Emiten-emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi mendapatkan lebih banyak kontrak baru, memanfaatkan kenaikan anggaran infrastruktur menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Emiten BUMN konstruksi diperkirakan akan menghadapi lebih sedikit tantangan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkatkan anggaran infrastruktur sebesar 5,8% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti bahwa sektor infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,8% dibandingkan dengan alokasi APBN 2023 yang mencapai Rp399,6 triliun.
Tercatat, alokasi anggaran untuk infrastruktur ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tingginya anggaran infrastruktur tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi emiten BUMN konstruksi, seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Tahun ini, ketiga emiten BUMN konstruksi tersebut memasang target moderat untuk kontrak baru.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) tahun ini menargetkan kontrak baru tumbuh sekitar 5%-10% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, ADHI berhasil meraih kontrak baru senilai Rp37,4 triliun, meningkat 57,80% dari Rp23,7 triliun pada tahun 2022. Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnasi Mukhson mengatakan bahwa Pemilu 2024 mengurangi jumlah kontrak baru. Untungnya, kenaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menjadi angin segar.
“Kami menargetkan pertumbuhan sekitar 5%-10% dengan proyek-proyek besar sebagai komposisi utama, termasuk proyek-proyek dari badan usaha jalan tol (BUJT) atau untuk pengolahan air,” ujarnya dalam Public Expose Live 2023 belum lama ini.
Entus menjelaskan bahwa realisasi kontrak baru yang diraih telah melampaui target yang ditetapkan dan memberikan keuntungan. Perusahaan setidaknya memiliki kontrak carry over yang cukup untuk tahun 2024-2025. Perusahaan juga menargetkan beberapa proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang akan ditenderkan tahun ini.
Dia berharap proyek-proyek di IKN dapat berkontribusi pada kinerja perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti kenaikan suku bunga bank sentral di seluruh dunia. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto menambahkan bahwa realisasi kontrak baru ADHI di tahun 2023 didominasi oleh lini bisnis rekayasa dan konstruksi, yaitu sebesar 93%. Sementara itu, lini bisnis manufaktur menyumbang 3%, sedangkan sisanya disumbangkan dari lini bisnis properti, hotel, dan investasi.
Sepanjang tahun lalu, profil pendanaan ADHI terdiri dari 43,6% dari BUMN dan BUMD, 3,5% dari pemerintah, 13,8% dari pinjaman, dan 9,1% dari pihak swasta. Farid juga menyebutkan bahwa kontrak baru ADHI yang paling signifikan di tahun 2023 berasal dari proyek infrastruktur perkeretaapian di Filipina, yaitu South Commuter Railway CP S-03C dan Malolos-Clark Railway Project CP S-01. Porsi ADHI dalam kontrak ini mencapai Rp3,9 triliun.
Beberapa proyek penting lainnya adalah jalan tol Jakarta-Cikampek Selatan senilai Rp2,1 triliun, proyek pabrik PUSRI IIIB senilai Rp1,4 triliun, serta proyek-proyek sarana dan prasarana di IKN. Emiten BUMN konstruksi lainnya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), juga menargetkan kontrak baru meningkat 5% pada 2024. Sepanjang tahun lalu, PTPP mendapatkan kontrak baru senilai Rp31,67 triliun, naik tipis dari Rp31,19 triliun di tahun 2022.
Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perusahaan mengincar proyek-proyek di sektor infrastruktur dan gedung yang sebagian besar didanai oleh APBN dan BUMN. “Terkait realisasi kontrak baru pada 2024, PTPP menargetkan kenaikan sekitar 5% dari tahun sebelumnya,” katanya dalam acara paparan publik belum lama ini. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi lebih lanjut menyebutkan bahwa pada 2023, kontrak baru yang diperoleh PTPP didominasi oleh proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah dengan porsi 42,79%. Sementara itu, proyek yang didanai oleh swasta sebesar 37,20%, dan proyek yang didanai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 20,1%.
Berdasarkan jenis pekerjaan, realisasi kontrak baru PTPP yang paling besar berasal dari sektor jalan dan jembatan, yaitu sebesar 34,64%. Kemudian disusul oleh kontribusi dari sektor gedung sebesar 31,71%, sektor perkeretaapian sebesar 11,22%, dan sektor bandar udara sebesar 7,21%. Sisanya, realisasi kontrak baru disumbang dari proyek pelabuhan, bendungan, industri, irigasi, pembangkit listrik, dan minyak dan gas bumi.
Bakhtiyar menyebutkan bahwa pertumbuhan nilai kontrak PTPP di tahun 2023 menunjukkan kepercayaan diri perusahaan dalam mengerjakan proyek-proyek baik nasional maupun internasional. Hal ini juga menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat bisnis inti di bidang konstruksi. PTPP memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah. Hingga saat ini, PTPP telah mengerjakan 30 PSN dengan 12 PSN diantaranya telah selesai,” kata Bakhtiyar dalam keterangan resminya.
Disadur dari: pwc.com