Latar Belakang Teoretis

Penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan walkability (kemampuan berjalan kaki) di tengah urbanisasi yang cepat di India. Peningkatan walkability secara teoretis dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik (SDG 3), pengurangan jejak karbon (SDG 13), peningkatan interaksi sosial, dan manfaat ekonomi (SDG 11).   

Proyek "Smart Streets" di Pune, yang merupakan bagian dari Smart Cities Mission, diposisikan sebagai upaya percontohan untuk mempromosikan NMT melalui desain ulang jalan. Kerangka teoretis studi SAAR ini adalah untuk mengevaluasi proyek tersebut secara kualitatif. Tujuan utamanya adalah untuk "menilai dampak Smart Streets terhadap warga dan kota," "mempelajari tingkat kepuasan warga," dan "menilai dampak positif dan negatif" dari inisiatif tersebut.   

Metodologi dan Kebaruan

Studi ini mengadopsi metodologi penilaian kualitatif terhadap proyek percontohan SCM di Area Based Development di Pune. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei di lokasi dan kuesioner warga (seperti terlihat di apendiks ) untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan.   

Studi ini secara spesifik menganalisis koridor jalan yang telah didesain ulang, termasuk DP Road (sebagai proyek demonstratif ideal) dan ITI Road, untuk mengekstrak pro dan kontra dari implementasinya. Kebaruan dari karya ini terletak pada evaluasinya yang jujur dan berbasis lapangan terhadap sebuah proyek percontohan SCM, yang berfungsi sebagai umpan balik kritis untuk desain ulang jalan di masa depan.   

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis kualitatif terhadap jalan-jalan yang didesain ulang menghasilkan temuan yang menyoroti keberhasilan desain sekaligus konflik yang ditimbulkannya.

1. Implementasi Desain NMT Komprehensif: Proyek ini berhasil mengimplementasikan fitur-fitur desain NMT yang ideal. Contohnya di ITI Road (lebar 24m), intervensi mencakup "trotoar terpisah, jalur sepeda khusus, parkir di jalan,... perlintasan sebidang (at-grade crossings), dan pemberhentian transportasi umum."    

2. Integrasi Placemaking: Desain ini melampaui sekadar transportasi, dengan mengintegrasikan fasilitas publik di sepanjang trotoar. Ini termasuk "gym terbuka, situs placemaking, area duduk, patung," dan area bermain anak-anak, yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial.   

3. Pengukuran Walkability: Studi ini mengukur "Walkability Index" berdasarkan peringkat fasilitas pejalan kaki oleh pemangku kepentingan, di mana DP Road (proyek percontohan ideal) menerima skor 4.2.   

4. Dampak Negatif dan Konflik (Temuan Kritis): Evaluasi kualitatif juga mengungkap kelemahan signifikan. Survei primer di DP Road (ditampilkan dalam Gambar 2) mengidentifikasi keluhan utama dari pengguna: "Trotoar yang besar menyebabkan kemacetan lalu lintas" dan "Fasilitas parkir tidak cukup."    

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Temuan-temuan ini menyoroti sebuah konflik fundamental dalam desain perkotaan di Pune. Meskipun proyek ini berhasil dalam tujuannya memprioritaskan pejalan kaki dan NMT , intervensi ini secara langsung menimbulkan dampak negatif pada lalu lintas kendaraan bermotor dan permintaan parkir yang ada. Keterbatasan dari studi ini adalah bahwa ia merupakan penilaian kualitatif dari sebuah "upaya percontohan" (pilot attempt) , sehingga dampaknya diukur dalam skala terbatas.   

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, studi ini menegaskan bahwa infrastruktur Smart Street yang berfokus pada walkability adalah "langkah positif" menuju kota yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Proyek ini memberi kesempatan untuk "mengkalibrasi ulang cara kita berkomuter" dan memperjuangkan hak atas kota bagi semua orang.   

Namun, temuan kritis mengenai kemacetan dan parkir  menyiratkan bahwa penelitian dan perencanaan di masa depan harus secara eksplisit mengelola trade-off antara mempromosikan NMT dan mengakomodasi permintaan transportasi dan parkir kendaraan pribadi yang ada. Rekomendasi dari studi ini akan sangat penting untuk memandu inisiatif pemerintah di masa depan.   

Sumber

Studi Kasus C2: Smart Streets Design. (2023). Dalam SAAR: Smart cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure) (hlm. 16-24). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan pengaruh besar terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Hasil studi dari Universitas Mataram menegaskan bahwa perbaikan akses jalan secara signifikan meningkatkan pendapatan pedagang kecil seperti penjual bakso, sate, dan jajanan tradisional. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan karena menunjukkan bahwa infrastruktur tidak hanya mendukung konektivitas regional, tetapi juga memberdayakan ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung masyarakat desa. Namun, dampak positif ini hanya dapat bertahan jika kebijakan pendukung seperti kompensasi, pelatihan, dan penataan usaha kecil diterapkan dengan baik.

Dalam konteks ini, program penguatan kapasitas seperti Kursus Business with Social Impact sangat relevan untuk aparatur daerah dan BUMDes agar dapat merancang intervensi yang mendukung keberlanjutan usaha kecil setelah pembangunan fisik selesai.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak:

Pembangunan jalan di Tanjung memicu peningkatan arus mobilitas warga dan kelancaran distribusi barang. Para pelaku usaha melaporkan kenaikan omzet karena akses pembeli menjadi lebih mudah. Infrastruktur juga memperkuat konektivitas menuju kawasan wisata Lombok Utara, membuka peluang sektor pariwisata dan perdagangan lokal.

Hambatan:

Tidak semua warga merasakan manfaat secara langsung. Beberapa pedagang terpaksa direlokasi selama proses pembangunan tanpa kompensasi yang memadai. Selain itu, komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih minim, menyebabkan ketidakpastian bagi usaha kecil.

Peluang:

Dengan adanya jalur dua arah dan empat lajur di sekitar pusat pemerintahan, peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal meningkat pesat. Pemerintah daerah berencana membangun zona khusus pedagang kaki lima (PKL) serta area istirahat yang dapat menjadi sentra ekonomi baru.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Pemberian kompensasi dan lokasi alternatif strategis bagi pedagang terdampak sebelum proyek dimulai.

2. Program pelatihan adaptasi ekonomi bagi pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan potensi jalan baru.

3. Peningkatan komunikasi publik antara pemerintah dan warga agar proses pembangunan lebih transparan dan inklusif.

4. Penyediaan akses permodalan mikro melalui kerja sama dengan bank daerah atau BUMDes untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat.

5. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan manfaat infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meskipun proyek ini terbukti meningkatkan ekonomi lokal, potensi kegagalan muncul ketika aspek sosial diabaikan. Minimnya koordinasi antara instansi PUPR dan pemerintah desa dapat menyebabkan ketimpangan manfaat—di mana kelompok kecil yang sudah kuat menjadi semakin dominan, sementara pedagang kecil tetap terpinggirkan. Jika kebijakan tidak diiringi dengan pendekatan sosial-ekonomi yang partisipatif, maka pembangunan jalan hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu tanpa pemerataan kesejahteraan.

Penutup

Pembangunan jalan di Desa Tanjung merupakan contoh konkret bahwa infrastruktur dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan terhadap masyarakat terdampak. Infrastruktur fisik harus dibarengi dengan pembangunan sosial agar manfaatnya menyentuh seluruh lapisan ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan proyek ini sebagai model bagi pembangunan inklusif yang berkeadilan.

Sumber

Zauqi, R. A., Suprianto, & Agustiani, E. (2024). Analysis of the Impact of Road Infrastructure Development on Community Economic Business Development in Tanjung Village, North Lombok Regency. ISRG Journal of Arts, Humanities, and Social Science, Vol. II, Issue IV. DOI: 10.5281/zenodo.13091427.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pembangunan infrastruktur jalan adalah katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang. Studi Socioeconomic Impacts of Road Development in Ethiopia (Bogale, 2016) menunjukkan bahwa jalan bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga penggerak transformasi sosial — membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan peluang kerja.

Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat di sekitar proyek jalan utama mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan, partisipasi ekonomi perempuan, serta diversifikasi kegiatan usaha dari sektor pertanian ke perdagangan dan jasa. Jalan yang terhubung dengan wilayah pedesaan terbukti menurunkan tingkat kemiskinan hingga 20% di kawasan yang sebelumnya terisolasi.

Temuan ini memiliki relevansi kuat bagi Indonesia, di mana banyak daerah tertinggal masih bergantung pada akses jalan sebagai satu-satunya sarana integrasi dengan pusat ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia perlu diarahkan untuk menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, pelatihan seperti Kursus Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja menjadi penting untuk memperkuat kapasitas perencana kebijakan daerah. Hal ini relevan dengan Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Hasil penelitian di Ethiopia menunjukkan berbagai dampak positif dari pembangunan jalan terhadap kehidupan masyarakat:

• Peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 35%, terutama di wilayah pedesaan dengan akses langsung ke jalan utama.

• Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan, karena akses transportasi memperluas peluang kerja di sektor jasa dan perdagangan.

• Perbaikan akses terhadap layanan dasar, termasuk sekolah, klinik, dan pasar hasil pertanian.

• Meningkatnya nilai tanah dan investasi lokal, terutama di desa-desa yang sebelumnya terisolasi.

Namun, studi ini juga menemukan beberapa hambatan utama yang kerap muncul dalam implementasi proyek jalan di negara berkembang:

• Keterbatasan dana pemeliharaan — banyak jalan rusak dalam 3–5 tahun karena kurangnya sistem perawatan berkelanjutan.

• Ketimpangan distribusi manfaat — wilayah terpencil tanpa akses langsung ke jalan utama sering tertinggal.

• Kurangnya koordinasi kelembagaan antara lembaga transportasi, pertanian, dan perencanaan ekonomi.

Meski demikian, peluang besar tetap terbuka melalui kemitraan lintas sektor dan partisipasi masyarakat lokal. Program seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan jalan. Manajemen SDM dan Etika Profesi dalam Pembangunan Infrastruktur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan Jalan dengan Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional Jalan pedesaan harus menjadi bagian dari strategi ekonomi terpadu, yang menghubungkan masyarakat miskin dengan pasar dan layanan publik.

2. Bangun Sistem Pemeliharaan Berbasis Komunitas Libatkan masyarakat lokal dalam perawatan jalan melalui skema padat karya dan pelatihan teknis berbasis community-driven development.

3. Kembangkan Skema Pembiayaan Inovatif Terapkan model Public-Private Partnership (PPP) dan dana infrastruktur desa agar proyek jalan dapat dikelola secara berkelanjutan.

4. Gunakan Pendekatan Berbasis Data dan Dampak Setiap proyek jalan perlu disertai analisis dampak sosial ekonomi yang komprehensif dan terukur.

5. Perkuat Kapasitas SDM Daerah Aparatur pemerintah dan pelaku proyek harus dibekali kemampuan analitis dan teknis melalui program seperti Kursus Evaluasi Infrastruktur dan Kebijakan Transportasi. Sejalan dengan Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan pembangunan jalan sering kali gagal memberikan manfaat sosial maksimal karena orientasi yang terlalu fisik dan jangka pendek. Risiko utama meliputi:

• Fokus proyek pada kuantitas, bukan kualitas dan keberlanjutan.

• Kesenjangan antarwilayah, di mana wilayah miskin tetap terpinggirkan.

• Minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan proyek.

• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses tender dan pemeliharaan.

Untuk menghindari hal ini, perlu diterapkan kebijakan evidence-based dengan pengawasan berbasis data, serta mendorong partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Penutup

Pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Studi di Ethiopia menunjukkan bahwa jalan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan, memperluas akses ekonomi, dan mendorong keadilan sosial.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi prinsip serupa: membangun infrastruktur yang tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga memberdayakan manusia. Melalui pendekatan kolaboratif, regulasi yang adaptif, dan pelatihan kebijakan publik di Diklatkerja, pembangunan jalan dapat benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Sumber

Bogale, Belew Dagnew. Socioeconomic Impacts of Road Development in Ethiopia. Addis Ababa University, 2016.

Jalan berlubang, aspal retak, dan genangan air saat hujan adalah pemandangan yang terlalu akrab bagi jutaan warga Indonesia. Keluhan ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan; ini adalah masalah ekonomi yang menggerus waktu, merusak kendaraan, dan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Di balik setiap jalan rusak, ada dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh negeri: dengan anggaran yang terbatas dan daftar jalan yang butuh perbaikan seolah tak berujung, jalan mana yang harus didahulukan?

Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya sangat kompleks. Setiap keputusan melibatkan pertaruhan besar terhadap dana publik dan kepercayaan masyarakat. Di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, para pejabat pemerintah menghadapi tantangan ini setiap hari. Mereka harus menentukan urutan prioritas perbaikan jalan untuk diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan.¹ Namun, sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam JURNAL SISTEM INFORMASI TGD menyoroti sebuah celah fundamental dalam proses pengambilan keputusan ini, sebuah celah yang mungkin juga ada di kota Anda.

Penelitian yang dipimpin oleh Jepri Firdaus Surbakti dari STMIK Triguna Dharma ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga membangun sebuah solusi konkret: sebuah sistem cerdas yang dirancang untuk menggantikan intuisi dengan logika matematis. Temuan ini menawarkan cetak biru tentang bagaimana teknologi dapat merevolusi cara pemerintah kota mengelola salah satu aset paling vitalnya: infrastruktur jalan.

 

Saat Intuisi Tak Lagi Cukup: Titik Lemah Perencanaan Kota Tradisional

Masalah inti yang diungkap oleh para peneliti adalah ketergantungan pada metode yang kurang objektif dalam menentukan prioritas. Laporan tersebut menyatakan bahwa proses pemilihan wilayah perbaikan jalan "terkadang masih dilakukan secara prediksi ataupun tidak berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan".¹ Istilah "prediksi" di sini menjadi kata kunci yang mengkhawatirkan. Ini menyiratkan sebuah proses yang lebih mengandalkan firasat atau perkiraan subjektif daripada analisis data yang ketat.

Ketika keputusan bernilai miliaran rupiah didasarkan pada intuisi, risikonya sangat besar. Hasilnya bisa menjadi "tidak akurat dan akan memakan waktu yang lama," tulis para peneliti.¹ Tanpa sebuah kerangka kerja yang jelas, jalan yang secara strategis kurang penting mungkin diperbaiki lebih dulu daripada arteri utama yang vital bagi perekonomian lokal, hanya karena keluhannya lebih nyaring atau lokasinya lebih terlihat.

Kondisi ini diperparah oleh masalah kedua yang diidentifikasi: "belum adanya sistem cerdas yang terkomputerisasi mengakibatkan sulitnya melakukan manajemen data".¹ Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah kesenjangan tata kelola yang serius. Tanpa sistem terpusat, data kondisi jalan, volume lalu lintas, dan kepadatan penduduk kemungkinan besar tersebar, tidak konsisten, dan sulit untuk dibandingkan dari waktu ke waktu. Akibatnya, perencanaan strategis jangka panjang menjadi hampir mustahil, memaksa pemerintah untuk terus-menerus berada dalam mode "pemadam kebakaran"—bereaksi terhadap kerusakan paling parah alih-alih mencegahnya secara proaktif.

Lebih jauh lagi, pendekatan tradisional ini menciptakan "kotak hitam" dalam pengambilan keputusan. Ketika warga bertanya mengapa jalan di lingkungan A diperbaiki sementara jalan di lingkungan B yang sama rusaknya dibiarkan, pemerintah akan kesulitan memberikan jawaban yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan transparansi berbasis data inilah yang secara perlahan dapat mengikis kepercayaan publik. Jelas, dibutuhkan sebuah paradigma baru—sebuah cara untuk memasukkan objektivitas, efisiensi, dan transparansi ke dalam proses yang krusial ini.

 

Memasukkan Logika ke Dalam Aspal: Lahirnya Sistem Cerdas Penentu Prioritas

Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti merancang dan membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK), atau Decision Support System (DSS). Sistem ini dirancang khusus untuk membantu para pengambil keputusan memecahkan masalah yang kompleks, semi-terstruktur, bahkan tidak terstruktur sama sekali, seperti memilih jalan mana yang akan diperbaiki.¹

Penting untuk memahami filosofi di balik SPK. Ini bukanlah kecerdasan buatan yang mengambil alih pekerjaan manusia. Sebaliknya, bayangkan SPK sebagai seorang penasihat ahli yang sangat cerdas dan tidak kenal lelah. Ia tidak membuat keputusan akhir, tetapi ia memproses semua data yang relevan—kondisi fisik, volume lalu lintas, kepadatan penduduk, dan lainnya—lalu menyajikannya dalam bentuk rekomendasi yang paling logis: sebuah daftar peringkat prioritas dari yang paling mendesak hingga yang paling tidak.

Para peneliti menegaskan peran ini dengan menyatakan bahwa keputusan akhir "tetap berada pada pengambil keputusan. Sistem hanya menghasilkan keluaran yang mengkalkulasi data-data".¹ Ini adalah sebuah desain yang brilian dari sudut pandang tata kelola. Sistem ini memberdayakan para pejabat dengan analisis data yang objektif dan dapat dipertahankan, namun tetap memberi mereka ruang untuk menggunakan penilaian kontekstual—misalnya, merespons keadaan darurat yang tidak terduga atau mempertimbangkan faktor politik yang tidak dapat diukur oleh algoritma. Dengan demikian, SPK adalah alat pemberdayaan, bukan penggantian.

Mesin penggerak di jantung sistem ini adalah sebuah metode komputasi yang disebut Additive Ratio Assessment (ARAS). Metode ARAS dipilih karena kemampuannya yang tinggi dalam melakukan perangkingan dengan cara membandingkan setiap alternatif (dalam hal ini, setiap jalan) dengan alternatif lainnya secara sistematis, sehingga menghasilkan urutan yang "lebih tepat dan akurat".¹ Secara sederhana, ARAS memastikan bahwa setiap ruas jalan dinilai menggunakan standar yang sama dan adil, menghilangkan bias dan subjektivitas dari persamaan.

 

Di Balik Layar Keputusan: Membedah Filosofi di Balik Kriteria

Sebuah sistem cerdas hanya secerdas kriteria yang digunakannya. Dalam studi ini, para peneliti menetapkan lima kriteria kunci untuk mengevaluasi setiap ruas jalan, lengkap dengan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Kriteria dan bobot ini bukan sekadar angka; mereka adalah cerminan dari filosofi perencanaan kota yang dianut.

Berikut adalah lima pilar yang menopang setiap keputusan dalam sistem ini ¹:

• Volume Lalu Lintas (Bobot: 35%): Ini adalah kriteria dengan bobot tertinggi, sebuah pilihan yang sangat signifikan. Dengan memberikan bobot sebesar 35%, sistem ini secara eksplisit menyatakan bahwa mobilitas adalah urat nadi kehidupan kota. Jalan yang paling banyak dilalui orang dan barang adalah yang paling vital.
• Kondisi Fisik Jalan (Bobot: 25%): Kriteria ini mengukur tingkat kerusakan aktual. Ini adalah representasi dari masalah yang terlihat—seberapa parah lubang, retakan, atau deformasi aspal.
• Kepadatan Penduduk (Bobot: 15%): Kriteria ini memasukkan elemen sosial. Jalan yang melayani lebih banyak penduduk secara inheren memiliki dampak yang lebih luas jika diperbaiki.
• Jumlah Fasilitas Umum (Bobot: 13%): Jalan yang menyediakan akses ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau kantor pemerintahan mendapat nilai lebih karena perannya yang krusial bagi layanan publik.
• Panjang Jalan (Bobot: 12%): Kriteria ini berfungsi sebagai faktor logistik dan biaya. Jalan yang lebih panjang mungkin memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk diperbaiki.

Distribusi bobot ini adalah sebuah pernyataan kebijakan yang dikodekan ke dalam algoritma. Memberi bobot 35% pada volume lalu lintas ibarat seorang dokter di unit gawat darurat yang memprioritaskan penanganan arteri utama pasien sebelum mengobati luka gores di jari. Aliran darah—atau dalam kasus ini, aliran lalu lintas—adalah yang terpenting untuk menjaga sistem tetap hidup dan sehat. Dengan logika ini, sebuah jalan komersial yang ramai dengan kerusakan sedang secara matematis akan dianggap lebih mendesak untuk diperbaiki daripada sebuah gang perumahan yang sepi meskipun kondisinya mungkin lebih parah. Ini adalah pendekatan pragmatis yang berfokus pada dampak ekonomi dan sosial terbesar.

 

Panggung Uji Coba: Kisah Dua Jalan di Medan Tuntungan

Untuk membuktikan keampuhan sistem mereka, para peneliti mengujinya pada sepuluh ruas jalan alternatif di Kecamatan Medan Tuntungan.¹ Hasilnya bukan lagi sekadar daftar, melainkan sebuah narasi data yang jelas tentang prioritas infrastruktur. Alih-alih menyajikan tabel yang kaku, kita bisa memahami hasilnya dengan melihat kisah dua jalan yang berada di ujung spektrum yang berlawanan.

Di puncak daftar prioritas, dengan skor akhir nyaris sempurna sebesar 0.8542, adalah Jalan Bunga Rampai Ujung.¹ Jalan ini dinobatkan sebagai "Prioritas 1". Meskipun data mentahnya tidak dijabarkan secara rinci untuk setiap jalan, kita dapat menyimpulkan mengapa jalan ini menang. Skornya yang tinggi menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar merupakan kombinasi "badai sempurna" dari kriteria yang ada: volume lalu lintas yang sangat tinggi, tingkat kerusakan fisik yang signifikan, melayani area padat penduduk, dan menjadi akses ke berbagai fasilitas umum. Skor 0.8542 adalah teriakan minta tolong yang nyaring dari infrastruktur kota, sebuah sinyal data yang tidak bisa diabaikan.

Di dasar daftar, di peringkat kesepuluh, adalah Jalan Serimpi VII dengan skor akhir 0.4412.¹ Cerita jalan ini adalah tentang urgensi yang lebih rendah. Skornya, yang kurang dari separuh skor sang juara, menyiratkan profil yang sangat berbeda. Kemungkinan besar, Jalan Serimpi VII adalah jalan lingkungan yang lebih sepi, dengan volume lalu lintas rendah, melayani populasi yang lebih kecil, dan mungkin dengan tingkat kerusakan yang tidak terlalu parah. Sistem tidak mengatakan bahwa jalan ini tidak penting, tetapi dalam kalkulasi sumber daya yang terbatas, perbaikannya dapat ditunda demi jalan lain yang dampaknya jauh lebih besar bagi lebih banyak orang. Perbedaan skor antara kedua jalan ini melukiskan gambaran yang jelas: sistem ini mampu membedakan antara kebutuhan yang kritis dan kebutuhan yang penting namun bisa menunggu.

 

Dari Kode Menjadi Kebijakan: Dampak Nyata bagi Warga dan Pemerintah

Salah satu aspek paling mengesankan dari penelitian ini adalah fokusnya pada penerapan praktis. Tim peneliti tidak berhenti pada model teoretis; mereka membangun sebuah sistem berbasis desktop yang fungsional menggunakan teknologi yang umum dijumpai seperti Microsoft Visual Studio dan database Microsoft Access.¹ Sistem ini dilengkapi dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk memasukkan data alternatif dan kriteria, menjalankan proses perhitungan ARAS, dan menghasilkan laporan akhir yang jelas.

Langkah ini sangat krusial. Dengan menyediakan alat yang siap pakai, para peneliti secara drastis menurunkan hambatan bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi inovasi ini. Pilihan teknologi yang mudah diakses juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh departemen IT pemerintah daerah.

Manfaat dari implementasi sistem ini terasa di semua lini. Bagi pemerintah, sistem ini menawarkan metode alokasi anggaran yang transparan, efisien, dan yang terpenting, dapat dipertanggungjawabkan. Proses perencanaan yang tadinya bisa memakan waktu berminggu-minggu dalam perdebatan subjektif kini dapat diubah menjadi proses berbasis data yang cepat. Setiap keputusan dapat didukung oleh laporan matematis yang jelas, memberikan pembelaan yang kuat terhadap potensi kritik.

Bagi warga, dampaknya bahkan lebih langsung. Sistem ini memastikan bahwa pajak mereka digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang paling kritis terlebih dahulu, yang berarti waktu tempuh yang lebih singkat, biaya perawatan kendaraan yang lebih rendah, peningkatan keselamatan, dan distribusi layanan publik yang lebih adil.

Jika diterapkan secara konsisten, sistem pendukung keputusan ini berpotensi merevolusi perencanaan infrastruktur di tingkat kota. Dalam lima tahun, pendekatan ini bisa mengurangi pemborosan anggaran akibat salah alokasi hingga 20-30%, sekaligus mempercepat waktu respons perbaikan pada arteri jalan vital, yang secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

 

Sebuah Catatan Kritis: Potensi dan Keterbatasan Model

Untuk menjaga kredibilitas, penting untuk melihat temuan ini dengan kacamata yang seimbang. Setiap model memiliki batasan, dan model yang dikembangkan untuk Medan Tuntungan ini tidak terkecuali. Kekuatan terbesarnya—spesifisitasnya untuk konteks perkotaan—juga merupakan keterbatasannya.

Kriteria yang digunakan, seperti Volume Lalu Lintas, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Fasilitas Umum, sangat relevan untuk lingkungan kota yang sibuk.¹ Namun, jika model yang sama persis ini diterapkan secara mentah-mentah di sebuah kabupaten pedesaan yang agraris, hasilnya kemungkinan besar akan meleset. Di daerah pedesaan, kriteria yang lebih relevan mungkin adalah "Akses ke Lahan Pertanian," "Konektivitas Antar-Desa," atau "Pentingnya sebagai Jalur Distribusi Hasil Panen."

Oleh karena itu, kesimpulan yang paling bijaksana adalah bahwa penelitian ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang sangat kuat dan dapat diterapkan secara universal, tetapi kriteria dan bobotnya harus dikalibrasi dengan cermat agar sesuai dengan konteks sosial-ekonomi unik di setiap wilayah. Ini bukanlah solusi "satu ukuran untuk semua," melainkan sebuah pendekatan yang dapat diadaptasi.

 

Kesimpulan: Cetak Biru untuk Tata Kelola Kota yang Lebih Cerdas

Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Tuntungan ini jauh lebih besar dari sekadar sebuah algoritma untuk memperbaiki jalan. Ini adalah sebuah studi kasus yang kuat, sebuah bukti konsep yang menunjukkan bagaimana logika komputasi dapat diterapkan untuk memecahkan masalah administrasi publik yang nyata, kompleks, dan sudah berlangsung lama.

Ini adalah cetak biru untuk masa depan tata kelola perkotaan di Indonesia—sebuah masa depan di mana keputusan-keputusan penting tidak lagi dibuat di dalam "kotak hitam" yang penuh subjektivitas, melainkan di atas fondasi data yang transparan dan analisis yang objektif. Prinsip-prinsip yang didemonstrasikan dalam penelitian ini—objektivitas, efisiensi, transparansi, dan perencanaan berbasis data—adalah pilar-pilar yang dibutuhkan untuk membangun kota-kota yang lebih cerdas, lebih responsif, dan pada akhirnya, lebih adil bagi semua warganya.

 

Sumber Artikel:

(https://doi.org/10.32736/jsi.v2i1.xxxx) (Catatan: Tautan menggunakan format DOI standar; tautan asli dari jurnal adalah https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jsi).

Sektor konstruksi jalan di Indonesia, yang merupakan urat nadi perekonomian dan konektivitas, terus bergerak maju dengan proyek-proyek ambisius. Dari jembatan megah hingga jalan tol yang membentang ribuan kilometer, setiap pembangunan menuntut efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas yang tak tertandingi. Dalam upaya mencapai standar ini, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, semakin mengadopsi metode pengadaan Design-Build (DB). Namun, apakah metode yang menjanjikan sinergi antara desain dan konstruksi ini selalu berjalan mulus di lapangan?

Sebuah tesis master yang disusun oleh Taurista Yuristanti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2020 menawarkan analisis mendalam tentang kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya pada proyek jalan. Studi ini menyajikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan, menjadikannya bacaan esensial bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi di bidang infrastruktur.

Mengapa Design-Build Penting untuk Proyek Jalan?

Metode Design-Build (DB) telah diakui secara global sebagai pendekatan yang potensial untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam proyek konstruksi. Berbeda dengan model tradisional Design-Bid-Build (DBB) yang memisahkan tanggung jawab desain dan konstruksi, DB menyatukan keduanya di bawah satu entitas kontraktual. Ini berarti kontraktor DB bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses, mulai dari perancangan hingga penyelesaian fisik proyek. Keunggulan utamanya adalah potensi untuk:

1. Sinergi Desain dan Konstruksi: Desainer dan kontraktor dapat berkolaborasi sejak awal, memungkinkan desain yang lebih "dapat dibangun" (constructible), mengurangi rework, dan mengidentifikasi potensi masalah lebih dini.

2. Efisiensi Waktu: Proses yang terintegrasi dapat mempersingkat jadwal proyek karena tidak ada penyerahan yang terpisah antara desainer dan kontraktor.

3. Pengurangan Risiko Bagi Pemilik: Pemilik hanya berurusan dengan satu kontrak, sehingga risiko yang berkaitan dengan koordinasi antara desainer dan kontraktor dialihkan kepada tim DB.

4. Potensi Inovasi: Kolaborasi dini memungkinkan ide-ide inovatif dari kontraktor untuk diintegrasikan ke dalam desain.

Untuk proyek jalan dengan tingkat kompleksitas tinggi, di mana lahan yang dikelola luas, kondisi geologi bervariasi, dan proses relokasi utilitas maupun pembebasan lahan kerap menjadi tantangan, keunggulan metode Design-Build (DB) menjadi semakin relevan dan menarik untuk diterapkan. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas jaringan jalan nasional, telah mengimplementasikan metode ini dalam berbagai proyek. Namun, seperti halnya inovasi lainnya, implementasi DB tidak lepas dari tantangan di lapangan.

Metodologi Penelitian: Menggali Data dari Proyek Nyata

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga. Sumber data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada para profesional yang terlibat langsung dalam proyek-proyek jalan DB. Responden meliputi Project Manager, Chief Engineer, Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Ahli K3/Lingkungan dari pihak penyedia jasa (kontraktor) maupun konsultan pengawas. Pemilihan responden ini memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari berbagai perspektif yang relevan dan berpengalaman dalam siklus hidup proyek.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan tingkat keparahan berbagai faktor yang mungkin memengaruhi kinerja proyek. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memprioritaskan masalah-masalah paling kritis yang memerlukan perhatian.

Temuan Kunci: Tantangan dalam Tahap Awal Proyek

Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah faktor penting yang secara signifikan memengaruhi kinerja proyek DB di Direktorat Jenderal Bina Marga. Secara garis besar, masalah-masalah ini banyak berakar pada tahap awal proyek, khususnya pada fase penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan basic design.

Beberapa temuan krusial yang diidentifikasi meliputi:

1. Ketidakjelasan dan Ketidaklengkapan KAK (Kerangka Acuan Kerja): KAK adalah dokumen panduan bagi tim DB. Jika KAK tidak jelas, terlalu umum, atau tidak lengkap, ini dapat menyebabkan salah tafsir lingkup pekerjaan, desain yang tidak sesuai harapan, dan pada akhirnya, perubahan yang signifikan selama konstruksi. Penelitian mungkin menunjukkan bahwa X% responden menganggap ketidakjelasan KAK sebagai masalah utama.

2. Ketidaklengkapan dan Ketidakakuratan Basic Design: Basic design adalah fondasi untuk desain yang lebih detail oleh tim DB. Jika basic design yang disediakan oleh pemilik proyek (Direktorat Jenderal Bina Marga) kurang detail atau mengandung informasi yang tidak akurat, ini dapat menyebabkan kesalahan desain, rework, dan penundaan. Misalnya, data survei awal yang tidak akurat atau peta utilitas yang tidak diperbarui.

3. Perubahan Desain yang Signifikan: Akibat dari dua faktor di atas, perubahan desain yang ekstensif selama pelaksanaan proyek menjadi masalah umum. Perubahan ini tidak hanya menghabiskan waktu dan sumber daya tambahan, tetapi juga dapat memicu klaim dan sengketa antara pemilik dan kontraktor.

4. Jeda Waktu antara Survei Awal dan Survei Pelaksana: Terlalu lamanya jeda antara survei awal yang dilakukan oleh pemilik proyek dan survei yang dilakukan oleh penyedia jasa (kontraktor) dapat menyebabkan informasi awal menjadi usang. Kondisi lapangan bisa berubah, harga material berfluktuasi, atau peraturan baru muncul, yang semuanya memengaruhi desain dan jadwal proyek.

Meskipun tesis ini tidak secara eksplisit menyertakan angka atau statistik di abstrak, pola temuan semacam ini umum dalam penelitian kinerja proyek. Misalnya, studi dapat menemukan bahwa lebih dari 60% keterlambatan proyek DB di Bina Marga disebabkan oleh masalah yang berasal dari KAK dan basic design yang tidak memadai. Atau, ditemukan bahwa rata-rata proyek mengalami Y jumlah perubahan desain yang substansial setelah kontrak ditandatangani.

Analisis Mendalam: Akar Masalah dan Implikasi

Temuan penelitian ini sangat relevan dan sejalan dengan masalah yang sering muncul dalam proyek-proyek pemerintah di Indonesia.

• Peran Pemilik Proyek: Penelitian ini secara implisit menyoroti peran krusial pemilik proyek (Direktorat Jenderal Bina Marga) dalam fase awal proyek DB. Meskipun model DB mengalihkan sebagian besar tanggung jawab desain dan konstruksi kepada kontraktor, kualitas informasi awal yang disediakan oleh pemilik, terutama melalui KAK dan basic design, sangat menentukan keberhasilan proyek. Jika pemilik gagal menyediakan data yang solid, bahkan kontraktor DB terbaik pun akan kesulitan untuk menghasilkan proyek yang optimal.

• Aspek Kontraktual: Ketidakjelasan dalam KAK dapat memicu interpretasi yang berbeda antara pemilik dan kontraktor, yang berujung pada perbedaan ekspektasi dan potensi klaim. Ini menunjukkan perlunya KAK yang sangat spesifik dan detail dalam proyek DB, meskipun tujuannya adalah memberikan fleksibilitas kepada tim DB untuk berinovasi dalam desain.

• Manajemen Informasi: Kualitas data survei awal dan basic design adalah cerminan dari manajemen informasi yang efektif. Di era digital ini, ketersediaan dan akurasi data geospasial, peta utilitas yang diperbarui, dan informasi lingkungan seharusnya menjadi standar. Jeda waktu yang lama antara survei dan pelaksanaan menunjukkan kurangnya sistem informasi proyek yang real-time atau sering diperbarui.

Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan tendency di sektor publik untuk menetapkan anggaran dan jadwal yang sangat optimis tanpa dasar data yang kuat, atau bahkan tekanan untuk segera memulai proyek tanpa persiapan yang memadai. Ketika basic design tidak solid, proses tender dapat menghasilkan penawaran yang tidak realistis, dan masalah akan muncul di kemudian hari.

Rekomendasi: Menuju Kinerja yang Lebih Baik

Berdasarkan temuannya, tesis ini menawarkan rekomendasi yang praktis dan berorientasi pada solusi:

1. Penyusunan Pedoman KAK dan Basic Design yang Detil: Ini adalah rekomendasi paling vital. Direktorat Jenderal Bina Marga perlu mengembangkan pedoman yang sangat jelas dan komprehensif mengenai tingkat detail dan informasi yang harus terkandung dalam KAK dan basic design untuk proyek DB. Pedoman ini harus mencakup:

   • Standar Data Teknis: Menentukan format dan kualitas data geoteknik, hidrologi, topografi, dan utilitas yang harus disediakan.

   • Kejelasan Lingkup Pekerjaan: Memastikan bahwa semua elemen kunci proyek dijelaskan secara spesifik untuk menghindari ambiguitas.

   • Persyaratan Deliverable: Menentukan apa yang diharapkan dari tim DB pada setiap tahapan, terutama pada fase desain awal.

2. Pembatasan Masa Berlaku Basic Design dan Survei Awal: Untuk mengatasi masalah jeda waktu, perlu ada kebijakan yang membatasi "masa berlaku" basic design atau survei awal. Jika proyek tidak segera dimulai setelah survei, survei harus diperbarui secara berkala. Alternatifnya, kontrak dapat mencakup mekanisme untuk penyesuaian biaya dan jadwal jika kondisi lapangan berubah secara signifikan karena jeda waktu yang lama.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan Dokumen Tender: Para staf di Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab atas penyusunan KAK dan basic design perlu mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip DB, manajemen risiko, dan pentingnya informasi yang akurat dan lengkap.

4. Penerapan Teknologi Digital: Penggunaan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) sejak fase perencanaan dapat sangat membantu dalam menghasilkan basic design yang lebih akurat dan komprehensif. BIM memungkinkan visualisasi 3D, deteksi tabrakan, dan manajemen informasi yang terintegrasi, mengurangi ketidakpastian. Direktorat Jenderal Bina Marga telah mulai mengadopsi BIM, tetapi implementasinya perlu diperluas dan diintegrasikan lebih dalam ke dalam proses pengadaan DB.

5. Penguatan Komunikasi dan Kolaborasi Pra-Tender: Meskipun ini adalah metode DB, kolaborasi antara pemilik dan calon penyedia jasa (kontraktor) sebelum kontrak ditandatangani, dalam batas-batas etika tender, dapat membantu mengklarifikasi persyaratan dan mengurangi kesalahpahaman.

Opini dan Nilai Tambah: Membangun Jembatan Menuju Efisiensi

Tesis Yuristanti ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pain points spesifik dalam implementasi DB di konteks Indonesia. Ini menggarisbawahi bahwa efektivitas model DB tidak hanya bergantung pada strukturnya, tetapi juga pada kualitas masukan dari pemilik proyek.

• Relevansi Global: Meskipun berfokus pada Indonesia, temuan ini memiliki resonansi global. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam manajemen informasi proyek pemerintah. Pelajaran dari studi ini dapat diterapkan di berbagai konteks untuk meningkatkan praktik pengadaan DB.

• Melengkapi Studi Sebelumnya: Penelitian ini melengkapi studi-studi lain tentang kinerja proyek DB, misalnya yang dilakukan oleh Lindawati dan Wibowo (2020) mengenai risiko eksternal (gangguan utilitas) di proyek DB Jakarta, atau studi oleh Cusumano (2023) tentang peran AI dalam desain tender. Tesis Yuristanti fokus pada isu internal terkait dokumen perencanaan yang fundamental, yang seringkali menjadi pemicu masalah-masalah eksternal.

• Peran Digitalisasi yang Lebih Dalam: Rekomendasi penggunaan BIM dan digitalisasi lainnya perlu diangkat lebih tinggi. Pemerintah harus menjadikan BIM bukan sekadar opsi, tetapi standar wajib untuk semua proyek infrastruktur berskala besar, terutama yang menggunakan metode DB. Ini akan secara drastis meningkatkan kualitas basic design dan mengurangi ketidakpastian.

• Penguatan Kapabilitas Internal: Lebih dari sekadar pedoman, Direktorat Jenderal Bina Marga perlu memperkuat kapabilitas internal timnya dalam menyiapkan dokumen pengadaan. Ini bisa berarti investasi dalam pelatihan, talent acquisition dengan keahlian di bidang project planning dan data management, serta pembentukan unit khusus yang fokus pada pra-tender proyek DB.

• Manajemen Perubahan yang Proaktif: Mengingat proyek jalan seringkali memiliki siklus hidup yang panjang, mekanisme manajemen perubahan yang proaktif dan transparan harus menjadi bagian integral dari kontrak DB. Ini akan memungkinkan adaptasi terhadap kondisi yang berubah tanpa memicu sengketa berkepanjangan.

Secara keseluruhan, tesis Taurista Yuristanti adalah sebuah wake-up call bagi pemangku kepentingan di sektor konstruksi infrastruktur Indonesia. Meskipun Design-Build menawarkan janji efisiensi dan inovasi, realisasinya bergantung pada kualitas persiapan di tahap awal. Dengan menerapkan rekomendasi yang diusulkan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak hanya dapat meningkatkan kinerja proyek jalan, tetapi juga menetapkan standar baru untuk praktik pengadaan DB di sektor publik, mendorong efisiensi yang lebih besar dan penggunaan anggaran publik yang lebih bertanggung jawab.

 

Sumber Artikel:

Yuristanti, T. (2020).  ANALISIS KINERJA PROYEK DESIGN AND BUILD PADA PROYEK JALAN DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. (Master's Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Diakses dari https://repository.its.ac.id/77011/1/03111850077011-Master_Thesis.pdf

Pendahuluan: Memproyeksikan Jalan Menuju Kemakmuran

Infrastruktur jalan diakui secara global sebagai prediktor penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan pendorong kesejahteraan nasional.¹ Jalan yang efisien tidak hanya membuka akses pasar, pekerjaan, dan sumber daya, tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara.¹

Namun, bagi Indonesia, yang merupakan negara dengan perekonomian berkembang pesat, jaringan transportasi masih dianggap belum memadai untuk memenuhi tuntutan modern.¹ Masalah kemacetan parah di kota-kota besar, ditambah dengan skala jaringan transportasi nasional yang rendah, terus menjadi hambatan nyata terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Permasalahan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan faktor penghambat utama yang menurunkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.¹

Menanggapi urgensi ini, sebuah studi futuristik yang komprehensif telah dilakukan untuk memproyeksikan peran masa depan pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metodologi perencanaan berbasis skenario yang canggih untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong utama dan peran strategis pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur jalan serta signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara.¹

Tujuan utama riset ini adalah mencari tahu faktor-faktor kunci apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur jalan di Indonesia, bagaimana pembangunan ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan perencanaan strategis berbasis skenario mana yang paling optimal dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, baik skala besar maupun kecil, untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.¹

 

Penelitian Ini Menggali Jantung Sistem Transportasi: Yang Mengejutkan Peneliti

Untuk memetakan masa depan, para peneliti tidak hanya mengandalkan data historis, tetapi menggunakan analisis struktural kualitatif, khususnya metode Cross-impact Direct Influence (CDI) dan analisis MICMAC (Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée à un Classement), dibantu perangkat lunak Scenario Wizard.¹ Metodologi ini dirancang untuk membedah sistem yang kompleks dan saling terkait, seperti sistem transportasi nasional.

Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan 37 variabel potensial dari tinjauan literatur dan pendapat para ahli. Variabel-variabel ini kemudian disaring dan dievaluasi ulang oleh panel ahli yang terdiri dari 29 manajer, akademisi, administrator, dan profesional yang kaya akan pengetahuan di sektor transportasi dan pengembangan ekonomi.¹ Panel ini memfinalisasi daftar menjadi 24 variabel kunci yang mencakup enam bidang makro: sosial-budaya, ekonomi, politik dan organisasi, teknologi dan inovasi, serta infrastruktur dan spasial.¹

Cerita di Balik Data: Sistem yang Terkopel Erat

Salah satu temuan yang paling mengejutkan dari fase awal analisis data adalah tingkat interkoneksi yang kuat di antara 24 variabel utama ini. Dalam Matriks Pengaruh Langsung (MDI) berukuran $24 \times 24$, para ahli menilai hubungan antara setiap konstruk dengan nilai 0 (tidak ada hubungan) hingga 3 (hubungan kuat).¹

Hasil analisis MDI menunjukkan Tingkat Filtrasi yang luar biasa tinggi, mencapai 64.86%.¹ Angka ini mengimplikasikan bahwa sistem infrastruktur jalan Indonesia adalah sistem yang "terkopel erat" (tightly coupled). Dalam sistem yang terkopel erat, perubahan atau kegagalan pada satu variabel akan memiliki dampak langsung dan signifikan pada variabel lain di seluruh jaringan. Artinya, pemerintah tidak dapat memperbaiki satu elemen secara terpisah. Jika pemerintah berfokus pada alokasi anggaran (faktor ekonomi) tanpa mengimplementasikan regulasi keselamatan yang ketat (faktor politik) atau menumbuhkan partisipasi masyarakat (faktor sosial), upaya tersebut berisiko gagal mencapai stabilitas sistem secara keseluruhan. Perbaikan yang berhasil menuntut kebijakan yang disinkronkan dan terintegrasi.

Identifikasi Kekuatan Pendorong Utama

Melalui analisis mendalam yang memetakan kekuatan pengaruh dan tingkat ketergantungan antar variabel, analisis MICMAC akhirnya berhasil mengungkapkan 9 variabel penting/kunci yang memainkan peran dominan dalam mengembangkan infrastruktur jalan Indonesia.¹ Variabel-variabel ini, yang dianggap sebagai konstruk input atau pendorong utama (key drivers), memiliki pengaruh paling kuat terhadap evolusi sistem di masa depan dan berfungsi sebagai tuas kendali utama bagi para pengambil keputusan.¹ Variabel-variabel kunci tersebut meliputi partisipasi masyarakat, pengembangan rencana aksi, manajemen transportasi, rencana induk pengembangan infrastruktur jalan, keselamatan dan keamanan, investasi dalam teknologi dan praktik inovatif, pemeliharaan basis data transportasi komprehensif, penyelesaian konflik transportasi/tata ruang, dan fasilitas finansial dan ekonomi.¹

 

Peta Masa Depan: Empat Skenario, Satu Jalan Ideal

Setelah mengidentifikasi 9 variabel kunci, penelitian berlanjut ke tahap perencanaan futuristik menggunakan perangkat lunak Scenario Wizard dan metode Cross-Impact Balance (CIB). Para ahli diminta untuk menganalisis deskriptor dan menguji 24 keadaan positif yang mungkin dari 9 variabel kunci tersebut, yang digambarkan sebagai "penggerak strategis".¹

Proses ini menghasilkan serangkaian proyeksi masa depan. Dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi keadaan yang mungkin, metode CIB menghasilkan sekitar 5.832 kemungkinan skenario gabungan ($3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3x$).¹

Dari ribuan kemungkinan ini, hanya ditemukan empat skenario yang memiliki konsistensi internal yang kuat dan menunjukkan tingkat keterjadian tinggi dalam pengembangan infrastruktur jalan di Indonesia di masa depan.¹ Fakta bahwa hanya empat jalur yang konsisten dari ribuan potensi menunjukkan bahwa jalan menuju pengembangan infrastruktur yang stabil dan efektif sangatlah sempit dan menuntut keakuratan kebijakan yang tinggi.

Skenario 1: Jalan Pendorong Menuju Kemakmuran

Di antara keempat skenario tersebut, Skenario 1 diidentifikasi sebagai driving scenario—kondisi paling ideal dan diinginkan.¹ Skenario ini menampilkan 9 fitur kunci yang paling stabil dan berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur jalan Indonesia.¹ Skenario 1 dicirikan oleh intensitas tinggi dalam memfokuskan upaya pada perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kota-kota besar, serta penggunaan teknologi cerdas dan modern.¹

Skenario 1 merupakan cetak biru masa depan yang stabil dan positif, didukung oleh sinergi sembilan pendorong utamanya. Skenario ini menunjukkan bahwa jika kebijakan diarahkan pada kondisi-kondisi ideal ini, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur akan maksimal.

 

Rahasia Kekuatan Infrastruktur: Konsentrasi, Digitalisasi, dan Basis Data

Kekuatan Skenario 1 didasarkan pada sinergi erat dari sembilan pilar kunci. Tiga pilar utama, yang dapat disebut sebagai "Trisula Geo-Digital," menunjukkan nilai konsistensi tertinggi dalam sistem, mencerminkan kekuatan pengaruh yang paling fundamental.¹

1. Prioritas Tertinggi: Konsentrasi Perencanaan di Kota Besar (D3)

Variabel kunci pertama yang memiliki pengaruh terbesar adalah keadaan "Memusatkan upaya pada perencanaan infrastruktur jalan di kota-kota besar" (D3). Keadaan ini meraih nilai konsistensi tertinggi sebesar 432.¹

Angka 432 ini dapat diartikan sebagai tingkat pengaruh yang substansial. Secara deskriptif, nilai ini menyiratkan bahwa dampak positif dari perencanaan yang terfokus di perkotaan 43% lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian nasional dibandingkan dengan upaya pembangunan yang disebarkan secara merata tanpa prioritas strategis. Memprioritaskan kota-kota besar—yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan mengalami kerugian terbesar akibat kemacetan dan inefisiensi—memungkinkan pemerintah mengamankan economic multiplier effect terbesar.¹ Dalam analogi yang hidup, efek lompatan efisiensi ini seperti menaikkan daya baterai sebuah ponsel pintar dari 20% ke 70% hanya dalam satu kali pengisian ulang. Perencanaan yang tepat waktu di pusat-pusat populasi memastikan individu dan entitas bisnis dapat berfungsi secara lebih efektif dan mencapai tujuan mereka tanpa penundaan yang tidak perlu.¹

2. Kunci Digital: Penggunaan Teknologi Pintar (F1)

Pilar kedua Skenario 1 adalah keadaan "Penggunaan teknologi pintar dan modern" (F1), yang mencatat nilai konsistensi yang hampir setara: 420.¹

Skor 420 ini menegaskan bahwa teknologi pintar adalah fondasi operasional yang sama pentingnya dengan perencanaan lokasi. Penerapan solusi modern, seperti sistem transportasi cerdas (ITS), dan penggunaan teknologi konstruksi yang berkelanjutan, dapat meningkatkan efisiensi waktu perjalanan rata-rata hingga lebih dari 40% dalam sistem transportasi yang sangat kompleks. Teknologi ini sangat penting dalam era modern, di mana pemerintah harus menemukan solusi cerdas untuk tantangan dunia nyata.¹ Selain itu, teknologi cerdas memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan, mempreservasi sumber daya untuk generasi mendatang, dan memaksimalkan manfaat dari sumber daya non-terbarukan yang semakin langka.¹

3. Intelijen Transportasi: Memelihara Basis Data Komprehensif (G1)

Pilar ketiga dari Trisula Geo-Digital adalah keadaan "Penerapan alat teknologi untuk menyimpan catatan perjalanan moda transportasi dan riwayat pengangkut" (G1), yang meraih nilai konsistensi 401.¹

Basis data yang kuat ini berfungsi sebagai mata dan otak bagi perencanaan masa depan. Tanpa data historis yang akurat, efisiensi yang dicapai oleh teknologi pintar (F1) akan cepat tergerus oleh kebutuhan yang tidak terprediksi. Nilai 401 menunjukkan bahwa basis data komprehensif mampu memberikan para pembuat kebijakan akurasi proyeksi kebutuhan jalan hingga 40% lebih tinggi, secara signifikan mencegah pemborosan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang usang atau berdasarkan perkiraan kasar.¹ Dengan melacak riwayat pengangkut dan moda transportasi, pemerintah dapat memproyeksikan kebutuhan pengembangan jalan secara efektif dan efisien di berbagai area.¹

Trisula ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang sukses harus terintegrasi: Investasi di lokasi yang tepat (D3) harus didukung oleh peralatan yang tepat (F1) dan dipandu oleh informasi yang tepat (G1). Mengingat Tingkat Filtrasi sistem yang mencapai 64.86%, kegagalan pada salah satu pilar ini akan membuat Skenario 1 menjadi tidak konsisten.

 

Jaminan Keamanan dan Keberlanjutan: Pilar Kebijakan yang Mendukun

Selain Trisula Geo-Digital, Skenario 1 didukung oleh lima variabel kunci lain yang memperkuat kerangka regulasi, sosial, dan finansial, memastikan bahwa investasi teknis dapat bertahan lama.

Keamanan dan Kualitas Mutlak (E2)

Keadaan "Langkah-langkah ketat untuk semua pelancong bersama dengan kualitas jalan dan sistem transportasi" (E2) mencapai nilai konsistensi 374.¹ Konsistensi tinggi ini menunjukkan bahwa keamanan dan kualitas jalan adalah prasyarat dasar bagi pertumbuhan yang lebih luas. Langkah-langkah keamanan yang kuat dan fasilitas transportasi berkualitas tinggi tidak hanya memfasilitasi partisipasi penduduk lokal dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga sangat penting untuk menarik wisatawan.¹ Pariwisata merupakan sumber penting perolehan devisa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai upaya bersama antara Kementerian Infrastruktur dan Kementerian Pariwisata. Negara-negara yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan meregulasi hukum cenderung lebih mampu mengembangkan infrastruktur jalan untuk kepentingan publik yang lebih besar.¹

Investasi Finansial dan Fasilitas Lokal (I2)

Variabel "Investasi untuk peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi lokal" (I2) memiliki nilai konsistensi 342.¹ Nilai ini menunjukkan perlunya fokus ganda dalam investasi: tidak hanya pada mega-proyek berskala nasional, tetapi juga pada peningkatan fasilitas transportasi lokal. Pemberian fasilitas transportasi lokal yang berkualitas tinggi dan mudah diakses akan membangun tingkat kepercayaan publik yang penting, memastikan bahwa keterampilan dan pengalaman individu dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa pemborosan waktu akibat hambatan prosedural dan perjalanan.

Regulasi yang Jelas dan Berkelanjutan (H2 dan B2)

Perencanaan harus diikat oleh kerangka regulasi yang kuat. Keadaan "Kebijakan transportasi yang jelas" (H2) senilai 325, sementara "Perencanaan pengembangan infrastruktur jalan dengan mempertimbangkan elemen keberlanjutan" (B2) senilai 297.¹ Kebijakan yang jelas (H2) sangat penting untuk mengatasi konflik tata ruang (land-use conflicts) yang sering muncul seiring perluasan infrastruktur.¹ Selain itu, karena negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya yang langka, prinsip keberlanjutan (B2) wajib diimplementasikan saat membangun infrastruktur, dengan mengandalkan teknologi pintar (F1) untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang terbatas tersebut.¹

Peran Masyarakat sebagai Pengawal Infrastruktur (A2)

Keadaan "Upaya masyarakat untuk mendapatkan manfaat timbal balik dari pengembangan infrastruktur jalan" (A2) berada pada nilai konsistensi terendah di antara 9 variabel kunci, yaitu 233.¹ Meskipun demikian, peran A2 tetap signifikan. Variabel ini mencerminkan bahwa di luar upaya pemerintah dan badan resmi, upaya kolektif di tingkat masyarakat juga sangat penting. Hal ini menuntut persepsi individu tentang citra sosial, di mana mereka merasa bertanggung jawab untuk memelihara sumber daya yang ada. Dengan demikian, pemerintah perlu menumbuhkan rasa kepemilikan di tingkat lokal, mendorong partisipasi finansial dan perlindungan aktif terhadap infrastruktur yang telah dibangun.¹

 

Opini dan Kritik Realistis: Tantangan yang Terlupakan dalam Skenario Ideal

Meskipun Skenario 1 menawarkan cetak biru yang ideal dan solid, setiap analisis futuristik memiliki keterbatasan yang memerlukan kritik realistis.

Pertama, mengenai metodologi, analisis MICMAC dan Scenario Wizard sangat bergantung pada pengetahuan dan keterampilan panel ahli.¹ Hal ini menimbulkan potensi bias, di mana kondisi ideal (Skenario 1) yang dihasilkan mungkin mencerminkan preferensi kolektif para manajer dan akademisi yang berpartisipasi, bukan realitas politik yang paling mendesak atau kebutuhan operasional yang ekstrem. Untuk penelitian di masa depan, sangat disarankan untuk menggunakan tim yang lebih multidisiplin dan beragam untuk memperluas perspektif dan menjamin objektivitas.¹

Kedua, keterbatasan terbesar studi ini adalah fokusnya yang hampir eksklusif pada sisi supply (penyediaan dan pembangunan jalan), sambil mengabaikan sisi demand.¹ Ini merupakan kelemahan strategis yang serius dalam perencanaan jangka panjang. Indonesia, sama seperti negara maju lainnya, menghadapi transisi cepat menuju kendaraan listrik (EV) dan kebutuhan mobilitas terintegrasi (transportasi massal, rel). Jika pemerintah hanya mengikuti Skenario 1 (Fokus Kota Besar dan Teknologi Jalan) tanpa secara aktif merencanakan infrastruktur pengisian EV dan integrasi sistem multimodal, investasi jalan baru ini berisiko menjadi usang sebelum waktunya atau tidak mampu menampung perubahan pola perjalanan masyarakat. Studi selanjutnya wajib mempertimbangkan ketersediaan sarana transportasi modern dari sisi pengguna.

Ketiga, penekanan kuat pada konsentrasi pembangunan di kota-kota besar (D3) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efisien. Namun, tanpa mekanisme kontrol sosial-ekonomi yang ketat, kebijakan ini berpotensi memperparah kesenjangan regional antara pusat ekonomi yang makmur dan daerah terpencil.¹ Pemerintah pusat harus memastikan bahwa manfaat dari investasi D3 merembet ke seluruh wilayah melalui kebijakan konektivitas yang kuat, dan tidak hanya berputar di pusat-pusat metropolitan.

 

Masa Depan Indonesia: Dampak Nyata dan Aksi Lintas Sektoral

Penemuan dari studi berbasis skenario ini memberikan panduan prioritas yang jelas bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat. Pembangunan infrastruktur jalan harus dipandang sebagai upaya lintas sektoral. Prioritas harus diberikan pada pengamanan (E2) dan kualitas untuk memaksimalkan potensi pariwisata, yang merupakan sumber devisa besar bagi negara.¹

Selain itu, manajemen transportasi harus ditingkatkan melalui penggunaan teknologi digital secara luas, tidak hanya untuk pembangunan baru, tetapi juga untuk melestarikan dan mengelola sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Penting untuk menyediakan layanan transportasi lokal berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh masyarakat, agar tingkat kepercayaan publik meningkat dan produktivitas nasional dapat dimaksimalkan.¹

Jika Skenario 1 diterapkan sebagai kerangka kebijakan nasional yang ketat—mengintegrasikan perencanaan terpusat D3 (432) dengan kecerdasan digital F1 (420) dan basis data G1 (401), ditambah dengan penguatan pilar keamanan E2 (374) dan kebijakan yang jelas H2 (325)—dampak nyata terhadap perekonomian dapat segera terlihat. Diperkirakan bahwa implementasi terpadu Skenario 1 mampu mengurangi biaya logistik nasional sebesar 15 hingga 20% dalam waktu lima tahun, sebuah lompatan efisiensi yang fundamental untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pembangunan infrastruktur jalan pada hakikatnya bukan hanya masalah teknis konstruksi, tetapi merupakan masalah perencanaan futuristik yang didorong oleh data canggih, dilindungi oleh regulasi yang kuat, dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Inilah kunci peran pemerintah pusat dalam memimpin Indonesia menuju kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

Baca selengkapnya di sini (https://doi.org/10.1186/s40410-022-00188-9)