Jebakan pembangunan infrastruktur

Banyak yang telah menulis bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pencapaian visi Indonesia Emas 2045, keputusan untuk membangun ditetapkan untuk meningkatkan konektivitas. Hipotesisnya adalah bahwa konektivitas adalah fondasi pemerataan dan peningkatan kinerja pertumbuhan.

Oleh karena itu, investasi besar-besaran dikucurkan untuk mendukung agenda pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur mencapai sekitar Rp4,7 ribu triliun. Sementara itu, pada RPJMN 2020-2024, totalnya mencapai sekitar Rp6,4 ribu triliun. 

Di tengah kesenjangan investasi, pendanaan dari luar negeri diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Kerjasama dengan negara lain untuk membangun infrastruktur dilakukan secara masif. Insentif dan kemudahan regulasi telah ditawarkan, terutama untuk menarik investor asing masuk ke sektor-sektor yang secara finansial kurang menarik.

Titik awal jebakan

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur secara masif. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan untuk mendukung agenda tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Lebih dari Rp200 triliun anggaran subsidi BBM dialihkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, pada periode awal, anggaran infrastruktur meningkat secara signifikan dari Rp256 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp381 triliun pada tahun 2017.

Peningkatan anggaran infrastruktur pada periode awal telah menguntungkan BUMN konstruksi secara ekonomi. Kontrak yang diberikan kepada BUMN konstruksi meningkat. Sebagai contoh, nilai kontrak baru Waskita Karya meningkat secara signifikan dari Rp22 triliun di tahun 2014 menjadi Rp55 triliun di tahun 2017. BUMN konstruksi juga secara agresif menyediakan pembiayaan dengan melakukan pinjaman korporasi. Rasio utang terhadap ekuitas yang berada di dua digit menjadi hal yang normal bagi BUMN konstruksi.

Setelah tahun 2019, pembangunan infrastruktur masih dilakukan secara masif meskipun kapasitas fiskal sudah mulai turun. Anggaran infrastruktur pemerintah tumbuh stagnan. Lebih jauh lagi, pandemi Covid-19 membuat infrastruktur terlempar dari daftar prioritas. 

Oleh karena itu, rejeki nomplok untuk BUMN konstruksi mulai menurun. Pertumbuhan ekuitas tidak sebanding dengan peningkatan utang. Rasio utang terhadap ekuitas berada pada level yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, rasio Waskita Karya mencapai 200%. Artinya, laba perusahaan sangat rendah, tapi beban bunga mereka sangat tinggi. Perusahaan yang berada di tingkat rasio ini lebih rentan terhadap gagal bayar dan kebangkrutan.

Jebakan pendanaan

Ambisi pembangunan infrastruktur, kesenjangan pendanaan, dan kesalahan pengelolaan risiko adalah tiga serangkai jebakan pendanaan. Beberapa jebakan yang dapat muncul terkait dengan risiko penggunaan dana publik untuk membiayai proyek-proyek yang tidak layak secara finansial. Sehingga, APBN diperlukan untuk memulihkan keuangan BUMN yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana publik untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN yang tidak sehat. Sebagai contoh, Hutama Karya telah diberikan PMN lebih dari Rp100 triliun sejak tahun 2017 hingga 2023.

Penggunaan dana publik di luar mekanisme APBN juga dapat dilakukan melalui penawaran umum terbatas (rights issue). Pada praktiknya, perusahaan dengan gearing ratio yang tinggi akan melakukan rights issue untuk mendilusi nilai utangnya. Hal inilah yang mendasari Waskita Karya gencar melakukan rights issue dalam beberapa tahun terakhir. 

Beban pemerintah terkait APBN akan bertambah jika rights issue tidak diserap oleh pasar, tetapi diserap oleh pemerintah melalui PMN. Kondisi ini berarti dua hal, pertama, saham publik terdilusi sehingga struktur kepemilikan negara akan meningkat. Kemudian, kepemilikan negara pada perusahaan yang keuangannya tidak sehat akan menambah beban negara. Artinya, kerugian BUMN yang semakin besar akan menambah beban pemerintah. Pada titik ini, risiko yang awalnya di luar beban APBN akan langsung menjadi beban APBN.

Jebakan lainnya adalah tekanan geopolitik dan jebakan utang. Jebakan ini muncul karena terbatasnya dana publik yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Di sisi lain, terdapat kesenjangan investasi antara sektor-sektor yang layak secara ekonomi dan sektor-sektor yang tidak layak. Di tengah keterbatasan dana publik, proyek-proyek seperti proyek perumahan kelas atas, energi, dan telekomunikasi lebih menarik bagi investor karena menawarkan imbal hasil yang lebih baik. Berbeda dengan infrastruktur, proyek-proyek berbasis rel kereta api, jalan raya (termasuk jalan tol, terutama yang berada di wilayah dengan mobilitas rendah), dan jembatan kurang diminati oleh investor.

Di sinilah tekanan geopolitik terjadi. Di satu sisi, kebutuhan investasi proyek-proyek dengan imbal hasil yang rendah mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan dari negara lain. Di sisi lain, terdapat persaingan dalam pembiayaan infrastruktur untuk meningkatkan akses pasar, sumber daya, dan dominasi politik di negara berkembang.

Namun, persaingan geopolitik dan ekonomi sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki kelayakan finansial yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, jika proyek-proyek infrastruktur tersebut diinisiasi karena kepentingan politik negara investor dengan uji teknis, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini akan menghasilkan utang fiskal yang rawan gagal bayar. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu contoh jebakan pendanaan.

Pembiayaan untuk pembangunannya akan menggunakan obligasi konsorsium atau pinjaman korporasi. Akan tetapi, PMN akhirnya digunakan. Alih-alih proyek berjalan dengan cepat, proyek ini justru terbelit oleh birokrasi dan kepentingan politik negara investor (China). Selain itu, terjadi pembengkakan biaya. Besarnya beban yang dipikul oleh BUMN untuk menanggung proyek ini juga akan menambah risiko keuangan negara.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan menopang pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, risiko fiskal tidak bisa dikesampingkan. Jebakan pembiayaan memiliki risiko. Ruang fiskal cukup sempit untuk menanggung pembiayaan infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Selain itu, utang juga dapat menekan alokasi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah perlu menghitung ulang arah pembangunan infrastruktur ke depan.

Disadur dari: www.pwc.com

Latar Belakang dan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Latar belakang pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Untuk mendukung mobilisasi dan meningkatkan perekonomian, diperlukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Seberapa pentingkah pembangunan infrastruktur di Indonesia? Jawabannya adalah sangat penting. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan daerah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi industri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain jika infrastruktur Indonesia tidak baik. Salah satu infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dari segi transportasi seperti jalan tol. Sudah lebih dari 40 tahun pembangunan jalan tol dimulai. Sayangnya, ruas jalan tol yang dibangun tidak bertambah secara signifikan.

Tujuan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Setelah Anda mengetahui betapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, ada baiknya Anda mengetahui apa saja tujuan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur, seperti meningkatkan konektivitas, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka mobilitas barang dapat lebih mudah dan membuat harga-harga produk atau barang kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau.

Peran Pembangunan Infrastruktur dalam Kemajuan Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu mendorong kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi suatu negara. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik, maka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing negara.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata dapat menghemat biaya pendirian pabrik. Biasanya lokasi industri sudah disediakan oleh pemerintah, hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan tempat beroperasi dengan harga yang lebih murah, dan pembangunan pabrik dapat berjalan lebih efisien. Infrastruktur yang baik pun juga mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Infrastruktur yang baik juga mampu memperlancar distribusi dan mobilitas barang. Baik itu operasional saat mengangkut bahan baku maupun barang jadi. Waktu yang lebih singkat dan efisien membuat harga produk menjadi kompetitif dan tidak terlalu mahal. Bisa dibayangkan infrastruktur yang buruk tentu akan membuat operasional tidak berjalan dengan lancar. Hal ini membuat harga produk menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Meningkatnya infrastruktur transportasi di suatu daerah juga membuat perbaikan sarana dan prasarana menjadi lebih merata. Ketika pemerataan berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi yang namanya daerah tertinggal, dan kemiskinan di suatu daerah menjadi lebih teratasi. Selain transportasi, infrastruktur komunikasi juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi, maka ketimpangan tidak akan terjadi.
Selain itu, infrastruktur tidak hanya mencakup dari sisi suplai saja. Namun juga dilihat dari pelayanan yang diberikan. Jika dilihat secara garis besar infrastruktur ini dapat dikategorikan menjadi fisik, sosial, dan finansial. Untuk kemajuan negara Indonesia, maka harus bisa menyeimbangkan ketiga infrastruktur tersebut. Simak pengertian dari masing-masing infrastruktur tersebut di bawah ini!

1. Infrastruktur Fisik, Infrastruktur ini dapat meningkatkan kemajuan Indonesia karena mampu membuat mobilitas menjadi lebih baik. Salah satu bentuk infrastruktur fisik adalah transportasi seperti rel kereta api, jalan raya, dan lain sebagainya. Kontribusinya berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi.
2. Infrastruktur Sosial, Infrastruktur sosial mampu membuat Indonesia menjadi lebih maju. Caranya adalah melalui pengayaan sumber daya manusia dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, diharapkan Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya.
3. Infrastruktur Keuangan, Infrastruktur keuangan adalah kerjasama dengan perbankan, pajak keuangan negara dan jasa pos. Keberadaan infrastruktur ini penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Peran PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebagai Katalisator Pembangunan Infrastruktur

Membahas pembangunan infrastruktur memori dan pikiran langsung tertuju pada PT SMI. Apa itu? PT SMI adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang kredibel dan terbaik di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang telah dibiayai oleh PT SMI. Dengan pembiayaan yang diberikan, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat.

Dalam pembangunan infrastruktur nasional, PT SMI memiliki berbagai peran yang luar biasa, yaitu menciptakan produk untuk mengisi kekosongan pasar dan menjadi katalisator pembiayaan infrastruktur, municipal financing, yaitu pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.

Peran PT SMI selanjutnya adalah mempromosikan investasi melalui penyediaan jasa konsultasi, pengembangan proyek KPBU dan pengembangan kapasitas. Kemudian melakukan penyertaan modal dari proyek-proyek infrastruktur atau equity financing.

Tidak cukup sampai di situ, PT SMI juga menerbitkan green bond korporasi pertama di Indonesia untuk tujuan pembiayaan hijau. Berikutnya adalah SDG Indonesia One, yang merupakan platform terintegrasi yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek dengan orientasi SDG yang terdiri dari pengembangan proyek, derisking, pembiayaan, dan investasi.
Peran terakhir adalah mendukung program PEN, Penelitian dan pengetahuan produk. PT SMI mendukung pelaksanaan investasi pemerintah untuk menyelamatkan BUMN dalam rangka PEN dan menyalurkan pinjaman ke daerah yang terdampak Covid-19. PT SMI juga menghasilkan produk ekonomi yang berkualitas untuk mendukung pembiayaan.
Terdapat beberapa penyiapan proyek KPBU yang didalamnya terdapat peran PT SMI seperti SPAM Umbulan, SPAM Lampung, SPAM Semarang Barat. PT SMI juga berperan dalam proyek telekomunikasi seperti Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan terakhir Palapa Ring Paket Timur.

Butuh Dana Infrastruktur? Pilih saja PT SMI!

Salah satu kendala yang membuat infrastruktur tidak berjalan maksimal adalah terbatasnya sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan APBN dan APBD. Terlebih lagi, pembangunan infrastruktur di daerah belum merata. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan nasional, Anda bisa mengajukan pembiayaan ke PT SMI.

Ada banyak produk dan layanan yang bisa Anda dapatkan dan manfaatkan. Layanan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Layanan yang bisa Anda dapatkan adalah pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi dan terakhir adalah pengembangan proyek. Ketiga layanan ini juga merupakan pilar bisnis dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Disadur dari: ptsmi.co.id

Keterjangkauan perumahan dengan cepat menjadi krisis di sebagian besar wilayah metropolitan di dunia. Orang-orang di negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat telah merasakan beban kenaikan harga rumah. Hal ini mempengaruhi semua orang dari berbagai latar belakang ekonomi, termasuk kelas menengah ke atas. Kisahnya tidak berbeda di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 28 dari 62 responden yang diambil secara acak, atau 45%, melaporkan bahwa mereka terbebani oleh biaya perumahan seperti cicilan rumah dan utilitas. Perumahan yang terjangkau sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Pendapatan dan Beban Biaya. Tafridj, 2021

​​​​​​Sumber: theconversation.com

Perumahan di Jakarta sangat mahal sehingga 80% dari responden tinggal di rumah sewa jangka pendek.

Lokasi Perumahan dan Status Kepemilikan. Tafridj, 2021

Sumber: theconversation.com

Perumahan yang terjangkau sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Laporan Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia menyumbang 50% dari total konsumsi nasional. Rata-rata setiap orang menghabiskan Rp 1,2-6 juta (US$85 hingga US$424) per bulan - termasuk untuk perumahan. Meningkatnya biaya terkait perumahan dapat melukai daya beli kelas menengah, yang dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan tiga perubahan kebijakan untuk mengatasi krisis perumahan kelas menengah yang akan datang.

Pertama, memperkuat peran pemerintah secara kolektif untuk mengatur penawaran dan permintaan perumahan.

Tata kelola kolektif Jabodetabek, yang terdiri dari kota Bogor, Depok, Bekasi di Jawa Barat dan Tangerang di Banten, sebagai sebuah konurbasi atau penggabungan beberapa wilayah perkotaan yang saling berdekatan sangatlah penting. Wilayah Bogor, Depok dan Tangerang telah berperan sebagai pendukung kegiatan ekonomi Jakarta, namun konsolidasi perencanaan pemukiman perkotaan belum menjadi salah satu program prioritas. Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek harus memahami bahwa kepentingan pembangunan perkotaan masing-masing daerah terlalu bergantung satu sama lain untuk diatur secara independen. Daerah-daerah lain harus memikul sebagian beban backlog perumahan di Jakarta.

Meskipun peran pengembang swasta sangat penting, pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang lebih baik untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini dapat mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan perumahan sosial dan perencanaan penggunaan lahan. Di London, pemerintah kotanya memperkuat sistem perencanaan dengan menciptakan perumahan yang lebih terjangkau dan mendorong skema bangun-sewa sehingga separuh rumah di London dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, kita belum memiliki diskusi yang cukup tentang perencanaan jangka panjang untuk kota. Solusi untuk krisis perumahan harus dimulai dari sana.

Seorang pekerja menyelesaikan pembangunan proyek perumahan di Jakarta Utara

Sumber: theconversation.com

Kedua, Jakarta harus mempertimbangkan untuk melegitimasi skema perumahan sewa pribadi.

Fakta bahwa 80% dari responden yang tinggal di Jakarta merupakan penghuni rumah sewa jangka pendek seharusnya menjadi indikasi perlunya pemerintah menyusun kebijakan mengenai rumah sewa. Saat ini, meskipun ada peraturan untuk rumah sewa publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta tidak memiliki kebijakan tentang rumah sewa pribadi. Selain belum adanya peraturan mengenai rumah sewa, masih ada stigma yang tersebar luas bahwa menyewa rumah adalah membuang-buang uang. Inilah sebabnya mengapa orang lebih memilih untuk tinggal 40-50 km dari tempat kerja mereka, menghabiskan uang, waktu dan energi untuk perjalanan pulang pergi, daripada menyewa rumah yang lebih dekat dengan tempat kerja. Meski sulit untuk mengubah stigma ini, setidaknya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan yang akan melembagakan dan memformalkan rumah sewa. Hal ini berhasil di Singapura, yang mewajibkan registrasi pemilik dan penyewa dan memiliki peraturan terpisah untuk hunian tapak dan non-tapak. 

Peraturan ini memastikan keamanan hukum bagi penyewa dan menempatkan sewa sebagai pilihan hunian yang layak. Kebijakan sewa rumah jangka panjang bukanlah hal yang langka di banyak kota besar di seluruh dunia. Pusat-pusat metropolitan seperti London, New York, Amsterdam dan Singapura menghadapi masalah kelebihan penduduk dan terbatasnya pilihan hunian permanen, sehingga mereka menerapkan kebijakan dan peraturan untuk memastikan legitimasi dan keamanan skema sewa. Di Jakarta, kamar kos dan rumah sewa berdiri begitu saja tanpa izin dan peraturan yang memadai. Hal ini membuat para penyewa dan penghuni kos berada dalam bahaya eksploitasi oleh pelaku usaha yang beritikad buruk. Kondisi ini juga memperburuk stigma bahwa rumah sewa bersifat sementara dan tidak diminati.

Pemandangan udara dari sebuah kompleks perumahan di Jakarta Utara.

Sumber: theconversation.com

Ketiga, pemerintah harus menyediakan lebih banyak pasokan perumahan berbiaya menengah melalui kemitraan pemerintah-swasta dan menciptakan skema pembiayaan yang ditargetkan untuk kelas menengah.

Pemerintah harus mengambil kendali yang lebih baik atas harga pasar perumahan dengan membangun lebih banyak unit rumah berbiaya menengah dan memperluas batas harga untuk mencakup calon pembeli berpenghasilan menengah. Program subsidi perumahan dan perumahan publik saat ini didedikasikan untuk mereka yang memiliki gaji bulanan tidak lebih dari Rp 8 juta (US$567), sehingga tidak termasuk masyarakat kelas menengah Indonesia. Meroketnya harga rumah disebabkan oleh tingginya permintaan dan sangat rendahnya suplai perumahan yang terjangkau di area-area yang diinginkan. Inflasi harga rumah di Jakarta telah menyebar ke daerah-daerah lain. Dalam waktu dekat, tinggal di Tangerang atau Bogor tidak akan lagi terjangkau bagi banyak orang, kecuali jika pemerintah mengambil kendali atas kebijakan pembangunan perumahan dan peraturan penggunaan lahan.

Disadur dari: theconversation.com

Ke mana investasi ini akan mengalir dan bagaimana para pemain infrastruktur internasional akan berpartisipasi?

Presiden Joko Widodo memahami hubungan antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertama kali terpilih empat tahun lalu, ia mengumumkan rencana infrastruktur senilai US$350 miliar yang menjanjikan untuk menghilangkan kemacetan yang ada dan meningkatkan akses ke infrastruktur di luar pulau Jawa.

Tahun ini, pemerintahannya mengumumkan rencana yang lebih ambisius untuk tahun 2020 hingga 2024. Lebih dari US$400 miliar akan dibelanjakan untuk ratusan proyek. Dua puluh lima bandara baru sedang dalam proses pembangunan, begitu juga dengan pembangkit listrik, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, dan berbagai proyek transportasi massal. Rencana tersebut juga mencakup pengembangan dasar untuk ibu kota baru.

Meningkatkan nilai yang sudah ada

Tidak semua hal yang dilakukan merupakan hal yang besar. Faktanya, sebagian besar rencana infrastruktur berfokus pada peningkatan nilai aset yang telah dibangun pada investasi tahap pertama.

"Keberhasilan kami dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tulang punggung selama beberapa tahun terakhir akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia di masa mendatang," ujar Dr. Wahyu Utomo, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Sekarang kita harus mulai fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk membuka nilai dari investasi-investasi tulang punggung tersebut."

Sekitar 60 persen dari investasi yang direncanakan diperuntukkan bagi proyek-proyek transportasi^.1 Seperti yang dicatat oleh Dr. Utomo, banyak daerah perkotaan di Indonesia mengalami kemacetan dan tantangan konektivitas yang semakin meningkat. Sebagian besar investasi akan digunakan untuk menciptakan pilihan angkutan massal baru dan meningkatkan efisiensi layanan yang ada.

Peran yang lebih besar untuk pemain swasta

Rencana awal mengantisipasi bahwa sekitar 40 persen dari pendanaan akan berasal langsung dari pemerintah sementara sekitar seperempatnya akan berasal dari berbagai badan usaha milik negara. Pemerintah berharap dapat mendorong sektor swasta untuk menginvestasikan 35 persen sisanya.

"Sektor swasta telah sangat terlibat dalam pasar infrastruktur di Indonesia dan kami berharap dapat mendorong partisipasi tersebut untuk terus berlanjut dan berkembang," kata Dr. "Kami juga berharap dapat memperluas partisipasi sektor swasta di luar infrastruktur ekonomi dengan memasukkan aset dan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial."

Energi untuk berkembang

Proyek-proyek energi diperkirakan akan menerima bagian terbesar kedua dari anggaran yang direncanakan. Beberapa di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas energi negara secara keseluruhan dan mendiversifikasi bauran energinya.

"Kami mampu mengembangkan pasar listrik yang sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat," kata Dr. "Sekarang kita perlu melakukan hal yang sama untuk sektor minyak dan gas. Pemerintah menyadari bahwa investasi di bidang energi tidak hanya mendorong investasi asing langsung dan menciptakan potensi ekspor. Investasi ini juga memungkinkan negara untuk mencapai ketahanan energi dan mendiversifikasi sumber energi."

Proyek-proyek baru untuk mengolah sampah menjadi energi juga ada dalam rencana. "Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan meningkatkan pasokan energi," tambah Dr. Utomo

Membuat investasi lebih mudah

Tidak hanya mengumumkan program-program investasi yang masif, pemerintah Indonesia juga bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk menarik investasi. Mengurangi regulasi telah menjadi prioritas utama pemerintah ini.

"Kecepatan pelayanan, kecepatan memberikan izin, adalah kunci reformasi birokrasi," kata Presiden Jokowi dalam sebuah rapat umum baru-baru ini untuk menguraikan visinya untuk negara ini. "Ketika saya melihat ada ketidakefisienan atau kurangnya efektivitas, saya akan menghapusnya. "

Awal tahun ini, Presiden mencatat bahwa pemerintahnya telah mengurangi jumlah izin yang diperlukan untuk berinvestasi di pembangkit listrik hingga lebih dari 75 persen (dari 259 izin beberapa tahun yang lalu)^. Peraturan-peraturan baru yang penting juga telah disahkan untuk mendukung investasi swasta di sektor-sektor lain dan untuk membantu meningkatkan proses pembebasan lahan.

Meningkatkan kapasitas dan menciptakan rekam jejak

Pada saat yang sama, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas proyek-proyek yang dibawa ke pasar. Sejumlah dana telah disisihkan untuk meningkatkan kualitas persiapan proyek. Sebuah tim baru telah dibentuk untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pengembangan dan implementasi.

Utomo juga mencatat bahwa peningkatan kapasitas akan diperlukan di tingkat lokal dan regional, terutama di pasar-pasar yang sedang berkembang. Sebagai contoh, beberapa dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dioperasikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan swasta. Para pemain ini seringkali membutuhkan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan investor internasional.

"Kita perlu lebih meningkatkan rekam jejak kita dalam membawa proyek-proyek ke pasar dengan sukses," tambah Dr. "Hal ini, pada gilirannya, akan membantu meningkatkan minat sektor swasta terhadap proyek-proyek infrastruktur di masa depan di Indonesia."

Melihat hasil

Banyak indikator utama yang menunjukkan bahwa Indonesia membuat kemajuan besar dalam mencapai tujuan dan visi yang didorong oleh infrastruktur. Peringkat utang Indonesia telah ditingkatkan menjadi layak investasi. Peringkat internasional untuk kemudahan berbisnis dan daya saing nasional juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia.

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi percakapan saya dengan para investor internasional menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar untuk menciptakan iklim investasi yang sangat ramah bagi investor asing," tambah Dr. "Kami sedang membangun kapasitas, menyederhanakan proses, mengeluarkan peraturan yang mendukung, dan merancang insentif yang inovatif untuk membantu menarik investor ke dalam pipeline kami." Rencana Indonesia mungkin berani. Namun, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk mewujudkannya.

Disadur dari: kpmg.com

Indonesia akan menyoroti sejumlah pencapaian yang telah dicapai di bidang pengelolaan air di hadapan audiens internasional pada World Water Forum (WWF) ke-10 pada tanggal 18-24 Mei 2024 di Bali.

Dalam sebuah konferensi pers daring pada hari Selasa, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, mengatakan bahwa sebuah area pamer untuk sistem irigasi Bali, Subak, akan dipersiapkan untuk acara tersebut.

Selain itu, Indonesia akan menyoroti program pengendalian pencemaran dan restorasi ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, yang dikenal sebagai Program Citarum Harum.

Menurut Hendiarti, Program Citarum Harum akan dipromosikan pada WWF ke-10 karena program ini telah berhasil meningkatkan kualitas air di Citarum dari tercemar berat menjadi tercemar ringan, dengan Indeks Kualitas Air mencapai 51,01 poin.

"Ini adalah contoh program yang terintegrasi, mungkin sekitar 16 kementerian/lembaga yang terlibat, dan rencana aksi yang sudah dijalankan," jelasnya.

Kemudian, program penyelamatan 15 danau prioritas nasional, yang meliputi pemulihan kualitas air, tata kelola, dan ekosistem di sekitarnya, serta program penanganan sampah laut, juga akan dipamerkan pada WWF ke-10 mendatang.

"Karena hal ini (penanganan sampah laut) sudah diakui dunia internasional, dan Indonesia juga memiliki komitmen dan konsisten untuk melakukan upaya tersebut," ujarnya.

WWF ke-10 yang bertemakan "Air untuk Kesejahteraan Bersama" ini akan menampilkan diskusi yang melibatkan tiga proses, yaitu tematik, politik, dan regional.

Proses tematik akan mencakup enam subtema: keamanan dan kemakmuran air; air untuk manusia dan alam; pengurangan dan manajemen risiko bencana; tata kelola, kerja sama, dan diplomasi hidro; keuangan air yang berkelanjutan; serta pengetahuan dan inovasi.

Proses regional akan mencakup empat wilayah, yaitu Mediterania, Asia-Pasifik, Amerika, dan Afrika.

Sementara itu, proses politik akan terdiri dari pertemuan para kepala negara, menteri, parlemen, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah aliran sungai.

WWF ke-10 ini menargetkan akan melibatkan sebanyak 30 ribu peserta, termasuk 33 kepala negara, 190 menteri dari 180 negara, serta perwakilan dari 250 organisasi yang akan menghadiri 214 sesi forum.

Disadur dari: en.antaranews.com

Pada tahun 2024, Jakarta akan mengalami transformasi yang signifikan. Jakarta tidak akan lagi berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ibu kota Indonesia akan beralih menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai konsekuensinya, Jakarta yang telah lama berperan sebagai ibu kota dan menerapkan ekosistem smart city akan mengalami perubahan peruntukan menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKJ) dan mengambil peran sebagai kota global.
Terlepas dari perubahan ini, Jakarta akan terus berfungsi sebagai kota pintar, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan membina sinergi di antara para pemangku kepentingan. Namun, inisiatif kota pintar ini akan lebih selaras dengan visi dan misi Jakarta untuk mencapai status kota global.
Hal ini mendorong kami untuk mengeksplorasi apa yang mendefinisikan sebuah kota global dan langkah-langkah yang telah diambil Jakarta, khususnya melalui Jakarta Smart City, untuk memposisikan diri sebagai kota pintar di panggung global.

Mengapa Jakarta adalah Kota Global?

Sebuah pertanyaan muncul: Mengapa Jakarta dianggap sebagai kota global? Laporan berjudul "Membangun Jakarta sebagai Kota Cerdas Berskala Global", yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan konsep ini. Menurut laporan tersebut, kota global memainkan peran penting dalam mengintegrasikan ekonomi transnasional, yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Kota ini memiliki kapasitas untuk menarik modal, barang, sumber daya manusia, ide, dan informasi dalam skala global.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap potensi transformasi Jakarta menjadi kota global. Pada tahun 2022, Jakarta memiliki populasi sebesar 10,7 juta jiwa, setara dengan 3,9% populasi nasional. Sebanyak 71,27% penduduknya berada dalam kelompok usia produktif, dengan total 7.613.510 jiwa. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta mencapai Rp 3.200 triliun, yang terdiri dari 16,6% dari total PDRB nasional. Kontribusi PDRB tertinggi dirinci sebagai berikut:

• Jasa Keuangan dan Asuransi 10,78%
• Konstruksi 10,81%
• Industri Pengolahan 11,72%
• Informasi dan Komunikasi 13,42%
• Perdagangan Besar dan Eceran 15,75%

Setelah mengamati peta yang disediakan di bawah ini, terlihat jelas bahwa sebagian besar wilayah Jakarta merupakan wilayah dengan pengembangan mixed-use. Hal ini menandakan integrasi ruang hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai fungsi perkotaan di dalam area tertentu di kota ini. Penggabungan berbagai sektor ini di suatu wilayah tertentu berkontribusi pada meningkatnya aglomerasi penduduk Jakarta.

Fenomena ini semakin diperkuat dengan penggambaran aktivitas manusia yang semakin meningkat pada malam hari, seperti yang ditunjukkan oleh Peta Cahaya Malam Hari. Pergerakan manusia yang ramai pada malam hari menggarisbawahi sifat dinamis dan dinamis dari ruang kota Jakarta, yang menekankan keampuhan pengembangan kawasan terpadu dalam menciptakan komunitas yang hidup dan saling terhubung.

Langkah-langkah Jakarta dalam Mewujudkan Kota Global

Jakarta memiliki banyak potensi untuk menjadi kota global. Namun, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya? Sebelum mengetahui upaya yang telah dilakukan Jakarta untuk menjadi kota global, Smartcitizen perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dimiliki oleh sebuah kota global.

Merujuk pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat enam indikator kota global, yaitu sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, kapasitas riset dan inovasi yang baik dan berkesinambungan, tempat tinggal yang nyaman, nilai budaya yang menarik untuk dikunjungi, lingkungan yang bersih dan nyaman serta berkelanjutan, dan terkoneksi secara intra dan antar kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi setiap karakteristik kota global tersebut. Berikut ini adalah penjabarannya.

Sektor ekonomi yang mapan dan terhubung secara global

Untuk menciptakan sektor ekonomi yang mapan dan terhubung secara global, sebuah kota harus memiliki 500 perusahaan terbaik di dunia. Untuk mencapai hal ini, Jakarta sedang mengembangkan ekosistem startup digital. Salah satu caranya adalah dengan membangun sinergi dengan para startup dalam mengembangkan layanan publik digital. Melalui hackathon Hack4ID, misalnya, para startup dengan inovasi berbasis TIK berkumpul untuk bertukar pikiran dan dipandu oleh para ahli, sehingga mereka dapat menciptakan inovasi untuk membantu warga Jakarta memecahkan masalah industri. Dalam program ini, para pendiri startup juga dapat berjejaring dengan sesama pendiri, investor, dan pejabat pemerintah. Selanjutnya, para startup ini akan mengikuti program inkubator yang akan membantu perkembangan mereka.

Selain berusaha untuk memiliki 500 perusahaan terbaik di dunia dengan mengembangkan ekosistem startup, Jakarta juga berusaha untuk memenuhi indikator kota global dengan memiliki tenaga kerja yang terampil. Jakarta Smart City berperan dalam hal ini dengan mengadakan JSC Hands On Workshop, Data Science Trainee, dan JSC Goes to School. Kegiatan-kegiatan ini membekali talenta muda dengan keterampilan digital dan mempersiapkan mereka untuk memasuki industri. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta memiliki program JakNaker, untuk membekali generasi muda dengan pelatihan kerja dan portal untuk mencari pekerjaan. Situs JakNaker juga telah diintegrasikan ke dalam aplikasi JAKI (Jakarta Kini), sebagai bentuk mewujudkan tenaga kerja terampil di Jakarta.

Kapasitas penelitian dan inovasi yang baik dan berkesinambungan

Untuk dapat meningkatkan kapasitas riset dan inovasi, Jakarta perlu membuktikan keunggulan kinerja akademik dengan menerbitkan jurnal ilmiah. Hal ini dilakukan Jakarta Smart City dengan merilis laman Journal of Future Cities di website Jakarta Smart City. Halaman ini berisi esai kota pintar terbaru dari JSC, termasuk yang diterbitkan di jurnal terindeks Q1 dan konferensi bergengsi seperti IEEE International Smart Cities Conference (ISC2).

Tak hanya itu, publikasi karya ilmiah di jurnal internasional juga bertujuan untuk menarik perhatian mahasiswa dan peneliti internasional, sehingga Jakarta dapat meningkatkan kapasitas penelitiannya. Selain itu juga dilakukan penyambutan kunjungan negara lain ke Future City Hub, sehingga mahasiswa dan peneliti dari luar negeri dapat mempelajari ekosistem smart city di Jakarta dan produk-produknya. Jakarta Smart City juga sering mengikuti pameran berskala internasional seperti Tech in Asia dan Indonesia International Smart City Expo & Forum, untuk menarik perhatian para pakar dari negara lain.

Kemudahan penelitian dan pengembangan menjadi nilai penting agar kapasitas penelitian dan inovasi suatu kota dapat baik dan berkesinambungan. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta juga memiliki situs Jakarta Open Data yang memuat data seluruh Satuan dan Satuan Kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal serupa juga dilakukan Jakarta Smart City dengan menghadirkan dashboard open data terkait banjir, penanggulangan kemiskinan, wilayah wilayah/kelurahan, stunting, Respon Cepat Masyarakat, Peta Jakarta Terkini, Kelas Gabungan, dan Data Kota.

Nyaman untuk Dihuni

Kota global juga perlu menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya dari berbagai sektor. Pertama, kota-kota global perlu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses. Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkannya melalui program JakSehat yang memberikan layanan kesehatan digital seperti antri fasilitas kesehatan secara online, konsultasi kesehatan jiwa, serta pemeriksaan stok dan donor darah di PMI. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap JakSehat, Jakarta Smart City mengintegrasikan layanan JakSehat ke JAKI melalui fitur Jakarta Sehat. Selain itu, terdapat juga dashboard stunting yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sehingga warga dapat mengetahui jumlah balita dan Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu) yang mengalami masalah gizi, sebaran data masalah gizi di tingkat kota/kabupaten, kategori kondisi balita, dan data visualisasi lainnya terkait stunting.

Kedua, perlu adanya fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas baik di kota global. Untuk itu, Jakarta Smart City menyediakan layanan Wi-Fi gratis melalui JAKI di taman kota, kawasan pemukiman padat penduduk, dan ruang publik lainnya. Layanan Wi-Fi gratis ini dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk belajar mandiri serta mengembangkan minat dan bakatnya. Fasilitas pendidikan yang memadai di Jakarta juga didukung oleh kegiatan JSC Goes to School dari Jakarta Smart City hingga sekolah-sekolah di Jakarta. Melalui kegiatan ini, tim Jakarta Smart City memberikan pengetahuan dan ide kepada siswa terkait pekerjaan di industri digital yang dapat dijadikan referensi setelah lulus sekolah.

Ketiga, perumahan yang layak dan terjangkau, pasokan air bersih, dan listrik yang memadai juga perlu dipertimbangkan oleh kota-kota global. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki program Sirukim yang mencakup hal tersebut. Program ini menawarkan layanan perumahan online, seperti mendaftar tinggal di rumah susun sewa (rusunawa) di Jakarta. Jakarta Smart City juga telah mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam JAKI, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.

Keempat, Jakarta juga perlu menjamin keamanan kota. Oleh karena itu, Jakarta Smart City menyediakan fitur Kontak Darurat di aplikasi JAKI. Fitur ini berisi informasi nomor darurat yang perlu diketahui dan dihubungi warga jika mengalami keadaan darurat. Penghuni juga dapat menghubungi nomor darurat langsung dari fitur ini. Serupa namun tak sama, ada juga integrasi aplikasi Jakarta Aman di JAKI yang menyediakan layanan panggilan bantuan saat darurat.

Kelima, kota global yang nyaman untuk ditinggali perlu memberikan akses informasi kepada warganya. Jakarta Smart City mewujudkan hal tersebut melalui aplikasi JAKI. Beberapa fitur di JAKI memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi terakurat seputar Jakarta melalui fitur Berita. Ada juga fitur Jakarta Current Map yang berisi informasi koordinat ruang publik di Jakarta untuk membantu warga menjelajahi kota.

3 Poin Inti Perkembangan Kota Global Jakarta

Seluruh indikator kota global dipenuhi oleh Jakarta. Namun dalam pengembangan kota global, Pemprov DKI Jakarta fokus pada tiga poin inti, yaitu sebagai berikut.

• Livability: mencakup aspek perumahan hingga kesehatan bagi penghuninya;
• Lingkungan Hidup: mencakup fasilitas pengolahan limbah, sanitasi dan air limbah;
• Aksesibilitas: mencakup aspek perkembangan transportasi umum dan jaringan jalan.

Untuk mencapai ketiga poin tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengembangan kawasan perkotaan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2043. Upaya pengembangan tata kota akan semakin intensif hingga tahun 2043, ketika Jakarta diproyeksikan tidak lagi menjadi ibu kota negara dan sepenuhnya menjadi kota global.

Disadur dari: smartcity.jakarta.go.id