Pendahuluan: Mengapa Investasi Air Jadi Isu Penting?

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak adalah fondasi kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Afrika Selatan, investasi infrastruktur air masih tertinggal jauh dari kebutuhan. Artikel ini mengupas hasil riset mendalam dari Ruiters & Amadi-Echendu (2022) tentang model investasi infrastruktur air di Afrika Selatan, lengkap dengan data, studi kasus, serta analisis kritis yang menghubungkan tren global dan peluang inovasi.

Tantangan Utama Investasi Infrastruktur Air di Afrika Selatan

Kesenjangan Investasi yang Signifikan

Selama dua dekade terakhir, investasi infrastruktur air di Afrika Selatan hanya sekitar 0,35–0,74% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jika dibandingkan dengan total investasi infrastruktur, proporsinya hanya 3,97–14,35%. Padahal, kebutuhan akan air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekspansi industri. Akibatnya, backlog atau kekurangan investasi terus membesar, terutama untuk proyek-proyek baru, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan air yang sudah ada.

Ketergantungan pada Dana Publik

Sebagian besar investasi masih ditopang oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, kapasitas fiskal negara semakin terbatas, sehingga tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan. Hal ini mendorong pencarian model pembiayaan baru yang lebih inovatif dan melibatkan sektor swasta.

Kualitas Layanan dan Efisiensi Operasional

Banyak infrastruktur air di Afrika Selatan sudah berumur tua dan kurang terawat. Salah satu indikatornya adalah tingkat kehilangan air (non-revenue water/NRW) yang sangat tinggi, mencapai 41,4%. Artinya, hampir separuh air yang diproduksi tidak sampai ke pelanggan karena kebocoran, pencurian, atau inefisiensi lain. Biaya operasional dan pemeliharaan pun membengkak, seringkali lebih besar untuk perbaikan darurat daripada pemeliharaan terencana.

Studi Kasus: Analisis Angka dan Model Investasi

Kebutuhan dan Gap Pendanaan

Menurut Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) 2019/20–2021/22, total dana yang dialokasikan untuk infrastruktur air mencapai 293,558 miliar ZAR. Namun, kebutuhan riil jauh lebih besar. Backlog nasional untuk proyek baru, rehabilitasi, dan pemeliharaan diperkirakan mencapai 54,023 miliar ZAR. Pemerintah lokal, water boards, dan entitas swasta semuanya menghadapi gap pendanaan yang besar, sehingga diperlukan terobosan dalam strategi investasi.

Struktur Tarif dan Biaya

Rata-rata biaya infrastruktur air minum di Afrika Selatan berada di kisaran 10,31 ZAR per meter kubik sebelum subsidi. Sementara itu, air non-potable (untuk irigasi dan industri) hanya sekitar 2,53 ZAR per meter kubik. Namun, hanya sekitar 60% air yang diproduksi benar-benar sampai ke pelanggan. Sisanya hilang di jaringan distribusi akibat kebocoran dan masalah teknis lainnya.

Biaya operasional dan pemeliharaan untuk infrastruktur air minum juga cukup tinggi, dengan komponen biaya terbesar berasal dari operasi internal dan sistem bulk schemes. Sementara itu, biaya untuk air non-potable relatif lebih rendah, namun tetap menghadapi tantangan efisiensi distribusi.

Ragam Model Investasi: Inovasi dan Alternatif

Penelitian ini mengidentifikasi 15 model investasi inovatif yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik proyek. Beberapa model yang paling relevan dan potensial antara lain:

Official Development Assistance (ODA)

Model ini mengandalkan pendanaan dari lembaga internasional, baik berupa hibah maupun pinjaman lunak. ODA sangat efektif untuk proyek greenfield di daerah tertinggal karena menawarkan biaya rendah dan risiko kecil. Namun, ketergantungan pada donor bisa menjadi masalah jangka panjang jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas lokal.

Special Purpose Vehicle (SPV)

SPV adalah entitas khusus yang dibentuk untuk mengelola proyek besar, seperti Trans-Caledon Tunnel Authority di Afrika Selatan. Model ini memungkinkan akses ke pasar modal dan pengelolaan arus kas yang lebih efisien, namun membutuhkan tata kelola dan transparansi yang kuat agar tidak menimbulkan masalah baru.

Public-Private Partnership (PPP)

PPP melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, misalnya melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT). Model ini mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, pembagian risiko dan keuntungan harus diatur secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak.

Private Market Model

Model ini mendorong investasi swasta penuh, termasuk investasi asing langsung (FDI), dengan insentif tarif dan regulasi yang jelas. Tantangannya adalah memastikan perlindungan konsumen dan keberlanjutan layanan, terutama di daerah yang kurang menguntungkan secara komersial.

Green Funds dan Carbon Credits

Akses terhadap dana hijau dan kredit karbon menjadi peluang baru, terutama untuk proyek yang mendukung keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, persyaratan administrasi dan verifikasi yang ketat sering kali menjadi hambatan bagi pemerintah lokal dan operator kecil.

Studi Kasus Lapangan: Proyek-Proyek Strategis

Proyek Mega di Catchment Vaal dan Umgeni

Afrika Selatan telah menerapkan model SPV dan PPP pada proyek-proyek besar di wilayah tangkapan air kritis seperti Vaal dan Umgeni. Proyek-proyek ini menggabungkan dana publik, obligasi, dan partisipasi swasta untuk memastikan keberlanjutan pasokan air di kawasan industri dan metropolitan. Hasilnya, pasokan air menjadi lebih stabil dan efisiensi operasional meningkat, meski tantangan tetap ada dalam hal pengawasan dan penyesuaian tarif.

Keterlibatan Swasta dalam Operasi dan Pemeliharaan

Beberapa water board dan pemerintah lokal telah mengadopsi model kontrak manajemen atau lease/affermage, di mana operator swasta bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan, sementara aset tetap dimiliki pemerintah. Model ini terbukti meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, meski masih ada tantangan dalam pengawasan dan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Analisis Kritis: Kelebihan, Tantangan, dan Perbandingan Global

Kelebihan Pendekatan Afrika Selatan

Afrika Selatan tidak terpaku pada satu model investasi saja. Diversifikasi model investasi memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap berbagai tantangan lokal. Penekanan pada efisiensi operasional dan cost recovery juga sejalan dengan tren global menuju tarif air yang lebih mencerminkan biaya riil dan keberlanjutan layanan.

Selain itu, inovasi pembiayaan seperti penggunaan green funds dan carbon credits mulai diadopsi, mengikuti tren internasional dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Tantangan yang Masih Mengemuka

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan data dan transparansi. Pengukuran investasi dan dampaknya seringkali terkendala oleh data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Selain itu, banyak pemerintah daerah masih kesulitan mengelola dana dan proyek secara efisien, sehingga perlu penguatan kapasitas dan tata kelola.

Risiko sosial dan politik juga tidak bisa diabaikan. Penyesuaian tarif air untuk mencapai cost recovery sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat, terutama di komunitas miskin yang paling rentan terhadap kenaikan harga.

Perbandingan dengan Negara Lain

Negara-negara seperti Brasil dan India juga menghadapi tantangan serupa, namun telah berhasil menarik investasi swasta melalui reformasi regulasi dan insentif fiskal. Di Eropa, model Regulated Asset Base (RAB) banyak digunakan untuk mengurangi risiko investasi dan memastikan pengembalian yang stabil bagi investor, sesuatu yang bisa diadaptasi oleh Afrika Selatan.

Peluang dan Rekomendasi Masa Depan

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Pemerintah perlu memperkuat regulasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur air, termasuk dalam penetapan tarif dan pengawasan kontrak. Penguatan institusi lokal sangat penting agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Inovasi Pembiayaan dan Digitalisasi

Blended finance, yaitu kombinasi dana publik, swasta, dan filantropi, dapat menjadi solusi untuk menutup gap pendanaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring, billing, dan pengurangan kebocoran air (NRW) harus diprioritaskan agar efisiensi operasional meningkat.

Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tarif air yang wajar dan investasi berkelanjutan. Dengan edukasi yang tepat, resistensi sosial terhadap penyesuaian tarif bisa diminimalisir, dan masyarakat akan lebih mendukung upaya perbaikan layanan.

Kolaborasi Regional dan Internasional

Afrika Selatan perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk berbagi best practice, mengakses sumber dana baru, dan mempercepat transfer teknologi.

Kesimpulan: Menuju Infrastruktur Air yang Tangguh dan Berkelanjutan

Investasi infrastruktur air di Afrika Selatan memang menghadapi tantangan besar, mulai dari gap pendanaan, ketergantungan pada dana publik, hingga tantangan operasional dan sosial. Namun, dengan mengadopsi model investasi yang beragam, memperkuat tata kelola, dan mendorong partisipasi swasta serta masyarakat, Afrika Selatan punya peluang besar untuk menjadi contoh sukses di Afrika dan dunia.

Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional. Jika dikelola dengan baik, inovasi investasi infrastruktur air akan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional di masa depan.

Sumber asli:
Ruiters, C. & Amadi-Echendu, J. (2022). Investment models for the water infrastructure value chain in South Africa: investment measures, needs and priorities. Water SA, 48(4), 429–440.

Mengapa Kompetensi dan Pengalaman Kerja Menjadi Kunci Daya Saing Perusahaan?

Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja karyawan agar mampu bertahan dan berkembang. Dua faktor yang sering disebut sebagai penentu utama kinerja adalah pengalaman kerja dan kompetensi. Namun, seberapa besar pengaruh kedua faktor ini terhadap kinerja karyawan secara nyata? Artikel ini merangkum temuan riset Dominik Tulasi dan Varisa Avila Theresia (2021) yang mengupas hubungan antara pengalaman kerja, kompetensi, dan kinerja di PT. Usaha Bersama Bangun Persada, serta membandingkannya dengan tren di industri nasional.

Latar Belakang: Sumber Daya Manusia sebagai Aset Utama

SDM merupakan motor penggerak utama dalam perusahaan. Tanpa SDM yang berkualitas, seluruh sumber daya lain tidak akan berkembang optimal. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara (2016), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Sementara Edison (2016) menekankan bahwa kinerja adalah hasil proses yang diukur dalam periode tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks PT. Usaha Bersama Bangun Persada, perusahaan ini bergerak sebagai distributor alat teknik dan hidrolik di Jakarta, dengan 40 karyawan yang terbagi dalam bidang manajemen, keuangan, dan distribusi. Penilaian kinerja dilakukan dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sesuai job description masing-masing karyawan.

Definisi dan Dimensi: Pengalaman Kerja dan Kompetensi

Pengalaman kerja adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh karyawan dari pekerjaan sebelumnya. Semakin lama pengalaman kerja, semakin tinggi pula tingkat keahlian dan pemahaman tugas. Pengalaman juga membentuk kemampuan analisis, efisiensi waktu, serta keberanian menghadapi risiko.

Kompetensi adalah karakter dasar yang menunjukkan cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai situasi. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mendasari perilaku kerja. Menurut Wibowo (2016), kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan skill dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja profesional.

Metodologi Penelitian: Survei Kuantitatif dan Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner, melibatkan seluruh karyawan PT. Usaha Bersama Bangun Persada (total 40 orang). Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan Alpha Cronbach. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, uji F (simultan), dan uji t (parsial). Pengolahan data menggunakan SPSS 24.

Hasil Penelitian: Angka-Angka Kunci dan Temuan Utama

1. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan

• Nilai thitung = 3,541 > ttabel = 2,026
• Nilai probabilitas = 0,001 < 0,05

Hasil ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin lama dan beragam pengalaman kerja, semakin baik kinerja yang ditunjukkan karyawan123.

2. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan

• Nilai thitung = 2,904 > ttabel = 2,026
• Nilai probabilitas = 0,006 < 0,05

Kompetensi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik cenderung lebih produktif dan mampu menyelesaikan tugas dengan standar tinggi123.

3. Pengaruh Simultan Pengalaman Kerja dan Kompetensi

• Nilai Fhitung = 16,515 > Ftabel = 3,24
• Nilai signifikansi = 0,000 < 0,05

Secara bersama-sama, pengalaman kerja dan kompetensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, kedua faktor ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mendorong produktivitas123.

4. Kontribusi Pengaruh (Koefisien Determinasi R²)

• Nilai R² = 0,472

Artinya, 47% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh pengalaman kerja dan kompetensi. Sisanya (53%) dipengaruhi faktor lain seperti motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan kompensasi yang tidak diteliti dalam studi ini123.

Studi Kasus: Praktik di PT. Usaha Bersama Bangun Persada

Mayoritas karyawan di perusahaan ini memiliki masa kerja 3-5 tahun. Pengalaman kerja yang cukup membantu mereka memahami tugas lebih cepat dan efisien. Karyawan yang berpengalaman juga mampu membimbing rekan baru dan menggunakan peralatan kerja dengan lebih baik, sehingga keterlambatan produksi dapat diminimalisir.

Dari sisi kompetensi, karyawan dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang baik menunjukkan sikap kerja positif, mampu menganalisis masalah, dan menawarkan solusi inovatif. Hal ini mempercepat penyelesaian masalah di lapangan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Diskusi: Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Studi Lain

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di perusahaan lain, seperti PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Garbus Pagar Merbau dan PT. Waletindo Setia Persada, yang juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Studi di PT. Perkebunan Nusantara II menemukan nilai Fhitung 8,185 > Ftabel 2,31, dengan kontribusi pengaruh sekitar 49%456. Sementara di PT. Waletindo Setia Persada, pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja mencapai 45,2%5.

Namun, kontribusi kedua faktor ini tidak mencapai 100%. Artinya, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor lain seperti motivasi, lingkungan kerja, sistem penghargaan, dan kepemimpinan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan.

Implikasi Praktis: Rekomendasi untuk Industri

1. Investasi pada Pengembangan Kompetensi
   • Perusahaan perlu rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, baik teknis maupun soft skills.
2. Manajemen Karir dan Retensi Karyawan
   • Mempertahankan karyawan berpengalaman sangat penting. Program mentoring dan coaching dapat membantu transfer pengetahuan antar generasi.
3. Rekrutmen Berbasis Kompetensi
   • Seleksi karyawan baru sebaiknya mempertimbangkan pengalaman kerja relevan dan kompetensi yang terukur, bukan sekadar ijazah formal.
4. Evaluasi Kinerja yang Objektif
   • Penilaian kinerja harus berbasis indikator yang jelas: kualitas, kuantitas, tanggung jawab, pemahaman tugas, dan disiplin.
5. Lingkungan Kerja yang Mendukung
   • Faktor-faktor seperti komunikasi, penghargaan, dan suasana kerja yang positif juga harus diperkuat untuk mendukung kinerja optimal.

Tantangan dan Peluang

Meskipun pengalaman kerja dan kompetensi terbukti penting, perusahaan perlu waspada terhadap risiko stagnasi jika hanya mengandalkan pengalaman tanpa inovasi. Kompetensi pun harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selain itu, perusahaan perlu menciptakan budaya belajar yang mendorong karyawan untuk terus meningkatkan diri.

Kesimpulan: Kinerja Optimal Butuh Sinergi Pengalaman dan Kompetensi

Penelitian di PT. Usaha Bersama Bangun Persada menegaskan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi adalah dua pilar utama yang menentukan kinerja karyawan. Keduanya saling melengkapi: pengalaman memperkuat pemahaman tugas dan efisiensi, sementara kompetensi memastikan kualitas dan inovasi dalam bekerja. Namun, untuk mencapai kinerja puncak, perusahaan juga harus memperhatikan faktor lain di luar dua variabel ini. Investasi pada pengembangan SDM secara holistik adalah kunci daya saing jangka panjang.

Sumber artikel:
Dominik Tulasi, Varisa Avila Theresia. (2021). The Influence of Work Experience and Competence on Employee’s Performance (A case study: Usaha Bersama Bangun Persada Ltd.). Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, Manajemen TRI BISNIS, Vol 3, No 1, 2021, hlm. 98–121.

Mengapa Kompetensi Tukang Bangunan Menjadi Isu Kunci di Industri Konstruksi?

Industri konstruksi, baik di negara berkembang maupun maju, kerap menghadapi masalah keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, hingga kualitas hasil kerja yang tidak konsisten. Salah satu akar persoalannya terletak pada kompetensi tukang bangunan (masons), yang memegang peran vital dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Namun, apa saja faktor utama yang benar-benar memengaruhi kompetensi tukang? Apakah sekadar keterampilan teknis cukup, atau ada dimensi lain yang lebih krusial?

Artikel ini merangkum temuan utama riset Rafiq Muhammad Choudhry dan Bilal Zafar (2017), yang secara sistematis mengidentifikasi dan mengurutkan faktor-faktor yang berdampak pada kompetensi tukang bangunan di proyek konstruksi. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data empiris, tetapi juga mengupas secara kritis peran motivasi, keterampilan, dan karakter kepribadian dalam membentuk tenaga kerja konstruksi yang andal dan adaptif.

Latar Belakang: Kompetensi Tukang sebagai Penentu Efisiensi Proyek

Tukang bangunan bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan fisik di proyek konstruksi—mulai dari mencampur mortar, memasang bata, hingga membangun struktur beton. Pekerjaan mereka sangat fisik, menuntut stamina tinggi, keterampilan teknis, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi lapangan yang sering berubah. Namun, banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek produktivitas tenaga kerja secara umum, bukan secara spesifik pada faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi tukang bangunan.

Choudhry dan Zafar menyoroti bahwa kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga motivasi serta karakter kepribadian. Kombinasi ketiganya menjadi fondasi utama dalam menentukan seberapa efektif, efisien, dan aman seorang tukang bekerja di lapangan.

Metodologi: Survei dan Analisis Faktor Kompetensi

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan instrumen kuesioner yang memuat 15 faktor utama, dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: keterampilan (skill), motivasi, dan kepribadian (personality traits). Responden adalah 114 tukang bangunan dari berbagai proyek konstruksi besar di Pakistan. Setiap faktor dinilai menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur dampak negatifnya terhadap kompetensi tukang.

Analisis dilakukan menggunakan Relative Importance Index (RII), yang memungkinkan peneliti mengurutkan faktor-faktor berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kompetensi tukang. Selain itu, profil demografis responden juga dikumpulkan untuk memahami latar belakang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi mereka.

Gambaran Demografis Tukang Bangunan: Potret Nyata di Lapangan

• Tingkat pendidikan: 57% tukang tidak bersekolah, 33% hanya tamat SD, 7% tamat SMP, dan hanya 3% yang tamat SMA.
• Sistem pelatihan: 86% belajar melalui magang informal (belajar langsung di lapangan dari senior/ustad), hanya 14% yang mengikuti pelatihan formal.
• Sertifikasi vokasi: 68% memiliki sertifikat vokasi, 32% tidak bersertifikat.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tukang berasal dari kelompok sosial ekonomi bawah, dengan akses pendidikan dan pelatihan formal yang sangat terbatas. Hal ini berkontribusi besar pada pola kerja, sikap terhadap perubahan, dan cara mereka merespons tantangan di proyek.

Temuan Kunci: Faktor Paling Berpengaruh pada Kompetensi Tukang

Penelitian ini mengurutkan 15 faktor utama yang memengaruhi kompetensi tukang berdasarkan nilai RII. Berikut adalah lima faktor teratas beserta penjelasan dan contoh nyata dari lapangan:

1. Resistensi terhadap Perubahan

Faktor ini menempati peringkat pertama dengan RII 0,448. Banyak tukang yang sudah terbiasa dengan metode kerja tradisional cenderung menolak inovasi atau perubahan metode kerja, baik karena kurangnya pemahaman, rasa takut gagal, maupun minimnya pelatihan. Di proyek besar yang sering mengalami perubahan desain atau teknologi, resistensi ini menjadi penghambat utama peningkatan efisiensi dan kualitas.

2. Kurangnya Apresiasi

Kurangnya penghargaan atau pujian dari atasan menempati posisi kedua (RII 0,440). Tukang sering merasa kerja keras mereka tidak dihargai, sehingga motivasi menurun. Studi kasus di beberapa proyek menunjukkan, tukang yang sering mendapat apresiasi cenderung lebih produktif dan bersedia belajar hal baru.

3. Kurangnya Pelatihan Formal

Faktor ini berada di posisi ketiga (RII 0,436). Hanya sebagian kecil tukang yang pernah mengikuti pelatihan formal. Akibatnya, banyak yang tidak memahami standar kerja terbaru atau teknik konstruksi modern. Di proyek dengan standar internasional, tukang tanpa pelatihan formal sering kesulitan menyesuaikan diri.

4. Kurangnya Akomodasi Layak

Banyak tukang harus tinggal di tempat yang sempit dan tidak layak, sehingga kualitas istirahat dan kesehatan menurun (RII 0,412). Hal ini berdampak langsung pada stamina dan fokus kerja di lapangan.

5. Kurangnya Metode Kerja Standar (Method Statement)

Tanpa panduan kerja yang jelas, tukang sering bekerja berdasarkan kebiasaan lama, bukan standar keselamatan atau kualitas yang diharapkan (RII 0,406). Ini sering menyebabkan kesalahan teknis dan kecelakaan kerja.

Faktor lain yang juga signifikan namun berada di urutan lebih rendah antara lain: keterlambatan gaji, perasaan kesepian, kurangnya pendidikan, penghinaan dari atasan, perbedaan bahasa, rasa tidak aman dalam pekerjaan, kurang pengalaman, depresi, kemalasan, dan temperamen buruk.

Studi Kasus: Dampak Nyata di Proyek Konstruksi

Pada proyek pembangunan gedung bertingkat di Islamabad, misalnya, tim manajemen mencoba memperkenalkan sistem kerja baru berbasis digital dan penggunaan alat berat modern. Namun, sebagian besar tukang menolak perubahan ini karena merasa tidak mampu atau takut kehilangan pekerjaan. Akibatnya, produktivitas menurun dan terjadi keterlambatan proyek hingga dua bulan.

Di sisi lain, proyek yang menerapkan program pelatihan singkat dan memberikan penghargaan sederhana (seperti sertifikat atau bonus mingguan) berhasil meningkatkan semangat kerja dan adaptasi tukang terhadap perubahan. Hasilnya, kualitas pekerjaan membaik dan waktu penyelesaian proyek lebih singkat.

Analisis Kategori: Mana yang Paling Berpengaruh?

Dari tiga kategori utama, motivasi terbukti menjadi faktor paling berpengaruh terhadap kompetensi tukang (RII 0,3816), disusul keterampilan (RII 0,3680), dan terakhir kepribadian (RII 0,3184)1. Artinya, upaya meningkatkan motivasi—melalui apresiasi, keamanan kerja, dan insentif—akan memberikan dampak paling cepat dan signifikan terhadap kinerja tukang.

Namun, jika dilihat dari faktor individu, pengaruh tiap kategori bisa sangat bervariasi. Misalnya, “resistensi terhadap perubahan” (kepribadian) justru menjadi faktor nomor satu, menandakan bahwa program pelatihan saja tidak cukup tanpa pendekatan psikologis dan manajerial yang tepat.

Implikasi untuk Industri Konstruksi dan Manajemen Proyek

Penelitian ini memberikan beberapa pelajaran penting:

• Manajemen proyek harus mengutamakan komunikasi perubahan dan pelibatan tukang sejak awal.
  Tukang yang merasa dilibatkan dalam proses perubahan lebih mudah menerima inovasi.
• Pemberian apresiasi dan penghargaan sederhana sangat efektif meningkatkan motivasi.
  Tidak selalu harus berupa uang, ucapan terima kasih atau sertifikat pun berdampak positif.
• Pelatihan formal dan informal harus terus digalakkan.
  Mengingat mayoritas tukang berasal dari jalur magang informal, program pelatihan di lokasi proyek (on-the-job training) menjadi solusi realistis.
• Penyediaan fasilitas kerja dan akomodasi yang layak adalah investasi, bukan beban biaya.
  Kesehatan dan kenyamanan tukang berbanding lurus dengan produktivitas dan kualitas hasil kerja.
• Manajemen harus peka terhadap masalah psikologis seperti kesepian, depresi, atau rasa tidak aman.
  Dukungan sosial dan komunikasi terbuka dapat mencegah masalah ini berkembang menjadi penurunan kinerja.

Kritik dan Perbandingan dengan Studi Lain

Temuan penelitian ini sejalan dengan riset di negara lain yang menyoroti pentingnya motivasi dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Namun, riset Choudhry dan Zafar menambah dimensi baru dengan menekankan peran kepribadian, terutama resistensi terhadap perubahan, sebagai faktor kunci yang sering diabaikan.

Penelitian lain di Indonesia dan Afrika juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti penghargaan, pelatihan, dan lingkungan kerja sangat menentukan produktivitas tukang. Namun, penelitian ini mengingatkan bahwa pendekatan satu dimensi (hanya pelatihan atau hanya insentif) kurang efektif tanpa strategi holistik yang mencakup aspek psikologis dan sosial.

Rekomendasi Praktis untuk Industri dan Pemerintah

• Integrasi pelatihan formal dan informal:
  Pemerintah dan asosiasi konstruksi perlu memperluas akses pelatihan formal, namun tetap menghargai sistem magang tradisional dengan menyisipkan modul-modul inovasi dan keselamatan kerja.
• Penguatan sistem penghargaan dan insentif:
  Setiap proyek wajib memiliki skema penghargaan untuk tukang yang berprestasi atau adaptif terhadap perubahan.
• Penyusunan metode kerja standar:
  Setiap pekerjaan harus didukung dengan method statement yang mudah dipahami oleh tukang, termasuk dalam bahasa lokal.
• Peningkatan fasilitas kerja dan akomodasi:
  Standar minimum akomodasi dan fasilitas kesehatan harus ditegakkan di setiap proyek.
• Pendekatan psikologis dalam manajemen perubahan:
  Manajer proyek perlu dibekali pelatihan komunikasi perubahan dan psikologi pekerja agar mampu mengatasi resistensi secara efektif.

Penutup: Menuju Industri Konstruksi yang Lebih Profesional dan Inklusif

Kompetensi tukang bangunan adalah fondasi keberhasilan proyek konstruksi. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi, pelatihan, dan kepribadian sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Industri konstruksi yang ingin maju harus berinvestasi pada manusia, bukan hanya pada alat dan material. Dengan strategi manajemen yang tepat, tukang bangunan bisa menjadi motor penggerak produktivitas, inovasi, dan keselamatan kerja di sektor konstruksi.

Sumber artikel:
Rafiq Muhammad Choudhry dan Bilal Zafar. (2017). Effects of skills, motivation, and personality traits on the competency of masons. International Journal of Sustainable Real Estate and Construction Economics, Vol. 1, No. 1, pp. 16–30.

Waqf dan Peran Strategis Nazhir di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, praktik wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, baik dari sisi jumlah, ragam, maupun kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi manfaat wakaf sangat bergantung pada kinerja nazhir—pengelola wakaf yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar sesuai tujuan syariah dan kebutuhan umat.

Penelitian Ulfia Rachmah, Maya Panorama, dan Mismiwati (2025) secara khusus menyoroti peran sertifikasi kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja nazhir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Selatan. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis mendalam menggunakan NVivo 12 Pro, studi ini menawarkan perspektif baru tentang faktor-faktor penentu profesionalisme dan produktivitas nazhir di era modern.

Metodologi: Pendekatan Kualitatif dan Analisis Tematik

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data utama diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak NVivo 12 Pro, yang memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema kunci, memetakan hubungan antar faktor, serta menampilkan visualisasi data berupa word cloud dan hierarchy chart. Informan penelitian dipilih secara purposif dari kalangan nazhir BWI Sumatera Selatan, baik yang telah maupun belum bersertifikat kompetensi.

Studi Kasus: Dinamika Nazhir di BWI Sumatera Selatan

Kondisi Riil: Infrastruktur dan Identitas Lembaga

Studi ini menemukan bahwa BWI Sumatera Selatan masih berbagi kantor dengan Kementerian Agama Provinsi, sehingga identitas kelembagaan belum optimal. Bahkan, lokasi kantor di Google Maps tidak sesuai dengan alamat sebenarnya, yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun profesionalisme dan kredibilitas nazhir di mata publik.

Sertifikasi Kompetensi: Pondasi Profesionalisme Nazhir

Sertifikasi kompetensi bagi nazhir diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI, dengan 10 skema sertifikasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyajian informasi, dan pelaporan. Hingga saat ini, terdapat 113 asesor kompetensi di lingkungan BWI. Sertifikasi ini menilai aspek pengetahuan (memahami hukum dan praktik wakaf), keterampilan (administrasi, manajemen aset, kepemimpinan), dan sikap (integritas, profesionalisme, karakter kenabian seperti fathonah, amanah, shidiq, tabligh).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan bersertifikat memiliki pemahaman kuat tentang hukum wakaf, visi-misi pengelolaan, serta kemampuan manajerial. Indikator seperti pemahaman syariah ekonomi, pengelolaan administrasi, dan kemampuan membuka peluang usaha juga mendapat skor tinggi di antara informan. Sertifikasi kompetensi terbukti menjadi fondasi kepercayaan diri dan keahlian nazhir dalam mengelola aset wakaf yang semakin kompleks dan beragam12.

Motivasi: Penggerak Kinerja dan Komitmen Nazhir

Motivasi nazhir, baik intrinsik (dorongan internal seperti panggilan hati, tanggung jawab, kepuasan kerja) maupun ekstrinsik (insentif, penghargaan, promosi, dukungan atasan), sangat berpengaruh pada produktivitas dan loyalitas mereka. Studi ini menemukan bahwa indikator motivasi seperti pencapaian target kerja, keterlibatan dalam organisasi, tanggung jawab, insentif, serta penghargaan dari pimpinan mendapat skor tinggi dari para informan.

Motivasi yang kuat mendorong nazhir untuk lebih inovatif dalam mengelola aset, aktif mencari peluang pengembangan, dan konsisten dalam pelaporan serta distribusi manfaat wakaf. Temuan ini sejalan dengan teori Reasoned Action dan Planned Behavior, di mana perilaku dan kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang membentuk sikap dan intensi mereka12.

Lingkungan Kerja: Katalisator Produktivitas dan Kolaborasi

Lingkungan kerja, baik fisik (suhu, pencahayaan, kebisingan, kualitas udara) maupun non-fisik (atmosfer kerja, hubungan antar rekan, rasa aman), terbukti berperan besar dalam mendukung kinerja nazhir. Studi ini mencatat bahwa dimensi lingkungan kerja fisik dan non-fisik sama-sama mendapat skor tinggi dari para informan.

Kondisi kantor yang nyaman, hubungan harmonis antar pegawai, serta kepemimpinan yang suportif mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif. Namun, keterbatasan fasilitas akibat belum adanya kantor mandiri BWI Sumatera Selatan menjadi catatan penting yang perlu segera diatasi agar kinerja nazhir semakin optimal. Studi ini juga mengaitkan pentingnya lingkungan kerja dengan riset pada lembaga zakat nasional, yang menunjukkan korelasi positif antara lingkungan kerja dan kinerja amil zakat12.

Data dan Angka-Angka Kunci dari Penelitian

• Jumlah skema sertifikasi kompetensi nazhir: 10 skema (4 perencanaan, 4 pelaksanaan, 1 penyajian informasi, 1 pelaporan)
• Jumlah asesor kompetensi BWI: 113 orang
• Agregat indikator dalam analisis NVivo:
  • Pemahaman hukum wakaf dan praktik: 9 agregat
  • Pemahaman ekonomi syariah dan kepemimpinan: 9 agregat
  • Pengelolaan administrasi dan program kerja: 8 agregat
  • Kemampuan membuka usaha dan profesionalisme: 8 agregat
  • Karakter kenabian (fathonah, amanah, shidiq, tabligh): 8 agregat
• Indikator kinerja nazhir:
  • Pengumpulan wakaf dan pengelolaan aset: 15 agregat
  • Distribusi manfaat dan kemampuan manajemen: 15 agregat
  • Pelaporan: 8 agregat

Analisis dan Kritik: Apa yang Bisa Ditingkatkan?

Kelebihan Studi

• Memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor penentu kinerja nazhir di tingkat provinsi.
• Menggunakan analisis tematik berbasis perangkat lunak yang memperkuat validitas temuan.
• Menyajikan data empiris yang relevan untuk perumusan kebijakan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Tantangan dan Keterbatasan

• Keterbatasan fasilitas dan identitas kelembagaan BWI Sumatera Selatan masih menjadi hambatan utama.
• Studi belum membahas secara rinci dampak sertifikasi terhadap outcome ekonomi wakaf (misal, peningkatan nilai aset atau manfaat sosial).
• Perlu penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan data longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang sertifikasi dan motivasi terhadap kinerja nazhir.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian ini sejalan dengan temuan Emmy Hamidiyah et al. yang menyatakan sertifikasi kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja nazhir. Studi pada lembaga zakat nasional juga menunjukkan lingkungan kerja yang baik meningkatkan produktivitas amil. Namun, riset ini menambah nilai dengan menyoroti pentingnya sinergi antara sertifikasi, motivasi, dan lingkungan kerja sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

1. Percepatan Sertifikasi Kompetensi Nazhir
   Pemerintah dan BWI perlu memperluas cakupan sertifikasi dan memastikan setiap nazhir memiliki akses pelatihan serta uji kompetensi secara berkala.
2. Penguatan Sistem Insentif dan Penghargaan
   Nazhir perlu mendapatkan insentif yang proporsional, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, untuk menjaga motivasi dan loyalitas kerja.
3. Peningkatan Fasilitas dan Identitas Kelembagaan
   BWI Sumatera Selatan perlu segera memiliki kantor mandiri dengan fasilitas memadai demi mendukung citra profesional dan kenyamanan kerja nazhir.
4. Pengembangan Lingkungan Kerja Inklusif dan Kolaboratif
   Membangun budaya kerja yang sehat, terbuka, dan kolaboratif akan mendorong inovasi dan produktivitas seluruh tim nazhir.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
   Evaluasi rutin terhadap implementasi sertifikasi, motivasi, dan lingkungan kerja perlu dilakukan untuk memastikan dampak nyata terhadap kinerja dan manfaat sosial wakaf.

Relevansi untuk Tren Nasional dan Industri Filantropi

Di tengah tren digitalisasi dan profesionalisasi lembaga filantropi, sertifikasi kompetensi dan penguatan motivasi menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan wakaf semakin transparan, akuntabel, dan berdampak luas. Studi ini menunjukkan bahwa investasi pada sumber daya manusia—melalui sertifikasi, insentif, dan lingkungan kerja—adalah fondasi utama untuk mewujudkan visi besar wakaf sebagai pilar kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi, motivasi, dan lingkungan kerja merupakan tiga pilar utama dalam meningkatkan kinerja nazhir di BWI Sumatera Selatan. Ketiganya saling berinteraksi dan berkontribusi pada profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan nasional, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas nazhir, sistem insentif yang adil, serta lingkungan kerja yang kondusif dan modern. Dengan demikian, BWI dan lembaga wakaf lainnya dapat menjadi motor penggerak filantropi Islam yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sumber artikel:
Ulfia Rachmah, Maya Panorama, Mismiwati. (2025). The Role of Competency Certification, Motivation and Work Environment in the Performance of the Indonesian Waqf Board, South Sumatra Province. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, Vol. 8, No. 1, pp. 82–88.

Mengapa Muza’rah Agro Financing Penting Dibahas?

Di tengah tantangan kemiskinan pedesaan dan keterbatasan akses keuangan formal, petani kecil di negara-negara berkembang seperti Pakistan menghadapi dilema besar: lahan sempit, modal terbatas, dan risiko gagal panen yang tinggi. Muza’rah, sebagai model pembiayaan syariah berbasis bagi hasil, kerap dipromosikan sebagai solusi adil dan inklusif untuk mengangkat kesejahteraan petani kecil. Namun, apakah benar skema ini efektif? Artikel ini mengupas temuan utama dari penelitian terbaru, membedah data, studi kasus, serta membandingkan dengan praktik di negara lain, sekaligus menawarkan analisis kritis yang relevan untuk konteks Indonesia dan Asia Tenggara.

Latar Belakang: Kemiskinan Pedesaan dan Ketimpangan Akses Lahan

Pakistan telah mencatat penurunan angka kemiskinan signifikan dalam dua dekade terakhir, dari 61,6% pada 1998-99 menjadi 21,5% pada 2018-19. Namun, kemiskinan di pedesaan masih dua kali lipat dibanding perkotaan. Sekitar 64% penduduk Pakistan tinggal di desa dan sangat bergantung pada pertanian. Sayangnya, mayoritas petani hanya memiliki lahan kecil atau bahkan tidak punya lahan sama sekali, sehingga mereka sangat rentan secara ekonomi.

Akses keuangan formal pun sangat terbatas. Dari 6,6 juta petani, hanya sekitar 2 juta yang mendapat kredit legal. Sisanya bergantung pada pinjaman informal dengan bunga sangat tinggi, antara 40–50% per tahun. Ketimpangan kepemilikan lahan dan minimnya infrastruktur semakin memperburuk situasi, membuat petani kecil sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Apa Itu Muza’rah dan Bagaimana Harapannya?

Muza’rah adalah kontrak kerja sama antara pemilik lahan dan petani, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Dalam praktik modern, Muza’rah diadopsi lembaga keuangan syariah untuk memberikan akses lahan dan modal tanpa agunan bagi petani kecil. Skema ini diharapkan mampu:

• Membuka akses lahan bagi petani tanpa tanah.
• Memberikan pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan.
• Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil.
• Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan pedesaan.

Studi Kasus dan Data: Bagaimana Muza’rah Diterapkan di Pakistan?

Penelitian ini menggunakan data dari Pakistan Social and Living Standard Survey (PSLM) tahun 2010–2011, 2014–2015, dan 2019–2020, dengan total 108.474 responden dewasa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 5% yang terlibat dalam skema Muza’rah. Rata-rata pendapatan per kapita bulanan responden adalah 18.721 PKR (sekitar 117,5 USD pada akhir 2020). Sampel tersebar di empat provinsi utama: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Baluchistan.

Analisis statistik menggunakan model Heckman dua tahap untuk mengatasi bias seleksi, dengan variabel utama berupa status petani (apakah sharecropper/Muza’rah atau bukan), pendapatan per kapita, pendidikan, gender, etnis, wilayah, dan output pertanian nasional.

Temuan Utama: Muza’rah Belum Meningkatkan Pendapatan Petani Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam Muza’rah justru memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding petani non-Muza’rah, bahkan setelah dikontrol oleh variabel lain seperti pendidikan, gender, etnis, dan wilayah. Efek negatif ini bahkan semakin besar pada periode ketika output pertanian nasional tinggi. Artinya, ketika hasil pertanian nasional naik, petani Muza’rah tetap tidak ikut menikmati peningkatan pendapatan sebesar petani lain.

Faktor gender dan etnis juga sangat berpengaruh. Perempuan dan kelompok minoritas seperti Pashtun, Sindhi, Balochi, Saraiki, Kashmiri, dan Muhajir cenderung memiliki pendapatan lebih rendah. Sebaliknya, pendidikan terbukti meningkatkan pendapatan secara signifikan. Petani di Baluchistan, yang banyak terlibat di sektor non-pertanian seperti pertambangan dan jasa, memiliki pendapatan relatif lebih tinggi.

Studi Kasus Lapangan: Ketimpangan dalam Praktik Muza’rah

Dalam praktiknya, Muza’rah di Pakistan memperlihatkan beberapa masalah mendasar. Pemilik lahan selalu mendapat bagian hasil, sementara petani menanggung seluruh risiko gagal panen, cuaca buruk, dan fluktuasi harga. Petani Muza’rah juga sulit mendapatkan modal tambahan atau pelatihan, sehingga produktivitas mereka tetap rendah. Perempuan hampir tidak pernah terlibat dalam Muza’rah, memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial. Mayoritas petani Muza’rah hanya mampu bertani untuk konsumsi sendiri, dengan orientasi pasar yang sangat terbatas.

Analisis Kritis: Mengapa Muza’rah Belum Efektif?

Ada beberapa alasan utama mengapa skema Muza’rah belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani kecil:

1. Ketimpangan Kekuatan Tawar
   Pemilik lahan lebih dominan dalam menentukan proporsi bagi hasil, akses input, dan keputusan produksi. Petani tidak memiliki jaminan keamanan kerja atau insentif untuk meningkatkan produktivitas.
2. Minimnya Inovasi dan Dukungan
   Tidak ada insentif bagi petani untuk investasi teknologi, benih unggul, atau praktik pertanian modern. Lembaga keuangan syariah belum aktif memberikan pendampingan atau pelatihan.
3. Keterbatasan Akses Pasar
   Petani Muza’rah cenderung terjebak pada pertanian subsisten dan sulit menembus pasar yang lebih luas dan menguntungkan.
4. Ketidakpastian Hukum dan Tenurial
   Status lahan dan kontrak sering tidak jelas, sehingga petani enggan melakukan investasi jangka panjang.
5. Ketimpangan Gender dan Sosial
   Perempuan dan kelompok minoritas kurang terlibat, memperparah ketimpangan pendapatan dan akses sumber daya.

Perbandingan dengan Negara Lain: Apa yang Bisa Dipelajari?

Di Sudan, Muza’rah diadopsi oleh bank syariah dan petani mendapat 75% laba. Skema ini cukup efektif, tapi hanya jika didukung kredit dan pendampingan. Di Mesir, Muza’rah dan Musaqah diterapkan di sektor padi, meningkatkan akses lahan namun tetap ada ketimpangan. Di Indonesia, Muza’rah dan bagi hasil diadopsi petani padi, efektif jika didukung koperasi dan akses teknologi. Di Malaysia, Muza’rah untuk petani aborigin meningkatkan kesejahteraan jika ada pelatihan dan perlindungan hukum. Dari pengalaman ini, kunci keberhasilan Muza’rah adalah dukungan kelembagaan, akses teknologi, perlindungan hukum, dan penguatan posisi tawar petani.

Rekomendasi Kebijakan dan Solusi Nyata

1. Reformasi Kontrak Muza’rah
   Standarisasi proporsi bagi hasil yang adil dan perlindungan hukum bagi petani, termasuk jaminan keamanan kerja dan hak atas hasil panen.
2. Peningkatan Akses Kredit dan Teknologi
   Lembaga keuangan syariah harus aktif menyalurkan kredit mikro tanpa agunan, disertai pelatihan pertanian modern serta insentif adopsi teknologi ramah lingkungan.
3. Penguatan Koperasi dan Kelompok Tani
   Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mendorong pembentukan koperasi petani untuk memperkuat posisi tawar, akses pasar, dan efisiensi input.
4. Pemberdayaan Perempuan dan Minoritas
   Keterlibatan perempuan dalam program Muza’rah harus diwajibkan, dengan program afirmasi bagi kelompok minoritas agar mendapat akses lahan dan pelatihan.
5. Pengembangan Infrastruktur dan Akses Pasar
   Investasi pada irigasi, jalan tani, penyimpanan hasil panen, dan digitalisasi pemasaran sangat penting agar petani kecil bisa naik kelas.
6. Diversifikasi Skema Pembiayaan Syariah
   Muza’rah bisa dikombinasikan dengan skema Salam, Musaqah, atau model lain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan petani kecil.

Implikasi Global dan Relevansi untuk Indonesia

Studi ini menegaskan bahwa Muza’rah bukan solusi tunggal untuk kemiskinan petani kecil. Tanpa reformasi kelembagaan, perlindungan hukum, akses teknologi, dan pemberdayaan sosial, skema ini justru bisa memperkuat ketimpangan lama. Untuk Indonesia, pelajaran penting adalah perlunya integrasi antara pembiayaan syariah, koperasi, pelatihan, dan perlindungan petani dari praktik eksploitatif. Pengalaman Pakistan memperingatkan agar inovasi keuangan syariah tidak berhenti pada aspek kontrak, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan struktural di pedesaan.

Kesimpulan: Muza’rah Perlu Reformasi dan Dukungan Menyeluruh

Muza’rah agro financing, dalam praktiknya di Pakistan, belum efektif meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil. Temuan ini menantang optimisme banyak pihak terhadap solusi syariah berbasis bagi hasil jika tidak diiringi reformasi struktural, inovasi teknologi, dan pemberdayaan sosial. Reformasi kontrak, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan kelompok rentan adalah kunci agar Muza’rah benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan pedesaan yang berkelanjutan.

Sumber artikel:
Sahibzada Muhammad Hamza dan Nasim Shah Shirazi. (2024). Assessing the Viability of Muza’rah Agro Financing as a Sustainable Solution for Small-scale Farmers: A Case Study from Pakistan. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 10, No. 2, pp. 277–300.

Mengapa Desentralisasi Fiskal Penting dalam Mitigasi Bencana?

Desentralisasi fiskal—yakni pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah—selama ini dianggap sebagai “obat mujarab” untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam pengurangan risiko bencana. Teori dan kebijakan internasional, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, menekankan pentingnya peran pemerintah lokal dalam menghadapi bencana. Namun, apakah desentralisasi fiskal benar-benar efektif dalam konteks negara rawan bencana seperti Filipina? Artikel ini merangkum temuan utama dari tesis Reynaldo Jr. Beluso Delos Santos (2023), mengupas data, studi kasus, dan perbandingan dengan tren global, serta menawarkan refleksi kritis untuk pembaca Indonesia dan Asia Tenggara.

Konteks Filipina: Negara Rawan Bencana dan Desentralisasi yang Kuat

Risiko Bencana di Filipina

Filipina adalah salah satu negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Setiap tahun, rata-rata 20 topan melanda wilayah ini, menyumbang sekitar 25% dari total topan dunia. Selain itu, Filipina rawan gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir. Data 1990–2022 menunjukkan 212 juta penduduk terdampak bencana dengan 41.000 korban jiwa dan kerugian ekonomi mencapai USD 36 miliar.

Sistem Pemerintahan dan Desentralisasi Fiskal

Sejak diberlakukannya Local Government Code tahun 1991, Filipina menganut sistem desentralisasi yang kuat. Pemerintah daerah (provinsi, kota, munisipalitas, dan barangay) mendapat kewenangan luas dalam pelayanan publik, termasuk mitigasi bencana, serta akses pada dana transfer pusat (Internal Revenue Allotment/IRA) yang mencapai 40% dari pajak nasional.

Namun, ketergantungan pada dana pusat justru meningkat: pada 2021, 77,8% pendapatan provinsi berasal dari transfer pusat, naik dari 75,5% pada 2012. Hanya sekitar 15% pendapatan provinsi yang benar-benar berasal dari sumber lokal.

Studi Kasus: Bencana Besar dan Peran Pemerintah Daerah

Topan Yolanda (Haiyan) 2013

• Korban jiwa: >6.300 orang
• Penduduk terdampak: >16 juta jiwa
• Kerugian ekonomi: USD 2 miliar
• Wilayah terdampak: 44 provinsi, 591 munisipalitas, 57 kota

Topan Yolanda menyoroti tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak daerah yang sistem manajemen bencananya lumpuh, sementara bantuan pusat terlambat karena lemahnya komunikasi dan fragmentasi birokrasi.

Topan Pablo (Bopha) 2012

• Korban jiwa: >1.000 orang
• Penduduk terdampak: >6 juta jiwa
• Kerugian ekonomi: USD 1,7 miliar

Temuan Utama: Desentralisasi Fiskal Justru Berkorelasi dengan Kerugian Lebih Besar

Metodologi dan Data

Penelitian ini menggunakan data panel 81 provinsi di Filipina (2017–2021), dengan dua indikator utama:

• Tingkat kematian akibat bencana
• Jumlah penduduk terdampak bencana

Indikator desentralisasi fiskal diukur dari persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan provinsi. Model statistik yang digunakan adalah Generalized Linear Models (GLM), khususnya negative binomial regression untuk mengatasi data count dan overdispersion.

Hasil Utama

• Desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan kematian dan jumlah penduduk terdampak bencana.
  • Setiap kenaikan 1 poin pada indeks kemandirian fiskal, angka kematian akibat bencana meningkat hingga 30 kali lipat (IRR=30,34; CI: 0,97–945,49).
  • Untuk jumlah penduduk terdampak, efeknya bahkan lebih besar: 86 kali lipat (IRR=86,65; CI: 2,67–2817,34).
• Variabel lain yang signifikan:
  • Paparan bencana: Setiap tambahan kejadian bencana meningkatkan risiko kematian (IRR=2,06) dan penduduk terdampak (IRR=3,85).
  • Urbanisasi dan kepemilikan lahan: Urbanisasi dan kepemilikan lahan yang aman menurunkan risiko kematian.
  • Good Governance Index: Anehnya, indeks tata kelola yang baik justru berkorelasi positif dengan angka kematian, menandakan bahwa tata kelola formal belum tentu efektif dalam konteks bencana.

Penjelasan: Mengapa Desentralisasi Tidak Selalu Efektif?

• Spillover antarwilayah: Infrastruktur pengendali banjir atau mitigasi di satu daerah bisa berdampak pada daerah lain, sehingga koordinasi lintas wilayah sangat penting.
• Moral hazard: Ketergantungan pada bantuan pusat membuat daerah enggan berinvestasi pada mitigasi bencana.
• Fragmentasi: Banyaknya level pemerintahan dan kurangnya koordinasi menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi.
• Prioritas politik: Pemerintah daerah lebih memilih investasi yang “terlihat” seperti infrastruktur ekonomi, bukan mitigasi bencana yang manfaatnya jangka panjang dan tidak populer secara politik.

Studi Kasus Tambahan: Fragmentasi dan Koordinasi Lemah

• Typhoon Washi (Sendong) 2010 di Misamis Oriental: Struktur manajemen bencana yang terlalu “tinggi” dan birokratis justru menghambat koordinasi dan respons. Studi merekomendasikan re-sentralisasi manajemen bencana di tingkat regional.
• Metro Manila dan Metro Cebu: Program nasional sering tidak terintegrasi dengan rencana daerah, sehingga banyak proyek mitigasi bencana berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi.

Perbandingan dengan Penelitian Global

• Studi lintas negara (Escaleras & Register 2012; Skidmore & Toya 2013) umumnya menemukan desentralisasi fiskal menurunkan angka kematian bencana, terutama di negara berkembang.
• Penelitian di AS dan Turki (Miao et al. 2020; Hermansson 2016) menemukan hasil sebaliknya: desentralisasi fiskal justru meningkatkan kerugian bencana karena masalah koordinasi dan insentif yang salah.
• Penelitian di Indonesia (Putra & Matsuyuki 2019): Desentralisasi memperburuk fragmentasi, ketergantungan pada pusat, dan korupsi dalam penanganan bencana.

Implikasi Kebijakan: Haruskah Desentralisasi Diperkuat?

Rekomendasi Praktis

1. Koordinasi Vertikal dan Horizontal
   • Pemerintah pusat harus tetap memegang peran utama dalam perencanaan dan pendanaan mitigasi bencana lintas wilayah.
   • Perlu mekanisme insentif dan sanksi agar daerah tidak hanya mengandalkan bantuan pusat.
2. Penguatan Kapasitas Daerah
   • Transfer fiskal harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknis dan perencanaan di daerah.
   • Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja harus diperkuat.
3. Integrasi Data dan Sistem Informasi
   • Sistem informasi bencana harus terintegrasi dari pusat ke daerah, memudahkan respons cepat dan akurat.
4. Reformasi Dana Bencana
   • Dana bencana daerah (LDRRMF) harus lebih fleksibel untuk digunakan pada upaya mitigasi, bukan hanya respons pasca-bencana.
5. Keseimbangan antara Desentralisasi dan Sentralisasi
   • Tidak semua fungsi harus didesentralisasikan; mitigasi bencana dengan efek lintas wilayah lebih efektif jika dikelola terpusat atau melalui kolaborasi antardaerah.

Kritik dan Refleksi: Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?

• Desentralisasi fiskal bukan jaminan otomatis perbaikan mitigasi bencana. Tanpa koordinasi, insentif yang tepat, dan pengawasan, justru bisa memperburuk kerugian.
• Pentingnya desain transfer fiskal: Transfer berbasis kinerja dan kebutuhan nyata, bukan sekadar formula populasi atau luas wilayah.
• Mitigasi bencana harus jadi prioritas politik: Perlu edukasi dan advokasi agar investasi mitigasi bencana mendapat tempat dalam agenda pembangunan daerah.
• Konteks lokal dan nasional berbeda: Hasil positif di satu negara belum tentu berlaku di negara lain, tergantung pada struktur pemerintahan, kapasitas, dan budaya politik.

Kesimpulan: Menuju Sistem Mitigasi Bencana yang Efektif

Desentralisasi fiskal di Filipina, alih-alih menurunkan risiko bencana, justru berkorelasi dengan peningkatan korban jiwa dan penduduk terdampak. Temuan ini menantang dogma internasional dan menyoroti pentingnya desain kelembagaan, insentif fiskal, serta koordinasi lintas wilayah dan level pemerintahan. Bagi Indonesia dan negara berkembang lain, pelajaran utamanya: desentralisasi fiskal harus diiringi tata kelola yang kuat, insentif yang tepat, dan pengawasan efektif agar benar-benar berdampak positif pada mitigasi bencana.

Sumber artikel:
Delos Santos, Reynaldo Jr. Beluso. (2023). Fiscal Decentralization and Disaster Mitigation: Evidence from the Philippines. Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo.