Perindustrian
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 25 Februari 2025
Meskipun tantangan Covid-19 masih belum berakhir, kinerja industri nasional cukup menggembirakan dibanding tahun 2020, dengan indikasi rata-rata Purchasing Manager's Index (PMI) selama 2021 menunjukkan angka 50 atau ada dalam tahap ekspansif. Hal ini juga ditunjukkan oleh kinerja sektor industri logam dan baja yang turut mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2021.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal III tahun 2021, sektor industri logam dengan HS 72-73 mampu tumbuh di atas 9,82 persen. Kinerja ini juga didukung ekspor produk baja hingga November 2021 mencapai USD19,6 miliar dan mengalami surplus sebesar USD6,1 miliar.
Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Budi Susanto mengemukakan, pertumbuhan positif sektor baja akibat upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan konsep smart supply demand, yang diterapkan dengan berpihak pada industri baja nasional mulai dari sektor hulu, antara hingga hilir.
“Peningkatan kebutuhan baja ini didukung kebijakan PPnBM otomotif yang juga tumbuh hingga 27% di kuartal III tahun 2021,” ungkapnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Pengaturan ini menjadi penting agar produk-produk yang sudah diproduksi di dalam negeri dapat dimaksimalkan dan hampir semua impor yang ada merupakan bahan baku untuk berbagai jenis industri.
Senada dengan Budi, Direktur Utama PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) Handjaja Susanto menyampaikan, salah satu keberhasilan perusahaan memperoleh laba bersih hingga Rp100 miliar karena berkat kontrol pemerintah terhadap impor baja, sehingga pasar impor banyak beralih ke pasar lokal.
“Optimisme industri baja nasional ini terus dijaga dengan upaya hilirisasi dan substitusi impor yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ujarnya. Dengan demikian, iklim usaha dan investasi akan terus meningkat di Indonesia.
Hingga triwulan III tahun 2021, investasi di sektor logam menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan, dengan mencapai Rp 87,73 triliun serta utilisasi di sektor tersebut di atas 60%. Contohnya di industri baja lapis, yang kinerjanya meningkat sangat baik seperti yang ditunjukkan oleh PT Saranacentral Bajatama.
Sebelumnya Direktur Komersial Krakatau Steel, Melati Sarnita mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan impor baja sebesar 23% yang semula 3,9 juta ton di tahun 2020 menjadi 4,8 juta ton di tahun 2021.
Sebaliknya, Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas mengatakan untuk melihat perbandingan data baja jangan menggunakan data tahun 2020. “Kalau menggunakan data ini pada saat itu semua industri terpuruk, artinya kalau tidak boleh naik terhadap tahun 2020 sama saja tidak ingin industri baja ini tumbuh karena yang diimpor adalah bahan baku,” terangnya.
Ahmad Rijal Ilyas menyampaikan, impor baja tahun 2021 dibanding 2019 mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu dari 6,9 juta ton pada tahun 2019 menjadi 4,8 juta ton di 2021 atau menurun 31%.
Menurutnya, beberapa program pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha antara lain pengendalian impor, program substitusi impor termasuk penurunan nilai impor untuk beberapa produk baja, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), penerapan SNI wajib dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dari produk baja yang tidak berkualitas, serta pemberian insentif untuk mendorong peningkatan investasi di sektor industri logam.
“Diharapkan dengan program-program tersebut terus ditingkatkan untuk dapat mendorong kinerja industri baja pada periode selanjutnya,” ujarnya.
Sumber: kemenperin.go.id
Perindustrian
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 25 Februari 2025
Kementerian Perindustrian terus memacu tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian (smelter) karena sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Langkah strategis ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor bahan mentah minerba secara bertahap.
“Bapak Presiden Jokowi menekankan, kita akan stop ekspor bahan mentah nikel, kemudian tahun depan untuk bauksit, selanjutnya tembaga, emas, dan timah. Artinya, kita harus mendirikan industri smelternya di tanah air dalam rangka meningkatan nilai tambah raw material tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (28/12).
Kemarin, Senin (27/12), Kepala Negara didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menperin Agus meresmikan pabrik smelter bijih nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Acara peresmian tersebut digelar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menperin menjelaskan, PT GNI merupakan industri smelter yang akan menghasilkan feronikel dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun. Perusahaan ini memberikan nilai tambah yang tidak sedikit, dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel, nilai tambahnya meningkat sebesar 14 kali lipat. Apabila dari bijih nikel diolah menjadi billet stainless steel, nilai tambahnya meningkat 19 kali lipat.
“Oleh karenanya, dengan penambahan investasi oleh PT GNI ini, program hilirisasi mineral berbasis sumber daya alam di tanah air bisa semakin cepat pencapaiannya. Hal ini melengkapi lini produksi yang dilakukan oleh pabrik smelter PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara,” papar Agus.
PT Obsidian Stainless Steel merupakan industri smelter penghasil feronikel dengan kapasitas sebesar 1,2 juta ton per tahun, dan memproduksi billet stainless steel dengan kapasitas 1 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat PT Virtue Dragon Nickel Industry, yang juga merupakan pabrik smelter penghasil feronikel dengan kapasitas mencapai 1 juta ton per tahun.
“PT GNI, PT Obsidian Stainless Steel, PT Virtue Dragon Nickel Industry, merupakan satu group yang telah dan akan menjadi bagian dari rencana besar pemerintah Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri,” jelas Menperin.
Total investasi dari ketiga industri smelter tersebut mencapai USD 8 miliar, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 27 ribu orang. Dari perusahaan yang beroperasi, sudah mampu menyumbang kepada penerimaan negara berupa pajak sebesar Rp1,03 triliun sejak tahun 2019 hingga 2021.
Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi pabrik smelter nikel yang ada di Indonesia sampai saat ini sudah menembus USD15,7 miliar. Selanjutnya, ekspor produk feronikel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penambahan devisa.
“Pada tahun 2020, ekspor feronikel mencapai USD4,7 miliar, dan pada periode Januari hingga Oktober 2021 tercatat sebesar USD 5,6 miliar,” sebutnya. Merujuk data World Top Export, Indonesia menempati peringkat ke-1 di dunia sebagai negara pengekspor produk berbasis nikel (stainless steel slab, stainless billet dan stainless steel coil), dengan total ekspor senilai USD 1,63 miliar pada tahun 2020.
Lanjut Agus, keberhasilan dari kebijakan hilirisasi industri ini juga berkontribusi pada peningkatan serapan jumlah tenaga kerja. Selain itu, berkembangnya industri smelter di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan wilayah setempat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai ilustrasi, kalau biasanya Kabupaten Konawe ini pertumbuhan ekonominya sekitar 5-6% sebelum ada investasi datang, selama dua tahun terakhir ini pertumbuhannya sudah di angka belasan persen,” ungkapnya.
Efek positif yang luas dari aktivitas industri tersebut, bahkan mampu mengurangi angka kemiskinan. “Hal ini membuktikan adanya kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dengan masyarakat guna membawa kemajuan bersama, termasuk tumbuhnya wirausaha di lingkungan pabrik serta dapat meningkatkan infrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat,” imbuh Menperin.
Sementara itu, Direktur Utama PT GNI Wisma Bharuna mengatakan, saat ini di Indonesia sudah muncul beragam produk turunan dari stainless steel, yang antara lain digunakan untuk memproduksi panci, sendok, dan sebagainya. Ia berharap, dengan adanya hilirisasi, semua produk bisa didapatkan di dalam negeri, akan ada alih teknologi, dan semuanya bisa menyejahterakan rakyat.
“Segala macam itu harus dari sini semua sehingga sudah tidak lagi ke luar negeri, semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk menyejahterakan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar, semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya, semua ada disini,” ujar Wisma.
Sumber: kemenperin.go.id
Perindustrian
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 25 Februari 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) mencatat industri logam dasar mengalami pertumbuhan sebesar 18,03 persen pada semester I-2021. Hal itu didukung oleh peningkatan produksi besi, baja, dan bahan baku logam lainnya.
Ketua APBRI Benny Lau menyebutkan bahwa selama paruh pertama tahun ini menjadi momentum bagi industri baja nasional dalam meningkatkan produksi dan ekspor baja ringan.
"Peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat sebesar 2,76 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/9/2021).
Pertumbuhan tersebut juga diiringi peningkatan utilisasi dari 51,2 persen pada awal 2021 menjadi 79,93 persen pada pertengahan tahun ini.
Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah mendukung pertumbuhan sektor industri logam, di antaranya program relaksasi tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diberikan untuk sektor otomotif di dalam negeri.
Sementara itu, Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (Asbarindo) menilai insentif PPnBM telah mendongkrak pertumbuhan sektor industri alat angkut sebesar 45,7 persen pada semester I 2021.
"Dalam proses manufakturnya, industri otomotif melibatkan ribuan tenaga kerja dan ratusan perusahaan terkait dari tier I, II, dan III yang juga menyerap produk baja dalam negeri untuk bahan baku produksi," kata Ketua Asbarindo Dwi Sudaryono. Di sisi lain, peningkatan impor besi dan baja juga diiringi peningkatan ekspor yang cukup signifikan, sehingga neraca perdagangan produk intermediate baja yang berada pada Pos HS 7208-7229 mengalami surplus sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Jika ditambahkan oleh neraca perdagangan produk turunan baja yang berada pada HS 73, maka neraca tersebut mengalami surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS atau meningkat lebih dari 1.500 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu pada level 117 ribu dolar AS.
Ketua Perkumpulan Seluruh Industri Baja Ringan Indonesia (Persibri) Liang Wali memandang bahwa kinerja perdagangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, di antaranya pengendalian berbasis penawaran dan permintaan, hingga fasilitas harga gas tertentu yang diberikan pada sektor industri baja nasional.
Sumber: money.kompas.com
Perindustrian
Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 25 Februari 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian terus memacu kinerja industri logam agar bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Apalagi, kebutuhan baja saat ini semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor.
“Tercatat industri logam dasar tumbuh 11,46 persen dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah bertekad untuk terus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, melalui siaran resminya, dikutip Kompas.com, Selasa (20/4/2021).
Menperin menyatakan, diperlukan instrumen yang mampu memacu daya saing produk nasional sekaligus menjaga kesehatan serta keselamatan konsumen dan lingkungan, termasuk di sektor industri logam.
“Dengan tetap mengedepankan asas fairness dalam perdagangan internasional, implementasi SNI wajib dapat bertujuan untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor,” tegasnya.
Penerapan instrumen berupa pemberlakuan wajib SNI, fokus utamanya adalah untuk produk-produk yang berkaitan dengan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L).
“Dalam rangka mendorong industri logam nasional yang berdaya saing tinggi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif guna mendongkrak utilisasi serta kemampuan inovatif pada sektor tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi mengatakan, nilai impor untuk HS produk SNI wajib tahun 2020 sebesar Rp 102 triliun, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 133 triliun.
“Meskipun nilai impornya menurun, saat ini terdapat 147 kode HS yang tersebar pada 28 SNI wajib sektor logam,” sebutnya.
Untuk itu, lanjut dia, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan industri baja nasional.
“Sehingga tidak ada celah lagi membanjirnya produk-produk impor yang tidak berkualitas ke pasar dalam negeri,” ujar Doddy.
Dia menambahkan, penerapan SNI wajib pada produk logam juga bertujuan untuk merealisasikan target substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022. “Pembatasan impor terutama untuk produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri perlu diperkuat,” imbuhnya.
Kemenperin menargetkan sektor industri logam dasar dapat tumbuh sebesar 3,54 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan industri baja merupakan sektor high resilience yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan siap untuk kembali meningkatkan kemampuan dan performanya di tahun ini.
Di sisi lain, Kepala Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Aan Eddy Antana dalam sela-sela kunjungan ke PT Sunrise Steel beberapa waktu lalu mengemukakan, ketersediaan infrastruktur dan SDM di Baristand Industri Surabaya akan mampu mendukung pemerintah dalam mewujudkan target substitusi impor dan meningkatkan daya saing industri logam dalam negeri.
Hingga saat ini, Baristand Industri Surabaya terus berupaya untuk terus menambah ruang lingkup pengujian produk logam dan sertifikasi produk logam yang sudah ada untuk mendukung substitusi produk impor.
“LSPro kami telah mampu mensertifikasi 33 jenis SNI produk logam dan 17 produk logam dasar dan produk logam fabrikasi untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM),” ungkapnya.
Sementara laboratorium pengujian Baristand Industri Surabaya mampu menguji 50 produk logam baik pengujian sesuai dengan SNI maupun permintaan pelanggan.
“Rencananya, dalam waktu dekat, kami akan menambah ruang lingkup sertifikasi dan pengujian produk logam agar memudahkan industri dalam negeri untuk mensertifikasi produknya mengingat permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun,” jelas Aan.
Sumber: money.kompas.com
Ekonomi dan Bisnis
Dipublikasikan oleh Afridha Nu’ma Khoiriyah pada 25 Februari 2025
Meskipun karisma pribadi masih lebih penting daripada kebijakan dalam pemilihan umum di Indonesia, janji-janji kebijakan para kandidat tidak boleh diremehkan. Platform kebijakan akan membentuk agenda presiden berikutnya dan dapat membuat perbedaan elektoral dalam persaingan ketat.
Menteri Pertahanan Prabowo tetap menjadi calon terdepan, dengan perolehan 45,8 persen suara menurut jajak pendapat pada Januari 2024, sementara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan perolehan 25,5 dan 23,0 persen. Namun, perbedaan poin persentase yang tipis dapat menentukan dua hal: apakah Prabowo memenangkan mayoritas yang jelas pada tanggal 14 Februari atau akan menuju ke pemilihan lanjutan, dan siapa yang akan menjadi kandidat kedua yang bersaing dalam pemilihan lanjutan pada bulan Juni, kemungkinan melawan Prabowo.
Kelompok Milenial dan Generasi-Z (berusia di bawah 43 tahun) di Indonesia mencakup lebih dari 50 persen dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat. Dengan jumlah mereka yang besar, kelompok demografis ini akan memainkan peran penting dalam pemilu mendatang, mempengaruhi substansi dan strategi komunikasi kampanye presiden.
Berdasarkan survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) - ISEAS - Yusof Ishak Institute yang dilakukan secara nasional pada bulan November 2023, yang melibatkan lebih dari 2.000 responden usia pemilih, generasi Milenial dan Gen-Z Indonesia menunjukkan kesamaan tetapi juga perbedaan yang mencolok dengan generasi yang lebih tua dalam hal isu-isu nasional yang perlu diprioritaskan oleh kepemimpinan berikutnya.
Sebagai contoh, meskipun seperempat dari responden yang lebih tua menempatkan “kesehatan” sebagai salah satu dari tiga agenda nasional yang harus diprioritaskan, hanya 18 persen dari generasi Milenial dan Gen-Z yang menempatkannya. Sementara 29 persen generasi Milenial dan Gen-Z menempatkan “pendidikan” sebagai salah satu dari tiga agenda nasional yang harus diprioritaskan, hanya 21 persen dari kelompok generasi yang lebih tua yang melakukan hal yang sama (Gambar 1). Faktor tahap kehidupan dapat menjelaskan perbedaan antar generasi dalam preferensi kebijakan ini.
Catatan: Responden diminta untuk memilih tiga isu nasional teratas yang harus diprioritaskan oleh para pemimpin nasional.
Tiga prioritas nasional yang ingin diprioritaskan oleh Milenial dan Gen-Z Indonesia - yaitu pengangguran, kemiskinan, dan korupsi - merupakan isu-isu yang tepat waktu dan penting yang perlu diperhatikan oleh kampanye pemilu.
Pertama, penciptaan lapangan kerja menempati posisi teratas, dengan 56,1 persen responden memilih hal ini sebagai salah satu dari tiga isu terpenting. Kurangnya lapangan pekerjaan sangat akut bagi kaum muda (15-24 tahun), yang tingkat penganggurannya biasanya jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran secara umum (19,4 persen vs 5,3 persen pada tahun 2023).
Statistik pengangguran tahunan terbaru Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran secara keseluruhan dan tingkat pengangguran kaum muda lebih tinggi daripada tingkat pengangguran sebelum COVID-19. Tingkat pengangguran kaum muda Indonesia tidak hanya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi juga dibandingkan dengan kaum muda di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Secara struktural, penciptaan lapangan kerja yang tidak memadai, ketidaksesuaian keterampilan, dan alat pencarian kerja yang tidak memadai menghambat transisi dari sekolah ke dunia kerja di Indonesia.
Baru-baru ini, permintaan global yang lebih lemah karena pertumbuhan ekonomi global yang lemah telah menyebabkan hampir 300.000 pekerja terkena PHK di Indonesia. PHK ini terutama terjadi di industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki yang padat karya dan berorientasi ekspor dalam sebelas bulan pertama tahun 2023, meningkat 22 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (2022).
Sebagian besar terjadi di kawasan industri manufaktur, yaitu Jawa Barat (36,1 persen) dan Jawa Tengah (20,3 persen). Indonesia juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan rintisan (start-up) seiring dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri teknologi global, atau yang disebut sebagai “musim dingin teknologi”.
Strategi kebijakan ekonomi hilir yang padat modal, terutama pada proses peleburan nikel, telah gagal menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Kebijakan industri yang lebih luas, termasuk di sektor manufaktur padat karya, diperlukan untuk merespons tekanan pekerjaan.
Kedua, pengentasan kemiskinan merupakan isu strategis yang juga menjadi perhatian pemilih muda (38,1 persen), meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Kekhawatiran pemilih muda ini mungkin terkait dengan dampak guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pandemi, bencana alam, dan meningkatnya inflasi pangan - sebagian karena konflik geopolitik - terhadap kemiskinan nasional.
Meskipun Indonesia terus menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen sejak tahun 2016 hingga 2022, kecuali pada tahun-tahun pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, masih ada sekitar 26 juta orang miskin (9,4 persen dari populasi nasional), menurut data BPS terbaru pada Maret 2023.
Angka ini menutupi jumlah penduduk Indonesia yang rentan yang jauh lebih besar, yang dapat dengan cepat menjadi miskin selama krisis ekonomi. Laporan penilaian kemiskinan terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 40 persen penduduk Indonesia “tidak aman secara ekonomi”, dengan sebagian besar dari mereka “tidak miskin” (tingkat konsumsi di atas USD3,2 PPP 2011), tetapi ketika terkena guncangan ekonomi, mereka dapat dengan mudah jatuh ke dalam kemiskinan.
Tanpa komitmen dari presiden berikutnya untuk mengatasi masalah-masalah yang paling penting bagi penduduk muda Indonesia, akan sulit bagi negara ini untuk mencapai tujuan ambisius untuk menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Ketiga, kaum muda Indonesia ingin melihat korupsi diberantas. Lebih banyak responden yang lebih muda (37,6 persen) memilih hal ini sebagai prioritas dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Hal ini sejalan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh penegak hukum nasional dan lembaga anti-korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir, dengan para kritikus yang menyatakan bahwa kekuasaan dan netralitasnya telah dilemahkan.
Kekhawatiran responden yang lebih muda terhadap memburuknya korupsi sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Indonesia turun dari posisi 85 di tahun 2019 menjadi 110 dari 180 negara di tahun 2022. Salah satu alasan utama untuk hal ini adalah pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru pada tahun 2019, yang secara luas dituding sebagai pelemahan sistematis terhadap lembaga antirasuah tersebut.
KPK merupakan salah satu lembaga yang paling dipercaya di Indonesia sebelum revisi tahun 2019 dan merupakan ciri khas dari era reformasi pasca-Suharto. Sejak tahun 2019, KPK telah terjerat dalam berbagai kontroversi dan tuduhan yang melibatkan lembaga ini, termasuk penerimaan suap, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual. Kontroversi terakhir adalah penyelidikan pemerasan yang berujung pada pemecatan ketua KPK, Firli Bahuri. Memburuknya kinerja KPK mungkin telah memicu kekhawatiran di kalangan generasi muda tentang buruknya reformasi kelembagaan di negara ini.
Tanpa komitmen presiden berikutnya untuk menangani isu-isu yang paling penting bagi generasi muda Indonesia, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai tujuan ambisius untuk menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Hal ini terutama karena generasi Gen-X (44-59 tahun) dan Baby Boomer (60-78 tahun) Indonesia akan segera menggantikan dan mewariskan tongkat estafet kepemimpinan nasional kepada mereka.
Disadur dari: fulcrum.sg
Ekonomi dan Bisnis
Dipublikasikan oleh Afridha Nu’ma Khoiriyah pada 25 Februari 2025
Indonesia
Pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal keempat sedikit meningkat menjadi 5,04 persen, setelah turun di bawah 5,0 persen pada kuartal sebelumnya untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir. Hal ini membawa pertumbuhan PDB 2023 menjadi 5,05 persen untuk tahun 2023 - turun dari 5,3 persen pada tahun 2022 - karena ekonomi terguncang oleh dampak penurunan harga komoditas dan kontraksi ekspor di sebagian besar tahun 2023.
Pada kuartal keempat, ekspor tumbuh, membalikkan kontraksi dari kuartal sebelumnya karena permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat pulih kembali (Grafik 3). Rupiah menguat sementara inflasi cenderung menurun. Indikator inti lainnya, termasuk konsumsi dan produksi industri, tidak berkinerja sebaik di kuartal ketiga, sementara tingkat pengangguran ditutup lebih tinggi pada 5,5 persen di kuartal keempat 2023.
Ekspor Indonesia pulih menyusul rebound permintaan dari mitra dagang utama dan pariwisata, konsumsi swasta tetap stabil.
Kami berusaha untuk memberikan akses yang sama kepada para penyandang disabilitas. Jika Anda memerlukan informasi mengenai konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Pasar keuangan
Malaysia
Ekonomi Malaysia berkembang pada laju yang lebih lambat sebesar 3,0 persen y-o-y pada kuartal keempat 2023, setelah mencapai pertumbuhan 3,29 persen y-o-y pada kuartal ketiga. Hal ini membawa pertumbuhan PDB Malaysia secara keseluruhan tahun 2023 menjadi 3,7 persen, setelah tahun breakout pada tahun 2022 ketika ekonomi tumbuh 8,7 persen. Penurunan kinerja sektor eksternal Malaysia yang berkelanjutan berdampak pada perekonomian (Grafik 4). Di sisi domestik, konsumsi mengalami pertumbuhan yang stabil didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat dan harga-harga yang moderat. Sementara itu, ringgit terus mengalami penurunan dan mendekati level terendahnya sejak krisis keuangan Asia pada Januari 1998.
Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal keempat berkembang dengan laju yang lebih lambat di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Kami berusaha untuk memberikan akses yang setara kepada para penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda menginginkan informasi tentang konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Pasar keuangan
Filipina
Ekonomi Filipina tumbuh sebesar 5,6 persen pada kuartal keempat tahun 2023 dan mengakhiri tahun ini sebesar 5,6 persen secara keseluruhan, lebih rendah dari pertumbuhan 7,6 persen yang dicapai pada tahun 2022 dan meleset dari target pemerintah antara 6,0 hingga 7,0 persen. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, pertumbuhan Filipina pada tahun 2023 masih melampaui negara-negara seperti Tiongkok (5,2 persen), Malaysia (3,8 persen), dan Vietnam (5,0 persen).30
Pada kuartal keempat, tingkat pengangguran turun menjadi 3,1 persen, rekor terendah sejak 2005. Hal ini, pada gilirannya, mendukung konsumsi, yang membaik dari kuartal sebelumnya. Inflasi terus berlanjut secara moderat dan berada pada level terendah dalam dua tahun terakhir. Produksi manufaktur membaik, sementara perdagangan mencatat penurunan yang lebih lemah, mengingat berlanjutnya pelemahan perdagangan eksternal (Grafik 5).31
Pertumbuhan utama Filipina didorong oleh permintaan domestik yang kuat, sementara ekspor mengalami kontraksi pada Triwulan IV tahun 2023. Kami berusaha keras untuk memberikan akses yang setara kepada para penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda membutuhkan informasi mengenai konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Singapura
Pertumbuhan PDB Singapura pada kuartal keempat tahun 2023 mencapai 2,2 persen, lebih lambat dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,8 persen oleh Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI).44 Perekonomian tumbuh 1,1 persen pada tahun 2023, sedikit lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar 1,2 persen dan jauh lebih rendah dari pertumbuhan 3,8 persen yang tercatat pada tahun 2022.
Kinerja jasa yang lebih kuat merupakan salah satu kontributor utama terhadap kinerja ekonomi kuartal keempat, dengan sektor keuangan dan asuransi, serta sektor informasi dan komunikasi membukukan pertumbuhan terkuat. Ekspor tumbuh hanya 0,2 persen pada kuartal keempat karena kinerja yang lebih lambat di sektor-sektor ekspor utama, seperti minyak dan non-minyak, di tengah permintaan global yang lebih lemah dan berlanjutnya tantangan geopolitik (Grafik 6). Di sektor jasa, pariwisata internasional mengalami pemulihan yang menjanjikan dengan kedatangan wisatawan yang meningkat dua kali lipat menjadi 13,6 juta pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya.
Singapura mencapai pertumbuhan tertinggi sejak kuartal ketiga tahun 2022, didukung oleh perbaikan di sektor manufaktur.
Kami berupaya untuk memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda memerlukan informasi tentang konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Pasar keuangan
Thailand
Ekonomi Thailand berkembang pada tingkat yang moderat sebesar 1,7 persen y-o-y, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 1,4 persen yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Untuk setahun penuh 2023, ekonomi berekspansi sebesar 1,9 persen, melambat dari pertumbuhan 2,5 persen pada tahun 2022. Kinerja konsumsi dan ekspor yang kuat mendukung pertumbuhan PDB pada kuartal keempat. Ekspor secara khusus pulih selama kuartal tersebut, terutama di sektor peralatan telekomunikasi, sementara aktivitas industri tetap lemah (Grafik 7). Inflasi berada pada level terendah dalam hampir tiga tahun terakhir pada Januari 2024.
Ekspor kuartal keempat Thailand pulih sementara produksi industri mengalami kontraksi. Kami berusaha keras untuk memberikan akses yang setara kepada para penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda memerlukan informasi tentang konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Pasar keuangan
Vietnam
Perekonomian Vietnam meningkat pada kuartal keempat 2023 karena pertumbuhan PDB meningkat menjadi 6,7 persen, yang merupakan kinerja kuartalan terbaik negara tersebut sejak 2019. Terlepas dari kuartal yang cerah, pertumbuhan PDB secara keseluruhan untuk tahun 2023 mencapai 5,0% y-o-y, masih di bawah target pemerintah sebesar 6,5% dan lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 8,0%. Lemahnya permintaan global dan terhentinya investasi publik di tengah tindakan keras antipencucian uang yang intensif berdampak pada perekonomian pada tahun 2023.
Pertumbuhan kuartal keempat didorong oleh pemulihan yang kuat dalam ekspor dan konsumsi swasta (Gambar 8). Produksi industri tumbuh pada tingkat yang lebih cepat, dengan PMI memasuki zona ekspansif pada Januari 2024, pertama kalinya sejak Agustus 2023. FDI mengalami arus masuk yang lebih besar pada Desember 2023, naik 32,1 persen y-o-y.68
Ekspor dan produksi industri Vietnam pulih pada kuartal keempat tahun 2023, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk barang-barang luar negeri. Kami berusaha keras untuk memberikan akses yang sama kepada para penyandang disabilitas ke situs web kami. Jika Anda memerlukan informasi tentang konten ini, kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Anda.
Prospek ekonomi makro
Pasar keuangan
Disadur dari: mckinsey.com