Di tengah kompleksitas proyek konstruksi di Timur Tengah, banyak kontraktor di Uni Emirat Arab masih bergantung pada sistem perencanaan tradisional seperti Critical Path Method (CPM). Meskipun metode ini telah lama digunakan, banyak bukti menunjukkan bahwa CPM sering kali tidak mampu mengelola ketidakpastian proyek, tidak mengakomodasi perubahan dinamis, dan gagal menciptakan aliran kerja yang lancar.

Dalam konteks ini, Last Planner System® (LPS) hadir sebagai pendekatan baru yang berbasis pada prinsip Lean Construction. LPS dirancang untuk mengatasi pemborosan, meningkatkan keandalan perencanaan, dan membangun kolaborasi nyata di antara semua pihak proyek.

Penelitian oleh Warid dan Hamani menjadi salah satu studi awal yang mengevaluasi penerapan LPS dalam lingkungan proyek konstruksi di UEA secara praktis dan kontekstual.

Apa Itu Last Planner System?

LPS merupakan sistem perencanaan berbasis kolaborasi dan komitmen, yang membagi proses menjadi beberapa tahapan:

• Perencanaan awal: mengidentifikasi tujuan dan rencana global proyek
• Perencanaan jangka pendek (look-ahead): merinci aktivitas realistis dalam jangka waktu 6–8 minggu
• Perencanaan mingguan (Weekly Work Plan): aktivitas yang benar-benar akan dikerjakan dan dijanjikan pelaksanaannya
• Analisis performa (PPC - Percent Plan Complete): mengukur akurasi pelaksanaan terhadap rencana

LPS tidak hanya mendorong perencanaan yang realistis tetapi juga membangun budaya tanggung jawab di antara para pelaku proyek.

Studi Kasus: Proyek Percontohan di Dubai

Peneliti menguji penerapan LPS pada proyek konstruksi 44 vila pracetak di Dubai, senilai 115 juta AED. Fokus utama studi adalah pada satu vila contoh (mock-up villa) yang semula dijadwalkan selesai dalam 44 hari. LPS diterapkan pada tahap pembangunan struktur atas dan aktivitas mingguan dipantau secara ketat.

Selama implementasi, beberapa komponen kunci seperti jadwal master, penjadwalan mundur (reverse phase scheduling), dan rencana kerja mingguan diterapkan dengan baik. Namun, indikator PPC dan analisis penyebab deviasi belum bisa dijalankan secara penuh karena keterbatasan waktu dan resistensi internal.

Beberapa hasil penting dari studi ini meliputi:

• Koordinasi antar tim meningkat signifikan
• Komunikasi antara kontraktor dan konsultan membaik
• Motivasi pekerja meningkat karena perencanaan lebih terfokus

Namun juga ditemukan tantangan besar dalam keterlibatan tim lapangan dan resistensi manajemen terhadap pendekatan baru.

Hambatan Penerapan LPS di UEA

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan 20 profesional proyek, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan di tiga level:

Level Organisasi

• Rendahnya kesadaran terhadap LPS
• Ketergantungan pada sistem perencanaan lama
• Minimnya pelatihan dan sosialisasi

Level Proyek

• Kurangnya komitmen dari pihak manajemen dan pelaksana
• Budaya kerja individualis
• Kontrak proyek (misalnya FIDIC 1999) yang tidak mendorong kolaborasi

Level Operasional

• Keterbatasan waktu untuk pertemuan mingguan
• Informasi teknis yang tidak lengkap
• Tantangan logistik seperti keterlambatan material (misalnya keramik untuk pelapis lantai)

Salah satu hambatan unik di UEA adalah dominasi gaya kerja otoriter dan rendahnya partisipasi tim proyek dalam proses perencanaan, terutama karena keterbatasan waktu atau hierarki organisasi.

Analisis Wawancara: Apa Kata Profesional Proyek?

Peneliti mewawancarai 18 profesional konstruksi dari berbagai latar belakang: kontraktor, konsultan, dan klien. Mayoritas memiliki pengalaman 10–25 tahun. Temuan menarik dari wawancara ini antara lain:

• Sebanyak 11 dari 18 responden tidak mengetahui secara utuh konsep LPS, meskipun sebagian besar telah menggunakan praktik serupa seperti micro-planning dan perencanaan mingguan
• Semua responden setuju bahwa pendekatan seperti LPS sangat potensial diterapkan di UEA, meski dengan kondisi tertentu
• Hanya 3 dari 18 yang mendukung penuh kolaborasi dalam perencanaan, sementara 9 responden secara terbuka menyatakan lebih suka bekerja sendiri

Ini menunjukkan bahwa meski secara teknis LPS cocok diterapkan, aspek budaya organisasi dan perilaku kerja menjadi tantangan terbesar.

Manfaat Penerapan LPS Berdasarkan Studi Ini

Beberapa keuntungan nyata yang diamati selama studi kasus meliputi:

• Penurunan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek
• Identifikasi lebih awal terhadap hambatan kerja (misalnya material belum tersedia)
• Meningkatkan keterlibatan tim pelaksana dalam proses perencanaan
• Mendorong peningkatan akurasi penjadwalan aktivitas

Namun, keberhasilan implementasi LPS sangat bergantung pada faktor manusia: kesediaan berkolaborasi, keterbukaan komunikasi, dan keterlibatan aktif semua pihak proyek.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Adopsi LPS

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan adopsi LPS di UEA:

Level Organisasi

• Masukkan LPS sebagai kriteria dalam tender proyek
• Sertakan klausul LPS dalam kontrak kerja
• Adakan pelatihan LPS untuk manajer proyek dan site engineer

Level Proyek

• Jadwalkan pertemuan mingguan secara konsisten
• Pastikan keterlibatan semua pihak sejak awal proyek
• Kembangkan sistem dokumentasi yang efisien untuk melacak hasil dan akar masalah

Level Operasional

• Gunakan alat bantu sederhana (misalnya spreadsheet) sebelum beralih ke software canggih
• Hubungkan hasil PPC ke indikator performa proyek
• Bangun budaya berbagi informasi dan belajar dari kesalahan

Opini Kritis: LPS Lebih dari Sekadar Alat, Ini Soal Pola Pikir

Salah satu poin kuat dari penelitian ini adalah penekanan bahwa LPS bukan hanya sekadar metode atau alat perencanaan, melainkan pola pikir kolaboratif. Banyak organisasi gagal bukan karena alatnya buruk, tapi karena pola kerja lama yang tidak berubah. LPS menuntut perubahan mendasar dalam cara proyek dijalankan—dari yang berbasis kontrol ke yang berbasis komitmen.

Dalam konteks UEA, LPS bisa menjadi solusi jangka panjang bagi proyek-proyek berskala besar dan kompleks. Namun agar berhasil, pendekatan ini harus dilihat sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai instruksi yang langsung bisa dijalankan.

Penutup: Waktu yang Tepat untuk Transformasi Perencanaan Proyek

Penerapan LPS dalam proyek konstruksi di UEA masih dalam tahap awal. Namun, studi ini menunjukkan bahwa potensi dan penerimaan terhadap pendekatan lean sangat besar. Kolaborasi lebih erat, perencanaan yang realistis, dan pelaksanaan yang lebih terukur bisa mendorong efisiensi jangka panjang.

Dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak—manajemen, konsultan, hingga pelaksana lapangan—untuk menjadikan LPS bukan sekadar eksperimen, melainkan standar baru dalam industri konstruksi.

Sumber asli:

Warid, O., & Hamani, K. (2023). Lean Construction in the UAE: Implementation of Last Planner System®. Lean Construction Journal, Vol. 2023, pp. 1–20.

Dalam era transformasi digital industri konstruksi, Building Information Modeling (BIM) menjadi pusat perhatian karena potensinya dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu platform terintegrasi. Artikel “Building Information Modeling Implementation through Maturity Evaluation and Critical Success Factors Management” karya Romain Morlhon, Robert Pellerin, dan Mario Bourgault dari École Polytechnique de Montréal memberikan panduan sistematis tentang bagaimana mengimplementasikan BIM secara efektif dengan mempertimbangkan tingkat kematangan organisasi dan faktor keberhasilan kritis (Critical Success Factors atau CSF).

Artikel ini merupakan salah satu yang paling komprehensif dalam menawarkan model praktis bagi organisasi yang ingin mengadopsi atau meningkatkan penerapan BIM dalam proses kerja mereka.

Konteks dan Tantangan Penerapan BIM

Meskipun BIM telah banyak dikenal sejak awal tahun 2000-an, penetrasinya dalam industri konstruksi masih tergolong lambat. Salah satu alasannya adalah resistensi terhadap perubahan, minimnya standar adopsi, dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan BIM ke dalam proses yang sudah ada. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa kekurangan interoperabilitas dalam industri konstruksi AS menambah biaya sebesar USD 6,12 per kaki persegi. Ini menunjukkan adanya potensi kerugian besar akibat rendahnya adopsi sistem informasi terintegrasi seperti BIM.

Studi ini mengidentifikasi bahwa kendala dalam implementasi BIM tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi manajemen, budaya organisasi, pelatihan SDM, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari artikel ini adalah mengembangkan sebuah model bantuan bagi organisasi yang ingin mengimplementasikan BIM. Model ini memadukan tiga komponen:

1. Evaluasi tingkat kematangan organisasi menggunakan Capability Maturity Model (CMM) dari NBIMS.
2. Identifikasi faktor-faktor keberhasilan kritis (CSF) yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan pemanfaatan BIM.
3. Daftar tindakan nyata yang dikaitkan langsung dengan tiap CSF untuk membantu organisasi memperbaiki area tertentu.

Tiga Pilar Pendekatan Model: CMM, CSF, dan Tindakan

1. Capability Maturity Model (CMM)

CMM digunakan untuk menilai sejauh mana BIM telah diterapkan dalam suatu organisasi. Penilaian dilakukan terhadap 11 kategori seperti:

• Kekayaan data (Data Richness)
• Pandangan siklus hidup proyek
• Manajemen perubahan
• Proses bisnis
• Ketepatan informasi
• Interoperabilitas sistem

Masing-masing aspek dinilai dari level 1 hingga 10. Misalnya, dalam kategori Data Richness, level 1 berarti hanya data dasar yang tersedia, sedangkan level 10 menunjukkan bahwa data sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen pengetahuan (knowledge management).

Penilaian ini memberikan gambaran umum bagi organisasi tentang di mana mereka berada dan area mana yang perlu diperkuat.

2. Critical Success Factors (CSFs)

Berdasarkan kajian literatur dan studi kasus, penulis mengidentifikasi beberapa CSF utama yang berpengaruh langsung terhadap implementasi dan pemanfaatan BIM, antara lain:

• Business Process Reengineering (reka ulang proses bisnis)
• Standardization (standarisasi informasi dan metadata)
• Keterlibatan pihak eksternal (subkontraktor, vendor)
• Edukasi tentang manajemen informasi
• Pelatihan teknis terkait alat BIM
• Proses pemilihan sistem dan perangkat lunak yang tepat

CSF ini tidak hanya penting saat implementasi, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap keberhasilan penggunaan BIM.

3. Tindakan Praktis

Setiap CSF dikaitkan dengan beberapa tindakan nyata. Misalnya:

• Untuk Business Process Reengineering: membuat model proses bisnis “as-is” dan “to-be” agar transisi ke BIM lebih terstruktur.
• Untuk Standardization: memperkenalkan metadata dan standar model bangunan agar data lebih mudah dikelola dan diakses.
• Untuk pelatihan teknis: membuat daftar kebutuhan pelatihan dan menetapkan program onboarding untuk anggota baru tim.

Tindakan-tindakan ini didasarkan pada pengalaman nyata di proyek-proyek sebelumnya dan diturunkan dari rekomendasi para ahli.

Studi Kasus: Proyeksi Implementasi Model dalam Proyek Nyata

Meskipun artikel ini tidak menyebutkan satu studi kasus spesifik secara rinci, model yang ditawarkan memungkinkan penerapannya di berbagai jenis proyek konstruksi—baik gedung komersial, rumah sakit, hingga infrastruktur publik.

Sebagai contoh, dalam proyek rumah sakit skala besar, BIM digunakan untuk mendeteksi konflik antar komponen desain (clash detection). Namun, proyek tersebut menemui kendala karena sebagian besar subkontraktor belum terbiasa dengan BIM. Dengan menggunakan model dari artikel ini, organisasi dapat menilai bahwa aspek “pelatihan teknis” dan “keterlibatan pihak eksternal” mendapat skor rendah dalam CMM. Maka fokus tindakan difokuskan pada pelatihan dan adaptasi kontrak kerja yang menyertakan persyaratan keterampilan BIM.

Keunggulan Model Ini

• Modular dan fleksibel: Organisasi dapat menggunakan sebagian atau seluruh bagian model sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka.
• Terkoneksi langsung dengan tindakan: Model ini tidak hanya memberikan diagnosis masalah, tetapi juga solusi berbasis bukti.
• Memadukan aspek teknis dan manajerial: Inilah yang sering kali diabaikan dalam pendekatan lain yang hanya fokus pada perangkat lunak.

Kritik dan Rekomendasi

Penulis mengakui bahwa model ini belum sepenuhnya tervalidasi oleh para praktisi industri. Oleh karena itu, mereka merancang rencana validasi menggunakan metode Delphi, yakni konsultasi berulang dengan para ahli untuk menguji relevansi tiap CSF dan tindakan.

Selain itu, penulis menyarankan adanya:

• Penambahan tingkat kesulitan pada tiap tindakan untuk membantu organisasi memprioritaskan.
• Pembaruan model sesuai perkembangan versi CMM terbaru dari NBIMS, yakni I-CMM yang lebih interaktif.

Relevansi Global dan Implikasi untuk Indonesia

Meskipun penelitian ini berbasis di Kanada, temuan dan modelnya sangat relevan untuk industri konstruksi di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan banyaknya proyek infrastruktur skala besar dan meningkatnya adopsi digital, adopsi BIM menjadi keniscayaan.

Namun, rendahnya kesiapan SDM dan infrastruktur TI menjadi tantangan. Di sinilah model dari Morlhon dkk. bisa menjadi alat bantu strategis dalam menyusun roadmap BIM nasional, dimulai dari evaluasi kematangan hingga pelatihan terstruktur.

Kesimpulan

Artikel ini memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan klasik implementasi BIM—yakni ketidakjelasan panduan langkah demi langkah. Dengan menggabungkan Capability Maturity Model, daftar Critical Success Factors, dan tindakan konkret, penulis menawarkan pendekatan sistematis yang bisa diadopsi dan disesuaikan oleh berbagai organisasi konstruksi.

Model ini ideal tidak hanya bagi perusahaan besar yang sudah menggunakan BIM, tetapi juga bagi kontraktor menengah yang baru memulai. Ia menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta menekankan pentingnya kombinasi kesiapan teknis dan manajerial dalam suksesnya implementasi BIM.

Sumber artikel asli:
Romain Morlhon, Robert Pellerin, Mario Bourgault. Building Information Modeling Implementation through Maturity Evaluation and Critical Success Factors Management. Procedia Technology 16 (2014) 1126–1134.

Dalam dunia konstruksi yang penuh dengan dinamika dan banyak pihak terlibat, komunikasi visual menjadi kunci utama keberhasilan proyek. Artikel ini menyoroti betapa pentingnya penggunaan Visual Management (VM) sebagai bagian dari pendekatan Lean Construction. Diadaptasi dari kesuksesan lean manufacturing milik Toyota, pendekatan lean dalam konstruksi bertujuan mengurangi limbah dan meningkatkan nilai proyek. VM menjadi alat bantu yang sangat efektif dalam mendukung tujuan tersebut karena menyederhanakan komunikasi dan pengambilan keputusan langsung di lapangan.

Tujuan Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan dan efektivitas 12 alat visual dalam proyek konstruksi di India. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 725 profesional konstruksi (kontraktor, konsultan, akademisi, dan lembaga pemerintah), yang menghasilkan 153 tanggapan valid. Metode analisis yang digunakan meliputi:

• Reliability analysis (nilai Cronbach’s alpha: 0,869)
• Relative Importance Index (RII)
• Two-step cluster analysis dengan perangkat lunak SPSS 23

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh.

Visual Management Tools: Alat yang Menyederhanakan Kompleksitas

Berikut ini beberapa alat visual yang dievaluasi dalam penelitian:

Big Room

Big Room adalah ruang kolaboratif yang dilengkapi dengan papan informasi, kode warna, dan jadwal kerja (LPS). Pertemuan harian 15 menit (disebut hurdle meeting) menjadi sarana untuk mengevaluasi status proyek, membahas kendala, dan menyelaraskan jadwal antar tim. RII Big Room: 92% (paling tinggi dalam survei)

5S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain)

Teknik manajemen lokasi kerja ini berasal dari Jepang dan bertujuan mengatur, membersihkan, dan menstandarkan lingkungan kerja agar lebih efisien. 5S memungkinkan pengurangan waktu pencarian alat dan meningkatkan disiplin visual. RII 5S: 91%

Last Planner System (LPS)

Sistem perencanaan kolaboratif lima tahap ini memungkinkan perencanaan jangka pendek yang realistis dan disepakati bersama, mengurangi ketidakpastian di lapangan. RII LPS: 90%

Building Information Modeling (BIM)

BIM digunakan untuk menyatukan semua informasi desain dan teknik dalam satu model digital. BIM membantu dalam clash detection dan memvisualisasikan hasil akhir proyek sejak awal. RII BIM: 88%

Augmented Construction Field Visualization

Teknologi realitas tertambah ini memproyeksikan desain 3D ke lokasi nyata, memudahkan stakeholder memahami hasil akhir dan melakukan revisi desain sebelum pekerjaan dimulai. RII: 85%

Temuan Utama: RII dan Cluster Analysis

Penelitian mengidentifikasi tiga kategori utama alat berdasarkan nilai RII:

1. Paling signifikan:
   • Big Rooms (92%)
   • 5S (91%)
   • LPS (90%)
2. Signifikan:
   • BIM (88%)
   • Display boards (86%)
   • Augmented reality (85%)
3. Kurang signifikan:
   • Poka-Yoke (mistake proofing): 85%
   • Color coding: 84%
   • Kanban cards: 83%
   • Andon: 73%
   • Heijunka: 72%

Salah satu insight menarik dari cluster analysis adalah bahwa BIM, meskipun tidak mendapatkan RII tertinggi, menjadi predictor paling kuat dalam meningkatkan nilai proyek.

Studi Kasus: Praktik Visual Management di Lapangan

Salah satu studi kasus menampilkan pelaksanaan Big Room yang memperlihatkan manfaat besar dalam menyelaraskan komunikasi antar kontraktor dan subkontraktor. Misalnya, dengan memasang informasi status proyek secara visual, semua pekerja dari berbagai latar belakang bahasa dapat langsung memahami prioritas dan kendala tanpa harus melalui rapat panjang.

Sebagai contoh, ketika proyek mengalami keterlambatan dalam pengiriman beton pracetak, papan visual menampilkan status logistik real-time yang memungkinkan tim proyek segera mengatur ulang urutan pekerjaan. Ini menghindarkan biaya idle tinggi yang biasanya muncul karena informasi tidak tersebar dengan cepat.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun manfaatnya jelas, masih banyak proyek yang belum menerapkan visual management. Alasan utamanya:

• Minimnya pelatihan bagi pekerja dan manajer proyek
• Ketergantungan pada metode komunikasi tradisional
• Ketidaktahuan akan manfaat VM sebagai bagian dari strategi lean

Penggunaan alat seperti Heijunka masih sangat minim, padahal teknik ini dapat mengatur produksi secara merata dan menghindari kelebihan stok yang sering kali membebani lokasi proyek.

Rekomendasi Penulis

Penulis memberikan beberapa rekomendasi kunci:

1. Pendidikan dan Pelatihan
   Semua stakeholder harus diberikan pelatihan tentang alat VM dan manfaatnya terhadap efisiensi proyek.
2. Eksplorasi lebih lanjut terhadap Heijunka
   Meski RII rendah, Heijunka sangat bermanfaat untuk mengatur logistik dan pengadaan sesuai kebutuhan real-time.
3. Integrasi Big Room secara luas
   Karena Big Room menggabungkan banyak alat visual dalam satu tempat, sangat disarankan untuk diterapkan di semua proyek berskala besar.
4. Motivasi berbasis visual
   Menampilkan kinerja pekerja terbaik di papan informasi dapat menjadi pendorong budaya kerja yang lebih kompetitif dan produktif.

Opini Penulis Resensi: Visual Management sebagai Masa Depan Lean Konstruksi

Artikel ini menjadi jembatan penting antara teori lean dan praktik lapangan yang nyata. Visual Management tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga platform koordinasi, pemantauan, hingga motivasi kerja. Dalam konteks proyek-proyek konstruksi di Indonesia yang juga memiliki masalah fragmentasi stakeholder dan keterlambatan logistik, pendekatan ini sangat relevan.

Dengan era digital yang terus berkembang dan adopsi teknologi seperti BIM semakin umum, visual management menjadi pilar utama dalam transformasi manajemen konstruksi yang lebih transparan, efisien, dan kolaboratif. Ini bukan sekadar tren, tapi kebutuhan.

Sumber asli artikel:
Subhav Singh & Kaushal Kumar. A study of lean construction and visual management tools through cluster analysis. Ain Shams Engineering Journal, 12 (2021), 1153–1162.

Industri konstruksi tengah mengalami transformasi besar, dari metode tradisional yang padat tenaga kerja ke pendekatan yang lebih ramping, efisien, dan berbasis teknologi. Salah satu paradigma penting dalam perubahan ini adalah penerapan Lean Construction, dengan Last Planner System (LPS) sebagai fondasinya. Artikel yang ditulis oleh Ajay Kumar Agrawal dan timnya menggali secara sistematis bagaimana otomatisasi dalam perencanaan dan pengendalian melalui LPS dapat mempercepat adopsi lean construction.

Apa itu Lean Construction dan LPS?

Lean construction merupakan adaptasi prinsip lean manufacturing dalam konteks konstruksi, yang bertujuan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dalam praktiknya, LPS adalah alat utama lean construction yang memungkinkan para pelaku proyek melakukan perencanaan secara kolaboratif, akurat, dan berkelanjutan. Namun, tanpa dukungan teknologi, sistem ini masih sering bergantung pada pencatatan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan inefisiensi.

Tujuan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review (SLR) terhadap 84 publikasi antara 2001 hingga 2021 untuk mengidentifikasi:

• Kategori dan tingkat otomatisasi dalam perencanaan dan pengendalian LPS.
• Tren adopsi teknologi digital dalam lean construction.
• Celah penelitian dan peluang pengembangan ke depan.

Pendekatan SLR digunakan untuk memastikan tinjauan yang komprehensif dan objektif terhadap perkembangan terkini.

Temuan Utama: Otomatisasi sebagai Katalis Lean Construction

1. Pertumbuhan Publikasi yang Signifikan

Dalam 20 tahun terakhir, jumlah publikasi tentang otomatisasi dalam LPS meningkat tajam. Jika pada awal 2000-an hanya terdapat segelintir studi, maka pada tahun 2021 tercatat lebih dari 12 publikasi tahunan. Ini mencerminkan meningkatnya minat akademisi dan praktisi terhadap efisiensi digital dalam proyek konstruksi.

2. Area-Area Otomatisasi dalam LPS

Penelitian ini mengidentifikasi empat area utama dalam LPS yang paling sering diotomatisasi:

• Perencanaan jangka pendek (lookahead planning).
• Pembuatan dan pelacakan rencana mingguan (weekly work planning).
• Analisis keterlambatan dan penyebab (constraints analysis).
• Pelaporan dan dashboard manajemen visual.

Otomatisasi terbukti meningkatkan keterlibatan tim lapangan, mengurangi waktu pemrosesan data, dan membantu pengambilan keputusan secara real-time.

3. Teknologi yang Mendukung Otomatisasi

Beberapa teknologi utama yang mendukung implementasi otomatisasi LPS meliputi:

• Building Information Modeling (BIM).
• Mobile apps dan cloud-based platforms.
• Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk prediksi kendala dan risiko.
• Internet of Things (IoT) untuk pelacakan lokasi dan status pekerjaan.

4. Studi Kasus Menarik

Salah satu studi yang dikaji adalah implementasi sistem LPS otomatis di proyek rumah sakit di Finlandia. Dalam proyek ini, penggunaan BIM 4D dan cloud planning tools menghasilkan peningkatan akurasi perencanaan mingguan sebesar 27% dan pengurangan waktu rapat koordinasi hingga 40%.

Contoh lain datang dari proyek infrastruktur jalan raya di Kanada, di mana penggunaan aplikasi seluler untuk pelaporan kemajuan harian memungkinkan pengumpulan data real-time dari lapangan dan integrasi otomatis ke dalam sistem pelaporan mingguan.

Analisis Kritis: Apakah Otomatisasi Selalu Efektif?

Meskipun manfaatnya signifikan, artikel ini juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapan otomatisasi LPS:

• Resistensi dari tim lapangan karena kurangnya literasi digital.
• Tantangan interoperabilitas antar berbagai platform perangkat lunak.
• Keterbatasan dalam adaptasi konteks lokal, khususnya di negara berkembang dengan infrastruktur digital yang belum matang.

Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pelatihan, perubahan budaya organisasi, dan kebijakan pendukung.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak perencanaan atau aspek manajerial LPS, artikel ini menyatukan kedua aspek tersebut melalui pendekatan sistematis. Agrawal et al. berhasil menghubungkan dimensi teknologi dan praktik manajerial dengan kuat.

Sebagai perbandingan, studi oleh Hamzeh (2012) menekankan pentingnya kolaborasi dalam LPS tetapi minim eksplorasi teknologi. Sementara itu, penelitian oleh Dave et al. (2018) mengulas integrasi BIM dalam lean construction, namun tidak secara spesifik mengulas otomatisasi pada tiap komponen LPS. Ini menjadikan artikel ini sebagai jembatan penting dalam literatur akademik.

Implikasi untuk Praktisi dan Industri

Artikel ini menyampaikan pesan penting bagi perusahaan konstruksi yang ingin meningkatkan daya saing di era digital:

1. Mulailah dari integrasi sederhana, seperti penggunaan spreadsheet otomatis atau aplikasi mobile untuk pelaporan.
2. Gunakan LPS sebagai pintu masuk transformasi lean, bukan hanya alat perencanaan.
3. Investasikan pada pelatihan tim lapangan, karena keberhasilan teknologi bergantung pada penggunaannya di lapangan.
4. Kembangkan kolaborasi lintas fungsi, terutama antara divisi IT, engineering, dan operasional proyek.

Menuju Masa Depan Lean Construction

Agrawal dan timnya menyarankan bahwa masa depan lean construction akan sangat bergantung pada penggabungan teknologi seperti:

• AI berbasis data proyek historis untuk membantu perencanaan prediktif.
• Integrasi IoT dengan sistem visualisasi BIM, untuk pemantauan real-time progres fisik proyek.
• Sistem perencanaan berbasis blockchain yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi.

Ini membuka peluang besar bagi pengembang perangkat lunak, konsultan manajemen konstruksi, dan institusi pelatihan untuk memperkuat kompetensi digital para profesional konstruksi.

Kesimpulan: Saatnya Beralih ke Perencanaan Cerdas

Resensi ini menegaskan bahwa artikel Agrawal et al. memberi kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang transformasi lean construction. Dengan menunjukkan bukti empiris dan analisis yang tajam, artikel ini menyarankan bahwa otomatisasi bukanlah tren sesaat, melainkan kebutuhan strategis.

Dalam dunia konstruksi yang semakin kompleks dan cepat berubah, mengandalkan metode manual tidak lagi cukup. Otomatisasi LPS membawa harapan baru untuk efisiensi, ketepatan, dan kolaborasi yang lebih baik—kunci sukses proyek-proyek masa depan.

Sumber artikel asli:
Agrawal, A. K., Singh, R. K., & Tiwari, M. K. (2024). Moving toward lean construction through automation of planning and control in last planner system: A systematic literature review. Journal of Building Engineering, Volume 96, 107369. Elsevier.

Building Information Modeling (BIM) semakin dianggap sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek konstruksi di seluruh dunia. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Irak, adopsi teknologi ini menghadapi banyak tantangan. Paper berjudul “Improving Building Information Modeling (BIM) Implementation throughout the Construction Industry” oleh Huda Saaduldeen Mohammed dan Mustafa A. Hilal menyajikan kajian mendalam tentang bagaimana BIM dapat diimplementasikan secara efektif di industri konstruksi Irak, termasuk studi kasus pada proyek Central Bank of Iraq (CBI).

Artikel ini akan membahas temuan utama paper tersebut dengan gaya penulisan yang ringan, namun tetap analitis dan kritis, serta mengaitkannya dengan tren global dan kebutuhan mendesak akan digitalisasi di sektor konstruksi.

Apa Itu BIM dan Mengapa Penting?

BIM bukan sekadar perangkat lunak modeling 3D biasa. BIM merupakan proses integratif yang mencakup generasi, manajemen, dan pertukaran data konstruksi secara kolaboratif. Dengan menggunakan BIM, tim proyek dapat mensimulasikan bangunan secara virtual sepanjang siklus hidup proyek (Project Life Cycle/PLC), mulai dari desain, konstruksi, hingga pengelolaan pasca pembangunan.

Studi sebelumnya, seperti Eastman et al. (2011), menunjukkan bahwa BIM mampu mengatasi masalah klasik proyek konstruksi, seperti keterlambatan waktu, pembengkakan biaya, dan konflik desain.

Tantangan Implementasi BIM di Irak

Penelitian ini mengungkap sejumlah hambatan serius yang menghalangi implementasi BIM di proyek-proyek konstruksi di Irak. Beberapa faktor utama antara lain:

• Kurangnya dukungan pemerintah
• Minimnya tenaga ahli BIM
• Keterbatasan infrastruktur TI dan internet
• Tingginya biaya perangkat lunak dan pelatihan
• Resistensi terhadap perubahan budaya kerja

Sebanyak 20 hambatan dicatat secara terperinci dalam penelitian ini. Misalnya, “strong resistance to change” dan “lack of BIM awareness” menjadi penghalang dominan.

Strategi Solusi: BIM Execution Plan dan AEC (UK) BIM Protocol

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis mengajukan dua pendekatan utama:

1. Penggunaan BIM Execution Plan (BEP) Guide dari Pennsylvania State University
2. Implementasi AEC (UK) BIM Protocol 2012 V2.0

BEP dianggap sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk menyusun strategi BIM dalam proyek, termasuk:

• Penentuan nilai dan tujuan BIM
• Pemetaan proses menggunakan BPMN (Business Process Modeling Notation)
• Pengelolaan pertukaran informasi (Information Exchange)
• Penunjukan tanggung jawab antar tim proyek

Studi Kasus: Proyek Central Bank of Iraq (CBI)

Proyek CBI yang berlokasi di Jadiriya, Baghdad, menjadi objek kajian utama dalam paper ini. Bangunan setinggi 172 meter dengan 37 lantai ini dimulai pada 2018 dan dijadwalkan selesai pada 2024, dengan luas total 93.552 m².

Melalui wawancara dengan tim proyek CBI, penulis menemukan bahwa meskipun BIM telah digunakan, implementasinya belum optimal. Sebagai contoh:

• Model 3D digunakan untuk deteksi tabrakan (clash detection)
• BIM juga dimanfaatkan untuk pengelolaan fasilitas (facility management)

Namun, ditemukan bahwa peta proses (process map) masih kurang spesifik dalam menentukan tanggung jawab antar tim dan urutan proses masih ambigu.

Optimalisasi Penerapan BEP di Proyek CBI

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk memperbaiki BEP proyek CBI meliputi:

• Penyusunan ulang peta proses dengan BPMN
• Penunjukan tanggung jawab spesifik untuk setiap tahapan
• Integrasi teknologi Navisworks untuk mengidentifikasi tabrakan antar model arsitektur, struktur, dan MEP

Contoh konkret:

Model arsitektur, struktur, dan MEP diekspor dalam format NWC dan digabungkan menggunakan Navisworks untuk mendeteksi tabrakan. Jika ditemukan tabrakan, daftar masalah akan disusun berdasarkan prioritas dan dibagikan menggunakan BCF Manager untuk kolaborasi lintas disiplin.

Manfaat Implementasi BIM yang Efektif

Berdasarkan hasil perbaikan proses di proyek CBI, ditemukan beberapa manfaat nyata:

• Pengurangan konflik desain secara signifikan
• Peningkatan kolaborasi antar disiplin
• Efisiensi dalam penjadwalan dan estimasi biaya
• Dokumentasi akurat untuk keperluan operasional bangunan

CBI memanfaatkan BIM dalam tahap desain, konstruksi, dan pengelolaan fasilitas. Misalnya, semua elemen seperti ducting HVAC, plumbing, dan sistem pemadam kebakaran dimodelkan dengan detail (LOD 350) dan dipertukarkan antar tim secara digital.

Kunci Sukses Implementasi BIM

Dari tinjauan literatur global, beberapa kunci kesuksesan implementasi BIM yang juga dicoba diterapkan di Irak meliputi:

• Meningkatkan kesadaran dan pelatihan
• Menerapkan standar nasional BIM
• Membangun Common Data Environment (CDE) untuk semua proyek
• Menyusun perjanjian kontrak berdasarkan BIM (bukan metode tradisional)

Komparasi dengan Negara Lain

Studi seperti Antwi-Afari et al. (2018) menunjukkan bahwa negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat sukses menerapkan BIM karena kolaborasi desain yang kuat, visualisasi yang akurat, dan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Sementara Irak masih berada dalam fase awal adopsi. Namun, inisiatif seperti proyek CBI yang menggunakan BEP dan protokol BIM UK menjadi titik terang awal untuk transformasi digital sektor konstruksi di negara tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Implementasi BIM di Irak masih menghadapi hambatan besar, namun studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan sistematis seperti BIM Execution Plan dan penggunaan standar internasional seperti AEC (UK) BIM Protocol, penerapan BIM dapat ditingkatkan secara signifikan.

Bagi negara berkembang lain yang memiliki tantangan serupa, studi ini memberikan model konkret tentang bagaimana memulai perjalanan transformasi digital dalam konstruksi melalui satu proyek percontohan yang dikelola dengan baik.

Rekomendasi akhir:

• Pemerintah Irak harus mengambil peran lebih aktif dalam regulasi dan insentif BIM.
• Institusi pendidikan perlu memasukkan BIM sebagai bagian kurikulum inti teknik sipil dan arsitektur.
• Industri konstruksi lokal perlu dilatih untuk melihat BIM bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang peningkatan produktivitas.

Sumber artikel asli: Huda Saaduldeen Mohammed, Mustafa A. Hilal. Improving Building Information Modeling (BIM) Implementation throughout the Construction Industry. Journal of Engineering, University of Baghdad, Volume 30, Number 2, February 2024.

Di tengah gelombang transformasi digital di industri konstruksi global, Building Information Modeling (BIM) muncul sebagai salah satu inovasi paling menjanjikan. Lebih dari sekadar alat desain 3D, BIM menawarkan pendekatan kolaboratif yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan proyek dalam satu platform data. Namun, seiring dengan manfaat teknologinya, muncul pula tantangan hukum yang belum banyak dibahas secara mendalam.

Dalam artikel ilmiah ini, Constanţa-Nicoleta Bodea dan Augustin Purnuş menggali sisi legal dari penggunaan BIM. Dengan fokus pada aspek kontraktual, pengadaan, dan penyelesaian sengketa, tulisan ini memperlihatkan betapa pentingnya kesiapan hukum dalam mengadopsi teknologi canggih seperti BIM.

BIM: Pengubah Lanskap Proyek Konstruksi

BIM didefinisikan sebagai representasi digital yang kaya data, parametris, dan cerdas dari suatu fasilitas. Lebih dari sekadar visualisasi 3D, BIM memungkinkan analisis menyeluruh dalam setiap fase siklus hidup bangunan—dari desain, konstruksi, hingga operasional. Penelitian yang dikutip menunjukkan bahwa BIM dapat mengurangi limbah konstruksi global hingga 15–25% pada tahun 2025 (World Economic Forum, 2016).

Keunggulan utama BIM:

• Desain lebih presisi dan minim kesalahan
• Estimasi waktu dan biaya lebih akurat
• Kolaborasi lintas disiplin yang lebih baik
• Proses deteksi tabrakan (clash detection) otomatis

Namun demikian, para penulis juga menekankan bahwa keunggulan ini berpotensi menimbulkan komplikasi hukum, terutama terkait tanggung jawab desain, kepemilikan data, dan pembagian risiko antar pihak.

Studi Kasus: BIM dalam Penyelesaian Sengketa

Salah satu bagian menarik dari artikel ini adalah studi kasus penggunaan BIM dalam konteks forensik, yakni untuk penyelidikan teknis setelah insiden terjadi.

• Kasus Runtuhnya Jembatan Minnesota (2007): Model 3D digunakan sebagai bagian dari Forensic Information Modeling (FIM), sebuah metode visualisasi investigatif yang inovatif. FIM ini memungkinkan analisis digital terhadap kronologi kejadian dengan data visual sebelum dan sesudah insiden.
• Metrodome Roof Deflation, Minneapolis: Insiden ini juga memanfaatkan model BIM untuk merekonstruksi urutan kejadian, membantu ahli forensik dalam menyusun argumen teknis di pengadilan.

Meskipun potensinya besar, BIM belum banyak digunakan dalam ruang sidang. Menurut wawancara dengan pengacara konstruksi dan insinyur forensik, tantangan utama terletak pada:

• Kompleksitas BIM bagi pengacara dan hakim
• Biaya tinggi untuk membuat model khusus investigasi
• Ketakutan akan bias visual yang dapat memengaruhi objektivitas

BIM dan Sengketa Kontrak: Jalan Dua Arah

Artikel ini menyampaikan bahwa BIM tidak hanya berdampak pada pelaksanaan proyek, tetapi juga pada cara penyusunan kontrak. Dalam konteks ini, terjadi hubungan dua arah:

• BIM memengaruhi struktur kontrak dan sistem pengadaan.
• Sebaliknya, keberhasilan BIM tergantung pada bagaimana kontrak mengatur penggunaan dan pengelolaan model BIM.

Isu hukum yang sering muncul:

• Siapa yang bertanggung jawab jika data BIM tidak akurat?
• Apakah model BIM memiliki status legal mengikat?
• Siapa yang memiliki hak kekayaan intelektual atas elemen desain digital?

Untuk mengurangi potensi konflik, BIM perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam dokumen kontrak. Hal-hal seperti standar interoperabilitas, tanggung jawab revisi desain, dan pengaturan hak akses perlu didefinisikan sejak awal.

Masalah Hukum Umum: Kepemilikan Data, Tanggung Jawab, dan Hak Cipta

Dalam proyek tradisional, tanggung jawab desain biasanya berada di tangan arsitek atau insinyur. Namun dalam proyek berbasis BIM, model dapat dimodifikasi oleh berbagai pihak: arsitek, kontraktor, bahkan vendor material. Ini menimbulkan dilema: siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan desain?

Masalah lainnya:

• Kehilangan data versi sebelumnya (version control)
• Ketidaksesuaian versi software antar pihak
• Ambiguitas dalam hak penggunaan ulang (reuse) desain digital

Penulis mengusulkan perlunya kejelasan dalam status hukum model BIM, apakah bersifat:

• Binding: memiliki kekuatan hukum mengikat
• Informational: hanya sebagai referensi informasi
• Referensial: digunakan untuk klarifikasi desain
• Reusable: boleh digunakan kembali oleh pihak lain

Peran Standar dan Regulasi: Perlukah Harmonisasi Global?

Sebagai contoh standar, artikel ini menyebut National BIM Standard–United States (NBIMS-US™) yang telah menjadi acuan dalam pengembangan interoperabilitas data. Namun, belum banyak negara yang memiliki standar nasional yang legal-binding. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dan kerumitan dalam proyek lintas negara.

Uni Eropa melalui Directive 2014/24/EU bahkan telah mendorong penggunaan BIM dalam proyek pengadaan publik. Namun, klausul ini masih bersifat rekomendatif dan pelaksanaannya bergantung pada kesiapan tiap negara.

Kontrak BIM: Antara FIDIC dan Model Baru

Sebagian besar standar kontrak internasional seperti FIDIC belum mencantumkan klausul spesifik mengenai BIM. Beberapa organisasi seperti King’s College London melalui riset tahun 2016 mencoba mengisi kekosongan ini, dengan menyusun rekomendasi untuk menyisipkan klausul BIM ke dalam berbagai bentuk kontrak: Design-Bid-Build, Design-Build-Finance-Operate, hingga Integrated Project Delivery.

Beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan:

• Penunjukan BIM Information Manager
• Penjadwalan kontribusi model BIM dari setiap pihak
• Pengaturan clash detection dan manajemen risiko berbasis model
• Klausul terkait hak kekayaan intelektual dan lisensi model digital

Tantangan dan Rekomendasi

Artikel ini menutup pembahasannya dengan menekankan bahwa transparansi BIM harus diiringi oleh kesiapan hukum yang memadai. Jika tidak, alih-alih mempermudah, BIM justru dapat menjadi sumber konflik baru.

Beberapa rekomendasi penulis:

• Standarisasi terminologi hukum dalam proyek BIM
• Pelatihan legal counsel di bidang teknologi bangunan digital
• Pengembangan best practice pengadaan dan kontrak berbasis BIM
• Klarifikasi prinsip asuransi dan tanggung jawab dalam lingkungan data bersama

Relevansi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi negara seperti Indonesia yang tengah giat membangun infrastruktur dan mendorong digitalisasi sektor konstruksi, pembahasan ini sangat relevan. Adopsi BIM sudah mulai terjadi di beberapa proyek besar, namun kesiapan legal belum banyak disentuh.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil:

• Penyusunan pedoman kontraktual nasional untuk proyek berbasis BIM
• Revisi dokumen tender agar mencakup klausul interoperabilitas data
• Kolaborasi antara Kementerian PUPR, LPJK, dan asosiasi profesional untuk menetapkan SOP hukum BIM
• Integrasi aspek legal BIM dalam kurikulum teknik sipil dan hukum konstruksi

Penutup: Perluasan Peran BIM ke Wilayah Hukum

Artikel ini menawarkan perspektif yang jarang dibahas: bahwa teknologi digital seperti BIM tidak hanya mengubah desain dan pelaksanaan proyek, tetapi juga mengubah struktur tanggung jawab dan relasi hukum antar pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang sistematis dan didukung studi kasus nyata, tulisan ini memperkaya diskusi global tentang pentingnya menyelaraskan perkembangan teknologi dengan kesiapan hukum.

Jika ingin memanfaatkan potensi penuh BIM, maka sektor konstruksi tidak bisa lagi hanya fokus pada sisi teknis. Sudah saatnya legalitas, etika, dan tata kelola digital menjadi perhatian utama dalam proyek-proyek masa depan.

Sumber artikel asli:
Constanţa-Nicoleta Bodea & Augustin Purnuş. Legal implications of adopting Building Information Modeling (BIM). Juridical Tribune, Volume 8, Issue 1, March 2018, pp. 63–72.