek

Sungai bukan hanya objek yang dikelola, tetapi subjek sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dalam era perubahan iklim dan ketimpangan sosial, pendekatan yang lebih inklusif dan relasional sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Artikel ini menegaskan bahwa environmental flow bukan semata soal debit air, tetapi juga tentang aliran nilai, hak, dan relasi manusia yang hidup berdampingan dengan sungai.

Sumber Artikel:
Anderson, E. P., Jackson, S., Tharme, R. E., et al. (2019). Understanding rivers and their social relations: A critical step to advance environmental water management. WIREs Water, 6(6).