Pendahuluan: Inovasi Tak Berdiri Sendiri, Budaya Menentukan

 

Di tengah dorongan global menuju digitalisasi dan efisiensi, sektor konstruksi perlahan tapi pasti mengadopsi teknologi baru seperti Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), hingga Virtual Reality (VR). Namun, adopsi teknologi ini tidak terjadi dalam ruang hampa—faktor budaya memainkan peran penting yang kerap diabaikan.

 

Amir Bashir, melalui tesisnya di Anadolu University, menawarkan analisis komparatif lintas budaya tentang bagaimana insinyur konstruksi di dua negara berkembang—India dan Turki—menanggapi dan mengadopsi teknologi canggih. Penelitian ini menggabungkan Technology Acceptance Model (TAM) dengan dimensi budaya Hofstede, menghasilkan pemetaan perilaku adopsi teknologi yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan norma sosial.

 

Latar Belakang: Industri 4.0 dan Tantangan Adopsi Teknologi di Negara Berkembang

 

Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk konstruksi. Namun, di banyak negara berkembang, proses ini dihambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan terutama—budaya kerja. Teknologi hanya efektif bila diterima dan digunakan secara aktif oleh penggunanya.

 

India dan Turki dipilih sebagai objek penelitian karena perbedaan signifikan dalam empat dimensi budaya menurut Hofstede:

• Power Distance: India (77), Turki (66)
• Masculinity: India (48), Turki (37)
• Individualism: India (56), Turki (45)
• Uncertainty Avoidance: India (40), Turki (85)

Perbedaan ini diprediksi memengaruhi cara insinyur merespons teknologi baru di lingkungan kerja mereka.

 

Metodologi: Gabungan TAM, SEM, dan Hofstede

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis Structural Equation Modeling (SEM) dan menyebarkan 600 kuesioner kepada insinyur di India dan Turki. Dari 462 responden yang valid (214 India, 248 Turki), analisis dilakukan untuk menguji:

• Perceived Ease of Use (PEOU)
• Perceived Usefulness (PU)
• Facilitating Conditions (FC)
• Behavioral Intention (BI)
• Actual Usage (AU)

Selain itu, dimensi budaya Hofstede dijadikan variabel moderasi untuk menguji sejauh mana budaya individu mempengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi.

 

Hasil Kunci: Perbedaan Lintas Budaya yang Signifikan

 

Temuan Utama:

• Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness memiliki pengaruh langsung terhadap niat menggunakan teknologi di kedua negara.
• Facilitating Conditions lebih berpengaruh di Turki, yang menunjukkan pentingnya dukungan organisasi dan infrastruktur.
• Power Distance dan Uncertainty Avoidance secara signifikan memoderasi hubungan antara niat dan perilaku aktual di Turki, namun tidak di India.
• Individualism justru berperan besar di India, mencerminkan kecenderungan insinyur untuk bertindak mandiri dalam pengambilan keputusan teknologi.

 

Studi Kasus Nyata:

 

Di India, sejumlah perusahaan konstruksi mengadopsi BIM berbasis cloud untuk efisiensi desain, namun sering kali hanya digunakan oleh segelintir staf teknis.

Di Turki, adopsi VR dalam pelatihan keselamatan meningkat berkat dukungan pemerintah lokal dan lembaga pelatihan vokasi.

 

Analisis Tambahan: Dimensi Budaya sebagai Katalis atau Penghambat?

 

1. Power Distance:

Tingginya power distance di kedua negara menciptakan hirarki ketat, yang bisa menghambat inovasi. Di Turki, insinyur cenderung menunggu perintah dari atasan sebelum mencoba teknologi baru.

 

2. Uncertainty Avoidance:

Turki memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi (85), yang mendorong resistensi terhadap teknologi baru yang dianggap "belum terbukti". Hal ini menjelaskan perlunya pelatihan intensif dan proof of concept yang kuat.

 

3. Individualism:

India cenderung lebih individualistis, memungkinkan insinyur mengambil keputusan secara mandiri. Namun, ini juga menciptakan tantangan dalam kolaborasi tim lintas departemen.

 

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

 

Berbeda dengan riset teknologi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis atau organisasi, tesis ini menyoroti aspek psikososial dan budaya. Pendekatan ini mirip dengan studi Srite dan Karahanna (2006) yang juga mengadaptasi TAM dengan dimensi budaya pada tingkat individu. Namun, Amir Bashir melangkah lebih jauh dengan menggabungkan model TAM, TAM 2, dan UTAUT secara sistematis.

 

Implikasi Praktis

 

Untuk Industri Konstruksi:

• Pentingnya pelatihan berbasis budaya: Desain pelatihan teknologi harus mempertimbangkan dimensi budaya dominan.
• Perlu kebijakan diferensiasi regional: Strategi implementasi teknologi sebaiknya disesuaikan dengan konteks budaya lokal.

 

 

Untuk Pemerintah dan Regulator:

• Dukungan infrastruktur teknologi perlu diseimbangkan dengan program literasi digital yang mengedepankan konteks sosial.
• Stimulus adopsi teknologi harus mempertimbangkan insentif sosial, bukan hanya finansial.

 

Kritik dan Keterbatasan

 

Kelebihan:

• Menggabungkan berbagai model penerimaan teknologi dengan pendekatan budaya mikro
• Menyediakan data kuantitatif lintas negara dengan validitas statistik tinggi

 

 

Kelemahan:

• Responden terbatas pada insinyur, belum mencakup pekerja operasional dan manajer proyek
• Tidak memperhitungkan faktor kebijakan nasional atau iklim politik yang bisa memengaruhi adopsi teknologi

 

 

Saran:

 

Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan ke wilayah Asia Tenggara atau Afrika untuk menguji generalisasi model. Selain itu, perlu eksplorasi faktor gender dan usia yang lebih mendalam dalam konteks sosial patriarkal.

 

Kesimpulan: Merancang Teknologi dengan Lensa Budaya

 

Tesis ini membuktikan bahwa adopsi teknologi bukan hanya soal efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai budaya. Di era globalisasi, pemahaman lintas budaya menjadi prasyarat dalam mendesain sistem teknologi yang inklusif dan adaptif.

 

Model integratif yang ditawarkan dapat menjadi acuan bagi praktisi dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi implementasi teknologi yang responsif terhadap keragaman budaya.

 

 

Sumber

 

Bashir, Amir. (2019). Cross-Cultural Comparison in the Adoption of Emerging Technologies in Construction Industry. Anadolu University.

Mengapa Keselamatan Konstruksi Jadi Sorotan?

 

Sektor konstruksi global terus menjadi penyumbang utama kecelakaan kerja fatal. Menurut International Labour Organization (ILO), tingkat kematian akibat kecelakaan konstruksi di negara berkembang 3–4 kali lebih tinggi dibanding negara maju. Irak, yang tengah gencar membangun kembali infrastruktur pasca konflik, menghadapi dilema serius: tingginya angka kecelakaan kerja yang mengancam produktivitas proyek dan keselamatan pekerja.

 

Dalam konteks inilah, riset oleh Yousif Saeed dan timnya menjadi sangat relevan. Artikel ini menyoroti peran teknologi, khususnya mobile application technologies (MATS), dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (Occupational Safety and Health / OSH) pada proyek konstruksi di Irak.

 

Latar Belakang: Kebutuhan Mendesak akan Solusi Digital

 

Irak sedang memasuki tahap rekonstruksi besar-besaran, khususnya di wilayah pasca-konflik. Ribuan proyek infrastruktur berskala kecil dan menengah telah diluncurkan, namun keselamatan kerja belum menjadi prioritas. Metode manajemen OSH masih konvensional—sebagian besar terbatas pada penggunaan email dan pesan singkat antar pekerja proyek.

 

Riset ini mengeksplorasi potensi teknologi seluler, seperti Building Information Modeling (BIM), Wearable Sensing Devices (WSD), dan sistem visualisasi lainnya, untuk meningkatkan manajemen keselamatan di lapangan.

 

Metodologi: Survei 98 Manajer Proyek Konstruksi di Irak

 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang disebar ke 140 profesional konstruksi di seluruh Irak, dengan 98 responden valid (rasio respons 70%). Mereka merupakan manajer proyek berpengalaman minimal 10 tahun di bidang manajemen OSH.

 

Data dianalisis untuk mengevaluasi:

• Tingkat adopsi teknologi MATS
• Manfaat nyata dari penggunaannya
• Hambatan atau keterbatasan utama

 

 

Tingkat Adopsi Teknologi: Masih Rendah, Tapi Menjanjikan

 

Hasil survei menunjukkan bahwa BIM (25,5%) dan WSD (23,4%) adalah teknologi yang paling umum digunakan, meski masih jauh dari optimal. Berikut data lengkapnya:

 

Tingkat Penggunaan Teknologi untuk Manajemen OSH (Top 5):

1. BIM – 25,5%
2. Wearable Sensing Devices – 23,4%
3. Mobile Devices Onsite – 18,3%
4. Laser Scanning & LiDAR – 16,3%
5. RFID – 16,3%

Catatan: Teknologi yang lebih canggih seperti Artificial Intelligence (11,2%), Virtual Reality (10,2%), dan Exoskeletons (7,1%) masih tergolong langka di lapangan.

 

Manfaat Teknologi MATS: Bukti Keefektifan yang Diakui

 

Meski tingkat adopsi masih rendah, pemahaman terhadap manfaat teknologi cukup tinggi:

 

Top 5 Manfaat Menurut Responden:

• Menghilangkan bahaya sejak fase desain – 76,5%
• Visualisasi bahaya secara nyata – 75,5%
• Meningkatkan pelaporan insiden nyaris celaka (near miss) – 71,4%
• Meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya – 66,3%
• Meningkatkan inspeksi keselamatan – 54,0%

 

Analisis Tambahan: Ini menunjukkan bahwa pekerja dan manajer memahami betul nilai strategis teknologi, namun belum memiliki cukup dukungan (regulasi, infrastruktur, insentif) untuk mengimplementasikannya secara luas.

 

Tantangan dan Hambatan: Masalah Biaya hingga Regulasi Minim

 

Top 5 Kendala Implementasi Teknologi:

• Biaya tinggi – 86,7%
• Minimnya regulasi pemerintah – 80,6%
• Respons pekerja terhadap sistem peringatan rendah – 66,3%
• Pelatihan tidak efisien dari segi biaya – 51,0%
• Tidak adanya sistem data terpusat – 50,0%

 

Insight Tambahan:

 

Masalah biaya dan regulasi menjadi tantangan utama, bahkan dibandingkan dengan negara maju seperti AS, yang juga mengeluhkan mahalnya teknologi tetapi memiliki infrastruktur dukungan yang lebih kuat.

 

Faktor resistensi pekerja terhadap teknologi (contoh: abaikan peringatan dari perangkat) menjadi perhatian serius.

 

Perbandingan dengan Kasus di Amerika Serikat

 

Penelitian serupa oleh Nnaji & Karakhan (2020) di AS menunjukkan bahwa semua 15 jenis MATS digunakan oleh lebih dari 58% responden. Di Irak, bahkan BIM dan WSD hanya dipakai oleh sekitar 25%. Artinya:

Tingkat adopsi teknologi di Irak tertinggal lebih dari dua kali lipat dibanding AS.

Namun persepsi manfaat antara kedua negara relatif serupa, khususnya pada aspek visualisasi bahaya dan kesadaran keselamatan.

 

 

Interpretasi: Hambatan di Irak bukan pada mentalitas pekerja, tetapi pada ekosistem pendukung.

 

 

Studi Kasus Tambahan: Potensi Sukses di Masa Depan

 

BIM untuk manajemen risiko desain: Perusahaan di Finlandia menggunakan BIM untuk mengidentifikasi titik rawan kecelakaan sejak tahap desain, mengurangi potensi insiden hingga 30%.

WSD untuk pelacakan pekerja: Di proyek-proyek besar di Jepang, WSD digunakan untuk memantau posisi dan kondisi vital pekerja secara real-time.

Jika pendekatan ini ditiru dan disesuaikan untuk konteks Irak, peningkatan keselamatan bisa menjadi signifikan.

 

Rekomendasi dan Implikasi Praktis

 

1. Dukungan Pemerintah Dibutuhkan

Regulasi nasional harus mengatur standar penggunaan MATS dalam proyek publik.

Insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi pada teknologi keselamatan.

 

2. Investasi dalam Pelatihan dan Infrastruktur

Pelatihan OSH berbasis teknologi harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan vokasi teknik.

Perlu dibangun sistem data keselamatan nasional berbasis cloud.

 

3. Kolaborasi Multisektor

Pemerintah, sektor swasta, universitas, dan lembaga internasional harus bekerja sama mempercepat transformasi digital keselamatan kerja.

 

Kritik dan Catatan Tambahan

 

Kelebihan:

• Menggunakan data primer dari survei lapangan yang relevan dan terkini.
• Memadukan data kuantitatif dan literatur internasional sebagai pembanding.

 

Keterbatasan:

• Fokus hanya pada manajer proyek, belum mencakup pekerja lapangan sebagai aktor utama di lapangan.
• Belum ada pengujian langsung efektivitas teknologi secara longitudinal.

 

 

Saran:

• Penelitian lanjutan dapat mengukur korelasi langsung antara adopsi MATS dan pengurangan angka kecelakaan dalam proyek nyata.

 

Kesimpulan: Teknologi Bukan Sekadar Alat, Tapi Solusi Keselamatan

 

Artikel ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam keselamatan kerja di sektor konstruksi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Irak memiliki potensi besar untuk memperbaiki catatan keselamatannya dengan memanfaatkan teknologi seperti BIM, WSD, dan aplikasi seluler lainnya. Namun, kemajuan ini mensyaratkan keberanian politik, dukungan regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

 

Dengan roadmap yang jelas dan kemauan untuk berubah, teknologi dapat menjadi penyelamat nyawa—dan penyelamat produktivitas—di proyek-proyek konstruksi Irak.

 

 

Sumber

 

Yousif Saeed, Esam Aziz, & Leonid Zelentsov. (2021). Technology Role in Safety Management of Iraqi Construction Projects. E3S Web of Conferences, Vol. 263. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126304043

Pengantar: Menyambut Tantangan Abadi Konstruksi Digital

 

Industri konstruksi Indonesia telah menjadi pilar pembangunan nasional, tetapi peran aspek rekayasa dan teknologi masih terpinggirkan di tengah dominasi manajemen dan regulasi. Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Biemo W. Soemardi menggarisbawahi urgensi reposisi aspek teknologi sebagai inti penggerak industri konstruksi ke depan.

 

Sebagai negara berkembang dengan infrastruktur yang terus tumbuh, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana bertransformasi dari pengguna teknologi menjadi pencipta dan pengembang teknologi konstruksi. Dalam paparan ini, Prof. Biemo tidak hanya menawarkan tinjauan historis, tetapi juga memetakan langkah strategis menuju lanskap konstruksi masa depan.

 

Kontribusi Strategis Industri Konstruksi terhadap Ekonomi Nasional

 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat dari 7% pada awal 2000-an menjadi 10,12% pada 2019. Ini menunjukkan bahwa konstruksi bukan hanya pelengkap, tapi juga penggerak utama ekonomi.

 

Namun, ironisnya, adopsi teknologi konstruksi modern masih lamban. Banyak proyek besar tetap bergantung pada teknologi asing, seperti tunnel boring machine, launching gantry, dan teknologi struktur baja. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang berisiko secara strategis dan ekonomi.

 

Refleksi Historis: Dari Borobudur hingga Proyek Kereta Cepat

 

Prof. Biemo menelusuri jejak teknologi konstruksi di Indonesia dari era Candi Borobudur, masa penjajahan Belanda, hingga masa modern. Setiap periode memperlihatkan bagaimana inovasi lokal dan adopsi luar negeri memainkan peran penting:

• Borobudur: Penggunaan sambungan mekanik tanpa semen menunjukkan kecanggihan teknik struktural di abad ke-9.
• Era Belanda: Penerapan metode Belgia pada terowongan Sasaksaat dan jembatan Tjisomang menunjukkan kemampuan lokal dalam menyerap teknologi barat.
• Awal Kemerdekaan: Bangunan monumental seperti Gelora Bung Karno dan Hotel Indonesia mencerminkan semangat nasionalisme dan kolaborasi teknologi asing-lokal.
• Era Reformasi: Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi etalase tantangan integrasi teknologi Tiongkok dan kapasitas domestik.

 

Tantangan Kunci: Ketimpangan Antara Regulasi dan Teknologi

 

Meskipun regulasi dan manajemen konstruksi berkembang pesat—ditandai dengan munculnya UU Jasa Konstruksi dan pembentukan LPJK—penguatan sisi teknologinya justru stagnan. Banyak perguruan tinggi lebih fokus pada manajemen proyek daripada inovasi rekayasa.

 

Catatan kritis: LPJK, yang diharapkan menjadi katalisator inovasi industri, justru lebih sibuk pada isu administratif seperti sertifikasi, bukan pada pengembangan teknologi atau pembentukan ekosistem inovatif berbasis riset.

 

Teknologi Konstruksi: Lanskap, Realita, dan Peluang

 

1. Industrialisasi: Beton Pracetak dan Modularisasi

Meski sudah dikenal sejak 1970-an, adopsi teknologi beton pracetak dan baja modular masih terbatas pada proyek-proyek skala besar. Keterbatasan rantai pasok dan mahalnya material baja menjadi kendala nyata. Namun, proyek IKN mulai menunjukkan potensi konstruksi modular sebagai masa depan efisiensi.

 

2. Green Construction dan Sustainability

Konsep konstruksi berkelanjutan (KB) telah masuk kebijakan sejak 2011 dan diperkuat oleh Permen PUPR No. 5 Tahun 2015. Namun, masih sebatas proyek-proyek PUPR dan belum mengakar di sektor swasta. Program greenship oleh GBCI pun dinilai belum menyentuh aspek konstruksi secara utuh—terlalu fokus pada aspek arsitektural bangunan, bukan proses konstruksinya.

 

3. Teknologi Digital: BIM dan PMIS

Building Information Modeling (BIM) kini mulai digunakan pada proyek-proyek nasional seperti Tol Rengat–Pekanbaru.

Project Management Information System (PMIS) mampu memantau progres, efisiensi, dan risiko, namun penggunaannya belum merata di seluruh proyek pemerintah.

 

Arah Masa Depan: Strategi Penguatan Kerekayasaan Nasional

 

Langkah 1: Bangun Lanskap Teknologi Konstruksi

• Lanskap teknologi menjadi alat untuk:
  • Menentukan posisi teknologi saat ini (baseline)
  • Mengidentifikasi technology gap
  • Merancang peta jalan penguasaan teknologi konstruksi Indonesia
• Contoh sukses: Negara seperti Korea Selatan memiliki Construction Technology Roadmap yang jelas dari riset hingga penerapan di lapangan.

 

Langkah 2: Transformasi Pendidikan Tinggi

• Perlu ada program studi khusus “Teknologi Konstruksi” atau “Rekayasa Metode Pelaksanaan”
• Praktikum berbasis proyek nyata, bukan hanya simulasi di laboratorium

 

Langkah 3: Kolaborasi Trilateral: Pemerintah–Kampus–Industri

• Pemerintah sebagai regulator dan penyedia insentif
• Kampus sebagai pusat riset dan pelatihan
• Industri sebagai pengguna dan pengembang teknologi

 

Kritik dan Analisis Tambahan

 

Kelebihan Orasi:

• Mampu membingkai tantangan dan solusi secara holistik: dari sejarah, regulasi, teknologi, hingga kebijakan
• Menyediakan data dan ilustrasi konkret (e.g., Jembatan Barelang, Proyek KCJB)

 

Kelemahan:

• Minim penjabaran kuantitatif tentang kebutuhan SDM teknologi konstruksi
• Belum mengulas secara mendalam soal teknologi baru seperti IoT, AI, atau digital twin

 

Rekomendasi lanjutan: Riset lanjutan bisa fokus pada benchmarking Indonesia dengan negara seperti Malaysia, Singapura, atau Vietnam dalam adopsi teknologi dan ekosistem inovasinya.

 

 

Penutup: Saatnya Indonesia Menjadi Produsen Teknologi Konstruksi

 

Orasi ilmiah ini adalah panggilan strategis agar Indonesia beralih dari pengguna teknologi menjadi produsen dan pengembang teknologi konstruksi. Di tengah tekanan global, bonus demografi, dan proyek infrastruktur besar seperti IKN, Indonesia tak punya pilihan selain membangun daya saing berbasis teknologi.

 

Sebagaimana disampaikan Prof. Biemo, sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu menciptakan karya konstruksi agung sejak ribuan tahun lalu. Kini saatnya sejarah itu disambung kembali dengan semangat inovasi, bukan hanya repetisi.

 

 

Sumber

 

Prof. Biemo W. Soemardi. (2024). Rekayasa dan Teknologi Konstruksi di Indonesia: Perkembangan dan Peluang di Masa Mendatang. ITB Press.

ISBN: 978-623-297-404-3

e-ISBN: 978-623-297-405-0

Dapat diakses melalui www.itbpress.id

Pendahuluan: Keniscayaan Konstruksi Hijau di Era Krisis Iklim

 

Konstruksi telah lama menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, sektor ini juga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, menyumbang lebih dari 35% total emisi gas rumah kaca global menurut UNEP (2022). Di tengah urgensi perubahan iklim, muncul dorongan kuat untuk mengadopsi teknologi konstruksi ramah lingkungan, atau yang dikenal dengan green construction technology.

 

Artikel Prayoga Editama membahas secara komprehensif bagaimana teknologi ini diterapkan dalam proyek infrastruktur serta tantangan dan manfaatnya. Tulisan ini tidak hanya menyajikan informasi deskriptif, namun juga membuka ruang diskusi kritis mengenai arah pembangunan masa depan yang berkelanjutan.

 

Apa Itu Teknologi Konstruksi Ramah Lingkungan?

 

Teknologi konstruksi ramah lingkungan mencakup strategi, metode, dan material yang bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip utamanya meliputi:

• Efisiensi energi dan air
• Penggunaan bahan daur ulang dan berkelanjutan
• Pengurangan limbah konstruksi
• Penggunaan energi terbarukan
• Adaptasi terhadap perubahan iklim

Artikel ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi hijau bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan global.

 

Penerapan Teknologi Hijau dalam Proyek Infrastruktur

 

1. Inovasi Beton Ramah Lingkungan

Produksi semen menyumbang sekitar 8% emisi CO₂ global. Untuk menjawab tantangan ini, green concrete menjadi solusi. Beton ramah lingkungan dibuat dengan mengurangi kandungan semen dan menggunakan limbah industri seperti fly ash dan slag.

 

Studi kasus: Proyek pembangunan jalan di Semarang menggunakan geopolymer concrete dan berhasil mengurangi jejak karbon sebesar 40% dibanding beton konvensional.

 

Nilai tambah: Penggunaan beton hijau juga mengurangi kebutuhan perawatan dan memperpanjang umur struktur.

 

2. Integrasi Energi Terbarukan

Panel surya dan turbin angin kini mulai digunakan di bangunan pemerintah dan pusat perbelanjaan di kota besar. Selain menyuplai energi bersih, teknologi ini juga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

 

Contoh nyata: Gedung perkantoran “Green Office Park” di BSD City mampu menghasilkan 30% kebutuhan listriknya melalui panel surya rooftop.

 

3. Sistem Pengelolaan Air Berbasis Ekologi

Manajemen air merupakan komponen penting dari konstruksi hijau. Sistem seperti rainwater harvesting dan daur ulang greywater diterapkan untuk irigasi dan flushing toilet.

 

Dampak: Menghemat hingga 50% konsumsi air bersih dan mengurangi tekanan terhadap sistem drainase kota.

 

Bahan Bangunan Alternatif: Solusi Sirkular untuk Konstruksi

 

1. Material Daur Ulang dan Berbasis Alam

• Kayu bersertifikasi FSC: Menjamin keberlanjutan hutan
• Bambu: Tumbuh cepat dan kuat sebagai alternatif baja
• Batu bata tanah liat: Lebih ramah lingkungan dibanding beton

 

2. Prefabrikasi & Modularisasi

Metode ini memungkinkan komponen bangunan dirakit di pabrik lalu dipasang di lapangan, meminimalkan limbah dan waktu konstruksi.

 

Studi kasus: Proyek perumahan modular di Surabaya mampu mengurangi limbah konstruksi hingga 65%.

 

Digitalisasi Konstruksi: Teknologi BIM dan IoT

 

Building Information Modeling (BIM)

• BIM memungkinkan simulasi desain dan efisiensi material sebelum konstruksi dimulai. Hal ini mencegah pemborosan material dan kesalahan perencanaan.

 

Internet of Things (IoT)

• Sensor IoT dipasang untuk memantau suhu, kelembapan, dan konsumsi energi secara real-time, sehingga mempermudah manajemen bangunan hijau secara adaptif.

 

Kebijakan, Sertifikasi, dan Peran Pemerintah

 

1. Sertifikasi Green Building

LEED, Green Building Index (GBI), dan EDGE adalah beberapa standar internasional. Di Indonesia, GBCI (Green Building Council Indonesia) memegang peranan penting.

 

2. Insentif & Regulasi Pemerintah

Beberapa daerah mulai memberikan insentif pajak atau prioritas perizinan bagi pengembang yang menggunakan material ramah lingkungan. Namun, regulasi nasional yang lebih tegas dan komprehensif masih sangat diperlukan.

 

Tantangan Nyata: Biaya, Literasi, dan Resistensi

 

Kendala Biaya

• Biaya awal pembangunan hijau bisa 10–20% lebih tinggi, namun penghematan operasional dalam jangka panjang bisa mencapai 30–40% menurut World Green Building Council (2021).

 

Kurangnya SDM Terlatih

• Masih banyak pekerja konstruksi dan insinyur yang belum terlatih dalam metode dan teknologi baru ini.

 

Resistensi terhadap Perubahan

• Sebagian pengembang masih memilih metode konvensional karena dianggap lebih "aman" dan familiar.

 

Dampak Sosial & Kesehatan dari Bangunan Hijau

 

Bangunan ramah lingkungan berdampak positif terhadap kualitas hidup penghuni:

• Pencahayaan alami: Meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres
• Ventilasi alami: Mengurangi risiko penyakit pernapasan
• Ruang hijau: Mendukung kesehatan mental dan interaksi sosial

 

Masa Depan Konstruksi: Menuju Circular Economy dan Net Zero

 

Circular Construction

• Konsep circular economy mendorong desain bangunan yang dapat dibongkar dan didaur ulang, mengurangi limbah jangka panjang.

 

Net Zero Building

• Bangunan dengan nol emisi karbon bersih menjadi target ambisius, yang kini mulai diwujudkan melalui kombinasi efisiensi energi dan produksi energi terbarukan.

 

Opini & Analisis Kritis

 

Artikel ini menyajikan fondasi yang solid dan menyeluruh. Namun, beberapa aspek yang bisa diperkuat:

• Kurangnya data kuantitatif lokal: Artikel banyak merujuk pada konsep umum. Padahal, data lapangan dari proyek hijau di Indonesia akan memperkaya analisis.
• Perbandingan internasional minim: Studi perbandingan dengan negara seperti Singapura, Jepang, atau Belanda akan menunjukkan gap atau peluang kolaborasi.
• Tidak menyentuh aspek sosial-politik secara mendalam: Faktor seperti resistensi dari asosiasi pengembang atau budaya pembangunan instan layak dikaji.

 

Penutup: Membuka Jalan Hijau untuk Infrastruktur Berkelanjutan

 

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi bukan sekadar tren, tetapi langkah strategis menuju masa depan yang lebih adil bagi manusia dan lingkungan. Kunci keberhasilannya adalah sinergi antara regulasi pemerintah, inovasi industri, literasi masyarakat, dan insentif ekonomi yang menarik.

 

Dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah tersedia—dari beton hijau hingga smart grid—Indonesia dapat mengambil posisi terdepan dalam menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang adaptif terhadap tantangan iklim.

 

 

Sumber

 

Prayoga Editama. (2024). Penerapan Teknologi Konstruksi Ramah Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur. Universitas Medan Area. 

Pendahuluan: Kompleksitas Proyek Design and Build di Indonesia

Model proyek design and build (D&B) semakin populer di industri konstruksi Indonesia karena efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkannya. Namun, kompleksitas dan integrasi antara desain serta pelaksanaan membuat model ini sarat risiko. Paper karya Muhammad Farhan Ramadhan mengkaji secara komprehensif jenis-jenis risiko yang sering terjadi pada proyek D&B di Indonesia dan menawarkan strategi pengelolaan berbasis analisis kuantitatif.

Latar Belakang dan Fokus Penelitian

Proyek D&B di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring dengan perkembangan infrastruktur dan tuntutan efisiensi. Metode ini menyatukan tanggung jawab desain dan konstruksi pada satu entitas kontraktor, sehingga mempercepat proses dan mengurangi konflik. Namun, model ini juga memunculkan tantangan risiko yang unik: dari ketidakjelasan spesifikasi awal, potensi perbedaan persepsi, hingga perubahan desain mendadak saat proyek berjalan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

• Mengidentifikasi risiko signifikan dalam proyek D&B di Indonesia.

• Mengukur probabilitas dan dampaknya.

• Menyusun strategi mitigasi berdasarkan analisis data lapangan.

Metodologi: Survei, Analisis Risiko, dan Matriks Evaluasi

Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disebarkan kepada para profesional di bidang konstruksi (konsultan, kontraktor, pemilik proyek). Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi terhadap:

• Kemungkinan terjadinya risiko (probability).

• Dampak risiko terhadap proyek (impact).

• Tingkat signifikansi risiko (risk significance).
   

Masing-masing risiko kemudian dipetakan dalam matriks probabilitas-dampak untuk mengidentifikasi prioritas pengelolaan.

Responden:
Sebanyak 48 profesional konstruksi di Indonesia, terdiri dari:

• 40% dari perusahaan kontraktor.

• 33% dari konsultan pengawas atau perencana.

• 27% dari pemilik proyek (owner representative).
   

Temuan Utama: 10 Risiko Paling Signifikan dalam Proyek D&B

Dari hasil analisis, 10 risiko teratas dalam proyek D&B di Indonesia berdasarkan risk significance adalah:

1. Perubahan desain selama konstruksi.

2. Ketidaksesuaian antara desain dan kebutuhan di lapangan.

3. Ketidakjelasan lingkup pekerjaan di awal.

4. Kurangnya koordinasi antara tim desain dan konstruksi.

5. Kurangnya pengalaman kontraktor dalam proyek D&B.

6. Keterlambatan pengambilan keputusan oleh owner.

7. Kegagalan dalam memahami kebutuhan pengguna akhir.

8. Kesalahan dalam estimasi biaya proyek.

9. Ketidaksesuaian antara jadwal desain dan jadwal konstruksi.

10. Ketidaktepatan waktu dalam penyediaan material.
     

Sebagian besar risiko tersebut bersumber dari komunikasi yang buruk dan kurangnya perencanaan terpadu antara desain dan konstruksi—dua aspek yang dalam model D&B seharusnya saling menguatkan.

Studi Kasus dan Konteks Industri di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, banyak proyek D&B dikerjakan oleh perusahaan yang belum terbiasa mengelola aspek desain secara komprehensif. Misalnya, pada pembangunan jalan tol atau fasilitas publik (seperti LRT Jakarta), sering ditemukan perubahan desain di tengah jalan akibat ketidakjelasan dokumen awal atau perbedaan interpretasi antarpihak. Hal ini menyebabkan penundaan dan pembengkakan biaya, dua masalah klasik dalam proyek D&B.

Contoh konkret bisa dilihat pada proyek pembangunan RSUD di beberapa daerah yang menggunakan skema D&B, namun mengalami revisi gambar kerja di tahap konstruksi karena kurangnya koordinasi awal antara desainer dan eksekutor.

Strategi Mitigasi: Membangun Sistem Manajemen Risiko Proaktif

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga menyusun strategi mitigasi yang relevan, antara lain:

• Kick-off meeting yang menyeluruh antara tim desain dan konstruksi sejak awal proyek.

• Dokumentasi kebutuhan pengguna akhir secara detail, termasuk skenario penggunaan bangunan.

• Review desain berkala yang melibatkan semua stakeholder, termasuk kontraktor lapangan.

• Pelatihan dan sertifikasi kontraktor untuk proyek D&B agar memahami alur kerja desain.

• Kontrak berbasis risiko (risk-based contract) dengan klausul fleksibilitas namun terkendali.

Strategi ini sangat relevan dengan praktik internasional, di mana proyek D&B sukses biasanya didukung oleh manajemen risiko yang terstruktur dan kolaboratif.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Menariknya, temuan Ramadhan selaras dengan riset internasional, seperti oleh Molenaar et al. (2000) dan Ling et al. (2004), yang juga menempatkan risiko desain sebagai titik kritis dalam proyek D&B. Namun, kontribusi unik dari penelitian ini adalah fokusnya pada konteks Indonesia yang masih berkembang dan cenderung kurang memiliki standar komunikasi yang kuat dalam proyek konstruksi terpadu.

Sementara di negara-negara maju sudah ada software kolaboratif seperti BIM (Building Information Modeling) yang terintegrasi dalam proyek D&B, di Indonesia implementasinya masih sangat terbatas. Ini memperkuat argumen bahwa manajemen risiko di sini harus difokuskan pada soft skill seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyusunan kebutuhan awal proyek.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Penelitian ini memberikan panduan nyata bagi pelaku industri konstruksi di Indonesia:

• Owner harus lebih aktif dalam menyampaikan ekspektasi secara jelas sejak awal.

• Kontraktor perlu meningkatkan kapabilitas desain internal, bukan hanya mengandalkan subkontraktor.

• Konsultan perencana dan pengawas wajib menjembatani komunikasi antara tim desain dan lapangan.
   

Lebih jauh lagi, pemerintah dan asosiasi konstruksi dapat mendorong standar kompetensi khusus untuk proyek D&B, serta mewajibkan penyusunan dokumen design brief yang lengkap.

Kritik dan Saran Pengembangan

Meskipun metode survei memberikan gambaran umum, penelitian ini bisa lebih tajam jika disertai dengan studi kasus kualitatif dari proyek nyata, lengkap dengan data waktu, biaya, dan hasil. Pendekatan mixed-method akan memberikan nuansa yang lebih dalam, terutama pada aspek sosial dan organisasi yang tidak tergambar lewat angka saja.

Selain itu, penggunaan software seperti Monte Carlo Simulation atau FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) bisa memperkuat analisis risiko secara teknis dan prediktif.

Penutup: Membangun Proyek D&B yang Tangguh

Proyek design and build menjanjikan efisiensi, namun di sisi lain, kompleksitas dan ketidakpastian harus dikelola dengan sistematis. Penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam mengisi kekosongan literatur lokal tentang risiko proyek D&B di Indonesia, dan menyodorkan solusi yang praktis serta kontekstual.

Bagi pelaku industri, ini adalah pengingat bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada desain hebat atau teknologi mutakhir, tetapi juga pada kemampuan memahami dan mengelola risiko sejak awal.

Sumber:

Ramadhan, M.F. (2024). Risk Management on Design and Build Construction Project in Indonesia. Universitas Indonesia.
[DOI dan akses resmi akan ditambahkan bila tersedia dari jurnal publikasi]

Pendahuluan: Mengapa Evaluasi Kinerja Proyek Itu Penting?

Industri konstruksi memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan yang dihadapi sektor ini cukup kompleks—dari keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, hingga mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar. Di sinilah pentingnya evaluasi kinerja proyek konstruksi secara sistematis dan terukur.

Artikel ilmiah karya Rahmatullah dkk. berjudul “Evaluasi Kinerja Proyek Konstruksi Berdasarkan Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) Kementerian PUPR” menghadirkan pendekatan terstruktur dalam mengukur keberhasilan proyek konstruksi. Penelitian ini tak hanya mengadopsi panduan resmi dari Kementerian PUPR, tetapi juga menyajikan studi kasus nyata dari Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.

Landasan Teoritis: PMPK sebagai Tolok Ukur Standar Nasional

Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) merupakan referensi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proyek konstruksi—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima—dikelola secara profesional dan akuntabel. PMPK berfungsi sebagai alat bantu untuk:

• Menjamin kualitas dan keberlanjutan proye

• Meminimalisasi risiko proyek

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

Rahmatullah dkk. menggunakan PMPK sebagai kerangka evaluatif utama dalam penelitiannya. Mereka fokus pada tiga aspek utama evaluasi, yaitu: waktu, biaya, dan mutu, yang merupakan segitiga emas dalam manajemen proyek.

Studi Kasus: Evaluasi pada Proyek Kantor Dinas Perumahan Kabupaten Buton

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 4.932.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Vania Putri dan melibatkan Konsultan Perencana CV. Merah Putih Konsultan serta Konsultan Pengawas CV. Sinar Permata Konsultan.

Data dan Metode

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk evaluasi kinerja, digunakan tiga metode utama:

1. Metode Nilai Hasil (Earned Value Method) – untuk mengukur ketercapaian waktu dan biaya.

2. Metode Skoring – untuk menilai aspek mutu dari pekerjaan fisik.

3. Analisis Kualitatif – untuk menganalisis kesesuaian dengan pedoman PMPK.

Hasil Evaluasi: Apakah Proyek Sudah Optimal?

1. Aspek Waktu

Menggunakan metode nilai hasil, indeks kinerja waktu (Schedule Performance Index/SPI) proyek ini berada pada angka 1,026, yang berarti proyek berada di depan jadwal (lebih cepat dari rencana). Angka ini mengindikasikan efisiensi dalam hal pelaksanaan waktu dan menunjukkan manajemen waktu yang baik.

2. Aspek Biaya

Indeks kinerja biaya (Cost Performance Index/CPI) tercatat sebesar 1,003, yang artinya proyek ini dikerjakan di bawah anggaran (lebih hemat). Kinerja biaya yang optimal mencerminkan pengendalian anggaran yang disiplin dan manajemen risiko finansial yang baik.

3. Aspek Mutu

Berdasarkan skoring mutu yang mengacu pada metode PMPK, proyek memperoleh skor 87,6 dari total 100, yang masuk kategori baik. Artinya, pekerjaan fisik yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang disyaratkan.

Analisis Tambahan: Apa yang Bisa Kita Pelajari?

Poin Positif

• Efisiensi Waktu dan Biaya: Jarang sekali proyek konstruksi publik bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat biaya. Hasil indeks SPI dan CPI yang di atas 1 merupakan indikator kuat bahwa sistem pengelolaan proyek berjalan dengan baik.

• Kepatuhan terhadap PMPK: Kesesuaian pelaksanaan proyek dengan Panduan PMPK menunjukkan adanya kesadaran tinggi terhadap regulasi dan pentingnya standarisasi nasional.

Tantangan dan Potensi Perbaikan

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang patut diperhatikan:

• Manajemen Mutu yang Lebih Rinci: Skor mutu yang “baik” belum tentu menggambarkan kepuasan stakeholders. Belum ada informasi tentang kualitas pascapemakaian atau durabilitas bangunan dalam jangka panjang.

• Keterbatasan Variabel Sosial dan Lingkungan: Evaluasi masih terbatas pada aspek teknis. Isu-isu sosial seperti partisipasi masyarakat lokal atau dampak lingkungan belum dievaluasi secara menyeluruh.

Implikasi Praktis bagi Dunia Konstruksi

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan PMPK sebagai alat evaluatif yang terukur dan dapat diandalkan. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini bisa membantu para pelaku konstruksi:

• Mengidentifikasi deviasi proyek secara cepat dan akurat

• Menyusun strategi perbaikan berbasis data

• Menjadi dasar pelaporan dan audit proyek yang kredibel

Studi ini juga relevan untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang dibiayai APBN, seperti jalan nasional, rumah sakit, atau sekolah.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Jika dibandingkan dengan studi sejenis, seperti penelitian oleh Wibowo (2020) yang menyoroti keterlambatan proyek akibat lemahnya koordinasi antar-stakeholder, hasil penelitian Rahmatullah dkk. justru menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan panduan yang jelas dapat menekan risiko keterlambatan.

Selain itu, pendekatan PMPK dapat dikontraskan dengan sistem berbasis Agile Project Management yang saat ini mulai diadaptasi oleh sektor swasta di Indonesia. Agile lebih fleksibel, tetapi cenderung kurang sistematis dalam proyek skala besar pemerintah.

Tren Industri: Menuju Digitalisasi Evaluasi Proyek

Saat ini, tren digitalisasi melalui Building Information Modeling (BIM) dan Project Management Software mulai masuk ke ranah evaluasi proyek. Akan menarik jika ke depan PMPK juga diintegrasikan dalam sistem digital berbasis real-time, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara otomatis dan dinamis.

Kesimpulan: Standar yang Layak Diadopsi Luas

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) secara konsisten dapat meningkatkan performa proyek konstruksi dari sisi waktu, biaya, dan mutu. Selain menunjukkan nilai praktis, studi ini juga mengukuhkan posisi PMPK sebagai alat evaluatif yang relevan untuk proyek pemerintah maupun swasta.

Bagi dunia konstruksi di Indonesia, riset ini menjadi pengingat bahwa standar nasional bukanlah sekadar formalitas administratif, tetapi bisa menjadi alat strategis untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sumber Artikel:

Rahmatullah, Muh. Chaiddir Hajia, dan Muhammad Rusmin. Evaluasi Kinerja Proyek Konstruksi Berdasarkan Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) Kementerian PUPR. Jurnal Media Ilmiah Teknik Sipil, Vol. 2 No. 1 (2017): 102–110.
Tautan: Jurnal Media Ilmiah Teknik Sipil (akses per Mei 2025).