Jayapura - Hal itu diungkapkan Direktur Perjanjian Jasa Konstruksi sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Pembangunan Abdul Muis saat melakukan kunjungan kerja Panitia V RI DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (12 Juli 2022). Hari ini, Komite V DPR RI yang dipimpin Robert Rouw dan rekan-rekannya melakukan kunjungan kerja singkat dan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kawasan Kumuh, BMKG dan Kementerian. dari PDT. , Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI..

Seiring dengan terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, Komite V DPR RI perlu mendengarkan pandangan Kementerian PUPR terhadap tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Dari definisi yang dibagikan Pusat Kementerian PUPR dalam Amsal. Papua mengatakan pemerintah menghadapi banyak tantangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan langkah-langkah keamanan..

Direktur Pelayanan Prasarana dan Direktur Pembangunan Infrastruktur yang mendampingi kunjungan kerja ini mengungkapkan dalam TA. Pada tahun 2022, diharapkan terkirim sebanyak 209 parsel, 143 parsel telah dikontrak, dan 63 parsel masih dijual. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Kementerian Konstruksi berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dari peristiwa dan kegiatan di provinsi Papua. “Khusus Papua, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2019 sudah ada peraturan pemerintah tentang Pemberi Kerja Warga Negara Papua (OAP) dan ini coba kita laksanakan, kontrak kecil dan besaran perlu OAP, OAP dan KSO. OAP diperbolehkan,” kata Muis..

Dari total 173 portofolio yang diperingkat, 64 portofolio pemenang merupakan perusahaan OAP dan dana IDR. 445,01 juta dolar. Sedangkan satu perusahaan di Papua mendapat 112 pinjaman di wilayah Rp. 1,1 miliar won. Kementerian PUPR menyampaikan informasi dan saran kepada LKPP yang saat ini sedang mempersiapkan perubahan Perpres Nomor 4. Muis meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap LKPP 16/2018 untuk memastikan reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik. dikoreksi oleh presiden. Keputusan tersebut sesuai dengan kondisi negara..

Sementara itu, di bidang pembangunan infrastruktur, Direktur Pengelolaan dan Strategi Bangunan Kementerian Dalam Negeri Edward Abdurrahman mengatakan kepada Subkomite II Komisi V bahwa Komisi V RI dapat membantu Pemprov Papua untuk membeli. Tanah ini untuk pembangunan gedung. “Kalau lahannya sudah siap dan ada pembiayaan, masih bisa dibangun,” kata Edwards..

Sementara itu, Edward juga mengatakan Komisi V DPR RI bisa membantu pemerintah daerah ketika anggaran pertahanan diperketat. Menteri PUPR memerintahkan agar bangunan di seluruh kawasan tetap dirawat dengan baik selama pembangunan tahun 2015 hingga 2021, kata Edward..

Sementara itu, Robert Rouw mengatakan, kunjungan kerja Komite V DPR RI ini dilakukan dalam rangka menjalankan misi pengawasan infrastruktur di wilayah provinsi Papua dan menjaring aspirasi masyarakat Papua. “Kami di Komisi V DPR RI ini fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua,” jelas Roberth..

Perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI kali ini menjelaskan bahwa mereka berharap kedepannya penjualan barang dan jasa di Papua akan lebih baik dan keuntungan bagi kontraktor di Papua juga akan lebih baik..

Sumber: sumber pu.go.id/berita

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir di pembukaan acara ARCH:ID 2022 yang diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis(14/7/2022). Kegiatan konferensi dan pameran arsitektur yang diselenggarakan pada 14 - 17 Juli 2022 ini dengan tema “Sebentang, Serentang, Segendang” sebagai refleksi dari keberagaman praktek dan produk arsitektur yang terdapat di Indonesia.

“Saya ucapkan selamat atas berlangsungnya acara ARCH:ID 2022 ini yang sempat tertunda selama dua tahun disebabkan pandemi. Diharapkan acara ARCH:ID ini bisa terus berlangsung setiap tahun dalam rangka menciptakan perkembangan profesi arsitek di Indonesia,” ungkap Menteri Basuki dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki mengungkapkan apresiasinya kepada IAI yang selama ini terus bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, arsitektur memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

“Saya sadar bahwa ilmu arsitektur merangkum seluruh fungsi bangunan, struktur bangunan, serta estetika atau nilai seninya. Jadi ke depan, semua pembangunan infrastruktur harus melibatkan arsitek, termasuk pembangunan jalan. Contohnya pada perkerasan tebing di Tol Cisumdawu, saya meminta arsitek terlibat agar lebih bagus dan estetik,” ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan peran dan dukungan arsitek Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan bisa dilihat pada upaya pelestarian pada bangunan dan kawasan cagar budaya, yaitu rehabilitasi Gelora Bung Karno dalam rangka Asian Games 2018, rehabilitasi Pasar Johar, renovasi Masjid Istiqlal, dan rehabilitasi Rumah Gadang di Solok Selatan. Upaya pelestarian ini dilaksanakan untuk memelihara bangunan atau kawasan cagar budaya baik secara fisik maupun non-fisik agar tradisi budaya lokal tetap terpelihara.

Arsitek juga memiliki peran dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilakukan pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Peran arsitek bukan hanya merubah wajah kawasan itu dengan tetap menjaga kearifan lokal, namun mengangkat pula harkat dan martabat masyarakat lokal secara sosial-ekonomi.

Menteri PUPR menegaskan pula, kini pihaknya juga bekerja sama dengan IAI dalam persiapan infrastruktur untuk men-support presidensi G20, yaitu penataan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan beberapa titik wisata di Labuan Bajo, penataan Kawasan Mandalika, penataan kawasan Hutan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Bali, dan revitalisasi VVIP Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kita juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keterlibatan IAI baik sebagai juri maupun peserta dalam Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujar Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, support serta sumbangsih ide, gagasan, dan karya dari para arsitek Indonesia dalam mengembangkan pusat pemerintahan baru yaitu IKN Nusantara yang meliputi Kompleks Istana, Kompleks Perkantoran Eksekutif, Legislatif, Perkantoran Yudikatif, Kompleks Peribadatan, serta Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara sangat dibutuhkan guna menciptakan kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Turut hadir Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana, Ketua Umum IAI Georgius Budi Yulianto, Ketua ARCH:ID 2022 Theresia Asri Purnomo, serta Ketua Kurator ARCH:ID 2022 Ary Indra yang didampingi co-kurator Doni Dwipayana dan Hermawan Daswanto.

Sumber: sumber pu.go.id/berita

IACARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan proyek infrastruktur untuk meningkatkan daya saing negara. Namun, tidak semua bangunan yang dibangun menggunakan uang anggaran dan dana belanja federal atau daerah (APBN atau APBD). Partisipasi sektor swasta terus didukung melalui berbagai model pendanaan, salah satunya adalah Kemitraan Pemerintah-Bisnis (KPBU)..

Direktur Pekerjaan Umum dan Prasarana PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, proyek KPBU bisa digunakan untuk penanggulangan bencana..

“Oleh karena itu, kedepannya diperlukan lembaga keuangan khusus yang dapat melakukan implementasi secara cepat dan mudah untuk meningkatkan kapasitas struktur bencana dan memungkinkan departemen untuk meminta dana kepada pengelola proyek kerjasama (PJPK)”; Herry berbicara pada Indian Infrastructure Investment Forum (IRR) yang digelar di Yogyakarta, Rabu (13 Juli 2022)..

Herry mengatakan konsep infrastruktur dan pembiayaan yang sehat dalam KPS merupakan suatu hal yang revolusioner. “Aplikasi sebagai alat bersifat universal untuk membangun infrastruktur yang kuat,” kata Herry..

Think 20 (T20) meluncurkan konferensi Reformasi Investasi India (IRR) untuk menyatukan ide-ide kebijakan dari G20. Acara ini merupakan salah satu acara dukungan terhadap presidensi G20. Pada acara ini akan dibahas isu-isu terkait distribusi risiko yang adil dalam bentuk pernyataan politik yang akan disampaikan pada KTT G20..

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Wamen) yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu anggota rombongan memaparkan beberapa topik utama G20..

“Inti dari G20 adalah bagaimana kita mengembangkan kerangka kerja bersama bagi dunia, bagaimana mengatasi dampak kesehatan terhadap perekonomian ketika penyakit merupakan masalah global, bagaimana mempromosikan pajak internasional dan nilai tukar.” Tujuannya untuk menciptakan cara mendukung ekonomi hijau,” ujarnya..

Wamen Suahasil juga menekankan pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jangka menengah dan panjang. “Pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang besar. “Selain permasalahan yang timbul dari pembangunan infrastruktur, kita juga harus sepakat dengan investor,” kata Wamen Suahasil..

Sumber: sumber pu.go.id/berita

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan hibah sebesar Rp. 23,88 triliun dolar untuk menghidupi 222.586 rumah tangga. Dana ini diharapkan dapat digunakan pada tahun anggaran 2022..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tujuan anggaran tersebut untuk mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (LMH) untuk memiliki rumah. Oleh karena itu, kekurangan akomodasi atau wisatawan dapat dikurangi..

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan akses terhadap perumahan dari 56,75% menjadi 70%. Angka ini setara dengan 11 juta rumah tangga..

“Pemerintah berkomitmen menyediakan perumahan yang layak untuk Anggaran Rendah (MBR). “Kami berharap dapat meningkatkan taraf hidup penerima bantuan dengan memberikan mereka rumah yang lebih mewah, sehat, dan nyaman,” ujarnya. kata Basuki dalam siaran persnya, Senin (1/8/2022)..

Oleh karena itu, dana seperti Dana Pendapatan Rendah (FLPP), Dana Pemulihan Dukungan Keuangan (BP2BT), Dana Subsidi (SBUM), dan Dana Tefera tetap disalurkan..

Untuk TA 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp. 23 miliar dolar untuk 200.000 rumah. Saat ini dana BP2BT telah disalurkan sebesar Rp. Itu berarti $888,46 miliar untuk 22.586 rumah..

Direktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, mulai 28 Juli 2022, Kementerian PUPR akan memperbolehkan masyarakat memiliki 106.346 unit dan 3.024 unit BP2BT atau setaranya melalui KPR FLPP atau setara 53,2% dari target. . Dia bilang dia mempromosikannya. 13,4% dari sasaran..

Terkait ketersediaan lahan, Herry juga mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya menyediakan perumahan di perkotaan melalui proyek perumahan vertikal. Dari sisi pembiayaan, program yang paling efektif adalah program harga beli, kepemilikan atau pensiun progresif, serta optimalisasi keuangan KPBU dan FLPP, ujarnya..

“Kami berharap rencana ini dapat menjadi sarana finansial untuk meningkatkan penyaluran kredit perumahan kepada MBR di perkotaan,” kata Herry..

Herry menjelaskan, selain memberikan dukungan finansial kepada MBR, pemerintah kembali mengumumkan kebijakan relaksasi sektor perumahan berupa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Negara (PPN DTP) tahun 2022..

Kebijakan insentif PPN DTP tahun 2022 memberikan besaran sebesar 50% dari PPN DTP tahun 2021 yaitu 50% untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, 25% untuk penjualan rumah di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. "Itulah ceritanya," katanya..

Sumber: sumber bisnis.tempo.co

Secara umum perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan perencanaan kawasan secara umum dan rinci.

Pengertian Penataan Ruang

Laporan dari buku Penataan Ruang Sungai Aluvial dan Sungai Non Sungai Cinta (2021) karya Robert J. Kodoatie dkk, pengertian penataan ruang adalah sebagai berikut: “Perencanaan tata ruang menentukan pola struktur dan keruangan yang melibatkan pengorganisasian dan penetapan rencana tata ruang.” Perencanaan wilayah merupakan kegiatan geografis yang mencakup pembentukan kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Tuliskan pengertian perencanaan wilayah!

Pengertian rencana wilayah adalah ukuran geografis. yang meliputi penentuan struktur dan pola tata ruang wilayah

Perencanaan wilayah biasanya dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahannya. Sebab setiap daerah mempunyai kebijakan dan kewenangan yang berbeda-beda. Misalnya, perencanaan wilayah nasional berbeda dengan provinsi, regional, dan perkotaan.

Tujuan penataan ruang

Kutipan dari buku Hukum Penataan Ruang karya Juniarso Ridwani dan Achmad Sodik (2023), tujuan penataan ruang adalah pembangunan. Kawasan atau kawasan yang akan dibangun harus disurvei dan direncanakan terlebih dahulu. Sehingga budidayanya bisa maksimal dan efisien. Tujuan perencanaan wilayah adalah mengendalikan struktur dan letak serta hubungan fungsionalnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, tujuan perencanaan wilayah adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

Singkatnya, tujuan perencanaan wilayah adalah:

1. Pembangunan wilayah
2. Mengarahkan struktur dan letak serta hubungan fungsionalnya agar selaras dan seimbang
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

Sumber: kompas.com

Pada perencanaan perkotaan, zonasi artinya suatu metode pada mana suatu munisipalitas atau tingkatan pemerintahan lainnya membagi tanah menjadi "zon", masing-masing memiliki seperangkat peraturan untuk pengembangan baru yg tidak sama berasal zona lainnya. Zona bisa ditetapkan buat penggunaan tunggal (misalnya, perumahan, industri), mereka bisa menggabungkan beberapa kegiatan yg kompatibel sesuai penggunaan, atau pada perkara zonasi berbasis bentuk, peraturan yang tidak sama bisa mengatur kepadatan, ukuran, dan  bentuk bangunan yang diizinkan, tanpa memandang penggunaannya. hukum perencanaan buat setiap zona memilih apakah biar   perencanaan buat pengembangan tertentu bisa diberikan. Zonasi bisa memutuskan aneka macam penggunaan tanah secara eksklusif serta bersyarat. Ini dapat membagikan ukuran dan  dimensi lot yang dapat dibagi tanah menjadi, atau bentuk serta skala bangunan. pedoman ini ditetapkan buat membimbing pertumbuhan dan  pengembangan perkotaan.

Zonasi ialah metode perencanaan perkotaan yg paling awam digunakan oleh pemerintah lokal di negara-negara maju. pengecualian mencakup Britania Raya serta Kota Houston, Texas. aturan zonasi yang membatasi pembangunan perumahan baru (seperti zonasi rumah tunggal) terkait menggunakan harga yang lebih tinggi dan  adalah faktor utama dalam segregasi tempat tinggal   pada Amerika perkumpulan berdasarkan pendapatan serta ras.

Tujuan utama zonasi artinya memisahkan penggunaan yang diklaim tidak kompatibel. Secara simpel, zonasi jua dipergunakan buat mencegah pengembangan baru menghambat penggunaan yg sudah ada serta/atau buat mempertahankan "karakter" suatu komunitas, pada mana karakter sering dipergunakan menjadi eufemisme buat merujuk pada susunan rasial, etnis, atau sosioekonomi dari komunitas tersebut.

Zonasi bisa meliputi regulasi terhadap jenis kegiatan yang bisa diterima di lot eksklusif (seperti ruang terbuka, perumahan, pertanian, komersial, atau industri), kepadatan pada mana kegiatan tersebut bisa dilakukan (berasal perumahan berkepadatan rendah seperti tempat tinggal   tunggal hingga berkepadatan tinggi seperti gedung apartemen bertingkat tinggi), tinggi bangunan, jumlah ruang yg dapat ditempati struktur, lokasi bangunan di lot (penarikan batas), proporsi jenis ruang pada lot, seperti berapa banyak ruang berlandaskan, permukaan tak tembus, jalur kemudian lintas, dan  apakah atau tidak tersedia kawasan parkir.

Zonasi umumnya dikendalikan oleh pemerintah lokal mirip kabupaten atau munisipalitas, meskipun sifat rezim zonasi dapat ditentukan atau dibatasi oleh otoritas perencanaan negara atau nasional atau melalui undang-undang yang memberi kewenangan. pada beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, atau Kanada, planning zonasi wajib  sesuai dengan pernyataan perencanaan dan  kebijakan tingkat lebih tinggi (nasional, regional, negara bagian, provinsi). pada perkara Jerman, kode ini meliputi isi rencana zonasi dan  mekanisme hukum. pada Australia, tanah pada bawah kendali pemerintah Federal tidak tunduk di kontrol perencanaan negara bagian. Amerika serikat dan  negara federasi lainnya serupa. Zonasi serta perencanaan perkotaan di Prancis dan  Jerman diatur sang kode nasional atau federal. pada kasus Jerman, kode ini mencakup isi planning zonasi dan  prosedur aturan.

Detail tentang bagaimana sistem perencanaan individual menggabungkan zonasi ke dalam rezim regulasinya bervariasi meskipun niatnya selalu serupa. sebagai contoh, pada negara bagian Victoria, Australia, zona penggunaan huma digabungkan menggunakan sistem penutupan skema perencanaan buat memperhitungkan majemuk faktor yg memengaruhi yang akan terjadi perkotaan yang diinginkan pada lokasi manapun.

Sebagian akbar sistem zonasi mempunyai mekanisme untuk menyampaikan dispensasi (pengecualian asal aturan zonasi), umumnya sebab beberapa kesulitan yang dirasakan akibat sifat spesifik properti yang sedang dipertimbangkan.

Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org