Di balik gedung-gedung yang menjulang, jembatan yang kokoh, hingga rumah sederhana yang nyaman ditinggali, ada jutaan pekerja konstruksi yang sehari-harinya memanggul batu, mencetak bata, atau merakit kayu. Namun, ironisnya, sebagian besar dari mereka hidup tanpa pengakuan resmi atas keterampilan yang mereka miliki. Mereka terlihat di lapangan, tetapi “tak terlihat” di sistem formal.

Sebuah studi komprehensif yang mengulas program Recognition of Prior Learning (RPL) di Tanzania, khususnya yang digerakkan oleh Vocational Education and Training Authority (VETA), membuka fakta penting. RPL seharusnya menjadi jembatan: memberi sertifikat resmi kepada para pekerja informal yang sebenarnya sudah mahir melalui pengalaman. Namun kenyataannya, jembatan ini seringkali terputus di tengah jalan.

Masalahnya ternyata bukan sekadar sertifikat. Lebih dalam dari itu, penelitian menemukan bahwa ada lapisan hambatan struktural, biaya, akses, dan persepsi yang terus menghalangi pekerja untuk benar-benar mendapat pengakuan. Bila dibiarkan, situasi ini bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga melemahkan mutu proyek konstruksi, mengikis standar keselamatan, dan membatasi peluang ekonomi sebuah negara.

Artikel ini membuka lembaran penting di mana banyak tenaga konstruksi yang “terlihat” di lapangan namun tak diakui secara formal. Kegagalan pengakuan itu bukan sekadar soal sertifikat melainkan masalah struktur, biaya, akses, dan persepsi yang jika dibiarkan, memperlemah mutu proyek, mengikis keselamatan, dan menahan peluang ekonomi.

Mengapa isu ini penting hari ini?

Industri konstruksi di negara berkembang bergantung besar pada tenaga informal: tukang yang belajar dari pengalaman, keluarga, atau ‘turun-temurun’ praktik kerja. Di Tanzania, sektor informal menyumbang 60–80% kesempatan kerja dan memegang peranan signifikan dalam output industri. Ketika sebagian besar tenaga kerja ini tidak terakreditasi, negara kehilangan peluang besar untuk menaikkan standar mutu, keselamatan, dan mobilitas tenaga kerja. 

Masalahnya bukan teori: pengakuan keterampilan—atau ketiadaannya—mempengaruhi setiap langkah proyek. Pekerja tanpa sertifikat sulit diikutsertakan dalam penawaran kontrak resmi, terbatasi akses pembiayaan, dan cenderung lebih rentan terhadap upah rendah serta kecelakaan. Studi ini menegaskan: formalitas keterampilan adalah jembatan antara pengalaman lapangan dan peluang yang aman, produktif, serta berkelanjutan. 

Tanpa adanya sertifikat, keterampilan mereka tidak tercatat, tidak terukur, dan tidak bisa dibandingkan dengan standar resmi. Akibatnya, mereka:

• Sulit diikutsertakan dalam tender atau kontrak resmi.
• Terbatas aksesnya pada lembaga keuangan, karena tidak punya bukti formal atas profesinya.
• Lebih rentan terhadap upah rendah dan diskriminasi.
• Tidak memiliki perlindungan cukup terhadap kecelakaan kerja.

Dengan kata lain, tanpa pengakuan keterampilan, mereka terus berada di pinggiran, meski konstruksi modern justru berdiri di atas kerja keras mereka.

Metodologi singkat seberapa kuat datanya?

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif campuran (kualitatif + kuantitatif), mengambil sampel 68 calon peserta RPL dari dua bidang: Masonry/Bricklaying dan Carpentry/Joinery, dengan respons valid sekitar 68% (46 responden). Analisis memakai Relative Importance Index (RII) untuk meranking hambatan-hambatan utama. Hasilnya memberi bobot empiris pada masalah yang selama ini hanya “dirasakan” pelaku lapangan.

Data besar lain yang layak disebut: pada fase penilaian (Feb 2017–Nov 2018) tercatat 22.390 terdaftar, namun hanya 3.989 yang dinilai dan 3.580 lulus memperlihatkan bahwa kapasitas penilaian dan aliran kandidat masih jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. Angka-angka ini memberi dimensi kuantitatif yang membumi: potensi besar, tapi realisasi kecil. 

Temuan inti: tiga kelompok hambatan utama

Penelitian merangkum hambatan dalam tiga blok: (1) aturan & prosedur RPL, (2) kendala pengembangan keterampilan (skills development), dan (3) keterbatasan institusional & sumber daya. Tiap poin di bawah dijelaskan dengan narasi yang lebih rinci.

1) Aturan dan prosedur RPL birokrasi yang menyurutkan niat

Prosedur RPL mengikuti alur logis: awareness → fasilitasi → screening → assessment → sertifikasi. Namun kenyataannya, proses ini terasa kompleks bagi pekerja harian: persyaratan bukti (portfolio), waktu pengumpulan, dan biaya menjadi penghalang nyata. Hasil RII menunjukkan kurangnya awareness sebagai hambatan utama pada level prosedur.
Proses yang ideal di atas lapangan sering berbenturan dengan realitas pekerja informally employed—mereka bekerja dari proyek ke proyek, jam kerja panjang, dan pendapatan harian yang tidak stabil. Mengumpulkan bukti, menghadiri fasilitasi, atau bahkan datang ke pusat VETA berarti kehilangan penghasilan sehari atau beberapa hari. Jadi, aturan yang tampak wajar secara teknis menjadi mahal secara ekonomi bagi individu. Akibatnya, banyak calon menilai RPL sebagai “waktu terbuang” persepsi ini mendapatkan skor RII tertinggi pada beberapa kategori (mis. RII 0,90 untuk persepsi pemborosan waktu pada kelompok masonry). Ketika program dianggap mengganggu mata pencaharian, partisipasi otomatis turun, terlepas dari manfaat jangka panjang sertifikasi.

2) Hambatan pengembangan keterampilan kesenjangan informasi dan akses

Responden menempatkan kurangnya pengetahuan tentang manfaat sertifikat RPL sebagai penghalang besar banyak pekerja percaya sertifikat hanya berguna untuk yang hendak melanjutkan studi, bukan untuk meningkatkan permintaan jasa mereka sehari-hari. Ini membuat motivasi pendaftaran rendah. 
Mispersepsi ini berakar pada struktur pasar lokal: klien perorangan lebih tertarik harga dan kecepatan, jarang menanyakan sertifikat ke tukang. Akibatnya, tukang yang bertahan di siklus kerja informal tidak melihat keuntungan langsung dari sertifikasi. Studi menunjukkan sekitar 73% pekerja beranggapan sertifikat “hanya untuk belajar lebih lanjut,” sehingga potensi peningkatan upah atau akses tender formal kurang kentara dalam benak mereka. 

Selain itu, ketersediaan pusat VETA di area rural sangat terbatas. Akses fisik yang sulit menambah biaya dan waktu perjalanan, faktor yang krusial bagi pekerja harian. Perluasan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu rekomendasi utama penelitian.

3) Keterbatasan institusional: profesional RPL & relevansi standar

Penelitian menyorot kekurangan tenaga fasilitator, assessor, dan moderator RPL yang kompeten. Tanpa kapasitas itu, kualitas assessment terancam inkonsistensi. Selain itu, standar kualifikasi yang ada (class standards) kerap tidak pas dengan standar lapangan—artinya, apa yang dinilai di dokumen formal tidak selalu mencerminkan keterampilan praktis yang dikuasai tukang di lokasi kerja.
Bayangkan seorang tukang batu yang mahir membuat dinding kokoh lewat teknik lokal yang terbukti tahan lama namun jika standar formal menilai kemampuan berbeda (mis. prosedur kerja atau terminologi), ia berisiko gagal hanya karena terminologi atau format portofolio. Ini menempatkan beban ganda: pekerja harus menyesuaikan praktik nyata dengan format formal, menambah waktu dan biaya. Kekurangan profesional RPL memperparah masalah karena assessor kurang familiar dengan konteks lapangan, sehingga penilaian bisa terasa “asing” bagi kandidat.

Fakta menarik (dalam bullet, agar mudah diserap)

• Rata-rata partisipasi yang dinilai jauh lebih kecil dibanding yang terdaftar: dari 22.390 terdaftar hanya 3.989 dinilai. 
• Persepsi “waktu terbuang” (wasted time) mendapat RII tertinggi artinya, faktor ekonomi dan waktu mendominasi keputusan tidak ikut RPL. 
• Kurangnya VETA/ketersediaan pusat pelatihan di area rural menjadi hambatan nyata, dinilai penting oleh hampir semua responden. 

Rekomendasi praktis dari studi apa yang bisa dilakukan sekarang?

Peneliti menyusun strategi terukur berdasarkan analisis RII dan masukan lapangan. Inti rekomendasinya dapat diringkas sebagai lima langkah prioritas berikut, yang setiap langkah akan saya jelaskan dua paragraf agar jelas implementasinya.

1) Perbaiki dan perluas program sosialisasi (advertising & awareness)

Sosialisasi harus keluar dari kanal formal (website, brosur) ke kanal yang diikuti pekerja: pengumuman di vijiwe(tempat tunggu harian tukang), megaphone di pasar, fliers di halte angkutan, serta jam penyuluhan di lokasi proyek. Strategi sederhana ini mendapat RII tertinggi untuk efektivitas. 

VETA dapat bekerja sama dengan komunitas lokal, menggunakan peta vijiwe untuk target kampanye, dan menjadwalkan roadshow teratur saat musim sepi proyek agar pekerja bisa hadir tanpa kehilangan penghasilan utama. Langkah ini murah tetapi berdampak besar pada awareness. 

2) Perluas titik layanan VETA buka pusat dekat komunitas pekerja

Peningkatan kapasitas VETA, terutama di daerah rural dan pinggiran kota, akan mengurangi biaya akses dan waktu hilang bagi calon peserta. Alternatif: mobile-assessment units atau kerja sama dengan LSM/organisasi gereja lokal untuk ruang assessment sementara. 

Dampak langsungnya adalah ketika jarak dan biaya berkurang, pendaftaran meningkat bukan sekadar teori: penelitian mengkonfirmasi bahwa akses fisik memengaruhi keputusan pekerja untuk mendaftar. Investasi ini juga membuka jalur pemberdayaan ekonomi setempat. 

3) Sederhanakan proses bukti (portfolio) dan adaptasikan metode penilaian

Penelitian menyoroti bahwa metode portfolio sering dianggap mahal dan memakan waktu. Solusi: tetapkan template bukti kerja yang sederhana (foto, video singkat kerja nyata, tanda tangan klien) serta opsi assessment on-site yang menilai kemampuan langsung tanpa prosedur administratif berbelit.

Selain itu, kembangkan metode penilaian yang kontekstual assessor harus dilatih mengenali variasi teknik lokal yang valid. Ini mengurangi risiko “mengadili” keterampilan praktis dengan standar teoritis yang tak relevan. 

4) Bangun mekanisme pembiayaan bersama (cost-sharing)

RPL dinilai mahal oleh banyak calon. Skema pembiayaan bersama antara pemerintah (subsidi SDL), kontraktor, dan kandidat bisa mengurangi beban langsung. Insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi pekerja mereka mengikuti RPL (mis. prioritas tender) juga disarankan peneliti.

Anggap RPL sebagai investasi sektor perusahaan yang menanggung biaya sertifikasi jangka menengah akan mendapat tenaga kerja lebih produktif, mengurangi rework, dan meningkatkan reputasi. Skema pilot bisa dimulai di satu wilayah lalu diperluas. 

5) Bangun target nasional dan kerjasama multi-pihak

Peneliti menyarankan target nasional jumlah informal workers yang mendapat recognition per tahun, serta kerjasama VETA–industri–LSM untuk knowledge sharing, pengembangan tool, dan monitoring. Target membuat program terukur dan memudahkan alokasi anggaran. 

Implementasi nyata: bentuk taskforce lokal yang memonitor enrolment, outcome penempatan kerja, dan tingkat lulus—data ini bisa dipakai untuk perbaikan berkelanjutan. 

Kritik realistis apa yang kurang dari studi dan implementasi

Pertama, cakupan riset terbatas pada dua trade (masonry dan carpentry) dan area Dar-es-Salaam; hasilnya kuat untuk konteks itu tetapi perlu generalisasi hati-hati sebelum diterapkan di seluruh negara atau sektor lain. Studi sendiri merekomendasikan perluasan penelitian ke lebih banyak trade. 

Kedua, rekomendasi implementatif memerlukan komitmen anggaran dan reformasi institusional—bukan sekadar kampanye. Misalnya, penambahan VETA centre di rural memerlukan dana dan kebijakan fiskal; skema cost-sharing perlu kerangka hukum agar berkelanjutan. Tanpa politik dan dana, ide bagus akan tetap retorika. 

Kesimpulan: dari masalah ke peluang nyata

Penelitian ini menegaskan: mengakui keterampilan informal lewat RPL bukan sekadar memberi “kertas” pada tukang ini pintu untuk keselamatan kerja lebih baik, mutu konstruksi lebih tinggi, mobilitas tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan akses pendidikan vokasi. Bila strategi yang direkomendasikan diterapkan—iklan yang tepat sasaran, pusat layanan lebih dekat, proses bukti yang sederhana, pendanaan bersama, dan target nasional efeknya bisa terasa cepat: peningkatan pendaftaran, penurunan rework, dan peningkatan peluang kerja formal.

Jika pemerintah bersama sektor swasta serius menjalankan paket rekomendasi tersebut, negara seperti Tanzania (dan konteks serupa) berpeluang melihat lonjakan pengakuan keterampilan dalam 3–5 tahun, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur dan menambah daya tawar pekerja. Akhirnya, formalitas keterampilan membuka akses pada pasar yang lebih besar—dari pekerjaan rumah tangga ke kontrak publik. 

Sumber Artikel:

Mbunda, U., Lello, D., & Tesha, D. (2020). Barriers of the recognition of informal construction workers towards improving their skills; The case of Recognizing Prior Learning (RPL) programme in Tanzania. International Journal of Construction Engineering and Management, 9(2), 63-80.

Pendahuluan: Energi sebagai Nadi Kehidupan

Bayangkan sebuah kota besar yang hidup 24 jam tanpa henti. Jalan raya dipenuhi kendaraan, gedung-gedung tinggi menyala terang hingga larut malam, dan pabrik-pabrik beroperasi siang-malam tanpa henti. Semua denyut kehidupan ini bertumpu pada satu hal: energi. Namun, di balik kemegahan itu, ada kenyataan yang semakin sulit diabaikan. Sumber energi utama dunia batu bara, minyak, dan gas bukan hanya terbatas, tetapi juga meninggalkan jejak karbon yang berat bagi bumi. Energi adalah darah yang mengalir dalam nadi peradaban modern. Dari lampu rumah sederhana hingga mesin industri raksasa, dari transportasi publik hingga jaringan internet, semua bergantung pada ketersediaan energi. Namun, di balik kenyamanan itu, dunia kini menghadapi sebuah ironi: kebutuhan energi terus meningkat, sementara sumber-sumber tradisional yang kita andalkan kian menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan masa depan bumi.

Sebuah penelitian komprehensif terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional menyuguhkan gambaran nyata tentang persoalan ini. Peneliti menyoroti betapa ketergantungan pada bahan bakar fosil masih mendominasi, meski wacana energi terbarukan semakin nyaring terdengar di ruang publik. Lebih dari 70% konsumsi energi dunia masih berasal dari fosil, sementara kontribusi energi terbarukan belum lebih dari seperlima total kebutuhan global. Artinya, kita baru “mengisi baterai” bumi sekitar 20%, padahal tuntutan konsumsi sudah mencapai 100%. Artikel ini mencoba memaparkan hasil riset tersebut dengan gaya populer, agar publik luas bisa memahami: mengapa isu energi bukan sekadar soal listrik yang menyala atau bensin yang tersedia di SPBU, tetapi tentang masa depan kehidupan umat manusia. Para peneliti menyoroti bahwa dunia kini berada di titik kritis. Transisi energi bukan lagi pilihan jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak. Ketergantungan pada energi fosil telah membawa konsekuensi serius: perubahan iklim, pencemaran udara, hingga ketidakstabilan harga energi yang berdampak pada ekonomi global. Dari krisis listrik di Eropa saat musim dingin hingga polusi parah di kota-kota Asia, bukti nyata sudah terpampang di depan mata

Lalu, apa yang membuat transisi energi hijau berjalan lamban? Apa yang mengejutkan dari temuan penelitian ini? Siapa yang paling terdampak, dan mengapa temuan ini relevan untuk negara seperti Indonesia? Mari kita bedah lebih jauh.

Mengapa Energi Terbarukan Menjadi Keharusan?

Ketika bicara soal energi, isu terbesar yang tak bisa dihindari adalah perubahan iklim. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa emisi karbon global terus mencatatkan rekor, dan sektor energi menjadi penyumbang terbesar. Kontribusi energi fosil terhadap pemanasan global begitu besar hingga setiap keterlambatan dalam transisi sama artinya dengan menambah beban bumi puluhan tahun ke depan.

Sejarah energi modern selalu identik dengan fosil. Revolusi industri abad ke-18 hingga ke-19 ditopang oleh batu bara. Masuk abad ke-20, minyak bumi menjadi primadona, diikuti gas alam yang lebih “bersih” tetapi tetap berkarbon. Sumber energi ini memberikan fondasi pembangunan ekonomi global. Namun, sejak lama pula ilmuwan mengingatkan bahwa cadangan fosil tidak abadi dan dampaknya terhadap lingkungan sangat berbahaya.

Data dalam riset menunjukkan, lebih dari 80% kebutuhan energi global masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Angka ini ibarat menggambarkan rumah tangga besar yang masih bergantung pada dapur tua berbahan kayu bakar, padahal sudah ada kompor gas dan listrik yang lebih bersih. Dunia tahu harus beralih, tetapi kebiasaan lama terlalu sulit ditinggalkan begitu saja. Bagi para peneliti, kenyataan bahwa energi terbarukan baru mampu menyumbang sekitar 20% kebutuhan dunia merupakan peringatan keras. Perlu diingat, angka ini tidak tersebar merata. Negara maju relatif lebih agresif membangun infrastruktur hijau, sementara negara berkembang masih tertatih karena terbatasnya dana, teknologi, dan dukungan kebijakan.

Ketergantungan ini diperparah oleh infrastruktur yang sudah terbentuk puluhan tahun. Jaringan listrik, pipa gas, hingga kilang minyak didesain untuk melayani energi fosil. Beralih ke energi terbarukan berarti membongkar sebagian besar sistem lama dan membangun yang baru, sebuah tantangan besar baik secara teknis maupun ekonomi.

Jika diibaratkan, dunia seakan sedang mengisi tangki air raksasa untuk memadamkan kebakaran besar. Sayangnya, sebagian besar ember masih bocor atau bahkan kosong. Energi hijau sudah ada, tetapi belum cukup cepat dan kuat untuk mengimbangi kebutuhan.

Cerita di Balik Data: Realitas yang Mengejutkan

Salah satu hal yang membuat riset ini penting adalah cara peneliti menekankan skala urgensi transisi energi. Mereka menemukan bahwa meskipun teknologi energi terbarukan sudah berkembang pesat—panel surya semakin murah, turbin angin semakin efisien—tingkat adopsinya masih jauh dari cukup untuk menekan laju perubahan iklim.

Data yang diolah menunjukkan bahwa kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi global baru sekitar 20%. Bandingkan dengan kebutuhan dekarbonisasi yang menuntut angka minimal 60–70% dalam beberapa dekade ke depan. Jurang kesenjangan inilah yang membuat para peneliti khawatir.

Mereka menyebut kondisi ini seperti “mengejar kereta yang hampir meninggalkan stasiun”. Dunia harus berlari lebih cepat jika tidak ingin tertinggal. Dengan kata lain, meskipun ada kemajuan, laju transisi masih terlalu lambat dibanding ancaman yang semakin nyata.

Penelitian ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita manusia di balik data.

• Pekerja sektor fosil yang terancam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi baru, tetapi juga tentang nasib jutaan pekerja. Penutupan pembangkit batu bara, misalnya, berarti hilangnya ribuan pekerjaan. Tanpa program pelatihan ulang, kelompok ini menjadi korban utama.
• Masyarakat rentan di pedesaan. Di banyak daerah, terutama negara berkembang, akses ke energi bersih masih terbatas. Ketika harga energi naik, masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan kayu bakar atau minyak tanah justru semakin terpinggirkan.
• Konsumen perkotaan. Di sisi lain, masyarakat kota menghadapi lonjakan harga listrik ketika pasokan energi terbarukan tidak stabil. Gangguan suplai ini menimbulkan keluhan nyata: dari biaya tagihan rumah tangga hingga harga produksi barang yang meningkat.

Dengan kata lain, krisis energi bukan hanya persoalan teknis. Ia merembes ke dapur rumah tangga, mengancam stabilitas pekerjaan, bahkan menimbulkan ketegangan sosial.

Hambatan Utama: Mengapa Transisi Masih Tersendat?

Penelitian mengidentifikasi setidaknya tiga hambatan besar yang membuat dunia masih jauh dari target energi bersih.

1. Biaya Investasi yang Tinggi

Pembangunan infrastruktur energi hijau   panel surya, turbin angin, baterai penyimpanan   membutuhkan investasi besar di awal. Negara berkembang kesulitan menyediakan dana miliaran dolar untuk proyek energi bersih, apalagi ketika kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan juga mendesak.

2. Teknologi Penyimpanan yang Belum Optimal

Meski efisiensi panel surya terus meningkat, masalah terbesar tetap pada penyimpanan energi. Tanpa baterai yang memadai, listrik dari matahari atau angin tidak bisa diandalkan 24 jam. Bayangkan memiliki keran air dengan debit besar, tetapi tanpa ember untuk menampung.

3. Resistensi Sosial dan Kebijakan

Tidak semua masyarakat serta pemerintah siap menerima perubahan. Di beberapa negara, budaya penggunaan energi tradisional masih kuat. Sementara itu, kebijakan pemerintah seringkali tidak sinkron: subsidi masih besar untuk energi fosil, sementara dukungan untuk energi bersih minim.

Analogi Kuantitatif: Dampak yang Terlihat

Penelitian memberi contoh konkret tentang besarnya dampak transisi energi. Keterlambatan 10 tahun dalam adopsi energi hijau, misalnya, setara dengan membiarkan ratusan juta kendaraan bermotor beroperasi tanpa filter emisi tambahan.

Dalam aspek efisiensi, peningkatan panel surya sebesar 43% digambarkan seperti menaikkan baterai ponsel dari 20% ke 70% hanya dalam sekali pengisian. Artinya, kemajuan teknologi bisa sangat signifikan, tetapi tanpa dukungan sistem penyimpanan, manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan.

Dampak Negatif Ketika Komunikasi Hilang dalam Proyek Energi

Salah satu temuan menarik adalah peran komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Peneliti mencatat bahwa kegagalan komunikasi dalam proyek energi sering kali menjadi biang keladi pembengkakan biaya, keterlambatan waktu, bahkan turunnya kualitas hasil.

Hal ini mirip dengan apa yang kerap terjadi di industri konstruksi: ketika informasi teknis tidak tersampaikan dengan jelas, tim lapangan bekerja dengan asumsi berbeda. Akibatnya, proyek harus diulang, biaya bertambah, dan hasil akhir tidak optimal.

Solusi yang Ditawarkan: Jalan Menuju Perubahan

Penelitian ini tidak berhenti pada diagnosis masalah, tetapi juga memberi resep jalan keluar. Beberapa strategi yang ditawarkan antara lain:

• Investasi besar dalam riset penyimpanan energi. Baterai generasi baru menjadi kunci agar listrik terbarukan stabil sepanjang waktu.
• Kebijakan insentif pemerintah. Pajak hijau, subsidi untuk energi bersih, serta penghentian subsidi fosil agar pasar bergerak lebih adil.
• Program transisi pekerja. Memberikan pelatihan ulang bagi pekerja di sektor energi lama untuk memasuki industri baru.
• Edukasi masyarakat. Membangun kesadaran bahwa energi bersih bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

Lalu, salah satu bagian paling menarik dari riset adalah analisis dampak berlarutnya ketergantungan pada energi fosil. Para peneliti menunjukkan bahwa biaya “tak terlihat” dari penggunaan fosil sebenarnya jauh lebih besar daripada harga pasarnya.

• Dampak Lingkungan

Gas rumah kaca dari pembakaran fosil mempercepat pemanasan global. Peneliti menggambarkan bahwa setiap ton CO₂ yang dilepaskan ke atmosfer sama saja seperti menambahkan selimut tebal di sekitar bumi. Jika tren ini tidak dikendalikan, suhu global bisa naik hingga 2–3 derajat Celsius pada akhir abad ini. Angka itu mungkin terlihat kecil, tetapi dalam bahasa sederhana, kenaikan dua derajat bisa berarti mencairnya lapisan es di kutub, naiknya permukaan laut yang menenggelamkan pulau-pulau kecil, hingga meningkatnya frekuensi badai dan banjir besar.

• Dampak Ekonomi

Krisis energi terbaru di Eropa menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi ketika terlalu bergantung pada impor fosil. Harga gas melonjak hingga lima kali lipat dalam hitungan bulan, membuat biaya listrik rumah tangga dan industri ikut melambung. Dalam analogi sederhana, lonjakan harga ini seperti tiba-tiba biaya transportasi harian Anda naik lima kali lipat—tentu akan mengacaukan seluruh perencanaan keuangan.

• Dampak Sosial

Penelitian juga menyoroti aspek sosial. Di banyak negara berkembang, subsidi energi fosil masih menjadi beban anggaran negara. Ironisnya, subsidi ini seringkali lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang konsumsi energinya lebih tinggi, ketimbang masyarakat miskin yang justru lebih rentan terhadap dampak polusi dan perubahan iklim.

Relevansi Bagi Indonesia

Meski penelitian berfokus global, relevansinya nyata bagi Indonesia. Negara ini masih mengandalkan batu bara sebagai sumber listrik utama, padahal potensi energi terbarukan sangat besar: surya, angin, panas bumi, hingga bioenergi.

Namun, Indonesia juga menghadapi hambatan klasik: biaya, infrastruktur penyimpanan, serta resistensi dari industri fosil. Belajar dari penelitian ini, jelas bahwa jika transisi energi tidak segera dipercepat, Indonesia berisiko menanggung biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar di masa depan.

Kritik Realistis

Namun, penelitian ini juga tidak sempurna. Ada beberapa catatan kritis yang perlu dipertimbangkan:

• Fokus studi lebih banyak di wilayah perkotaan. Situasi pedesaan, yang sering menghadapi keterbatasan infrastruktur energi, belum banyak digali.
• Data investasi energi hijau masih sangat dinamis. Apa yang relevan hari ini bisa berubah cepat dalam beberapa tahun.
• Aspek sosial budaya belum banyak dieksplorasi. Padahal, di banyak negara, resistensi masyarakat terhadap perubahan energi justru menjadi faktor penentu.

Kesimpulan: Dari Ancaman Menjadi Peluang

Penelitian ini menyampaikan pesan tegas: krisis energi global adalah ancaman sekaligus peluang. Jika dikelola dengan benar, transisi energi bisa menciptakan dunia lebih bersih, membuka lapangan kerja baru, dan menekan biaya pembangunan jangka panjang.

Jika diterapkan secara serius, temuan ini dapat mengurangi biaya energi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga kualitas hidup masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia, termasuk Indonesia, kini berada di persimpangan: tetap bertahan pada cara lama yang merusak, atau berani melangkah menuju masa depan yang lebih hijau.

Sumber Artikel:

Willar, D., Trigunarsyah, B., Dewi, A. A. D. P., & Makalew, F. (2023). Evaluating quality management of road construction projects: a Delphi study. The TQM Journal, 35 (7), 2003-2027.

Krisis tenaga kerja terampil tengah membayangi industri konstruksi di Inggris. Berbagai proyek besar terancam tertunda atau mengalami pembengkakan biaya karena tidak cukupnya pekerja dengan kemampuan spesifik. Faktor utama yang disorot adalah kombinasi efek pasca-Brexit, pandemi Covid-19, serta angkatan kerja yang menua. Pandemi Covid-19 memaksa banyak proyek konstruksi ditutup sementara, membuat sebagian pekerja terampil beralih ke sektor lain. Sementara itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa menurunkan drastis jumlah pekerja imigran—dari 42% menjadi hanya 8% dari total pekerja konstruksi di London dalam kurun 2018–2021. Gelombang pekerja Eropa yang mundur terus meninggalkan celah besar; lebih dari 200.000 pekerja konstruksi asal Uni Eropa memilih pulang sejak 2019. Kekosongan itu semakin menekan industri, yang pada akhirnya berimbas pada keterlambatan proyek, naiknya biaya, dan penurunan standar mutu pekerjaan.

Riset terbaru menegaskan bahwa pandemi Covid-19 dan Brexit telah memperburuk krisis kekurangan tenaga ahli konstruksi. Dampak ganda ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperparah oleh masalah demografi yang sudah lama membayangi sektor ini. Saat ini, sekitar 35 persen pekerja konstruksi Inggris berusia di atas 50 tahun, sementara hanya 20 persen yang berusia di bawah 30 tahun. Ketimpangan usia ini menunjukkan bahwa industri tengah menghadapi ancaman penuaan tenaga kerja yang serius.

Generasi muda, yang seharusnya menjadi pengganti alami pekerja senior, ternyata kurang berminat terjun ke dunia konstruksi. Profesi di sektor ini dianggap berat, berisiko, dan kurang bergengsi bila dibandingkan dengan peluang karier lain yang lebih menjanjikan secara finansial maupun status sosial. Program pendidikan vokasi dan magang yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi tenaga muda pun tidak mampu menarik minat yang cukup. Alhasil, terjadi kekosongan berlapis: bukan hanya pekerja lama yang berkurang, tetapi juga penerus baru yang enggan masuk.

Kombinasi ketiga faktor ini—Brexit yang memutus aliran pekerja imigran, pandemi yang mengguncang stabilitas proyek, dan penuaan angkatan kerja—memicu gelombang kekurangan tenaga terampil. Implikasinya nyata: banyak perusahaan konstruksi terpaksa menunda jadwal pengerjaan, menaikkan biaya operasional, bahkan mengorbankan standar mutu demi sekadar menyelesaikan proyek tepat waktu.

Penelitian terbaru yang diterbitkan di Ain Shams Engineering Journal menegaskan bahwa krisis ini bukan sekadar soal jumlah pekerja yang berkurang, tetapi juga soal kualitas keterampilan yang semakin sulit dijaga. Para pekerja yang tersedia tidak selalu memiliki sertifikasi atau kompetensi sesuai kebutuhan proyek. Bahkan, sebagian pekerja dengan pengalaman panjang mulai kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang kini semakin dominan di sektor konstruksi modern.

Konsekuensinya meluas ke berbagai lini. Dari pembangunan perumahan rakyat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, hingga proyek besar seperti gedung perkantoran dan pusat bisnis yang menopang perekonomian, semua kini ikut merasakan dampak. Kekurangan tenaga terampil berarti keterlambatan, pembengkakan biaya, serta kualitas hasil akhir yang tidak optimal. Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru berisiko menjadi bukti lemahnya kesiapan sektor dalam menghadapi tantangan global.

Dengan kata lain, krisis ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan telah menjelma menjadi tantangan struktural bagi masa depan industri konstruksi.

Lantas, bagaimana akar masalah ini bermula? Dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah runtuhnya fondasi industri ini?

Brexit: Awal Gelombang Kekosongan

Selama bertahun-tahun, konstruksi di Inggris bertumpu pada tenaga kerja imigran, terutama dari Uni Eropa. Mereka mengisi posisi vital—tukang batu, tukang kayu, teknisi spesialis—yang jumlahnya terbatas di kalangan pekerja lokal.

Namun, keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi titik balik. Sebelum 2019, lebih dari 40 persen pekerja konstruksi di London berasal dari Eropa. Angka ini anjlok menjadi hanya sekitar 8 persen dalam kurun 2018–2021. Sekitar 200.000 pekerja Eropa kembali ke negara asal mereka sejak Brexit resmi berlaku.

Celakanya, sistem pelatihan tenaga kerja domestik tidak cukup cepat untuk menyiapkan pengganti. Kekosongan itu ibarat merobohkan fondasi: proyek tetap berjalan, tetapi dengan risiko besar—molor, biaya membengkak, dan mutu menurun.

Pandemi: Luka Lama yang Kian Dalam

Jika Brexit membuka celah, pandemi Covid-19 memperlebar luka itu. Saat gelombang pertama merebak, proyek-proyek konstruksi di Inggris terpaksa berhenti total. Ribuan pekerja harus isolasi, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan sebagian memilih alih profesi—tak kembali lagi ke sektor konstruksi.

Ketika proyek dibuka kembali, realitas pahit menanti: jumlah pekerja berkurang drastis, sementara tenggat tetap menekan. Banyak kontraktor akhirnya memilih mengejar produktivitas ketimbang kualitas. Hasilnya, detail teknis terabaikan, baru disadari di tahap akhir, dan perbaikannya menelan biaya berlipat.

Pandemi juga memutus aliran regenerasi. Kursus sertifikasi dan program magang ditangguhkan. Akibatnya, tidak hanya tenaga berkurang, jalur mencetak pekerja baru pun terhenti. Industri kehilangan suplai tenaga segar yang seharusnya bisa menambal kekosongan akibat Brexit.

Pekerja Menua: Ancaman Jangka Panjang

Selain faktor eksternal, sektor konstruksi juga menghadapi bom waktu demografi. Data menunjukkan, lebih dari sepertiga pekerja kini berusia di atas 50 tahun, sementara hanya sekitar 20 persen berusia di bawah 30 tahun.

Pekerja senior memang berpengalaman, tetapi banyak di antaranya mendekati pensiun. Mereka juga sering kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Sebaliknya, generasi muda kurang berminat terjun ke dunia konstruksi, yang dianggap berat, berisiko, dan kurang prestisius dibanding karier di sektor lain.

Artinya, bahkan jika krisis akibat Brexit dan Covid-19 bisa diatasi, industri tetap menghadapi ancaman kekurangan tenaga ahli dalam 10–20 tahun ke depan, kecuali regenerasi segera dibenahi.

Studi Kasus: Proyek Durham yang Molor

Untuk melihat dampak krisis ini, penelitian menyoroti proyek senilai £85 juta di Durham, Inggris utara. Proyek ambisius itu mencakup hotel, apartemen, kantor, bioskop, hingga pusat perbelanjaan. Target awal penyelesaian adalah November 2021, namun per Maret 2022 pembangunan masih berlangsung, dengan target baru Mei 2022.

Enam bulan keterlambatan itu mencerminkan masalah nasional. Saat pandemi, banyak pekerja harus isolasi sehingga tenaga di lapangan menipis. Manajemen akhirnya fokus mengejar target penyelesaian, bukan menjaga detail mutu. Hasilnya, sejumlah kesalahan teknis baru terdeteksi belakangan.

Brexit menambah beban: material penting seperti kaca dan batu fasad tertahan di perbatasan. Tanpa bahan itu, pekerjaan dalam gedung mandek. Solusi darurat adalah memasang material sementara, lalu membongkarnya kembali saat material asli tiba. Praktik ini bukan hanya menambah biaya, tapi juga menurunkan kualitas hasil akhir.

Lebih pelik lagi, jalur pelatihan tenaga baru ikut terhenti. Sertifikasi pekerja kadaluarsa karena kursus ditunda. Subkontraktor kesulitan mencari tukang baru, bahkan harus meminjam tenaga dari proyek lain. Durham pun menjadi cermin nyata betapa krisis tenaga kerja bisa melumpuhkan proyek besar meski dana melimpah.

Sistem Manajemen Mutu yang Terguncang

Salah satu korban utama krisis ini adalah Quality Management System (QMS)—kerangka kerja standar untuk menjaga keselamatan dan mutu konstruksi.

Penelitian mencatat, kekurangan tenaga terampil membuat QMS goyah. Banyak perusahaan terpaksa melonggarkan pengawasan mutu demi mengejar tenggat. Dengan kata lain, QMS berubah sifat: bukan lagi preventif, melainkan kuratif. Masalah tidak dicegah sejak awal, tapi baru ditangani setelah muncul.

Analisis statistik memperkuat temuan ini: Brexit dan Covid-19 terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan masalah mutu. Dalam kasus Durham, manajemen mengakui bahwa tim lebih mengutamakan produktivitas, sehingga “ketidaksempurnaan awal terlewat” dan kualitas akhir “tidak setinggi potensinya.”

Risikonya jelas: proyek berisiko menghadapi kesalahan besar yang baru terdeteksi di tahap akhir—menambah biaya dan menurunkan kepuasan klien.

Pelatihan: Solusi Menjanjikan, tapi Tidak Sempurna

Di tengah situasi suram, penelitian menemukan titik terang: pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

Program pelatihan terbukti mampu meredam dampak negatif Brexit dan Covid-19 terhadap mutu proyek. Pekerja yang terlatih lebih adaptif, mampu menutup celah akibat kekurangan tenaga, dan menjaga standar mutu.

Ibarat charger cepat, pelatihan bisa mengisi kembali daya tim meski sebagian besar baterai melemah.

Namun ada keterbatasan. Pelatihan tidak efektif menghadapi masalah tenaga kerja yang menua. Pekerja senior yang mendekati pensiun sulit menyesuaikan diri dengan metode baru. Karena itu, fokus pelatihan sebaiknya diarahkan pada generasi muda agar regenerasi berjalan mulus.

Kasus Durham menegaskan pentingnya kontinuitas. Begitu kursus dihentikan, jalur suplai tenaga baru terputus, dan industri kehilangan “darah segar.”

Jalan ke Depan: Investasi pada Generasi Baru

Pesan riset ini jelas: masa depan konstruksi bergantung pada investasi pelatihan generasi muda.

Tanpa itu, krisis akan terus berulang: kekurangan tenaga ahli membuat proyek molor, biaya naik, mutu menurun. Sebaliknya, dengan pelatihan berkesinambungan, industri bisa melahirkan tenaga baru yang lebih terampil, siap menghadapi guncangan eksternal, dan menjaga standar mutu.

Peran pemerintah juga vital. Industri konstruksi adalah tulang punggung pembangunan nasional. Keterlambatan proyek berarti keterlambatan infrastruktur vital—rumah sakit, sekolah, jalan raya. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.

Karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri. Skema subsidi, pusat pelatihan, hingga kampanye karier di sekolah menengah perlu diperluas. Selain itu, prinsip learning by doing harus diintegrasikan dalam sistem mutu proyek: pelatihan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian nyata dari pembangunan.

Konteks Global: Krisis yang Meluas

Fenomena ini bukan unik di Inggris. Di Amerika Serikat, industri konstruksi diperkirakan butuh 723.000 pekerja baru setiap tahun untuk mengejar permintaan. Di Australia, kekurangan tukang bangunan juga dilaporkan semakin parah.

Faktor-faktor global serupa terlihat: pekerja menua, minat generasi muda rendah, dan citra pekerjaan konstruksi yang dianggap berat. Banyak negara kini mendorong diversifikasi tenaga kerja—melibatkan perempuan, minoritas, dan generasi milenial—agar lebih banyak yang bergabung ke sektor ini.

Kesimpulan: Dari Krisis ke Harapan

Brexit, pandemi Covid-19, dan penuaan tenaga kerja telah menciptakan krisis tenaga ahli serius di sektor konstruksi. Dampaknya jelas: proyek terlambat, biaya membengkak, mutu menurun. Kasus Durham menjadi bukti nyata bagaimana masalah ini menjalar ke lapangan.

Namun, penelitian juga membawa kabar baik: pelatihan dan pengembangan tenaga kerja terbukti mampu mengurangi dampak krisis. Fokus pada generasi muda adalah kunci.

Jika diterapkan secara serius, langkah ini dapat menghemat biaya, mempercepat pembangunan, dan menjaga mutu proyek dalam lima tahun ke depan. Dari krisis, lahir peluang membangun fondasi industri yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sumber Artikel:

Maqbool, R., Rashid, Y., Altuwaim, A., Shafiq, M. T., & Oldfield, L. (2024). Coping with skill shortage within the UK construction industry: Scaling up training and development systems. Ain Shams Engineering Journal, 15(2), 102396.

Sebuah insiden berat di masa lampau mengingatkan bahaya benda jatuh: pada tahun 1980 sebuah ledakan di pangkalan rudal nuklir AS dipicu oleh alat yang jatuh ke dalam silo, menewaskan satu orang. Kasus itu menggarisbawahi potensi bencana yang ditimbulkan benda jatuh. Data terbaru dari AS menunjukkan lebih dari 50.000 cedera per tahun akibat benda jatuh (misalnya, dari OSHA). Di Inggris, regulator kesehatan dan keselamatan (HSE) melaporkan sekitar sepertiga kecelakaan konstruksi disebabkan oleh benda jatuh. Padahal, bahaya ini relatif kurang mendapat sorotan dibanding risiko lain seperti jatuh dari ketinggian.

Melihat kebutuhan mendesak ini, peneliti Inggris (Kingston University dan University of the West of England) melakukan studi mendalam untuk memahami faktor–faktor di balik kecelakaan akibat benda jatuh dalam konstruksi. Studi ini bertujuan merumuskan pedoman pencegahan yang dapat membantu perusahaan konstruksi Inggris mengurangi frekuensi kecelakaan akibat benda jatuh. Selama beberapa tahun terakhir, tren kecelakaan akibat benda jatuh di Inggris relatif datar, sehingga pertanyaan besar muncul: apa yang membuat bahaya ini tetap signifikan dan siapa yang terdampak?

Peneliti menyisir data dari HSE dan laporan insiden perusahaan besar (disebut “Perusahaan D”), serta mewawancarai ahli keselamatan dari beberapa perusahaan konstruksi. Hasilnya mengungkap sisi lain dari kecelakaan benda jatuh termasuk faktor desain pekerjaan dan praktik di lapangan yang selama ini kurang disadari. Temuan studi ini penting dan relevan, terutama karena semakin banyak proyek konstruksi bertingkat tinggi dan teknik pra-fabrikasi (offsite) yang diadopsi sekarang.

Mengapa Topik Ini Mendesak Dibahas?

Dalam pekerjaan konstruksi, bahaya yang paling tampak biasanya jatuh dari ketinggian, terjepit alat berat, atau sengatan listrik. Namun, ada satu risiko yang kerap luput dari sorotan padahal dampaknya bisa fatal: dropped objects benda yang terlepas lalu jatuh atau terpental dari ketinggian. Ini bisa berupa mur-baut, palu, panel, bahkan serpihan kecil yang melontar karena getaran alat.

Artikel ini memulai argumennya dari fakta lapangan: insiden akibat benda jatuh bukan sekadar “gangguan kecil”. Di banyak statistik keselamatan kerja, kontribusinya besar terhadap luka dan kematian. Ada temuan yang membuat peneliti kian yakin menaruh perhatian: angka cedera akibat benda jatuh sangat tinggi dan kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya pada manusia, tetapi juga peralatan, struktur, dan stabilitas keseluruhan bangunan. Di satu perusahaan besar Inggris (disamarkan sebagai Company D), isu ini bahkan disebut kekhawatiran utama karena terasa “kurang diteliti” dibanding risiko lain.

Apa yang mengejutkan peneliti? Bahwa sebagian besar insiden “benda jatuh” bukan semata soal kelalaian di lapangan. Ada benang merah dari hulu ke hilir yakni desain, perencanaan, dan pengendalian risiko yang belum optimal. Dengan kata lain, kualitas keputusan desain dan cara kerja sejak awal proyek ikut menentukan seberapa besar peluang mur-baut yang longgar berubah menjadi proyek yang “terluka”.

Apa Itu “Dropped Objects” dan Mengapa Bisa Terjadi?

Secara sederhana, dropped objects mencakup dua mekanisme utama:

• Benda jatuh secara vertikal (misalnya kunci pas terlepas dari tangan pekerja).
• Benda terlempar/terpental akibat gaya lain (misalnya getaran, hembusan angin, alat berputar cepat).

Dampaknya tak selalu linier. Sebuah benda seukuran mur yang jatuh dari titik tinggi bisa membelah helm atau memecahkan panel kaca, apalagi bila jatuh dari lantai belasan atau terhempas angin. Penelitian menunjukkan, bahaya ini sering tercampur dengan risiko lain (mis. pekerjaan mekanikal-elektrikal, facade, scaffolding, pemasangan alat berat), sehingga mudah diremehkan atau tak tercatat rapi dalam sistem K3.

Hal yang membuat persoalan ini rumit:

• Desain yang kompleks dengan banyak sistem/komponen (misalnya fasad bertumpuk lapisan dan pengikat).
• Peralatan kecil (hand tools, baut, fitting) yang mudah luput dari inventarisasi.
• Dinamika lokasi tinggi, termasuk defleksi objek saat jatuh, sehingga radius bahaya tidak sesederhana garis vertikal lurus.

Bagaimana Penelitian Ini Dilakukan?

Studi di Heliyon (2024) ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang rapi:

1. Tinjauan literatur intensif untuk memetakan penyebab, tren, dan solusi teknis/organisasional terkait dropped objects.
2. Analisis data insiden dari satu perusahaan besar konstruksi Inggris (Company D), termasuk laporan dan kronologi proyek di mana insiden terjadi.
3. Wawancara semi-terstruktur dengan pelaku kunci lintas peran dari kontraktor utama, subkontraktor, desainer, hingga profesional K3 yang dikembangkan melalui modul-modul pertanyaan (A–G) dan pilot interview. Hasil transkripsi dianalisis menggunakan Thematic Analysis, melahirkan tema-tema kunci soal penghambat (barriers) dan rekomendasi.

Dengan data kecelakaan yang rinci (meski sampel insiden kuantitatifnya terbatas, ±15), penelitian ini menjaga kehati-hatian interpretasi: temuan bersifat tegas namun tidak gegabah, dan selalu dibandingkan silang dengan literatur serta opini ahli yang diwawancarai.

Apa yang Ditemukan? Inti Cerita di Balik Data

1) Pola Tren dan Rasa “Kurang Ditangani”

Garis besar dari data tren dan literatur mengindikasikan: insiden akibat benda jatuh tetap konsisten menyumbang porsi signifikan pada kecelakaan konstruksi. Fatalitas mungkin terlihat stagnan di tingkat industri, sementara cedera non-fatal menurun; tetapi dropped objects bertahan sebagai sumber risiko keras kepala tidak turun setajam yang diharapkan. Ini sinyal bahwa instrumen pencegahan spesifik belum menggigit sebagaimana mestinya.

Analogi sederhana: penurunan cedera non-fatal ibarat “lalu lintas makin tertib”, tetapi pelanggaran di persimpangan tertentu (dropped objects) masih saja macet karena rambu dan rekayasa jalannya kurang pas.

2) Desain, Peralatan, dan Material: Hulu yang Menentukan Hilir

Dari analisis 15 insiden di Company D, peneliti menopang hipotesis bahwa elemen desain tugas, peralatan, dan material merupakan kontributor mayor bagi kejadian dropped objects meski butuh sampel lebih besar untuk memantapkan statistiknya. Sederhananya, bila di tahap desain terlalu banyak pengikat kecil, akses kerja sempit, perakitan menantang, atau alur logistik material ringkih, maka probabilitas benda jatuh meningkat tajam di lapangan.

Ini yang paling “mencelikkan mata” peneliti: akar risiko sering dipupuk sejak fase perencanaan mulai dari pilihan sistem façade, jumlah fixings, hingga metode konstruksi (on-site vs off-site). Alih-alih menyalahkan pekerja di akhir rantai, peneliti mendorong pergeseran paradigma ke Prevention through Design (PtD)/eliminasi melalui desain.

3) Kultur dan Sistem: Mengapa Nyaris Selalu “Kuratif”?

Wawancara mengungkap realitas yang tidak asing di proyek: tekanan jadwal dan biaya mendorong tim memindahkan energi dari pencegahan ke perbaikan dari preventif menjadi kuratif. Quality Management System (QMS) pun kerap terdesak; pengecekan awal (first-time quality) longgar, temuan muncul belakangan, dan perbaikan jadi dobel hemat waktu di depan, bayar berkali-kali di belakang.

Ilustrasi deskriptif: mengabaikan tethering obeng kecil di lantai 20 seakan-akan menghemat 30 detik, tetapi ketika obeng itu jatuh dan memaksa area evakuasi, pemeriksaan ulang, hingga penggantian material yang rusak, waktu dan ongkos “melompat” seperti baterai ponsel naik dari 20% ke 70% dalam sekali isi ulang untuk sesuatu yang seharusnya bisa nol.

4) “Solusi di Kertas” vs “Solusi di Lapangan”

Banyak tools pencegahan sudah dikenal: tethering (tali pengaman alat), kontainer/perangkat penyimpanan di ketinggian, exclusion zone (zona larangan di bawah area kerja tinggi), penahan/penutup, hingga metode modular/off-site. Namun, kerap ditemukan kesenjangan praktik:

• Tethering kadang tidak standar (merk acak, tidak ditandai, tidak diperiksa rutin).
• Kontainer untuk pengangkut alat kecil tidak diperlakukan seperti lifting equipment padahal fungsinya mirip.
• Exclusion zone ditarik garisnya “asal” karena kurang kalkulasi defleksi (arah jatuh tak selalu vertikal).
• Mast Climbing Work Platforms (MCWP) minim solusi integral untuk penyimpanan/perlindungan alat di ketinggian.
• BIM (Building Information Modelling) belum ditunggangi agresif untuk mengurangi jumlah fixings atau mengubah metode pemasangan.

Catatan kritis: di sinilah ditegaskan, kunci bukan sekadar punya daftar alat pengaman, melainkan membenahi sistem standarisasi, penandaan, inspeksi, dan integrasi sejak tahap desain.

Siapa yang Paling Terdampak?

• Pekerja di ketinggian: pemasang façade, tim mekanikal-elektrikal, riggers, hingga teknisi finishing mereka berinteraksi intens dengan komponen kecil dan pergerakan alat.
• Personel dan publik di bawahnya: zona jatuh bisa melebar karena defleksi/angin, sehingga pekerja atau pejalan kaki yang sama sekali tidak terlibat pun ikut berisiko.
• Manajer proyek & QS: dampak biaya dan waktu akibat satu insiden kecil bisa mengoyak baseline jadwal dan anggaran, memicu klaim, rework, serta downtime yang tak terukur.

Kerangka Analisis: Dari Modul Wawancara ke Tema Aksi

Instrumen wawancara disusun dalam modul A–G. Mulai dari latar perusahaan dan Peran, PtD umum, PtD khusus dropped objects, rekayasa pengendalian pasif (exclusion zone, penahan), rekayasa pengendalian aktif (tethering, tata kelola alat), hingga pertanyaan penutup yang memetakan apakah opini narasumber mewakili kelompok profesinya.

Dari situ, muncul tema-tema kunci:

• Manage: standarisasi peralatan pencegah (tethering, kontainer), penandaan dan inspeksi berkala, dokumentasi insiden yang mengklasifikasi dropped objects dengan bahasa yang seragam.
• Eliminate: menghapus hazard dari sumbernya lewat desain mengurangi jumlah fixings, prefabrikasipanel (façade/bathroom pods), memindahkan pekerjaan ke tanah (ground-level assembly) sebelum diangkat.
• Control: saat hazard tak dapat dieliminasi, perketat pengendalian dengan exclusion zone berbasis perhitungan, peralatan penahan, prosedur izin kerja, dan pengawasan kerja berisiko.

Mengapa Temuan Ini Penting Hari Ini?

Karena industri sedang didesak membangun lebih cepat dan lebih banyak, sekaligus lebih aman. Dalam konteks UK yang juga bergulat dengan kekurangan tenaga terampil dan rantai pasok material setiap insiden yang tampak “sepele” mengerek kurva risiko proyek secara tidak proporsional.

Artikel ini mengingatkan: tanpa perombakan dari hulu (desain) sampai hilir (operasi), risiko dropped objects akan tetap membajak produktivitas, mutu, dan citra keselamatan sektor.

Rekomendasi Kunci: Praktis, Bisa Dijalankan

Peneliti menyarikan rekomendasi untuk perusahaan, lembaga industri, dan regulator. Intinya, gabungkan nalar desain dengan disiplin operasional.

Untuk Perusahaan Konstruksi

• Masukkan desainer, koordinator pekerjaan sementara (TW Co-ordinator), dan profesional K3 dalam Design Safety Reviews khususnya proyek kompleks. Tujuan: eliminasi hazard sejak gambar kerja.
• Dorong off-site construction: panel façade/bathroom pods dirakit di tanah, sehingga jumlah komponen kecil di ketinggian berkurang drastis.
• Optimalkan BIM untuk mengurangi fixings, menyederhanakan detail, dan memetakan titik rawan jatuh(drop points) sejak awal.
• Standarkan tethering dan kontainer: perlakukan sebagai lifting equipment ditandai, dicatat, diperiksasesuai interval; dilarang improvisasi.
• Tetapkan exclusion zone berbasis perhitungan, mempertimbangkan defleksi karena angin/geo­metri, bukan sekadar radius generik.
• Bangun budaya “first-time quality”: audit pre-task, toolbox talk bertema dropped objects, dan inspeksi titik krusial sebelum area dibuka.

Untuk Lembaga Industri/Regulator

• Standarisasi penandaan & inspeksi tool tethering dan containers supaya sinkron dengan perangkat angkat lain.
• Kembangkan kalkulator exclusion zone lintas sektor (dapat belajar dari energi/minyak-gas yang lebih maju dalam isu ini).
• Dorong vendor MCWP menghadirkan penyimpanan/perisai integral untuk alat/perlengkapan di ketinggian.

Ringkasnya: alihkan energi dari “memperbaiki setelah jatuh” ke “mencegah agar tak jatuh” dan pastikan seluruh sistem menopang pilihan itu.

Fakta Menarik (Singkat dan Tajam)

• Kontributor besar insiden dropped objects terletak pada desain tugas, peralatan, dan material bukan semata perilaku operator.
• Sampel insiden (±15 kasus) menunjukkan pola berulang: komponen kecil + akses sulit + metode pemasangan kompleks = risiko jatuh meroket.
• Solusi ada, namun implementasinya tambal-sulam: tethering tidak standar, exclusion zone tak berbasis kalkulasi, BIM belum dimaksimalkan untuk fixings reduction.

Kritik Realistis terhadap Studi

Penulis jujur menyebut batasan penelitian: sampel kuantitatif kecil, berbasis satu korporasi, dan ketimpangan representasi kelompok profesi dalam wawancara. Generalitas temuan perlu dikonfirmasi lewat studi lanjutan lebih banyak proyek, variasi tipe bangunan, dan data tren yang lebih tebal.

Namun, ketekunan triangulasi (literatur → data insiden → wawancara) membuat arah besar rekomendasi terasa solid dan relevan. Kekuatan studi ada pada kerangka pikir: geser pencegahan ke fase desain, standarisasi perangkat pengendalian, dan perkuat kalkulasi teknis di lapangan.

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Cara Kita Bekerja?

Karena pendekatannya memindahkan “titik tuas” risiko dari ujung hilir (operator) ke hulu (desainer & perencana). Satu keputusan desain misalnya memangkas 30% jumlah fixings façade lewat modulasi panel dapat menurunkan peluang benda jatuh setara mengurangi beberapa ratus “momen rawan” sepanjang siklus pemasangan.

Bayangkan lompatan efisiensi ini seperti men-charge baterai tim: dari low ke optimal bukan dengan menambah jam lembur, melainkan menghapus 40–60% kesempatan benda kecil “kabur” dari genggaman. Dampaknya menetes ke produktifitas, mutu, biaya rework, hingga moral pekerja.

Bagaimana Menerapkannya Besok Pagi?

1. Audit desain untuk memburu komponen kecil: di mana bisa diganti modul/prefab, digeser ke ground-level assembly, atau digabung jadi sub-unit yang lebih aman diangkat.
2. Kanonisasi tethering: pilih satu standar pabrikan, beri ID, catat inspeksi, tarik dari layanan bila rusak perlakukan seperti sling/ shackle.
3. Exclusion zone berbasis kalkulasi: gunakan model defleksi (mempertimbangkan ketinggian, berat benda, arah angin, penghalang), bukan radius “perasaan”.
4. BIM sebagai “radar bahaya”: tag drop-points, akses sempit, titik lifting, rute evakuasi, dan prosedur instalasi di model 3D.
5. MCWP dengan solusi integral: minta vendor rak/penutup built-in agar alat dan komponen kecil tidak “berwisata” di platform.
6. Budaya first-time quality: pasang checklist pre-task khusus dropped objects, role-play skenario jatuh (bagaimana reaksi, siapa spotter, bagaimana menghentikan pekerjaan dengan aman).

Opini Redaksi: Apa yang Perlu Diubah?

Pertama, bahasa keselamatan harus berubah. Selama dropped objects dianggap “kelalaian kecil”, kita akan menumpuk aturan kuratif yang mahal dan melelahkan. Kita butuh tata bahasa desain: angka fixings, modulasi panel, jalur arus alat kecil.

Kedua, kepemimpinan proyek perlu mengapresiasi pencegahan yang “tak terlihat” waktu yang tidak terbuang karena alat tidak jatuh, klaim yang tidak masuk, panel yang tidak retak. Kinerja yang baik kerap sunyi, namun angka keuangan akan berbicara dalam kurva rework yang merosot.

Ketiga, regulasi mikro bisa menjadi pengungkit makro: begitu tethering dan kontainer diwajibkan ditandai & diperiksa seperti perangkat angkat, standar industri akan naik. Compliance memancing inovasi vendor, lalu skala ekonomi menurunkan harga solusi yang sebelumnya dianggap “opsional”.

Namun, perlu dicatat: riset lanjutan dengan sampel insiden yang lebih besar dan ragam proyek akan membantu mengunci prioritas. Kita perlu tahu di detail mana perbaikan memberi “return” terbesar apakah di desain façade, MCWP, atau rantai penyimpanan alat kecil.

Jika Diterapkan, Dampaknya Apa dan Kapan Terasa?

Dalam lima tahun, bila rekomendasi ini diadopsi luas, dampak realistis yang bisa dicapai antara lain:

• Penurunan insiden dropped objects secara terukur di proyek gedung bertingkat, terutama pada fase façadedan fit-out.
• Penghematan biaya rework dan downtime sebesar “lompatan baterai” yang terasa di curva produktivitas; bukan sekadar satu-dua jam, tapi akumulasi hari kerja sepanjang proyek.
• Skor mutu akhir yang lebih merata: bukan lagi “rapi di bawah, cacat di atas”, karena rawan jatuh dikuncilebih awal.
• Budaya teknis yang lebih dewasa: tooling standar, exclusion zone terukur, BIM sebagai alat K3, bukan sekadar visualisasi cantik.

Ketika langit proyek kita tidak lagi “berhujan benda”, semua pihak menang: pekerja lebih aman, manajer lebih tenang, klien lebih puas, anggaran lebih terkendali.

Kejadian ini mengajarkan kita mendengar suara kecil bunyi metal mungil yang jatuh sebagai alarm sistemik. Dropped objects bukan sekadar slip di lapangan, melainkan cermin keputusan desain dan manajemen. Solusinya ada dan masuk akal: eliminasi lewat desain, standarisasi pengendalian, penguatan kalkulasi, pemanfaatan BIM, dan kemitraan dengan regulator/vendor.

Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, biaya dan waktu proyek akan lebih jinak, dan keselamatan tidak lagi menjadi “biaya samping”, tetapi strategi inti untuk membangun cepat, bagus, dan aman.

Baca selengkapnya di sini

Sumber Artikel:

Peatie, J. S., Haroglu, H., & Umar, T. (2024). Barriers to achieving satisfactory dropped objects safety performance in the UK construction sector. Heliyon, 10(17).

Pembangunan yang Terhenti di Persimpangan Jalan

Industri konstruksi Afghanistan berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara ini membutuhkan pembangunan masif dari infrastruktur dasar hingga fasilitas publik modern untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Di sisi lain, proyek-proyek konstruksi di Afghanistan kerap terguncang oleh tantangan besar: ketidakpastian politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sistem manajemen.

Ini terjadi karena selama dua dekade terakhir, Afghanistan melakukan banyak Pembangunan, dari jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar, jembatan penghubung desa, hingga gedung pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah, negara ini berusaha bangkit dari keterpurukan panjang akibat perang. Namun, meski miliaran dolar telah digelontorkan baik dari pemerintah maupun lembaga donor internasional, banyak proyek yang berjalan tersendat, bahkan gagal mencapai targetnya.

Salah satu akar persoalan yang jarang dibicarakan adalah kualitas manajemen di balik proyek-proyek tersebut. Bukan hanya soal kurangnya dana atau material, melainkan keterbatasan kompetensi manajer proyek konstruksi. Penelitian berjudul “Proposed Competencies Required for Construction Project Managers in Afghanistan” yang dilakukan oleh Mohammad Najim Wahedy dan Amanullah Faqiri (2021) menegaskan bahwa di Afghanistan, keberhasilan proyek konstruksi sangat ditentukan oleh kompetensi orang-orang yang memimpin dan mengelola proyek.

Artikel ini mencoba mengurai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kompetensi itu, mengapa ia penting dalam konteks Afghanistan, apa temuan riset terkait, dan bagaimana kompetensi tersebut bisa membentuk masa depan pembangunan di negara tersebut.

Kompleksitas Proyek dan Beban Afghanistan

Proyek konstruksi di mana pun selalu identik dengan kompleksitas. Tetapi di Afghanistan, kompleksitas itu berlipat ganda. Negara ini bukan hanya menghadapi tantangan teknis seperti keterlambatan material atau kekurangan tenaga kerja terampil, melainkan juga problem keamanan, birokrasi yang sering berubah, serta kondisi politik yang tidak stabil.

Banyak proyek jalan raya, misalnya, terpaksa dihentikan karena jalur distribusi material tidak aman. Ada pula proyek sekolah yang terhenti akibat kontraktor mundur setelah menghadapi kendala keamanan. Situasi seperti ini menuntut manajer proyek bukan hanya bisa membaca gambar teknik atau menghitung anggaran, tetapi juga mampu mengelola risiko dalam situasi penuh ketidakpastian.

Wahedy dan Faqiri menegaskan, proyek konstruksi di Afghanistan sering kali gagal bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena lemahnya kapasitas manajemen. Proyek yang seharusnya selesai dalam dua tahun bisa molor hingga lima tahun. Anggaran yang semula dihitung 10 juta dolar melonjak menjadi 15 juta atau bahkan 20 juta dolar. Lebih parah lagi, kualitas bangunan yang dihasilkan sering tidak sesuai standar, sehingga umur infrastruktur menjadi pendek. Semua itu menunjukkan perlunya standar kompetensi yang jelas bagi manajer proyek konstruksi.

Mengapa Kompetensi Manajer Proyek Jadi Sorotan?

Banyak orang beranggapan bahwa seorang manajer proyek hanya perlu menguasai aspek teknis: tahu bagaimana membuat jadwal, membaca gambar arsitektur, atau menghitung anggaran. Namun penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetensi jauh lebih luas daripada itu. Manajemen proyek pada dasarnya adalah seni mengubah rencana menjadi kenyataan. Namun di sektor konstruksi, proses ini tidak pernah sederhana. Ada tiga faktor utama yang membuat kompetensi manajer proyek krusial:

• Kompleksitas Proyek. Proyek konstruksi melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerja, vendor, serta kontraktor. Satu kesalahan kecil dalam koordinasi bisa berakibat penundaan besar.
• Risiko dan Ketidakpastian. Di Afghanistan, risiko lebih tinggi karena faktor keamanan, regulasi yang sering berubah, serta keterbatasan logistik.
• Keterlibatan Multi-Stakeholder. Banyak proyek dibiayai lembaga internasional. Artinya, manajer proyek harus memahami standar global, melaporkan secara transparan, dan menjaga kepercayaan donor.

Bayangkan seorang manajer proyek di Kabul yang harus mengawasi pembangunan gedung pemerintah. Ia tidak hanya berurusan dengan kontraktor lokal, tetapi juga dengan insinyur asing, pemerintah kota, bahkan warga sekitar. Tanpa kemampuan komunikasi lintas budaya, negosiasi, dan kepemimpinan yang adaptif, konflik akan segera muncul. Di sinilah kompetensi memainkan peran yang menentukan. Dalam kondisi seperti itu, seorang manajer proyek bukan hanya pengawas teknis, melainkan pemimpin yang menyatukan visi dan strategi.

Tiga Pilar Kompetensi: IQ, MQ, dan EQ

Penelitian Wahedy dan Faqiri membagi kompetensi manajer proyek dalam tiga pilar utama: Intellectual Quotient (IQ), Managerial Quotient (MQ), dan Emotional Quotient (EQ).

IQ berkaitan dengan kemampuan analitis dan pengetahuan teknis. Seorang manajer proyek dituntut mampu berpikir kritis, merancang strategi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam konteks Afghanistan, IQ diperlukan untuk membaca situasi pasar material yang sering tidak stabil. Misalnya, ketika harga semen melonjak drastis karena hambatan impor, manajer proyek harus segera mencari solusi alternatif tanpa menurunkan kualitas bangunan.

MQ atau kecerdasan manajerial lebih menekankan pada keterampilan mengatur orang dan sumber daya. Seorang manajer proyek dengan MQ tinggi mampu mengoordinasikan ratusan pekerja dengan berbagai latar belakang, memastikan setiap bagian dari proyek berjalan sesuai jadwal, dan menjaga anggaran tetap terkendali. Di Afghanistan, tantangan MQ sering terlihat ketika proyek melibatkan subkontraktor lokal yang kurang berpengalaman. Manajer proyek harus pintar membagi tugas, melakukan supervisi, dan memberikan arahan yang jelas agar hasil tetap sesuai standar.

EQ atau kecerdasan emosional, menurut penelitian, sama pentingnya dengan IQ dan MQ. EQ menentukan bagaimana seorang manajer mengendalikan emosinya sendiri sekaligus memahami emosi orang lain. Dalam proyek-proyek Afghanistan, konflik antar kontraktor, tekanan dari pemerintah lokal, hingga kekecewaan masyarakat sering kali menjadi hambatan. Seorang manajer proyek dengan EQ rendah mudah terpancing emosi, kehilangan kendali, dan akhirnya memperburuk situasi. Sebaliknya, manajer dengan EQ tinggi bisa menjadi penengah, meredakan konflik, dan menjaga semangat tim tetap tinggi meski proyek menghadapi hambatan besar.

Dengan kata lain, ketiga aspek ini saling melengkapi. IQ memberikan fondasi pengetahuan, MQ menggerakkan roda organisasi, dan EQ menjaga harmoni dalam perjalanan proyek.

Studi Kasus: Proyek yang Tertunda karena Lemahnya Kompetensi

Penelitian ini mengungkap sejumlah studi kasus yang menggambarkan bagaimana lemahnya kompetensi manajer proyek berujung pada kegagalan. Salah satu contohnya adalah pembangunan sebuah gedung pemerintahan di Kabul. Proyek yang semula direncanakan selesai dalam tiga tahun justru molor hingga lebih dari lima tahun.

Penyebabnya bukan semata-mata persoalan dana, tetapi keputusan manajer proyek yang kurang tepat. Ketika impor material tertahan di perbatasan, manajer proyek memilih menggunakan material lokal yang tidak sesuai standar. Akibatnya, konstruksi harus diulang di beberapa bagian, menambah biaya jutaan dolar. Keputusan darurat yang seharusnya menyelamatkan proyek justru memperburuk keadaan karena tidak dilandasi analisis mendalam.

Ada pula proyek pembangunan sekolah di pedesaan yang gagal total. Konflik antar subkontraktor tidak ditangani dengan baik, sehingga pekerjaan terbengkalai. Ratusan anak akhirnya harus belajar di tenda darurat. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya kompetensi komunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam tugas seorang manajer proyek.

Mengapa Afghanistan Membutuhkan Standar Kompetensi?

Di banyak negara maju, seorang manajer proyek tidak bisa begitu saja diangkat tanpa melalui proses sertifikasi. Ada standar internasional yang harus dipenuhi, seperti PMI (Project Management Institute) atau IPMA (International Project Management Association). Sertifikasi ini memastikan bahwa seorang manajer proyek benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Namun di Afghanistan, mekanisme seperti itu belum berjalan optimal. Banyak manajer proyek ditunjuk berdasarkan pengalaman lapangan semata, tanpa uji kompetensi yang memadai. Akibatnya, proyek sering ditangani oleh orang-orang yang tidak siap menghadapi kompleksitas sebenarnya.

Wahedy dan Faqiri berargumen bahwa Afghanistan harus segera mengembangkan sistem sertifikasi dan pelatihan yang terstandar internasional. Dengan begitu, manajer proyek lokal tidak hanya bisa menangani proyek dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat global. Langkah ini penting bukan hanya untuk kualitas proyek, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas Afghanistan di mata investor dan donor internasional.

Rekomendasi Penelitian: Jalan Menuju Profesionalisme

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi konkrit. Pertama, pemerintah dan universitas perlu memperkuat pendidikan manajemen proyek dengan kurikulum yang berbasis standar global. Mata kuliah tentang komunikasi, kepemimpinan, dan resolusi konflik harus menjadi bagian utama, bukan tambahan.

Kedua, perusahaan konstruksi perlu berinvestasi dalam program pelatihan dan mentoring. Manajer proyek junior sebaiknya didampingi oleh mentor senior agar proses transfer pengetahuan berjalan. Hal ini penting mengingat banyak manajer proyek muda di Afghanistan belum memiliki pengalaman menghadapi krisis nyata di lapangan.

Ketiga, lembaga donor internasional yang membiayai proyek di Afghanistan harus ikut mendorong penerapan standar kompetensi. Mereka bisa mensyaratkan sertifikasi tertentu bagi manajer proyek, sehingga proyek yang didanai benar-benar ditangani oleh orang yang tepat.

Langkah-langkah ini, menurut penelitian, akan membantu menciptakan generasi baru manajer proyek yang lebih profesional, berdaya saing global, dan mampu memimpin pembangunan di tengah tantangan Afghanistan.

Catatan Kritis: Apa yang Belum Terjawab?

Meski penelitian ini memberikan kerangka yang jelas, ada beberapa catatan kritis. Pertama, studi ini masih terbatas pada analisis konseptual dan persepsi, belum banyak data kuantitatif yang bisa mengukur secara pasti sejauh mana kompetensi tertentu berpengaruh terhadap keberhasilan proyek.

Kedua, penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi konteks lokal Afghanistan. Misalnya, bagaimana cara menyesuaikan standar internasional dengan kondisi lapangan yang penuh ketidakpastian? Bagaimana menghadapi keterbatasan dana untuk pelatihan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih perlu kajian lanjutan.

Namun demikian, penelitian ini tetap memberi sumbangan penting sebagai pijakan awal. Ia membuka diskusi tentang pentingnya kompetensi manajer proyek, sebuah tema yang selama ini kurang mendapat perhatian di Afghanistan.

Dari Afghanistan untuk Dunia

Meskipun berfokus pada Afghanistan, temuan penelitian ini sejatinya relevan untuk banyak negara berkembang lain. Keterbatasan manajer proyek kompeten juga dialami oleh negara-negara lain di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin. Banyak proyek pembangunan gagal karena pemimpinnya tidak siap menghadapi kompleksitas.

Afghanistan, dengan segala tantangannya, bisa menjadi cermin global. Ia menunjukkan betapa pentingnya investasi pada sumber daya manusia, bukan hanya pada material dan dana. Tanpa manajer proyek yang kompeten, pembangunan sebesar apa pun akan mudah runtuh.

Kesimpulan: Menyusun Fondasi Masa Depan

Penelitian yang dilakukan Wahedy dan Faqiri menegaskan satu hal sederhana tetapi krusial: kompetensi manajer proyek adalah jantung dari keberhasilan pembangunan. Afghanistan tidak cukup hanya membangun gedung, jalan, atau jembatan. Negara ini harus membangun kapasitas manusia yang mampu memimpin proyek-proyek tersebut dengan standar profesional.

Jika rekomendasi penelitian ini dijalankan, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan Afghanistan bisa memiliki generasi manajer proyek yang lebih terlatih, lebih adaptif, dan lebih siap bersaing di tingkat internasional. Hasilnya tidak hanya infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga kepercayaan publik dan donor yang meningkat.

Dengan kata lain, kompetensi manajer proyek bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi bagi masa depan pembangunan Afghanistan.

Sumber Artikel:

Wahedy, M. N., & Faqiri, A. (2021). Proposed competencies required for construction project managers in Afghanistan. International Journal of Advanced Academic Studies, 3(1), 192-203.

Di industri konstruksi yang dikenal kompleks dan berlapis, komunikasi antara semua pihak terkait menjadi kunci keberhasilan proyek. Sebuah studi komprehensif terbaru menegaskan bahwa tanpa komunikasi dan kolaborasi yang efektif, proyek konstruksi hampir mustahil mencapai targetnya. Industri ini melibatkan banyak pemangku kepentingan—mulai dari klien, konsultan, kontraktor utama, subkontraktor, hingga pekerja lapangan—yang semuanya terikat dalam kontrak dan janji profesional untuk menghadirkan infrastruktur.

Lebih jauh, konstruksi bukan sekadar bisnis. Ia adalah wajah paling nyata dari pembangunan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dari rumah tempat keluarga berteduh, sekolah tempat anak-anak belajar, rumah sakit tempat orang berobat, hingga jalan raya dan jembatan yang menghubungkan wilayah, semua itu lahir dari sebuah proyek konstruksi. Maka, apa pun yang terjadi di balik layar industri ini akan cepat atau lambat berimbas pada kehidupan banyak orang.

Namun di balik megahnya gedung pencakar langit dan kokohnya infrastruktur publik, ada persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: komunikasi yang rapuh di antara para aktor proyek. Proyek konstruksi bukan hanya soal beton, baja, atau arsitektur canggih. Ia adalah orkestrasi besar, di mana puluhan bahkan ratusan pihak harus bergerak selaras. Setiap fase pembangunan—dari perencanaan, desain, pengadaan material, hingga eksekusi lapangan—menuntut pertukaran informasi yang lancar. Begitu komunikasi tersendat, konflik mudah muncul, desain bisa keliru diterjemahkan, pekerjaan terhambat, dan tenggat waktu meleset.

Itulah sebabnya, memperbaiki mekanisme komunikasi dianggap krusial agar proyek konstruksi dapat sukses. Sebuah penelitian terbaru menyoroti bahwa kegagalan komunikasi bukan hanya memperlambat pekerjaan, tetapi juga sering menjadi “biang keladi” membengkaknya biaya dan menurunnya kualitas konstruksi. Lebih jauh lagi, miskomunikasi dapat merusak kepercayaan antar-pihak, menimbulkan konflik berlarut, bahkan menggagalkan tujuan proyek sepenuhnya.

Komunikasi sebagai “urat nadi” konstruksi

Bayangkan sebuah proyek membangun stadion berkapasitas 50 ribu penonton. Di atas kertas, perencanaannya rapi: ada desain arsitektur, perhitungan struktur, jadwal pengadaan material, dan rencana anggaran biaya. Tetapi di lapangan, ratusan pekerja dari berbagai disiplin terlibat. Ada yang bertugas memasang rangka baja, ada yang mengurus sistem listrik, ada yang memastikan beton dicetak sesuai standar, dan ada pula yang menyiapkan kursi penonton satu per satu.

Semua pekerjaan ini terhubung melalui komunikasi. Jika arsitek mengganti desain atap tapi pesan tidak sampai ke pemasang baja, maka pekerjaan harus dibongkar ulang. Jika kontraktor listrik tidak menerima informasi soal perubahan tata ruang, kabel bisa terpasang di tempat yang salah. Jika pekerja lapangan tidak diberi instruksi keselamatan dengan jelas, risiko kecelakaan meningkat drastis.

Artinya, komunikasi adalah “urat nadi” yang menghubungkan seluruh organ proyek. Ketika aliran informasi macet, seluruh sistem terganggu.

Kompleksitas proyek, kompleksitas komunikasi

Mengapa komunikasi di konstruksi begitu rumit? Karena proyek konstruksi bersifat multidisiplin dan multipihak.

Pertama, ada dimensi teknis. Bahasa insinyur sipil berbeda dengan bahasa arsitek, berbeda pula dengan bahasa pekerja lapangan. Istilah “beam,” “column,” atau “formwork” mungkin jelas bagi seorang ahli, tetapi membingungkan bagi tukang yang sehari-hari lebih terbiasa dengan istilah lokal. Perbedaan istilah ini saja bisa menimbulkan miskomunikasi serius.

Kedua, ada dimensi organisasi. Proyek biasanya terdiri dari kontraktor utama yang memimpin, dengan subkontraktor yang menangani bagian tertentu: struktur, instalasi listrik, mekanikal, hingga finishing interior. Setiap pihak punya kepentingan sendiri, kadang bersaing, kadang tumpang tindih. Komunikasi yang buruk bisa memicu ketegangan antar-subkontraktor, yang akhirnya menghambat proyek.

Ketiga, ada dimensi budaya dan bahasa. Pada proyek internasional, pekerja bisa datang dari berbagai negara. Perbedaan bahasa, aksen, hingga gaya komunikasi sering menjadi sumber salah paham. Bahkan dalam konteks domestik seperti Indonesia, perbedaan latar belakang daerah dan budaya juga memengaruhi cara orang menyampaikan pesan.

Keempat, ada dimensi waktu dan biaya. Proyek konstruksi hampir selalu dikejar tenggat ketat dan tekanan anggaran. Dalam kondisi tertekan, komunikasi kerap dianggap sebagai “biaya tambahan” yang bisa dipangkas. Rapat dipersingkat, laporan tidak lengkap, atau instruksi disampaikan seadanya. Hasilnya, masalah kecil yang tidak dikomunikasikan dengan baik membesar menjadi persoalan besar.

Mengapa komunikasi sering diabaikan?

Pertanyaan besar muncul: jika komunikasi begitu vital, mengapa ia sering diabaikan?

Jawabannya, karena komunikasi dianggap “tidak terlihat.” Berbeda dengan beton atau baja yang bisa diukur volumenya, komunikasi bersifat abstrak. Perusahaan lebih mudah menghitung harga semen daripada menghitung kualitas rapat koordinasi. Akibatnya, investasi untuk memperbaiki komunikasi sering dianggap tidak penting.

Selain itu, banyak manajer proyek terjebak dalam paradigma lama: yang penting proyek berjalan, detail komunikasi bisa menyusul. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dihemat dengan memotong waktu komunikasi, bisa berlipat ganda kerugiannya saat miskomunikasi terjadi.

Penelitian ini menegaskan betapa besar dampak miskomunikasi. Tidak hanya menunda pekerjaan, tetapi juga menguras anggaran. Biaya tambahan akibat miskomunikasi bisa mencapai puluhan persen dari total proyek. Misalnya, jika proyek senilai Rp 1 triliun, kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain itu, mutu pekerjaan juga menurun. Banyak detail teknis dikorbankan demi mengejar jadwal yang molor akibat miskomunikasi. Gedung mungkin selesai tepat waktu, tetapi kualitas finishing menurun, atau lebih buruk lagi, umur bangunan jadi lebih pendek dari rencana.

Yang lebih mengkhawatirkan, miskomunikasi juga menurunkan kepercayaan antar-pihak. Klien merasa kontraktor tidak transparan, kontraktor menyalahkan subkontraktor, pekerja lapangan merasa tidak didengar. Situasi ini menciptakan lingkaran konflik yang sulit diputus.

Mengapa isu komunikasi di konstruksi penting hari ini? Karena dunia sedang menghadapi lonjakan pembangunan infrastruktur.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, proyek-proyek besar bermunculan: pembangunan ibu kota baru, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga perumahan rakyat. Semua proyek ini melibatkan dana publik yang sangat besar. Kegagalan komunikasi berarti pemborosan uang rakyat.

Di sisi lain, di negara maju pun tantangannya sama. Proyek-proyek berteknologi tinggi seperti terowongan bawah laut atau gedung pencakar langit supermodern membutuhkan komunikasi lintas disiplin yang lebih rumit daripada sebelumnya. Tanpa sistem komunikasi yang baik, inovasi yang hebat bisa gagal di tahap implementasi

Akar Masalah: Mengapa Komunikasi Mudah Retak?

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini menyoroti beragam faktor yang membuat komunikasi di proyek konstruksi kerap bermasalah. Sebagian besar berakar dari dalam perusahaan itu sendiri, bukan faktor eksternal.

Pertama, dokumentasi yang tidak konsisten. Industri konstruksi masih banyak bergantung pada dokumen fisik atau versi digital yang tersebar di berbagai pihak. Tidak jarang, arsitek mengirim revisi gambar yang tidak segera sampai ke kontraktor lapangan. Akibatnya, tim bekerja berdasarkan versi lama. Kesalahan sekecil satu sentimeter bisa berujung pada pekerjaan ulang yang mahal.

Kedua, hierarki komunikasi yang kaku. Dalam struktur proyek yang biasanya berbentuk piramida, informasi mengalir dari atas ke bawah. Manajer puncak memberi instruksi, lalu diteruskan hingga ke pekerja lapangan. Masalah muncul ketika arus balik—informasi dari bawah ke atas—terhambat. Banyak pekerja merasa tidak punya ruang untuk menyampaikan kendala. Akibatnya, masalah kecil membesar sebelum sampai ke telinga pengambil keputusan.

Ketiga, kesenjangan keterampilan komunikasi. Penelitian menemukan bahwa banyak pekerja dan manajer proyek ahli dalam aspek teknis, tetapi kurang terlatih menyampaikan informasi secara efektif. Instruksi yang disampaikan tidak jarang membingungkan atau ambigu, membuat tim di lapangan salah menafsirkan.

Keempat, tekanan biaya dan waktu. Proyek konstruksi hampir selalu berjalan dalam tekanan tenggat dan anggaran. Untuk “menghemat waktu,” rapat koordinasi sering dipangkas, laporan dipersingkat, bahkan beberapa prosedur komunikasi diabaikan. Dalam jangka pendek, hal ini tampak efisien. Namun, dalam jangka panjang, efek domino keterlambatan justru lebih besar.

Kelima, keterbatasan teknologi. Meski ada teknologi komunikasi canggih seperti Building Information Modeling (BIM), tidak semua perusahaan mampu berinvestasi. Banyak proyek masih mengandalkan telepon, email, atau kertas. Ketika dokumen tercecer atau email terlewat, seluruh alur kerja bisa terganggu.

Studi di Nigeria: Potret Global Masalah Komunikasi

Penelitian yang menjadi fokus utama kali ini dilakukan di Nigeria, salah satu negara berkembang dengan industri konstruksi yang tengah tumbuh pesat. Hasilnya mengejutkan: komunikasi di industri konstruksi Nigeria dinilai tidak efektif.

Masalah utamanya datang dari dalam organisasi. Kemampuan manajerial yang rendah, minimnya pelatihan komunikasi bagi pekerja, serta kurangnya dukungan teknologi, semuanya memperparah situasi. Banyak perusahaan masih menggunakan metode komunikasi usang, yang tidak mampu mengikuti kompleksitas proyek modern.

Dampaknya sangat nyata. Studi ini mencatat beberapa konsekuensi serius akibat komunikasi yang buruk:

• Pembengkakan biaya (cost overrun). Proyek yang seharusnya sesuai anggaran akhirnya memerlukan dana tambahan karena pekerjaan ulang, material terbuang, dan waktu yang molor.
• Keterlambatan waktu (time overrun). Setiap informasi yang tersendat menimbulkan efek domino. Satu minggu keterlambatan di awal bisa berubah menjadi dua bulan di akhir.
• Meningkatnya angka kecelakaan. Instruksi keselamatan yang tidak jelas membuat pekerja terpapar risiko. Kurangnya komunikasi mengenai prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi penyebab kecelakaan di lapangan.
• Kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Instruksi yang tidak lengkap atau ambigu menyebabkan desain tidak dijalankan sesuai spesifikasi. Akibatnya, hasil akhir jauh dari standar.

Penelitian tersebut bahkan mencatat bahwa komunikasi buruk sering disalahkan sebagai penyebab utama kegagalan proyek. Dampaknya bukan hanya teknis, tetapi juga bisnis: keuntungan menurun, klien tidak puas, reputasi perusahaan hancur, bahkan kontrak batal.

Kasus Global: Pola yang Sama di Banyak Negara

Nigeria bukan satu-satunya negara yang menghadapi krisis komunikasi di industri konstruksi. Studi internasional lain menunjukkan pola serupa di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun berkembang.

Di Inggris, proyek konstruksi besar seperti pembangunan pusat kota di Durham pernah mengalami keterlambatan enam bulan akibat miskomunikasi dan hambatan logistik. Subkontraktor memasang material sementara karena bahan utama tertahan di perbatasan pasca-Brexit. Akibatnya, pekerjaan harus dibongkar ulang, biaya membengkak, dan kualitas akhir tidak maksimal.

Di Amerika Serikat, penelitian serupa menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk bisa menyumbang hingga 30% dari total pemborosan biaya proyek. Bayangkan sebuah gedung senilai Rp 1 triliun, yang Rp 300 miliar di antaranya hilang hanya karena miskomunikasi.

Di Asia, proyek infrastruktur skala besar juga sering menghadapi masalah serupa. Perbedaan bahasa, budaya kerja, dan kepemilikan lintas negara membuat komunikasi semakin rumit.

Dampak Nyata: Biaya, Waktu, dan Nyawa

Yang membuat isu komunikasi begitu krusial adalah dampaknya yang langsung terasa di lapangan. Penelitian di Nigeria dan studi internasional sama-sama menegaskan bahwa komunikasi yang buruk membawa konsekuensi berlapis:

• Biaya proyek melonjak. Kesalahan kecil bisa berarti pekerjaan ulang yang mahal. Jika analoginya smartphone, miskomunikasi adalah seperti aplikasi yang diam-diam menguras baterai: tidak terlihat, tapi membuat daya cepat habis.
• Waktu pembangunan molor. Setiap instruksi yang terlambat bisa menggeser jadwal keseluruhan. Dalam konstruksi, waktu adalah uang. Semakin lama proyek selesai, semakin tinggi biaya bunga pinjaman, sewa alat, dan gaji pekerja.
• Kualitas menurun. Demi mengejar ketertinggalan, standar mutu sering dikorbankan. Hasil akhirnya mungkin terlihat bagus, tetapi umur bangunan lebih pendek dan risiko kerusakan lebih tinggi.
• Keselamatan terancam. Ketika komunikasi soal prosedur K3 tidak jelas, pekerja menjadi korban. Kecelakaan kerja bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya hukum dan ganti rugi.
• Reputasi hancur. Klien yang kecewa bisa beralih ke perusahaan lain. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan, terutama di industri yang sangat kompetitif.

Relevansi bagi Indonesia: Menghindari “Nigeria Syndrome”

Mengapa temuan penelitian di Nigeria penting untuk Indonesia? Karena pola masalahnya sangat mirip.

Indonesia saat ini sedang menjalankan proyek pembangunan besar-besaran, mulai dari Ibu Kota Nusantara (IKN), jalan tol Trans-Sumatera, hingga pembangunan ribuan rumah rakyat. Semua proyek ini melibatkan banyak kontraktor, subkontraktor, dan ribuan pekerja dengan latar belakang berbeda.

Tantangan komunikasi sangat nyata:

• Fragmentasi proyek. Banyak subkontraktor lokal dengan standar kerja berbeda. Koordinasi antar mereka sulit dijaga.
• Keragaman tenaga kerja. Tingkat pendidikan pekerja bervariasi, sehingga pemahaman instruksi tidak selalu seragam.
• Keterbatasan teknologi. Meski BIM mulai diperkenalkan, sebagian besar proyek masih mengandalkan metode manual.
• Budaya kerja yang beragam. Di Indonesia, perbedaan gaya komunikasi antar daerah juga memengaruhi kelancaran koordinasi.

Jika komunikasi tidak dibenahi, proyek-proyek besar Indonesia bisa menghadapi risiko serupa: molor, membengkak biayanya, dan kualitas tidak sesuai harapan.

Solusi: Dari Teknologi hingga Budaya

Penelitian yang dibahas dalam artikel ini tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah, tetapi juga menawarkan resep perbaikan.

Pertama, memperkuat kemampuan manajerial. Pemimpin proyek harus mampu menyampaikan arahan dengan jelas, terbuka, dan responsif. Komunikasi bukan sekadar perintah, tetapi dialog dua arah.

Kedua, pelatihan komunikasi bagi pekerja. Tidak semua orang terbiasa menyampaikan laporan atau keluhan. Pelatihan bisa membantu pekerja merasa lebih percaya diri dan mengurangi risiko salah paham.

Ketiga, adopsi teknologi modern. BIM dan aplikasi manajemen proyek digital memungkinkan semua pihak bekerja pada platform yang sama. Dokumen selalu terbarui, semua pihak bisa mengakses informasi real-time, dan risiko kesalahan interpretasi berkurang.

Keempat, budaya keterbukaan. Perusahaan harus menumbuhkan lingkungan di mana pekerja tidak takut menyampaikan masalah. Transparansi bisa menjadi “rem darurat” yang mencegah masalah kecil membesar.

Kelima, standarisasi komunikasi. Dari rapat mingguan, laporan harian, hingga instruksi keselamatan, semuanya harus mengikuti standar baku. Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu yang memicu salah tafsir.

Kritik dan Keterbatasan

Meski penelitian ini kaya temuan, ada batasan yang perlu dicatat. Fokusnya masih pada proyek berskala besar di kawasan urban, sehingga belum tentu mencerminkan kondisi proyek kecil di daerah. Selain itu, rekomendasi seperti penggunaan BIM membutuhkan biaya besar yang tidak semua perusahaan mampu penuhi.

Namun keterbatasan ini justru membuka peluang riset lanjutan: bagaimana menerapkan prinsip komunikasi efektif dengan biaya rendah, misalnya melalui pelatihan berbasis komunitas atau aplikasi sederhana yang bisa diakses lewat ponsel.

Dari Krisis ke Harapan

Industri konstruksi adalah wajah nyata pembangunan sebuah bangsa. Jalan tol, jembatan, rumah sakit, dan sekolah tidak akan berdiri tanpa koordinasi ribuan orang di baliknya.

Penelitian dari Nigeria, Inggris, hingga studi internasional memberi satu pesan yang sama: komunikasi adalah fondasi dari konstruksi yang berhasil. Gedung setinggi apa pun bisa runtuh jika dibangun di atas miskomunikasi.

Bagi Indonesia, pesan ini sangat relevan. Saat kita memasuki era pembangunan masif, komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu keberhasilan. Dengan memperkuat manajemen, melatih pekerja, memanfaatkan teknologi, dan membangun budaya keterbukaan, industri konstruksi bisa melangkah dari krisis menuju harapan.

Jika langkah ini ditempuh dengan serius, dalam lima tahun ke depan Indonesia berpotensi menikmati pembangunan yang lebih efisien: proyek selesai tepat waktu, biaya terkendali, dan kualitas infrastruktur yang membanggakan.

Sumber Artikel:

Boadu, E. F., Wang, C. C., & Sunindijo, R. Y. (2020). Characteristics of the construction industry in developing countries and its implications for health and safety: An exploratory study in Ghana. International journal of environmental research and public health, 17(11), 4110.