Pedoman ASEAN Professional Engineering Practice (PEP): Strategi Kebijakan Publik untuk Mobilitas Insinyur Profesional

Dipublikasikan oleh Marioe Tri Wardhana

16 September 2025, 10.01

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pedoman ASEAN PEP memperkuat implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services, yang menjadi landasan pengakuan kompetensi insinyur profesional di kawasan ASEAN. Dengan adanya pedoman ini, insinyur Indonesia berpeluang mendapatkan pengakuan lintas negara, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan reputasi profesional di tingkat internasional.

Bagi kebijakan publik, hal ini berarti peningkatan daya saing SDM teknik Indonesia. Pengakuan ACPE dapat disejajarkan dengan upaya lokal seperti Peningkatan Kualitas Insinyur melalui Sertifikasi Insinyur Profesional, yang menekankan bahwa sertifikasi (SIP/STRI) bukan hanya formalitas, tapi fondasi legitimasi kompetensi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

  • Memperluas akses insinyur Indonesia ke proyek-proyek regional ASEAN.

  • Mendorong harmonisasi standar teknik dan profesi.

  • Memperkuat jejaring kolaborasi antar negara ASEAN dalam pembangunan infrastruktur.

Hambatan

  • Kesiapan insinyur Indonesia dalam memenuhi standar PEP masih bervariasi.

  • Sosialisasi pedoman PEP yang belum merata di kalangan praktisi teknik.

  • Biaya sertifikasi dan proses administrasi bisa menjadi kendala.

Peluang Strategis
Dampak positif registrasi PEP mencakup meningkatnya kredibilitas insinyur Indonesia di ASEAN dan kemampuan mereka berkolaborasi dalam proyek regional. Ini paralel dengan temuan artikel Evaluasi Sertifikasi Kompetensi Insinyur Indonesia yang menunjukkan bahwa sertifikasi profesional menghadapi tantangan implementasi di era digital dan global.

Hambatan seperti kurangnya standar mutu praktik di lapangan bisa dikurangi dengan pendidikan dan kursus teknik seperti Overview of Construction Management, yang membekali manajer proyek dan insinyur dengan pengetahuan pengendalian mutu dan manajemen proyek.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

  1. Integrasi PEP ke dalam Regulasi Nasional
    Pemerintah perlu menjadikan PEP sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan tenaga kerja insinyur.

  2. Sosialisasi Masif
    Lakukan kampanye nasional agar insinyur memahami manfaat dan prosedur sertifikasi PEP.

  3. Subsidi Biaya Sertifikasi
    Sediakan dukungan finansial bagi insinyur muda agar dapat mengakses sertifikasi ASEAN PEP.

  4. Kerja Sama Multipihak
    Libatkan asosiasi profesi, universitas, dan industri dalam implementasi pedoman PEP. Kursus seperti Integration Management Competency of EPC Project Managers bisa dijadikan acuan dalam kurikulum pelatihan.

  5. Digitalisasi dan Penyederhanaan Proses Registrasi
    Kembangkan sistem daring yang transparan dan mudah diakses. Penyediaan kursus online seperti Pengendalian Kualitas Pekerjaan Konstruksi juga relevan untuk mendukung mutu dalam praktik teknik.

Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius

Tanpa dukungan kebijakan, jumlah insinyur Indonesia yang berpartisipasi dalam PEP akan minim. Akibatnya, mobilitas tenaga kerja Indonesia di kawasan ASEAN tertinggal, dan proyek infrastruktur strategis bisa didominasi tenaga kerja asing yang lebih siap.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia

Pedoman ASEAN PEP merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi insinyurnya di ASEAN. Dengan kebijakan publik yang mendorong integrasi, pelatihan, dan digitalisasi, Indonesia bisa memperluas kontribusinya di proyek lintas negara sekaligus meningkatkan daya saing SDM teknik di tingkat global.

Sumber

  • ASEAN. Guideline for ASEAN Professional Engineering Practice (PEP).

  • ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services.