Jakarta (ANTARA) - Salah satu pilar utama konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia, yakni Nusantara, adalah keselarasan antara kemajuan infrastruktur dan kelestarian lingkungan, terutama dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati.

Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di Indonesia. Ada banyak spesies yang merupakan spesies endemik di daerah tersebut.

Menurut catatan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), terdapat 3.889 spesies yang terindikasi dapat ditemukan dalam radius 50 kilometer dari kawasan tersebut, termasuk mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, tumbuhan, serangga, dan arakhnida.

Namun, data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) menunjukkan bahwa 440 spesies atau 11,8 persen dari total spesies yang teridentifikasi berada dalam kondisi rentan, kritis, atau terancam punah, sehingga perlu dilakukan upaya konservasi.

Hal ini tidak terlepas dari masalah lingkungan yang tercatat sebelum pekerjaan konstruksi dimulai di Nusantara.
Deforestasi akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, penambangan ilegal, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan perambahan hutan telah banyak mengubah hutan Kalimantan.

Citra satelit yang dirilis oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) juga menunjukkan bukti nyata berkurangnya tutupan hutan di wilayah Nusantara.

Berdasarkan citra satelit tersebut, pada April 2022, tutupan hutan di Nusantara masih lebat, sementara pada Februari 2024, dampak pembukaan hutan sudah terlihat di beberapa wilayah.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, mengatakan bahwa kondisi hutan lindung Nusantara masih jauh dari kata ideal. Konversi hutan secara besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir - jauh sebelum pembangunan Nusantara dimulai - telah mengubah hutannya.

Menurutnya, tutupan hutan sekunder di Nusantara saat ini hanya 16 persen dari total 256.142 hektar luas wilayah ibu kota baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan setidaknya 120 ribu hektar hingga tahun 2045.

Ia menegaskan bahwa pengembangan Nusantara sebagai kota hutan akan mengedepankan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya pemulihan ekosistem juga akan dilakukan untuk menghidupkan kembali hutan tropis Kalimantan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang akan menjadi peta jalan pembangunan Nusantara yang tetap mengedepankan pelestarian alam dan mencegah pelestarian alam kepunahan di wilayah ibu kota baru.

Rencana yang diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2024 ini dibuat melalui diskusi dengan para ahli, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional.

Dokumen tersebut berisi beberapa poin penting mengenai pembangunan Nusantara dan mencakup aspek-aspek seperti melestarikan ekosistem hutan dan lahan basah yang tersisa, pelestarian habitat, perlindungan spesies, dan upaya restorasi.

Rencana ini akan dilaksanakan selama lima tahun - dari tahun 2024 hingga 2029.

Berita terkait: OIKN beralih ke sains warga untuk melindungi keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati di Nusantara

OIKN telah mengidentifikasi tujuh wilayah di Nusantara dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Kawasan tersebut antara lain Bentang Alam Gunung Beratus, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, Samboja Lestari (pusat rehabilitasi), Kecamatan Muara Jawa, dan Gunung Parung.

Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan dataran rendah yang tersebar di wilayah administratif Balikpapan, yang berbatasan dengan Nusantara. Hutan lindung ini terdiri dari hutan primer yang dikelilingi oleh hutan yang sedikit terdegradasi akibat kebakaran hutan di masa lalu.

Di kawasan hutan lindung tersebut, 42 jenis mamalia, 21 jenis burung, dan 4 jenis reptil ditemukan dari tahun 2016 hingga 2022. Jenis-jenis mamalia tersebut antara lain adalah burung pitta kepala biru, rangkong hitam, kucing teluk, dan beruang madu.

Teluk Balikpapan memiliki luas perairan sekitar 120 km dengan lebar maksimum 7 km, dan garis pantai teluk ini sebagian besar ditutupi oleh hutan bakau. Teluk Balikpapan merupakan habitat buaya muara, penyu hijau, duyung, dan pesut.

Sementara itu, Gunung Parung di bagian barat merupakan kawasan hutan yang membentang dari area konsesi hutan produksi hingga Pegunungan Meratus.

Ada beberapa spesies yang dilindungi di kawasan ini, seperti monyet daun merah marun, layang-layang brahmana, bekantan, dan kuntul ungu.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang membentang seluas 64 hektar ini merupakan salah satu kawasan hutan konservasi di Nusantara. Menurut data OIKN, saat ini tutupan lahannya terdiri dari sekitar 57 persen kawasan hutan, dan sisanya digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti perkebunan, pertambangan, dan bangunan.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto merupakan habitat macan dahan, rangkong badak, dan owa jawa.

Sementara itu, satwa yang dapat ditemukan di Muara Jawa, yang dulunya merupakan kawasan hutan bakau, antara lain bekantan dan burung kakatua kerah.

Samboja Lestari, yang memiliki luas 1.852 hektar, merupakan pusat rehabilitasi bagi beberapa spesies, seperti orangutan dan beruang madu.

Selain itu, Samboja Lestari juga menjadi rumah bagi burung kutilang Timur Jauh, Rhacophoridae, owa abu-abu, dan monyet daun merah marun.

Melihat tingginya nilai keanekaragaman hayati dan tantangan yang ada, OIKN bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, beberapa langkah strategis telah disusun dalam Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan Kalimantan, Direktur Bina Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Air OIKN, Pungky Widiaryanto, mengatakan bahwa OIKN akan menetapkan 65 persen dari wilayah Kalimantan sebagai kawasan lindung.

Ini akan mencakup 40 ribu hektar hutan sekunder, 2 ribu hektar hutan bakau, 55 ribu hektar hutan tanaman industri/monokultur, dan 80 ribu hektar pertanian, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, 25 persen dari luas wilayah Nusantara telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan 10 persen sisanya akan digunakan untuk tujuan pertanian.

Selain mengembalikan fungsi ekologis hutan, keselarasan antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan Nusantara juga perlu diperhatikan.

Widiaryanto menegaskan bahwa OIKN telah menyusun langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar di ibu kota baru.

Berita terkait: OIKN akan bangun perlintasan satwa liar untuk lestarikan keanekaragaman hayati di Nusantara

Disadur dari: /en.antaranews.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan tenaga kerja untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya Tunai (IBM/PKT) tahun 2022 sebanyak 60.466 orang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (17/2/2022).

"Ini pelaksanaan PKT di tahun 2022 kami lakukan dengan pemberdayaan masyarakat atau swakelola. Ini dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 60.466 orang," jelas Diana.

Untuk program IBM/PKT tahun 2022, pagu anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 2,11 triliun.

Ada beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam IBM/PKT yakni Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di 1.156 lokasi.

Untuk program ini, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 578 miliar dengan target serapan tenaga kerja 17.340 orang.

Kemudian, program Sanitasi Pendidikan dan Keagamaan akan dilaksanakan di 1.387 lokasi yang menargetkan penyerapan tenaga kerja 8.286 orang dengan kucuran dana senilai Rp 290,2 miliar.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dilaksanakan di 1.061 lokasi.

TPS3R membidik 1.590 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63,6 miliar.

Lalu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 6.000 orang tenaga kerja akan dilaksanakan di 265 kelurahan. Adapun kucuran dananya sebesar Rp 254,7 miliar.

Tak hanya itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 690 miliar di 1.725 desa dengan serapan tenaga kerja 17.250 orang.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Sementara program terakhir adalah Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan kucuran dana Rp 225 miliar.

PISEW dilaksanakan di 450 kecamatan yang nantinya akan menyerap 10.000 tenaga kerja.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan alokasi dana Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 1,16 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menuturkan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Ditjen Cipta Karya pada tahun 2022 ini membutuhkan usulan (dana) tambahan sebesar Rp 1,16 triliun," jelasnya.

Diana menuturkan, usulan tambahan dana tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, ASEAN Sumitt, serta MotoGP.

Rinciannya, kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 112,1 miliar untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G-20 berupa penataan Kawasan Mangrove dan Supervisi Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali.

Lalu, untuk Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 947,8 miliar.

Pekerjaaan yang dilakukan berupa penataan gerbang utama, renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, dan Sasono Adiguno.

Kemudian, renovasi museum, penataan lanskap anjungan dan pedestrian (pejalan kaki), penataan outer ring seperti halte, area pakir, dan gedung pengelola, juga penataan pulau-pulau di Danau Archipelago yakni pejalan kaki, anjungan, aphiteather, dan promeande.

Selanjutnya, renovasi Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, penataan lanskap pedestrian anjungan viewing tower, kaca benggala, community center (pusat komunitas), struktur parkir (elevated), dan manajemen konstruksi penataan TMII 1, 2, dan 3.

Ada juga penataan kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa koridor dan supervisi senilai Rp 94,5 miliar.

Sementara yang terakhir berupa peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk persiapan ASEAN Summit di Tana Mori senilai Rp 7 miliar.

Sumber Artikel: kompas.com

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebutkan, ada 33 paket pekerjaan untuk mendukung sejumlah acara internasional.

Acara internasional tersebut yakni, Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, serta penyelanggaran sejumlah acara di kawasan Mandalika.

"Jadi kalau paket jumlahnya secara detail 33 paket (pekerjaan)," kata Yudha usai acara penandatanganan kontrak payung e-katalog dengan 41 penyedia jasa, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021.

Perpres tersebut mengatur terkait Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yudha melanjutkan, sejumlah 33 paket pekerjaan tersebut itu terdiri dari bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, juga perumahan.

Masing-masing kegiatan infrastruktur itu terbagi dalam beberpa paket baik fisik, dan non fisik.

Beberapa paket pekerjaan tersebut adalah jalan akses dari Labuan Bajo-Tana Mori, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan penataan kawasan di Mandalika.

"Proses revitalisasi dan pembangunan sudah berjalan," terang Yudha.

Dia menargetkan, beberapa pekerjaan infrastruktur tersebut akan ada yang rampung pada April atau Mei, lalu ada juga September.

"Dan ini makanya itu dilakukan percepatan-percepatan, termasuk prosesnya juga melalui pengadaan langsung," lanjut dia.

Namun demikian, Yudha belum mengetahui pasti berapa total dana dalam pembangunan ke-33 infrastruktur tersebut.

"Ini Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) juga sedang diproses juga kan, (kira-kira) lebih dari Rp 1 triliun," pungkasnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Jual beli tanah/rumah wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Syarat kartu BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dan rumah ini berlaku mulai 1 Maret 2022.

Dilansir dari Kompas.com, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengonfirmasi hal ini kepada Kompas.com, Jumat (18/2/2022). "Benar, mulai 1 Maret 2022 (diberlakukan)," jelas Taufiqulhadi singkat. Dia menjelaskan, setiap pembelian tanah yang dimulai 1 Maret 2022 harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan.

Taufiqulhadi menuturkan, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah tersebut berlaku untuk setiap kelas BPJS kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. "Jadi, kalau ada Juru Bicara seperti saya juga membeli tanah, maka harus melampirkan juga," tambah Taufiqulhadi.

Adapun ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah melampirkan fotokopi kartu BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi Inpres nomor 18 tersebut.
 

Mengapa Harus Melampirkan Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan untuk Jual Beli Tanah?

Menurut Taufiqulhadi, alasan perlunya BPJS Kesehatan sebagai lampiran ketika melakukan jual beli rumah adalah dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia. "Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia," ujar Taufiqulhadi.

Dia menambahkan, selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti pada negara-negara maju. Oleh karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan.
 

Warganet Protes Kartu BPJS Kesehatan untuk Syarat Jual Beli Tanah

Ketentuan baru kartu BPJS Kesehatan untuk syarat jual beli tanah tersebut dikritik warganet. Banyak yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungannya antara membeli rumah dan memiliki BPJS Kesehatan.

Berikut ini beberapa diantaranya: "Yth. Pak @jokowi kebijakan/Inpres ini mohon dievaluasi, apa kaitannya Jual-Beli Perumahan (AJB, BBN) dgn BPJS Kesehatan (peserta aktif). Jangan kebijakan memaksakan kehendak dengan menggunakan Instansi lain (ATR/BPN)", tulis akun ini.

Taufiqulhadi menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki BPJS Kesehatan, karena itu adalah syaratnya. "Harus menyertakan BPJS jadi seluruh rakyat Indonesia itu, harus ada BPJS. Itu perlindungan negara terhadap warganya," kata Taufiq.

Lebih lanjut, diketahui bahwa dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu Kementerian yang diinstruksikan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berikut bunyi instruksinya berdasarkan diktum kedua angka 17: "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."

Informasi serupa juga dibagikan di media sosial resmi kantor pertanahan masing-masing daerah di Indonesia. Melalui akun Twitter resmi Kantah Kota Surabaya I @KantahSurabaya1 salah satunya, diumumkan bahwa:

"Berdasarkan pada Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN nomor HR.02/153-400/II/2022 disampaikan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional)."

Sumber Artikel: nasional.kontan.co.id

Konstruksi adalah bisnis yang berisiko. Setiap proyek konstruksi memiliki keunikan dan tantangan serta peluang tersendiri. Mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek konstruksi bisa jadi sulit, tetapi bukan tidak mungkin dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Ketika sebuah risiko menjadi kenyataan, hal itu dapat mengganggu dan menggagalkan proyek, itulah mengapa manajemen risiko konstruksi sangat penting. Untuk menghindari bencana, Anda harus dapat menilai, mengendalikan, dan memantau risiko dengan benar setelah risiko teridentifikasi.

Risiko tidak selalu berarti negatif. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif dapat meningkatkan keuntungan, membangun hubungan baik dengan klien yang menghasilkan lebih banyak proyek, dan mampu memperluas bisnis Anda ke pasar dan sektor baru.

Jenis-jenis Risiko Konstruksi
Untuk manajemen risiko konstruksi yang tepat, Anda perlu mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada proyek konstruksi. Risiko ini dapat berupa risiko keuangan, kontraktual, operasional, dan lingkungan, serta dapat disebabkan oleh sumber internal dan eksternal.

Risiko yang umum terjadi meliputi:

• Bahaya keselamatan yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pekerja
• Mengelola perintah perubahan
• Gambar yang tidak lengkap dan ruang lingkup yang tidak terdefinisi dengan baik
• Kondisi lokasi yang tidak diketahui
• Kontrak yang ditulis dengan buruk
• Kenaikan biaya material yang tidak terduga
• Kekurangan tenaga kerja
• Kerusakan atau pencurian peralatan dan perlengkapan
• Bencana alam
• Masalah dengan subkontraktor dan pemasok
• Ketersediaan bahan bangunan
• Manajemen proyek yang buruk

Ketika risiko muncul, hal ini dapat berdampak serius pada biaya, jadwal, dan kinerja proyek Anda yang akan menyebabkan penundaan dan sengketa di kemudian hari. Kabar baiknya, sebagian besar risiko ini dapat dikelola dan dimitigasi dengan perencanaan yang tepat dan manajemen proyek yang baik.

Mengidentifikasi Risiko Proyek Konstruksi
Setelah kita membahas beberapa risiko yang umum terjadi pada proyek konstruksi, sekarang saatnya untuk mengidentifikasi risiko yang unik pada proyek Anda. Hal ini harus dilakukan sedini mungkin, sebaiknya selama fase prakonstruksi proyek. Ingat, jika Anda gagal mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko proyek, pada dasarnya Anda menerima risiko jika risiko itu muncul selama proyek Anda.

Adakan sesi curah pendapat dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko. Pada titik ini, Anda tidak sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin skenario yang dapat berdampak negatif pada proyek. Pastikan Anda mengandalkan keahlian, pengalaman, dan basis pengetahuan tim Anda. Tinjau proyek-proyek sebelumnya dengan ukuran, ruang lingkup, dan lokasi serupa yang telah Anda selesaikan untuk lebih memahami risiko konstruksi yang dihadapi proyek Anda saat ini.

Cara yang baik untuk mencegah risiko menyelinap ke dalam proyek Anda saat proyek berjalan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin dengan tim proyek dan pemangku kepentingan. Selain meninjau upaya manajemen risiko Anda saat ini, Anda juga dapat menggunakan waktu tersebut untuk mengidentifikasi masalah lain yang mungkin muncul di masa mendatang.

Proses Manajemen Risiko Konstruksi
Setelah Anda mengidentifikasi potensi risiko pada proyek Anda, Anda sekarang perlu duduk dan menilai setiap risiko berdasarkan probabilitas menjadi kenyataan dan dampaknya terhadap proyek jika terjadi. Beri peringkat dampak dan probabilitas setiap risiko sebagai tinggi, sedang, atau rendah.

Risiko yang berdampak tinggi dan memiliki probabilitas tinggi harus ditangani terlebih dahulu, sedangkan risiko dengan probabilitas rendah dan berdampak rendah dapat ditangani terakhir. Pertimbangkan jumlah waktu, uang, dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengelola setiap risiko secara efektif.

Setelah Anda memberi peringkat pada setiap risiko, tinjau setiap risiko dengan cermat dan tentukan apakah Anda dapat menghindari, menghilangkan, mengurangi, memindahkan, atau menerima setiap risiko.

Menghindari Risiko Proyek Konstruksi
Ini bisa berarti menolak proyek atau menegosiasikan kontrak untuk menghilangkan risiko proyek. Tidak ada salahnya meninggalkan sebuah proyek jika risikonya lebih besar daripada potensi keuntungannya.

Mentransfer Risiko Proyek
Perusahaan Anda mungkin tidak cocok untuk mengelola risiko tertentu. Bekerjasamalah dengan pemangku kepentingan lain untuk menentukan siapa di tim proyek yang paling cocok untuk menanggung setiap risiko.

Diskusikan dengan klien risiko apa yang akan mereka tanggung dan risiko mana yang akan menjadi tanggung jawab Anda. Bekerjasamalah dengan penyedia asuransi Anda untuk menentukan risiko mana yang tercakup dalam polis Anda saat ini beserta opsi lain untuk melindungi perusahaan Anda dari risiko.

Mengurangi Risiko Proyek
Menghilangkan, mengurangi, dan menerima risiko membutuhkan perencanaan yang matang. Pilah setiap risiko menjadi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti. Jangan terlalu banyak mengerahkan sumber daya Anda untuk menangani banyak risiko. Anda mungkin perlu membawa sumber daya tambahan, seperti mempekerjakan lebih banyak pekerja atau menyewa peralatan tambahan, untuk mengelola semua risiko secara efektif.

Menerima Risiko Proyek
Menyetujui untuk menerima risiko adalah keputusan yang tidak boleh dianggap enteng. Mungkin tidak masalah untuk menerima beberapa risiko dengan probabilitas rendah dan dampak rendah. Menyetujui untuk menerima risiko dengan probabilitas tinggi dan berdampak tinggi tanpa manajemen atau mitigasi apa pun dapat merugikan proyek dan keuntungan Anda.

Pemikiran Akhir tentang Manajemen Risiko Konstruksi
Manajemen risiko konstruksi yang baik membutuhkan kolaborasi dan komunikasi tingkat tinggi dengan semua pihak yang terlibat. Menjaga agar semua orang mengetahui informasi yang sama dan bekerja sama akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sebelum menjadi masalah. Ingat, risiko dapat menghasilkan imbalan yang besar jika dikelola secara efektif.

Sumber: constructconnect.com